CUPUMA

Selasa, 24 Juli 2018

Tiga Kapal Perang Canggih dan 49 Rudal Jelajah Kalibr Perkuat AL Rusia

MOSKOW - Tiga buah kapal perang canggih dan 49 rudal jelajah Kalibr termasuk perangkat keras yang ditambahkan ke Angkatan Laut (AS) Rusia dalam enam bulan pertama tahun ini. Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia.

"Akuisisi angkatan laut baru termasuk tiga kapal tempur yang baru dibangun, dua kapal pendukung, dan satu kapal perang yang telah mengalami perbaikan, serta sistem pertahanan rudal pesisir Bastion," kata Deputi Menteri Pertahanan Alexey Krivoruchko.

"Sebanyak 49 rudal jelajah taktis Kalibr dan empat rudal anti-kapal juga mulai beroperasi pada 2018," tambahnya seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (24/7/2018).

Rudal Kalibr dapat menghantam kapal, kapal selam dan fasilitas pantai. Rudal tersebut mempunyai kecepatan subsonik, dengan beberapa versinya mampu melakukan sprint supersonik di fase akhir serangan, memberikan sistem pertahanan target lebih sedikit waktu untuk bereaksi.

Salah satu kapal baru, kapal pengintai sedang, Ivan Khurs, saat ini sedang berlabuh di sebuah pangkalan di Kronshtadt di Pulau Kotlin di Teluk Finlandia. Kapal tersebut tengah dipersiapkan untuk parade utama Hari Angkatan Laut.

"Kapal ini sepenuhnya siap untuk menyelesaikan misi yang ditugaskan, termasuk menyediakan komunikasi dan komando armada dan kontrol, melakukan pengintaian radio-teknis, dan melakukan peperangan elektronik," ujar Kapten Grigory Chernetsky, komandan Brigade ke-13 Armada Baltik Pangkalan angkatan laut Leningrad.

Sementara kapal korvet rudal Vyshny Volochyok ditugaskan ke Armada Laut Hitam, yang bermarkas di kota Crimea Sevastopol.

"Kapal perang ini dilengkapi dengan sistem serangan modern, rudal, pertahanan udara dan artileri, dan telah berhasil melewati semua jenis percobaan di Laut Hitam," kata Kapten Igor Vorobyov, komandan Brigade ke-41 dari Kapal Rudal Hitam Angkatan Laut Crimea Sea Fleet.

Angkatan Laut Rusia juga diperkirakan akan menerima lead frigate 'Admiral Gorshkov' pada saat parade utama Hari Angkatan Laut pada 29 Juli. Berbekal rudal jelajah Kalibr dan Oniks, Proyek 22350 kapal perang mempunyai 4.500 ton dan dapat mencapai kecepatan 29 knot (sekitar 58kph). Rusia mengharapkan dapat menempatkan enam frigat jenis ini ke dinas militer pada 2025.

Pawai Hari Angkatan Laut secara tradisional diadakan di St. Petersburg pada hari Minggu terakhir bulan Juli. Kapal perang dan kapal dari Armada Laut Baltik, Pasifik, Laut Utara dan Hitam akan mengambil bagian dalam pertunjukan tahun ini.

Credit sindonews.com

Irak: Kami Bisa Beli S-400 Rusia jika Perlu

MOSKOW - Pemerintah Irak mengaku bisa membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia jika memang Baghdad membutuhkan. Namun, untuk saat ini belum ada keputusan akhir apakah Baghdad membutuhkan senjata pertahanan itu atau tidak.

"Kami mengatakan kami bisa membeli sistem S-400, jika perlu. Tapi belum ada keputusan akhir yang diambil sejauh ini. Belum ada pembicaraan resmi dengan pihak Rusia," kata Duta Besar Irak untuk Rusia Haidar Mansour Hadi dalam sebuah wawancara dengan TASS, yang dilansir Senin (23/7/2018).

Ketika Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim al-Jaafari melakukan kunjungan ke Moskow pada Februari 2018, dia mengatakan bahwa negaranya ingin membeli sistem rudal anti-pesawat tersebut.

S-400 Triumph Rusia, yang oleh NATO dinamai SA-21 Growler, adalah sistem rudal anti-pesawat jarak jauh terbaru yang mulai digunakan pada tahun 2007. Sistem ini dirancang untuk menghancurkan pesawat dan rudal balistik, termasuk rudal jarak menengah.

Sistem itu dapat menghantam target aerodinamis pada kisaran hingga 400 kilometer (249 mil) dan target balistik taktis yang terbang dengan kecepatan 4,8 km/detik pada jarak hingga 60 kilometer (37 mil). Target tersebut termasuk rudal jelajah, pesawat taktis dan strategis dan hulu ledak rudal balistik.

Radar sistem S-400 mampu mendeteksi target di udara pada jarak hingga 600 kilometer (373 mil). Pada saat ini, senjata pertahanan andalan Moskow itu dioperasikan di Suriah untuk melindungi aset-aset militernya di Khmeimim dan Tartus.

Negara Timur Tengah yang memutuskan untuk membeli sitem rudal tersebut baru Turki. Itu pun mendapat tekanan hebat dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di NATO. Arab Saudi dan Qatar juga pernah menyatakan minatnya untuk membeli sistem tersebut.

Mansour Hadi menambahkan, bahwa delegasi resmi Rusia yang terdiri dari pejabat kementerian pertahanan, industri dan perdagangan Rusia akan berkunjung ke Baghdad minggu depan.

Menurut diplomat Irak, pembicaraan akan fokus pada masalah kerja sama militer dan energi.

Credit sindonews.com

Rusia Uji Drone Mirip RQ-170 CIA, Ingin Dijadikan Jet Tempur Generasi Ke-6

MOSKOW - Rusia sedang menguji coba pesawat nirawak terbarunya yang mirip drone RQ-170 Sentinel milik CIA Amerika Serikat (AS). Moskow ingin mengubah drone bernama Okhotnik itu menjadi pesawat jet tempur generasi keenam.

Popular Mechanics telah menerbitkan gambar yang diduga pesawat nirawak Okhotnik, yang di-posting di forum penerbangan Rusia, paralay.iboards.ru.

Namun, masih belum jelas apa kemampuan Okhotnik saat ini, dan apa yang akan terjadi jika diubah menjadi pesawat jet tempur generasi keenam. Konsep itu belum sepenuhnya terwujud.

"Okhotnik akan menjadi prototipe jet tempur generasi keenam," kata seorang pejabat industri pertahanan Rusia kepada TASS, kantor berita milik negara Rusia. "Pesawat jet tempur generasi keenam belum terbentuk sepenuhnya, (tapi) fitur utama diketahui."

Drone Okhotnik bermesin tunggal memiliki kecepatan maksimal 621 mph. Menurut laporan Popular Mechanics, pesawat tanpa awak ini akan melakukan penerbangan perdananya pada 2018. Okhotnik secara harfiah bermakna hunter.

"Rusia dapat menggunakan (Okhotnik) sebagai platform untuk mengembangkan teknologi untuk (pesawat) 'otonom',” kata Michael Kaufman, ilmuwan peneliti di Center for Naval Analyses (CNA) AS, kepada Business Insider, Selasa (24/7/2018).

Tapi Kaufman menambahkan bahwa klaim keberadaan pesawat nirawak Okhotnik agak dipertanyakan karena TASS bersumber dari seorang pejabat industri pertahanan Rusia.

“Setiap kemajuan teknologi dari pengembangan Okhotnik dapat dibawa ke dalam pesawat atau desain pesawat tak berawak yang akan datang,” kata Sim Tack, analis militer utama di Force Analysis dan global fellow di Stratfor, kepada Business Insider, "Dan sumber (TASS) ini mungkin merupakan pendukung rute itu."

"Sejauh yang saya lihat, ini adalah drone besar yang mirip dengan X-47B, dengan muatan yang lumayan besar," kata Kaufman. Kyle Mizokami dari Popular Mechanics menyamakan Okhotnik dengan drone RQ-170 Sentinel AS yang dioperasikan secara rahasia oleh CIA.

Menurut laporan Popular Mechanics, drone Okhotnik dalam kapasitasnya saat ini memiliki lapisan anti-radar, dan akan menyimpan rudal dan bom presisi berpandu secara internal untuk menghindari deteksi radar.

Kendati demikian, Rusia berambisi untuk membuat pesawat tempur generasi keenam. Baru-baru, Moskow menguji sistem onboard generasi keenam pada jet tempur Su-57 dan bahkan meneliti radar radio-photonic untuk pesawat yang jadi tujuan ambisinya itu.

Credit sindonews.com

Borong Teknologi Anti Kapal Selam, Warga Cina Ditangkap Amerika

Type 041 Qing Class, tumpuan Tiongkok di kala konflik laut Cina Selatan. Kapal selam ini mengadopsi bentuk dan teknis dari Kilo Class Rusia. Diawaki oleh 88 orang, dengan persenjataan 2 tabung torpedo berukuran sangat besar 533mm, kecepatan kapal ini mencapai 25Km/perjam. wsj.com

CB, Massachusetts - Seorang warga negara Cina terkena tuntutan hukum di Amerika Serikat karena diduga berkonspirasi dengan entitas dari Tentara Pembebasan Rakyat Cina untuk mengirimkan peralatan anti-kapal selam ke negara komunis itu.

Shuren Qin, yang merupakan penduduk tetap di Massachusetts, AS, diduga mendapat pesanan dari Northwester Polytechnical University, NWPU, yang berbasis di Xi’an, untuk mendapatkan sejumlah peralatan anti-kapal selam dari AS. Otoritas AS menyebut universitas itu sebagai institut riset dari militer Cina.

Jaksa penuntut federal menuntut Shuren Qin, 41 tahun, telah mengirim 78 peralatan hydrophone ke universitas itu pada Juli 2015 – Desember 2017. Hydrophone ini berfungsi untuk mendeteksi atau memonitor suara di bawah air.
“Qin ditangkap pada Kamis pekan lalu dan didakwa pada Selasa pekan ini terkait tuduhan berkonspirasi untuk melanggar undang-undang ekspor AS serta dua tuduhan terkait penipuan visa,” begitu dilansir CNN pada 25 Juni 2018.

Pemerintah Cina membangun armada kapal selam nirawak dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengimbangi pergerakan pasukan AS di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Barat. SCMP
Situs dari NWPU melansir kampus ini terafiliasi dengan kementerian Industri dan Teknologi Informasi Cina. Kampus ini juga mengklaim sebagai satu-satunya lembaga berorientasi riset dan bersifat multidisiplin di Cina untuk mengembangkan teknologi penerbangan, luar angkasa, dan kelautan.

Kementerian Perdagangan AS memasukkan NWPU sebagai salah satu potensi gangguan keamanan nasional pada 2001 karena hubungan dekat dengan PLA.
Pemerintah Cina, seperti dilansir Reuters dan SCMP, sedang mengupgrade berbagai sistem persenjataan darat, laut dan udara terkait konflik Laut Cina Selatan. Baru-baru ini, misalnya, Angkatan Laut Cina meluncurkan dua kapal penghancur terbesar di dunia.
Pemerintah juga membangun pusat uji coba terbesar di dunia untuk kapal nirawak dan kapal selam nirawak, yang berbasis di Kota Zhuhai, Guandong, Cina. Untuk kapal selam nirawak ini, pemerintah melibatkan sejumlah insinyur dan ahli komputer untuk merancang sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang membuat kapal selam bisa bekerja sendiri untuk mencapai target yang diperintahkan.
Kapal selam nirawak ini bekerja dalam sistem persenjataan terintegrasi dengan sistem persenjataan lain seperti di darat, laut, udara dan luar angkasa untuk mengerjakan tugas yang diembannya.
Kapal selam nirawak generasi kedua ini bakal berukuran besar meski tidak sebesar kapal selam berawak. Nantinya, kapal selam nirawak ini bakal membawa berbagai jenis rudal, torpedo dan peralatan pemantauan dan pengintaian canggih untuk mengincar posisi kapal-kapal musuh Cina dan menghancurkannya.

Credit tempo.co

Malaysia Yakin Hubungan dengan Cina akan Tetap Baik

Mahathir Mohamad

Foto: AP Photo/Andy Wong

Malaysia evaluasi proyek-proyek besar dengan Cina.

CB, JAKARTA -- Malaysia yakin hubungan dengan Cina akan tetap baik. Hal ini menyusul kebijakan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang mengkaji ulang sejumlah perjanjian pembangunan prasarana Malaysia dan Cina.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah dalam kuliah umum di Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS), Jakarta, Senin (23/7), mengakui bahwa kedua negara sedang menghadapi masalah terkait perjanjian niaga yang ditandatangani pemerintah Malaysia sebelumnya pimpinan Perdana Menteri Najib Razak.

"Tetapi, sikap kami tetap. Kami ingin tetap melanjutkan hubungan baik dengan Cina, bahkan meningkatkannya," kata Saifuddin.

Pemerintah Malaysia mengkaji kembali proyek besar, yang ditandatangani Najib, untuk memotong utang nasional negara tersebut yang diperkirakan mencapai 250 miliar dolar AS. Tiga proyek terbesar yang didukung China, termasuk pembangunan jalur kereta api dan dua pipa gas senilai lebih dari 22 miliar dolar AS ditangguhkan.

Mahathir mengirim utusan khusus, mantan Menteri Keuangan Malaysia Daim Zainuddin, untuk bertemu dengan Perdana Menteri China Li Keqiang dan Menlu China Wang Yi beberapa waktu lalu untuk menyampaikan kebijakan tersebut.

Mahathir pun mengumumkan rencana kunjungannya ke Beijing pada 17 Agustus 2018 untuk secara khas membahas masalah itu, termasuk persyaratan kerja sama, yang dinilai tidak adil atas beberapa proyek besar yang ditandatangani Najib.

Politikus kawakan berusia 92 tahun itu juga menyatakan rencananya menaikkan suku bunga tinggi pada pinjaman Cina yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut.

"Bisa dipastikan akan ada pembahasan lanjutan untuk menangani persoalan itu. Tetapi, China dan Malaysia punya sejarah panjang kerja sama. Kami tidak bisa membiarkan dua sampai empat proyek bermasalah itu memengaruhi hubungan kedua negara itu," demikian Saifuddin.

Credit republika.co.id

Malaysia Kutuk UU Negara Yahudi Israel

Langkah Israel hanya akan mempersulit dan merusak upaya perdamaian.

CB, KUALA LUMPUR -- Kementerian Luar Negeri Malaysia mengutuk adopsi istilah "negara bangsa Yahudi" dalam Undang-Undang Tanah Yahudi yang disahkan oleh Parlemen Israel pada 19 Juli 2018. Pernyataan Kemenlu Malaysia tersebut disampaikan kepada media nasional dan internasional di Kuala Lumpur, Senin (23/7).

Undang-undang itu menganggap tanah Israel sebagai tanah air historis orang-orang Yahudi dan hak untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri nasional di negara Israel adalah unik untuk orang-orang Yahudi. Undang-undang itu juga menyatakan bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi dan menurunkan peringkat bahasa Arab hanya menjadi status khusus.

Negara Israel memandang perkembangan permukiman Yahudi sebagai nilai nasional dan akan bertindak mendorong dan mempromosikan pembentukan dan konsolidasi. Malaysia mendesak komunitas internasional mengambil tindakan segera untuk menyerukan kepada Israel agar mencabut undang-undang dan kebijakan rasial dan opresif ini.

Langkah Israel hanya akan mempersulit dan merusak upaya perdamaian untuk mencapai penyelesaian yang adil dan komprehensif terhadap konflik Palestina. Malaysia tetap teguh dalam dukungannya kepada hak-hak sah rakyat Palestina untuk Negara Palestina yang merdeka dengan realisasi solusi dua negara berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Sebelumnya, partai oposisi United Malay National Organization (UMNO) juga menyatakan satu pendirian dengan negara-negara lain dalam mengecam sekeras-kerasnya keputusan Parlemen Israel mengesahkan rancangan undang-undang Tanah Yahudi.

"Undang-Undang tersebut mengesampingkan sama sekali hak rakyat Palestina atas wilayah nenek moyang mereka," ujar Presiden UMNO, Datuk Ahmad Zahid Hamidi.

UMNO meminta seluruh rakyat Malaysia yang mencintai keamanan mengutuk perbuatan tidak pada tempatnya tersebut serta mendesak Amerika Serikat, Eropa dan Organisasi Kerja Sama Islam, PBB dan badan-badan dunia untuk mendesak Tel Aviv mengkaji semula rancangan undang-undang itu dan menghormati pandangan masyarakat internasional.

"Anggota-anggota parlemen oposisi juga bersama-sama mendesak Wisma Putra (Kemenlu Malaysia) agar meneruskan dasar Pemerintah Malaysia yang menentang segala bentuk tindakan yang menafikan hak asasi rakyat Palestina untuk terus menuntut hak sah sebagai negara yang berdaulat dan menegakkan pemerintahan sendiri serta menolak tindakan yang melanggar hak asasi manusia," katanya.

Credit republika.co.id

Iran Balas Ancaman Trump

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif (Reuters/Greg Baker)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif membalas cuitan ancaman yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Preseiden Iran melalui Twitter.

Dalam cuitannya, Zarif menulis: "TAK TERKESAN... (Negara) kami sudah ada selama ribuan tahun dan melihat jatuhnya kekaisaran, termasuk (kesultanan) kami sendiri, yang sudah berlangsung lebih lama dari umur beberapa negara. WASPADALAH!"

Cuitan Zarif dibuat menanggapi cuitan Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya memperingatkan agar Iran tak mencoba bermain-main dengan Amerika Serikat jika tak ingin merasakan akibat buruk akibat hal tersebut.

Sebelumnya Trump melempar cuitan yang ditujukan khusus kepada Presiden Iran Hassan Rouhani. Seluruh cuitannya itu ditulis dalam huruf kapital.

"Untuk Presiden Iran Rouhani: JANGAN PERNAH LAGI MENGANCAM AMERIKA SERIKAT ATAU ANDA AKAN MENANGGUN G KONSEKUENSI SEPERTI BEBERAPA (NEGARA LAIN) YANG MENDERITA SEPANJANG SEJARAH. KAMI BUKAN LAGI NEGARA YANG AKAN BERDIAM DIRI ATAS PERKATAAN GILA MENGENAI KEKERASAN DAN KEMATIAN. BERHATI-HATILAH!"

Cuitan ini dibuat Trump beberapa jam setelah Rouhani berpidato yang menyatakan bahwa kebijakan keras terhadap Teheran bisa berujung pada induk segala peperangan. Ia juga memperingatkan AS agar tidak bermain-main dengan ekor singa.

Perseteruan AS dan Iran ini berpangkal pada persoalan Iran yang dituding diam-diam terus mengembangkan senjata nuklir. Padahal, sebelumnya sudah ada kesepakatan nuklir untuk mencegah negara Timur Tengah itu mengembangkan nuklir.

Akibatnya, AS keluar dari kesepakatan tersebut dan kembali menjatuhkan sanksi ekonomi bagi Iran. Menyusul keputusan AS itu, Iran menyatakan siap memulai kembali program nuklir pada "skala industri", Mei lalu, meski Rouhani masih mengupayakan kembali dibangunnya kesepakatan nuklir tersebut dengan negara-negara Eropa lainnya.

Credit cnnindonesia.com

Trump ke Iran: Jangan Ancam AS atau Tanggung Akibatnya

Presiden Donald Trump memperingatkan Presiden Iran Hassan Rouhani agar tak mengancam Amerika serikat jika tak mau menanggung akibatnya. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump memperingatkan Presiden Iran Hassan Rouhani agar tak mengancam Amerika serikat jika tak mau menanggung akibatnya.

Hal itu diungkapkan beberapa jam setelah Rouhani mengatakan kepada Trump bahwa kebijakan keras terhadap Teheran bisa berujung pada "induk segala peperangan."

Melalui Twitter, Trump mengatakan "jangan pernah sekalipun mengancam Amerika Serikat atau Anda akan merasakan konsekuensi seperti yang sudah dialami sejumlah pihak sepanjang sejarah."

Kicauan itu ditulis seluruhnya dengan huruf besar.

"Kami bukan lagi negara yang akan menerima kata-kata gila Anda soal kekerasan dan kematian. Waspadalah!" kata Trump.

Pernyataan Trump juga menyusul Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang mengatakan AS "tidak takut menjatuhkan" pejabat Iran, bahkan pada level tertinggi pemerintahan, dengan sanksi.

"Kami tidak takut mengatasi rezim Iran meskipun pada tingkatan tertinggi pemerintahan," kata Pompeo dalam pidatonya di California.

Pernyataan itu mengacu pada sanksi yang dijatuhkan AS terhadap Kepala Pengadilan Iran, Sadeq Larijani, pada Januari lalu.

Semua ini mengikuti "strategi baru" AS mendesak Iran untuk lebih patuh terhadap serangkaian sanksi yang telah dijatuhkan, terutama setelah Washington menarik diri dari perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Dalam kesempatan itu, Pompeo juga mengatakan Gedung Putih ingin seluruh negara mengurangi, bahkan menghentikan impor minyak dari Iran mulai 4 November mendatang. Seruan ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan tekanan ekonomi terhadap Teheran.

"Masih ada banyak [sanksi] yang akan datang lagi," tutur Pompeo seperti dikutip AFP

Pompeo bahkan disebut akan mendorong diaspora Iran di seluruh dunia untuk "mendukung" protes anti-pemerintah. Langkah ini semakin memperjelas keinginan Presiden Donald Trump akan perubahan rezim di negara Timur Tengah itu.

Credit cnnindonesia.com

Iran Klaim 'Ibu dari Semua Perang', AS Tak Takut

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Michael "Mike" Pompeo mengatakan bahwa Washington takut untuk menangani rezim Teheran. Komentar Menlu Pompeo ini muncul setelah Presiden Iran Hassan Rouhani memperingatkan Washington bahwa Teheran adalah "ibu dari semua perang".

"Kami tidak takut untuk menangani rezim (Iran) pada level tertinggi," kata Pompeo di Reagan Foundation, dikutip AFP, Senin (23/7/2018). Dia ingin semua negara mengurangi impor minyak Iran hingga mendekati level nol.

"Iran dijalankan oleh sesuatu yang menyerupai mafia yang lebih dari sekadar pemerintah," ujar Pompeo, yang juga dikutip Reuters.

Diplomat top Amerika ini menyerukan rakyat Iran untuk menentukan arah negaranya. Sedangkan Washington akan mendukung suara orang-orang Iran yang sudah lama diabaikan rezim Teheran.

Menurut Pompeo, pemerintah AS sudah meluncurkan saluran berbahasa Farsi atau Persia di Televisi, radio, digital dan format media sosial."Untuk menjangkau orang Iran di Iran dan di seluruh dunia," katanya.

Pekan lalu, The Financial Times melaporkan bahwa Washington menolak untuk membebaskan perusahaan-perusahaan Eropa dari sanksi yang terkait dengan kegiatan mereka di Iran. Perwakilan dari Jerman, Prancis, Inggris dan Uni Eropa mengirim permintaan ke AS agar mengecualikan sektor keuangan, energi dan kesehatan dari sanksi terkait Iran yang akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Namun, Menlu Pompeo dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin menulis dalam surat tanggapan bahwa Washington ingin mengerahkan tekanan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Teheran, hingga negara itu mencapai perubahan nyata yang dapat dibuktikan dan berkelanjutan dalam kebijakannya.

Sebelumnya, Presiden Iran Hassan Rouhani pada hari Minggu menelepon Presiden AS Donald Trump untuk berhenti bermain dengan api di tengah seruan Washington kepada komunitas internasional agar bergabung dengan sanksi terhadap Republik Islam Iran.

"Musuh-musuh harus memahami dengan baik bahwa perang dengan Iran adalah ibu dari semua perang dan perdamaian dengan Iran adalah ibu dari semua perdamaian. Kami tidak pernah diintimidasi dan akan menanggapi ancaman dengan ancaman," kata Rouhani.

Seperti diketahui, pada bulan Mei, Trump mengumumkan bahwa AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran 2015. Kesepakatan nuklir ini diteken Iran bersama enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China) pada 2015. Dalam kesepakatan tersebut, Teheran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo internasional.

Hengkangnya AS dari kesepakatan itu ditindaklanjuti dengan keputusan Trump untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran. Jika resmi berlaku, Iran tidak akan bisa mengekspor minyaknya ke luar negeri karena AS akan menjatuhkan sanksi bagi negara yang mengimpornya.

Credit sindonews.com

Sistem Antirudal David's Sling Israel Halau 2 Roket Suriah

TEL AVIV - Sistem antirudal David's Sling Israel menghalau dua roket yang ditembakkan dari wilayah Suriah, Senin (23/7/2018). Sistem pertahanan itu baru pertama kali digunakan dan memicu alarm yang terdengar nyaring di wilayah utara Israel.

Militer Tel Aviv mengatakan, kedua roket terbang mengarah ke wilayah Israel. Untuk mencegah kemungkinan terburuk, sistem itu menembakkan dua rudal untuk menghalau.

"Alarm yang terdengar di Israel utara adalah hasil dari peluncuran (roket) yang dilakukan sebagai bagian dari pertempuran internal di Suriah," bunyi pernyataan militer Israel.

"Akibatnya, dua interseptor David's Sling ditembakkan terhadap kedua roket, karena ada kekhawatiran keduanya bisa menyerang wilayah Israel. Roket-roket Suriah mendarat di dalam wilayah Suriah. Tidak ada kerusakan, dan tidak ada cedera," lanjut pernyataan militer, dikutip Times of Israel.

Sirene pertama kali terdengar di kota utara Safed dan di wilayah Galilea pada pukul 10.05 pagi. Tiga menit kemudian, alarm tambahan terdengar di lingkungan masyarakat di Dataran Tinggi Golan, termasuk kota Katzrin.

Menurut militer, sirene kembali menyala di seluruh wilayah Galilea dan Golan sekitar pukul 10.20 pagi.

Selain mendengar ledakan, penduduk Israel utara juga mengaku melihat jejak yang ditinggalkan oleh rudal anti-pesawat Israel tersebut.

Sistem pertahanan David's Sling sejatinya resmi beroperasi sejak tahun lalu. Namun, benar-benar digunakan untuk pertama kalinya pada hari ini.

David's Sling membentuk lapis tengah jaringan pertahanan anti-rudal Israel yang berlapis-lapis Israel.

Lapisan terendah adalah sistem Iron Dome, yang mampu mencegat roket jarak pendek, kendaraan udara tak berawak kecil dan mortir seperti yang ditembakkan ke Israel dari Jalur Gaza atau dari Libanon selatan. Di bagian atasnya adalah sistem Arrow 2 dan Arrow 3, yang dimaksudkan untuk menghalau rudal balistik jarak jauh.

David's Sling bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara sistem-sistem anti-rudal yang sudah. Senjata pertahanan ini diklaim efektif untuk melawan rudal Fateh 110 Iran yang setara dengan rudal M600 Suriah.

Kedua jenis rudal itu, menurut militer Israel, terlihat digunakan dalam perang sipil Suriah dan diketahui berada di gudang senjata kelompok Hizbullah.

Credit sindonews.com

Mufti Yerusalem Kecam Serbuan Pemukim Israel Terhadap Kompleks Masjid Al-Aqsa

YERUSALEM - Grand Mufti Yerusalem, Sheikh Mohamed Hussein mengecam serbuan ribuan pemukim Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsha di Yerusalem Timur untuk memperingati penghancuran kuil-kuil Yahudi.

Sheikh Mohamed Hussein mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa penyerbuan oleh para pemukim Israel tidak akan mengubah pola Arab-Islam di Yerusalem, khususnya di Yerusalem Timur.

"Meski demikian, jika hal ini terus berlanjut, maka upaya itu akan menyeret daerah itu ke dalam perang agama," kata Sheikh Mohamed Hussein, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (23/7).

Dia kemudian mengatakan, warga Palestina sangat berhati-hati dalam menghadapi upaya, yang menurutnya memiliki niat untuk memicu insiden baru. "Tapi orang-orang kami membela Al-Aqsa dan akan terus mempertahankan itu," ucapnya.

Sumber-sumber Palestina sebelumnya mengatakan, sekitar 1.023 pemukim memasuki kompleks suci itu pada hari Minggu. Mereka di bawah perlindungan polisi Israel secara ketat.

Kompleks Al-Aqsa, yang mencakup Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsha, merupakan situs suci bagi umat Islam dan Yahudi.

Yehuda Glick, anggota Knesset dari kubu sayap kanan yang berkampanye untuk akses Yahudi ke Masjid Al-Aqsa, juga terlihat di kompleks suci tersebut.

Firas al-Dibis, seorang pejabat Otoritas Wakaf Keagamaan di Yerusalem yang dikelola Yordania, mengatakan bahwa polisi Israel menyerbu kompleks suci sebelum massa pemukim tiba.

Menurut Al-Dibis, pasukan Israel menolak akses untuk Najeh Bakirat, seorang sarjana di Otoritas Wakaf. Pasukan Israel mengizinkan jamaah Muslim berada dalam Masjid Al-Aqsa setelah merebut ID (tanda pengenal) mereka.

Credit sindonews.com

Soal Evakuasi White Helmets, Yordania 'Lapor' ke Rusia

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov dilaporkan telah melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi untuk membahas perkembangan situasi di Suriah.

Kementerian Luar Negeri Rusia menuturkan, dalam pembicaraan yang berlangsung semalam itu, Lavrov telah diberitahu oleh Safadi mengenai evakuasi kelompok "White Helmets", beserta keluarganya dari Suriah ke Yordania.

"Safadi, khususnya melaporkan kedatangan 'The White Helmets' ke Yordania, yang kemudian akan "dikirim" ke beberapa negara barat setelah kunjungan singkat," kata Kemlu Rusia dalam sebuah pernyataan.

"Lavrov, dalam pembicaraan itu, menekankan pentingnya repatriasi pengungsi Suriah. Pembicaraan ini adalah insiaitif dari Yordania," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (23/7).

Sementara itu, Safadi melalui akun TWitterya mengkonfirmasi pembicaraan Lavrov mengenai Suriah. Dalam kicauannya Safadi mengatakan, Yordania dan Rusia sepakat untuk bekerjasama untuk mencari solusi damai di Suriah.

"Membahas situasi Suriah dengan Lavorv, Kami akan menjaga koordinasi yang kuat untuk menemukan solusi damai untuk krisis yang akan menjaga integritas Suriah dan diterima rakyatnya. Kami juga mendiskuskan situasi di selatan Suriah dan ide Rusia untuk repatriasi pengungsi," kicau Safadi.

Credit sindonews.com

Yaman kini terancam kelaparan

Sejumlah wanita duduk di sebelah bantuan makanan dari Komite Internasional Palang Merah bagi pengungsi internal di kota pelabuhan Hodeidah, Laut Merah, Yaman, Sabtu (21/7/2018). (REUTERS/Abduljabbar Zeyad)

Beirut (CB) - Ancaman bencana kelaparan di Yaman naik 25 persen sebagai akibat dari kekurangan pangan yang parah tahun ini serta pertempuran di kota pelabuhan utama Hudaidah, kata sejumlah organisasi kemanusiaan pada Senin.

Hudaidah selama ini menjadi titik masuk penyaluran bantuan internasional bagi jutaan warga.

Ratusan orang terpaksa mengungsi akibat konflik dan banyak di antara mereka tidak bisa makan dengan teratur dan mengemis di jalanan. Sekitar 8,4 juta warga Yaman diperkirakan sudah nyaris kelaparan.

"Kami menilai negara ini telah berada di ujung tanduk dalam hal bencana kelaparan. Bencana ini bisa melanda mereka kapan saja," kata Suze van Meegen, juru bicara organisasi Norwegian Refugee Council kepada Reuters melalui sambungan telepon dari kota Sanaa.

"Kami menyaksikan kondisi memprihatinkan yang memburuk. Semakin banyak orang yang mengemis di jalanan," kata dia.

Program Pangan Dunia PBB (WFP) mengatakan bahwa empat dari 10 anak (atau sebanyak 40 persen) anak di bawah umur lima tahun kini menderita kekurangan gizi akut. Mereka juga memperkirakan jumlah pengungsi telah naik menjadi 200.000 orang sejak pertempuran di Hodeida dimulai.

"Pencegahan bencana kelaparan di Yaman akan bergantung pada kemampuan WFP dan badan kemanusiaan lain untuk mendistribusikan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan," kata Stephen Anderson, direktur WFP untuk Yaman.

Pada tahun lalu, PBB sempat menyatakan bahwa sejumlah wilayah di Yaman telah dilanda bencana yang mirip dengan kelaparan. Tetapi tidak semua daerah memenuhi kualifikasi bencana tersebut.

Untuk dinyatakan sebagai negara yang mengalami kelaparan, prosentasi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri harus mencapai lebih dari 20 persen. Syarat kedua, ada sekitar 30 persen anak di bawah umur lima tahun yang menderita kekurangan gizi akut. Sementara yang terakhir, angka kematian setidaknya naik dua kali lipat.

Pertempuran di Hudaidah dimulai saat pasukan pimpinan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai melancarkan operasi militer di kota pelabuhan itu. Hudaidah kini menjadi ajang pertempuran terbesar dalam konflik yang telah menewaskan lebih dari 10.000 orang.

Perang di Yaman telah menyebabkan salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Sekitar 22 juta penduduk di negara itu kini bergantung pada bantuan asing.

Van Meegan mengatakan bahwa situasi di pusat kota Hudaidah kini mulai tenang. Namun, pertempuran sengit di kawasan selatan di kota itu telah menyebabkan banyak warga sipil tewas dan memaksa warga meninggalkan rumahnya.

Perang antara koalisi pasukan internasional pimpinan Arab Saudi melawan kelompok bersenjata Houthi -- yang mendapat dukungan dari Iran -- sebelumnya sempat menyebabkan pelabuhan tertutup.

Padahal, pelabuhan di Hudaidah adalah pintu masuk bagi bantuan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Pada Juni lalu, WFP berhasil mendatangkan tiga kapal berisi makanan bagi enam juta orang selama satu bulan. Anderson mengatakan bahwa kemungkinan pelabuhan Hudaidah kembali tertutup adalah "kekhawatiran utama"nya.

Credit antaranews.com

Suriah sebut pengungsian para "white helmet" sebagai aksi kriminal

Ledakan terlihat di Quneitra, sisi Suriah pada perbatasan Suriah-Israel dilihat dari wilayah pendudukan Israel, Golan Heights, Israel, Minggu (22/7/2018). (REUTERS/Ronen Zvulun)

Beirut (CB) - Pemerintah Suriah pada Senin mengecam evakuasi terhadap ratusan relawan organisasi White Helmet beserta keluarga mereka, dengan menyebutnya sebagai "aksi kejahatan" "Israel dan para bonekanya".

Para relawan dan keluarga White Helmet -- yang selama ini dikenal membantu korban perang di Suriah -- mengungsi dari Suriah menuju wilayah Dataran Tinggi Golan lalu meneruskan perjalanan sampai ke Jordania pada akhir pekan lalu.

Mereka mengungsi dari operasi militer pemerintah Suriah dan Rusia yang tengah berupaya membebaskan kawasan barat daya dari tangan gerilyawan.

Israel mengaku telah membantu evakuasi terhadap White Helmet atas permintaan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pemimpin negara lainnya. Selain itu, ada kekhawatiran terkait keselamatan para relawan.

Pemerintah Suriah selama ini menuding White Helmet, yang juga dikenal sebagai Syria Civil Defence, sebagai organisasi teroris yang menjadi boneka negara-negara Barat. Presiden Bashar al Assad bahkan mengatakan bahwa White Helment adalah bagian dari kelompok bersenjata Al Qaida di Suriah.

White Helmet adalah organisasi yang dibentuk untuk memberi bantuan penyelamatan di wilayah-wilayah gerilyawan. Para relawan lembaga ini sering menyelamatkan orang yang terjebak di bawah timbunan bangunan yang runtuh akibat pengeboman pesawat pemerintah.

Kantor berita Suriah SANA, mengutip seorang pejabat kementerian luar negeri, mengatakan bahwa evakuasi itu "menunjukkan wajah sebenarnya dari organisasi yang dikenal sebagai White Helmet", yang mereka sebut sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan karena merupakan bagian dari terorisme.

White Helmet sendiri mengatakan bahwa relawan mereka sering kali menjadi sasaran serangan pemerintah Suriah dan sekutunya selama masa perang yang sudah berlangsung selama tujuh tahun.

Dalam pernyataan tertulis pada Senin, White Helmet mengatakan empat relawannya telah tewas dan puluhan lainnya terluka akibat operasi militer di wilayah barat daya Suriah. Empat bangunan milik organisasi dan sejumlah kendaraan hancur akibat pengeboman pasukan pemerintah.

"Sejak terbentuknya organisasi kami, sebanyak 251 relawan telah tewas saat bertugas," kata White Helmet.

Organisasi itu mengatakan bahwa 98 relawan laki-laki dan perempuan, serta 324 anggota keluarga mereka kini telah berada di Jordania setelah melakukan perjalanan melewati Dataran Tinggi Golan.

Sebelumnya, para relawan White Helmet masih bisa mengungsi ke Idlib di utara saat pasukan pemerintah berhasil merebut kawasan timur seperti Aleppo dan Ghouta dari tangan gerilyawan. Saat itu mereka mendapat jaminan akan selamat sampai Idlib.

Namun sekarang di wilayah barat daya Suriah, White Helmet mengatakan bahwa tidak ada jaminan jalur aman bagi relawan kemanusiaan untuk pergi ke wilayah lain di Suriah. Dengan demikian, satu-satunya pilihan adalah evakuasi lintas negara.

"Ini adalah alternatif satu-satunya bagi para relawan kami, yang jika tidak melakukannya akan berisiko kehilangan nyawa di tangan rezim Suriah dan sekutunya, Rusia," kata White Helmet.

Seorang sumber pemerintahan Jordania mengatakan bahwa para relawan akan ditempatkan di sebuah lokasi rahasia, dan akan dikirimkan untuk bermukim di Inggris, Jerman, serta Kanada dalam tiga bulan mendatang.

Sumber yang lain mengatakan jumlah awal relawan yang akan dievakuasi adalah 800 orang. Namun, hanya 422 yang selamat sampai tujuan karena terhambat pos pengamanan pemerintah Suriah dan perluasan kelompok ISIS bersenjata di wilayah yang sama.

Credit antaranews.com

Indonesia kecam Undang-undang Tanah Yahudi

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (ANTARA/Galih Pradipta) (antara)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam Undang-Undang Tanah Yahudi yang disahkan oleh Parlemen Israel pada 19 Juli 2018.

Pernyataan sikap pemerintah Indonesia itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah di Gedunga Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin.

"Saya ingin membahas tentang pernyataan mengenai Jewish Statement Law pada tanggal 19 Juli kemarin oleh parlemen Israel. Disahkannya Undang-Undang (Tanah Yahudi) tersebut telah menafikkan hak-hak warga Palestina di Israel," kata Menlu Retno.

Ada istilah "negara bangsa Yahudi" dalam Undang-Undang Tanah Yahudi yang disahkan oleh Parlemen Israel pada 19 Juli 2018.

Undang-undang itu menganggap tanah Israel sebagai tanah air historis dari orang-orang Yahudi dan bahwa hak untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri nasional di negara Israel adalah unik untuk orang-orang Yahudi.

Undang-undang itu juga menyatakan bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi dan menurunkan peringkat bahasa Arab hanya menjadi "status khusus".

Di bawah undang-undang tersebut, negara Israel memandang perkembangan permukiman Yahudi sebagai nilai nasional dan akan bertindak untuk mendorong dan mempromosikan pembentukan dan konsolidasi.

Terkait hal itu, pemerintah Indonesia memandang bahwa Undang-Undang Tanah Yahudi tersebut dapat mengganggu upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina secara damai.

"(Undang-undang) itu mengancam upaya penyelesaian konflik berdasarkan Two State Solution (Solusi Dua Negara)," ujar Menlu Retno.

Credit antaranews.com

Senin, 23 Juli 2018

Pejabat Filipina Klaim Sabah, Malaysia Bilang Ini

Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan PM Malaysia Mahathir Mohamad bersalaman. REUTERS

CB, Kota Kinabalu – Pemerintah Malaysia mengecam pernyataan berulang salah satu penasehat Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, bahwa Sabah seharusnya menjadi negara bagian ke-13 Filipina.

Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan pernyataan seperti itu berpotensi merusak hubungan bilateral baik antara kedua negara.
“Ini kedua kalinya (Aquilino) Pimentel Jr membuat pernyataan tak berdasar terkait Sabah,” kata kementerian seperti dilansir Straits Times, Sabtu, 21 Juli 2018.
Kemenlu Malaysia melanjutkan pernyataan itu bisa mengganggu upaya-upaya memperkuat hubungan bilateral yang tidak hanya penting bagi kedua negara tapi juga bagi regional.
Kepala Daerah Sabah, M Shafie Apdal, juga mengecam pernyataan Pimentel Jr itu.

Menurut Shafie, Filipina bakal memasuki masa pemilu namun tidak bijak untuk menggunakan isu ini untuk meraup dukungan suara publik.

Suasana bawah laut di Seaventures Dive Rig, Sabah, Malaysia. Lingkungan bawah laut resor ini adalah rumah bagi lebih dari 3.000 spesies ikan dan 500 jenis karang. Mercury Press.
“Sebagai bagian dari ASEAN, kita bekerja sama sebagai mitra. Tapi mereka juga harus sensitif terhadap isu yang penting bagi kami bangsa Malaysia,” kata Shafie.
Menurut Shafie, Komisi Cobbold telah menggelar referendum dalam proses pembentukan Malaysia. Ketika itu, Sabah dan Sarawak memilih bergabung ke dalam federasi Malaysia.
Seperti diberitakan, Pimentel Jr mengatakan kepada media bahwa seharusnya ada cara yang bisa diterima dunia internasional untuk mengakui klaim Filipina atas Sabah.
Seperti diberitakan Rappler, Pimentel adalah anggota dari Komite Konsultasi bentukan Presiden Duteteuntuk menyiapkan draf konstitusi berbentuk federal. Nantinya, Filipina bakal memiliki 12 negara bagian. Sabah, menurut Pimentel, bakal menjadi negara bagian ke-13.
“Tidak hanya Sabah, tapi juga wilayah Scarborough, Benham Rise, dan Spratlys,” kata Pimentel sambil menyebut sejumlah wilayah-wilayah yang berada di wilayah sengketa Filipina dan Cina.

Credit tempo.co

Cegah Agresi AS, China Didesak Percepat Pengembangan Nuklir

BEIJING - China harus mempertimbangkan kembali ukuran "cukup" dari persediaan senjata nuklirnya untuk menakut-nakuti para penyerang potensial. Demikian editorial yang diturunkan media milik negara Global Times China, merujuk pada sikap agresif Amerika Serikat (AS) di Laut China Selatan dan masalah Taiwan.

"Salah satu pelajaran yang harus dipelajari China dari pertemuan Donald Trump-Vladimir Putin adalah Washington menghormati kekuatan militer di tempat pertama dan persediaan senjata nuklir, khususnya," begitu bunyi editorial surat kabar yang berafiliasi dengan Partai Komunis China.

Artikel ini menunjukkan bahwa persenjataan nuklir Rusia berada di belakang rasa hormat kepada AS dan mungkin satu-satunya alasan yang sebelumnya telah menghalangi keterlibatan NATO dalam konflik terbuka di Ukraina dan Suriah dengan Rusia.

"Hanya dengan melihat sikap agresif AS di Laut Cina Selatan dan masalah Taiwan, kita tahu bahwa kekuatan nuklir China 'jauh dari cukup.' Bagian dari arogansi strategis AS mungkin datang dari keunggulan nuklir absolutnya," editorial itu memperingatkan seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (22/7/2018).

Editorial itu menambahkan bahwa suatu hari nanti Washington akan mengubah arogansi ini menjadi provokasi militer yang melibatkan China.

"Dengan demikian, meningkatkan pengembangan senjata nuklir untuk menunjukkan tekad untuk membela kepentingan nasional intinya harus menjadi prioritas utama bagi negara," artikel itu menekankan.

Sementara Moskow dan Washington adalah hegemoni nuklir global dengan jumlah hulu ledak, Beijing tertinggal di belakang dua kekuatan di klub nuklir. China memiliki sekitar 270 hulu ledak dibandingkan dengan beberapa ribu hulu ledak AS dan Rusia yang kuat, menurut laporan International Peace Research Institute (SIPRI) 2017.

Beijing perlahan-lahan meningkatkan jumlah hulu ledak dan saat ini mengembangkan Dongfeng-41 (DF-41) - rudal balistik jarak jauh yang mungkin mampu menyerang target potensial di seluruh dunia. Namun, tidak jelas kapan senjata baru itu akan digunakan.

Terlepas dari perang perdagangan yang baru-baru ini terjadi antara kedua kekuatan itu, pasukan China dan AS telah lama terlibat perang dingin di perairan Laut China Selatan yang diperselisihkan, yang diklaim Beijing sebagai wilayah nasionalnya.

Terlepas dari kenyataan bahwa AS bukan merupakan salah satu negara penuntut, Washington bersikeras bahwa wilayah tersebut harus tetap perairan internasional. Washington secara rutin mengirim misi "kebebasan navigasi", yang meliputi kapal perang dan pengebom, ke wilayah itu, yang mengundang kemarahan dari Beijing.

Taiwan adalah titik panas lain dalam hubungan AS-Cina, karena pulau itu mencari otonomi yang lebih luas dan bahkan kemerdekaan dari China daratan. Washington mengakui kebijakan "Satu Cina" pemerintah China, yang menetapkan integritas negara, tetapi itu tidak menghentikannya melakukan manuver yang agak provokatif di wilayah tersebut. Dalam contoh lain, Departemen Luar Negeri AS memberi izin penjualan teknologi kapal selam ke Taiwan.

Credit sindonews.com

Rusia Minta AS Bebaskan Warganya yang Dituding Spionase

Sergei Lavrov

Foto: EPA

Maria Butina ditangkap atas tuduhan kegiatan terselubung demi kepentingan asing

CB, MOSKOW -- Pemerintah Rusia meminta Amerika Serikat (AS) membebaskan warganya, Maria Butina (29 tahun), yang ditangkap atas tuduhan melakukan spionase. Menurut Rusia, tuduhan yang dilayangkan kepada Butina palsu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov ketika menjalin percakapan via telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Sabtu (21/7).

"Lavrov telah menunjukkan bahwa langkah Pemerintah AS, yang menangkap warga negara Rusia, Butina, yang didasarkan pada tuduhan palsu, tidak dapat diterima dan bahwa ia harus dibebaskan sesegera mungkin," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan, dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Butina, seorang aktivis dan anggota dewan asosiasi publik Rusia "The Right to Guns", ditangkap di Washington pada 15 Juli. Ia menghadapi tuduhan konspirasi dan melakukan kegiatan terselubung demi kepentingan asing.

Butina dituding bekerja dengan seorang pejabat Rusia dan dua warga AS yang belum teridentifikasi. Mereka diyakini berupaya menyusup ke organisasi pro-senjata di AS dan mempengaruhi kebijakan luar negeri AS terhadap Rusia.

Awal pekan ini, Biro Investigasi Federal (FBI) mengatakan Butina memasuki AS pada Agustus 2016. Ia datang menggunakan visa pelajar dan mengambil studi di American University. Ia menerima gelar master dalam hubungan internasional pada Mei lalu.

Selain membahas soal Butina, Lavrov dan Pompeo juga membicarakan tentang cara-cara meningkatkan hubungan bilateral dengan dasar kesetaraan serta saling menguntungkan. Itu merupakan diskusi lanjutan setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Helsinki, Finlandia, pada Senin lalu.

Credit republika.co.id

Rusia Tembak Jatuh Drone di atas Pangkalan Militer di Suriah

MOSKOW - Rusia menyatakan, sistem pertahanan udara mereka di pangkalan udara Hmeymim di Suriah telah menembak jatuh sebuah drone. Pesawat tanpa awak itu ditembak jatuh ketika hendak melakukan patroli di atas basis militer Rusia di Suriah.

Kepala pusat Rusia untuk rekonsiliasi Suriah, Mayor Jenderal Alexei Tsygankov menyatakan, drone yang ditembak itu diluncurkan dari wilayah yang dikuasai oleh pemberontak Suriah, di Provinsi Latakia.

"Kemarin, sarana kontrol ruang udara dari pangkalan udara Rusia Hmeymim melihat sebuah drone diluncurkan dari daerah yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok bersenjata ilegal di utara provinsi Latakia," kata Tsygankov, seperti dilansir Tass pada Minggu (22/7).

"Sistem pertahanan udara kemudian menembak jatuh target ketika mendekati pangkalan udara. Tidak ada korban maupun kerusakan. Pangkalan udara Rusia Hmeymim beroperasi dalam mode terjadwal," sambungnya.

Menurut Tsygankov, pemberontak Suriah terus melanggar gencatan senjata di zona eskalasi es di Idlib. Dia menyebut, basis militer pemerintah Suriah dan daerah pemukiman yang terletak di dekat garis gencatan senjata di provinsi Latakia, Aleppo dan Hama mendapat tembakan mortir dan artileri setiap harinya.

Tsygankov menambahkan, negosiasi yang diselenggarakan oleh pusat Rusia untuk rekonsiliasi Suriah sedang berlangsung dengan para tetua setempat dan para pemimpin pemberontak di zona de-eskalasi di barat daya Suriah.

"Sebagai hasil dari pembicaraan, tiga tank, satu senjata anti-pesawat, empat mortir, satu howitzer, empat senapan mesin kaliber besar dan sejumlah besar amunisi berbagai ukuran telah diserahkan dalam 24 jam terakhir," tukasnya.

Credit sindonews.com

Tolak Izin Pembangunan Masjid, Walikota Prancis Didenda

Ilustrasi. (REUTERS/ Dinuka Liyanawatte)

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang walikota di Prancis didenda karena menolak memberi izin pembangunan sebuah masjid. Surat kabar Prancis, Le Parisien mengabarkan Wali Kota Mantes-la-Ville, Cyril Nauth didenda karena menolak izin konstruksi sebuah masjid pada 11 Juli lalu.

Pada Rabu (18/7), Cyril Nauth tidak saja dikenakan denda sebesar 3.000 euro (sekitar Rp50 juta), tetapi juga diberi perpanjangan satu bulan untuk memberi izin pembangunan masjid di Kota Mantes-la-Ville, sekitar 52 kilometer arah barat laut Ibu Kota Paris.

Jika sang wali kota tidak mematuhi perintah hakim Pengadilan Administrasi Versaille, maka dia akan dikenakan denda tambahan sebesar 150 euro (sekitar Ro2,5 juta) setiap hari sejak batas waktu.

Dilansir Eurasiareview, Minggu (22/7), Asosiasi Muslim Mantes Selatan, melalui ketuanya, Abdelaziz El Jaohari menyambut baik keputusan hakim Pengadilan Administrasi Versaille tersebut.

"Untuk alasan dogmatis, wali kota telah menahan prosedur yang panjang dan mahal dengan menginjak-injak hukum yang mendasar. Ribuan euro yang dihabiskan wali kota dalam prosedur ini seharusnya bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat yang sangat dibutuhkan saat ini. Kami akan bertekad untuk menjaga koeksistensi warga dan melawan ekstremisme dari manapun mereka berasal," kata El Jaohari seperti dilansir eurasiareview.

Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 2.300 masjid di seluruh Prancis dan rencananya akan menambah 200-250 masjid lagi.

Credit cnnindonesia.com