CB, Jenewa – Kepala Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Michelle Bachelet, meminta pemerintah Cina
mengizinkan tim monitor masuk ke negara itu. Ini terkait adanya
tudingan yang sangat mengkhawatirkan soal penerapan kamp indoktrinasi
politik terhadap warga Uighur di Provinsi Xinjiang.
Bachelet mengatakan ini dalam pidato perdana sebagai kepala Badan HAM PBB pada Senin, 10 September 2018, di Jenewa sejak menempati posisinya pada awal September 2018.
Permintaan Bachelet ini, yang pernah menjabat sebagai Presiden Chile sebelumnya, terkait laporan dari lembaga advokasi HAM Human Rights Watch.
Pengurus HRW melaporkan etnis muslim minoritas Uighur mengalami kamp
penahanan semena-mena di Xinjiang, yang dibuat pemerintah Cina.
Aparat Cina melakukan pembatasan praktek keagamaan, melakukan indoktrinasi politik, hingga memasang kamera pengenal identitas wajah bagi sekitar satu juta warga Uighur.
“Sejumlah laporan menyoroti adanya pola pelanggaran HAM di wilayah itu,” kata Bachelet sambil meminta pemerintah Beijing untuk membuka akses bagi staf dari Badan HAM PBB untuk mengecek tuduhan-tuduhan ini. Dia berharap kedua pihak bisa segera berdiskusi soal ini.
Dalam pidatonya, Bachelet mengatakan bakal menyuarakan para korban. “Saya pernah menjadi tahanan politik dan putri dari tahanan politik. Saya pernah menjadi pengungsi dan seorang dokter untuk merawat anak-anak yang mengalami penyiksaan dan orang tuanya terkena penghilangan paksa,” kata Bachelet kepada 47 perwakilan negara anggota forum ini di Jenewa, Swiss.
Kepala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet. Reuters
Soal tudingan kamp indoktrinasi politik ini, pemerintah Beijing sebelumnya telah membantah. Seperti dilansir Global News, kamp itu merupakan sarana untuk pelatihan vokasi bagi warga Uighur agar dapat bekerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Cina juga mengatakan warga Uighur menghadapi ancaman serius dari kelompok militan Islam dan separatis, yang merancang plot untuk menimbulkan ketegangan antara warga Uighur dan warga mayoritas Han di Cina.
Bachelet mengatakan ini dalam pidato perdana sebagai kepala Badan HAM PBB pada Senin, 10 September 2018, di Jenewa sejak menempati posisinya pada awal September 2018.
Aparat Cina melakukan pembatasan praktek keagamaan, melakukan indoktrinasi politik, hingga memasang kamera pengenal identitas wajah bagi sekitar satu juta warga Uighur.
“Sejumlah laporan menyoroti adanya pola pelanggaran HAM di wilayah itu,” kata Bachelet sambil meminta pemerintah Beijing untuk membuka akses bagi staf dari Badan HAM PBB untuk mengecek tuduhan-tuduhan ini. Dia berharap kedua pihak bisa segera berdiskusi soal ini.
Dalam pidatonya, Bachelet mengatakan bakal menyuarakan para korban. “Saya pernah menjadi tahanan politik dan putri dari tahanan politik. Saya pernah menjadi pengungsi dan seorang dokter untuk merawat anak-anak yang mengalami penyiksaan dan orang tuanya terkena penghilangan paksa,” kata Bachelet kepada 47 perwakilan negara anggota forum ini di Jenewa, Swiss.
Kepala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet. Reuters
Soal tudingan kamp indoktrinasi politik ini, pemerintah Beijing sebelumnya telah membantah. Seperti dilansir Global News, kamp itu merupakan sarana untuk pelatihan vokasi bagi warga Uighur agar dapat bekerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Cina juga mengatakan warga Uighur menghadapi ancaman serius dari kelompok militan Islam dan separatis, yang merancang plot untuk menimbulkan ketegangan antara warga Uighur dan warga mayoritas Han di Cina.
Credit tempo.co
