Warga Belanda Gugat Negara Supaya Pangkas Usia

Ilustrasi pengadilan. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Pengadilan Belanda menolak mengabulkan permintaan seorang warganya yang ingin memangkas umur menjadi lebih muda. Dia beralasan jiwanya belum setua umurnya.

Emile Ratelband yang berusiah 69 tahun mengajukan kepada pengadilan di Kota Arnhem supaya umurnya dipangkas 20 tahun menjadi 49. Hal itu sama saja mengubah catatan kependudukan di pemerintah Belanda.

Ratelband merasa tidak adil tercatat berusia 69 tahun. Sebab hal itu menyulitkannya memperoleh pekerjaan baru ataupun mengajukan pinjaman. Dia juga mengaku jiwanya masih muda dan sehat.


"Menurut usia biologis saya sepertinya saya berusia 40, 42 tahun," kata Ratelband seperti dilansir Business Insider, Selasa (4/12).


Pengadilan Arnhem mengaku kebingungan dengan gugatan diajukan Ratelband. Sebab hingga saat ini mereka tidak pernah memutus perkara seperti itu, dan juga tidak dibahas dalam kitab undang-undang hukum.

"Tidak seperti proses peradilan dalam penggantian nama dan jenis kelamin, ada sejumlah hak dan kewajiban yang melekat pada usia tertentu. Seperti hak memilih dan masuk sekolah. Jika permintaan Tuan Ratelband diloloskan, maka persyaratan yang menetapkan batas usia menjadi tidak berarti," demikian bunyi putusan pengadilan.

Hakim menyatakan Ratelband berhak merasa 20 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Namun, jika mengacu pada catatan kependudukan, maka gugatannya berdampak pada catatan 20 tahun hidup yang dijalaninya akan hilang.

Meski demikian, Ratelband berjanji akan mengajukan banding atas putusan itu.


Credit  cnnindonesia.com

Belanda Tarik Diplomat di Pakistan Karena Ancaman Pembunuhan

Politikus sayap kanan Belanda, Geert Wilders. (REUTERS/Michael Kooren)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Belanda memutuskan menarik sejumlah diplomat kedutaan besar mereka di Pakistan. Hal itu terjadi setelah ancaman pembunuhan dari kelompok garis keras setempat semakin gencar, sebagai reaksi atas cuitan politikus sayap kanan Negeri Kincir Angin, Geert Wilders soal sayembara kartun Nabi Muhammad S.A.W.

"Sejumlah warga Belanda diancam, diplomat Belanda. Ini sudah sangat serius," kata Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, seperti dilansir AFP, Selasa (13/11).

Stef menyatakan sudah meminta bantuan kepada Menteri Luar Negeri Pakistan, Syah Mahmud Qurashi. Dia tidak merinci berapa banyak diplomat yang ditarik dari Pakistan. Namun, dia menjamin pelayanan untuk visa dan urusan lainnya di kedutaan mereka di Ibu Kota Islamabad tetap berjalan.



Duta Besar Belanda untuk Pakistan, Ardi Stoios-Braken mengaku mendapat ancaman pembunuhan bertubi-tubi dari kelompok Islam garis keras. Alasannya adalah mereka menuntut balas atas cuitan Wilders yang diunggah pada Agustus lalu. Setelahnya, dia beberapa kali memajang karikatur Nabi Muhammad S.A.W.


Belanda menyatakan Kementerian Dalam Negeri Pakistan sudah memperingatkan kalau duta besar mereka akan menjadi target oleh para pendukung Partai Tehreek-e-Labaik (TLP). Mereka adalah kelompok garis keras di Pakistan yang didirikan tiga tahun lalu.

TLP bahkan mendesak pemerintah Pakistan supaya memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Hanya saja Kemendagri Pakistan enggan mengkonfirmasi kabar itu. Namun, mereka menyatakan tidak pernah menyatakan ancaman kepada siapapun.

Cuitan Wilders soal perlombaan karikatur Nabi Muhammad S.A.W., juga mendapat reaksi keras dari dalam negeri Belanda. Sekitar 144 pengurus masjid di Negeri Kincir Angin meminta supaya Twitter membekukan akun Wilders karena dianggap menghasut kebencian di antara umat manusia.

"Twitter menyediakan sarana kepada Wilders untuk menebar kebencian ke seluruh dunia. Kalau seperti itu, maka Twitter dan Wilders patut dihukum.," kata juru bicara Federasi Budaya Islam Turki (TICF) di Belanda, Ejder Kose, seperti dilansir Deutsche Welle.



TICF yang menyatakan mewakili umat Islam di Belanda meminta Twitter menutup akun Wilders secara permanen. Mereka memberi tenggat tiga pekan kepada Twitter, dan jika gagal maka akan membawanya ke jalur hukum.





Credit  cnnindonesia.com

Belanda Bongkar Serangan Siber Mata-mata Rusia

Dinas intelijen Belanda membongkar upaya peretasan yang diduga dilakukan oleh empat mata-mata Rusia. (Ministerie van Defensie/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Badan Intelijen Belanda mengungkap serangan siber Rusia yang menyasar badan pengawas senjata kimia dunia dan mengusir empat orang yang diduga mata-mata dinas intelijen militer Rusia.

Pemerintah Belanda mengatakan keempat warga Rusia ini memarkir mobil yang berisi peralatan elektronika di satu hotel yang terletak di dekat kantor pusat Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) di Den Haag.

Keempat agen Rusia itu menurut pemerintah Belanda berupaya meretas sistem komputer badan tersebut.

"Pemerintah Belanda berpendapat bahwa keterlibatan agen-agen intelijen ini sangat mengkhawatirkan," kata Menteri Pertahanan Ank Bijleveld dalam jumpa pers, Kamis (4/10).


"Kami biasanya tidak mengungkap operasi kontra-intelijen seperti ini."

Keempat terduga mata-mata Rusia tertangkap kamera cctv tiba di bandara internasional kota Den Haag.  (Ministerie van Defensie/Handout via REUTERS)

Pemerintah sendiri Rusia membantah tudingan itu dengan mengatakan "Sikap tergila-gila Barat akan mata-mata sedang meningkat," ujar pejabat kementerian luar negeri Rusia kepada AFP.

Pemerintah Belanda secara terbuka mengungkap identitas orang yang diduga agen rahasia Rusia itu dan mengatakan operasi tersebut dilakukan oleh badan intelijen militer Rusia yang dikenal dengan nama GRU.

Disebutkan bahwa Inggris membantu Belanda dalam operasi kontra-intelijen ini.

Satu komputer jinjing milik salah satu terduga agen rahasia ini terhubung dengan Brasil, Swiss dan Malaysia.


Bijleveld mengatakan kegiatan di Malaysia terkait dengan penyelidikan kasus penembakan pesawat Malaysian Airlines MH17 di wilayah udara Ukraina pada 2014.

Ketika serangan siber ini dilakukan OPCW sedang menyelidiki zat saraf yang terpapar pada mantan agen rahasia Rusia Sergei Skripal dan puterinya di Inggris.

Para pejabat Belanda mengatakan masih belum diketahui apakah serangan siber itu terkait dengan penyelidikan tersebut.


Kepala dinas intelijen Belanda (MIVD), Mayor Jenderal Onno Eichelsheim, mengatakan kepada wartawan bahwa keempat terduga mata-mat Rusia itu tiba di bandara Schiphol, Amsterdam, pada 4 April dengan mempergunakan paspor diplomatik.

Seorang pejabat kedutaan Rusia di Belanda kemudian mengantar mereka ke Den Haag.

Pada 11 April mereka menyewa mobil Citroen C3 dan menyisir wilayah di sekitar kantor OPCW.

Seluruh gerakan keempat terduga agen itu diawasi oleh dinas intelijen Belanda.

"Mereka mencoba melakukan operasi peretasan untuk bisa mendapatkan akses," ujarnya.

Keempat warga Rusia itu kemudian menginap di hotel Marriot yang bersebelahan dengan kantor OPCW dan mengambil foto, sementara mobil mereka diparkir di hotel dengan bagasi menghadap ke kantor organisasi itu.

"Kami menggagalkan kegiatan mereka ini dan mengusir keempat orang itu dari Belanda. Ini operasi yang berhasil."


Eichelsheim mengatakan keempat warga Rusia itu mempergunakan taksi dari kantor pusat GRU di Moskow ke bandara kota tersebut, dan beberapa ponsel mereka diaktifkan di sekitar kantor pusat badan intelijen militer Rusia ini.

Ketika mereka meninggalkan Den Haag, keempat orang ini membawa seluruh sampah yang ada di kamar mereka untuk menutupi jejak.

"Jelas mereka di sini bukan untuk berlibur," kata Eichelsheim.

Operasi kontra-intelijen di Belanda ini muncul sehari setelah Inggris dan Australia menuduh GRU bertanggung jawab atas serangan siber terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Di antara serangan itu adalah aksi peretasan ke Komite Nasional Demokrat pada pilpres AS 2016.

Keempat orang terduga mata-mata itu menyimpan berbagai peralatan elektronik yang diduga akan digunakan untuk meretas di mobil sewaan mereka. (Ministerie van Defensie/Handout via REUTERS)

Mereka mengatakan dinas intelijen militer Rusia bisa melakukan operasi sebesar itu karena mendapat perintah dari Kremlin.

Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali menolak tuduhan serupa. Dia mengatakan kepada Presiden Donald Trump bahwa tuduhan Rusia ikut campur dalam pilpres AS 2016 "tidak masuk akal".





Credit  cnnindonesia.com

Belanda Usir 4 Diplomat Rusia Terkait Peretasan Situs OPCW

Belanda dilaporkan telah mengusir empat orang warga Rusia yang disebut memegang paspor diplomatik karena diduga terlibat dalam serangan cyber terhadap OPCW. Foto/Istimewa

AMSTERDAM - Belanda dilaporkan telah mengusir empat orang warga Rusia yang dikabarkan memegang paspor diplomatik karena diduga terlibat dalam serangan cyber terhadap Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).

Menteri Pertahanan Belanda, Ank Bijleveld menyatakan, pihaknya berhasil menggagalkan serangan tersebut. Dia lalu mengatakan, empat warga Rusia yang dicurigai berusaha melakukan operasi terhadap OPCW telah dideportasi dari Belanda.

"Pemerintah Belanda menganggap keterlibatan operasi intelijen ini sangat mengkhawatirkan. Biasanya kami tidak mengungkapkan operasi kontra-intelijen semacam ini," kata Bijleveld dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (4/10).

Bijleveld mengumumkan bahwa Duta Besar Rusia untuk Belanda telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Belanda untuk dimintai penjelasan mengenai hal ini.

Dia kemudian meminta Rusia untuk menghentikan operasi cibernya, yang konon bertujuan untuk "meruntuhkan" demokrasi Barat.

Bijleveld mengklaim bahwa Rusia memiliki mobil yang penuh dengan peralatan elektronik yang diparkir dekat hotel di samping markas OPCW di Den Haag dan diduga mencoba meretas ke sistem komputer badan tersebut.

"Kami telah mengetahui kepentingan dinas intelijen Rusia dalam penyelidikan ini dan telah mengambil tindakan yang tepat. Kami tetap sangat waspada tentang ini," katanya.

Kementerian Luar Negeri Rusia belum mengomentari klaim tersebut, sementara Perwakilan Rusia di OPCW menolak memberikan komentar. 

Credit  sindonews.com

Balas Lomba Kartun Nabi Muhammad, Taliban Ancam Tentara Belanda

Geert Wilders, anggota parlemen Belanda dari Partai Kebebasan (PVV). Politisi yang dikenal anti-Islam ini membatalkan kontes kartun Nabi Muhammad November nanti. Foto/REUTERS

KABUL - Kelompok Taliban Afghanistan mengancam akan menyerang tentara Belanda yang betugas dalam misi NATO di negara tersebut. Ancaman ini sebagai pembalasan terhadap kontes menggambar kartun Nabi Muhammad yang direncanakan politisi anti-Islam, Geert Wilders.

Kelompok bersenjata itu juga mendesak pasukan Afghanistan untuk ikut menyerang tentara Belanda.

Seruan Taliban dikeluarkan tak lama sebelum Wilders mengumumkan bahwa dia membatalkan kontes. Pemimpin oposisi Belanda dari Partai Kebebasan atau Partij voor de Vrijheid (PVV) itu sedianya menggelar lomba tersebut pada 10 November 2018.

Dia membatalkannya setelah ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan ancaman kekerasan lain di Belanda.

Dalam sebuah pernyataan, Taliban menyebut kontes itu sebagai aksi penistaan dan tindakan bermusuhan oleh Belanda terhadap semua Muslim.

"Anggota pasukan keamanan Afghanistan, jika mereka benar-benar percaya diri sebagai Muslim atau memiliki perjanjian terhadap Islam harus mengubah senjata mereka pada pasukan Belanda atau membantu pejuang Taliban menyerang mereka," kata kelompok tersebut, seperti dikutip Reuters, Jumat (31/8/2018)

Sekitar 100 tentara Belanda bertugas dalam misi Dukungan Resolusi pimpinan NATO. Jumlah tentara dalam misi itu mencapai sekitar 16.000 personel yang bertugas melatih dan menasihati pasukan Afghanistan. Separuh dari total pasukan dalam misi itu terdiri dari tentara Amerika Serikat.

Dalam pengumuman pembatalan kontes tersebut, Wilders kembali mengkritik Islam. "Islam menunjukkan wajah sejatinya sekali lagi dengan ancaman pembunuhan, fatwa dan kekerasan," kata Wilders di Twitter.

Dia mengklaim kontes dibatalkan karena keselamatan dan keamanan rakyat Belanda adalah prioritasnya.

Sebelumnya, politisi oposisi ini mengaku telah menerima lebih dari 200 pendaftar kontes. Tanggal terakhir untuk pendaftaran adalah 31 Agustus.

Pemenang kompetisi sedianya akan diumumkan di kantor PVV di Den Haag. Pemenang pertama akan memperoleh hadiah uang tunai USD10.000. 

Sekadar diketahui, penggambaran fisik Tuhan dan Nabi Muhammad dilarang dalam Islam.

Kejadian ini mengingatkan peristiwa pada tahun 2005, di mana sebuah surat kabar Denmark menerbitkan kartun Nabi Muhammad yang memicu gelombang protes di seluruh dunia. Sepuluh tahun kemudian, orang-orang bersenjata membantai 12 orang dalam serangan di kantor majalah satire Prancis, Charlie Hebdo, yang telah menerbitkan karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad.




Credit  sindonews.com

Indonesia Kecam Lomba Kartun Nabi Muhammad di Belanda

Politisi Belanda Geert Wilders memicu kontroversi dengan mengadakan lomba kartun Nabi Muhammad yang memicu kecaman. Foto/Istimewa

JAKARTA - Indonesia mengecam rencana pelaksanaan kontes kartun bertema Nabi Muhammad. Kontes ini dilakukan oleh salah satu anggota Parlemen Belanda, Geert Wilders.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi, telah melakukan komunikasi dengan Menlu Belanda, Stephanus Abraham Blok. Dalam kesempatan itu Marsudi menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan mengecam rencana pelaksanaan kontes tersebut.

"Menlu RI menegaskan bahwa rencana tersebut merupakan tindakan provokatif dan tidak bertanggungjawab," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pernyataan yang dimuat situs Kemlu.go.id, Kamis (30/8/2018).

"Kegiatan tersebut membahayakan upaya bersama dalam menciptakan perdamaian, stabilitas dan toleransi antar agama dan peradaban," sambung pernyataan itu. 

Dalam pernyataannya, Kemlu menyatakan bahwa Indonesia menekankan kebebasan berekspresi adalah suatu yang harus dihormati akan tetapi tidak tanpa batas.

"Semua pihak berkewajiban untuk senantiasa memegang teguh prinsip toleransi untuk saling menghormati," demikian pernyataan Kemlu.

Lomba yang dianggap sebagai provokasi itu akan digelar pemimpin oposisi Belanda, Geert Wilders di markas partainya, Partai Kebebasan atau Partij voor de Vrijheid (PVV) pada 10 November 2018.

Pemerintah Belanda telah menjauhkan diri dari kompetisi itu, di mana Perdana Menteri Mark Rutte mengklarifikasi bahwa Wilders bukan anggota pemerintah. "Kompetisi bukan inisiatif pemerintah," katanya pada konferensi pers pekan lalu.

​Namun, pemerintah Belanda menyatakan bahwa melarang kontes akan menjadi pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi.

Menteri Luar Negeri Stef Blok mengulang komentar Rutte. "Belanda sangat menganut kebebasan berbicara, tetapi kami juga menghormati agama," kata Blok, seperti dikutip  kantor berita ANP.

Meski tidak setuju dengan kontes itu, Blok menyatakan bahwa pemerintah tidak ada rencana untuk melarangnya.

Pada hari Selasa lalu, polisi Belanda menangkap seorang pria yang dituduh berkomplot untuk membunuh Wilders terkait kontes yang akan dia gelar. 

Credit  sindonews.com

Massa Islamabad Protes Lomba Kartun Nabi Muhammad di Belanda

Massa Pakistan demo di Islamabad memprotes rencana lomba menggambar kartun Nabi Muhammad di Belanda. Foto/REUTERS

ISLAMABAD - Ratusan demonstran turun ke jalan-jalan di Ibu Kota Pakistan, Islamabad, untuk memprotes rencana lomba menggambar kartun Nabi Muhammad di Belanda. Massa mengancam akan memblokade Islamabad jika pemerintah tak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.

Demo pada hari Kamis (30/8/2018) merupakan aksi hari kedua. Mereka melakukan longmarch dari Lahore ke Islamabad.

Lomba yang dianggap sebagai provokasi itu akan digelar pemimpin oposisi Belanda, Geert Wilders di markas partainya, Partai Kebebasan atau Partij voor de Vrijheid (PVV) pada 10 November 2018.

Protes hari ini didimonasi massa dari Partai Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) yang pernah memblokade Islamabad November tahun lalu.

Ijaz Ashrafi, juru bicara TLP, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa partainya siap untuk mengulang blokade Islamabad November lalu jika tuntutan massa agar Pakistan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda tidak dipenuhi.

"Masalah ini harus diselesaikan secara darurat, kalau tidak, kita akan keluar di jalanan," katanya sesaat sebelum protes. "Saya tidak keberatan jika saya mati, tetapi tidak ada yang bisa menista Nabi."

Pada hari Senin lalu, majelis tinggi parlemen Pakistan mengesahkan resolusi yang mengutuk rencana penyelenggaraan kompetisi karikatur di Belanda tersebut. Perdana Menteri Imran Khan yang baru terpilih mengatakan pemerintahnya akan mengangkat masalah ini dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan di Majelis Umum PBB.

Pada konferensi pers pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi mengatakan dia telah meminta OKI untuk mengadakan pertemuan darurat mengenai masalah ini.

"Kami telah memutuskan bahwa suara yang efektif dapat diangkat dengan suara bulat dari platform OKI," katanya.

"Saya meyakinkan rakyat Pakistan bahwa kami sadar akan sentimen mereka dan kami akan berdiri bersama umat Islam di seluruh dunia dalam meningkatkan suara menentang peristiwa ini."

Penggambaran fisik tentang Tuhan dan Nabi Muhammad dilarang dalam Islam. TLP mengatakan kompetisi yang akan digelar Wilders termasuk penistaan.

Pemerintah Belanda telah menjauhkan diri dari kompetisi itu, di mana Perdana Menteri Mark Rutte mengklarifikasi bahwa Wilders bukan anggota pemerintah. "Kompetisi bukan inisiatif pemerintah," katanya pada konferensi pers pekan lalu. 

Namun, pemerintah Belanda menyatakan bahwa melarang kontes akan menjadi pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi.

Menteri Luar Negeri Stef Blok mengulang komentar Rutte. "Belanda sangat menganut kebebasan berbicara, tetapi kami juga menghormati agama," kata Blok, seperti dikutip  kantor berita ANP.

Meski tidak setuju dengan kontes itu, Blok menyatakan bahwa pemerintah tidak ada rencana untuk melarangnya.

Pada hari Selasa lalu, polisi Belanda menangkap seorang pria yang dituduh berkomplot untuk membunuh Wilders terkait kontes yang akan dia gelar.




Credit  sindonews.com

Sebut Suriname Negara Gagal, Menlu Belanda Dikecam

Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok. Reuters

CB, Paramaribo – Pemerintah Suriname mengajukan nota protes diplomatik terhadap Belanda terkait pernyataan Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, yang menyatakan Suriname sebagai ‘negara gagal’ terkait keberagaman etnisnya.

Blok, yang merupakan anggota partai konservatif VVD pendukung Perdana Menteri Mark Rutte, menghadapi badai kecaman atas pernyataannya, yang dibuat dalam sebuah pertemuan tertutup di Hague pada 10 Juli 2018.
Rekaman pernyataan ini, seperti dilansir Al Jazeera, diperoleh stasiun televisi Zembla, yang fokus pada kegiatan jurnalisme investigasi.

“Tuduhan kasar melawan perdamaian dan stabilitas di Republik Suriname diarahkan untuk menggambarkan Suriname dan populasinya secara negatif,” kata kementerian Luar Negeri Suriname dalam pernyataan pers, seperti dilansir Reuters.
Pemerintah Suriname telah memanggil pejabat perwakilan Belanda, Jaap Frederiks, untuk menyampaikan nota protes itu. “Belanda berupaya mengisolasi Suriname dengan kemungkinan agenda melakukan rekolonialisasi,” begitu pernyataan kementerian Luar Negeri Suriname.

 

Suriname, yang terletak di Amerika Selatan, merupakan bekas jajahan Beanda dan menjadi merdeka pada 1975. Negara ini memiliki beberapa etnis seperti warga asli, Jawa dari Indonesia, Afrika, dan Belanda.

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte dari partai VVD melambaikan tangan setelah memberikan suara dalam pemilihan umum di Den Haag, Belanda, 15 Maret 2017. Hasil pemilu Belanda dipandang sebagai barometer bagi masa depan populisme di Eropa. REUTERS/Michael Kooren
Blok membuat pernyataan kontroversial itu saat menghadiri pertemuan karyawan asal Belanda yang bekerja di sejumlah organisasi internasional. “Suriname merupakan negara gagal karena terkait dengan komposisi etnisnya,” kata dia saat itu.
Sejumlah politikus dari beberapa partai di Belanda, termasuk dari partai pemerintah, menuntut Blok untuk menjelaskan pernyataannya itu.
Menurut Al Jazeera, Blok dan audiens sempat melakukan tanya jawab dalam acara tertutup itu.
“Beri saya contoh masyarakat multietnis atau multikultur, yang populasi aslinya masih hidup dengan baik. Dan ada hubungan damai antar-komunitas. Saya tidak tahu ada yang seperti itu,” kata Blok.
Salah satu audiens menyebut Suriname tapi Blok tidak setuju. “Suriname damai? Sebuah negara yang berdasarkan hukum dan demokrasi? Ini pernyataan yang berani. Jadi partai di Suriname tidak terbelah oleh etnisitasnya?” kata Blok.
Dia lalu melanjutkan,”Saya mengagumi optimisme Anda. Suriname merupakan negara gagal dan itu terutama karena disebabkan divisi etnisnya,” kata dia.
Salah satu audiens lalu menyebut nama Singapura. Blok menjawab,”Singapura merupakan negara yang kecil – mini, sangat selektif dalam memilih imigrannya. Sangat selektif,” kata Blok.
“Sangat sulit untuk bisa masuk. Mereka tidak mengizinkan imigran miskin masuk ke sana. Ya, mungkin untuk kegiatan bersih-bersih bisa,” kata dia.
Lewat akun Twitter, Blok mengaku bahasa yang digunakannya terlalu keras dan menyesal telah menyinggung perasaan.
Kepada televisi Zembla, Blok mengatakan tujuan pernyataannya adalah menstimulasi pertukaran ide dan mendengarkan partisipan menceritakan pengalamannya.
“Kontribusi saya selama sesi tanya dan jawab dalam pertemuan itu adalah memancing reaksi dari audiens. Selama pertemuan tertutup, saya menggunakan ilustrasi yang bisa terlihat tidak cocok jika dilakukan dalam debat publik," kata menlu Belanda ini.

Credit  tempo.co

Turki dan Belanda Normalisasi Hubungan

Menlu Turki Mevlut Cavusoglu. (Anadolu/Arif Hüdaverdi Yaman)

Jakarta, CB -- Turki dan Belanda sepakat untuk menormalisasi hubungan setelah sempat menurun sebelum referendum kepresidenan April lalu. Kesepakatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Jumat (20/7).

Dilansir kantor berita Turki, Anadolu News Agency, Cavusoglu menyatakan dia bertemu Menlu Belanda Stef Blok di sela-sela pertemuan puncak NATO di Brussels.

Keduanya membahas peristiwa pada Maret 2017 yang membuat hubungan Turki dan Belanda memburuk. Menjelang referendum kepresidenan 16 April, Belanda membatalkan izin terbang pesawat yang akan membawa Menlu Cavusoglu pada 11 Maret.





Sambil menggarisbawahi perlunya meninggalkan isu-isu yang menghalangi kerja sama strategis kedua negara, Cavusoglu menyatakan bahwa "Mitra Belanda saya telah menyampaikan sebuah surat, menegaskan kesediaan untuk menormalisasi hubungan. Selain surat, saya juga telah berbicara dengan dia lewat telepon dan sepakat untuk membuka jalan bagi hubungan kita."

"Dalam konteks ini, kami sepakat untuk membuat pernyataan bersama sebagai langkah pertama. Kami juga sepakat untuk mengembalikan duta besar kami secepatnya," kata dia.

Cavusoglu juga telah mengundang Menlu Belanda untuk mengunjungi Turki untuk merumuskan kembali hubungan kedua negara dan membangun kembali dialog serta kepercayaan.


Mengingat besarnya komunitas Turki yang tinggal di Belanda, yakni sekitar 450 ribu orang, Cavusoglu menyatakan bahwa pihaknya akan bertindak sesuai kepentingan nasional dalam mengambil kebijakan luar negeri.

Dalam pernyataan bersama Menlu Turki dan Belanda ditegaskan bahwa kedua negara memiliki hubungan intensif selama lebih dari empat abad dan telah menjadi sekutu NATO selama lebih dari enam dekade, serta menjalin hubungan perdagangan dan investasi yang besar.

Cavusoglu dan Blok juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama strategis antara Turki dan Belanda dalam berbagai isu seperti migrasi, terorisme dan kerja sama ekonomi.



Menjelang referendum kepresidenan Turki 16 April lalu, pemerintah Belanda juga mengusir Menteri Keluarga dan Sosial Fatma Betul Sayan Kaya yang akan berbicara dengan komunitas Turki di Belanda di Rotterdam. Belanda juga melarang komunitas Turki yang akan menggelar aksi mendukung referendum di negeri itu.






Credit  cnnindonesia.com

Iran Ancam Balas Pengusiran Dua Diplomat oleh Belanda

Iran mengaku mungkin akan membalas tindakan Belanda yang mengusir dua diplomat mereka. Foto/Istimewa

TEHERAN - Iran mengaku mungkin akan membalas tindakan Belanda yang mengusir dua diplomat mereka. Seorang pejabat pemerintah Eropa dan sumber intelijen Barat mengatakan bahwa pengusiran dua staf kedutaan Iran terjadi dua bulan lalu.

Teheran menyatakan telah memanggil Duta Besar Belanda untuk Iran, kemarin untuk memprotes pengusiran tersebut. Dalam pertemuan itu juga ditegaskan bahwa Iran berhak untuk membalas tindakan Belanda tersebut.

"Seperti yang telah disampaikan sebelumnya kepada Duta Besar Belanda, Iran  memiliki hak untuk membalas," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qassemi dalam pernyataannya.

"Pengusiran itu tidak logis dan tidak sah, kami pejabat Belanda diminta untuk menahan diri dari menghentikan  tuduhan tak berdasar dan absurd ini," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (9/7).

Qasemi sebelumnya juga menyatakan, alih-alih mengusir diplomat Iran, pemerintah Belanda harus menjelaskan mengapa telah menyembunyikan anggota dari Organisasi Mujahidin Rakyat Iran. Organisasi ini masuk dalam daftar hitam teroris di Iran.

Kelompok itu terkait dengan Dewan Perlawanan Nasional yang berbasis di Paris - sebuah kelompok oposisi di pengasingan yang berusaha untuk mendongkel pemerintahan Iran. Kelompok itu, yang juga dikenal dengan nama Persia Mujahidin-e-Khalq, pernah tercatat sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa tetapi sudah tidak lagi.

Credit  sindonews.com

Iran protes pengusiran diplomatnya oleh Belanda

Bendera Iran. (Flickr/yeowatzup)

Teheran (CB) - Iran memprotes pengusiran dua diplomatnya oleh Belanda dan mengancam akan membalas "tindakan tidak menyenangkan dan destruktif" tersebut.

"Seperti yang diumumkan sebelumnya kepada duta besar Belanda, Republik Islam berhak membalas," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qassemi dalam satu pernyataan.

Juru bicara badan intelijen Belanda AIVD mengatakan kepada AFP pada Jumat bahwa dua pegawai kedutaan besar Iran diusir pada 7 Juni, tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.

Duta besar Belanda untuk Teheran kemudian dipanggil untuk menyatakan "protes keras" Teheran terhadap langkah tersebut.

Pengusiran itu "tidak masuk akal dan ilegal" dan Qassemi meminta "pejabat Belanda tidak melontarkan tuduhan yang tidak berdasar dan absurd."

Qassemi juga meminta pemerintah Belanda menjelaskan "tindakannya untuk melindungi anggota kriminal dan teroris" dari kelompok oposisi Iran, Mujahidin Rakyat.

Teheran melarang Mujahidin Rakyat pada 1981 dan Uni Eropa memasukkan kelompok tersebut dalam daftar hitam teror dari 2002 sampai 2009 menurut siaran kantor berita AFP.

Dua diplomat Iran itu diusir jauh sebelum otoritas Prancis, Belgia dan Jerman mengumumkan pada Senin lalu penangkapan enam orang-- termasuk seorang diplomat Iran yang ditempatkan di Wina-- karena mencurigai mereka terlibat dalam rencana untuk menyerang pertemuan Mujahidin di pinggiran kota Paris pada 30 Juni.

Credit  antaranews.com

Ke Jakarta, Menlu Belanda Bahas Situasi HAM di Papua

Situasi HAM di Papua menjadi salah satu topik pembahasan Menlu Belanda Stef Blok saat bertemu Menlu RI Retno Marsudi di Jakarta, Selasa (3/7). (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Masalah hak asasi manusia (HAM) termasuk situasi di Papua menjadi salah satu topik yang dibahas Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok bersama Menlu RI Retno Marsudi dalam pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa (3/7).

"Kami berdua membahas isu HAM termasuk hak perempuan, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hingga situasi di Papua. Indonesia-Belanda memiliki DNA hukum yang sama sehingga sering bertukar pengetahuan antar-sesama institusi hukum kita," kata Blok dalam pernyataan pers bersama Retno seusai pertemuan di Gedung Kementerian Luar Negeri RI.

Pada kesempatan itu, Blok juga turut mengungkapkan belasungkawanya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia terkait serangkaian teror yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.




Menlu yang baru diangkat Perdana Menteri Mark Rutte pada 2017 lalu itu menegaskan bahwa Belanda berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama menanggulangi ancaman terorisme global bersama Indonesia.

Sebab, menurutnya, Indonesia dan Belanda sama-sama tengah menghadapi ancaman yang sama seperti gelombang eks simpatisan ISIS yang baru kembali dari Suriah dan Irak, serta potensi kekerasan ekstremisme dari dalam negeri sendiri.

"Baru-baru ini Indonesia diterpa serangkaian teror seperti teror di Surabaya dan beberapa kota lain. Saya ingin menegaskan bahwa Belanda selalu bersama-sama bergandengan dengan Indonesia dalam melawan terorisme internasional," papar Blok.


Dalam pertemuan itu, Belanda dan Indonesia juga menandatangani letter of intent kerja sama keamanan siber.
Retno mengatakan penandatangan dokumen tersebut dilakukan sebagai langkah awal dan bentuk komitmen antara kedua negara untuk berbagi informasi dalam bidang hukum dan kebijakan nasional terkait dengan ranah siber.

"Tantangan terhadap keamanan siber telah berkembang dinamis menjadi lebih kompleks dan bersifat global. Keamanan siber telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usaha melindungi ekonomi dan keamanan nasional," kata Retno.

Selain keamanan siber, Retno dan Blok turut membahas sejumlah penguatan relasi kedua negara mulai dari kerja sama ekonomi hingga pariwisata.


Retno mengatakan hubungan dagang dan investasi Indonesa-Belanda terus menunjukkan tren positif.  Pada 2017 lalu, masing-masing nilai perdangan dan investasi kedua negara mencapai US$5 miliar dan US$1,49 miliar.

"Hubungan dagang Indonesia-Belanda meningkat 27,30 persen pada 2017. Belanda merupakan mitra dagang kedua terbesar di Eropa bagi Indonesia. Tahun 2018 juga menandai tahun kelima Kemitraan Ekonomi Komperhensif (CEPA) RI-Belanda. Belanda tentunya mitra penting bagi Indonesia," kata Retno.

Dalam bidang kebudayaan, kedua menlu juga sepakat terus mendukung upaya bersama melindungi peninggalan maritim seperti bangkai kapal perang di perairan Indonesia. Belanda dan Indonesia juga sepakat melakukan eksplorasi dan penelitian bersama bangkai kapal perang yang karam di Laut Jawa.




Credit  cnnindonesia.com

Rusia Tolak Kesimpulan Rudalnya Tembak Jatuh Pesawat MH17

Bangkai pesawat Malaysia Airlines MH17 di Donetsk Ukraina. Pesawat pembawa ratusan orang itu ditembak jatuh pada 17 Juli 2014. Foto/REUTERS/Maxim Zmeyev

MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia menolak kesimpulan tim investigator internasional bahwa sistem rudal anti-pesawat Moskow yang menjatuhkan pesawat Malaysia Airlines MH17. Ada 12 penumpang asal Indonesia di dalam pesawat Malaysia yang ditembak jatuh di wilayah udara Ukraina pada 17 Juli 2014 tersebut.

Militer Moskow mendesak penyelidikan yang dipimpin Belanda untuk fokus mempelajari fakta-fakta keras, bukan pada gambar di media sosial.

"Tidak ada satu pun sistem rudal anti-pesawat dari Angkatan Bersenjata Rusia yang pernah melintasi perbatasan Rusia-Ukraina," kata kementerian pertahanan dalam pernyataan.

Militer Rusia "mengangkat alis" dengan kesimpulan tim investigasi internasional tersebut. "Penentuan penyelidikan yang dipimpin Belanda membenarkan kesimpulannya dengan hanya menggunakan gambar dari jejaring sosial yang telah diubah secara canggih dengan alat edit grafis komputer," lanjut pernyataan kementerian tersebut.

Kementerian itu menunjukkan bahwa gambar yang digunakan dalam konferensi pers Joint Investigation Team (JIT) pada hari Kamis disediakan oleh layanan khusus Ukraina. Gambar itu sebelumnya telah ditampilkan oleh kelompok aktivis investigasi online Inggris; Bellingcat.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyelidikan yang dipimpin Belanda mengumumkan bahwa rudal yang menjatuhkan pesawat Malaysia Airlines MH17 pada Juli 2014 berasal dari sistem rudal Buk militer Rusia yang menyeberang ke Ukraina dan kemudian kembali ke pangkalannya di Rusia barat.

Para penyelidik mengklaim sistem rudal yang terlibat berasal dari "Brigade Misil Antipesawat ke-53" yang berbasis di Kursk, Rusia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, JIT pada dasarnya hanya mengulangi kesimpulan yang dibuat oleh Bellingcat setahun yang lalu.

"Bagian yang mengkhawatirkan dalam penyelidikan JIT adalah bahwa para penyelidik Belanda sepenuhnya mengabaikan dan menolak kesaksian para saksi mata dari komunitas Ukraina terdekat," lanjut kementerian tersebut, yang dilansir Russia Today, Jumat (25/5/2018).

"Kesaksian, bagaimanapun, memberikan informasi penting yang menunjukkan peluncuran rudal dilakukan dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Bersenjata Ukraina," imbuh kementerian tersebut.


Pesawat MH17 saat ditembak jatuh di wilayah udara Ukraina membawa 283 penumpang dan 15 awak. Dari ratusan penumpang itu, 12 di antaranya berasal dari Indonesia.

Data 12 penumpang asal Indonesia itu disampaikan pihak maskapai kepada Kementerian Perhubungan Indonesia tahun 2014 silam.

Mereka yang jadi korban antara lain; Hadiono Gunawan, Yodricunda Theistiasih, Ketut Wiartini, Yuli Hastini, Vickline Kurniati Kardia, Supartini, Hendry, Gerda Leliana Lahendra, Wether Smallenburg, Jane M Adi Soetjipto, Wayan Sujana, dan Clarice Yelena Huizen. 

Credit  sindonews.com

Penyelidik Sebut Rudal Rusia Tembak Jatuh Pesawat MH17

Para penyelidik jatuhnya Malaysia Airlines MH17 di Ukraina Timur pada 2014 menyimpulkan bahwa yang menembak jatuh pesawat adalah rudal buatan Rusia. (REUTERS/Maxim Zmeyev)

Jakarta, CB -- Para penyelidik jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina Timur pada 2014 menyimpulkan bahwa rudal yang menembak jatuh pesawat adalah milik kelompok pemberontak separatis Rusia.

Pesawat tersebut dihantam rudal buatan Rusia pada 17 Juli 2014 bersama 298 penumpang dan awaknya di wilayah yang dikuasai pemberontak Ukraina. Dua pertiga di antaranya warga Belanda. Sebelas di antaranya warga Indonesia. Seluruhnya tewas.

Wilbert Paulissen, Kepala Penyelidik Kejahatan Kepolisian Belanda menyatakan rudal ditembakkan dari sebuah kapal induk milik Brigade Anti-Pesawat ke-53.

Foto: REUTERS/Michael Kooren

"Seluruh kendaraan dalam konvoi membawa rudal itu adalah bagian dari pasukan Rusia," kata Paulissen, dalam konferensi pers yang ditayangkan televisi.



Rusia membantah terlibat dalam insiden itu. Belum ada komentar langsung dari Moskow terkait perkembangan penyelidikan.

Penyidik menyatakan mereka belum dapat mengidentifikasi tersangka individual secara terbuka atau mengeluarkan dakwaan. Pertanyaannya apakah anggota Brigade ke-53 terlibat dalam jatuhnya pesawat masih dalam penyelidikan.

Pesawat Boeing 777 Malaysia Airlines MH17 sedang menempuh penerbangan dari Amsterdam menunju Kuala Lumpur, Pesawat itu pecah di udara setelah dihantam sebuah rudal di atas wilayah Ukraina Timur yang dikuasai pemberontak pro-Rusia.




Credit  cnnindonesia.com

Belanda Tuntut Israel Lakukan Penyelidikan Pembantaian di Gaza

Belanda menuntut Israel melakukan penyelidikan menyeluruh atas pembantaian 60 lebih warga Palestina di Jalur Gaza. Foto/Ilustrasi/Istimewa

NEW YORK - Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, menuntut Israel melakukan penyelidikan menyeluruh atas pembantaian warga Palestina oleh militer Israel di Jalur Gaza. Lebih dari 60 warga Palestina tewas dalam hari paling berdarah itu.

Blok, yang menghadiri debat Dewan Keamanan tingkat tinggi PBB, mengaku terkejut dengan aksi kekerasan di dekat pagar perbatasan yang berujung pada tewasnya 60 warga Palestina.

"Sangat penting sebuah negara menggunakan kekerasan - mungkin ada kebutuhan untuk menggunakan kekerasan - negara harus menyelidiki secara menyeluruh dan mempublikasikan temuan secara terbuka," katanya.

"Jika ada kesalahan yang dilakukan, negara harus membuat mereka dikenal dan menghukum mereka yang bertanggung jawab," tambahnya.

"Saya sedang menunggu penyelidikan menyeluruh oleh pemerintah Israel," tukasnya seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (18/5/2018).

Blok juga mengatakan kedua pihak, Israel dan Palestina, harus menghentikan retorika dan kembali ke perundingan.

Ketegangan Israel-Palestina telah meningkat sejak Desember, ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pengumuman ini memicu aksi protes yang ditindas dengan keras oleh IDF. Bentrokan mematikan telah semakin meningkat selama apa yang disebut 'Great March of Return', yang memuncak pada hari Senin lalu ketika kedutaan AS secara resmi dibuka di Yerusalem.

Setidaknya 60 orang kehilangan nyawa mereka dalam apa yang menjadi hari paling mematikan dalam konflik Israel-Palestina sejak 2014. Lebih dari 2.700 orang luka-luka, banyak dari mereka diakibatkan oleh amunisi hidup.

Sementara pemerintah Palestina menyebut tindakan keras Israel sebagai "pembantaian yang mengerikan," Israel membantah tuduhan menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para pengunjuk rasa. Negara Zionis itu bersikeras tindakan keras itu dibenarkan untuk melindungi perbatasannya.  

Credit  sindonews.com

Eks Pemimpin Serbia Banding di Pengadilan Kejahatan Perang

Radovan Karadzic

Foto: Telegraph

Eks pemimpin Serbia Radovan Karadzic divonis hukuman penjara 40 tahun

CB, DENHAAG -- Mantan pemimpin Serbia Bosnia Radovan Karadzic akan masuk ke ruang sidang lagi pada Senin (23/4). Dalam persidangan kali ini ia melawan vonis atas tuduhan pemunahan dan hukuman penjara 40 tahun di hadapan hakim banding Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Karadzic dijatuhi hukuman pada 2016 karena beberapa kejahatan perang terburuk ketika Yugoslavia pecah, termasuk pembantaian Srebrenica pada 1995.

Kini, pada usianya ke-72 tahun, Karadzic dinyatakan bersalah atas 10 tuduhan pemunahan, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam gerakan keji pembersihan suku di Bosnia, yang ia awasi sebagai presiden Republik Serbia Bosnia, yang memisahkan diri.

Dia mengajukan 50 alasan banding dalam upaya membatalkan vonis dan hukumannya itu. Ia juga bertindak sebagai pengacaranya, dengan bantuan penasihat hukum, dan meminta seluruh putusan dibalik dan memerintahkan "pengadilan baru dan adil".

Vonisnya ditangani oleh para hakim Amerika Serikat di Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY), yang mengatakan dia "di puncak kekuasaan" hirarki militer dan politik Serbia Bosnia ketika kekejaman dilakukan oleh pasukannya.

Itu adalah putusan besar terakhir di ICTY, yang ditutup pada akhir 2017. Sidang banding selama dua hari akan diadakan di Mekanisme Residual Internasional untuk Pengadilan Pidana (MICT), yang menangani kasus-kasus kejahatan perang PBB yang luar biasa untuk Balkan dan Rwanda.

Setelah Karadzic mengajukan banding pada hari Senin, jaksa akan berbicara pada hari Selasa. Putusan diharapkan didapatkan pada akhir tahun. Jaksa akan mengajukan banding atas pembebasan Karadzic pada hitungan kedua genosida di berbagai kota di Bosnia selama perang tahun 1990-an. Mereka mengejar penjatuhan hukuman seumur hidup.

Dalam putusan mereka, hakim mengatakan pengepungan 44 bulan terhadap Sarajevo tidak mungkin terjadi tanpa Karadzic; bahwa ia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam upaya membersihkan Muslim dan Kroasia dari berbagai belahan Bosnia; serta bahwa dia bermaksud menyingkirkan laki-laki Muslim Bosnia di kota Srebrenica.

Credit  republika.co.id

Belanda Ogah Terlibat Perang Bersama AS di Suriah

Tembakan anti-pesawat tempur terlihat di langit Damaskus setelah AS meluncurkan serangan di Suriah, pada Sabtu dini hari (14/4). Donald Trump mengumumkan serangan udara ke Suriah sebagai tanggapan atas dugaan serangan senjata kimia.

Foto: AP Photo/Hassan Ammar 

 

AS luncurkan serangan militer ke Suriah.

 

 

CB, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Jumat (13/4) mengatakan negaranya tidak akan ikut dalam serangan militer di Suriah.

"Saat ini tak ada alasan bahwa Belanda akan ikut secara militer", kata Rutte.
Menteri Pertahanan Belanda Ank Bijleveld mengeluarkan pernyataan serupa pada Kamis di Washington, AS, saat bertemu Menteri Pertahanan AS James Mattis.
"Belanda akan mengerti jika Amerika Serikat melakukan aksi militer proporsional di Suriah, jika langkah diplomatik, ekonomi dan politik tidak cukup," kata Bijleveld kepada stasiun televisi Belanda, Nieuwsuur.
"Semuanya masih terbuka. Itu berarti bahwa langkah diplomatik, ekonomi dan politik akan dibahas lebih dulu," katanya.
Ia, sebagaiman dikutip oleh harian Belanda, De Telegraaf, juga mengatakan bahwa Washington tidak meminta bantuan militer Belanda. Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah memerintahkan serangan ke Suriah, meskipun Suriah telah membantah tuduhan bahwa militernya menggunakan senjata kimia dalam serangan ke Douma di pinggir Ibu Kota Suriah, Damaskus.
Seorang utusan Rusia pada Jumat mengatakan serangan terhadap satu negara berdaulat akan menjadi pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertolak-belakang dengan Piagam PBB dan "tak bisa dibiarkan terjadi".
"Harus ada pertanggung-jawaban bagi campur-tangan semacam itu, yang direncanakan," katanya.
Duta Besar Rusia di PBB Vassily Nebenzia yang sepakat dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa Timur Tengah saat ini adalah wilayah yang cedera dan luka terbesarnya berada di Suriah.
"Setiap negara yang berani menggerogoti prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah tidak berharga untuk memiliki status anggota tetap Dewan Keamanan, namun anggota semacam itu terus berkeras untuk menjerumuskan Timur Tengah ke dalam konflik demi konflik," katanya.
Angkatan Bersenjata Suriah sudah menerima instruksi mengenai cara menghadapi serangan semacam itu, katanya. Ia menambahkan tak ada bukti yang mendukung pembenaran yang dipaksakan oleh neara Barat, yaitu tuduhan mengenai penggunaan senjata kimia di Kota Kecil Douma.
Pemerintah Suriah dengan keras telah membantah tuduhan itu, dan menyeru Organisasi bagi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) agar segera melakukan penyelidikan.Belanda takkan ikut dalam aksi militer di Suriah, kata Perdana Menteir Belanda Mark Rutte pada Jumat, dalam taklimat mingguannya setelah pertemuan Dewan Menteri.
Ketika ditanya apakah Belanda siap untuk ikut dalam serangan, Rutte menjawab, "Tidak, bukan itu masalahnya saat ini."
Pemerinta Belanda memahaminya, "asalkan tindakan tersebut proporsional". Tapi "saat ini tak ada alasan bahwa Belanda akan ikut secara militer", kata Rutte.
Menteri Pertahanan Belanda Ank Bijleveld mengeluarkan pernyataan serupa pada Kamis di Washington, AS, tempat wanita menteri itu telah mengadakan pembicaraan dengan timpalannya dari AS James Mattis.
Belanda akan mengerti jika Amerika Serikat melakukan aksi militer proporsional di Suriah, jika "langkah diplomatik, ekonomi dan politik tidak cukup", kata Bijleveld kepada stasiun televisi Belanda, Nieuwsuur.
"Semuanya masih terbuka. Itu berarti bahwa langkah diplomatik, ekonomi dan politik akan dibahas lebih dulu," kata wanita menteri tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi.
Ia, sebagaiman dikutip oleh harian Belanda, De Telegraaf, juga
mengatakan bahwa Washington tidak meminta bantau militer Belanda.
Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah memerintahkan serangan ke Suriah, meskipun Suriah telah membantah tuduhan bahwa militernya menggunakan senjata kimia dalam serangan ke Douma di pinggir Ibu Kota Suriah, Damaskus.
Seorang utusan Rusia pada Jumat mengatakan serangan terhadap satu negara berdaulat akan menjadi pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertolak-belakang dengan Piagam PBB dan "tak bisa dibiarkan terjadi".
"Harus ada pertanggung-jawaban bagi campur-tangan semacam itu, yang direncanakan," katanya. Duta Besar Rusia di PBB Vassily Nebenzia mengatakan dalam satu pertemuan Dewan Keamanan mengenai Suriah bahwa pengalaman baru-baru ini di Irak dan Suriah masih segar di dalam ingatan semua orang di seluruh wilayah tersebut.
Nebenzia, yang sepakat dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa Timur Tengah saat ini adalah wilayah yang cedera, mengatakan luka terbesarnya berada di Suriah, tempat situasi "sarat dengan dampak global".
"Setiap negara yang berani menggerogoti prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah tidak berharga untuk memiliki status anggota tetap Dewan Keamanan, namun anggota semacam itu terus berkeras untuk menjerumuskan Timur Tengah ke dalam konflik demi konflik," katanya.
Angkatan Bersenjata Suriah sudah menerima instruksi mengenai cara menghadapi serangan semacam itu, katanya. Ia menambahkan tak ada bukti yang mendukung pembenaran yang dipaksakan oleh neara Barat, yaitu tuduhan mengenai penggunaan senjata kimia di Kota Kecil Douma.
Pemerintah Suriah dengan keras telah membantah tuduhan itu, dan menyeru Organisasi bagi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) agar segera melakukan penyelidikan.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Belanda, Italia, dan Denmark ikut usir diplomat Rusia

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Jakarta (CB) - Belanda, Italia dan Denmark menjadi tiga dari empat belas negara anggota Uni Eropa yang hari ini serempak mengusir diplomat Rusia dari negara masing-masing menyusul dugaan keterlibatan Rusia dalam peracunan mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal.

Dari Amsterdam, Reuters melaporkan bahwa Perdana Menteri Mark Rutte telah menyatakan akan mengusir dua diplomat Rusia menyusul serangan gas saraf di Salisbury, Inggris selatan, belum lama awal bulan ini.

Kedua diplomat bekerja sebagai staf intelijen pada kedutaan besar Rusia di Den Haag. Mereka diberi waktu dua pekan untuk meninggalkan Belanda.

Dari Roma, pemerintah Italia juga mengusir dua diplomat Rusia di sana.

"Sebagai tanda solidaritas dengan Inggris dan setelah berkoordinasi dengan sekutu-sekutu NATO dan mitra-mitra Eropa, kementerian luar negeri hari ini telah mengkomunikasikan keputusannya mengeluarkan dua pejabat kedutaan besar Rusia di Roma yang memiliki kredensial diplomat dari wilayah Italia dalam jangka waktu satu pekan," kata kementerian luar negeri Italia.


Pada hari yang sama Denmark juga mengambil langkah yang sama mengusir dua diplomat Rusia di negeri itu.

"Penjelasan Rusia dalam insiden itu kurang lebih hanya imajinasi, beberapa di antaranya penyangkalan belaka dan sebagian besar merupakan dalih untuk menciptakan keraguan," kata Menteri Luar Negeri Denmark Anders Samuelsen.

Kedua diplomat Rusia diberi waktu sampai satu pekan untuk meninggalkan Denmark.

Denmark menyatakan akan menerapkan juga sanksi ekonomi sebagai tanda solidaritas dengan Uni Eropa dalam kasus ini.

Para pemimpin Uni Eropa pekan lalu menyebut presentasi PM Inggris Theresa May mengenai ketelibatan Rusia dalam peracunan Skripal sebagai bukti yang punya dasar yang kuat.

Credit  antaranews.com

Menlu Belanda mundur setelah berbohong soal Putin

Bendera Belanda. (Pixabay/Daniel Diaz Bardillo)

Amsterdam (CB) - Menteri Luar Negeri Belanda Halbe Zijlstra pada Selasa mengundurkan diri setelah kebohongan soal Presiden Rusia Vladimir Putin.

Zijlstra mengakui ia mengarang cerita bahwa dirinya menghadiri suatu pertemuan pada 2006, yang di dalamnya Presiden Putin menguraikan strategi untuk membangun Rusia yang lebih luas.

Kebohongan itu telah membuat malu pemerintahan koalisi pimpinan Perdana Menteri Mark Rutte serta semakin menyulitkan hubungan Jerman dengan Rusia.

Zijlstra, yang terlihat emosional ketika mendapat kesempatan tampil pada sidang parlemen yang sedang membahas tindakannya, mengatakan ia telah memutuskan untuk menyampaikan pengunduran diri kepada raja karena situasi yang terkait dengannya berisiko mengganggu tugas Kementerian Luar Negeri.

"Kita hidup di negara yang menjunjung tinggi kebenaran. Karena itu, saya melihat tidak ada pilihan lain selain mengundurkan diri," kata Zijlstra, yang hanya kurang dari dari empat bulan menjalankan jabatan sebagai menteri luar negeri.

"Kantor (kementerian luar negeri) harus bersih dari keraguan, baik di dalam maupun luar negeri," tambahnya.

Para anggota parlemen juga mencecar Rutte, yang sebelumnya membela Zijlstra walaupun ia sudah tahun sejak Januari bahwa menterinya itu telah mengarang cerita soal Putin.

Penangangan kasus Zijlstra merupakan cobaan berat pertama yang dihadapi koalisi Rutte sejak pemerintahannya mulai menjalankan tugas pada Oktober.

Zijlstra pada Senin mengaku bahwa ia telah berbohong pada 2016, yaitu ketika ia mengatakan bahwa dirinya menghadiri suatu pertemuan satu dekade sebelumnya. Dalam pertemuan yang disebutnya itu, Putin dikabarkan berbicara soal rencana Rusia melakukan perluasan di kawasan.

Zijlstra mengatakan ia sebenarnya tidak hadir dalam pertemuan tersebut namun mendengar kabar soal pernyataan Putin itu dari orang lain.

Komentar-komentar Zijlstra membuat partai-partai oposisi mendesaknya untuk mundur dan Kedutaan Rusia pada Selasa membantah komentar sang menteri luar negeri sebagai "kabar palsu", demikian Reuters melaporkan.

Credit  antaranews.com

Belanda tarik Dubes di Turki terkait sengketa 2017

Bendera Belanda. (Pixabay/Daniel Diaz Bardillo)

Amsterdam (CB) - Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda pada Senin mengatakan telah secara resmi menarik duta besarnya untuk Turki, yang dilarang hadir secara fisik oleh negara tersebut selama hampir satu tahun, terkait dengan perselisihan kedua negara sejak Maret 2017.

Belanda juga tidak akan menerima pengangkatan duta besar baru Turki untuk negerinya, demikian laporan kantor berita Reuters.

Pihak Belanda menegaskan "menghentikan pembicaraan" dengan Turki untuk menyelesaikan perselisihan mereka.


Kedua pemerintahan tersebut pada awalnya berseteru lantaran keputusan Belanda menolak visa bagi pejabat Turki untuk berkampanye di kalangan perantau Turki di Belanda demi mendukung referendum undang-undang dasar Turki pada Maret 2017, saat Belanda mengadakan pemilihan umum.
Sementara itu, Turki sejak perselisihan tersebut memutuskan untuk menangguhkan kerja sama dengan Belanda.

Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mengecam aksi yang dilakukan pihak Kerajaan Belanda.

Credit  antaranews.com