Rabu, 09 Agustus 2017

Venezuela lakukan perburuan terhadap pemimpin serangan pangkalan AD

Dokumentasi: Seorang perempuan mengangkat tangannya saat ia berjalan kembali ke arah pengunjuk rasa setelah berselisih dengan polisi, dalam mogok protes terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, Kamis (20/7/2017). (REUTERS/Andres Martinez Casares)

Carakas (CB) - Venezuela melancarkan perburuan di seantero negara itu pada Senin untuk menangkap orang-orang yang menyerang sebuah pangkalan angkatan darat yang terjadi sehari sebelumnya.

TV negara menyiarkan gambar-gambar para tertuduh yang meloloskan diri dengan membawa senjata setelah terjadi baku tembak dengan tentara.

Serangan tersebut terjadi beberapa jam setelah sidang pertama sebuah lembaga legislatif baru yang dibentuk Presiden Nicolas Maduro, yang para penentangnya mengatakan lembaga superbody itu akan memperkuat kediktatoran setelah aksi-aksi protes berlangsung berbulan-bulan di negara kaya minyak itu tetapi mengalami kesulitan secara ekonomi.

Mereka yang menyerang pangkalan dekat kota Valencia itu mengatakan bahwa operasi mereka bertujuan untuk memulai pemberontakan terhadap Maduro yang berhaluan kiri.

Dilaporkan tak ada lagi serangan-serangan, dan protes-protes anti Maduro di Valencia segera surut, tetapi para peretas menyerang puluhan laman negara untuk menunjukkan dukungan mereka atas serangan tersebut.

Menteri Pertahanan Vladimir Padrino mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa dua di antara para pemberontak yang menyerang pangkalan tersebut telah ditembak mati dan delapan orang ditangkap. Sekitar 10 orang masih buron.

"Kelompok ini melakukan tindakan seperti penjahat atau tak sesuai dengan prinsip-prinsip patriotik. Mereka beroperasi seperti tentara bayaran yang memperoleh uang dari kelompok-kelompok sayap kanan ekstrem di Miami," kata dia.

Pemimpin serangan itu ialah Juan Carlos Caguaripano, mantan seorang kapten Garda Nasional. Juga terlibat dalam serangan itu ialah seorang letnan satu angkatan darat, yang ditangkap, dan sekelompok warga sipil yang meloloskan diri bersama Caguaripano.

"Mereka berusaha kabur. Sebuah operasi khusus telah dimulai untuk memburu dan menangkap mereka," kata Padrino, dengan menambahkan tiga personel tentara cedera dalam baku tembak menjelang fajar pada Ahad.

Sekitar 2.000 pendukung pemerintah berpawai di Caracas untuk menunjukkan dukungan mereka bagi majelis konstituen yang dipilih delapan hari lalu kendati pembentukannya dikritik oleh negara-negara di kawasan dan internasional.

Lebih 120 orang telah meninggal dalam protes-protes anti pemerintah sejak April. Maduro menyatakan majelis itu merupakan harapan perdamaian satu-satunya bagi negara tapi banyak orang Venezuela mengatakan tak memiliki pilihan demokratis untuk menentang presiden itu, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Pangkalan militer Venezuela diserang, dua orang tewas

Arsip foto - Presiden Venezuela Nicolas Maduro membawa salinan konstitusi Venezuela saat berbicara dalam acara resmi di Istana Miraflores di Karakas, Venezuela, Senin (1/5/2017). (Miraflores Palace/Handout via REUTERS )

Caracas (CB) - Dua pelaku penyerangan tewas dan delapan orang ditangkap pada Minggu (6/8) dalam sebuah serangan bersenjata di sebuah pangkalan militer Venezuela, ujar Presiden Nicolas Maduro di televisi negara.

Dia merevisi jumlah penghitungan korban oleh panglima militer Jenderal Jesus Suarez Chourio yang mengatakan bahwa satu orang tewas dan seorang lainnya terluka parah dalam serangan di pangkalan di kota barat laut Valencia itu, yang menurut militer dapat dengan cepat diatasi.

Maduro mengatakan 10 dari pelaku serangan tersebut -- termasuk dua orang yang tewas -- berhasil diidentifikasi sebagai satu orang letnan yang ditinggalkan dan sembilan warga sipil.

Letnan tersebut ditangkap dan "secara aktif memberikan informasi dan kami memiliki kesaksian dari tujuh warga sipil," katanya, sebagaimana dilansir AFP.

Credit antaranews.com

Ancaman kudeta dan kekerasan hantui Venezuela

Dokumentasi pengunjuk rasa bentrok dengan polisi huru-hara di atas kendaraan bersenjata dalam sebuah reli protes terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, Senin (1/5/2017). (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Karakas (CB) - Keadaan di Venezuela semakin genting setelah kelompok anti-pemerintah menjarah senjata di pangkalan militer pada akhir pekan lalu, di tengah semakin tingginya keputus-asaan umum atas kelemahan kepemimpinan oposisi.

Pembentukan lembaga legislatif baru oleh pengikut Partai Sosialis dari kubu "status quo", meski mendapat tentangan besar dari dalam dan luar negeri, membuat banyak warga Venezuela putus asa terhadap cara demokratis untuk menentang pemerintah Presiden Nicolas Maduro, lapor Reuters.

Perasaan itu memicu penjarahan di pangkalan militer di dekat kota Valencia oleh sejumlah tentara dan warga bersenjata. Peristiwa tersebut menewaskan dua orang dan pemerintah memburu 10 pelaku, yang kabur membawa persenjataan militer.

Dalam rekaman video, belasan orang berpakaian seperti militer mengatakan bahwa mereka berupaya mengembalikan ketertiban konstitusional dan meminta Maduro mundur dari jabatannya.

Video dan penjarahan itu memunculkan kekhawatiran akan adanya upaya kudeta serta melonjaknya tingkat kekerasan di negara yang 30 juta penduduknya tengah merasakan hantaman krisis ekonomi tersebut.

Sebelum penjarahan itu, banyak pengunjuk rasa penentang pemerintah kecewa dengan elit oposisi, yang mereka anggap hanya mengejar kepentingan pribadi di tengah penggalangan kekuasaan Maduro.

Lebih dari 120 orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap dalam unjuk rasa selama empat bulan terakhir yang gagal menghentikan pemilihan umum Dewan Konstituante baru.

Pengunjuk rasa itu merasa dikhianati oleh elit oposisi yang ragu dalam memutuskan strategi dan menunda unjuk rasa lanjutan pada pekan lalu. Elit oposisi yang berasal dari partai-partai berbeda itu juga berbeda pandangan terkait keikutsertaan dalam pemilihan gubernur pada Desember mendatang.

"Kami sudah tidak percaya dengan koalisi oposisi. Kami hanya percaya dengan diri sendiri," kata seorang pemuda dari negara bagian Tachira, yang berhenti kuliah untuk bergabung dengan demonstran di Caracas.

Pemuda 20 tahun itu menolak menyebut namanya karena khawatir akan diringkus oleh polisi, mengingat Dewan Konstituante baru pada Sabtu kemarin sudah menyatakan akan bersikap keras terhadap pengunjuk rasa.

Ancaman represi pemerintah itu pada gilirannya berpotensi memaksa pengunjuk rasa untuk membentuk organisasi paramiliter atau kelompok bersenjata di negara yang mudah mendapatkan senjata, kata pengulas politik Luis Vicente Leon.

"Saat pemerintah bersikap radikal, kelompok-kelompok ini akan tumbuh dan masa depan terancam penuh dengan konflik," kata Leon kepada Reuters.

Leon tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hal ini, namun sejumlah pengamat lain juga menyuarakan kekhawatiran dan Maduro menyatakan menghadapi pemberontakan bersenjata untuk mengakhiri sosialisme di Amerika Latin.

Belum ada tanda akan kudeta militer untuk menggulingkan Maduro. Tokoh militer secara terbuka masih mendukung presiden.

Namun, tokoh yang diduga memimpin penjarahan di pangkalan militer pada Ahad, mantan kapten Garda Nasional, Juan Carlos Caguaripano, sudah menyerukan pada sesama tentara untuk memberontak terhadap perintah dari para jenderal.

Oscar Perez, pilot dari satuan kepolisian, yang menyerang sejumlah gedung pemerintah dengan helikopter pada Juni, mengatakan akan terus melawan.

"Kami mendukung kudeta militer. Kami warga tidak bisa melakukan itu sendiri," kata Maria Rodriguez, penjual keju, yang turut berunjuk rasa dengan menutup jalan di distrik Altamira, pada Senin.

Credit antaranews.com

Indonesia tuan rumah pengibaran bendera ASEAN di Hongaria

Ilustrasi bendera negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). (aseansec.org)

London (CB) - Indonesia didaulat oleh empat perwakilan negara anggota ASEAN yang berada di Hongaria untuk menjadi tuan rumah pengibaran bendera ASEAN pada hari jadi perhimpunan negara-negara Asia Tenggara itu yang ke-50, yang dilaksanakan di Wisma Duta Republik Indonesia, Selasa.

Acara tersebut dihadiri oleh Deputy State Secretary, Kementerian Luar negeri dan Perdagangan Hongaria, Szilvester Bus, Direktur Jenderal Asia Pasifik, Sandor Sipos, para Duta Besar Negara Sahabat, tokoh masyarakat juga para Duta Besar Negara anggota ASEAN, demikian Pensosbud KBRI Budapest kepada Antara London, Rabu,

Di Hongaria terdapat lima perwakilan negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam,

Dalam sambutannya, Dubes RI selaku tuan rumah menyambut baik pengibaran bendera ASEAN di Wisma Duta RI dan mengajak hadirin untuk lebih mengenal ASEAN dan the ASEAN Way yakni ikatan persaudaraan yang terjalin kuat.

Pada kesempatan yang sama, Dubes Filipina untuk Hongaria, Maria Fe T. Pangilinan, dalam pidatonya menyampaikan tantangan ASEAN menuju 2025 membutuhkan kerja sama yang solid antara negara anggotanya, untuk menyelesaikan permasalah dengan musyawarah dan lebih terlibat dalam masalah-masalah dunia untuk masa depan yang lebih baik.

Sementara, Deputy State Secretary, Kementerian Luar negeri dan Perdagangan Hongaria, Szilvester Bus sebagai perwakilan pemerintah Hongaria menyampaikan ASEAN merupakan partner penting Hongaria dan negara Eropa Tengah lainnya.

Hongaria sebagai negara dengan perkembangan paling pesat di Eropa Tengah merupakan mitra tepat bagi negara-negara ASEAN untuk mengembangkan kerja sama baik dalam bidang ekonomi dan perdagangan maupun bidang politik. Disampaikan pula oleh Bus, bahwa ASEAN memiliki dinamika positif yang dapat menginspirasi baik Hongaria maupun UE.

Acara peringatan 50 tahun ASEAN berlangsung sukses dan banyak dihadiri kalangan pemerintahan, pejabat diplomatik, tokoh masyarakat dan media merupakan sinyal positif mengenai kedudukan ASEAN dimata counterparts-nya. Kuatnya kerja sama antara negara-negara ASEAN juga semakin mempertegas kekuatan ASEAN di Eropa.

Credit antaranews.com

ASEAN dan China Adopsi Kerangka Kode Etik Laut China Selatan

Sengketa Laut China Selatan antara China dan negara-negara ASEAN tak kunjung selesai setelah 15 tahun. (Trevor Hammond/Planet Labs/Handout via Reuters)

Jakarta, CB --Menteri Luar Negeri China dan negara-negara anggota ASEAN telah mengadopsi kerangka kode etik (CoC) negosiasi sengketa Laut China Selatan. Meski mereka menilai langkah ini sebagai kemajuan, sejumlah pengkritik justru memandangnya sebagai taktik Beijing untuk mengulur waktu.

Kerangka itu tidak diumumkan secara publik, tapi bocoran cetak biru setebal dua halaman yang dilaporkan Reuters, Selasa (8/8), tampak masih bersifat umum dan bisa banyak diperdebatkan.

Misalnya, kerangka itu mendorong komitmen terhadap "tujuan dan prinsip" Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Lautan (UNCLOS) tapi tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana pihak-pihak terkait mesti menaatinya.

Dokumen ASEAN terpisah yang dikeluarkan pada Mei lalu menunjukkan bahwa Vietnam mendorong ketentuan yang lebih kuat dan spesifik dalam kerangka tersebut. Negara itu juga menginginkan mekanisme resolusi sengketa dan penghormatan atas "kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksi."

Hak berdaulat yang dimaksud termasuk pada pencarian ikan dan sumber daya alam.

Semua pihak terkait menyebut kerangka itu hanya garis besar untuk menentukan bagaimana kode etik tersebut akan ditetapkan.

Sementara itu, para pengkritik mengatakan ketiadaan ikatan dan penegakan hukum maupun mekanisme resolusi sengketa dalam garis besar itu membuat efektivitasnya diragukan.

Negara-negara pengklaim yang tergabung dengan ASEAN telah lama ingin membuat China menyepakati kode yang mengikat dan dapat ditegakkan secara hukum. Beberapa di antara negara itu telah berdebat selama bertahun-tahun soal tindakan Beijing yang dianggap melanggar kedaulatan.

Selama ini, China telah membangun sejumlah pulau buatan di perairan tersebut dan melarang nelayan untuk memasukinya. Di antara pulau-pulau itu, beberapa bahkan dilengkapi fasilitas militer, termasuk landasan udara.

Beijing berkeras aktivitas di perairan yang mereka klaim dilakukan untuk tujuan pertahanan. Namun, Malaysia, Taiwan, Brunei, Vietnam dan Filipina, juga mengklaim sebagian atau seluruh Laut China selatan beserta semua pulau dan terumbu karangnya.

Beberapa pengkritik dan diplomat meyakini ketertarikan mendadak China pada kode etik yang baru datang setelah 15 tahun ini hanya cara untuk mengulur proses negosiasi agar mempunyai cukup waktu menyelesaikan objektif strategisnya di Laut China Selatan.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan pengadopsian kerangka ini menjadi dasar kuat bagi negosiasi yang mungkin bisa dimulai tahun ini, jika "situasi di Laut China Selatan secara umum stabil dan dengan syarat tidak ada ikut campur besar dari pihak luar."

Kepada wartawan, dia mengatakan bahwa sempat ada "perkembangan konkret" sehingga momentum ini perlu dihargai.

Sejumlah negara, termasuk Vietnam dan Filipina, sebelumnya menyatakan masih ingin membuat kode etik yang mengikat secara hukum. Sementara para pakar menyebut China kemungkinan besar tidak akan sepakat.

Credit CNN Indonesia

Korut Serius Pertimbangkan Serang Wilayah AS di Pasifik

Korut menyatakan serius mempertimbangkan menembakkan rudal Hwasong-12 ke Guam, salah satu wilayah kekuasaan AS di Pasifik. (KCNA via Reuters)

Jakarta, CB -- Tak lama setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan ultimatum, Korea Utara langsung menyatakan secara serius mempertimbangkan rencana untuk menembakkan rudal ke Guam, salah satu wilayah kekuasaan Amerika Serikat di Pasifik.

"KPA [Tentara Rakyat Korea] sedang menimbang secara teliti rencana operasional untuk melepaskan tembakkan ke daerah sekitar Guam dengan rudal balistik strategis jarak menengah hingga jauh Hwasong-12 untuk menyerang markas militer AS di Guam, termasuk Pangkalan Udara Anderson," ujar juru bicara KPA, Rabu (9/8).

Jubir itu kemudian mengatakan, rencana selanutnya akan dilaporkan ke Komando Utama Korut dalam waktu dekat, tanpa menjelaskan waktu pastinya. Ia mengatakan, rencana ini dapat langsung diwujudkan jika pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, sudah menghendaki.

Pengamanan di Guam sendiri sudah diperketat sejak Senin (7/8). Dua pesawat pengebom B-1 terpantau mengitari langit Guam sebagai bagian dari operasi "kehadiran pengebom" yang menjadi simbol kepentingan strategis untuk mempertahankan wilayah tersebut.

Dalam pemberitaan lain, seorang juru bicara tentara Korut juga menuding AS tengah mempersiapkan "perang preventif". Jika perang ini benar terwujud, Korut akan "perang mati-matian untuk menyapu semua wilayah musuh, termasuk wilayah utama AS."

Diberitakan Reuters, jubir itu mengatakan, AS harus menghentikan provokasi militernya terhadap Korut untuk menghindari tindakan militer balasan dari Pyongyang.

Ancaman ini dilontarkan tak berapa lama setelah Trump mengultimatum Korut agar tidak lagi mengeluarkan ancaman terhadap AS. Ultimatum ini disampaikan setelah intelijen AS melaporkan, Korut dapat membentuk miniatur hulu ledak nuklir sebagai bagian dari program rudalnya.

"Korea Utara sebaiknya tidak melakukan ancaman lagi terhadap Amerika Serikat, atau mereka akan disambut dengan kemarahan yang belum pernah dilihat dunia," ujar Trump, dikutip dari CNN, Rabu (9/8).

Ultimatum ini merupakan salah satu pernyataan paling keras dari AS. Sebelumnya, AS sudah berulang kali mendesak Korut untuk menghentikan program rudal dan nuklirnya.

Desakan semakin kuat setelah Kim pada awal tahun mengatakan bahwa Korut akan mengembangkan program rudal balistik antarbenua (ICBM) mereka, kemudian melakukan sejumlah uji coba rudal.

Hingga akhirnya, Korut melakukan uji coba ICBM yang dianggap sukses dan diakui intelijen AS dapat mencapai wilayah negaranya. AS pun mengusulkan resolusi yang akhirnya disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pekan lalu.

Melalui resolusi yang disusun oleh AS itu, PBB akan memangkas nilai ekspor Korut hingga US$1 miliar atau setara Rp13,3 triliun.

PBB juga melarang seluruh ekspor batu bara, besi dan bijih besi, timah dan bijih timah, serta ikan dan makanan laut dari Korut. Secara keseluruhan, sanksi PBB akan memangkas sepertiga nilai ekspor tahunan Korut.

Credit CNN Indonesia

Balas Ancaman Trump, Korut Bakal Merudal Pangkalan Militer AS di Guam

Wilayah Guam di Pasifik, tempat pangkalan militer AS yang diincar rudal Korea Utara. Foto/US Air Force

SEOUL - Militer Korea Utara (Korut) mengklaim serius mempertimbangkan rencana serangan rudal terhadap pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Guam. Reaksi Pyongyang ini sebagai balasan atas ancaman Presiden Donald Trump yang memastikan akan merespons senjata nuklir rezim Kim Jong-un dengan api dan amarah.

Negara komunis itu tidak merahasiakan rencana untuk mengembangkan rudal dengan hulu ledak nuklir yang mampu untuk menyerang wilayah AS. Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut telah mengabaikan seruan internasional untuk menghentikan program nuklir dan misilnya.

Tentara Rakyat Korea (KPA) melalui seorang juru bicara yang diumumkan kantor berita negara, KCNA, mengatakan, rencana serangan terhadap Guam akan dipraktikkan kapanpun bila diperintah Kim Jong-un.

”Pasukan Strategis KPA sekarang dengan hati-hati memeriksa rencana operasional untuk membuat tembakan di daerah sekitar Guam dengan rudal balistik strategis jarak menengah Hwasong-12 terhadap pangkalan militer utama AS di Guam termasuk Pangkalan Angkatan Udara Anderson,” kata juru bicara KPA, yang juga dilansir Reuters, Rabu (9/8/2017).

Juru bicara KPA yang tidak disebutkan namanya oleh KCNA, melanjutkan, rencana serangan tersebut akan dilaporkan ke Komando Tertinggi Korut sesegera mungkin.

Pada hari Senin, dua pesawat pengebom B-1 AS terbang dari Guam melewati semenanjung Korea. Pejabat AS mengklaim manuver pesawat pengebom itu sebagai bagian dari kehadirannya secara terus-menerus sesuai kepentingan strategis pangkalan di Guam.

Juru bicara militer Korut lainnya, dalam sebuah pernyataan yang berbeda, menuduh AS merancang sebuah ”perang preventif”. Menurutnya, setiap rencana untuk itu akan diwarnai dengan sebuah perang habis-habisan yang melenyapka semua benteng musuh, termasuk daratan AS.

“Amerika Serikat harus menghentikan provokasi militer secara sembarangan terhadap Korea Utara untuk menghindari tindakan militer,” kata juru bicara yang juga tidak disebutkan namanya tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Donald Trump melontarkan ancaman langsung kepada Korut setelah laporan komunitas intelijen Amerika Serikat (AS) menyimpulkan rezim Kim Jong-un berhasil memproduksi hulu ledak nuklir.

“Korea Utara tidak akan melakukan ancaman lain terhadap Amerika Serikat,” kata Presiden Trump kepada wartawan di Trump National Golf Club di Bedminster, New Jersey, hari Selasa waktu setempat.

”Mereka akan disambut dengan api dan amarah seperti yang belum pernah dilihat dunia,” lanjut Trump.

Credit sindonews.com

Trump Ultimatum Korut Respon Ancaman Nuklir

Trump membuat statment kasar dan mengancam pada Korea Utara setelah mendengar, Korea Utara mampu membuat miniatur hulu ledak nuklir. (REUTERS/Kevin Lamarque

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengultimatum Korea Utara agar tidak lagi melakukan ancaman terhadap Amerika Serikat. Ultimatum diberikan setelah intelejen AS menyebut, Korea Utara dapat membentuk miniatur hulu ledak nuklir yang merupakan bagian dari program rudal dan nuklir Korea Utara.

"Korea Utara sebaiknya tidak melakukan ancaman lagi terhadap Amerika Serikat, atau mereka akan disambut dengan kemarahan yang belum pernah dilihat dunia," ujar Trump dikutip dari CNN, Rabu (9/8).

Korea Utara disebut telah mengancam di luar batas normal. Hal tersebut dapat memicu tindakan keras yang bahkan belum pernah dilihat dunia dan dapat dilakukan pihaknya.

Konsensus ini sebenarnya bukan datang dari intelejen AS, semata. The Washington Post telah terlebih dahulu mempublikasikan secara detail dan melaporkan analisis badan intelejen AS.

Jika Korea Utara dapat membentuk hulu ledak nuklir dalam ukuran kecil, maka negara tersebut diperkirakan dapat memasang senjata nuklir pada rudalnya. Ini menjadi langkah penting bagi korea utara untuk menjadi kekuatan nuklir terbesar di dunia.

Pegawai intelejen AS yang terbiasa menganalisis program rudal dan nuklir negara tersebut menilai, Presiden Kim Jong Un's tengah memberikan dorongan yang besar pada prgram tersebut. Namun, penilaian sendiri hingga kini masih terus berlanjut. Kapasitas yang dilakukan saat pengujian pun belum dapat dipastikan.

CNN sebelumnya melaporkan bahwa Intelejen AS memperkirakan, Pyongyang memiliki kemampuan untuk mengirimkan senjata nuklir ke daratan AS pada awal tahun depan. Hal ini seiring, program rudalnya yang menunjukkan kemajuan yang signifikan pada dua uji coba rudal balastik antar dua benua pada Juli.

Korea Utara sebelumnya menyalahkan Amerika Serikat atas langkah yang menghasut Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai Korut merupakan ancaman terhadap stabilitas dunia. Dewan Keamanan PBB un kemudian sepakat untuk menjatuhkan sanksi tambahan atas Korut karena program rudal dan nuklirnya. Melalui resolusi yang disusun oleh AS itu, PBB akan memangkas nilai ekspor Korut hingga US$1 miliar atau setara Rp13,3 triliun.

Kendati demikian, Korea Utara bertekad mengembangkan program rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dapat mencapai wilayah AS.

Credit CNN Indonesia

Trump: AS Bakal Respons Nuklir Korut dengan Api dan Amarah

BEDMINSTER - Presiden Donald Trump melontarkan ancaman langsung kepada Korea Utara (Korut) setelah laporan komunitas intelijen Amerika Serikat (AS) menyimpulkan rezim Kim Jong-un berhasil memproduksi hulu ledak nuklir. Menurut Trump, senjata nuklir Pyongyang akan direspons Washington dengan “api dan amarah”.

“Korea Utara tidak akan melakukan ancaman lain terhadap Amerika Serikat,” kata Presiden Trump kepada wartawan di Trump National Golf Club di Bedminster, New Jersey, hari Selasa waktu setempat.

”Mereka akan disambut dengan api dan amarah seperti yang belum pernah dilihat dunia,” lanjut Trump, seperti dilansir IB Times, Rabu (9/8/2017).

Komentar Trump itu sebagai respons atas sebuah laporan rahasia dari Badan Intelijen Pertahanan (DIA) AS tertanggal 28 Juli 2017. Laporan itu menyimpulkan bahwa Pyongyang berhasil memproduksi miniatur hulu ledak nuklir yang bisa dipasang di rudal balistik antarbenua (ICBM).

Dokumen yang tergolong rahasia itu dikutip The Washington Post, Selasa (8/8/2017). ”IC (komunitas intelijen) menilai Korea Utara telah menghasilkan senjata nuklir untuk pengiriman rudal balistik, untuk dikirim oleh rudal jenis ICBM (rudal balistik antarbenua),” bunyi laporan tersebut.

Kesimpulan umum penilaian itu telah diverifikasi oleh dua pejabat AS yang mengetahui dokumen tersebut. Belum diketahui apakah rezim komunis terisolasi tersebut telah berhasil menguji miniatur senjata nuklir atau belum, meskipun Korut pada tahun lalu secara resmi mengklaim telah berhasil melakukannya.

DIA dan Kantor Direktur Intelijen Nasional AS enggan berkomentar terkait laporan penilaian komunitas intelijen tentang kemampuan produksi senjata nuklir rezim Kim Jong-un.

Credit sindonews.com

Serangan Udara AS di Suriah Kembali Bunuh 29 Warga Sipil

(AFP PHOTO / ARIS MESSINIS)

Jakarta, CB -- Serangan udara yang dipimpin oleh koalisi Amerika Serikat untuk memerangi ISIS membunuh setidaknya 29 warga sipil, termasuk 14 anak-anak di daerah Raqqa, Ibu kota Suriah.

Dikutip dari Reuters, Lembaga Observasi Hak Asasi Manusia menyebut, korban tewas tersebut termasuk sebuah keluarkan dengan 14 orang anggotanya yang telah melarikan diri dari Gurun Palmyra ke Raqqa.

Sementara itu, Juru Bicara koalisi pimpinan AS tidak bisa segera dihubungi untuk memberikan komentar tersebut. Namun, koalisi tersebut sebelumnya mengatakan akan berusaha keras untuk menghindari korban siil dan menyeldiki semua laporan serangan yang mengakibatkan terbunuhnya warga sipil.

Koalisi tersebut mengatakan, pada Juli, bahwa telah terdapat sedikitnya 600 warga sipil baik dari Iraq maupun Suriah, sejak dimulainya operasi tersebut pada 2014 lalu. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan data yang diberikan oleh lembaga independen.

Pasukan Demokratik Suriah (SDF), sebuah aliansi kelompok pendukung koalisi, mulai menyerang Raqqa pada Juni lalu, setelah melakukan kampanye selama sebulan untuk mengisolasi kota tersebut.

Koalisi yang dipimpin AS membantu kelompok tersebut dengan serangan udara dan sejumlah persenjataan dari pasukan khusus dan juga dengan mempersenjatai SDF yang dipimpin orang Kurdi. Bantuan diberikan Koalisi AS guna mengusuir ISIS dari Raqqa yang sudah dimulai sejak 2014 lalu, tanpa izin pemerintah Suriah maupun mandat PBB.

ISIS dalam 18 bulan terakhir, telah mundur dari sebagian besar wilayah di Suriah, setelah diserang oleg tiga kekuatan saingan, yakni SDF, tentara Suriah, dan geriliawan yang didukung Turki.

Credit CNN Indonesia

Filipina: Belum Ada Diskusi Soal Serangan Udara AS di Marawi

Filipina menyebut belum ada diskusi terkait serangan udara AS di Marawi. (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Pemerintah Filipina menyebut belum ada diskusi dengan pemerintah Amerika Serikat soal kemungkinan serangan udara militer AS guna menggempur ISIS di Marawi.

“Ini tidak didiskusikan dalam pertemuan antara Presiden Rodrigo Duterte dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson,” ujar juru bicara kepresidenan Filipina Ernesto Abella, Selasa (8/8) dilansir Inquirer.

Saat ini, Tillerson berada di Manila menghadiri Asean Regional Forum, yang merupakan pertemuan keamanan terbesar di kawasan. Diplomat tertinggi AS itu juga mengadakan pertemuan dengan Duterte di Malacañang pada Senin.

Sebelumnya, NBC News melaporkan Pentagon mempertimbangkan menggempur ISIS di Marawi menggunakan serangan udara.

Namun, melalui pernyataan tertulis Kementerian Pertahaan Filipina membantah adanya diskusi mengenai serangan udara AS tersebut.

“Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menekankan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai serangan udara dari pihak manapun terhadap target lokal [di Marawi],” sebut juru bicara kementerian pertahanan Arsenio Andolong.

Sementara itu Panglima Angkatan Darat Filipina Jenderal Eduardo Año, dalam pernyataan terpisah, mengatakan tidak ada pemberitahuan formal ataupun tawaran dari militer AS terkait bantuan serangan udara. Dia juga menambahkan, tawaran itu harus melalui proses diplomatik yang cukup panjang.

“Harus ada perjanjian antara komandan pasukan dari kedua negara sebelum pilihan [serangan udara] itu diadopsi,” ujar Año.

Selain itu juga tidak ada kesepakatan pendahuluan dari Perjanjian Pertahanan Mutual kedua negara, untuk situasi tersebut. "Tindakan militer langsung hanya diperbolehkan saat Filipina diinvasi negara lain,” tambahnya.

Meskipun begitu, baik Lorenzana dan Año menunjukkan apreasiasi atas keinginan AS membantu Filipina, sembari menambahkan bantuan AS dalam pertempuran yang tengah berlangsung antara pasukan pemerintah dan militan ISIS, terbatas pada bantuan teknis, berbagi informasi dan pelatihan.

Credit CNN Indonesia

AS Pertimbangkan Serangan Udara terhadap ISIS di Marawi

Ilustrasi serangan udara di Marawi. Amerika Serikat dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk melakukan langkah tersebut. (Reuters/Jorge Silva/File Photo)

Jakarta, CB -- Pentagon dilaporkan tengah mempertimbangkan rencana yang memungkinkan milter Amerika Serikat untuk melakukan serangan udara terhadap militan ISIS di Marawi, Filipina.

Kewenangan untuk menyerang sasaran ISIS dalam rangka pertahanan diri kolektif bisa dikabulkan sebagai operasi militer resmi yang mungkin diumumkan hari ini, Selasa (8/8), kata dua orang sumber di pemerintahan AS.

Serangan udara tersebut kemungkinan dilakukan menggunakan pesawat nirawak.

Jika disetujui, militer AS bisa melakukan serangan terhadap sasaran-sasaran ISIS di Filipina yang mungkin mengancam sekutu di kawasan, termasuk negara itu sendiri.

Hingga saat ini, pasukan pemerintahan Rodrigo Duterte masih belum bisa menangani sepenuhnya keberadaan para militan yang telah menguasai Marawi sejak Mei lalu.

Kedua sumber anonim mengungkapkan rencana serangan udara itu kepada NBC.

Dalam laporan yang sama, juru bicara Pentagon, Kapten Jeff Davis, mengatakan militer AS telah berbagi informasi intelijen dengan Filipina selama bertahun-tahun.

"Kami punya keberadaan kontra-terorisme yang konsisten di Filipina selama 15 tahun," ujarnya. Dia menyebut kerja sama dengan salah satu negara sekutunya itu dalam "keadaan mantap."

Sementara itu, dalam laporan Manila Bulletin, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina Jenderal Eduardo Ano mengatakan rencana itu memang sedang dipertimbangkan.

"Sebagaimana dilaporkan media, ini adalah 'rencana' yang sedang dipertimbangkan. Kami di angkatan bersenjata Filipina masih belum menerima pemberitahuan apa-apa atau tawaran untuk pengerahan kemampuan udara semacam itu," kata Ano dalam pernyataan pers.

Ano mengatakan perjanjian kedua negara hanya memungkinkan bantuan teknis dan pelatihan dari Amerika. Dia mengatakan aksi militer langsung hanya diperbolehkan jika terjadi invasi oleh negara lain.

"Kami menghargai keinginan pentagon yang dilaporkan ingin membantu Filipina memerangi kelompok Maute terinspirasi ISIS karena terorisme adalah kejahatan global yang harus dihadapi bersama oleh negara-negara," kata Ano.

Credit CNN Indonesia

Selasa, 08 Agustus 2017

PT Timah Segera Garap Proyek Smelter Timah Kadar Rendah

Perusahaan memprediksi ore timah nantinya hanya bisa digali di dalam batuan inti (primary rock), namun dengan kadar timah yang lebih rendah. (AFP PHOTO / GOH Chai Hin)

Jakarta, CB -- PT Timah (Persero) Tbk berencana mengembangkan teknologi baru di dalam fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) demi mengolah ore timah kadar rendah. Langkah ini diambil demi mengolah cadangan tambang perusahaan di masa depan.

Direktur Keuangan Timah Emil Ermindra menuturkan, cadangan timah dari tanah endapan (alluvial) diperkirakan habis dalam kurun waktu 10 tahun mendatang dengan sumber daya yang diperkirakan berumur 20 tahun. Sehingga, ore timah nantinya hanya bisa digali di dalam batuan inti (primary rock), namun dengan kadar timah yang lebih rendah.

Jika menggunakan teknologi yang ada, perusahaan khawatir bahwa produksi bijih timah nantinya jadi tidak ekonomis. Oleh karenanya, perusahaan siap berinvestasi lebih jauh untuk menggunakan teknologi yang bisa mengutilisasi timah kadar rendah di smelternya.

“Kami masih belum ke timah low grade, namun memang ke depan kadar ore semakin rendah sehingga kami antisipasi. Sehingga, ketika produksi timah low grade sudah ada, fasilitasnya sudah siap,” ungkap Emil di Bursa Efek Indonesia, Selasa (8/8).

Dalam jangka panjang, perusahaan siap menginstalasi teknologi peleburan Ausmelt yang rencananya akan rampung tahun 2020 mendatang. Untuk memasang teknologi ini, Timah siap berinvestasi sebesar Rp500 miliar, di mana fasilitas ini bisa memiliki kapasitas seebsar 45 ribu ton per tahun.

Namun, sebelum menginstalasi teknologi tersebut, perusahaan juga akan memasang pabrik fuming yang bisa mengolah residu timah dengan kapasitas 85 ton per tahun. Karena kapasitasnya kecil, maka perusahaan hanya menggelontorkan belanja modal senilai Rp55 miliar saja.

“Sebelum menuju ke teknologi Ausmelt, kami jembatani dulu dengan fuming plant yang rencananya mulai masuk fase konstruksi pada April 2018,” jelasnya.

Meski mulai beralih ke teknologi pengolahan kadar rendah, perusahaan masih berniat untuk mengeksplorasi cadangan timah alluvial. Bahkan, perusahaan kini tengah mencari potensi alluvial ore di lokasi selain tambang perusahaan di Bangka Belitung.

"Langkah masa depan ada di luar Bangka Belitung, tapi kami belum bisa expose," paparnya.

Hingga kuartal I 2017, produksi bijih timah perusahaan tercatat 7.675 ton atau meningkat 125,4 persen dibanding tahun lalu sebesar 3.405 ton. Angka tersebut masih tercatat 25,58 persen dari target produksi bijih timah sebesar 30 ribu ton tahun ini.

Credit CNN Indonesia

Pertamina Lakukan Pengeboran Perdana di Blok Mahakam

Pengeboran ini merupakan bagian dari investasi perusahaan sebelum mengelola blok mulai 1 Januari 2018 mendatang. (www.total.id)

Jakarta, CB -- PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) memulai pengeboran sumur pertama di lapangan Tunu Wilayah Kerja (WK) Mahakam. Pengeboran ini merupakan bagian dari investasi perusahaan sebelum mengelola blok mulai 1 Januari 2018 mendatang.

Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, pengeboran sumur ini masih tetap dilakukan operator saat ini, Total E&P Indonesie meski biayanya dikeluarkan perusahaan. Sumur pertama yang diberi nama TN-N74 dan TN-N75 memiliki kedalaman 1.078 meter.

"Diperkirakan pengerjaan sumur tersebut akan memakan waktu sekitar 13 hari," jelas Adiatma melalui siaran pers dikutip Selasa (8/8).

Adapun rencananya, PHM akan mengebor 14 hingga 15 sumur di blok Mahakam selama tahun 2017 di lapangan Tunu, Tambora, dan Handil.

Aktivitas ini, lanjutnya, sudah mendapat persetujuan pemerintah berdasarkan kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) yang ditandatangani Pertamina dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usah Hulu Migas (SKK Migas) tanggal 29 Desember 2015 silam.

"PHM berhak untuk melakukan pembiayaan atas kegiatan operasi minyak dan gas bumi yang diperlukan sejak tanggal ditandatanganinya kontrak sampai dengan tanggal efektif kontrak 1 Januari 2018, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Total," ungkapnya.

Sebagai informasi, Pertamina akan mengambil alih pengelolan blok Mahakam dari Total mulai 1 Januari 2018 mendatang dari Total E&P Indonesie yang telah mengelola blok Mahakam dalam kurun waktu 50 tahun terakhir.

Agar produksi blok Mahakam tak menurun pasca peralihan operator, Pertamina bisa melakukan investasi di WK migas yang terletak di sisi timur Kalimantan itu sepanjang masa transisi pengelolaan di tahun ini.

Perseroan sendiri telah menganggarkan US$160 juta demi mengebor di Mahakan. Namun, meski Pertamina sudah bisa investasi, pengelolaannya (operatorship) tetap dilakukan oleh Total.

Pasalnya, kontrak bagi hasil produksi perusahaan asal Perancis itu baru akan habis 31 Desember 2017 nanti. Kepastian aktivitas Pertamina ini dijamin di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 30 tahun 2016.

Hingga semester I 2017, produksi minyak blok Mahakam terbilang 55.100 barel per hari dan gas sebesar 1.504 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Credit CNN Indonesia

Tak Terurus, Teleskop Raksasa Pemburu Alien Terbengkalai

Teleskop raksasa milik China hingga kini terbengkalai. (Foto: AFP PHOTO / STR / China OUT)

Jakarta, CB -- Sebuah teleskop raksasa di China terancam tak terurus. Berstatus yang terbesar di dunia tak membuatnya jadi rebutan para astronom untuk mempraktikkan ilmunya di sana. Bahkan dengan iming-iming gaji selangit, teleskop ini masih belum bertuan.

Five hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) adalah nama teleskop raksasa China itu. FAST merupakan teleskop radio berbentuk parabola dengan diameter 500 meter.

Tujuan teleskop raksasa ini untuk menangkap gelombang radio dari sumber yang sangat jauh seperti pulsar, lubang hitam, atau bahkan kehidupan alien.

Kendati demikian, FAST nampak tidak begitu diminati oleh para astronom kelas dunia. Operasional yang seharusnya sudah berjalan sejak September lalu, hingga kini belum ada ilmuwan yang mengepalai pengoperasian teleskop tersebut.

Menurut South China Morning Post, FAST sudah menawarkan gaji hingga US$1,2 juta atau sekitar Rp17,3 miliar bagi ilmuwan dari negara mana pun untuk mengawasi operasional harian teleskop. Insentif lainnya adalah rumah gratis, dana riset jutaan yuan, dan sejumlah subsidi lain. Namun selama berbulan-bulan tak ada satu pun yang mengisi posisi yang ditawarkan.

Ada beberapa alasan teleskop FAST tak laku di kalangan ilmuwan, meski berstatus teleskop terbesar di dunia. Pertama adalah letaknya yang berada di daerah terpencil.

FAST terletak di daerah pegunungan di provinsi Guizhou, China. Bekerja di sana berarti menghabiskan waktu di daerah yang jauh dari peradaban. Hal ini menjadi pertimbangan para astronom asing.

Sebab kedua adalah persyaratan yang tinggi. Astronom yang dicari oleh FAST wajib punya pengalaman 20 tahun hingga pernah menduduki posisi di perguruan tinggi dengan budaya riset yang mendunia.

"Persyaratannya sangat tinggi. Sangat sedikit astronom yang bisa mendaftar. Saya bisa menghitung dengan jari siapa saja yang memenuhi syarat, ujar Wang, seorang direktur akademi laboratorium kosmologi galaksi di China.

Jabatan yang ditawarkan oleh FAST juga dikabarkan sangat riskan. Jam kerja yang panjang dan tak beraturan sehingga bisa memaksa sang ilmuwan mengabaikan risetnya sendrii juga turut menyebabkan sepinya peminat.

"Yang bisa kami katakan sekarang adalah kami menemui banyak rintangan," kata pejabat China yang mengelol FAST.

Alasan lowongan kerja ini hanya diperuntukkan ilmuwan asing adalah tak adanya warga lokal yang berpengalaman mengoperasikan fasilitas pengamatan sebesar dan sekompleks FAST. Namun yang menyedihkan, astronom radio yang kebanyakan ada di AS, tak berminat mengoperasikan FAST.

Credit CNN Indonesia

RI Minta 51%, Freeport Hanya Bersedia Jual 30% Saham

Foto: Wahyu Daniel

Jakarta - Salah satu isu yang saat ini sedang dinegosiasikan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia adalah divestasi saham. Pemerintah ingin Freeport mendivestasikan 51% sahamnya ke pihak nasional Indonesia.

Sementara Freeport menyatakan sudah setuju menjual 30% saham kepada pemerintah, sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Freeport dengan pemerintah tanggal 25 Juli 2014.

"Kami sudah setuju divestasi sebesar 30%," kata VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, kepada detikFinance, Selasa (8/8/2017).

Ia menambahkan, Freeport ingin divestasi dilakukan secara bertahap. Perusahaan tambang yang berpusat di Arizona, Amerika Serikat (AS), ini berjanji segera melakukan divestasi setelah mendapat kepastian dari pemerintah.

Kepastian itu terkait dengan kelanjutan operasi pasca 2021 dan jaminan stabilitas investasi jangka panjang, yang juga sedang dirundingkan dengan pemerintah.

"Divestasi bertahap akan dilakukan setelah mendapatkan kepastian perpanjangan izin usaha jangka panjang," ujar Riza.

Sampai saat ini Freeport bersama pemerintah masih terus berunding mengenai 4 isu, termasuk divestasi saham. Diharapkan kesepakatan soal divestasi dan 3 isu lainnya dapat segera tercapai. "Selanjutnya masih dalam perundingan dengan pemerintah," ucapnya.

Sementara itu dari sisi pemerintah, ada rencana menugaskan BUMN membeli sekaligus 41% saham Freeport. Ditambah dengan 9,36% saham PT Freeport Indonesia yang sudah dimiliki pemerintah, maka nantinya 51% saham dikuasai negara.

Demikian wacana yang sementara berkembang dalam perundingan antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen Kementerian ESDM, Teguh Pamudji, akhir Juli lalu.

Credit finance.detik.com

Melihat Desain Calon Jembatan Terpanjang di RI

Foto: Ardan Adhi Chandra

Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah merampungkan kajian aerodinamik jembatan di Kalimantan Selatan. Jembatan ini nantinya menghubungkan pulau utama Kalimantan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru.

Jembatan ini nantinya memiliki panjang 6.475 meter dan diperkirakan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia.

"Ini jembatan penghubung kalimantan sama Pulau Laut di Kalimantan Selatan 6.475 meter. Mulai sekarang udah mulai (pembangunan) karena tempat kita uji aerodinamik," kata Engineer BPPT, Novan saat berbincang dengan detikFinance dalam acara Bekraf Habibie Festival 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Calon Jembatan Terpanjang RI Foto: Ardan Adhi Chandra

Uji aerodinamik yang dilakukan BPPT memperhitungkan kecepatan angin yang mempengaruhi getaran jembatan yang membentang di atas laut tersebut. Ada beberapa titik yang dilakukan uji coba dengan getaran maksimum dengan memperhitungkan kondisi angin di wilayah tersebut.

"Ini simulasi terowongan angin dikasih dengan kecepatan udara maksimum 30 meter per sekon. Dari awal disesuaikan dengan kondisi di sini," tutur Novan.

Calon Jembatan Terpanjang di Indonesia Foto: Ardan Adhi Chandra

Dalam miniatur yang ditampilkan pada booth BPPT, jembatan penghubung antar pulau di Kalimantan Selatan ini sepintas sama dengan jembatan pada umumnya. Jembatan ini nantinya memiliki 4 lajur, dengan rincian 2 lajur untuk motor dan 2 lajur untuk mobil.

Ada dua tiang pancang berdiri kokoh yang juga dieratkan dengan tali baja ke badan jembatan. "Sementara ini nanti jadi yang terpanjang dan juga tahan gempa," ujar Novan.

Calon Jembatan Terpanjang di RI Foto: Ardan Adhi Chandra

Novan menambahkan, uji coba aerodinamik di BPPT hanya berlangsung kurang dari satu bulan. Setelah uji coba aerodinamik selesai, maka uji coba material jembatan dilakukan di unit berbeda.

"Enggak sampai satu bulan untuk pengujiannya cuma persiapan alat-alat instrumentasi macam-macam," tutur Novan.

Credit finance.detik.com

Panser Badak di Festival Teknologi Habibie

Jakarta - PT Pindad ikut meramaikan Bekraf Habibie Festival 2017. Salah satu yang dipamerkan Pindad adalah Panser Badak.

Panser Badak merupakan jenis panser canon kaliber 90 mm hasil kerja sama dengan perusahaan Belgia, CMI Defence.

Badan Panser Badak terbuat dari lapisan baja yang mampu menahan tembakan amunisi kaliber 12,7 mm. Selain dilengkapi canon, Panser Badak juga dipasang machine gun kaliber 7,62 mm untuk mendukung operasi.

Saat dipakai dalam bertugas, panser dikendalikan oleh 3 orang crew. Dengan mesin diesel 6 silinder berkekuatan 340 tenaga kuda, panser ini mampu melesat hingga 90 kilometer (km) per jam dan mampu menempuh jarak operasi 600 km.

Spesfikasi lain, Panser Badak memiliki panjang 6 meter, lebar 2,5 meter, tinggi 2,9 meter serta bobot 11 ton. Dibuat pertama tahun 2016.

Credit finance.detik.com

Korut Dijatuhi Sanksi, China Siap Tanggung Risiko

BEIJING - China akan membayar dengan harga yang cukup besar atas sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut) yang dijatuhi PBB karena punya hubungan ekonomi yang erat. Meski begitu, Beijing berkomitmen untuk selalu menerapkan resolusi tersebut.

Demikian yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Menurut Yi, resolusi baru tersebut menunjukkan bahwa China dan masyarakat internasional bersikap oposisi terhadap uji coba rudal Korut.

"Karena hubungan ekonomi tradisional China dengan Korut, China akan membayar harganya untuk menerapkan resolusi tersebut," bunyi pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri China dikutip dari Reuters, Selasa (8/8/2017)

"Tapi untuk melindungi sistem non-proliferasi internasional dan perdamaian dan stabilitas regional, China akan seperti sebelum sepenuhnya dan benar-benar menerapkan seluruh isi resolusi yang relevan," sambung pernyataan itu mengutip pernyataan Yi dalam forum regional di Manila, Filipina.

China telah berulang kali mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberlakukan resolusi PBB yang semakin sulit terhadap Korut, meskipun juga mengatakan apa yang dikatakannya sebagai perdagangan "normal" dan warga Korut biasa tidak akan terpengaruh.

Yi mengatakan bahwa terlepas dari sanksi baru tersebut, resolusi tersebut juga menjelaskan bahwa proses perundingan enam pihak, mekanisme dialog yang macet dengan Korut yang juga mencakup Rusia dan Jepang, harus dimulai kembali.

"Itu adalah janji bahwa semua anggota Dewan Keamanan akan membuat, termasuk China, Rusia dan Amerika Serikat, dan yang seharusnya dilakukan," kata Yi menambahkan.

Ia mengatakan China sepenuhnya menghargai komentar awal bulan ini oleh Sekretaris Negara Amerika Serikat (AS), Rex Tillerson, bahwa AStidak berusaha untuk menggulingkan pemerintah Korut dan ingin berdialog dengan Pyongyang di beberapa titik.

Yi mengatakan janji Tillerson "Four Nos" adalah sinyal positif. "China berharap Korut dapat menggemakan sinyal ini dari AS", Yi menambahkan.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara pada hari Sabtu yang dapat memangkas pendapatan ekspor tahunannya sebesar $ 3 miliar sampai sepertiga.

Credit sindonews.com

DK PBB Jatuhkan Sanksi Baru Terhadap Korut

NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut) atas uji coba rudal terbarunya. Sanksi terbaru itu dapat memangkas sepertiga dari pendapatan ekspor tahunan sebesar USD3 miliar.

Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat (AS) melarang ekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, bijih besi, dan makanan laut Korut. Sanksi ini juga melarang negara-negara meningkatkan jumlah pekerja Korut yang bekerja di luar negeri, melarang usaha patungan baru dengan Korut dan investasi baru dalam usaha patungan saat ini.

"Kita seharusnya tidak membodohi diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita telah memecahkan masalah ini. Bahkan belum berakhir. Ancaman Korut tidak meninggalkan kita, bahkan cepat tumbuh lebih berbahaya," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley.

"Tindakan lebih lanjut diperlukan, AS akan mengambil dan akan terus mengambil tindakan defensif yang bijaksana untuk melindungi diri dan sekutu kita," katanya seperti disitat dari Reuters, Minggu (6/8/2017).

Ia menambahkan bahwa Washington akan melanjutkan latihan militer gabungan tahunan dengan Korea Selatan (Korsel). Korut telah menuduh AS dan Korsel meningkatkan ketegangan dengan melakukan latihan militer.

Sekutu Korut, China dan Rusia, sama-sama mengecam penerapan sistem pertahanan anti-rudal THAAD di Korea Selatan. China meminta penghentian penempatan dan peralatan yang sudah ada untuk dibongkar.

"Penyebaran sistem THAAD tidak akan membawa solusi untuk masalah uji coba nuklir dan rudal Korut," kata Duta Besar China untuk PBB, Liu Jieyi, setelah pemungutan suara.

Credit sindonews.com

Kecam Sanksi PBB, Korut Akan Lakukan Pembalasan

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) mengecam keras sanksi baru yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan (DK) PBB. Pyongyang menyatakan, mereka akan merespon dengan keras sanksi tersebut, dengan target utama adalah Amerika Serikat (AS) yang merupakan inisiator sanksi.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantor berita Korut, KCNA, disebutkan bahwa sanksi tersebut melanggar kedaulatan mereka, dan Korut nberjanji untuk melakukan "tindakan benar" terhadap hal ini.

Pernyataan pemerintah tersebut menegaskan kembali sikap Pyongyang sebelumnya, bahwa pihaknya tidak akan pernah menempatkan program nuklirnya di meja perundingan selama AS mempertahankan sebuah kebijakan yang tidak bersahabat melawan Korut. Mereka tidak merinci tindakan apa yang akan dilakukan.

"Tidak ada kesalahan yang lebih besar daripada AS yang percaya bahwa lahannya aman di seberang lautan," bunyi pernyataan tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut, seperti dilansir Reuters pada Senin (7/8).

Resolusi yang dirancang oleh AS itu berisi larangan ekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, bijih besi, dan makanan laut Korut. Sanksi ini juga melarang negara-negara meningkatkan jumlah pekerja Korut yang bekerja di luar negeri, melarang usaha patungan baru dengan Korut dan investasi baru dalam usaha patungan saat ini.

DK PBB dengan suara bulat menyetujui sanksi baru tersebut. Sanksi terbaru itu dapat memangkas sepertiga dari pendapatan ekspor tahunan Korut sebesar USD 3 miliar.

Credit sindonews.com

Korut Juga Ancam Serang Negara yang Kerja Sama dengan AS

Menlu Korut, Ri Yong-ho, menyalahkan Presiden AS, Donald Trump, dengan kebijakan Amerika yang Utama dan upaya Washington untuk menginternasionalisasi isu nuklir. (AFP Photo/Juan Barreto)

Jakarta, CB -- Tak hanya Amerika Serikat, Korea Utara juga mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang negara yang bekerja sama militer dengan Washington untuk melawan Pyongyang.

"Kami tidak ingin menggunakan senjata nuklir atau mengancam dengan senjata nuklir ke negara selain AS, kecuali mereka bergabung dengan aksi militer AS melawan Korut," ujar Menteri Luar Negeri Korut, Ri Yong-ho, di tengah pertemuan ASEAN di Manila, Senin (7/8).

Ri kemudian menyalahkan Presiden AS, Donald Trump, dengan kebijakan "Amerika yang Utama" dan upaya Washington untuk "menginternasionalisasi" isu nuklir dengan mengatakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Korut merupakan ancaman terhadap stabilitas dunia.

Hingga akhirnya, Dewan Keamanan PBB sepakat untuk menjatuhkan sanksi tambahan atas Korut karena program rudal dan nuklirnya. Melalui resolusi yang disusun oleh AS itu, PBB akan memangkas nilai ekspor Korut hingga US$1 miliar atau setara Rp13,3 triliun.

Menurut Ri, AS begitu ingin menghentikan program nuklir Korut hingga mengirimkan menlu mereka, Rex Tillerson, hanya demi menekan negara-negara ASEAN untuk mengeluarkan Pyongyang dari konferensi tersebut.

"Karena kelemahan 'resolusi sanksi' dari Dewan Keamanan PBB ini, AS sangat khawatir hingga bahkan mengirimkan presiden dan menteri luar negeri juga duta besar mereka untuk menekan negara lain," ucap Ri sebagaimana dikutip Inquirer.

Hubungan kedua negara memang kian tegang sejak awal tahun ini Kim Jong-un menyatakan tekad Pyongyang untuk mengembangkan program rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dapat mencapai wilayah AS.

Ketegangan memuncak ketika Korut melakukan uji coba nuklir yang dianggap berhasil dan diakui oleh intelijen AS dapat mencapai wilayah negaranya pada dua pekan lalu.

Credit CNN Indonesia

Korut Siap Beri AS 'Pelajaran' Jika Washington Kerahkan Kekuatan Militer

MANILA - Korea Utara (Korut) menyatakan siap memberikan Amerika Serikat (AS) sebuah "pelajaran berat" dengan kekuatan nuklir strategisnya. Korut menyebut "pelajaran" ini akan diberikan jika AS memutuskan untuk menggunakan jalur militer dalam mengatasi masalah di Semenanjung Korea.

Dalam sebuah transkrip pernyataan Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho yang dibagikan delegasi Korut di Manila, Filipina, disebutkan Korut tidak akan pernah menempatkan program nuklir atau rudal mereka di meja perundingan.

Yong-ho dalam pernyataanya juga turut menyinggung masalah sanksi terbaru yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan (DK) PBB. Dia mengatakan, sanksi itu terlalu dibuat-buat dan Korut tidak akan tinggal diam.

"Resolusi tersebut menunjukkan PBB telah menyalahgunakan kewenangannya," kata Yong-ho, seperti dilansir Reuters pada Senin (7/8).

Dikatakannya, uji coba rudal balistik antar benua pada bulan Juli membuktikan bahwa seluruh wilayah AS berada dalam jangkauan tembak, dan rudal tersebut merupakan alat pembelaan diri yang sah.

Namun, sejauh ini belum jelas apakah pernyataan tersebut dibacakan Yong-ho dalam forum regional ASEAN yang saat ini berlangsung di Manila. AS, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Turki, dan Kanada turut terlibat dalam rangkaian pertemuan tahunan tingkat Menteri ASEAN tersebut.

Credit sindonews.com

AS Persiapkan Perang Preventif Lawan Korea Utara

Penasihat Keamanan Nasional AS, HR McMaster, mengatakan perang pencegahan perlu dilakukan karena AS tak mentoleransi ancaman nuklir Korut terhadap negaranya. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menyatakan tengah mempersiapkan perang preventif menghadapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang terus membayangi keamanan negara.

Dalam wawancara di televisi, Penasihat Keamanan Nasional AS HR McMaster mengatakan perang preventif perlu dilakukan sebab Presiden Donald Trump tidak menolerir segala bentuk ancaman Korut terhadap negaranya, termasuk ancaman Pyongyang yang ingin menyerang AS dengan senjata nuklir.

"Yang Anda ingin tahu adalah apakah kami mempersiapkan rencana untuk perang preventif dalam menghadapi Korut, kan?" ujarnya, seperti dikutip Yonhap, Senin (7/8). "Jika Korut memiliki senjata nuklir yang bisa mengancam AS, ini tidak bisa ditoleransi lagi berdasarkan perspektif Presiden. Tentu saja kami punya opsi untuk melakukan itu, termasuk opsi militer [perang]."

Opsi militer memang sudah cukup lama dipertimbangkan oleh pemerintahan Trump dalam menghadapi Korut.

Sekitar awal Agustus lalu, senator Partai Republik, Lindsey Graham, mengatakan Trump memberitahunya bahwa AS lebih memilih berperang daripada membiarkan Korut mengembangkan rudal nuklir jarak jauh.

Graham mengatakan perang akan terjadi antara Washington dan Pyongyang jika rezim Kim Jong-un terus mengembangkan program senjatanya itu.

Sejak awal 2017, Korut semakin membuat ketar-ketir AS dan sejumlah negara sekutunya dengan perkembangan program rudal balistik nuklirnya.

Pada akhir Juli lalu, Pyongyang kembali meluncurkan rudal antarbenua (ICBM) yang diklaim memiliki kapabilitas nuklir serta mampu menjangkau sejumlah wilayah di AS, seperti Alaska, Los Angeles, dan Chicago.

Melihat ancaman Korut yang kian nyata, AS beserta negara besar lainnya terus memutar otak mencari cara menghentikan ambisi nuklir negara paling terisolasi itu, termasuk mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menerapkan sanksi baru yang lebih berat lagi pada Pyongyang.

Akhirnya, pada Minggu (6/8) lalu, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi baru terhadap rezim paling terisolasi itu.

Dalam sanksi itu, PBB melarang seluruh ekspor batu bara, besi dan bijih besi, timah dan bijih timah, serta ikan dan makanan laut dari Korut. Secara total, sanksi yang diberikan PBB akan memangkas sepertiga nilai ekspor tahunan Korut hingga US$1 miliar atau setara Rp 13,3 triliun.

Tidak hanya itu, sanksi tersebut juga melarang Pyongyang menambah jumlah pekerja di luar negeri, salah satu devisa terbesar bagi rezim Jong-un selama ini.

Sanksi PBB ini bahkan dianggap sebagai hukuman paling berat dan besar yang pernah dijatuhkan organisasi itu kepada suatu negara selama satu dekade ini.

Credit CNN Indonesia

Terus Uji Rudal, Korut Bikin Jepang Ketar-ketir

Kerap melakukan uji coba nuklir, Jepang khawator jika Korut telah mengakuisisi hulu ledak nuklir. Foto/Istimewa

TOKYO - Jepang memperingatkan bahwa ancaman akut program senjata Korea Utara (Korut) dengan serangkaian uji coba rudal dan nuklir akan terus berlanjut. Meski bertentangan dengan sanksi PBB, hal itu menunjukkan kemajuan teknologi negara tertutup tersebut.

Kementerian Pertahanan Jepang meluncurkan buku putih pertahanan tahunan Jepang yang dirilis setelah Korut menembakkan dua rudal balistik antar benua (ICBM) bulan lalu. Rudal tersebut mendarat di pantai barat Jepang.

"Sejak tahun lalu, ketika menerapkan secara paksa dua uji coba nuklir dan lebih dari 20 rudal balistik diluncurkan, ancaman keamanan telah memasuki tahap baru," kata Kementerian Pertahanan Jepang dalam dokumen setebal 563 halaman tersebut.

"Bisa dibayangkan bahwa program senjata nuklir Korut sudah cukup maju dan ada kemungkinan bahwa Korut telah mencapai miniaturisasi senjata nuklir dan telah mengakuisisi hulu ledak nuklir," katanya lagi seperti dinukil dari Reuters, Selasa (8/8/2017).

Uji ICBM terbaru Korut menunjukkan bahwa Pyongyang sekarang dapat menjangkau sebagian besar daratan Amerika Serikat (AS). Ancaman yang telah berkembang itu mendorong pemerintah di kota-kota Jepang untuk mengadakan latihan evakuasi jika terjadi serangan rudal, dan mendorong permintaan untuk membangun tempat perlindungan serangan nuklir.

Buku putih tersebut mengatakan bahwa rudal yang diluncurkan sulit dicegat.

Dengan Korut yang terus maju dengan uji coba rudal, sekelompok anggota parlemen partai berkuasa yang dipimpin oleh Itunori Onodera, mendesak Perdana Menteri Shinzo Abe untuk mempertimbangkan memperoleh kemampuan untuk mencapai basis musuh.

Jika disadari, akan menjadi perubahan drastis dalam postur pertahanan Jepang. Sejauh ini, Tokyo menghindari langkah kontroversial dan mahal untuk mengakuisisi pembom atau rudal jelajah dengan jangkauan yang cukup untuk menyerang negara lain.

Credit sindonews.com

AS Terapkan Standar Ganda saat Masjid Minnesota Dibom

WASHINGTON - Publik Amerika Serikat (AS) mengecam sikap standar ganda pemerintah presiden Donald Trump saat masjid di Minnesota dilempari bom saat jamaah akan salat Subuh.

Pemerintah Trump jadi bahan kecaman di media sosial AS karena tidak bereaksi atas pengeboman tempat ibadah warga Muslim pada Sabtu pekan lalu itu.

Masjid Dar Al Farooq di Bloomington, Minnesota, dilempari improvised explosive device (IED) atau bom rakitan melalui jendela. Bangunan tempat ibadah itu rusak, tapi tak ada korban jiwa.

Ada sekitare 15 sampai 20 orang di dalam bangunan saat serangan terjadi. Biro Investigasi Federal (FBI) telah mengirim agen untuk melacak siapa yang berada di balik serangan tersebut. FBI mengonfirmasi, ledakan diakibatkan oleh lemparan IED.

Sejumlah warga AS mempertanyakan mengapa Presiden Donald Trump gagal menanggapi apa yang mereka gambarkan sebagai ”serangan teroris” yang menargetkan warga Muslim.

Mark Follman, seorang editor majalah Mother Jones, menyindir Trump yang bungkam atas serangan di tempat ibadah itu.

“Ternyata ada bom teroris di Minnesota hari ini (Sabtu). Coba tebak mengapa Trump tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu,” tulis Follman melalui akun Twitter-nya, @markfollman, yang dikutip Senin (7/8/2017).

”Pada masa normal, pemboman rumah ibadah dengan IED tidak akan dikenali oleh presiden AS,” lanjut Follman, setelah mem-posting daftar serangan sebelumnya yang dilakukan oleh penyerang sayap kanan yang juga tidak ditanggapi Trump.

Pengguna media sosial lainnya, Marty Parrish, via akun Twitter-nya, @Marty_Parrish, bertanya; ”Apakah saya merindukan pernyataan Trump tentang kekhawatiran korban bom dan jamaah masjid ini? Apakah dia peduli?".

Tapi, Trump bukanlah satu-satunya target kemarahan publik. Media-media AS yang kurang dalam memberitakan kejadian itu juga dikecam.

Setelah rentetan kecaman bermunculan, beberapa media AS kemudian mempublikasikan cerita tentang serangan tersebut. Tapi, hal itu tidak meredakan amarah publik.

Seorang pengguna Twitter, Brown Saraah, melalui akun-nya, @Brown_Saraah, menulis; "Seseorang mengebom sebuah masjid di Minnesota baru-baru ini. Anda mungkin tidak mendengar tentang hal ini karena media mainstream suka mengutuk Muslim.”

Aktivis Simran Jeet Singh menuduh media menghindari istilah "terorisme" dalam kejadian tersebut.

”Apakah Anda bercanda dengan judul ini sekarang? Tidak bisakah Anda menyebutnya terorisme karena umat Islam adalah sasarannya? Mengapa berstandar ganda?,” katanya menanggapi sebuah artikel New York Times, yang menggunakan istilah ”ledakan” untuk menggambarkan serangan tersebut.

Bersamaan dengan ramainya kecaman publik atas sikap pemerintah AS terkait serangan bom di Masjid Dar Al Farooq, Gubernur Minnesota,Mark Dayton, menyatakan serangan itu sebagai aksi terorisme.

Gubernur Dayton, bersama dengan delegasi pejabat publik yang mengunjungi masjid menyerukan masyarakat untuk bersatu melawan serangan semacam itu.

”Tindakan yang mengerikan, sombong, pengecut itu dilakukan,” katanya.

”Ini adalah tindakan kriminal terorisme,” ujar Dayton, yang juga menggambarkannya sebagai kejahatan kebencian yang tak termaafkan, seperti dilansir Reuters, Senin (7/8/2017).

Credit sindonews.com

Ledakan Guncang Sebuah Masjid di AS

WASHINGTON - Sebuah ledakan dilaporkan mengguncang sebuah masjid yang berada di kota, Bloomington yang terletak negara bagian Minnesota, Amerika Serikat (AS). Ledakan itu diketahui terdengar pada Sabtu pagi, tidak lama setelah jemaah masjid menyelesaikan ibadah shalat subuh.

Polisi Bloomington mengatakan bahwa bom tersebut hanya merusak kantor imam di Pusat Islam Dar al-Farooq dan para jemaah masjid memadamkan api sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. FBI dilaporkan telah meluncurkan penyelidikan atas insiden ini.

Direktur Masyarakat Muslim Amerika Minnesota, Asad Zaman menyatakan berdasarkan penuturan saksi mata, ledakan itu disebabkan oleh bom rakitan yang dilemparkan oleh seorang pria tidak dikenal.

"Seorang saksi melihat ada sesuatu yang dilemparkan ke jendela kantor imam dari sebuah van atau truk sebelum ledakan itu," kata Zaman dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (6/8).

Sementara itu, Direktur eksekutif masjid Mohamed Omar menuturkan, sebelum serangan ini terjadi, pihaknya sudah beberapa menerima ancaman, baik melalui surat ataupun telepon.

"Seperti banyak masjid lain di seluruh negeri, masjid kami juga telah menerima telepon dan email yang mengancam. Serangan ini berlangsung pada jam lima pagi, seluruh lingkungan tenang, orang seharusnya tidur, begitulah damainya keadaan ini. Saya terkejut saat mengetahui hal ini terjadi," ucap Omar.

Council on American Islamic Relations (CAIR) kemudian mengumumkan hadiah USD 10 ribu untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan penghukuman penyerang.

Credit sindonews.com

Gubernur Minnesota Nyatakan Pengeboman Masjid Aksi Terorisme

BLOOMINGTON - Gubernur Minnesota, Amerika Serikat (AS), Mark Dayton, menyatakan pengeboman terhadap masjid di luar Minneapolis saat jamaah berkumpul untuk salat Subuh pada Sabtu pekan lalu sebagai aksi terorisme. Pernyataan itu disampaikan pada hari Minggu saat dia mengunjungi lokasi masjid yang dilempari bom.

Polisi di Bloomington, Minnesota, dihubungi untuk datang ke lokasi pada pukul 05.05 waktu setempat atau tak lama setelah Masjid Dar Al Farooq dilempari bom melalui jendela. Tidak ada korban luka dalam serangan tersebut.

Gubernur Dayton, bersama dengan delegasi pejabat publik yang mengunjungi masjid menyerukan masyarakat untuk bersatu melawan serangan semacam itu.

”Tindakan yang mengerikan, sombong, pengecut itu dilakukan,” katanya.

”Ini adalah tindakan kriminal terorisme,” ujar Dayton, yang juga menggambarkannya sebagai kejahatan kebencian yang tak termaafkan, seperti dilansir Reuters, Senin (7/8/2017).

Pejabat Federal Bureau of Investigation (FBI) di Minneapolis sedang menyelidiki insiden tersebut dan menolak memberikan rincian lebih lanjut.

Mohamed Omar, direktur eksekutif Masjid Dar Al Farooq, sebelumnya mengatakan seorang anggota kongregasi melihat sebuah truk pikap yang melaju cepat dari tempat parkir gedung tepat setelah ledakan terjadi.

Menurut Omar, pelaku mungkin telah mengetahui jendela mana yang menjadi lokasi imam.

Menurut Council on American-Islamic Relations (CAIR) atau Dewan Hubungan Amerika-Islam, serangan anti-Muslim telah meningkat tajam di AS sejak tahun lalu. CAIR telah menawarkan hadiah USD10.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan penghukuman terhadap pengebom masjid tersebut.

Credit sindonews.com

Australia, Jepang, AS desak ASEAN buat aturan mengikat di kawasan sengketa

Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut China Selatan. (inquirer.net)

... ASEAN dan China harus membentuk seperangkat aturan yang mengikat secara hukum, yang efektif dan sesuai dengan hukum internasional...

Manila (CB) - Australia, Jepang, dan Amerika Serikat pada Senin mendesak ASEAN dan China untuk memastikan pedoman tata perilaku (code of conduct) di wilayah sengketa Laut China Selatan agar menjadi aturan yang mengikat secara hukum.

ASEAN dan China harus membentuk seperangkat aturan yang mengikat secara hukum, yang efektif dan sesuai dengan hukum internasional, kata menteri luar negeri ketiga negara itu, dalam pernyataan tertulis bersama menyusul pertemuan di Manila.

Pada Minggu, pada menteri luar negeri ASEAN dan China menyepakati kerangka negosiasi bagi pembentukan pedoman tata perilaku yang mereka sebut sebagai kemajuan pesat untuk menyelesaikan sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Australia, Jepang, dan Amerika Serikat juga menyuarakan penentangan terhadap aksi sepihak yang berpotensi meningkatkan ketegangan.

Mereka juga mendesak para pihak yang terlibat untuk menghentikan reklamasi, pembangunan benteng pertahanan, dan militerisasi di wilayah sengketa. Ini penunjukan tidak langsung terhadap ekspansi pertahanan China di Kepulauan Spratly yang juga disengketakan Vietnam.

Ketiga negara itu tidak terlibat dalam sengketa namun seringkali bersuara keras mengenai persoalan tersebut, dengan alasan berkepentingan untuk memastikan kebebasan pelayaran dan penerbangan.

Mereka mendesak China dan Filipina mematuhi keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun lalu, yang membantah klaim Beijing terhadap Laut China Selatan, satu jalur perdagangan yang dilewati barang-barang senilai tiga trilyun dolar Amerika Serikat setiap tahun.

Selain kedua negara itu, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, juga mengklaim wilayah yang sama.

Kerangka pedoman tata laku adalah sebuah "skema konsultasi" antara ASEAN dan China untuk tercapainya kesepakatan formal. Konsultasi itu akan dimulai pada akhir tahun ini.

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, Minggu, mengatakan, keberhasilan konsultasi itu bergantung pada kestabilan situasi dan tidak ada "intervensi besar" dari negara-negara luar.

Beberapa negara ASEAN memang berharap agar pedoman itu bisa mengikat secara hukum dan mempunyai mekanisme resolusi sengketa. Namun para pengamat memperkirakan bahwa China tidak akan menyetujui usulan itu dan ASEAN pada akhirnya akan menyerah.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, mengatakan, masih terlalu dini untuk memastikan hasil dari perundingan pedoman tata laku yang akan diwakili oleh para pengacara.

"Salah satu persoalan kuncinya adalah pertanyaan mengenai status hukum pedoman ini," kata Balakrishnan kepada para wartawan, Minggu malam.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano, mengaku, pihaknya lebih memilih kesepakatan yang mengikat secara hukum, yang didukung oleh sejumlah negara lain seperti Vietnam.

Credit antaranews.com

ASEAN serukan demiliterisasi Laut China Selatan

Ilustrasi peta kawasan Laut China Selatan. China mengklaim secara sepihak hampir semua Laur China Selatan, dan menerapkan area udara pertahanan di atas wilayah itu. Sampai kini China tidak menetapkan koordinat pasti Sembilan Garis Putus-putus yang dijadikan dasar klaim sepihak mereka. (www,beforeitnews.com)

... pernyataan bersama itu, para menteri luar negeri ASEAN menyepakati teks bertuliskan menggaris bawahi pentingnya demiliterisasi dan penahanan diri...

Manila (CB) - Para menteri luar negeri negara-negara ASEAN berhasil mengatasi kebuntuan pada Minggu terkait soal sengketa wilayah Laut China Selatan. Mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan demiliterisasi di kawasan itu.

Para menteri itu juga menyuarakan keprihatinan terhadap reklamasi pulau buatan di wilayah yang sama.

Laut China Selatan sudah sejak lama menjadi persoalan yang memecah kesatuan ASEAN, terutama dengan pengaruh China. Beberapa negara seperti Kamboja khawatir akan balasan Beijing jika mengambil sikap keras terhadap masalah sengketa wilayah itu.

Kesepakatan terancam gagal diraih, Sabtu, karena para menteri masih belum satu pandangan terkait apakah harus menyebut militerisasi China di pulau-pulau buatan yang diuruk di atas perairan sengketa.

China sendiri selama ini sangat sensitif terhadap penyebutan tidak langsung oleh ASEAN terhadap tujuh pulau, yang tiga telah dibangun landasan terbang, deretan penembak rudal, radar, dan menurut sejumlah pakar, kemampuan untuk mendaratkan jet tempur.

Komunike yang diluncurkan Minggu malam memuat seruan yang lebih tegas dibanding usulan awal.

Dalam pernyataan bersama itu, para menteri luar negeri ASEAN menyepakati teks bertuliskan menggaris bawahi pentingnya demiliterisasi dan penahanan diri.

Dalam dokumen yang sama, para menteri mengatakan, setelah negosiasi yang ekstensif, mereka sepakat untuk menyuarakan keprihatinan dari sejumlah anggota mengenai reklamasi wilayah sengketa dan aktivitas di wilayah itu yang mengikis rasa saling percaya, meningkatkan ketegangan, dan berpotensi mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas.

Kebuntuan ASEAN merupakan penanda akan membesarnya pengaruh China di ASEAN di tengah ketidakpastian terkait prioritas keamanan pemerintahan baru Amerika Serikat. Washington hingga saat ini belum menunjukkan sikap tegas apakah akan membatasi aktivitas maritim China di wilayah sengketa.

Beberapa diplomat ASEAN mengatakan, Vietnam negara anggota yang ngotot ingin memasukkan pernyataan keras terhadap China. Negara itu memang punya sengketa dengan Beijing terkait status kepemilikan di Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly.

Meski demikian, seorang diplomat lainnya mengatakan, tidak ada perseteruan mengenai isi komunike dan menegaskan bahwa usulan awal dinilai terlalu lemah oleh beberapa negara.

Pada hari yang sama, menteri-menteri ASEAN dan China sepakat untuk mengadopsi kerangka pedoman umum di Laut China Selatan yang mereka sebut sebagai kemajuan besar dalam penyelesaian sengketa.

Credit antaranews.com

China berhasil pecah belah ASEAN di Laut China Selatan?

Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut China Selatan. (inquirer.net)

China tidak pernah kalah, jika melihat bahasa yang dikeluarkan dari pernyataan-pernyataan forum ASEAN yang terus melunak

Jakarta (CB) - Dua diplomat ASEAN yang terlibat dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila kemarin, menyebut komunike bersama ASEAN menyangkut Laut China Selatan sebagai kemenangan politik China karena ASEAN gagal memasukkan pernyataan bahwa pedoman berprilaku (code of conduct) dengan China di Laut China Selatan adalah "mengikat secara hukum".

Ketegangan menyangkut Laut China Selatan sudah lama menjengkelkan ASEAN yang selalu bertindak dalam kerangka konsensus namun hal itu harus diseimbangkan dengan kepentingan pihak-pihak bersengketa di ASEAN sendiri dan dengan negara-negara ASEAN yang condong ke China.

Muncul kritik bahwa China berusaha memecah belah ASEAN dengan taktik tangan besi dan diplomasi buku cek (menekan dengan memakai kartu ekonomi) yang telah berhasil memikat negara-negara kecil ASEAN seperti Kamboja dan Laos untuk memenangkan China.

Filipina, di bawah pemerintahan sebelumnya Benigno Aquino, pernah menjadi salah satu pihak yang paling vokal terhadap China sampai-sampai mengajukan kasus sengketa ini ke mahkamah internasional. Dan mahkamah di bawah PBB itu tahun lalu mengeluarkan putusan bahwa klaim China di Laut China Selatan tidak punya dasar hukum.

Tetapi China, kendati menandatangani Konvensi Hukum Laut PBB, menganggap sepi putusan mahkamah internasional itu.

Kini Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte, memutuskan untuk melupakan tuntutan itu demi hubungan yang lebih hangat dengan Beijing. Sebagai imbalan dari sikap Duterte ini, miliaran dolar AS investasi dan bantuan China terpompa ke Filipina.

"Sudah jelas bahwa tekanan China kepada masing-masing pemerintahan ASEAN terbayar lunas," kata Bill Hayton, pakar Laut China Selatan dan peneliti pada Program Asia, Chatham House di London, kepada AFP.

Hayton dan analis-analis lainnya menyebut komunike bersama ASEAN itu dikeluarkan 15 tahun setelah dokumen yang sama ditandatangani yang berisi keharusan pihak-pihak bersengketa untuk memulai negosiasi.

Dokumen 2002 lima belas tahun itu memuat kalimat yang lebih keras kepada China.

China menggunakan waktu 15 tahun itu untuk menguatkan klaimnya, sambil terus mengondisikan ASEAN untuk mengeluarkan pernyataan yang tidak lagi terlalu menentang China, kata para analis.

"Tegasnya China tidak pernah kalah, jika melihat bahasa yang dikeluarkan dari pernyataan-pernyataan forum ASEAN yang terus melunak," kata Ei Sun Oh, peneliti pada S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, kepada AFP.

Akademisi dan analis keamanan Filipina Richard Heydarian malah mengeluarkan kalimat yang lebih keras saat menyimpulkan komunike bersama ASEAN itu, dengan mengambil salah satu istilah dalam bola basket, "Ini sepenuhnya kemenangan slum dunk politik China".

Credit antaranews.com