Senin, 26 November 2018

Pejabat Militer Inggris Sebut Rusia Lebih Berbahaya dari ISIS


Pejabat Militer Inggris Sebut Rusia Lebih Berbahaya dari ISIS
Kepala Staf Militer Inggris menyebut ancaman Rusia lebih berbahaya daripada ISIS. Foto/Istimewa

LONDON - Rusia tidak terbantahkan menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar terhadap keamanan nasional daripada kelompok-kelompok teroris seperti al-Qaeda dan ISIS. Pernyataan itu dilontarkan oleh pemimpin baru tentara Inggris.

Jendral Mark Carleton-Smith mengatakan Inggris tidak bisa berpuas diri atas ancaman yang diajukan Rusia atau membiarkannya tidak terbantahkan.

Mantan komandan pasukan elit Inggris, SAS, itu mengatakan Rusia telah membuat kesiapannya menggunakan kekuatan untuk memperluas kepentingannya, sementara itu juga telah "sistematis" dalam upayanya untuk mengeksploitasi ruang siber dan arena militer bawah laut.

"Orang-orang Rusia berusaha untuk mengeksploitasi kerentanan dan kelemahan di mana pun mereka mendeteksinya," katanya kepada Daily Telegraph.

"Rusia hari ini tak dapat disangkal mewakili ancaman yang jauh lebih besar terhadap keamanan nasional kita daripada ancaman ekstremis Islam seperti al-Qaeda dan ISIL," katanya, menggunakan nama lain untuk ISIS seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (25/11/2018).

Carleton-Smith, yang lulus dari Sandhurst pada tahun-tahun terakhir Perang Dingin, mengambil alih kepala staf umum pada bulan Juni.

Dia memimpin perburuan Osama bin Laden setelah serangan teror 11/9 dan kemudian mempelopori peran Inggris dalam kampanye untuk mengalahkan ISIS.

Sekarang, dengan ancaman dari kelompok-kelompok Islam di Timur Tengah berkurang akibat aksi militer internasional, fokus harus beralih ke Rusia, katanya.

"Kami tidak bisa berpuas diri terhadap ancaman yang diajukan Rusia atau membiarkannya tidak terbantahkan," Carleton-Smith memperingatkan.

Rusia telah menjadi subyek kecaman internasional atas pencaplokannya terhadap Crimea dan terus terlibat dalam konflik di Ukraina yang juga disalahkan atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17.

Kremlin juga telah dituduh melakukan agresi di ruang siber, termasuk ikut campur dalam pemilihan Amerika Serikat (AS) pada 2016 lalu dan serangan terhadap sejumlah kepentingan Barat.

Unit intelijen militernya, GRU, dicurigai memiliki jangkauan global dan dituduh bertanggung jawab atas serangan racun saraf di Salisbury.

Pada Oktober, Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson menuduh Rusia bertindak seperti "negara pariah".

Melawan upaya-upaya yang dicurigai Rusia untuk mengacaukan tatanan dunia yang sudah mapan telah menyebabkan perdebatan tentang peran NATO - termasuk ancaman presiden Donald Trump atas kontribusi AS - dan saran dari sarana kerja sama internasional lainnya.

Sebelumnya pada bulan November, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan pembentukan "tentara Eropa" untuk menggantikan hilangnya dukungan dari Washington.

Carleton-Smith mengatakan dia tidak akan mendukung inisiatif apa pun yang "mengencerkan" efektivitas militer NATO. Dia mengatakan aliansi mewakili "pusat gravitasi keamanan Eropa" dan bersikeras itu "luar biasa sukses".

"Dalam pengalaman saya, kita harus memperkuat kesuksesan," katanya. 




Credit  sindonews.com



Menteri Keuangan Singapura Digadang Gantikan Perdana Menteri Lee


Heng Swee Keat.[REUTERS]
Heng Swee Keat.[REUTERS]

CB, Jakarta - Partai berkuasa Singapura menunjuk Menteri Keuangan Heng Swee Keat mengisi penting partai dan disinyalir sebagai kandidat perdana menteri untuk menggantikan posisi PM Lee Hsien Loong ketika mundur.
Penunjukan Heng sebagai asisten sekretaris jenderal pertama dari Partai Aksi Rakyat (PAP) diduga untuk antisipasi suksesi kursi kepemimpinan Singapura.

Dalam sebuah unggahan di halaman Facebook partai, Perdana Menteri Lee mengatakan anggota badan pengambil keputusan utama, Komite Eksekutif Pusat, telah memilih Heng untuk menjadi pemimpin partai, seperti dilaporkan dari Reuters, 25 November 2018.
"Saya mendukung keputusan tim yang lebih muda, dan saya senang dengan hasil ini," kata Lee, seraya menambahkan bahwa dia akan segera mengubah kabinet.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu, 10 Oktober 2018. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long dijadwalkan akan menghadiri ASEAN Leaders Gathering di Nusa Dua, Bali. ANTARA/ICom/AM IMF-WBG/Fikri Yusuf
Jabatan Heng tepat di bawah posisi sekretaris jenderal, yang sekarang dipegang oleh Lee. Dia telah berjanji untuk mengundurkan diri segera, menyusul pemilihan umum Singapura yang akan diselenggarakan tahun depan.

"Berdasarkan praktik PAP yang lalu, pemimpin generasi berikutnya yang ditunjuk untuk menggantikan pemimpin puncak saat ini biasanya dijadikan asisten sekretaris jenderal pertama dari partai yang berkuasa," kata Eugene Tan, seorang profesor hukum di Singapore Management University (SMU).
"Ini adalah kasus untuk kedua Goh Chok Tong dan Lee Hsien Loong ketika mereka mengikuti pendahulu mereka," kata Tan, seorang ahli politik Singapura, mengacu pada perdana menteri kedua Singapura.

Heng Swee Keat.[REUTERS]
Transisi kepemimpinan yang potensial muncul seiring meningkatnya proteksionisme global yang mengancam ekonomi terbuka Singapura, sementara di negara sendiri pemerintah mencoba mengatasi ketidaknyamanan yang semakin meningkat terkait disparitas kekayaan dan mobilitas sosial.

Heng, 57 tahun, adalah salah satu dari tiga menteri yang digadang untuk menggantikan Lee, yang kini berusia 66 tahun. Dia adalah yang paling berpengalaman dari para kandidat lain, tetapi banyak yang mengkhawatirkan kesehatannya setelah dia menderita stroke dan pingsan selama rapat kabinet pada 2016, yang berujung pada prasyarat kesehatan perdana menteri.
Sementara calon lain adalah Menteri Perdagangan Singapura Chan Chun Sing, 49 tahun, diangkat sebagai asisten sekretaris jenderal kedua, yang menjabat sebagai wakil Heng.





Credit  tempo.co



Inginkan S-400 dan Patriot, Trik Turki Manfaatkan Konflik AS-Rusia


Inginkan S-400 dan Patriot, Trik Turki Manfaatkan Konflik AS-Rusia
Sistem pertahanan rudal Patriot buatan Amerika Serikat. Foto/REUTERS/Ovidiu Micsik

MOSKOW - Turki sudah meneken kontrak pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Namun, pemerintah Presiden Tayyip Erdogan mengisyaratkan untuk membeli juga sistem pertahanan rudal Patriot Amerika Serikat (AS).

Para ahli menilai Ankara sedang memainkan trik memanfaatkan konflik antara Washington dan Moskow.

Nikita Danyuk, wakil direktur Institute for Strategic Studies and Predictions yang berbasis di Moskow mengatakan memegang negosiasi dengan beberapa mitra dagang secara bersamaan sejalan dengan taktik Presiden Erdogan untuk menggunakan kesepakatan senjata sebagai alat tawar-menawar.

"Mencari kepemimpinan di Timur Tengah, Turki mencoba menggunakan konflik antara negara-negara kuat seperti AS dan Rusia untuk kepentingannya sendiri," katanya kepada Russia Today, yang dilansir Sabtu (24/11/2018).

"Dengan menjajaki kesepakatan itu, ada kemungkinan bahwa Erdogan ingin mendorong Moskow untuk memberikan konsesi tertentu dalam hal kerja sama militer," ujar analis tersebut.

Seperti diketahui, negara-negara yang membeli senjata dari Moskow berisiko terkena sanksi AS di bawah undang-undangnya yang bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Untuk menghindari sanksi itu, kata Danyuk, Turki kemungkinan bersedia mengambil kesempatan untuk membeli sistem rudal AS.

Dia menambahkan bahwa Erdogan mungkin mengharapkan kesepakatan yang mungkin untuk menghalangi Presiden Donald Trump menekan Turki dalam memotong hubungan ekonominya dengan Iran.

Peneliti kebijakan luar negeri Rusia, Konstantin Truyevtsev, mengatakan bahwa Ankara berharap untuk menggeser kebijakan AS pada Kurdi Suriah dan bahkan membujuk Washington untuk menyerahkan pembangkang Turki Fethullah Gulen, yang oleh Erdogan dituduh mendalangi upaya kudeta 2016.

"Turki membuat isyarat niat baik, mengharapkan AS untuk mengubah pendiriannya terhadap Kurdi di Suriah. AS menghadapi dilema; terus mendukung Kurdi atau membiarkan Erdogan menghancurkan otonomi mereka," katanya.

Pentagon selama ini telah membantu kelompok paramiliter YPG Kurdi di Suriah utara dengan senjata dan pelatihan. Ankara menganggap YPG sebagai organisasi teroris dan meluncurkan beberapa operasi militer terhadap milisi Kurdi.

Truyevtsev, yang bekerja di Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences Rusia, berpendapat bahwa Presiden Erdogan tidak mungkin berhasil mengubah strategi AS di kawasan itu, tetapi dia akan terus berusaha.

Ahli militer Aleksey Leonkov mengatakan oposisi AS bukan satu-satunya titik lemah Erdogan dalam memainkan trik tawar-menawar bisnis senjata. Menurutnya, akan sulit untuk membuat sistem rudal Patriot kompatibel dengan S-400 buatan Rusia, jika Turki memutuskan untuk menyebarkan keduanya.

"Ini diragukan bahwa rudal Patriot dapat berintegrasi dalam satu sistem kontrol dengan S-400," katanya. "AS tidak akan mengizinkannya, karena khawatir teknologi yang sangat rahasia akan bocor ke Moskow."

Isyarat Ankara untuk membeli sistem pertahanan rudal Patriot AS disampaikan Juru bicara Presiden Erdogan beberapa waktu lalu. "Turki tidak harus memenuhi kebutuhannya dari satu sumber, karena Turki adalah negara besar," kata juru bicara Erdogan. 





Credit  sindonews.com




Ada 'Imam Rahasia' di Balik Polisi Turki Tembak Dubes Rusia


Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Turki Andrei Karlov berpidato di sebuah galeri seni tak lama sebelum ia ditembak di Ankara, Turki, 19 Desember, 2016.
Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Turki Andrei Karlov berpidato di sebuah galeri seni tak lama sebelum ia ditembak di Ankara, Turki, 19 Desember, 2016.
Foto: Reuters/Ugur Kavas
Perintah pembunuhan di tengarai keluar 10 hari sebelum pembunuhan.



CB, ANKARA -- Jaksa Penuntut Turki dalam dakwaannya menyebut, pelaku pembunuh duta besar Rusia untuk Turki telah menerima perintah dari 'imam rahasia' gerakan Fetullah Terrorist Organization (FETO). Perintah itu keluar 10 hari sebelum pembunuhan.

Seperti dilansir Anadolu, Sabtu (24/11), Jaksa Turki mendakwa 28 tersangka, termasuk kelompok pemimpin gerakan Fetullah Gulen, dan pemimpin senior FETO lainnya setelah dua tahun investigasi.

Berdasarkan surat dakwaan disebutkan, mantan pegawai di Badan Informasi Komunikasi Teknologi Turki (BTK), Sahin Sogut sebagai 'Imam rahasia' tersebut.



Jaksa memeriksa hubungan antara Mevlut Altintas, pembunuh dubes Rusia, dan Sogut di media sosial serta akun surat elektronik.


"Sepuluh hari jelang pembunuhan, Sogut dan Altintas berkomunikas dan Altintas menerima intruksi terkait dengan pembunuhan tersebut," tulis surat dakwaan.

Dubes Rusia untuk Turki, Karlov, tewas dibunuh di galeri kesenian di ibu kota Turki pada 19 Desember 2016.  Altintas yang juga seorang anggota polisi menembak mati Karlov. Altintas saat itu sedang tak bertugas.





Credit  republika.co.id





Jamaah Salat Jumat di Masjid Afghanistan Dibom, 27 Tewas


Jamaah Salat Jumat di Masjid Afghanistan Dibom, 27 Tewas
Pasukan keamanan Afghanistan memeriksa sebuah masjid yang diguncang ledakan bom saat salat Jumat berlangsung. Foto/REUTERS

KABUL - Sebuah bom meledak saat salat Jumat berlangsung di sebuah masjid di Provinsi Khost, Afghanistan. Sebanyak 27 orang tewas dalam serangan yang diduga bom bunuh diri tersebut.

Jamaah salat Jumat rata-rata adalah tentara. Korban meninggalnya awalnya 10 orang. Namun, pemerintah pada hari Sabtu (23/11/2018) mengonfirmasi bahwa korbannya menjadi 27 orang.

Laporan yang muncul saling bertentangan. Sejumlah pejabat mengatakan seorang pembom bunuh diri meledakkan bahan peledak di tubuhnya. Namun, para pejabat lain mengatakan sebuah bom yang disembunyikan di ruang utama masjid diledakkan ketika tentara mulai berkumpul untuk salat Jumat.

Masjid yang diserang bom itu berada di kawasan pangkalan militer Distrik Mandozai, wilayah yang dekat dengan perbatasan Pakistan.

Puluhan tentara lainnya terluka dalam serangan tersebut. "Laporan awal kami menunjukkan bahwa 10 orang telah meninggal. Itu terjadi selama salat Jumat," kata Talib Mangal, juru bicara gubernur Khost.

Berselang beberapa jam, juru bicara militer Afghanistan, Abdullah, memperbarui informasi dengan mengatakan 27 tentara tewas.

Serangan itu terjadi tiga hari setelah 55 ulama dan cendekiawan Muslim tewas oleh serangan bom bunuh diri di sebuah hotel di Kabul saat merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau dikenal sebagai Maulid Nabi.

Tidak ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan di masjid itu. Juru bicara Kementerian Pertahanan, Sayed Ghafoor Javid, mengatakan dalam sebuah wawancara telepon bahwa sebuah helikopter dikirim untuk mengevakuasi korban, tetapi dia tidak memiliki angka pasti mengenai jumlah korban tewas dan korban luka.

Berdasarkan laporan dari komandan brigade yang hadir pada saat ledakan, Mayor Jenderal Malik Maluk, mengatakan kepada The Washington Post bahwa ledakan itu terjadi tepat setelah khotbah.

Pangkalan-pangkalan militer di Afghanistan kerap diserang oleh gerilyawan Taliban dalam beberapa tahun terakhir, tetapi insiden hari Jumat kemarin yang menargetkan sebuah masjid adalah yang pertama di fasilitas semacam itu.

Kelompok ekstrimis ISIS juga sering meluncurkan serangan dalam beberapa tahun terakhir dengan target jamaah Muslim Syiah.

Ledakan pada hari Jumat menjadi "tamparan" bagi intelijen yang gagal mengidentifikasi serangan terhadap aparat keamanan Afghanistan. Presiden Ashraf Ghani pada minggu lalu menyatakan jumlah pasukan keamanan nasional yang tewas selama empat tahun terakhir mencapai 28.000 orang. 




Credit  sindonews.com


Pemimpin Garis Keras Pakistan Ditangkap Karena Menghasut


Pemimpin Garis Keras Pakistan Ditangkap Karena Menghasut
Ilustrasi penjara. (Istockphoto/menonsstocks)



Jakarta, CB -- Kepolisian Pakistan memutuskan menangkap pemimpin gerakan Tehreek-e-Labbaik (TLP), Khadim Hussain Rizvi karena menghasut supaya umat Islam setempat kembali menggelar unjuk rasa besar-besaran, menolak pembebasan mantan terpidana mati penista agama, Asia Bibi. Dia dibekuk saat bertandang ke Punjab untuk mengumpulkan dukungan.

"Khadim Hussain Rizvi sudah ditangkap oleh polisi dan diamankan ke sebuah rumah singgah," kata Menteri Informasi dan Penyiaran Pakistan, Fawad Chaudhry, seperti dilansir CNN, Minggu (25/11).

Menurut Chaudhry, Rizvi ditangkap pada Jumat malam waktu setempat. Dia beralasan Rizvi harus ditangkap karena mengabaikan anjuran pemerintah dan membahayakan masyarakat, serta dikhawatirkan unjuk rasanya merusak sejumlah properti yang tidak berkaitan dengan kasus Asia Bibi.


Kabarnya penangkapan itu atas perintah Perdana Menteri Imran Khan. Chaudhry menyatakan alasan mengapa Rizvi ditahan lantaran dia menghasut supaya memancing kerusuhan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.


Unjuk rasa besar-besaran digelar oleh pendukung gerakan TLP yang dianggap garis keras sempat membuat suasana sejumlah kota besar di Pakistan, seperti Islamabad dan Lahore mencekam. Bahkan sampai menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari. Mereka menolak keputusan pemerintah membebaskan Asia Bibi.

Bibi yang merupakan pemeluk Nasrani divonis mati pada 2010 lalu. Dia disebut menistakan agama Islam setelah terlibat adu mulut dengan tetangganya gara-gara minuman.

Selama delapan tahun dia mengajukan peninjauan kembali dan baru dikabulkan tahun ini. Selama itu dia tetap berada di penjara dengan alasan keamanan. Bahkan setelah dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung, dia tetap diminta berada di penjara karena sejumlah ancaman pembunuhan.



Kini Bibi disembunyikan di lokasi yang dirahasiakan di Pakistan. Sedangkan keluarganya dikabarkan ketakutan karena dipersekusi oleh kelompok garis keras. Mereka bahkan mencoba melacak keberadan mereka dengan cara dari rumah ke rumah.





Credit  cnnindonesia.com




Pemimpin Badan Keagamaan Afghanistan Tewas Dibunuh


Pemimpin Badan Keagamaan Afghanistan Tewas Dibunuh
Serangan di Afghanistan. (REUTERS/Mohammad Ismail).


Jakarta, CB -- Pemimpin badan keagamaan tertinggi Afghanistan, Mawlawi Abdul Basir Haqqani ditemukan tewas dibunuh di Kabul pada Sabtu (24/11) dalam sebuah serangan. Peristiwa ini hanya berselang empat hari setelah 55 ulama tewas dalam serangan bunuh diri di ibukota Kabul.

Dikutip Reuters, Haqqani yang merupakan pemimpin Dewan Ulama Kabul ditemukan tewas dengan luka tembak. Jasadnya ditemukan di dekat daerah permukiman Kabul, kata pejabat tinggi polisi yang namanya tidak disebutkan.

Pembunuhan Haqqani terjadi ketika anggota dewan itu mengatasi serangan bunuh diri yang menewaskan 55 ulama dan melukai lebih dari 90 orang. Serangan itu terjadi ketika orang-orang berkumpul di balai perjamuan di Kabul untuk merayakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad.



Dewan Ulama Afghanistan adalah lembaga keagamaan ulama yang didanai pemerintah, namun berdiri secara otonom. Badan itu didirikan setelah Taliban jatuh pada 2002. Lembaga itu hadir di 34 provinsi Afghanistan. Haqqani memimpin cabang Kabul dewan tersebut.

Pada 2018, dewan itu memiliki lebih dari 2.500 anggota cendekiawan keagamaan dan ulama, baik Sunni maupun Syiah.

Peran mereka terutama melakukan upacara keagamaan, memberi saran kepada pemerintah dalam masalah yurisprudensi Islam. Anggotanya mendukung penyelesaian secara damai terkait perang Afghanistan, tapi Taliban memandang mereka sebagai "boneka keagamaan pemerintah dukungan Barat".




Credit  cnnindonesia.com



Iran: AS Target Timteng karena Takut Kebangkitan Islam



 Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei
Foto: AP
Ketegangan telah meningkat antara Washington dan Teheran sejak Mei 2018.



CB, TEHERAN -- Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Timur Tengah kini sedang menjadi target Amerika Serikat (AS). Dalam sebuah konferensi Islam internasional di Teheran, Khamenei menjelaskan bahwa AS sebenarnya merasa takut akan kebangkitan Islam di wilayah ini.

"Kekuatan dunia yang dipimpin oleh Amerika menunjukkan minat terhadap Timur Tengah karena kebangkitan Islam di wilayah ini. Mereka takut akan kebangkitan negara-negara Islam karena di mana pun Islam telah menyebar ke hati orang-orang," kata Khamenei, di depan para pejabat Iran dan tokoh-tokoh Muslim asing, Ahad (25/11).

Ketegangan telah meningkat antara Washington dan Teheran sejak Mei lalu. Saat itu Presiden AS Donald Trump memberlakukan kembali sanksi setelah mengundurkan diri dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan besar.

Selain berbicara tentang AS, Iran juga menyindir rival regionalnya, yaitu Arab Saudi yang selama ini bersekutu dengan AS. Iran dan Arab Saudi telah mendukung pihak yang berseberangan dalam konflik di Suriah dan Yaman, serta terhadap faksi politik yang berbeda di Irak dan Lebanon.

"Mengapa negara Islam berpihak (ke Amerika) dalam aksi kejahatan mereka terhadap Palestina dan orang-orang Yaman? Mereka yakin ... bahwa mereka akan bisa dikalahkan," ungkap Khamenei.

Sehari sebelumnya, pada Sabtu (24/11), Presiden Iran Hassan Rouhani menuduh AS telah memupuk hubungan dekat dengan negara-negara Muslim di Timur Tengah untuk melindungi Israel. "Kami memiliki pilihan untuk menggelar karpet merah untuk para penjahat, atau untuk melawan ketidakadilan dan tetap setia kepada Nabi kami, Alquran kami, dan Islam kami," kata Rouhani.

Ia bahkan menyebut Israel sebagai rezim palsu yang didirikan oleh negara-negara Barat. Menurutnya, Israel ibarat 'tumor kanker' yang ada di Timur Tengah yang memajukan agenda Barat.

Rouhani sering mengutuk Israel dan memprediksi kehancurannya, tetapi ia jarang menggunakan retorika semacam itu. "Salah satu hasil yang tidak menyenangkan dari Perang Dunia II adalah pembentukan 'tumor kanker' di wilayah ini," ujar Rouhani.

Ia menegaskan, Iran akan terus mendukung kelompok-kelompok seperti Hizbullah dan Hamas yang berjanji untuk melawan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Iran telah memperingatkan akan menyerang sasaran AS dan Israel, setelah penasihat keamanan Presiden AS Donald Trump mengatakan AS akan memberikan tekanan maksimum pada Teheran melalui sanksi ekonomi.





Credit  republika.co.id




Presiden Iran Minta Umat Islam Sedunia Bersatu Melawan AS



Presiden Iran Minta Umat Islam Sedunia Bersatu Melawan AS
Presiden Iran Hassan Rouhani. Foto/REUTERS

TEH - Presiden Iran Hassan Rouhani pada hari Sabtu (24/11/2018) meminta umat Islam di seluruh dunia untuk bersatu melawan Amerika Serikat (AS). Dengan menyindir Washington, dia menyatakan komunitas Muslim sudah semestinya tidak menggelar karpet merah untuk penjahat.

Washington pada bulan Mei memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran, setelah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir internasional 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).

Dalam kesepakatan internasional yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015 itu, Iran setuju mengekang program nuklirnya dengan imbalan sanksi atau embargo ekonomi terhadap Teheran dicabut.

"Tundak pada Barat yang dipimpin oleh Amerika akan menjadi pengkhianatan terhadap agama kita...dan terhadap generasi masa depan di wilayah ini," kata Rouhani dalam konferensi internasional tentang persatuan Islam di Teheran, yang dikutip Reuters.

"Kita punya pilihan untuk menggelar karpet merah untuk para penjahat, atau untuk melawan ketidakadilan dan tetap setia kepada Nabi, Alquran dan agama Islam kita," ujar Rouhani.

Komentar pemimpin negeri para Mullah itu secara tidak langsung menyindir Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya yang menjadi sekutu dekat Amerika Serikat.

Iran dan Arab Saudi adalah rival regional dan telah mendukung pihak yang berseberangan dalam konflik di Suriah dan Yaman. Kedua negara itu juga memberi dukungan kepada faksi politik yang berbeda di Irak dan Lebanon.

"Kami siap untuk membela kepentingan rakyat Saudi terhadap terorisme, agresi dan negara adidaya dan kami tidak meminta USD450 miliar untuk melakukannya," kata Rouhani, menyindir kontrak pembelian peralatan militer antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat. 




Credit  sindonews.com




Kalah Pemilu, Presiden Taiwan Mundur dari Ketua Partai


Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Partai Progresif Demokratik atau DPP. Keputusan itu diambil setelah DPP kalah dalam pemilu lokal yang diselenggarakan Sabtu, 24 November 2018. Sumber: Chang Haoan/Pool/via REUTERS/CNA
Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Partai Progresif Demokratik atau DPP. Keputusan itu diambil setelah DPP kalah dalam pemilu lokal yang diselenggarakan Sabtu, 24 November 2018. Sumber: Chang Haoan/Pool/via REUTERS/CNA

CB, Jakarta - Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Partai Progresif Demokratik atau DPP. Keputusan itu diambil setelah DPP kalah dalam pemilu lokal yang diselenggarakan Sabtu, 24 November 2018.
Dikutip dari Reuters, Tsai mengatakan pengunduran dirinya tidak diterima oleh Perdana Menteri William Lai. Tsai mengajukan pengunduran diri pada pada Sabtu sore, 24 November 2018.

"Sebagai ketua partai berkuasa, saya sepenuhnya bertanggun jawab atas hasil pemilu lokal hari ini. Saya mengundurkan diri sebagai Ketua DPP. Usaha kami tidak cukup dan kami mengecewakan para pendukung kami, yang berjuang bersama kami. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf," kata Tsai, seperti dikutip dari CNA, Sabtu, 24 November 2018.
Menurutnya, DPP akan mengevaluasi diri atas kekalahan ini. Meski DPP kalah, dia bersumpah akan terus menekan agar reformasi, kebebasan dan demokrasi terus dilakukan serta melindungi kedaulatan negara yang tak boleh dikesampingkan.

DPP adalah partai pro-kemerdekaan dan partai berkuasa di Taiwan. Partai ini secara mengejutkan kalah dalam pemilu sela untuk memilih pemimpin di tingkat kotamadya, kabupaten, kota dan desa. Dari total 13 kota dan kabupaten, DPP kalah di tujuh wilayah.
DPP kalah banyak di kantong pertahanannya di kota Kaohsiung. Kekalahan ini untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. DPP juga dikalahkan oleh partai terbesar kedua di Taiwan di kota Taichung. Kota Kaohsiung dan Taichung dimenangkan oleh partai oposisi, yakni Kuomintang.
Pemilu lokal diselenggarakan 1,5 tahun menjelang diselenggarakannya pemilu presiden Taiwan. Pemilu sela ini juga ujian bagi pemerintahan Tsai menyusul upayanya untuk melakukan reformasi domestik dan ketegangan hubungan dengan Beijing.
Pemilu lokal itu, juga sekaligus sebuah referendum untuk memutuskan status pernikahan sesama jenis di Taiwan. Pemilu ini dipantau ketat oleh Beijing setelah Taiwan mengklaim berdaulat.




Credit  tempo.co




PM Inggris Buat Surat Terbuka Minta Dukungan untuk Brexit


Perdana Menteri Inggris Theresa May telah menandatangani surat pengaktifan Pasal 50 Uni Eropa pada Selasa (28/3). Hal ini menandakan Inggris telah memulai proses hengkangnya dari Uni Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit.
Perdana Menteri Inggris Theresa May telah menandatangani surat pengaktifan Pasal 50 Uni Eropa pada Selasa (28/3). Hal ini menandakan Inggris telah memulai proses hengkangnya dari Uni Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit.
Foto: Christopher Furlong/Pool Photo via AP
Pertentangan di kalangan politisi Inggris terhadap kesepakatan Brexit menguat.




CB, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Theresa May meminta publik Inggris mendukung kesepakatannya untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada Ahad (25/11). Hal itu dilakukan setelah menguatnya pertentangan di kalangan politisi Inggris terhadap kesepakatan Brexit.

Permintaan dukungan dari publik Inggris disampaikan May melalui sebuah surat terbuka. Dalam surat itu, ia mengatakan akan berkampanye dengan hati dan jiwa guna mendapatkan kesepakatan Brexit melalui parlemen Inggris.

"Ini akan menjadi kesepakatan yang menjadi kepentingan nasional kita, yang bekerja untuk seluruh negara kita, dan semua rakyat kita, apakah Anda memilih "Tinggalkan" atau "Tetap" (di Uni Eropa)," kata May dalam suratnya.

Kesepakatan Brexit May telah menuai banyak kritik dari anggot parlemen Inggris, termasuk perwakilan dari partainya sendiri, yakni Conservative Party. Anggota parlemen dari Ireland's Democratic Unionist Party (DUP), yang merupakan koalisi Conservative Party, turut melayangkan kritik terhadap May dan kesepakatan Brexit-nya.

Surat kabar The Sunday Telegraph bahkan melaporkan bahwa faksi-faksi yang berbeda di Conservative Party tengah menyiapkan rencana Brexit alternatif. Tujuannya menjaga Inggris tetap dekat dengan Uni Eropa bila kesepakatan May gagal seperti yang diproyeksikan kebanyakan orang.

Bertolak dari situasi tersebut, May, dalam suratnya, mendesak publik Inggris memulai era baru persatuan politik ketika negara mereka meninggalkan Uni Eropa pada Maret 2019. Ia menginkan perselisihan yang diprovokasi Brexit disisihkan.

"Saya ingin itu menjadi momen pembaruan dan rekonsiliasi untuk seluruh negara kita. Itu harus menandai titik ketika kita menyisihkan label 'Tinggalkan' dan 'Tetap' untuk kebaikan dan kita berkumpul kembali sebagai satu bangsa," ujar May.

"Parlemen akan memiliki kesempatan untuk melakukan itu dalam waktu beberapa pekan ketika memiliki suara yang berarti dalam kesepakatan itu," kata May menambahkan.

Kepala negara dari 27 negara anggota Uni Eropa akan bertemu di Brussels, Belgia, Ahad (25/11). Dalam pertemuan itu, para pemimpin akan memberikan suara terhadap rancangan kesepakatan Brexit dan dokumen lain terkait dengan proses hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.

Draf Brexit setebal 585 halaman berhasil disepakati Inggris dan Uni Eropa pada 15 November lalu. Kesepakatan tercapai setelah memakan waktu lebih dari 18 bulan diskusi. Dalam draf itu dipaparkan persyaratan yang harus dipenuhi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa.

Kemudian pada Kamis (21/11), Inggris dan Uni Eropa juga telah menyepakati draf yang mengatur tentang hubungan masa depan kedua belah pihak pasca-Brexit. Draf itu dikenal dengan istilah "deklarasi politik". 





Credit  republika.co.id




Kesepakatan Brexit, Pemimpin Uni Eropa Sebut Jalan Terbaik


Kesepakatan Brexit, Pemimpin Uni Eropa Sebut Jalan Terbaik
Perdana Menteri Theresa May. (REUTERS/Simon Dawson/Pool).



Jakarta, CB Indonesia -- Para pemimpin Uni Eropa akhirnya menandatangani kesepakatan Brexit dengan Inggris di KTT Brussels, Minggu (25/11). Paket kesepakatan yang disepakati dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May merupakan yang terbaik.

"Mereka yang berpikir bahwa, dengan menolak kesepakatan, mereka akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, akan kecewa," Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, dikutip Reuters.

Juncker mengatakan demikian setelah 27 pemimpin Uni Eropa lainnya secara resmi meneken perjanjian yang menetapkan ketentuan untuk penarikan Inggris pada Maret lalu dan garis besar perjanjian perdagangan UE dengan Inggris di masa depan.


Juncker mengatakan ini adalah kesepakatan terbaik. Meski tetap akan ada penilaian dari kelompok yang pro maupun anti-Brexit di parlemen Inggris atas kesepakatan ini.



Di satu sisi May mengatakan kesepakatan ini menawarkan kendali atas batas dan anggaran Inggris sambil mempertahankan keselarasan yang erat dalam peraturan Uni Eropa untuk bisnis dan keamanan Inggris dengan Eropa.

May menambahkan, bahwa dalam negosiasi apapun, termasuk soal kesepakatan tentang Brexit ini, tidak bisa semuanya yang diinginkan dapat tercapai.

"Saya pikir orang-orang Inggris memahami itu," kata May.


Sementara pemungutan suara di parlemen Inggris dapat membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah atau sebaliknya menghukum negara ini ke lebih banyak bagian. Namun May menolak menjawab apakah akan mengundurkan diri jika parlemen Inggris menolak kesepakatan Brexit ini.

"Saya akan membuat kasus untuk kesepakatan ini dengan sepenuh hati," ujar May.

Sementara itu Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyebut tak ada jalan lain selain kesepakatan yang sudah diteken.

"Tidak ada Rencana B," kata Rutte.




Credit  cnnindonesia.com





Militan Serang Aleppo dengan Roket Berisi Klorin


Militan Serang Aleppo dengan Roket Berisi Klorin
Lebih dari 50 warga Aleppo di rawat setelah kelompok militan menyerang wilayah itu dengan roket berisi gas Klorin. Foto/Istimewa

SANAA - Lebih dari 50 warga Aleppo, Suriah, dirawat karena gejala keracunan gas beracun setelah militan menyerang daerah pemukiman dengan bom-bom berisi gas. Demikian laporan media Suriah.

Kantor berita Suriah, SANA, melaporkan bahwa wilayah al-Khalidiye dan al Zahraa, serta Nile Street, menjadi sasaran serangan roket pada Sabtu malam. Serangan menyebabkan sedikitnya 55 orang dikirim ke rumah sakit.

Amunisi yang digunakan oleh para pemberontak diduga diisi dengan gas beracun. Pasalanya korban menderita lemas dan sesak napas yang diduga disebabkan oleh gas Klorin.

Gubernur provinsi Aleppo, Hussein Diyab, melaporkan peningkatan jumlah warga sipil yang terluka dalam serangan oleh militan dengan roket berisi klorin. Ia mengatakan bahwa serangan ini mengkonfirmasi kepemilikan senjata kimia oleh kelompok militan yang disebutnya sebagai teroris.

"Rudal-rudal teroris mengandung gas beracun, yang membuktikan bahwa teroris memiliki senjata kimia," katanya, seperti dikutip oleh penyiar Al Ekhbariya, ketika ia tiba di rumah sakit ar-Razi di mana para korban dirawat di rumah sakit.

Kepala departemen kesehatan Aleppo, Ziad Haj Taha, mengatakan bahwa 50 penduduk kota itu terluka dalam serangan oleh militan dengan roket berisi klorin di daerah pemukiman kota.

"Dari mereka yang terluka, 25 dirawat di rumah sakit ke rumah sakit ar-Razi, 25 ke Aleppo University Hospital. Layanan ambulans terus memberikan bantuan kepada para korban penggunaan gas beracun oleh kelompok-kelompok teroris, mungkin klorin," kata Taha seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (25/11/2018).

Klorin, yang pertama kali digunakan sebagai senjata selama Perang Dunia I, dapat menyebabkan kerusakan kesehatan yang permanen dan dapat berakibat fatal pada tingkat paparan yang tinggi.

Anak-anak dan wanita dilaporkan berada di antara korban serangan.

Kota Aleppo dibebaskan oleh pasukan pemerintah Suriah dari kelompok militan dan teror pada tahun 2016, tetapi militan terus menyerang kota dari posisi mereka di pinggiran kota Aleppo. 




Credit  sindonews.com




Turki Tolak Rencana AS Dirikan Pos Pengamatan di Suriah


Turki Tolak Rencana AS Dirikan Pos Pengamatan di Suriah
Turki menolak rencana AS untuk membangun pos pengamatan di Suriah. Foto/Ilustrasi/Istimewa

ANKARA - Turki merasa tidak nyaman dengan rencana Amerika Serikat (AS) untuk mendirikan pos pengamatan di Suriah utara. Demikian pernyataan Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar.

Akar menyampaikan keberatan Turki kepada Kepala Staf Gabungan AS, Joseph Dunford selama konferensi pertahanan internasional di Kanada. Menurutnya, rencana tersebut akan memiliki dampak yang sangat negatif terhadap hubungan bilateral kedua negara.

"Langkah AS akan membuat situasi rumit di wilayah itu menjadi lebih rumit," katanya seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (25/11/2018).

Akar menggarisbawahi bahwa Angkatan Bersenjata Turki mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi negara dari semua jenis ancaman, termasuk dari lintas perbatasannya.

Ia juga meminta sekutu Turki, AS, untuk memutuskan hubungan mereka dengan Unit Perlindungan Rakyat (YPG) sesegera mungkin.

Hubungan antara Turki dan Amerika Serikat telah tegang karena dukungan yang diberikan oleh Washington kepada YPG, yang dianggap oleh Ankara sebagai afiliasi cabang Suriah dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang. 




Credit  sindonews.com




Aktivis Terkenal Oposisi Suriah Raed Fares Ditembak Mati


Aktivis Terkenal Oposisi Suriah Raed Fares Ditembak Mati
Raed Fares (kanan, T-shirt hijau) aktivis terkenal oposisi Suriah telah ditembak mati kelompok bersenjata tak dikenal. Foto/REUTERS

DAMASKUS - Kelompok bersenjata tak dikenal di Provinsi Idlib menembak mati Raed Fares, jurnalis yang juga aktivis terkenal pro-oposisi Suriah. Fares terkenal dalam aksi demo melawan rezim Presiden Bashar al-Assad tahun 2011 yang kemudian berubah menjadi perang saudara.

Wilayah Idlib saat ini dikuasai kubu oposisi anti-Assad. Belum jelas kelompok mana yang membunuh aktivis itu. Namun, Fares pernah dilaporkan lolos dari pembunuhan oleh kelompok ISIS.

Fares ditembak mati pada hari Jumat bersama rekannya, Hamoud Juneid, di kota Kafranbel. Demikian laporan stasiun Radio Fresh FM yang dikelola Fares dan rekan-rekannya.

"Fares dan Juniid ditembak mati oleh penyerang tak dikenal yang mengendarai sebuah van di Kafranbel," bunyi siaran Radio Fresh FM yang juga diunggah di halaman Facebook-nya. Stasiun radio ini menyuguhkan berita independen baik tentang Presiden Bashar al-Assad maupun kelompok oposisi.

Salman, seorang guru matematika berusia 33 tahun, yang menyaksikan serangan itu, mengatakan kepada situs Middle East Eye bahwa penyerang berada dalam van. "Melepaskan tembakan dari senapan mesin, sebelum melaju kencang," katanya, yang dilansir Al Jazeera, Sabtu (24/11/2018).

Juneid tewas seketika selama serangan. Sedangkan Fares tewas di Rumah Sakit Orient karena luka-lukanya.

Fares, yang selamat dari serangan kelompok ISIS tahun 2014, kerap membagikan foto-foto dan video klip yang menunjukkan korban perang sipil yang terjadi di Kafranbel. Dia selama ini juga aktif memberikan gambaran kehidupan di kubu oposisi.

Dalam posting terakhirnya di Twitter pada 21 September, Fares menulis tentang demonstrasi menentang "Rusia, Assad dan segala macam terorisme".

Dia juga mem-posting foto dirinya dengan dua putranya dalam pawai ribuan orang yang turun ke jalan di Idlib untuk memprotes rencana serangan besar-besaran oleh pasukan pemerintah Suriah dan sekutunya. Rencana serangan itu batal setelah Rusia dan Turki berunding untuk menciptakan zona demiliterisasi di Idlib. 





Credit  sindonews.com




Hakim AS Tolak Gugatan atas Hilangnya Malaysia Airlines MH370


Hakim AS Tolak Gugatan atas Hilangnya Malaysia Airlines MH370
Seorang pria mengamati berbagai pesan di papan untuk para penumpang dan awak Malaysia Airlines MH370 yang hilang 8 Maret 2014. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Seorang hakim Amerika Serikat (AS) menolak gugatan yang diajukan terhadap Boeing, Allianz SE dan Malaysia Airlines atas hilangnya penerbangan MH370 pada tahun 2014. Gugatan diajukan para keluarga penumpang.

Hakim Pengadilan Distrik AS di Washington, Ketanji Brown Jackson, memutuskan pada Rabu malam bahwa kematian yang fatal dan litigasi, yang mencakup 40 tuntutan hukum, tidak termasuk di Amerika Serikat.

"Kasus ini adalah tentang hilangnya pesawat penumpang yang tidak dapat dijelaskan, yang dioperasikan oleh Malaysia Airlines, sebagai bagian dari armada maskapai penerbangan nasionalnya setelah keberangkatannya dari bandara Malaysia," kata Hakim Jackson dalam dokumen seperti dikutip Reuters, Sabtu (24/11/2018).

"Litigasi di Amerika Serikat terkait dengan musibah Penerbangan MH370 tidak nyaman," lanjut hakim.

Dokumen putusan hakim pengadilan setebal 61 halaman itu merupakan tanggapan atas gugatan yang diajukan atas nama lebih dari 100 korban MH370. Gugatan diajukan terhadap maskapai penerbangan, perusahaan asuransi dan produsen pesawat yang secara tidak langsung bertanggung jawab.

Pada 8 Maret 2014, penerbangan MH370 saat dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing menghilang dari radar kurang dari satu jam setelah tinggal landas. Ada 227 penumpang dan 12 anggota awak di dalam pesawat, termasuk beberapa penumpang asal Indonesia.

Sejauh ini, beberapa puing-puing yang diyakini berasal dari pesawat itu telah ditemukan di lokasi yang berbeda, termasuk Mozambik, Afrika Selatan dan pulau Reunion di Samudera Hindia. Namun, semua temuan itu belum terbukti bagian dari pesawat MH370.

Pesawat itu diduga jatuh di Samudera Hindia selatan setelah berbelok jauh dari jalur resminya. Hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 tetap menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di dunia.

Sebuah laporan 495 halaman dari penyelidik Malaysia pada bulan Juli tidak memberikan jawaban yang jelas tentang apa yang terjadi pada penerbangan tersebut.

Para penggugat mengajukan gugatan di bawah Konvensi Montreal, sebuah perjanjian internasional yang mengatur insiden transportasi udara, dan berbagai undang-undang negara bagian AS.

Mary Schiavo, seorang pengacara untuk beberapa penggugat, mengatakan dalam sebuah email pada hari Jumat bahwa kliennya sedang bersiap mengajukan gugatan pada Juni 2019 di Kuala Lumpur atas tragedi hilangnya pesawat itu.

Masing-masing pengacara Malaysia Airlines dan Boeing belum bersedia menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Sedangkan Global Corporate & Specialty SE Allianz sebagai perusahaan asuransi untuk Malaysia Airlines juga menolak berkomentar. 




Credit  sindonews.com





Susul Jerman dan Denmark, Finlandia Setop Senjata ke Saudi


 Tentara Arab Saudi berjaga di pos perbatasan dengan Yaman, Senin (6/4).
Tentara Arab Saudi berjaga di pos perbatasan dengan Yaman, Senin (6/4).
Foto: Reuters/Faisal Al Nasser
Langkah ini sebab Perang Yaman dan kasus Jamal Khashoggi



CB, HELSINKI— Finlandia memutuskan untuk menghentikan penjulanan senjata dan peralatan militer ke Arab Saudi. Langkah pemerintah Finlandia ini mengikuti Denmark dan Jerman.


Dilansir USAtoday, Ahad (25/11), keputusan Finlandia didasari pada krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Yaman.

Banyak negara mengambil langkah untuk menghentikan penjualan senjata dengan kerajaan atas peperangan di Yaman.


Dalam perang itu, koalisi Saudi memerangi pemberontak Houthi. Perang Yaman  telah menewaskan ribuan orang, termasuk anak-anak. Sementara itu jutaan orang berada di ambang kelaparan.


Kementerian Luar Negeri Finlandia mengatakan, pemerintah tidak akan mengizinkan lisensi ekspor senjata ke pemerintah Saudi. Pemerintah membahas masalah ekspor senjata dan memutuskan bahwa dalam situasi saat ini tidak ada dasar untuk otorisasi ekspor senjata baru ke Arab Saudi atau Uni Emirat Arab.


“Dalam pertimbangannya, pemerintah menekankan situasi kemanusiaan yang mengkhawatirkan di Yaman, " kata Kementerian Luar Negeri Finlandia dalam sebuah pernyataan.


Finlandia dan Denmark membuat pengumuman  setelah Jerman mendesak negara-negara Eropa  untuk menghentikan ekspor senjata ke Arab Saudi pada bulan lalu.


Denmark menyebut  keputusannya untuk menangguhkan penjualan senjaata ke Saudi terkait kasus kematian jurnalis Saudi Jamal Khashoggi.


Menteri luar negeri Denmark, Anders Samuelsen, menyebut rezim Saudi melakukan banyak kerusakan di berbagai bidang. "Denmark memutuskan menghentikan ekspor peralatan militer karena semakin memburuknya situasi  di Yaman dan pembunuhan Jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi," katanya.


Samuelsen berharap keputusan Denmark dapat menciptakan momentum lebih lanjut dan membuat banyak negara Uni Eropa  mendukung implementasi dari kerangka kerja peraturan UE di bidang ini.


Laporan AP pada 2017, keseluruhan ekspor Denmark ke Arab Saudi sekitar 763 juta dolar AS.


"Keputusan itu diambil setelah diskusi baru-baru ini dengan menteri luar negeri lainnya di Uni Eropa," tambahnya.




Credit  republika.co.id


Israel Tawari Arab Saudi Perangkat Pengintai Pembangkang


Ilustrasi telepon seluler REUTERS/Dado Ruvic
Ilustrasi telepon seluler REUTERS/Dado Ruvic

CB, Jakarta -  NSO, perusahaan Israel yang menjual perangkat pengintai rahasia,  menawarkan kepada sejumlah pejabat intelijen Arab Saudi sistem peretas telepon seluler. Ini terjadi beberapa bulan sebelum putra mahkota Mohammed bin Salman melakukan pembersihan terhadap oposisi.
Seperti dikutip dari Sputnik, 25 November 2018, NSO menawarkan teknologi Pegasus 3 kepada sejumlah pejabat top Saudi. Perangkat telepon seluler pengintai hanya membutuhkan nomor telepon orang yang akan diintai untuk dijerat oleh perangkat tersebut.

Pejabat Saudi yang ditawari perangkat pengintai buatan Israel itu termasuk mantan Kepala Intelijen Arab Saudi Pangeran Turki al-Faisal dan Nasser al-Qahtani yang menyebut dirinya deputi kepala intelijen yang saat ini menjabat.
Seorang pengusaha Eropa mengungkapkan kasus Pegasus 3 berawal ketika dirinya dihubungi seseorang berinisial W, seorang Israel yang menjalankan bisnis teknologi pertahanan-cyber. W memintanya untuk menggunakan koneksinya di negara-negara Teluk Persia untuk membantu bisnisnya di wilayah itu.
Selanjutnya terjadi sejumlah pertemuan. Di satu pertemuan beberapa pejabat Saudi mempresentasikan daftar perangkat lunak yang dicari untuk meretas telepon para pembangkang di Arab Saudi dan di tempat lain.

Pada musim panas tahun 2017, W melakukan negosiasi untuk menjual sistem Pegassus 3 kepada Arab Saudi senilai US$ 55 juta atau setara dengan Rp 779,7 miliar.
Belakangan komunikasi antara pengusaha Eropa dan W terganggu setelah pengusaha Eropa ini meminta komisi 5 persen atau setara dengan US$ 2,75 juta.
Akibatnya, pengusaha Eropa tersebut membuat pengaduan resmi pada April 2018 dan sejak itu polisi Israel melakukan penyelidikan dan begitu juga dengan aparat pajak.
Namun NSO menganggap informasi tentang penawaran perangkat pengintai ke Arab Saudi sebagai rumor atau gosip. W juga membantah dengan menyatakan pengaduan pengusaha Eropa itu tidak berdasar.

Namun laporan tentang masalah penjualan perangkat pengintai NSO ke Arab Saudi telah diungkap oleh Forbes dengan melaporkban bahwa Riyadh menggunakan Pegasus 3 untuk memata-matai oposisi yang tinggal di luar negeri seperti pelawak Ghanem Almasarir yang tinggal di London, Inggris dan aktivis HAM Yahya Assiri dan Omar Abdulaziz yang tinggal di Kanada.
Ketiga orang ini melakukan kontak dengan Jamal Khashoggi, jurnalis Arab Saudi yang dibunuh di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki pada Oktober lalu.
Edward Snowden, pengungkap informasi rahasia warga Amerika Serikat, baru-baru ini menuding NSO Israel menjual perangkat pengintai ke Riyadh, untuk membantu menjajaki keberadaan Jamal Khashoggi. Namun NSO membantah pernyataan Snowden.





Credit  tempo.co




Liga Arab Kutuk Larangan Perjalanan Israel terhadap Pejabat Palestina



Liga Arab Kutuk Larangan Perjalanan Israel terhadap Pejabat Palestina
Liga Arab mengutuk larangan perjalanan Israel terhadap pejabat Palestina. Foto/Istimewa


KAIRO - Liga Arab mengecam keras keputusan Israel untuk memberlakukan larangan perjalanan terhadap dua pejabat Palestina.

Israel menjatuhkan larangan perjalanan kepada anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Menteri Urusan Yerusalem, Adnan al-Husayni, dan Gubernur Yerusalem Adnan Gheith. Israel juga memberlakukan larangan bagi keduanya untuk berkomunikasi dengan beberapa tokoh Palestina.

"Keputusan itu tidak adil dan itu adalah pelanggaran hukum internasional dan kemanusiaan," kata Saeed Abu Ali, asisten sekretaris jenderal Liga Arab untuk wilayah Palestina dan wilayah Arab yang diduduki.

"Larangan perjalanan adalah kejahatan yang dilakukan oleh otoritas pendudukan," tambah Abu Ali seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (25/11/2018).

Dia kemudian menyerukan Israel untuk membatalkan keputusannya dan menghentikan kebijakan eskalasi terhadap Yerusalem dan warga Palestinanya.

Ini bukan pertama kalinya Israel menjatuhkan larangan perjalanan. Awal tahun ini Negara Zionis itu telah menjatuhkan larangan perjalanan terhadap 20 lembaga non pemerintah karena mendukung gerakan pro Palestina yaitu boikot, divestasi dan sanksi (BDS). LSM asing itu dinilai telah menganjurkan pemboikotan terhadap Israel atas perlakuannya kepada orang-orang Palestina. 




Credit  sindonews.com






UE: Permukiman Ilegal Israel Lemahkan Solusi Dua Negara


Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Foto: EPA
Uni Eropa sangat menentang kebijakan permukiman Israel.



CB, BRUSSELS -- Uni Eropa menilai proyek pembangunan permukiman Israel di Yerusalem Timur kian melemahkan prospek solusi dua negara Israel-Palestina. Padahal Uni Eropa menilai hal itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik antara kedua negara.

"Kebijakan pembangunan dan perluasan permukiman (Israel) di Yerusalem Timur terus melemahkan kemungkinan solusi dua negara yang layak, dengan Yerusalem sebagai ibu kota masa depan kedua negara, yang merupakan satu-satunya cara realistis untuk mencapai perdamaian yang adil dan permanen," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (24/11), dikutip laman i24News.

Uni Eropa juga mengecam Israel karena telah membongkar bangunan-bangunan komersial Palestina di kamp pengungsi Shuafat guna melanjutkan proyek pembangunan permukimannya. Pembongkaran tersebut bertentangan dengan hukum internasional.


"Uni Eropa sangat menentang kebijakan permukiman Israel, ilegal menurut hukum internasional, dan tindakan yang diambil dalam konteks itu, seperti pemindahan paksa, penggusuran, dan penghancuran," katanya.

Uni Eropa berharap Israel mempertimbangkan kembali dan mengubah keputusannya. Pada Rabu (21/11), Israel menghancurkan toko, bisnis, dan pom bensin yang diklaim dibangun secara ilegal di kamp pengungsi Shuafat, Yerusalem.



Masyarakat Palestina yang tinggal di daerah tersebut mengecam tindakan Israel. Mereka mengatakan hampir tidak mungkin bagi penduduk Palestina di Yerusalem Timur dan beberapa bagian di Tepi Barat, mendapatkan izin Israel untuk mendirikan bangunan.

Di hari yang sama, Pengadilan Tinggi Israel memutuskan bahwa organisasi permukiman Ateret Cohanim, dapat melanjutkan proses hukum yang akan mengusir 700 warga Palestina dari lingkungan Silwan di Yerusalem Timur.

Keluarga Palestina yang tinggal di Silwan telah melakukan perlawanan hukum untuk menghentikan upaya pengusiran oleh Ateret Cohanim. Organisasi tersebut diketahui diberi kendali atas rumah 70 keluarga Palestina dalam keputusan yang disetujui Pengadilan Distrik Yerusalem pada 2001.

Saat ini terdapat lebih dari 700 ribu pemukim Yahudi yang tinggal di 196 permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Semua permukiman itu dibangun atas persetujuan otoritas Israel.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan. Oleh sebab itu, segala aktivitas permukiman Yahudi di kedua wilayah itu ilegal. Kendati kerap menuai kecaman dari dunia internasional, Israel tetap melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.



Credit  republika.co.id