Sebuah plang nuklir di depan sebuah gedung
kosong yang tidak di tinggali di kota Pripyat yang ditinggalkan
penduduknya, dekat pembangkit tenaga nuklir, Ukraina, 28 Maret 2016.
REUTERS/Gleb Garanich
CB, San Francisco
- Pembangkit listrik tenaga nuklir terakhir milik California akan
ditutup pada 2025 setelah dalam tiga dekade terakhir memunculkan
kritikan tajam dari para penggiat anti-nuklir.
Perusahaan gas dan listrik milik California, Pacific Gas &
Electric Co., akhirnya memutuskan untuk mengubah tenaga nuklir yang ada
di Diablo Canyon itu dengan tenaga matahari.
Seperti dikutip dari kantor berita ABC,
Selasa, 21 Juni 2016, pembangkit listrik itu memasok sebanyak 9 persen
dari seluruh listrik yang mengaliri negara bagian California.
Sebelumnya, pemerhati lingkungan mendesak Nuclear Regulatory
Comission untuk menutup Diablo karena berada di area rawan gempa.
Bahkan, salah satu patahan gempa hanya berada sekitar 600 meter dari
reaktor.
Menurut PG&E, pembangkit listrik tersebut aman
dari adanya potensi gempa di wilayah itu. Namun, sebuah riset baru
mempertanyakan kedekatan pembangkit listrik tersebut dengan patahan
gempa.
Akhirnya, PG&E pun sepakat untuk tidak memperpanjang kontrak
Diablo. "Ini adalah perjanjian yang bersejarah," ujar Erich Pipa,
presiden dari organisasi lingkungan Friends of the Earth.
Dalam pernyataan resminya, PG&E menyatakan biaya penutupan
pembangkit listrik tersebut akan lebih murah jika dibandingkan dengan
pengoperasian area tersebut hingga 2044 mendatang.
"Kami akhirnya sampai ke titik yang sama dalam memandang Diablo di
masa depan. Keputusan ini merupakan cara terbaik untuk mendukung visi
energi pemerintah," ujar Presiden PG&E Tony Earley.
Perubahan sumber tenaga pembangkit listrik itu pun diprediksi dapat
memenuhi peningkatan kebutuhan energi di California. Industri nuklir
sendiri melambat di tengah meningkatnya biaya pembangunan pembangkit
baru dan pemeliharaan pembangkit yang telah ada.
Berlimpahnya gas alam yang murah pun membuat pemilik pembangkit listrik tenaga nuklir berpikir ulang.
Pada 2013, pembangkit listrik tenaga nuklir San Onofre di California
Selatan telah ditutup. Di tahun yang sama, pembangkit listrik tenaga
nuklir Crystal River di Florida juga ditutup.
California memiliki 61 pembangkit listrik tenaga nuklir. California
pun melarang pembangunan pembangkit baru hingga pemerintah federal
menemukan lokasi pembuangan permanen bagi limbah radioaktif.
Kepala
Staf Umum Militer Rusia, Valery Gerasimov menuturkan, pihaknya mulai
kehabisan kesabaran menghadapi Amerika Serikat (AS) terkait upaya
melawan teroris di Suriah. (Istimewa)
MOSKOW - Kepala
Staf Umum Militer Rusia, Valery Gerasimov menuturkan, pihaknya mulai
kehabisan kesabaran menghadapi Amerika Serikat (AS) terkait upaya
melawan teroris di Suriah. Hingga kini, AS masih enggan memberikan
rincian posisi kelompok yang mereka sebut sebagai pemberontak moderat
Suriah. Gerasimov mengatakan, AS
terus mendesak Rusia untuk tidak menyerang pemberontak moderat. Namun,
di saat yang bersamaan AS enggan memberikan rincian lokasi, yang membuat
Rusia kesulitan untuk menentukan target serangan saat melakukan operasi
di Suriah. "Ini kita, bukan orang
Amerika yang kehilangan kesabaran mengenai situasi di Suriah. Kami
sepenuhnya memenuhi komitmen dan kesepakatan kami soal mengamankan
gencatan senjata dan rekonsiliasi nasional di Suriah," kata Gerasimov. Rusia,
papar Gerasimov telah mengirimkan kordinat posisi ISIS dan a-Nusra
kepada AS selama tiga bulan terakhir. Tapi, AS masih tidak dapat
menentukan kelompok bersenjata mana yang merupakan teroris dan mana yang
merupakan pemberontak moderat. "Akibatnya,
teroris secara aktif memulihkan kekuatan mereka dan situasi kembali
meningkat," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (21/6). Sebelumnya,
pernyataan hampir serupa juga diutarakan oleh juru bicara Kementerian
Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Ia mengaku bingung
dengan sikap yang ditunjukkan AS di Suriah. "Sisi
Amerika belum memberikan kordinat daerah yang diduduki oleh
kelompok-kelompok oposisi di bawah kendali AS, yang tidak memungkinkan
Moskow untuk menyesuaikan tindakan yang akan dilakukan oleh Angkatan
Udara Rusia," ucap Konashenkov, kemarin.
Pasukan NATO di sela-sela latihan perang di Polandia. | (Reuters/Kacper Pempel)
LONDON
- Komandan NATO, Letnan Jenderal Ben Hodges, telah mengakui bahwa NATO
kalah cepat dari Rusia soal penyebaran pasukan ke Eropa Timur.
Komentar jenderal Amerika Serikat (AS) ini muncul setelah NATO
menggelar latihan perang berskala besar di Polandia yang mensimulasikan
serangan Rusia di negara itu.
Berbicara kepada BBC,
Hodges mengatakan bahwa Rusia mampu mengerahkan 20.000 tentara dan
banyak peralatan tempur ke perbatasan negara-negara NATO atau negara
lain seperti Georgia atau Ukraina.
Menurutnya, NATO harus
menciptakan "zona militer Schengen”. Zona itu akan memungkinkan 28
negara NATO memiliki kebebasan bergerak, dan menempatkan mereka setara
dengan Rusia yang oleh Hodges mampu bergerak di mana saja yang
diinginkan Rusia dengan cepat.
“Rusia mampu menggerakkan
formasi besar dengan banyak peralatan jarak jauh secara sangat cepat,
(dalam) pemberitahuan tiga hari, kami harus bisa melakukan itu,” kata
Hodges membandingkan kecepatan penyebaran pasukan Rusia dan NATO, yang
dilansir semalam (20/6/2016).
Komentar Hodges muncul dua hari
setelah Kementerian Luar Negeri Jerman mengecam NATO dengan menyebut
kegiatan militer aliansi di Eropa Timur sebagai sikap yang "gila
perang". Lebih dari 31.000 tentara dari 24 negara ambil bagian dalam
latihan perang NATO yang berlangsung 7 hingga 17 Juni.
Latihan
perang NATO berskala besar ini dirancang untuk menguji kemampuan NATO
dalam menanggapi ancaman. Namun, Jerman telah mengatakan bahwa kegiatan
tersebut hanya menyulut ketegangan dengan Rusia.
Kecaman
Jerman itu disampaikan Menteri Luar Negeri Frank Walter-Steinmeier. ”Apa
yang seharusnya tidak kita lakukan sekarang adalah mengobarkan situasi
lebih lanjut melalui sabre-rattling dan gila perang,” katanya.
Ketegangan antara NATO dan Rusia terus memanas sejak Rusia menganeksasi
Crimea yang memisahkan diri dari Ukraina pada 2014. Sejak krisis
Ukraina pecah, NATO telah memperingatkan tentang perilaku agresif oleh
pesawat-pesawat tempur Rusia di kawasan Baltik. Sementara itu, Rusia
keberatan dengan operasi NATO di dekat perbatasan mereka.
MOSKOW
- Kementerian Pertahanan Rusia mengaku telah sukses melakukan uji coba
sistem pertahanan udara baru. Sistem pertahanan udara baru ini ditujukan
untuk menepis serangan dari jarak pendek.
"Pasukan Angkatan
Udara Rusia bersama-sama dengan perwakilan industri berhasil
menguji-tembak sebuah sistem antimisil jarak pendek dari perisai rudal
Rusia di komplek Sary-Shagan," kata Kementerian Pertahanan Rusia,
seperti dilansir Sputnik pada Selasa (21/6).
Sementara itu,
menurut wakil Komandan Angkatan Udara Rusia, Letnan Jenderal Viktor
Gumenny yang turut hadir dalam uji coba itu, uji coba tersebut berjalan
lancar, dan sistem pertahanan udara tersebut sudah mencapai standar yang
diinginkan.
"Sistem pertahanan udara itu telah berhasil memenuhi
tugasnya dengan melibatkan target tes pada waktu yang dijadwalkan,"
kata Gumenny dalam sebuah pernyataan.
Rusia memang tengah getol
mengembangkan kekuatan militer mereka. Bukan hanya sistem pertahanan,
melainkan juga kemampuan ofensif mereka, seperti pengembangan jet
tempur.
Sebelumnya, United Aircraft Corporation (UAC), perusahaan
pembuat jet tempur Rusia dilaporkan siap untuk memproduksi jet tempur
siluman generasi terbaru, yakni T-50. Pesawat T-50 adalah jet tempur
siluman generasi kelima Rusia.
Rusia Berhasil Uji Tembak Rudal Balistik Jarak Pendek
Sistem rudal pertahanan Rusia S-300 saat menembakkan rudal. | (Sputnik/Mikhail Fomichev)
MOSKOW
- Angkatan Udara Rusia telah berhasil menguji tembak rudal balistik
jarak pendek (ABM) PADA Selasa (21/6/2016) pagi. Uji tembak berlangsung
sekitar pukul 07.00 di Kazakhstan.
Keberhasilan uji tembak ABM Moskow telah dikonfirmasi Kementerian Pertahanan Rusia.
”Peluncuran itu untuk memverifikasi karakteristik kinerja ABM yang
dioperasikan oleh Angkatan Udara,” bunyi pernyataan Kementerian
Pertahanan Rusia yang dilansir kantor berita Itar-Tass.
Kementerian tersebut mengatakan, ABM juga menjadi bagian dari sistem
pertahanan rudal Rusia yang diklaim mampu menetralisir serangan nuklir
yang mungkin menyasar Moskow.
Wakil Komandan Angkatan Udara
Rusia, Letnan Jenderal Viktor Gumenny, menambahkan, rudal balistik yang
diuji coba berhasil mencapai target yang ditentukan.
Rusia
telah mengembangkan sistem rudal pertahanan selama beberapa dekade untuk
mengamankan keseimbangan militer strategis dengan Amerika Serikat. Saat
ini, Rusia mengerahkan sistem rudal anti-balistik A-135 di sekitar
Moskow. Sistem rudal ini berfungsi sebagai pencegat dan “radar”
peringatan dini yang canggih.
AS sendiri juga terus
mengembangkan sistem rudalnya, termasuk yang dibangun di Eropa Timur.
Seperti diketahui, AS menempatkan sistem rudal pertahanan Aegis di
Rumania dengan alasan untuk melindungi sekutu NATO di Eropa Timur dari
ancaman rudal Iran dan Korea Utara.
Kawasan Laut China Selatan yang jadi sengketa antara China dan beberapa negara ASEAN. | (Reuters)
MANILA
- Filipina sudah bersiap-siap meminta bantuan Amerika Serikat (AS) jika
konfrontasi atau perang dengan China benar-benar pecah di Laut China
Selatan. Permintaan bantuan itu disampaikan presiden terpilih Filipina,
Rodrigo Guterte.
Duterte dalam sebuah pidato di sebuah forum
bisnis di Kota Davao selatan menyinggung “1951 Mutual Defense Treaty”
sebuah perjanjian sekutu antara Manila dan Washington. Dalam perjanjian
itu, AS tidak secara otomatis wajib segera membantu Filipina jika
terlibat konfrontasi dengan China atas sengketa Laut China Selatan.
Permintaan bantuan AS itu disampaikan Duterte kepada Duta Besar AS di
Manila, Philip Goldberg, dalam sebuah pertemuan. ”Apakah Anda dengan
kami atau Anda tidak dengan kami?" tanya Duterte. Goldberg pun menjawab, "Hanya jika Anda diserang."
Sementara itu, Di Washington, Departemen Luar Negeri AS mengatakan
bahwa departemen tidak akan mengomentari rincian percakapan diplomatik,
termasuk kemungkinan AS membantu Filipina jika terjadi konfrontasi
dengan China di Laut China Selatan.
Hanya saja, departemen itu
menegaskan bahwa aliansi AS-Filipina merupakan aliasi "ketat", dan AS
akan berdiri memenuhi komitmen seperti dalam perjanjian tersebut.
”Presiden Obama telah jelas bahwa kita akan berdiri dengan komitmen
kami untuk Filipina, seperti yang kita lakukan untuk setiap perjanjian
pertahanan bersama sekutu,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS
untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Anna Richey-Allen, seperti dikutip ABC, Rabu (22/6/2016).
”Ketergantungan kami dan kehandalan sebagai sekutu telah berdiri selama
puluhan tahun. Di luar itu, kami tidak akan mengomentari hipotesis,"
katanya lagi.
AS tidak ambil bagian dalam sengketa teritorial
Laut China Selatan. Kawasan itu, hampir seluruhnya diklaim oleh China.
Namun, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan juga ikut
mengklaim.
Indonesia tidak terlibat dalam sengketa klaim
maritim itu. Namun, beberapa hari ini Indonesia terlibat ketegangan
dengan China, setelah kapal nelayan China masuk perairan Natuna,
Indonesia, di kawasan Laut China Selatan.
Terakhir, kapal
perang Indonesia menembaki kapal nelayan China yang diduga mencuri ikan
di Natuna. Alih-alih minta maaf, China justru protes dan menyalahkan
Indonesia. China bahkan mengklaim kapal nelayannnya beroperasi di
perairan tradisional China.
Jakarta, CB
--
Para pemimpin di Afrika akan memperkenalkan paspor
tunggal yang memudahkan mobilisasi ke seantero Afrika melalui
penghapusan batas-batas wilayah negara.
Sebanyak 54 negara
anggota Uni Afrika (UA) hendak menetapkan perjanjian perdagangan bebas
yang akan rampung pada 2017 dan meniadakan kewajiban penggunaan visa
bagi warga negaranya pada 2018 mendatang.
Konsep yang digunakan UA ini akan menyerupai Visa Schengen Uni Eropa
dengan menghapuskan batas-batas wilayah negara sehingga memudahkan
pergerakan warga di benua itu dengan menggunakan paspor tunggal.
Sejumlah
13 negara telah membebaskan warganya untuk melakukan perjalanan tanpa
perlu mengajukan permohonan visa atau dapat menggunakan visa kunjungan
saat kedatangan (visa on arrival) di 13 negara itu.
Menjelang
Pertemuan UA di Rwanda pada Juli 2016 mendatang, para kepala negara akan
menjadi orang pertama yang menggunakan paspor elektronik UA.
Dalam
sebuah pernyataan jumpa pers UA menuliskan, "Tujuan utama (paspor ini)
adalah menyediakan pergerakan bebas bagi penduduk, barang, dan jasa
seantero Afrika - dalam upaya untuk memelihara perdagangan, integrasi,
dan perkembangan sosio-ekonomi intra-Afrika."
Ketua Komisi UA
Nkosazana Dlaimini Zuma memaparkan inovasi tersebut adalah "sebuah
langkah solid dalam mencapai tujuan untuk membentuk Afrika yang kuat,
sejahtera, dan terintegrasi didorong oleh warga negaranya sendiri."
Beberapa
pengamat mengatkana, adanya kelompok militan Boko Haram dan krisis
Ebola di Afrika akan menjadi tantangan bagi UA dalam menjalankan rencana
ini.
Zuma menambahkan, "Rencana ini bergantung kepada kita semua
agar seluruh warga Afrika dapat bepergian dengan bebas ke seluruh
negara-negara Afrika."
Beberapa negara seperti Seychelles,
Rwanda, Mauritius, dan Ghana memiliki peraturan perjalanan yang lebih
longgar bagi warga Afrika.
Ghana adalah salah satu negara yang
baru saja melonggarkan peraturan perjalannya, berdasarkan pidato
perayaan 59 tahun kemerdekaan Ghana pada Maret lalu.
Militer Korea Selatan menyatakan bahwa
Korea Utara menembakkan satu rudal dari pantai timur pada pekan ini,
namunnya tampaknya kembali gagal. (Reuters/KCNA)
Jakarta, CB
--
Militer Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Utara
menembakkan satu rudal dari pantai timur pada pekan ini, namunnya
tampaknya kembali gagal.
Salah satu pejabat militer Korsel yang
enggan dipublikasikan namanya mengungkapkan bahwa rudal yang diluncurkan
pada Rabu (22/6) diyakini merupakan tipe Musudan jarak menengah.
Sementara, juru bicara militer Amerika Serikat dari Komando Pasifik,
Komandan Angkatan Laut Dave Benham, memaparkan bahwa militer AS sudah
mendeteksi bahwa Korea Utara akan meluncurkan rudal sejak Selasa (21/6)
kepada Reuters.
Jepang juga sudah menyiagakan militernya terhadap kemungkinan peluncuran rudal balistik Korea Utara. Kantor berita Korsel, Yonhap, mengutip sumber pemerintahan, melaporkan bahwa sudah terlihat pergerakan rudal jarak menengah di pantai timur Korut.
Ini
bukan kali pertama Korut gagal meluncurkan rudalnya. Sebelumnya, sudah
empat kali peluncuran rudal Masudan jarak menengah Korut dinilai gagal.
Secara teori, rudal Masudan dapat mencapai wilayah Jepang dan pangkalan militer AS di Guam.
Korea
Utara diyakini memiliki hingga 30 rudal Musudan, menurut media Korea
Selatan. Rudal pertama dikerahkan sekitar tahun 2007, meski baru
diluncurkan pada tahun ini.
Jakarta, CB
--
Perusahaan milik pemerintah China yang bergerak di
bidang jasa pengiriman berencana untuk meluncurkan rute pelayaran di
Laut China Selatan bulan depan. Rute pelayaran pertama dimulai dari kota
Sanya di sebelah tenggara China menuju Kepulauan Paracel yang
disengketakan dengan Vietnam dan Taiwan.
Kepulauan Paracel
merupakan gugusan pulau dan karang yang membentang sepanjang 15 ribu
kilometer persegi di kawasan Laut China Selatan. China mengklaim
kepulauan ini, dan menyebutnya Kepulauan Xisha.
Klaim China atas kepulauan ini tumpang-tindih dengan klaim Vietnam yang
menyebut kepulauan ini dengan nama Hoang Sa, dan Taiwan yang mengklaim
Pulau Woody, salah satu pulau di Paracel.
"[Rute pelayaran] ini
praktis untuk merangsang ekonomi lokal melalui pengembangan pariwisata,
logistik dan fasilitas infrastruktur," kata Kepala COSCO, Xu Lirong pada
akhir pekan lalu, yang dimuat dalam laporan surat kabar China Daily,
dikutip dari Reuters, Selasa (21/6).
Pada April, perusahaan
pelayaran terbesar China menandatangani kontrak dengan perusahaan China
National Travel Service Group Corp dan China Communications Construction
Co Ltd untuk mendirikan sebuah perusahaan pelayaran yang menawarkan
jasa pariwisata di kawasan Laut China Selatan.
Dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Reuters, COSCO menyatakan bahwa
jasa pariwisata yang berkembang di Laut China Selatan adalah bagian
dari strategi China "Satu Rantai, Satu Jalan" dan merupakan tanggung
jawab perusahaan negara tersebut.
China mengklaim 90 persen dari
Laut China Selatan yang berpotensi kaya energi. Klaim China
tumpang-tindih dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan di
perairan yang memiliki nilai perdagangan mencapai sekitar US$5 triliun
per tahun.
Rute perdana yang diluncurkan COSCO ke Kepulauan Xisha
akan diikuti oleh pengembangan rute lainnya di Laut China Selatan dan
Selat Taiwan, dengan ekspansi bertahap untuk rute internasional, dalam
upaya untuk membangun jasa pelayaran nasional pertama China
Kapal pesiar pertama China ke pulau-pulau di Paracel diluncurkan oleh Hainan Strait Shipping Co pada 2013.
Beijing juga mengatakan akan membangun resor bergaya Maladewa di sekitar Laut China Selatan.
Jakarta, CB
--
Seorang politisi Malaysia dari partai oposisi,
Partai Keadilan Rakyat, PKR, Bill Kayong, ditembak mati di Serawak pada
pekan ini.
Diberitakan Reuters, Kayong tewas ditembak
dalam mobil pikap ketika tengah berhenti di sebuah perempatan jalan
sekitar 20 kilometer dari kota Miri, kota kedua terbesar negara bagian
timur Serawak pada Selasa (21/6), menurut keterangan dari partainya.
Hingga kini, pelaku dan motif penembakan masih belum diketahui.
Kayong merupakan keturunan Dayak, salah satu dari suku asli di Serawak.
Menurut catatan Channel NewsAsia, Kayong vokal membela hak masyarakat
atas tanah adat. Dia mencalonkan diri sebagai anggota parlemen untuk
Serawak dalam pemilu daerah bulan lalu, namun tidak terpilih.
"Dia
selalu berkampanye soal isu yang dekat di hati warga Serawak, termasuk
soal hak warga adat, yang dia serukan dalam pemilu," bunyi pernyataan
dari PKR, partai oposisi yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim dan istrinya,
Wan Azizah Wan Ismail.
Dalam pernyataannya, PKR juga
mengungkapkan keterkejutan dan bela sungkawa atas meninggalnya Kayong.
Wakil Presiden PKR, Mohamed Azmin Ali, mengecam penembakan itu.
"Sebagai
politisi aktif [Partai] Keadilan, Bill Kayong mendedikasikan hidupnya
untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan perlindungan terhadap hak
earga adat serta kebebasan fundamental," ujar Mohamed, dikutip dari Channel NewsAsia.
"Tidak
hanya keluarga dan orang yang dicintainya, kepergian Kayong juga
dirasakan oleh partai dan komunitasnya, dan juga semua orang yang
mengedepankan perdamaian, kebebasan dan keadilan," ujarnya.
Dalam pemilu daerah yang digelar tanggal 7 Mei lalu, Kayong kalah telak oleh kandidat dari Barisan Nasiona, Rosey Yunus.
Wakil
kepala polisi Miri, Stanley Johanthan Ringgit, mengonfirmasi insiden
ini, namun menolak memberikan rincian, karena investigasi tengah
dilakukan.
"Motif penembakan masih belum jelas dan kami meminta
semua orang untuk memberikan kesempatan bagi petigas berwenang untuk
melanjutkan investigasi mereka. Kami berharap, siapapun yang bertanggung
jawab atas pembunuhan ini dapat secepatnya ditangkap dan diadili," kata
Stanley.
Memperjuangkan hak atas tanah adat menjadi isu
perdebatan di Sarawak. Para aktivis menyalahkan perluasan perkebunan
kelapa sawit, penebangan liar dan gelombang pembangunan bendungan
menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan menggusur masyarakat adat.
Warga
suku asli Serawak kerap kali menggelar protes terkait hal ini dan untuk
menghentikan sejumlah pembangunan besar.
Tumpahnya darah etnis Tionghoa di Batavia tahun 1740 menjadi bagian sejarah kelam ibukota metropolitan yang gemerlap ini.
Membangun Batavia
Awal abad ke-17, Belanda membutuhkan bantuan dalam pembangunan kota
pesisir di Hinda Belanda. Kaum migran Tionghoa bekerja sebagai tukang
bangunan, buruh pabrik gula dan berdagang. Sebagian tinggal di dalam
tembok Batavia, sisanya di luar tembok. Beberapa di antara mereka
menjadi kaya karena berdagang, namun tidak sedikit yang miskin dan
dimanfaatkan oleh VOC.
Merosotnya pendapatan VOC
Awal awad ke 17, Kamar Dagang VOC kalah bersaing dengan maskapai
dagang Inggris, Britisch East India Company. Alhasil VOC pusat menekan
VOC Hindia Belanda untuk menaikkan pendapatan. Meningkatnya imigran
Tionghoa yang masuk ke Batavia bukan lagi dianggap bantuan, melainkan
ancaman. Tahun 1719, jumlah etnis Tionghoa lebih dari 7500 jiwa,
sementara tahun 1739 melonjak jadi lebih dari 10 ribu.
Gula dunia merosot
Di pasar dunia, harga gula yang menjadi andalan VOC menurun, akibat
banyaknya ekspor gula ke Eropa. Hal ini menyebabkan pabrik gula di
Hindia Belanda terus merugi. Angka pengangguran termasuk para buruh gula
Tionghoa di Batavia pun meningkat.
Aturan izin tinggal diperketat
Gubernur Jendral Hindia Belanda saat itu Adriaan Valckeneir
memberlakukan aturan izin tinggal yang ketat. Ancamannya: penjara, denda
atau di deportasi. Para etnis Tionghoa kaya merasa diperas. Semenatara
itu isu berkembang, jika aturan izin tinggal tak dipenuhi, para buruh
dan pengangguranTionghoa dikirim ke Zeylan (Sri Lanka). Etnis Tionghoa
didera kecemasan.
Korupsi merajalela
Sementara kaum Tionghoa terdiskriminasi oleh pembatasan itu, oknum
pejabat diduga memanfaatkan aturan untuk meraup duit ke kocek mereka
sendiri. Situasi itu menciptakan rasa frustrasi yang berlanjut dengan
perlawanan terhadap VOC. Perlawanan terjadi tanggal 7 Oktober 1740.
Ratusan etnis Tionghoa menyerbu pabrik gula, pos-pos keamanan VOC,
disusul serangan ke Benteng Batavia keesokan harinya.
Konflik internal di Dewan Hindia
Kebijakan pembatasan etnis Tionghoa sebenarnya ditentang keras oleh
beberapa kalangan lain di Dewan Hindia, misalnya mantan gubernur Zeylan,
Gustaaf Willem baron van Imhoff, yang datang kembali ke Batavia tahun
1738. Namun Valckeneir tetap mengambil tindakan tegas dan mematikan
dalam mengatasi kerusuhan di bawah otoritasnya.
Pecah pemberontakan
Situasi itu menciptakan rasa frustrasi yang berlanjut dengan
perlawanan terhadap VOC. Perlawanan memuncak pada tanggal 7 Oktober
1740. Ratusan etnis Tionghoa menyerbu pabrik gul, pos-pos keamanan VOC,
disusul serangan ke Benteng Batavia kesokan harinya.
Pembumihangusan rumah kaum Tionghoa
9 Oktober 1740, tentara VOC mengatasi pemberontakan, berbalik
mengejar pemberontak. Rumah-rumah & pasar warga Tionghoa
dibumihanguskan. Ratusan warga Tionghoa lari ke kali, diburu &
dibantai tanpa ampun. Kali Angke & Kali Besar banjir darah. Razia
etnis Tionghoa berlanjut. Bahkan Dewan Hindia menjanjikan hadiah per
kepala etnis Tionghoa yang dipancung. Hal itu memancing etnis lain ikut
memburu.
Gustaaf Willem van Imhoff gantikan van Valkeneir
Diperkirakan hanya sekitar 600 hingga 3000 etnis Tionghoa yang
selamat akibat insiden itu. Valckeneir ditarik kembali ke Belanda dan
tahun 1742 ia digantikan Gustaaf Willem Imhoff yang berhasil meyakinkan
pemegang saham utama VOC, bahwa Valckenier yang memicu pembantaian di
Batavia.
Gambaran koloni manusia di ruang angkasa.*/DAILY MAIL
CALIFORNIA,
(CB).- Empat puluh tahun yang lalu, NASA merilis gambar yang indah dari
potensi koloni di ruang angkasa, gambar tersebut menunjukkan bahwa pada
tahun 2100, kita bisa memiliki habitat yang besar mengambang di sekitar
planet Bumi ini.
Dr Al Globus, seorang kontraktor NASA dan pakar pemukiman ruang
angkasa, mengatakan: "Apakah [permukiman antariksa] akan terwujud atau
tidak benar-benar sulit untuk dikatakan."
"Jika kita sebagai manusia memutuskan untuk melakukannya, kita bisa
melakukannya. Kita memiliki kemampuan ilmiah, kemampuan keuangan,"
tambahnya.
Karya seni retro-futuris ini ditugaskan oleh NASA pada tahun 1975,
dengan harapan bisa menggambarkan koloni ruang angkasa potensial.
Sebuah tim dari NASA Ames Research Centre, yang dipimpin oleh Gerard
O'Neill, termasuk para arsitek, peneliti, dan ilmuwan, melakukan
penilaian apakah ide-ide tersebut layak.
Seorang Ilustrator akhirnya menyusun tiga konsep untuk menyajikannya
kepada NASA yaitu Bernal Sphere, Toroidal Colony, dan Cylindrical Colony
(yang bisa menampung satu juta orang pada satu waktu).
Tiga konsep itu semua menggunakan desain melingkar yang akan
menghasilkan gaya sentrifugal untuk membuat gravitasi buatan. Konsep ini
juga sudah termasuk rangkaian panel surya untuk menggerakkan daya
rotasinya.
Bagian dalam dari setiap struktur menunjukkan pemandangan berumput
yang indah menawarkan tempat tinggal nyaman di rumah-rumah modern.
O'Neill berspekulasi bahwa dengan perkembangan teknologi yang tepat,
konstruksi ini bisa dimulai segera setelah tahun 1990. Namun pada saat
desain ini dibuat, terjadi booming kemajuan teknologi ruang angkasa.
Menurut Dr Globus, seperti dikutip laman Daily Mail, Rabu 1 Juni
2016, permukiman antariksa tersebut yakin akan terjadi cepat atau
lambat.
Dia mengatakan: "Dalam dua atau tiga dekade kita mungkin memiliki
beberapa hotel kecil [di orbit], dan orang-orang sudah mulai bergerak di
secara teratur. Semua itu akan terjadi dalam beberapa dekade, atau
paling buruknya terjadi pada beberapa abad.
Stratolaunch
Carrier, pesawat terbesar di dunia akan lepas landas awal tahun depan
untuk uji terbang pertama.*/SIERA NEVADA CORPORATION/PR
WASHINGTON
DC, (CB).- Pesawat terbesar yang pernah dibangun kini tengah merayap
mendekati penyelesaiannya, perusahaan peluncuran pesawat antariksa
swasta yang dimiliki Paul Allen ini, telah mengundang para wartawan
untuk mendapatkan tampilan pertamanya di 'Stratolaunch'.
Dengan lebar sayap raksasa 117 m dan enam mesinnya, pesawat ini
mengambil pendekatan baru dalam perlombaan antariksa swasta ini, dengan
meluncurkan satelit dan pesawat ruang angkasa ke orbit dari ketinggian.
Pesawat ini akan lebih besar dari Hercules H-4 1947 buatan Howard
Hughes, dan Antonov An-225 sebuah pesawat kargo era Soviet yang saat ini
sebagai pesawat terbesar di dunia.
Stratolaunch Systems adalah bagian Vulcan Aerospace perusahaan milik Paul Allen,salah seorang pendiri Microsoft.
Visi perusahaan ini berbeda dari SpaceX milik Elon Musk, Blue Origin
milik Jeff Bezos, dan Virgin Galactic milik Richard Branson. Pendekatan
Stratolaunch Systems adalah kemampuan untuk memposisikan pesawat raksasa
sehingga satelit dapat langsung disampaikan ke orbit yang sangat tepat
dan melakukannya dengan cepat, tanpa masalah penjadwalan berbagai
peluncuran dan penundaan terkait cuaca, seperti dijelaskan Chuck Beames,
yang mengawasi usaha antariksa Paul Allen ini seperti dikutip Daily
Mail, Senin 20 Juni 2016.
Alih-alih sebagai satelit, pesawat terbang Stratolaunch bisa
meluncurkan pesawat ruang angkasa Dream Chaser. Ini bisa bertindak
sebagai mini-shuttlet untuk mencapai tujuan orbit rendah Bumi dan
kembali membawa astronot atau muatan ke landasan dalam waktu 24 jam.
Stratolaunch adalah pesawat berbadan kembar yang menggabungkan mesin,
landing gear, avionik dan bagian lain dari sepasang jet Boeing 747
ditambah dengan bingkai, sayap dan kulit yang dibuat dari komposit
ringan.
kompas.com/dani prabowo Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana
JAKARTA, CB -
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana
menilai, Indonesia sudah sepatutnya memosisikan diri sebagai negara yang
berkeberatan secara konsisten (persistent objector) atas okupasi China.
Keberatan didasarkan atas Sembilan Garis Putus-putus yang diajukan China.
"Sementara protes oleh Kementerian Luar Negeri pada setiap
penangkapan kapal nelayan asal China adalah dalam rangka Indonesia tidak
mengakui Sembilan Garis Putus-putus berikut wilayah perikanan
tradisional mereka, " ujar Juwana dalam keterangan tertulis yang
diterima, di Jakarta, Selasa (21/6/2016).
Menurut dia, penangkapan kapal-kapal nelayan China di Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh kapal-kapal instansi milik RI, di
antaranya TNI-AL, selain untuk penegakan hukum juga ditujukan untuk
penegakan hak berdaulat.
"Dari sejumlah insiden yang terjadi dan terakhir yang dikejar oleh
KRI Imam Bonjol Jumat kemarin para nelayan asal China memasuki wilayah
ZEEI bukannya secara tidak sengaja. Bagi para nelayan tersebut sebagian
ZEEI dianggap sebagai wilayah tradisional mereka untuk menangkap ikan,"
ujar dia.
Pemerintah China pun mendukung tindakan para nelayannya dengan
mengistilahkan daerah yang dimasuki sebagai perairan perikanan
tradisional China.
China tidak menandatangani UNCLOS 1982. Negeri itu juga memberlakukan
dokumen sepihak yang menyebutkan perairan di utara dan barat laut
Kepulauan Natuna sebagai perairan perikanan tradisional mereka.
Sementara UNCLOS 1982 dan semua hukum laut internasional tidak mengenal
istilah perairan perikanan tradisional mereka.
Sudah tiga kali nelayan China dipergoki, dikejar, dan ditangkap di
perairan ZEE Indonesia karena mengeksploitasi kekayaan ekonomi perairan
itu tanpa izin resmi. China selalu protes karena mereka memakai prinsip
bahwa perairan itu adalah perairan perikanan tradisional mereka.
"Perairan perikanan tradisional inilah yang menjadi dasar bagi China untuk melakukan klaim atas Sembilan Garis Putus-putus atau Nine Dash Line," kata dia.
Presiden Joko Widodo
saat kunjungannya ke Jepang, Maret tahun lalu, menyatakan, klaim China
atas Sembilan Garis Putus-putus tidak memiliki basis hukum
internasional.
Karena itulah kebijakan luar negeri Indonesia harus dinyatakan secara
tegas, yaitu tidak mengakui klaim China atas Sembilan Garis
Putus-putus. Indonesia juga berharap agar dalam putusan Arbitrase
Filipina melawan China, Sembilan Garis Putus-putus dinyatakan tidak sah
berdasarkan UNCLOS 1982.
Sebaliknya posisi pemerintah China memposisikan diri untuk menafikan
ZEE Indonesia di wilayah yang diklaim sebagai perairan perikanan
tradisional
Sebelumnya, KRI Imam Bonjol-383 menangkap kapal ikan China ilegal,
Han Tan Cou 19038, di Laut Natuna, Jumat (17/6), yang disertai kawalan
kapal Penjaga Pantai China.
Perairan Kepulauan Natuna menjadi lokasi tiga insiden yang melibatkan kapal nelayan Cina sepanjang 2016.
Guru besar hukum
internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai
pemerintah Cina 'bermain kata' ketika berkomunikasi dengan pemerintah
Indonesia mengenai perairan Kepulauan Natuna.
Permainan kata yang dimaksud Hikmahanto merujuk pada pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying.
Saat
menanggapi insiden pengejaran TNI Angkatan Laut terhadap kapal-kapal
nelayan Cina yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan
Kepulauan Natuna, 17 Juni lalu, Hua 'mengecam tindakan penembakan
terhadap kapal nelayan Cina oleh TNI Angkatan Laut' yang notabene
'merupakan wilayah tradisional penangkapan ikan Cina'.
Akan tetapi
Hua menggarisbawahi bahwa 'perseteruan kedaulatan teritorial antara
Cina dan Indonesia tidak ada'. Hua juga mengakui kedua negara memiliki
opini berbeda mengenai klaim hak maritim yang tumpang tindih di beberapa
bagian perairan di Laut Cina Selatan.
Dalam pernyataan tersebut, menurut Hikmahanto, ada dua hal yang
patut dicermati. Pertama, Cina menyebut tidak ada perseteruan kedaulatan
teritorial. Kedua, Cina menyebut wilayah tradisional penangkapan ikan.
Indonesia berhak memanfaatkan sumber daya di Zona
Ekonomi Eksklusif, kawasan sejauh 200 mil dari Pulau Natuna.
“Berulang kali Cina mengatakan menghormati sovereignty Kepulauan Natuna. Sovereignty diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi kedaulatan. Yang dipermasalahkan sekarang bukan sovereignty, bukan laut teritorial kita, ataupun kepemilikan Kepulauan Natuna oleh Indonesia. Yang menjadi masalah adalah sovereign right, hak berdaulat,” ujar Hikmahanto.
Zona Ekonomi Eksklusif
Hak
berdaulat Indonesia, lanjutnya, ada pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
dan Landas Kontinen. ZEE adalah kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau
terluar. Di kawasan ZEE ini, Indonesia berhak untuk memanfaatkan segala
potensi sumber daya alam yang ada, termasuk ikan.
Adapun landasan
kontinen merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang
bersambungan dengan pantai di luar laut teritorial hingga kedalaman 200
meter atau lebih, sepanjang kedalaman kolom air laut di atasnya masih
memungkinkan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi.
“Memang di
wilayah tersebut adalah wilayah laut lepas, tidak dimiliki negara.
Tetapi sumber daya alam yang di dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas
Kontinen diberikan kepada negara pantai. Di situlah kemudian Indonesia
mengelola sumber daya alam yang ada di situ. Dan apabila ada kapal
negara lain yang ingin mengambil ikan di situ, tentu harus meminta izin
kepada Indonesia. Nah, sovereign right ini yang dipermasalahkan Cina,” papar Hikmahanto.
Peta wilayah yang diklaim Cina, yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus atau nine-dashed lines.
Dia lalu menyoroti pernyataan pemerintah Cina yang
menyebut klaim hak maritim yang tumpang tindih. Menurutnya, pemerintah
Cina mengeluarkan peta kawasan sembilan garis putus-putus atau nine-dashed lines
yang mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan Laut
Cina Selatan. Adapun Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dekat perairan
Kepulauan Natuna, kata Hikmahanto, masuk di dalamnya.
“Bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dianggap oleh pemerintah Cina sebagai traditional fishing ground. Dan jika kita melihat peta nine-dashed lines,
memang bertumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Tetapi, yang jadi permasalahan, pemerintah Cina tidak punya dasar pada
UNCLOS (konvensi PBB tentang hukum laut) dan hukum internasional. Alasan
mereka adalah alasan sejarah,” kata Hikmahanto.
Yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia, sebagaimana dipaparkan Hikmahanto, adalah terus membantah klaim Cina.
“Kalau
pemerintah Indonesia melakukan pembiaran, tentu Cina akan mengatakan
Indonesia akan menerima. Lalu karena menerima, dianggap sebagai hukum
kebiasaan internasional. Konsekuensinya, Indonesia seolah-olah mengakui
nine-dashed lines dan wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan
Cina,” kata Hikmahanto.
Tidak akui
Dalam
konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Selasa (21/06), Menteri Susi Pudjiastuti menegaskan tidak
mengakui wilayah tradisional penangkapan ikan dari negara manapun.
“Kami tidak mengetahui dan tidak mengakui traditional fishing zone
siapapun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kecuali di satu wilayah
yang telah kita tandatangani bersama di Selat Malaka dengan pemerintah
Malaysia,” kata Susi.
TNI Al berencana menambah kekuatan di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Namun, rencana itu belum terwujud.
Pada 17 Juni lalu, TNI Angkatan Laut mengatakan
pihaknya telah melepaskan tembakan peringatan kepada sejumlah kapal
nelayan berbendera Cina yang dituduh mencuri ikan di perairan Indonesia
di dekat kepulauan Natuna.
Salah satu kapal nelayan dengan nomor
lambung 19038 itu dapat dihentikan. TNI AL memastikan kapal itu milik
nelayan Cina dengan jumlah ABK tujuh orang. Semuanya sudah diamankan di
Pangkalan TNI AL di Ranai, Kepulauan Riau.
Insiden yang melibatkan kapal nelayan itu adalah kali ketiga
sepanjang 2016. Dua di antaranya, kapal patroli Cina terlihat
mendampingi kapal-kapal nelayan tersebut. Bahkan, pada Maret lalu,
sebuah kapal patroli Cina dilaporkan menabrak kapal nelayan agar rusak
dan tidak bisa ditarik kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, berkeras bahwa kapal-kapal nelayan Cina beroperasi secara sah.
Dalam
wawancara eksklusif dengan BBC Indonesia beberapa waktu lalu, Menteri
Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa masalah pencurian ikan di
Laut Natuna sebagai masalah kecil yang tak seharusnya menjadi urusan
negara.
Meski demikian, Ryamizard berencana meningkatkan kekuatan militer di kawasan tersebut.
"Itu nanti ada satu flight
pesawat tempur, ada tiga nanti kapal jenis korvet, kemudian ada satu
pasukan marinir, Paskhas, satu batalion Angkatan Darat di situ. Marinir
nanti lengkap dengan sea rider-nya. Bersenjata semua itu. Kalau ada apa-apa itu nanti dia (masuk)," kata Ryamizard.
Hingga kini, rencana itu belum terwujud.
Bendera
Uni Eropa dan Persemakmuran berkibar di depan Perwakilan Komisi Eropa
untuk Inggris Raya di pusat kota London, Rabu (23/1). (REUTERS/Stefan
Wermuth)
London (CB) - Surat kabar sayap kanan Inggris, Daily Mail,
menyatakan masuk barisan media massa pendukung Brexit dengan menyatakan
mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa.
Halaman depan Daily
Mail menyeru pembacaranya untuk memberi suara pada kotak "Leave" (keluar
dari Uni Eropa) pada referendum Kamis esok.
"Bohong. Elite
serakah. Arau masa depan cerah di luar Eropa yang terbelah dan
sekarat...Jika Anda yakin pada Inggris, pilihlah 'Leave'," tulis koran
ini seperti dikutip Reuters.
Daily Mail, dimiliki oleh Daily Mail
and General Trust, adalah koran terbesar kedua di Inggris dengan oplah
harian 1,5 juta pada April.
Pernyataan Daily Mail berseberangan
dengan pendirian The Mail yang masih satu grup yang justru menganjurkan
Inggris tetap bersama Uni Eropa ("Remain") Sabtu pekan lalu.
Giliran Telegraph anjurkan Inggris keluar dari Uni Eropa
Bendera
Uni Eropa dan Persemakmuran berkibar di depan Perwakilan Komisi Eropa
untuk Inggris Raya di pusat kota London, Rabu (23/1). (REUTERS/Stefan
Wermuth)
Jakarta (CB) - Surat kabar Daily Telegraph menyatakan
mendukung suara keluar dari Uni Eropa (Brexit) dengan menganjurkan
pembacanya memilih kotak "Leave" (keluar) pada referendum Kamis lusa.
The
Telegraph, yang mempunyai tiras hampir 500.000, bergabung dengan The
Sun, The Sunday Times dan koran Sunday untuk berada pada kubu mendukung
Brexit.
The Telegraph menyampaikan pengumuman ini dalam
editorialnya yang berjudul "Pilih keluar agar menarik manfaat dari dunia
peluang", demikian Reuters.
Jepang
melancarkan tembakan saat sesi latihan tahunan di dekat Gunung Fuji di
lapangan latihan Higashifuji di Gotemba, Selasa (20/8). (REUTERS/Yuya
Shino)
Tokyo (CB) - Militer Jepang mewaspadai kemungkinan Korea
Utara (Korut) meluncurkan rudal balistik, kata sumber pemerintah pada
Selasa, sementara media melaporkan Angkatan Laut dan meriam anti-rudal
disiapkan untuk menembak jatuh semua benda yang mengarah ke Jepang.
Korea Utara diduga memindahkan rudal jarak-menengah ke pesisir timur
tetapi tidak ada tanda akan segera meluncurkannya menurut kantor berita
Korea Selatan Yonhap mengutip sumber tanpa nama di pemerintahan.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan belum menyampaikan tanggapan.
Ketegangan meningkat di kawasan tersebut sejak Korea Utara melakukan
uji nuklir keempat pada Januari diikuti peluncuran satelit serta
berbagai macam rudal, termasuk satu pada Mei.
Sumber di pemerintah Jepang mengatakan ada tanda-tanda Korea Utara
sedang mempersiapkan peluncuran roket jarak-menengah Masudan, jenis
roket yang sama dengan yang diluncurkan pada Mei, mendorong militer Jepang waspada.
Peluncuran pada Mei yang dilakukan sehari setelah militer Jepang menetapkan status siaga, gagal.
Korea Utara gagal dalam percobaan peluncuran tiga Masudan yang lain
pada April, menurut pejabat Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Jepang
menempatkan pasukan anti-rudal dalam keadaan siaga selama beberapa kali
tahun ini setelah mendeteksi tanda Korea Utara akan melakukan
peluncuran, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters.
Janji pemerintah mengusahakan (anggaran Kemhan-TNI) 1,5 persen dari
PDB, karena itu pagu yang diajukan jangan jauh dari yang dijanjikan
sehingga ketika pengajuannya kami tolak dahulu,"
Jakarta (CB) - Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais
mengatakan Komisi I menolak pengajuan anggaran Kementerian
Pertahanan-TNI tahun anggaran 2017 sebesar Rp104 triliun-Rp107 triliun
karena pagunya jauh di bawah seperti yang dijanjikan pemerintah.
"Janji pemerintah mengusahakan (anggaran Kemhan-TNI) 1,5 persen dari
PDB, karena itu pagu yang diajukan jangan jauh dari yang dijanjikan
sehingga ketika pengajuannya kami tolak dahulu," katanya di Gedung
Nusantara II, Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan pagu yang diajukan untuk Rp104 triliun hingga Rp107
triliun padahal kalau 1,5 persen dari PDB, anggarannya sekitar Rp180-200
triliun.
Menurut dia, kalau anggarannya 1,5 persen dari PDB maka
diperuntukkan bagi koordinasi, alutsista, kesejahteraan TNI, perumahan
dan fungsi-fungsi lainnya.
"40 persen untuk belanja rutin, 20 persen lebih sedikit untuk belanja barang dan sisanya belanja modal," ujarnya.
Hanafi mengatakan dari penjelasan pemerintah mengapa tidak bisa memenuhi 1,5 persen dari PDB karena alasan ekonomi.
Namun menurut dia, anggaran TNI tidak bisa diperlakukan sama dengan
kementerian/lembaga lain karena TNI merupakan tulang punggung negara
dalam menjaga kedaulatan negara.
"Karena itu dalam penganggarannya ada termin khusus dari sisi
politik anggaran terutama dari pihak Kemenkeu dan Bappenas," katanya.
KRI Imam Bonjol tangkap kapal ikan China di Natuna (Foto: dok TNI AL)
Jakarta - Satu dari 12 kapal ikan nelayan China ditangkap TNI AL
di wilayah perairan Natuna. Wilayah itu merupakan Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE) Indonesia. Kapal asing boleh melintas, asal tak melakukan
aktivitas penangkapan ikan.
Kapal ikan yang ditangkap itu bernama
Han Tan Cou 19038 bermuatan 7 orang awak. Menurut Pangarmabar Laksamana
Muda A Taufiq R, saat disergap KRI Imam Bonjol-383, kapal tersebut
terpergok menebar jaring dan mencuri ikan.
Kapal ikan Han Tan Cou
itu bersama 7 orang awaknya warga negara China kemudian digiring ke
Pangkalan TNI AL Ranai untuk diproses secara hukum. Namun menurut
Taufiq, saat kapal ikan itu hendak digiring, kapal Coast Guard China
bernomor lambung 3303 menghampiri dan lewat komunikasi radio meminta
kapal ikan itu dibebaskan.
KRI Imam Bonjol tangkap kapal ikan China di Natuna (Foto: dok TNI AL)
Pihak
Coast Guard China saat itu beralasan, kapal-kapal ikan negaranya
mencari ikan di traditional fishing area di kawasan 9-dashed line, jadi
bukan di wilayah perairan Indonesia. Namun menurut Taufiq, pihak TNI AL
saat itu bergeming dan menegaskan bahwa kapal nelayan China mencuri ikan
di perairan Indonesia.
Taufiq menyatakan, setelah upaya pertama
itu gagal, datang lagi kapal Coast Guard China lainnya. Kapal Coast
Guard 2501 ini agak provokatif dengan memotong haluan KRI Imam
Bonjol-383 dan mengurangi kecepatan mendadak pada jarak 200 yards.
Namun
lagi-lagi pihak TNI AL tak terprovokasi. Kapal ikan Han Tan Cou 19038
beserta 7 orang awaknya itu tetap dibawa untuk diproses hukum.
"Tengah
malam datang lagi (kapal Coast Guard China) yang agak provokatif tapi
kita enggak peduli. Setelah kita bilang, ini hak berdaulat kita," ucap
Taufiq.
CB, Jakarta
- Superkomputer buatan Cina, Sunway TaihuLight, memuncaki daftar mesin
tercanggih di dunia berdasarkan rilis yAng dibuat Top500 pada Senin
kemarin. Mesin yang dipasang di Pusat Superkomputer Nasional Cina di
Kota Wuxi ini dapat diterapkan untuk manufaktur terdepan, mulai dari
perkiraan cuaca sampai analisis data besar, kata Jack Dongarra, seorang
ahli komputer, dalam sebuah tulisannya.
Mesin dengan kemampuan
kalkulasi sebesar 93 petaflops ini juga memiliki lebih dari 10,5 juta
core buatan lokal dan 40.960 nodes, serta bekerja dalam sistem operasi
Linux. Tak hanya itu, pada performa puncaknya Sunway TaihuLight dapat
melakukan 93 ribu kalkulasi dalam satu detik. Angka ini dua kali lebih
cepat dan tiga kali lebih efisien daripada pendahulunya, mesin Tianhe-2
yang juga berasal dari Cina.
“Sebagai ilmuwan komputer, sulit
untuk membuat perangkat lunak yang dapat mengambil keuntungan dan
mengontrol angka yang besar pada core komputer,” kata Profesor Les Carr
dari Universitas Southampton.
Carr menambahkan, untuk alasan
itulah superkomputer terbatas pada aplikasi yang terspesialisasi untuk
memanfaatkannya. Baginya, superkomputer ini bagaikan mobil balap canggih
yang dapat tampil fantastis di sirkuit, namun tidak baik untuk
dikendarai di jalan raya.
Mesin Sunway TaihuLight ini membuat
Cina untuk pertama kalinya menyalip Amerika Serikat di daftar Top500
dengan 167 superkomputer. Sedangkan Amerika Serikat hanya mempunyai 165
superkomputer.
Sepuluh tahun yang lalu, Cina hanya menempatkan
28 sistem di daftar dan tidak ada satu pun yang masuk dalam 30 besar.
"Kini bangsa ini telah berjalan lebih jauh dan lebih cepat dari negara
lain dalam sejarah superkomputer,” kata Top500.
Saat ini, kedua
mesin buatan Cina, Sunway TaihuLight dan Tianhe-2, memang berada di
posisi pertama dan kedua dalam daftar Top500. Meski begitu, Amerika
Serikat menempatkan empat superkomputer dalam daftar 10 besar.
Sedangkan, mesin-mesin buatan Jepang, Swiss, Jerman, dan Arab Saudi
masuk dalam daftar 10 besar yang selalu dipublikasikan dua kali dalam
satu tahun.
CB, Haleakala
- Bayangkan diri Anda adalah sebuah planet. Selama jutaan tahun, Anda
ditemani oleh satu buah bulan yang mengorbit di dekat anda. Kemudian,
itu semua terasa menjadi terlalu familiar.
Semua bermula ketika
terjadi benturan besar dan panas, yang memulai pemisahan antara diri
anda dan sang bulan. Waktu berjalan, permukaan panas mulai mendingin,
orbit keduanya mulai berpisah dan perbedaannya menjadi semakin jelas.
Dalam
beberapa waktu, mungkin orang-orang yang tinggal di tempat Anda datang
mengunjungi bulan. Namun, semua pun tahu, mereka juga ingin menjelajah
ke tempat yang lain. Pada situasi itu, Anda mungkin tertarik mengambil
bulan yang baru.
Sebuah bulan kecil yang jaraknya lebih jauh,
memiliki orbit yang tidak biasa, dan kehadirannya tidak disadari oleh
banyak orang. Itulah yang kini terjadi pada planet kita sekarang.
Badan
Antariksa dan Penerbangan Amerika (NASA) melansir sebuah asteroid yang
selama ini mengorbit pada bumi. Yakni, asteroid HO3. Asterois tersebut,
seperti dilansir dari laman situs Science Alert, terkunci dalam sebuah orbit yang mengitari bumi.
Orbit
asteroid itu tidak biasa. Orbit ini dapat membuatnya bergerak, melayang
naik-turun pada ketinggian 38 sampai 100 kali jarak bumi ke bulan.
lmuwan
NASA memperkirakan HO3 telah mengorbit bumi kita sejak seabad yang lalu
dan akan terus bersama bumi hingga beberapa abad kedepan. Tingginya
lebih dari 120 kaki (36.5 meter) dan memiliki lebar 300 kaki (91 meter).
Asteroid 2016 HO3 pertama kali terlihat pada 27 April 2016
melalui teleskop survei asteroid Pan-STARRS 1 di Haleakala, Hawaii.
Teleskop tersebut dibuat atas dana dari Badan Koordinasi Pertahanan
Planet dari NASA yang bertugas untuk memantau objek-objek di dekat bumi.
Grafik yang menunjukan NASA telah memperingatkan bahwa beresiko naiknya air laut. mirror.co.uk
CB, Vancouver
- Pada 2100, paras muka laut diprediksi naik 12 sentimeter ketimbang
kondisi sekarang. Kenaikan ini akibat mencairnya sejumlah gunung es di
belahan bumi utara dan selatan, serta beberapa pegunungan. Prediksi itu
berdasarkan riset yang digelar UBC (University of British Columbia) di
Vancouver, Kanada, dan dimuat dalam jurnal Nature Geoscience.
Penyumbang
terbesar kenaikan permukaan laut tersebut ada di Kutub Utara wilayah
Kanada, Alaska, dan gletser di Antartika. Sumbangan lain dalam porsi
kecil berasal dari mencairnya gletser di pegunungan Alpen Eropa,
Selandia Baru, Kaukasus, Kanada bagian barat, dan Amerika Serikat bagian
barat. Volume es di pegunungan wilayah ini diperkirakan akan hilang 50
persen.
Ketika membuat prediksi, UBC mengembangkan model dengan
melihat 120 ribu gletser dan puncak gunung es di seluruh dunia. "Belum
banyak studi skala global yang mengukur berapa banyak es yang meleleh,"
kata Valentina Radic, peneliti post-doctoral Departemen Ilmu Bumi dan Kelautan yang memimpin tim peneliti UBC.
Dalam
riset ini, Radic menggandeng Regine Hock dari University of Alaska,
Fairbanks. Mereka membuat model gletser yang mencair di masa depan
berdasarkan proyeksi temperatur dan curah hujan dari 10 model iklim
global. Model ini digunakan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan
Iklim (IPCC).
Radic menjelaskan, hasil studinya sama dengan
proyeksi yang dibuat IPCC. Namun, kata dia, riset kami lebih terperinci
dan menggambarkan kondisi regional. Hal ini memungkinkan mendapatkan
gambaran yang lebih baik secara regional dan dampak potensial pada
persediaan air serta perubahan distribusi ukuran gletser.
Pemerintah Bahrain mencabut kewarganegaraan seorang ulama terkemuka Sheikh Isa Qassim.
CB, DUBAI -- Pemerintah Bahrain mencabut
kewarganegaraan seorang ulama terkemuka. Akibatnya, ribuan demonstran
melakukan aksi unjuk rasa, Senin (20/6).
Langkah ini dinilai dapat memicu ketegangan sektarian di seluruh kawasan
Kementerian
Dalam Negeri Bahrain mengatakan ulama bernama Sheikh Isa Qassim
memiliki peran kunci mengabdi pada kepentingan asing dan mempromosikan
sektarianisme dan kekerasan. Ia juga disebut membuat kelompok yang
mengikuti ideologi agama asing dan entitas politik.
"Sheikh Isa
Qassim memainkan peran kunci dalam menciptakan suasana sektarian
ektremis dan membentuk kelompok yang mengikuti ideologi agama asing,"
tulis pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri, dikutip Bahrain News Agency, Selasa (21/6).
Langkah
ini disambut dengan baik oleh pemimpin sekutu suni di Bahrain. Namun,
hal ini sekaligus dapat memicu ketegangan kembali antara dua negara,
yaitu Arab Saudi dan Iran.
Setelah keputusan itu diumumkan,
ribuan pendukung Qassim berkumpul di luar rumahnya di wilayah Desa
Diraz. Banyak dari mereka yang membawa poster dan menyuarakan dukugan
kepada ulama itu.
Slogan-slogan religius serta menentang raja
Bahrain juga diteriakkan para pendukung Qassim. Protes ini merupakan
yang terbesar di Bahrain dalam dua tahun terakhir.
Pengungsi Rohingya menangis usai salat Idul
Fitri di penampungan sementara Desa Blang Ado, Kecamatan Kuta Makmur,
Aceh Utara. (Antara/Rahmad)
CB, JENEWA -- Otoritas HAM PBB mengeluarkan
laporan terbaru terkait komunitas Rohingya, Senin (20/6). Laporan
menyebut perlakuan terhadap mereka bisa disebut kejahatan kemanusiaan.
PBB
mengatakan mereka telah dirampas kewarganegaraannya. Rohingya juga
mengalami diskriminasi yang sistematis dan mengalami larangan pergerakan
yang parah. Selain itu, mereka menderita karena mengalami penyiksaan
hingga eksekusi.
"Hal ini kemungkinan besar adalah kejahatan melawan kemanusiaan," kata laporan.
Sebanyak 1,1 juta orang menamakan diri Rohingya. Penduduk Budha Myanmar menyebut mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.
Komisioner
Tinggi PBB untuk HAM Zeid Ra'ad Al-Hussein mengatakan dalam laporan,
Rohingya dikesampingkan dari berbagai profesi. Mereka butuh dokumen
khusus agar bisa mengakses rumah sakit. Jika tidak, mereka tidak akan
dilayani.
Hal
ini berimbas pada penundaan penanganan bayi baru lahir dan ibu
melahirkan hingga menyebabkan kematian. Zeid mengatakan ini adalah
pertama kalinya pelanggaran berkepanjangan bisa jadi kejahatan
kemanusiaan, sebuah kejahatan internasional.
Kejahatan
kemanusiaan adalah pelanggaran sistematis, menyebar dan serius. Sekitar
120 ribu Rohingya masih jadi pengungsi di kamp tak layak sejak
pertempuran meletus di Rakhine antara Muslim dan Budha pada 2012.
Pemerintah
baru telah menerima warisan situasi ini, dimana kebijakan dan hukum
yang ada didesain untuk menolak hak fundamental minoritas. "Imunitas
hukum atas pelanggaran serius ini akan melecut pelanggaran lainnya yang
melawan mereka," kata Zeid.
Ia menilai menghapus diskriminasi
berdasarkan hukum harus menjadi prioritas pemerintah baru agar
pelanggaran selanjutnya bisa dicegah.
Penyidik HAM PBB, Yanghee
Lee telah bertemu Suu Kyi di ibu kota Naypyitaw pada Senin. Ini pertama
kalinya Lee berkunjung ke Myanmar sejak Suu Kyi memenangkan kekuasaan
pada April.
Permanent Secretary di Kemenlu Myanmar, Aung Lin mengatakan Menlu Suu Kyi menjelaskan posisi pemerintah dalam isu Rohingya.
Suu
Kyi menyarankan setiap orang kini menggunakan kata komunitas Muslim di
Rakhine State dibanding Rohingya. "Demi harmoni dan kepercayaan antara
dua komunitas, akan lebih disarankan setiap orang menggunakan kata
'komunitas Muslim di Rakhine State'," kata Suu Kyi pada PBB.
CB, NAYPYITAW -- Myanmar akan mulai menghapus kata Rohingya.
Pemimpin berpengaruh Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan akan
menghindari kata Rohingya untuk menyebut minoritas Muslim yang teraniaya
tersebut.
Ia telah menyampaikannya kepada Utusan Khusus HAM PBB
pada Senin (20/6). Pada hari yang sama, otoritas HAM PBB mengeluarkan
laporan soal Rohingya yang telah dirampas kewarganegaraannya.
PBB
melaporkan, kelompok Rohingya mengalami diskriminasi yang sistematis
dan di bawah larangan pergerakan yang parah. Mereka juga menderita
karena mengalami penyiksaan hingga eksekusi. "Hal ini kemungkinan besar
adalah kejahatan melawan kemanusiaan," kata laporan.
Sebanyak 1,1 juta orang itu menyebut diri mereka Rohingya. Penduduk
Buddha Myanmar menyebut mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.
Penyidik
HAM PBB, Yanghee Lee, telah bertemu Suu Kyi di Ibu Kota Naypyitaw. Ini
pertama kalinya Lee berkunjung ke Myanmar sejak Suu Kyi memenangi
kekuasaan pada April. Permanent Secretary di Kemenlu Myanmar Aung Lin
mengatakan, Menlu Suu Kyi menjelaskan posisi pemerintah dalam isu
Rohingya.
"Pada pertemuan mereka pagi ini, Menlu menyatakan sebutan Rohingya itu harus dihindari," kata Lin.
Suu
Kyi telah lama dikritik karena tidak melakukan apa-apa untuk
menghentikan ketidakadilan terhadap Rohingya. Padahal, peraih Nobel
Perdamaian ini adalah pemimpin tertinggi secara de facto. Meski ia dilarang maju sebagai presiden, kini ia menjabat sebagai kanselir negara dan menteri luar negeri.
Menurut
laporan, Suu Kyi telah membentuk komite untuk membawa perdamaian dan
perkembangan di negara bagian tempat Rohingya berada. Namun, rencana itu
belum jelas hingga saat ini sejak dicetuskan Mei.
Lanskap maket proyek pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Kab.Majalengka, Jawa Barat, Kamis (14/1).
CB, BANDUNG -- PT Bandara Internasional Jawa
Barat (BIJB), optimistis pembangunan Bandara Kertajati-Majalengka, bisa
selesai dalam jangka waktu dua tahun sesuai harapan Presiden RI Joko
Widodo.
Menurut Direktur Teknik dan Pengembangan PT BIJB Yon
Sugiono Kahfi, kalau target tersebut tercapai, nantinya menjadi bandara
pertama di Indonesia dibangun dalam waktu dua tahun.
"Mudah-mudahan
ini jadi bandara pertama di Indonesia dibangun dalam waktu dua tahun.
Karena, bandara besar seperti Kualanamu saja butuh waktu enam tahun
untuk membangunnya," ujar Yon Sugiono Kahfi, ditemui usai penandatangan
MoU dengan PDAM Kabupaten Majalengka, di Bandung, Selasa (21/6).
Menurut
Yon, pada tahun pertama pengoperasiannya yakni pada November 2017, BIJB
menargetkan bisa menampung 2,7 juta penumpang. Dengan masuknya Citylink
di bandara kebanggaan masyarakat Jabar ini, maka target tersebut akan
tercapai. Karena, jumlah penumpang 1 juta per tahun sudah bisa dipegang.
"Insya Allah kami optimistis target 2,7 juta penumpang di tahun
pertama pengoperasian Bandara Kertajati bisa tercapai," katanya.
Yon
mengatakan, saat ini anak usaha maskapai Garuda yakni PT Citylink
Indonesia tersebut menjadi maskapai pertama yang akan terbang dari
Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka. Sehingga, dengan kerja sama ini
akan ikut mendorong percepatan pembangunan.
Dikatakan Yon,
kapasitas bandara yang akan memiliki tiga runway ini bisa mencapai 5
juta penumpang. Namun, pada tahun 2019 nanti seiring dengan pengembangan
kawasan aero city-nya maka ditargetkan mampu menampung hingga 10 juta
penumpang.
"Jadi BIJB ini akan menjadi bandara sekelas Bandara Interanasional Kualanamu, di Sumatera Utara," katanya.
Saat
ini, kata dia, perkembangan pembangunan Bandara Interasional Kertajati
untuk paket satu aksesibilitas ke bandara yang dibangun PT Adhi Karya
sudah mencapai 25 persen dan diperkirakan tuntas lebih cepat dibanding
paket dua terminal utama yang baru mencapai 5,7 persen.
Kemudian,
paket tiga bangunan penunjang selesai tiga persen. "Dari perkembangan
di lapangan per 22 Mei kami optimistis pembangunan sesuai target,"
katanya.
Jakarta.
Pemerintah batal membentuk suatu badan baru, yakni Badan Cyber Nasional
karena penghematan anggaran. Sebagai gantinya, tugas lembaga ini
dialihkan ke lembaga yang sudah ada, yakni Lembaga Sandi Negara
(Lemsaneg).
Hal ini diputuskan dalam rapat mengenai Badan Cyber
Nasional di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan
Keamanan di Jakarta, Selasa (21/6/2016).
"Kalau
pembentukan badan baru kita sedang moratorium pembentukan badan,
sehingga kita mencari lembaga mana yang memiliki kemampuan, fasilitas,
SDM yang bisa diberikan tugas juga menangani masalah cyber. Hasil rapat
itu Lemsaneg," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi usai rapat.
Yuddy mengatakan, nantinya akan ada revitalisasi fungsi, tugas dan kewenangan Lemsaneg. Lemsaneg
juga akan dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam
menangani kejahatan cyber di dunia maya. "Akan ada satu fungsi Dirjen
Kemenkominfo yang menangani aplikasi teknologi yang harus dileburkan.
Jadi lebih efisien," kata Yuddy.
Politisi Partai Hanura ini
menekankan bahwa keberadaan lembaga yang menangani kejahatan cyber
sangat penting. Oleh karena itu, pengkajian mengenai hal ini akan
diselesaikan dalam waktu dekat. "Masalah cyber security ini sudah
menjadi tren dunia yang harus dimililiki pemerintah untuk melindungi
sumber-sumber informasi dan data digital yang dimiliki oleh pemerintah
dan publik," kata dia.
ST PETERSBURG. Butuh dana besar, Pemerintah Rusia akan menjual saham perusahaan milik negara ke China dan India. Privatisasi dilakukan karena Presiden Rusia Vladimir Putin butuh pendanaan untuk memenuhi belanja negara sebelum pemilihan umum digelar dua tahun mendatang.
Salah satu BUMN yang akan dijual adalah Rosneft Oil Co. Rusia akan melepas 19,5% saham perusahaan minyak ini. Dua sumber Bloomberg bilang, Rusia lebih suka investor asal China dan India yang membeli saham Rosneft.
Para
pejabat Moskow berharap bisa meraih dana segar sekitar RUB 700 miliar
atau setara dengan US$ 11 miliar dari privatisasi Rosneft. Jika rencana
terwujud maka angka tersebut menjadi rekor privatisasi di Rusia.
Penjualan
Rosneft bisa membantu Putin menutupi kekurangan dana sekaligus
memperkuat posisi geopolitiknya di tengah konflik di Ukraina dan Suriah.
Sebab konflik tersebut membuat hubungan Rusia dengan Amerika Serikat dan Eropa merenggang.
China
dan India secara terbuka telah menyatakan minat atas penjualan saham
Rosneft. Tapi mereka belum ada kesepakatan apakah akan membeli
bersama-sama atau sendiri. "Kami tidak bersaing," ujar Menteri
Perminyakan India Dharendra Pradhan dalam wawancara di forum ekonomi
tahunan Putin di St Petersburg.
Sinyal tersebut muncul lantaran
India Oil & Natural Gas Corp (ONGC) dan China National Petroleum
Corp (CNPC) memiliki proyek bersama.
Sanksi
Strategi Rusia yang memburu dana dari Asia lantaran negara Barat masih menjatuhkan sanksi atas Rusia. Akibatnya akses pendanaan dari Eropa terhambat.
Dus, Rusia
pun meningkatkan pasokan minyak dan gas ke China sebagai pasar dan
pemodal terpenting. CNPC pada April 2016 menyatakan tengah mempelajari
kemungkinan berpartisipasi pada rencana privatisasi Rosneft.
Sebelumnya perusahaan yang berbasis di Beijing ini telah memberi Rosneft dan perusahaan energi Rusia
lain pinjaman lebih dari US$ 100 miliar. Tak hanya itu, CNPC juga
memberi pembayaran di muka untuk persediaan selama beberapa dekade
terakhir. Dana tersebut digunakan untuk pendanaan akuisisi.
Bulan
lalu, perusahaan minyak terbesar India, ONGC, sepakat membayar US$ 1,27
miliar untuk pembelian 15% saham Rosneft di Vankor, salah satu ladang
minyak terbesar Rusia.
Jumat
(17/6), Rosneft juga setuju menjual 23,9% tiga proyek migas ke tiga
perusahaan migas India. Yakni ke Oil India Ltd, Indian Oil Corp dan
Bharat PetroResources Ltd. Dua sumber yang terlibat atas kesepakatan
tersebut bilang, nilai penjualan proyek tersebut mencapai US$ 2,02
miliar.
Harga saham Rosneft naik 5,3% di bursa London pada akhir
pekan lalu. Imbasnya, nilai pasar Rosneft naik menjadi US$ 52,8 miliar.
Harga saham perusahaan minyak Rusia ini sudah meningkat 43% sepanjang tahun ini.
Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membebaskan 718 kapal eks asing yang selama ini ditahan karena melakukan illegal fishing di wilayah laut Indonesia.
Namun
ada syarat dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Kapal
asing tersebut harus melalui proses deregistrasi atau pendataan ulang
kapal-kapal asing dengan membayar tunggakan pajak di Indonesia.
Selanjutnya kapal tersebut baru bisa diperbolehkan untuk kembali ke negaranya.
"Ada
718 kapal eks asing masih di perairan Indonesia dan beberapa sudah
deregistrasi. Kenapa kapal ini deregistrasi? Karena kapal-kapal ini
adalah kapal-kapal asing yang beberapa tahun teregistrasi di Indonesia
seolah-olah menjadi kapal berkewarganegaraan Indonesia," jelas Susi saat
jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2016).
Dari
hasil penelusuran satuan petugas (Satgas) 115 di lapangan, kapal-kapal
eks asing tersebut dulunya terlibat dalam penangkapan ikan secara ilegal
di laut Indonesia sehingga dilakukan penangkapan dan penegakan hukum.
Jenis
kapal eks asing yang disita oleh pemerintah Indonesia terdiri dari
berbagai ukuran, mulai dari kapal kayu yang kecil hingga kapal berukuran
besar. Jumlah tangkapan ikan yang bisa didapatkan per tahunnya oleh
kapal eks asing tersebut juga cukup besar.
"Kapal-kapal eks asing
kebanyakan di atas 100 Gross Tonase (GT), banyak juga yang 200 GT
sampai 500 GT. Kalau dibayangkan sekali tangkap 100 ton sampai 200 ton,
bertahun-tahun menangkap ikan di negeri kita tidak memberikan
tangkapannya ke pada industri maupun masyarakat terus membawa langsung
ke negeri mereka. Tidak bayar pajak, retiribusi juga, tidak datang juga
ke pelabuhan," ujar Susi.
Susi menambahkan bahwa 718 kapal eks
asing tersebut seolah-olah dimiliki atas nama Warga Negara Indonesia
(WNI). Namun, jumlah WNI yang terdata memiliki seluruh kapal eks asing
tersebut hanya 20 orang dan ini dianggap tidak masuk akal sehingga KKP
menindaklanjuti temuan tersebut.
"718 kapal eks asing dimiliki
tidak lebih dari 20 orang saja. Itu pencurian ikan secara masal oleh
korporasi-korporasi. Bukan industri, ikan mereka tidak pernah diolah dan
dibekukan dan dijual di dalam negeri kita," tutur Susi.
Langkah
yang dilakukan pemerintah, lanjut Susi, merupakan kebijakan yang cukup
ramah kepada para pencuri ikan di laut Indonesia. Dengan membayar segala
kewajibannya seperti pajak dan retribusi, ratusan kapal eks asing dapat
kembali ke negaranya masing-masing.
"Membuat kebijakan nasional
tidak semuanya kita sita atau tenggelamkan. Kita berikan kebijakan
kebajikan negeri Indonesia dalam bentuk korporasi selama puluhan tahun
ambil ikan di Indonesia dengan datang dan membayar kewajiban dengan
segala kebijakannya berapa bayar silakan bayar," pungkas Susi.
Jakarta -Bila RUU Tax Amnesty diketok
DPR, pemerintah berencana membuat suatu wilayah khusus yang mengenakan
pajak rendah atau bahkan pajak 0%. Konsep yang dikenal dengan istilah
area tax haven atau surga pajak ini telah diterapkan oleh Singapura, Hong Kong, Cayman Island hingga Malaysia.
"Bentuknya kamu lihat pulau Labuan di Malaysia, semacam tax haven area," kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro usai rapat kerja di Gedung Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (20/06/16).
Bambang
mengatakan bahwa hal ini dilakukan guna menampung perusahaan-perusahaan
Indonesia yang mempunyai bisnis di luar negeri atau menarik investor
negara lain untuk menitipkan uangnya di Indonesia.
"Dia boleh punya bisnis di luar negeri tapi basednya jangan di luar negeri, kekhususannya untuk menampung perusahaan Indonesia yang punya bisnis di luar negeri," tambahnya.
Menurutnya, rencana ini sendiri masih dalam bayangan pemerintah, dan segera akan direncanakan setelah penerapan tax amnesty.
Untuk merealisasikan rencana ini, pemerintah akan membentuk suatu unit
khusus yang mengontrol wilayah yang akan dijadikan zona surga pajak.
"Iya taxnya yang lebih ringan. Targetnya secepatnya. Kami siapkan dulu, begitu tax amnesty jalan, kami siapkan. Begitu tax amnesty
selesai berlaku, pengusaha itu tahu kalau dia ingin punya bisnis di
luar negeri, dia bisa SPV (Special Purpose Vehicle) di dalam negeri.
Nggak usah keluar," pungkasnya.
RI Punya Wilayah 'Surga Pajak' Seperti Malaysia, Menkeu: Sedang Kita Pikirkan
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro
menginginkan agar Indonesia memiliki wilayah surga pajak atau tax haven.
Ini bertujuan untuk menarik Special Purpose Vehicle (SPV) untuk
bermarkas di Indonesia.
Terutama bagi perusahaan Indonesia yang
ingin berbisnis di luar negeri. Sehingga tidak perlu mencari wilayah
seperti Caymand Island, Panama ataupun yang lainnya.
"Ini yang
sedang kita pikirkan untuk dibuat juga di Indonesia. Kalau saya lihat
tax amnesty dan tetap berbisnis di luar negeri ya nggak apa-apa. Tapi
basisnya di Indonesia dong. Jangan basisnya di luar negeri," ujar
Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/6/2016).
Bambang
menjelaskan, saat ini banyak perusahaan Indonesia yang memiliki bisnis
di luar negeri, Seperti Amerika Serikat (AS), Asia dan Eropa. SPV dari
perusahaan tersebut tercatat di beberapa wilayah surga pajak.
"Selama ini kalau dia berbisnis di luar negeri yang dijadikan basis itu bukan di Indonesia tetapi tax haven di luar," terangnya.
Bambang
mencontohkan Pulau Labuan, Malaysia. Wilayah tersebut beroperasi
layaknya tax haven, sehingga banyak perusahaan Malaysia yang mendirikan
SPV di sana untuk berbisnis di luar negeri.
"Karena Labuan kan
bagian dari Malaysia tetapi karena dia merupakan basis aktivitas di luar
negeri maka perlakuan pajaknya beda, perlakuan pajaknya tidak sama
dengan Malaysia," pungkasnya.
KRI Imam Bonjol tangkap kapal ikan China di Natuna (Foto: dok TNI AL)
