Pemilu Thailand, Partai Pheu Thai Klaim Bentuk Koalisi Mayoritas

Sudarat Keyuraphan, kandidat perdana menteri Thailand dari partai oposisi terbesar Phue Thai memberikan suara di TPU berlokasi di Lat Phrao Road distrik 12 di Bangkok hari Minggu, 24 Maret 2019 jam 10..30 waktu setempat.

CB, Jakarta - Pasca-pemilu Thailand, partai Pheu Thai mengumumkan koalisi tujuh partai dengan 255 kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Kandidat perdana menteri Khunying Sudarat Keyuraphan, seperti dikutip dari Bangkok Post, 27 Maret 2019, mengatakan partai Pheu Thai dan enam partai lain berupaya mencegah Prayut Chan-o-cha untuk berkuasa. Dia mengklaim, partai koalisi pro demokrasi mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan baru karena memiliki kursi mayoritas di parlemen.

Pengumuman koalisi digelar di Lancaster Hotel, di seberang markas Pheu Thai di Phetchaburi Road, yang dihadiri perwakilan enam partai lain di antaranya Partai Future Forward, Thai Liberal (Seri Ruam Thai), Prachachat, Puea Chart dan People Power.

Hanya perwakilan dari partai New Economics tidak hadir meski mengkonfirmasi ikut koalisi oposisi.

Dalam deklarasi itu hanya enam pemimpin partai yang menandatangani perjanjian pembentukan koalisi. Namun, Khunying Sudarat mengatakan, mereka masih aktif mencari sekutu koalisi dari partai lain.
Pemimpin partai Future Forward, Thanatorn Juangroongruangkit, juga sepakat dengan Khunying Sudarat untuk mencegah junta militer kembali berkuasa.

Menurutnya, upaya membentuk pemerintahan minoritas di parlemen akan berakhir dengan kebuntuan dan kekacauan. Dia juga meminta agar KPU transparan terkait pengumuman hasil pemilu.


Sementara pemimpin partai Prachachat Wan Muhamad Nor Matha mengatakan, tidak ada alasan bagi KPU Thailand menunda pengumuman hasil pemilu, selain untuk menguntungkan partai tertentu.
Sejauh ini, KPU masih menunda pengumuman hasil pemilu Thailand, namun berdasarkan hitung cepat tak resmi, partai Pheu Thai memimpin dengan 137 kursi disusul partai PPRP yang mendukung Prayuth Chan-o-cha dengan 97 kursi.

Credit  tempo.co

Pemantau: Kampanye pemilihan Thailand "sangat condong" ke Junta

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha memasukan kertas suara pada pemilihan umum Bangkok, Thailand, Minggu (24/3/2019). (REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA)

antara

Bangkok (CB) - Kampanye pemilihan umum yang berlangsung pada akhir pekan di Thailand "sangat condong" untuk menguntungkan satu partai yang dekat dengan junta militer, kata seorang pemantau pemilihan dari Asia pada Selasa, mengeritik proses penghitungan surat suara yang menimbulkan kecurigaan.

Kebingungan atas hasil-hasil pemilu dua hari setelah pemungutan suara pada Ahad telah menghapus harapan-harapan bahwa pemilihan pertama sejak kudeta militer tahun 2014 akan mengakhiri pergolakan politik hampir selama 15 tahun di kekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu.

Hasil-hasil resmi belum diumumkan, tapi "fron demokrasi" yang beroposisi mengatakan pihaknya telah menarik cukup mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan, sementara partai pro-tentara juga menyatakan kemenangan dan mengatakan tidak akan menerima seseorang selain pemimpin junta Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri.

Asian Network for Free Elections (ANFREL) yang berkantor di Bangkok belum mengumumkan penilaiannya apakah terjadi kecurangan dalam pemilihan. Dua pihak tersebut mengaku meraih kemenangan dalam pemungutan suara.

Namun ketika ditanya apakah pemilu itu berlangsung jujur dan adil, seorang pejabat ANFREL menolak mengomentari langsung, hanya mengatakan, "Lingkungan sangat condong menguntungkan junta militer."

"Begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan bersama," kata Rohana Nishanta Hettiarachchie, ketua misinya. "Tak adil untuk ambil simpulan seluruh proses berjalan jujur dan adil atau tidak."

Komisi Pemilihan Thailand belum segera bersedia memberi komentar. Komisi itu sebelumnya menolak menanggapi tuduhan-tuduhan mengenai kecurangan.

Credit  antaranews.com

Mahkamah Agung Myanmar Terima Banding Wartawan Reuters

Wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena melaporkan tindakan keras brutal Myamar terhadap Muslim Rohingya. Foto/Istimewa

NAYPYITAW - Mahkahmah Agung Myanmar memutuskan untuk menerima banding yang diajukan oleh pengacara dua wartawan Reuters yang dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena melaporkan tindakan keras brutal Myamar terhadap Muslim Rohingya.

Wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, tetap berada di Penjara Insein sementara pengacara mereka menghadiri sidang pertama pengadilan tentang permohonan mereka di Ibu Kota Myanmar, Naypyitaw. Istri keduanya juga datang ke persidangan, membawa anak-anak mereka.

Vonis kepada para wartawan karena melanggar Undang-undang Rahasia Resmi negara itu telah dikecam oleh kelompok-kelompok hak asasi pemerintah Barat dan asosiasi pers global. Mereka juga telah menyoroti masalah kebebasan berekspresi di Myanmar, bahkan setelah transisi dari pemerintahan militer ke pemerintah terpilih di bawah peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

Pendukung Wa Lone dan Kyaw Soe Oo berpendapat keduanya dijebak karena ketidaksenangan pemerintah Myanmar atas laporan mereka tentang tindakan keras oleh pasukan keamanan terhadap anggota minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.

Lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh setelah tindakan keras itu, yang dimulai pada Agustus 2017. Para kritikus menggambarkan kampanye itu sebagai pembersihan etnis, atau bahkan genosida, di pihak pasukan keamanan Myanmar.

Banding Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan pengadilan yang lebih rendah melibatkan kesalahan dalam prosedur peradilan. Banding pada bulan Januari ke pengadilan yang lebih rendah ditolak dengan alasan bahwa pengacara wartawan gagal menyerahkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa Wa Lone (32) dan Kyaw Soe Oo (28) tidak bersalah.

Pengacara Khin Maung Zaw mengatakan bahwa dalam penyerahan 1,5 jam ke pengadilan, ia mengutip 13 alasan di mana ia yakin prosedur peradilan telah dilanggar.

Menurut Khin Maung Zaw, dengan keputusan ini, pihak pengacara akan kembali bertemu dengan hakim untuk dapat mempertahankan banding jika ia memutuskan bahwa prosedur hukum telah dilanggar. Dalam hal itu, semua putusan dari pengadilan rendah akan dihapuskan, yang dapat menyebabkan kedua wartawan dibebaskan atau hukumannya dikurangi, atau menghadapi putusan baru pengadilan.

Jika banding ditolak, maka putusan pengadilan yang lebih rendah akan tetap berlaku. Tampaknya hukum masih dapat memungkinkan beberapa peluang lebih lanjut untuk meninjau kembali kasus tersebut, serta kesempatan untuk meminta pengampunan. 

Belum diputuskan tanggal untuk sidang banding lanjutan.

"Hari ini, kami berharap bersama untuk yang terbaik dan percaya bahwa keluarga kami bisa bersatu sesegera mungkin," kata Chit Su Win, istri Kyaw Soe Oo, seperti dikutip dari ABC News.go.com, Rabu (27/3/2019).

Pan Ei Mon, istri Wa Lone, mengatakan dia yakin hakim akan memutuskan berdasarkan alasan atas dasar argumen yang diajukan oleh pengacara.

"Aku tidak begitu mengerti tentang peradilan," katanya.

"Tapi aku hanya ingin bersatu dengan suamiku dan aku ingin mereka berdua pulang secepat mungkin," tukasnya.





Credit  sindonews.com

Brunei Bersiap Terapkan Hukum Rajam sampai Mati bagi LGBT

Anggota komunitas LGBT mengibarkan bendera khas komunitas tersebut. Foto/REUTERS

BANDAR SERI BEGAWAN - Pemerintah Brunei Darussalam akan memberlakukan hukum rajam sampai mati bagi orang-orang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) mulai minggu depan. Hukum rajam adalah eksekusi dengan cara melempari orang yang dinyatakan bersalah dengan batu.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) mendesak negara itu untuk membatalkan penerapan hukuman tersebut.

Brunei sejatinya ingin menerapkan eksekusi rajam dalam hukum pidana Syariat Islam-nya pada tahun 2014. Namun, penerapannya ditunda setelah menuai protes internasional, termasuk ancaman boikot terhadap Hotel Beverley Hills yang disebut-sebut dimiliki kerajaan itu.

Homoseksualitas dianggap ilegal di negara itu. Hukum yang berlaku bagi individu LGBT pada saat ini adalah penjara 10 tahun.

Matthew Woolfe, pendiri kelompok HAM The Brunei Project mengatakan pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam akan memberlakukan eksekusi cambuk dan rajam sampai mati bagi Muslim yang dinyatakan bersalah karena hubungan sesama jenis, perzinaan, sodomi dan pemerkosaan mulai 3 April 2019.

"Kami mencoba untuk menekan pemerintah Brunei, tetapi menyadari ada jangka waktu yang sangat singkat sampai undang-undang itu berlaku," kata juru bicara kelompok HAM yang berbasis di Australia tersebut, dikutip ABC.net.au, Selasa (26/3/2019).

Kelompok itu menyerukan pemerintah Australia untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Brunei. "Kami terkejut bahwa pemerintah sekarang telah memberikan tanggal dan bergegas melalui implementasi," kata Woolfe.

Woolfe mengatakan belum ada pengumuman publik besar-besaran tentang implementasi perubahan hukum pidana selain dari pernyataan yang di-posting di situs Jaksa Agung Brunei akhir Desember 2018, yang baru terungkap pekan ini.

Kelompok HAM yang berbasis di Manila, ASEAN SOGIE Caucus mengonfirmasi dokumen pemerintah Brunei yang menunjukkan hukum pidana dalam Syariat Islam akan diimplementasikan pada 3 April. 

Departemen Perdana Menteri Brunei tidak menanggapi permintaan komentar wartawan yang dikirim melalui email.

Brunei adalah bekas protektorat Inggris yang terletak di antara dua negara bagian Malaysia di pulau Kalimantan. Populasinya 400.000 jiwa, di mana 67 persen di antaranya adalah Muslim dan karenanya tunduk pada Syariat Islam yang diperintah oleh seorang sultan.

Dede Oetomo, salah satu aktivis LGBT paling terkemuka di Indonesia, mengatakan apa yang akan diterapkan di Brunei itu akan menjadi pelanggaran berat HAM internasional jika perubahan hukum berlanjut.

"Mengerikan. Brunei meniru negara-negara Arab yang paling konservatif," katanya.

Homoseksualitas dihukum mati di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Yaman, Arab Saudi dan Mauritania. Eksekusinya termasuk dengan dirajam.





Credit  sindonews.com

Mantan PM Abhisit mundur setelah partainya kalah dalam pemilihan

Mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva

Bangkok (CB) - Mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Demokrat setelah perolehan suara partainya yang tak memuaskan dalam pemilihan umum pada Ahad (24/3).

Partai politik tertua di Thailand itu berada di posisi keempat dalam pemungutan suara, meraih tiga juta suara, menurut hasil sementara yang disiarkan Komisi Pemilihan Umum --yang sudah menghitung 91 persen kertas suara.

"Saya harus bertanggung jawab atas hal ini. Saya mengundurkan diri dari kepemimpinan saya di Partai Demokrat," kata Abhisit, yang menjadi perdana menteri pada 2008-2011.

Credit  antaranews.com

Partai pro-tentara unggul sementara dalam pemilihan Thailand

Rakyat berbaris untuk memberi suara di tempat pemungutan suara di Bangkok, Thailand. (17 Maret 2019/ REUTERS/Soe Zeya Tun)

Bangkok (CB) - Hasil sementara dari pemilihan umum di Thailand yang diselenggarakan pada Ahad menunjukkan partai pro-militer unggul sedikit daripada partai populis yang memimpin "fron demokrasi", hasil tak terduga dari pemungutan suara yang telah lama diundur setelah kudeta tentara tahun 2014.

Dengan 89 persen kertas suara sudah dihitung, Komisi Pemilihan melaporkan Palang Pracharat, partai yang pro-militer, unggul dengan meraih 7,0 juta suara. Partai tersebut mendukung pemimpin junta Prayuth Chan-ocha agar tetap berkuasa.

Partai oposisi utama Phue Thai Party, yang telah menang dalam tiap pemilihan sejak tahun 2001, berada di posisi kedua dengan meraih 6,6 juta suara.

Hasil sementara itu tidak menyebutkan berapa banyak perolehan suara oleh partai-partai peserta pemiliu di parlemen majelis rendah.

Thailand sudah diperintah oleh junta militer selama hampir lima tahun sejak Prayuth, yang saat itu masih menjadi kepala staf angkatan darat, menggulingkan pemerintahan terpilih terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang juga digulingkan oleh tentara tahun 2006.

Thaksin kini berada di pengasingan.

Sekitar 80 persen dari 51,2 juta pemilih yang terdaftar memberikan suara mereka, kata Komisi Pemilihan sekitar sejam sebelum pemungutan suara ditutup pukul 17.00 waktu setempat.

Setelah tempat pemungutan suara ditutup, Reuters salah melaporkan Thai PBS TV --yang mengumumkan jumlah dari perolehan suara dari hasil jajak pendapat tetapi jumlah kursi bagi partai-partai yang ikut pemilihan itu yang disiarkannya berasal dari jajak pendapat terakhir sebelum pemilihan.

Angka-angka yang disiarkan Thai PBS TV berasal dari pusat riset Super Poll.

"Kami meminta maaf atas miskomunikasi staf kami kepada Reuters yang mengadakan exit poll," kata Paweenrat Sukpongpimon, pakar statistik di Super Poll.

Pemilihan tersebut akan menentukan susunan di Dewan Perwakilan yang berkursi 500. Majelisi rendah itu dan majelis tinggi, Senat, yang semuanya akan dtunjuk oleh junta yang berkuasa - akan memilih perdana menteri yang akan datang.

Credit  antaranews.com

Oposisi Thailand tidak mampu bentuk pemerintahan mayoritas

Calon perdana menteri partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan memasukkan kertas suara saat pemilhan umum di tempat pemungutan suara di Bangkok, Thailand, Minggu (24/3/2019). (REUTERS/SOE ZEYA TUN)

Bangkok (CB) - Suatu hitung cepat dalam pemilihan umum pertama di Thailand sejak kudeta 2014 menunjukkan partai Pheu Thai dari mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang mengasingkan diri meraih kursi terbanyak yaitu 163, sedangkan partai militer menduduki posisi kedua dengan 96 kursi.

Jika hasil tersebut benar, Pheu Thai tidak memiliki cukup suara untuk membentuk pemerintahan mayoritas dalam harapannya untuk menciptakan "front demokrasi" dengan partai-partai lain.

Partai pro-tentara Palang Pracharat yang ingin mempertahankan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri juga memerlukan mitra koalisi, tetapi mungkin memiliki peluang yang lebih baik berkat aturan pemilihan yang ditulis oleh junta.

Hitung cepat itu diselenggarakan oleh lembaga riset Thailand Super Poll dan disiarkan segera oleh televisi setempat PBS setelah pemilihan pukul lima sore, Minggu.

Credit  antaranews.com

Pemilu Pertama Thailand usai Kudeta 2014

Warga Thailand memilih antara pemimpin dari junta militer atau partai pro-demokratis, Minggu (24/3). (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Masyarakat Thailand berbondong-bondong menuju tempat pemilihan umum pada Minggu (24/3).

Ini merupakan Pemilu pertama mereka setelah kudeta 2014. Ada lebih dari 50 juta warga Thailand yang akan memilih antara pemimpin junta dan pemimpin dari garda demokratis.

Pemerintah menyediakan 93 ribu tempat pemilihan di 77 provinsi di Thailand. Bilik suara itu terbuka sampai pukul lima sore nanti. Kata komisi pemilihan setempat, hasil tidak resmi pemimpin terpilih dapat diketahui tiga jam setelah pemilihan.

Thailand selama ini berada di bawah kepemimpinan militer, sejak Prayuth Chan-ocha yang kemudian menjadi kepala militer, menggulingkan pemerintahan terpilih yang barkaitan dengan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Thaksin sendiri digulingkan oleh militer pada 2006.

Menurut analis, sistem pemilihan yang sekarang menguntungkan partai-partai pro-militer karena didesain mencegah partai yang berkaitan dengan Thaksin kembali ke tampuk kekuasaan.

Mengutip Reuters, partai pro-Thaksin menang setiap pemilihan umum sejak 2001.

Prayuth sebagai pemimpin junta menjanjikan keamanan dan kestabilan bagi Thailand. Dalam kampanyenya ia menyerukan, "Sebelumnya, kita selalu diselimuti krisis. Kita tidak boleh membiarkan krisis-krisis itu terjadi lagi, paham?"

Kelompok anti-Thaksin dan pro-Thaksin berulang kali bentrok di jalanan. Anti-Thaksin identik dengan kaus kuning, sementara pro-Thaksin berkaus merah. Kelompok kaus kuning menuding partai Thaksin korupsi. Sementara massa pro-Thaksin menduduki distrik bisnis di Bangkok selama berbulan-bulan pada 2010 setelah pengadilan membubarkan pemerintah.

Selain melumpuhkan perdagangan, peristiwa itu juga menewaskan sedikitnya 90 orang.

Credit  cnnindonesia.com

Banyak Perusahaan yang Incar Malaysia Airlines

Banyak Perusahaan yang Incar Malaysia Airlines. (Reuters).

KUALA LUMPUR - Malaysia mendapat tawaran dari beberapa perusahaan lokal dan asing untuk membeli maskapai nasional Malaysia Airlines Bhd (MAB).

Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad mengungkapkan itu kemarin. Menurut dia, Malaysia masih mempelajari berbagai opsi untuk mendanai maskapai bermasalah itu.

“Ada beberapa pihak yang tertarik membeli (maskapai), jadi kami tidak menolak (kemungkinan penjualan),” papar Mahathir tanpa menyebut nama perusahaan yang berminat membeli maskapai itu.

Mahathir menjelaskan, pemerintah akan mempertimbangkan apakah mereka akan mengubah manajemen maskapai, merampingkannya atau memperluasnya. “Meski kami menggunakan manajemen asing, MAS masih mengalami kerugian. Karena itu, salah satu opsinya adalah menjual,” kata dia menyebut singkatan lama Malaysia Airlines yakni MAS.

Maskapai itu memiliki dua CEO asing yang mundur sebelum kontrak mereka berakhir sejak perusahaan itu dijadikan perusahaan privat oleh dana kekayaan Khazanah Nasional pada 2014. “Saya cinta MAS. Saya ingin MAS menjadi maskapai nasional, tapi tampaknya kami tak dapat melakukannya,” tutur Mahathir, dilansir Reuters.

Pekan lalu, Mahathir menjelaskan pemerintah mempertimbangkan apakah akan menutup, menjual atau mendanai lagi maskapai itu. Menurut dia, keputusan tentang itu akan segera dibuat. “Keputusan akan dibuat segera,” kata Mahathir saat ditanya tentang saran para pakar apakah maskapai itu akan ditutup atau dijual.

“Ini masalah sangat serius untuk menutup maskapai,” ujar Mahathir dalam konferensi pers di parlemen, kemarin.

Dia menambahkan, “Kami akan mempelajari dan menyelidiki apakah kita harus menutup atau kami jual seluruhnya atau kami harus mendanai ulang. Semua itu terbuka untuk diputuskan pemerintah.”

Malaysia Airlines berupaya mengubah operasionalnya dan kembali mencatatkan keuntungan pada 2019 saat maskapai itu memulihkan diri dari dua bencana besar pada 2014, saat penerbangan MH370 hilang dan penerbangan MH17 ditembak jatuh di atas Ukraina timur. 

Khazanah Nasional menyatakan awal bulan ini bahwa pemerintah perlu memutuskan untuk investasi ke maskapai tersebut dan tingkat dukungan untuk perusahaan itu.

Sebelumnya dilaporkan, Malaysia akan mempertimbangkan pencarian kembali pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang jika ada perusahaan yang tertarik melakukannya dengan membawa petunjuk baru yang kuat.

Penerbangan MH370 yang membawa 239 orang di kabin menjadi misteri penerbangan terbesar di dunia saat hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014. Malaysia, China, dan Australia telah menghentikan dua tahun pencarian bawah laut yang menghabiskan dana USD141,6 juta di selatan Samudera Hindia pada Januari 2017 setelah tak menemukan jejak pesawat itu.

Pencarian tiga bulan yang dipimpin perusahaan eksplorasi Amerika Serikat (AS), Ocean Infinity, berakhir serupa pada Mei tahun lalu.

“Malaysia bersiap memberi imbalan perusahaan yang mencari MH370 dengan kesepakatan tanpa hasil, tanpa bayaran, artinya pembayaran hanya akan dilakukan jika mereka menemukan pesawat itu,” papar Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke.

Pemerintah Malaysia menawari Ocean Infinity imbalan hingga USD70 juta dengan kesepakatan semacam itu pada pencarian 2018. “Jika ada petunjuk kredibel apapun atau proposal khusus, kami bersiap membahas dengan mereka proposal baru itu,” ujar Loke dalam acara di Kuala Lumpur untuk memperingati tahun kelima hilangnya MH370.

Ocean Infinity mengungkapkan minat dalam pencarian lain dengan menyebut teknologi baru yang berkembang tahun lalu. Namun perusahaan itu belum mengajukan proposal baru pada Malaysia.

“Jika mereka dapat meyakinkan kami bahwa teknologi baru dapat lebih efisien dalam pencarian, maka kami lebih ingin memulai lagi,” tutur dia.

Juru bicara Ocean Infinity tidak segera merespon permintaan komentar terkait laporan tersebut.

Lebih dari 30 serpihan yang diyakini bagian dari pesawat MH370 tersapu di sepanjang garis pantai Samudera Hindia, namun hanya tiga yang dikonfirmasi dari pesawat itu. Dua serpihan itu ditampilkan ke publik dalam acara mengenang tragedi tersebut.


Credit  sindonews.com

Pandangan bersama ASEAN tentang Indo-Pasifik diapresiasi

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menlu Retno Marsudi (keempat kanan) dan Menko Perekonomian Darmin Nasution (keempat kiri) serta sejumlah delegasi peserta berfoto bersama dalam pembukaan Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Indo-Pasifik di Jakarta, Rabu (20/3/2019). Kegiatan yang diikuti 18 negara anggota Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS) tersebut bertujuan meningkatkan kerja sama dan "trust building" di kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Jakarta (CB) - Inisiatif ASEAN untuk menyusun pandangan bersama tentang Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on Indo-Pacific) diapresiasi oleh perwakilan 18 negara yang hadir dalam Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Indo-Pasifik di Jakarta, Rabu.

Perwakilan yang hadir mencakup 10 negara anggota ASEAN serta delapan anggota mitra wicara yaitu Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia, Korea Selatan, dan AS.

"Jadi sekali lagi sentralitas ASEAN sangat dihargai dan diakui oleh negara-negara peserta dialog,” ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan penutup Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Indo-Pasifik.

Outlook ASEAN tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik mengingat ASEAN berada di tengah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan selama ini organisasi regional tersebut telah berkontribusi besar terhadap upaya untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan kawasan.

Secara prinsip, menurut Menlu Retno, seluruh negara yang berpartisipasi dalam sesi pembahasan umum (general debate) menyepakati tiga prioritas bersama kerja sama Indo-Pasifik yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), maritim, serta infrastruktur dan konektivitas.

Dalam ASEAN sendiri konsep outlook sudah hampir selesai. Thailand yang memegang keketuaan ASEAN tahun ini sangat membantu mempercepat proses penyelesaian penyusunan konsep yang sudah dimulai sejak 2018, dengan usulan Indonesia.

"Ke depan tentunya konsep ASEAN akan dimatangkan. Sementara dengan negara-negara mitra lainnya yang dalam pertemuan tadi mengakui dan mendukung sentralitas ASEAN, maka tidak akan mengejutkan kalau konsep ini dikembangkan lebih jauh lagi di dalam mekanisme yang saat ini sudah ada di ASEAN,” ujar Retno.

Pemerintah Indonesia memandang bahwa ASEAN harus proaktif dalam menyikapi perkembangan dan perubahan strategis di kawasan serta harus selalu menjadi penggerak perubahan di kawasan, termasuk kawasan Indo-Pasifik.

Presiden RI Joko Widodo dalam konteks Pertemuan Tinggi Asia Timur pada November 2018 di Singapura memaparkan usulan konsep kerja sama Indo-Pasifik Indonesia yang didasarkan pada prinsip keterbukaan, transparan dan inklusif dengan mempromosikan dialog dan kerja sama serta persahabatan, dan menjunjung hukum internasional dalam menyelesaikan isu regional yang berkembang.

Melalui usulan konsep yang kini masih digodok oleh negara anggota ASEAN tersebut, Indonesia ingin mengajak semua negara ASEAN dan mitranya untuk bersama-sama memastikan agar Samudra Hindia dan Samudera Pasifik tidak dijadikan kawasan untuk ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah dan supremasi maritim.

Credit antaranews.com

Myanmar Vonis Pemimpin Rakhine 20 Tahun Penjara

Ilustrasi. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Pengadilan Myanmar menjatuhkan vonis hukuman penjara 20 tahun terhadap pemimpin etnis di Rakhine, Aye Maung, dan penulis lokal, Wai Hin Aung, atas tuduhan makar.

"Aye Maung dan penulis Wai Hin Aung dijatuhi masing-masing hukuman 20 tahun atas tuduhan makar tingkat tinggi dan dua tahun masing-masing atas penghinaan negara," ujar pengacara Win, Aye Nu Sein, kepada AFP, Selasa (19/3).

Usai sidang, aparat langsung menenangkan ratusan pendukung Aye yang sudah menunggu di depan Pengadilan Sittwe di Rakhine.

Pendukung Aye di Rakhine memang tergolong banyak, mengingat ia adalah mantan ketua Partai Nasional Arakan yang kerap menyuarakan ketidakadilan atas etnis minoritas Rohingya.


Aye dan Wai diadili karena dituduh melontarkan pidato yang menyulut gesekan pada Januari 2018 lalu, sehari sebelum bentrokan kembali pecah di Rakhine.

Menurut laporan sejumlah media lokal, saat itu Aye mengkritik pemerintah pusat karena memperlakukan etnis minoritas di Rakhine layaknya "budak" dan menyerukan perlawanan bersenjata.

Keesokan harinya, para pengunjuk rasa di Rakhine bergerak hingga sempat menduduki salah satu gedung pemerintahan. Kepolisian kemudian melepaskan tembakan, menewaskan tujuh orang.

Selama ini, Rakhine menjadi salah satu titik panas di Myanmar, di mana etnis minoritas Muslim, terutama Rohingya, dilaporkan didera persekusi bahkan pembantaian.

Dalam operasi militer terakhir yang pecah sejak pertengahan 2017 lalu, ribuan orang dilaporkan tewas, sementara 740 ribu Rohingya membanjiri Bangladesh.

Credit  cnnindonesia.com

Malaysia tangkap 13 pelaku terorisme

Peta Sabah. (qsl.net)

Kuala Lumpur (CB) - Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) menangkap 12 warga Filipina dan seorang warga setempat dalam penyerbuan di Semporna dan Tambunan, Sabah, pada 11 dan 12 Maret 2019, setelah diduga terlibat dengan kelompok terorisme.

Kepala PDRM Irjen Pol Tan Sri Mohamad Fuzi Harun di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan operasi dilakukan oleh Bagian Counter Terrorism Cabang Bukit Aman bekerjasama dengan Kantor Polisi Sabah dan Unit 69 Komando Polisi Diraja Malaysia (PDRM).


Penangkapan pertama dilakukan pada 11 Maret di Semporna yang melibatkan lima lelaki warga Filipina dan seorang lelaki setempat berusia 40 hingga 60 tahun.


Empat dari pelaku diduga terlibat dalam pertempuran bersama kelompok teroris Maute di Bandar Marawi, Filipina, pada 2017.


Fuzi mengatakan mereka turut memberi perlindungan kepada elemen kelompok teroris Maute serta beberapa warga Timur Tengah yang bersembunyi di Sabah.


Dua lagi pelaku yang ditahan diduga anggota kelompok Royal Sulu Force (RSF) yang terlibat dalam insiden serangan di Lahad Datu dan Semporna pada 2013.


"Mereka turut terlibat dalam merekrut anggota baru RSF dengan menjual kartu keanggotaan kelompok tersebut dari kalangan warga Filipina yang menetap di Sabah. Kedua pelaku terlibat melarikan diri ke selatan Filipina setelah kekalahan RSF," katanya.


Ia menambahkan, kedua pelaku menyusup masuk ke Semporna untuk mengaktifkan lagi kelompok RSF di Sabah pada 2018.


Mohamad Fuzi mengatakan lima laki-laki dan seorang wanita warga Filipina berusia antara 23 hingga 63 tahun ditahan dalam penangkapan kedua pada 11 Maret di Tambunan, Sabah.


Pelaku menyusup masuk ke Sabah pada Desember tahun lalu bersama anggota kelompok lain untuk menghindari operasi tentara Filipina.


“Sementara itu, lima lagi pelaku ditahan karena terlibat dalam memberi perlindungan kepada elemen kelompok teroris ASG dan kelompok Maute yang masih bebas,” katanya.


Penangkapan ketiga, ujar dia, dilakukan pada 12 Maret di Tambunan, Sabah, yang melibatkan seorang laki-laki warga Filipina berusia 39 tahun yang bekerja sebagai buruh bangunan.


Pelaku ditahan karena memberikan perlindungan kepada kelompok teroris ASG dan kelompok teroris Maute yang masih bebas.


"Dengan penangkapan ini Bagian Counter Terrorism yakin dapat memburu anggota kelompok ASG dan kelompok teroris Maute yang bersembunyi di Malaysia, terutamanya di Sabah," katanya.

Credit  antaranews.com

Kejaksaan Malaysia Segera Panggil Dua Unit Goldman Sachs

Kejaksaan Malaysia Segera Panggil Dua Unit Goldman Sachs

KUALA LUMPUR - Kejaksaan Malaysia akan memanggil unit bank investasi Amerika Serikat (AS), Goldman Sachs di London dan Hong Kong agar merespon dakwaan kriminal yang diajukan pada mereka tahun lalu. Segra setelah terpilih pada Mei 2018, pemerintahan baru Malaysia mendakwa tiga unit Goldman Sachs karena dituduh membuat pernyataan tidak benar dan menghilangkan fakta kunci terkait penerbitan obligasi bernilai USD6,5 miliar untuk dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Kemarin, hanya unit Goldman Sachs Singapura yang hadir dalam pemeriksaan pra-peradilan di pengadilan Kuala Lumpur sebagai responden. “Pemanggilan baru akan diberikan pada kantor Inggris dan Hong Kong Goldman Sachs menjelang pemeriksaan pengadilan selanjutnya pada 24 Juni,” ungkap kejaksaan Aaron Paul Chelliah, dilansir Reuters.

Skandal 1MDB memainkan peran penting dalam kekalahan Najib Razak setelah hampir satu dekade berkuasa. Pemerintahan baru yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad segera membuka kembali berbagai investigasi korupsi. Najib yang menyangkal semua tuduhan terhadapnya telah mendapat banyak dakwaan kriminal yang sebagian besar terkait 1MDB. Dia juga dilarang meninggalkan negara itu.

Departemen Kehakiman AS memperkirakan total USD4,5 milair dikorupsi oleh para pejabat tinggi 1MDB dan mitranya antara 2009 dan 2014, termasuk beberapa dana yang dibantu pengumpulannya oleh Goldman Sachs. Otoritas Malaysia saat ini berupaya memulangkan USD7,5 milair dana dari Goldman Sachs, termausk USD600 juta fee yang dibayangkan pada bank itu untuk penerbitan obligasi.

Goldman Sachs menyangkal tuduhan bersalah dan menyatakan beberapa mantan pejabat pemerintahan Malaysia dan 1MDB berbohong tentang bagaimana hasil penjualan obligasi itu akan digunakan. Pengadilan terpisah di Kuala Lumpur juga digelar pada 15 April untuk para jaksa mengajukan dokumen pada tim pengacara mantan bankir Goldman Sachs, Roger Ng.

Ng merupakan warga Malaysia yang didakwa pada 19 Desember 2018 memberikan pernyataan tidak benar dalam penawaran prospektus untuk penjualan obligasi 1MDB. Jaksa Zaki Arsyad menjelaskan di pengadilan bahwa dia perlu lebih banyak waktu untuk memperoleh sejumlah dokumen karena sebagian besar dari luar negeri. Ng awalnya akan diekstradisi ke AS untuk menghadapi dakwaan pencucian uang yang diajukan padanya oleh Departemen Kehakiman AS.

Malaysia menyatakan pihaknya mungkin menunda ekstradisi ke AS hingga Ng dapat menghadapi pengadilan di dalam negeri terlebih dulu. Mantan pejabat Goldman Sachs lainnya, Tim Leissner dan pakar keuangan Malaysia Low Taek Jho juga didakwa di AS atas tuduhan mencuri miliaran dolar dari 1MDB. Leissner telah mengaku bersalah.

Low yang keberadaannya masih tidak diketahui telah menyangkal melakukan kesalahan dan menolak kembali ke Malaysia. Menurut Low, kasus yang diajukan padanya memiliki motif politik. Low yang masuk daftar pencarian orang (DPO) di beberapa negara diyakini bersembunyi di China atau Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Namun, laporan itu belum dapat diverifikasi.

Atas kasus ini dan sesuai permintaan Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) yang sedang menyelidiki 1MDB, Kementerian Imigrasi Malaysia juga mencabut paspor Low. Low dikenal sebagai pebisnis yang sering berfoya-foya dan membeli barang mewah dengan harga selangit di New York. 

Departemen Kehakiman AS menuduh Low terlibat pencurian senilai USD4,5 miliar dari 1MDB. Di Singapura, dia juga didakwa pencucian uang dan penerimaan properti hasil curian. Otoritas terkait AS menyita hampir USD2 miliar aset yang diduga dibeli dengan uang haram tersebut.

Barangnya meliputi ratusan juta karya seni maestro, perhiasan mahal, properti mewah, termasuk beberapa rumah di London yang ditaksir mencapai ratusan juta poundsterling, dan kapal pesiar besar USD250 juta. ”Ini mengecewakan karena semuanya bermuatan politik dan tidak memiliki dasar,” kata pengacara Low.

Saat ini mantan PM Malaysia Najib Razak yang juga rekan Low dan istrinya, Rosmah Mansor, didakwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka terancam dipenjara puluhan tahun. Saat berada di AS, Low dilaporkan sering menggelar pesta megah dan mewah di atas standar warga Las Vegas. Para tamu dibawa dengan deretan mobil limusin menuju satu tenda besar yang khusus didirikan untuk menampung satu wahana kincir raksasa, komidi putar, penampilan sirkus, hingga klub malam.



Credit  sindonews.com

Filipina Keluar dari Mahkamah Internasional

Ilustrasi perang narkoba di Filipina. (REUTERS/Czar Dancel)

Jakarta, CBa -- Filipina resmi hengkang dari keanggotaan Mahkamah Internasional (ICC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 17 Maret 2019. Penyebabnya adalah Presiden Rodrigo Duterte keberatan karena perang pemberantasan narkoba yang gencar dia lakukan diusut oleh lembaga itu, karena diduga melanggar hak asasi manusia.

"Sekretaris Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh negara bahwa keputusan Filipina menarik diri mulai efektif pada 17 Maret," kata Juru Bicara ICC PBB, Eri Kaneko, seperti dilansir AFP, Minggu (17/3).

Duterte mempertahankan kebijakan perang narkoba berdarah yang diduga saat ini menelan ribuan korban meninggal dengan alasan melindungi negaranya. Meski dikritik, Duterte menyatakan tidak peduli karena selama ini negara lain tidak pernah peduli dengan Filipina.

Pada Februari 2018, jaksa penuntut pada ICC, Fatou Bensouda, memulai pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait perang narkoba ala Duterte.


Filipina memilih mundur dari ICC setelah pada 2018 lalu lembaga itu mulai mengusut dugaan pelanggaran dalam perang narkoba ala Duterte. Namun, mereka menyatakan selama ini tidak pernah secara sah menjadi anggota ICC, dengan alasan tak pernah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

"Posisi kami dalam masalah ini jelas, tidak mendua, dan tetap. Filipina tidak pernah menjadi negara yang mendukung Statuta Roma yang menjadi dasar ICC," kata Juru Bicara Kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, dalam pernyataan.

"Selama yang kami ketahui, mahkamah ini tidak ada," ujar Panelo.

Meski begitu, aturan ICC menyatakan seluruh hal yang tengah diusut sebelum sebuah negara mundur dari keanggotaan mereka tetap akan ditelusuri.

Menurut temuan awal ICC, kepolisian Filipina menyatakan mereka menembak mati 5,176 pengguna atau pengedar narkoba yang menolak ditangkap. Namun, menurut kalangan pegiat HAM jumlah korban perang narkoba sebenarnya tiga kali lipat lebih banyak.

Akan tetapi, reputasi ICC belakangan juga banyak dipertanyakan. Apalagi mereka belum lama ini membebaskan tokoh-tokoh yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan di negaranya. Yakni mantan Presiden Pantai Gading, Laurent Gbagbo, pada Januari 2018. Lantas pada Juni tahun yang sama, ICC membebaskan mantan Wakil Presiden Republik Demokratik Kongo, Jean-Pierre Bemba.

Credit  cnnindonesia.com

Ribuan Orang Keracunan Gas, Mahathir Enggan Sebut Bencana

Pencemaran Sungai (ilustrasi)

Foto: Koran Nusantara

Pencemaran zat kimia di sungai wilayah Pasir Gudang membuat ribuan orang keracunan.

CB, JOHOR BARU -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan, bahwa insiden Pasir Gudang tidak perlu dinyatakan sebagai daerah bencana. Mahathir segera memerintahkan berbagai pihak untuk evakuasi.

Menurut Mahathir, situasinya belum mencapai tingkat yang memerlukan tindakan seperti halnya sebagai daerah bencana. "Rakyat harus memiliki kepercayaan pada pemerintah bahwa kami menangani masalah ini sebaik kemampuan kami," ujar Mahatir seperti dilansir The Star, Jumat (15/3).

Mahathir mengatakan, pencemaran gas yang menyebabkan dampak buruk bagi warga, merupakan insiden pertama kali di negara yang dipimpinnya. Mahathir juga sempat berkunjung ke daerah yang terimbas gas beracun dan mengunjungi korban di rumah sakit.

Lebih dari 100 sekolah di Malaysia ditutup akibat pembuangan limbah ke sungai yang menyebabkan ratusan orang, mayoritas anak-anak, jatuh sakit. Mereka mengalami gejala seperti keracunan.

Pekan lalu sebuah truk diyakini telah membuang limbah ke sungai di Negara Bagian Johor. Limbah itu mengirimkan asap berbahaya ke seluruh daerah tersebut.

Mereka yang menghirup asap itu menunjukkan gejala keracunan seperti mual dan muntah. Lebih dari 500 orang, kebanyakan dari mereka adalah murid sekolah, telah menjadi korban. Sebanyak 160 orang di antaranya menjalani perawatan di rumah sakit.

Belum diketahui jenis gas beracun apa yang telah dilepaskan dari limbah tersebut. Awal pekan ini, otoritas Malaysia telah menangkap tiga tersangka pembuangan limbah. Pasir Gudang merupakan sebuah kawasan industri di negara tersebut.

Credit  republika.co.id

2.775 Orang Terdampak Gas Beracun di Malaysia

Beberapa bayi memperoleh penanganan medis setelah terpapar gas beracun / Ilustrasi

Foto: Mohammed Badra/EPA-EFE

Mereka terdampak gas beracun yang berasal dari Sungai Kim Kim.

CB, KUALA LUMPUR -- Sebanyak 2.775 orang terdampak gas limbah beracun di Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Mereka terdampak gas beracun yang berasal dari Sungai Kim Kim.

Ketua Komite Kesehatan, Lingkungan, dan Pertanian Johor, Sahruddin Jamal mengatakan, para korban yang terdampak tersebut menjalani perawatan medis di tempat terpisah. Sebanyak 1.906 orang menjalani perawatan medis di Pasir Gudang, dan 869 orang lainnya dirawat di rumah sakit serta klinik di Johor Baru.

Dilaporkan The Star, Jumat (15/3), Jamal mengatakan dari 1.906 kasus di Pasir Gudang, sebanyak 1.483 korban ditempatkan di pangkalan medis Dewan Taman Pasir Putih. Sementara 224 orang dipindahkan ke Rumah Sakit Sultan Ismail (HSI).

Selain itu, 423 korban lainnya ditempatkan di pangkalan medis Dewan Taman Mawar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 korban telah dipindahkan ke HSI. Jamal mengklarifikasi bahwa 869 korban di Johor Baru langsung menjalani perawatan medis ke klinik dan rumah sakit setempat.

Namun Komite Manajemen Bantuan Bencana menutup pangkalan medis Dewan Taman Pasir Putih dan Dewan Taman Mawar sekitar pukul 19:30 waktu setempat. Semua pasien dan operasi instansi pemerintah terkait telah dipindahkan ke Stadion Indoor Dewan Kota Pasir Gudang (MPPG), yang memiliki lebih banyak ruang.

Jamal mengatakan, selain menutup 111 sekolah, pemerintah juga menutup taman kanak-kanak dan prasekolah di daerah yang terkena dampak. Berdasarkan data dari Departemen Pengembangan Masyarakat Johor, 94 taman kanak-kanak dan prasekolah di Pasir Gudang, Tebrau dan Tenggara telah ditutup.

Pekan lalu sebuah truk diyakini telah membuang limbah ke sungai di Negara Bagian Johor. Limbah itu mengirimkan asap berbahaya ke seluruh daerah tersebut.

Mereka yang menghirup asap itu menunjukkan gejala keracunan seperti mual dan muntah. Lebih dari 500 orang, kebanyakan dari mereka adalah murid sekolah, telah menjadi korban. Sebanyak 160 di antaranya menjalani perawatan di rumah sakit.

Belum diketahui jenis gas beracun apa yang telah dilepaskan dari limbah tersebut. Awal pekan ini, otoritas Malaysia telah menangkap tiga tersangka pembuangan limbah.

Credit  republika.co.id

Tentara Arakan Minta Pengungsi Rohingya Tahan Diri

Sejumlah pengungsi Rohingya antri untuk mendapatkan paket makanan dari relawan Indonesia di Kamp Pengungsian Kutupalong, Cox Bazar, Bangladesh, Minggu (1/10).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Tentara Arakan dtuding terkait dengan kasus kekerasan terorganisir di kamp pengungsi.

CB, YANGON -- Kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) meminta para simpatisan dan pengikutnya menahan diri dan tidak melakukan tindak kejahatan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Seruan itu dilakukan menyusul terbitnya laporan pembunuhan dan penculikan yang ditudingkan ke kelompok tersebut.

ARSA mengkritisi pemberitaan media yang berbasis di Bangladesh karena telah mengaitkannya dengan kasus kekerasan terorganisir di kamp-kamp pengungsi, termasuk serangkaian pembunuhan. ARSA mengakui adanya kejadian tersebut, tapi membantah pimpinannya menyetujuinya.

"Orang-orang itu tidak hanya menentang Pemerintah Bangladesh, tapi juga membuat ARSA bertanggung jawab atas kejahatan mereka. Dan karena aktivitas mereka, seluruh komunitas difitnah di seluruh dunia," kata ARSA dalam sebuah pernyataan video yang diunggah melalui akun Twitter-nya pada Rabu (13/3).

Terlepas dari pemberitaan yang mengambinghitamkan kelompoknya atas serangkaian kasus pembunuhan, ARSA tetap mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Bangladesh. Oleh sebab itu, ARSA meminta para pengungsi Rohingya, termasuk para simpatisan, agar tidak melanggar peraturan dari otoritas berwenang di sana.

Kelompok itu pun menegaskan masih akan melanjutkan misinya menentang Pemerintah Myanmar. "Kegiatan kami untuk hak-hak kami yang sah sedang berlangsung melawan pemerintah teroris Myanmar dan genosida militer," katanya.

ARSA adalah kelompok yang kerap menyerang aparat keamanan dan tentara Myanmar di Rakhine. Pada Agustus 2017, mereka menyerang pos militer Myanmar di luar Rakhine. Serangan tersebut menewaskan beberapa tentara Myanmar.

Setelah kejadian itu, militer Myanmar segera melakukan operasi pemburuan terhadap anggota ARSA di Rakhine. Operasi tersebut menjadi cikal bakal terjadinya krisis pengungsi Rohingya.

Dalam operasinya, tentara Myanmar bertindak brutal dan tak pandang bulu. Mereka memberondong warga sipil Rohingya dengan tembakan dan membakar permukimannya. Tak hanya itu, mereka juga dilaporkan memperkosa wanita-wanita Rohingya.

Operasi militer itu menyebabkan orang-orang Rohingya berbondong-bondong meninggalkan Rakhine menuju Bangladesh. Saat ini terdapat lebih dari 700 ribu pengungsi Rohingya di wilayah perbatasan Bangladesh, Cox's Bazar.

Sementara itu, sebuah tim dari kantor kejaksaan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah menuntaskan kunjungannya selama beberapa pekan ke kamp-kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar pada Senin (11/3). Direktur Yurisdiksi, Divisi Pelengkap, dan Kerja Sama ICC Phaksio Mochochoko mengatakan berupaya membuat kemajuan dalam penyelidikan awal krisis Rohingya.

"Kami berkomitmen membuat kemajuan berkelanjutan pada proses pemeriksaan pendahuluan," ujar Mochochoko, dikutip laman Anadolu Agency.

Namun, dia menegaskan pemeriksaan pendahuluan bukanlah sebuah investigasi. Itu merupakan penilaian berdasarkan kriteria Statuta Roma guna memutuskan apakah penyelidikan terhadap situasi Rohingya yang sedang berlangsung diperlukan. 

Credit  republika.co.id

Menlu Thailand berkunjung ke Indonesia bahas ASEAN

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyampaikan pernyataan pers terkait sejumlah isu terkini di Jakarta, Selasa (12/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta, Rabu (13/3), untuk membicarakan beberapa isu terkait perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

“Ini merupakan pertemuan ketiga dalam tiga bulan terakhir sehingga menunjukkan intensitas hubungan dua menlu. Kebetulan juga pada tahun ini Thailand merupakan Ketua ASEAN sehingga isu yang menjadi fokus perhatian untuk pertemuan bilateral mereka adalah mengenai ASEAN,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam press briefing di Jakarta, Selasa.

Kedua menlu antara lain akan membahas beberapa program kerja, yang telah ditetapkan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Chiang Mai pada Januari lalu, sesuai dengan tema ASEAN tahun ini yakni “Memajukan Kemitraan untuk Keberlanjutan” (Advancing Partnership for Sustainability).

Indo-Pasifik juga akan menjadi bahan pembahasan menlu Indonesia dan Thailand, mengingat para pejabat tinggi negara-negara ASEAN telah ditugaskan oleh menlu masing-masing untuk menyelesaikan rancangan pandangan umum ASEAN mengenai konsep Indo-Pasifik.

Selain itu, kedua menlu akan membahas Rakhine. Negara bagian di Myanmar itu menjadi tempat Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Manajemen Bencana (AHA Centre) menjalankan mandat untuk membantu proses repatriasi pengungsi Rohingya dari Cox’s Bazar, Bangladesh, ke Myanmar.

“Fokus kita saat ini adalah memberi dukungan bagi AHA Centre untuk membantu proses repatriasi yang aman dan bermartabat, sesuai kesepakatan para menlu ASEAN dalam pertemuan di Chiang Mai,” ujar Arrmanatha.

Selain isu ASEAN, Menlu Retno dan Menlu Pramudwinai akan membicarakan upaya penguatan kerja sama ekonomi kedua negara.

Isu yang menjadi perhatian utama Indonesia dan Thailand, sebagai produsen karet terbesar dunia, adalah penurunan harga karet.

“Kedua negara akan mendiskusikan upaya bersama untuk mencoba menstabilkan harga karet yang dalam beberapa bulan terakhir terus menurun,” tutur Arrmanatha.

Dari segi ekonomi, menurut Arrmanatha, nilai perdagangan Indonesia dan Thailand menunjukkan angka yang cukup baik.

Pada 2018, nilai perdagangan kedua negara mencapai 17,77 miliar dolar AS. Produk ekspor utama Indonesia ke Thailand antara lain berupa mesin, peralatan listrik, makanan, produk kertas, dan aksesoris kendaraan.

Sementara produk yang diimpor Indonesia dari Thailand didominasi kendaraan bermotor, produk metal dan baja, tekstil, serta makanan. 

Credit  antaranews.com

Penerbangan Boeing 737 MAX Dilarang Keluar-Masuk Singapura

Ilustrasi. (AFP Photo/Fyrol Mohd)

Jakarta, CB -- Singapura melarang semua penerbangan yang menggunakan pesawat Boeing 737 MAX keluar atau masuk negaranya setelah dua kecelakaan mematikan melibatkan armada jenis tersebut.

"Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS) menghentikan sementara operasi semua jenis pesawat Boeing 737 MAX ke dan dari Singapura setelah dua kecelakaan fatal melibatkan Boeing 737 MAX dalam waktu kurang dari lima bulan," demikian pernyataan dari Singapura.

CAAS menyatakan bahwa larangan ini mulai berlaku terhitung mulai Selasa (12/3) pukul 14.00 waktu setempat.


Aturan ini akan berdampak pada sejumlah penerbangan maskapai Singapura, SilkAir, yang memiliki enam pesawat Boeing 737 MAX.

Selain itu, maskapai lain yang mengoperasikan Boeing 737 MAX menuju Singapura adalah China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines, dan Thai Lion Air.

CAAS mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Bandara Changi untuk meminimalkan dampak pada para penumpang.

Larangan ini dikeluarkan setelah dua kecelakaan yang melibatkan pesawat Boeing 737 MAX 8 terjadi dalam kurun waktu kurang dari lima bulan.

Kecelakaan terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.

"CAAS akan memantau situasi dan berkomunikasi dengan Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat dan penyelenggara penerbangan lainnya, termasuk Boeing," tulis CAAS sebagaimana dikutip Channel NewsAsia. 

Credit  cnnindonesia.com

Pakar: Singapura Beli Jet Tempur F-35 AS Bukan untuk Ancam China

Pesawat jet tempur siluman F-35 produksi Lockheed Martin, Amerika Serikat. Foto/REUTERS

BEIJING - Para pakar Beijing mengatakan keputusan Singapura untuk membeli pesawat jet tempur siluman F-35 dari Amerika Serikat (AS) tidak mungkin untuk mengancam China. Menurut mereka, analisis baru-baru ini oleh media Washington yang menyebut langkah Singapura sebagai ancaman untuk Beijing adalah pemikiran yang konyol dan angan-angan.

Pernyataan para ahli itu dikeluarkan setelah Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengumumkan pada awal Maret bahwa negara itu berencana membeli hingga 12 pesawat jet tempur siluman F-35. Namun, media Amerika; CNN, mengatakan bahwa potensi pembelian itu dapat menyebabkan keraguan dari China.

Laporan CNN mengatakan bahwa keputusan Singapura adalah indikasi kekhawatiran yang berkembang di Asia mengenai "ambisi regional" China. Laporan yang mengutip analis itu mengatakan bahwa China harus melihat rencana Singapura sebagai bukti bahwa masih ada permintaan kuat di kawasan Asia-Pasifik untuk kehadiran AS.

Zhu Feng, direktur eksekutif Pusat China untuk Studi Kolaboratif Laut China Selatan di Universitas Nanjing, mengatakan kepada Global Times bahwa "Pernyataan oleh CNN benar-benar konyol. Sebagian besar, itu hanya angan-angan media AS."

Singapura telah mengimpor jet tempur canggih AS selama 30 tahun, dan rencana pembelian F-35 ini hanya merupakan kelanjutan dari strategi pertahanan nasional. "Kecil tapi canggih," kata Zhu. "Saya tidak berpikir ini ditujukan ke China," katanya lagi, yang dilansir Senin (11/3/2019).

Ng mengatakan pada Juni 2018 bahwa Singapura ingin mengganti jet tempur F-16 yang sudah menua dengan tidak hanya F-35, tetapi juga J-20 China sebagai opsi. Pernyataan itu dilaporkan Straits Times.

Seorang pakar militer China yang berbicara dalam kondidi anonim kepada Global Times mengatakan jika rencana pembelian jet tempur baru oleh Singapura memiliki niat untuk melawan China, mengapa negara mendaftarkan J-20 sebagai opsi.

Laporan CNN mengakui bahwa Ng tidak menyebut China ketika mengumumkan rencana pembelian F-35. Dia hanya mengatakan jet tempur siluman itu akan berkontribusi pada kemampuan Singapura untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya.

Jika kesepakatan itu tercapai, Singapura akan menjadi sekutu AS keempat di Pasifik yang memiliki F-35, yang bergabung dengan Australia, Jepang, dan Korea Selatan, yang telah membeli pesawat tempur siluman sebelumnya. 

"Tetapi tidak masuk akal untuk mengatakan ini adalah pesan kepada China, karena jet tempur empat negara pada awalnya semua buatan AS, karena mereka semua adalah sekutu inti AS di wilayah Asia-Pasifik," kata pakar militer tersebut.

Jet tempur tua Jepang, Korea Selatan dan Australia sangat ketinggalan zaman dan mereka harus di-upgrade. Menurut para ahli, rencana Singapura juga merupakan penggantian peralatan yang normal.

Kendati demikian, para pakar China tetap memperingatkan bahwa penyebaran F-35 yang bersatu dalam sekutu AS menguntungkan operasi AS di kawasan Asia-Pasifik, yang dapat membawa tantangan bagi pertahanan udara di Laut China Selatan.

Para ahli mencatat bahwa F-35 secara konstan dikaitkan dengan jaringan informasi militer AS. Bahkan, meski sekutu-sekutu AS tidak berpartisipasi dalam pertempuran, selama F-35 mereka ada di udara, mereka dapat berbagi semua jenis informasi dengan AS.




Credit  sindonews.com