Ilustrasi militer Laut China Selatan. (REUTERS/Stringer)
Jakarta, CB -- Filipina menyatakan siap
berperang jika personel militer negara itu dilukai di wilayah Laut China
Selatan yang dipersengketakan.
Pernyataan Penasehat Keamanan
Nasional Filipina Hermogenes Esperon ini dikeluarkan untuk menjawab
kritik bahwa pemerintah Presiden Rodrigo Duterte bersikap lunak terhadap
China dan membiarkan negara itu mempersenjatai Laut China Selatan.
Esperon
mengatakan Filipina akan terus mencoba menempuh jalan perundingan untuk
mengendorkan ketegangan, tapi opsi perang tetap ada sebagai jalan
terakhir jika militer negara itu dipancing atau diserang.
"Presiden mengatakan jika tentara dilukai, itu adalah garis batas merah baginya," kata Esperon seperti dikutip kantor berita Reuters.
Presiden Duterte dikritik karena tidak mengusik Beijing setelah
muncul kabar China menempatkan sistem rudal di pulau buatan di perairan
yang sibuk dengan lalu lintas kapal, termasuk di dalam Zona Ekonomi
Ekslusif Filipina.
Kubu oposisi politik marah karena pemerintah
tidak mengajukan protes diplomatik, namun Duterte yang tidak seperti
presiden pendahulunya memiliki hubungan erat dengan Beijing karena
mensasar investasi dari negara itu. Dia sering menyatakan negara itu
tidak bisa berperang dengan China yang jauh lebih kuat.
Pernyataan
Esperon ini senada dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Alan Peter
Cayetano bahwa Duterte telah memberi tahu China negaranya menolak
pembangunan tanpa izin atau pengambilan sumber daya alam di wilayah yang
juga diakui oleh Filipina.
China mengklaim sebagian besar wilaya Laut China selatan yang setiap tahun dilalui oleh kapal barang dengan nilai US$3 triliun.
China telah membangun benteng di pulau reklamasi buatannya dengan alasan negara itu berhak untuk melindungi diri.
Minggu
lalu, Filipina mengemukakan "keprihatinan serius" terkait kehadiran
pesawat pengebom China di wilayah perairan yang dipersengketakan, namun
tidak memberi pernyataan atas pengerahan sistem rudal di sana.
Presiden Rodrigo Duterte disebut siap
berperang demi mempertahankan sumber daya Filipina di daerah sengketa
Laut China Selatan. (Reuters/Romeo Ranoco)
Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte siap berperang demi mempertahankan sumber daya Filipina di wilayah sengketa Laut China Selatan.
Pernyataan
ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Alan Peter
Cayetano, saat menghadiri upacara di kementeriannya pada Senin (28/5).
"Presiden
sudah mengatakannya. Jika ada yang mengambil sumber daya alam di Laut
Filipina Barat, Laut China Selatan, ia akan berperang. Ia mengatakan,
'Apa yang terjadi, terjadilah,' Dia siap berperang," ujar Cayetano
sebagaimana dikutip CNN.
Cayetano melontarkan pernyataan ini di tengah peningkatan
ketegangan setelah China dilaporkan mengerahkan pesawat pengebom nuklir
ke pulau buatan mereka di LCS.
Ia pun menekankan bahwa Filipina sudah mengirimkan nota protes atas
pengerahan pesawat China tersebut. Cayetano menegaskan bahwa negaranya
akan mengambil langkah diplomatik di saat yang tepat.
Pernyataan
ini dilontarkan di tengah kritik publik atas sikap lunak Filipina
terhadap China terkait sengketa LCS, terutama setelah Duterte menjabat.
Sejak
Duterte dilantik pada dua tahun lalu, Filipina memang mulai merapat ke
China, menjauh dari sekutu lamanya, Amerika Serikat.
Pada April lalu, Duterte bahkan secara terbuka mendeklarasikan ia "mencintai" Presiden China, Xi Jinping.
Tak lama sebelum itu, Cayetano dan Menlu China, Wang Yi, bahkan membahas
kemungkinan menggelar eksplorasi minyak dan gas bersama di Laut China
Selatan.
Pergerakan ini menimbulkan kekhawatiran di tengah
konflik sengketa yang belum terselesaikan antara China dan sejumlah
negara di kawasan, seperti Vietnam, Brunei, dan Malaysia.
Filipina
sendiri sebenarnya masih memiliki sengketa dengan China di LCS. Di
bawah pemerintahan sebelumnya, Filipina sangat tegas menentang klaim
China atas 90 persen wilayah perairan yang kaya sumber daya tersebut.
Kala Presiden Benigno Aquino menjabat, Filipina bahkan mengajukan
tuntutan yang mempertanyakan keabsahan klaim China ke Pengadilan
Arbitrase Tetap (PAC).
PAC kemudian menyatakan klaim China di LCS tidak sah pada 2016, saat pemerintahan baru saja bergulir ke tangan Duterte.
Duterte
mengatakan bahwa ia lebih memilih kesepakatan "kepemilikian bersama"
atas wilayah sengketa itu ketimbang mengorbankan tentara Filipina dalam
perang dengan China.
Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan
bahwa Malaysia berencana membangun pulau di Middle Rocks, wilayah di
Selat Singapura yang pernah disengketakan. (Reuters/Stringer)
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Mahathir
Mohamad mengatakan bahwa Malaysia berencana membangun pulau di Middle
Rocks, wilayah di Selat Singapura yang pernah disengketakan.
"Kami berniat memperbesat Middle Rocks agar kami dapat membangun pulau kecil untuk kami," ujar Mahathir sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (29/5).
Mahathir
mengatakan bahwa negaranya sudah membangun sejumlah struktur di Middle
Rocks setelah Mahkamah Internasional (ICJ) menyerahan kepemilikan
wilayah itu kepada Malaysia tahun 2008 lalu.
Dalam putusan tersebut, ICJ menyatakan bahwa wilayah Pedra Branca yang
terletak di dekat Middle Rocks adalah daerah kedaulatan Singapura.
Sebelumnya, Malaysia mengajukan banding atas putusan
tersebut demi merebut Pedra Branca dari Singapura. Namun kini, Mahathir
mengatakan bakal mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
Tak
lama setelah itu, Kementerian Luar Negeri Singapura merilis pernyataan
bahwa mereka sudah mendapatkan pemberitahuan dari ICJ bahwa Malaysia
menghentikan permohonan pertimbangan kembali tersebut.
Hubungan kedua negara kerap diselubungi kontroversi karena Singapura
pada awalnya merupakan bagian dari Malaysia yang memisahkan diri pada
1965.
Masa paling dingin dalam hubungan kedua negara terjadi saat
Mahathir memerintah pada 1981 hingga 2003. Tak lama setelah Mahathir
kembali terpilih dalam pemilu awal Mei lalu, Perdana Menteri Singapura,
Lee Hsien Loong, langsung berkunjung ke Malaysia.
Namun kemudian, Mahathir membatalkan proyek kereta cepat Malaysia-Singapura karena dianggap tidak menguntungkan negaranya.
MOSKOW
- Rusia akan mengembangkan sistem peperangan elektronik baru setelah
mempelajari rudal Tomahawak Amerika Serikat (AS). Sistem ini akan
dikembangkan dalam tiga tahun.
Militer Suriah menemukan dua
rudal Tomahawk yang tidak meledak setelah serangan rudal besar-besaran
terhadap Suriah oleh AS, Inggris dan Prancis pada 14 April lalu.
Rudal-rudal tersebut kemudian diserahkan kepada Rusia.
"Atas
dasar pengalaman ini (serangan rudal oleh koalisi Barat di Suriah),
tugas-tugas teknis untuk pekerjaan baru sedang dipersiapkan sekarang,"
ujar penasihat untuk wakil direktur jenderal pertama KRET Rusia Vladimir
Mikheev.
"Mereka akan mempertimbangkan semua informasi yang
diperoleh untuk membantu kami membangun prototipe sistem peperangan
elektronik baru," sambung Mikheev seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (29/5/2018).
KRET
(Concern Radio-Electronic Technologies) adalah sebuah perusahaan induk
di dalam kelompok usaha Rostec milik negara Rusia yang mengembangkan dan
memproduksi peralatan radio elektronik, identifikasi negara,
penerbangan dan radio elektronik, serta berbagai produk sipil.
"Memiliki
rudal ini di tangan, kita dapat dengan jelas memahami saluran
komunikasi, informasi dan kontrol, navigasi dan jangkauan yang
ditemukannya. Dan mengetahui semua parameter ini, kita akan dapat lebih
efektif melawan rudal jelajah ini di semua tahap penyebaran mereka dalam
pertempuran," tegasnya.
Berbicara tentang kerangka waktu untuk
pengembangan sistem baru, Mikheev mencatat bahwa sesuai dengan
persyaratan negara sebagai pelanggan, siklus pengembangan penuh pada
sistem peperangan elektronik membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun dan
prototipe ini tidak akan menjadi pengecualian.
LONDON
- Kepala kebijakan nuklir Pentagon memperingatkan bahwa rudal
hipersonik dari Rusia dan China merupakan ancaman menyeramkan di depan
mata Amerika Serikat (AS). Senjata itu dianggap bisa memengaruhi
Washington menjadi lebih buruk.
Direktur Kebijakan Nuklir Kantor
Kementerian Pertahanan AS, Brad Clark, mengatakan bahwa meningkatnya
kecanggihan rudal yang dimiliki oleh negara-negara bersenjata nuklir
yang bermusuhan merupakan penyebab kekhawatiran di Washington.
Menurut
Clarck, Pentagon khawatir tentang rudal jelajah komputer dan rudal
hipersonik yang dapat mencapai kecepatan Mach 5 atau 3.500 mph.
Kekhawatiran
Clark disampaikan saat dia membahas pendekatan administrasi Trump untuk
pertahanan rudal di dalam dan di luar negeri dalam RUSI Missile Defence
Conference di London, Rabu (30/5/2018).
Departemen Pertahanan AS
diperkirakan akan merilis Ballistic Missile Defence Review (BMDR) akhir
tahun ini. Dokumen itu diharapkan akan menguraikan rencana Trump untuk
postur pertahanan rudal di daratan AS dan di seluruh dunia.
"BMRD
masih kosong, dan akan dikeluarkan ketika dikeluarkan," kata Clark
kepada audiensi akademisi dan pembuat kebijakan, yang dilansir Daily Star.
Menurut
Clark, sejak 2010—tahun perilisan BMDR selama masa pemerintahan Barack
Obama sebagai Presiden AS—ancaman rudal yang dihadapi AS telah memburuk.
"Seiring waktu, hal-hal yang kami khawatirkan pada tahun 2010
memburuk," ujarnya.
"Kami tidak dapat mencapai dialog yang berarti dengan Rusia atau China," kata Clark.
"Kedua
kapasitas dalam hal jumlah rudal dan kemampuan rudal, tidak hanya
sekarang tetapi melihat ke masa depan, yang memengaruhi Amerika Serikat
menjadi memburuk," imbuh Clark.
"Pemerintahan Obama memang
beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan mempromosikan peningkatan
kemampuan regional. Jadi dari situlah administrasi Trump masuk."
Clark
menyatakan AS telah difokuskan pada pertahanan rudal regional dengan
perhatian khusus terhadap negara-negara "jahat", yaitu Iran dan Korea
Utara, yang rudal balistik antarbenua (ICMB) dianggap mampu mencapai
daratan AS.
Meskipun ada jaminan dari Washington, penyebaran
sistem rudal AS ke negara-negara sekutu, termasuk Korea Selatan, Jepang
dan Polandia, dilihat sebagai upaya untuk mengganggu keseimbangan
strategis oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.
CB, Jakarta - Israel
telah menerbitkan aturan yang melarang seluruh turis berpaspor
Indonesia masuk wilayah itu. Keputusan tersebut diduga kuat diambil
sebagai aksi balasan pemerintah Indonesia yang melarang warga negara
Israel masuk Indonesia.
Dalam sebuah pesan yang beredar luas,
turis Indonesia yang telah dijadualkan masuk Israel pada 9 Juni 2018
akan diperlakukan seperti biasanya dan diperkenankan masuk. Namun untuk
turis Indonesia yang ingin masuk setelah tanggal tersebut, akan ditolak.
Aturan ini berlaku bagi perorangan mau pun kelompok.
Kementerian
Luar Negeri telah membenarkan larangan yang diterbitkan Israel tersebut.
Namun belum memberikan keterangan lebih lanjut.
Umat
Yahudi mengikuti ritual doa saat ziarah akbar dalam perayaan Paskah
Yahudi di Tembok Ratapan, Kota Tua Yerusalem, 2 April 2018.
REUTERS/Ronen Zvulun
Sementara
itu, edaran dari biro perjalanan Rhema Tours pada Rabu, 30 Mei 2018,
mengkonfirmasi pada 29 Mei 2018 telah menerima surat edaran dari
Kementerian Dalam Negeri Israel yang menyatakan setelah tanggal 9 Juni
2018 pemegang paspor Indonesia atau Warga Negara Indonesia dinyatakan
tidak dapat masuk ke Israel. Aturan ini berlaku hingga waktu yang belum
ditentukan.
"Kami akan informasikan kembali perkembangannya, jika
sudah kondusif maka keberangkatan akan tetap seperti jadwal semula,
namun apabila belum maka kami akan mendiskusikan ulang untuk jadwal
keberangkatannya. Kami sangat menyesalkan kejadian yang bersifat force majeur ini," demikian pernyataan Rio Pattiselanno, Direktur Rhema Tours, sebuah biro perjalanan ziarah rohani ke Israel.
Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomasi. Selama ini, turis Indonesia yang ingin berwisata rohani ke Israel umumnya melalui Mesir atau negara penghubung lainnya.
CB, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India
Narendra Modi di Istana Merdeka pagi tadi, Rabu, 30 Mei 2018. Jokowi
mengatakan India adalah mitra strategis Indonesia di bidang
perekonomian.
Menurut Jokowi, India merupakan mitra dagang ekspor
terbesar Indonesia di Asia Selatan dan Asia Tengah dengan nilai hampir
US$ 15 miliar. "Wisatawan India juga meningkat tajam, naik 28 persen
dengan jumlah hampir 500 ribu wisatawan di tahun 2017," katanya dalam
konferensi pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.
Sementara
itu, Modi menuturkan India dan Indonesia harus bekerja sama guna
mewujudkan kesejahteraan bersama. Sebabnya India sepakat untuk
mengadakan kerja sama di kawasan Indo Pasifik.
Selain itu, kata Modi, India ingin meningkatkan nilai perdagangan antara kedua negara menjadi US$ 50 miliar pada 2025 mendatang.
Dalam
pertemuan itu, kedua negara menandatangani sejumlah nota kesepahaman.
Total ada sembilan perjanjian kerja sama government to government (G to
G) dan enam non G to G.
Berikut daftar MoU Indonesia dan India:
G to G:
1. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan 2.
Kerangka Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik India tentang Kerja Sama Eksplorasi dan Penggunaan
Antariksa untuk Tujuan Damai 3. Memorandum Saling Pengertian mengenai
Kerja Sama Teknis di Sektor Perkeretaapian antara Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia dan Kementerian Perkeretaapian Republik
India 4. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kerja Sama Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi. 5. Memorandum Saling Pengertian antara
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Lal Bahadur Shastri
National Academy of Administration Republik Indonesia mengenai Kerja
Sama Teknik di Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara 6.
Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik India Mengenai Dialog
Kebijakan antara Pemerintah dan Interaksi antara Lembaga Kajian 7.
Memorandum Saling Pengertian antara Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan
Keluarga/Organisasi Pengawasan Standar Obat Pusat Republik India dalam
Kerja Sama di Bidang Regulasi Produk Obat, Bahan Baku Obat, Produk
Biologi dan Kosmetik 8. Pernyataan Kehendak Pembentukan Kerja Sama antar Provinsi Bali dan Uttarakhand 9.
Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Republik
India di Bidang Kesehatan.
Non G to G: 1. Nota Kesepahaman
antara Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia dengan International Institute of
Information Technology, Bangalore. 2. Nota Kesepahaman antara Kamar Dagang Industri (Kadin) dan Confederation of Indian Industries (CII). 3. Nota Kesepahaman antara PT Pindad (Persero) dan Bhukanvala 4. Nota Kesepahaman anatar PT Kalbe Farma dan The Himalaya Drug Company 5. Perjanjian Kerja Sama Twinning Heritage Prambanan dan Taj Mahal 6. Nota Kesepahaman antara Museum Layang-layang dan Museum Ahmedabad India
CB, Jakarta - Amerika Serikat
memperingatkan India bahwa pengadaan sistem pertahanan canggih S-400
Rusia dapat membahayakan kerjasama pertahanan dan teknologi antara
Amerika Serikat dan India, serta interoperabilitas (kerja sama sistem
operasi) antara angkatan bersenjata mereka.
"Ada banyak
kekhawatiran dalam administrasi dan kongres Amerika Serikat dengan
S-400," kata Ketua Komite Pelayanan Bersenjata, Mac Thornberry, seperti
dilansir dari Russia Today, 30 Mei 2018.
Dia
mendesak India untuk tidak terburu-buru dan mempertimbangkan secara
seksama semua konsekuensi dari pembelian senjata canggih Rusia. . "Ada
kekhawatiran bahwa negara manapun yang mengakuisisi sistem akan
menyulitkan kemampuan interoperabilitas (dengan pasukan AS)."
"Saya khawatir akuisisi teknologi ini akan membatasi Amerika Serikat membawa teknologi ke negara mana pun," kata Thornberry.
Radar
dan software S-400 Triumph telah disempurnakan sehingga dapat
menghancurkan 36 target secara bersamaan. Radar panorama 91N6E dapat
mendeteksi target sejauh 600 km dan radar 92N6 merupakan radar multi
fungsi yang mampu mendeteksi 100 target dengan jangkauan 400 km.
topwar.ru
Keputusan untuk membeli S-400 yang akan
diumumkan India pada Oktober, bisa membahayakan penjualan drone
Predator yang dikembangkan Amerika Serikat, meskipun pemerintahan Donald
Trump baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mengurangi penjualan
senjata ke negara-negara asing, termasuk India. Perubahan ini dirancang
untuk memungkinkan pemasok senjata Amerika Serikat untuk menjual senjata
kepada sekutu secara langsung, dan melewati proses birokrasi dari
departemen terkait, Pentagon, dan Kongres.
"Ini adalah
salah satu bidang di mana akuisisi sistem anti-pesawat Rusia akan
membuat akuisisi teknologi itu agak lebih sulit," ujar Thornberry
Predator
C dapat dipersenjatai dengan rudal anti tank udara ke permukaan AGM-114
Hellfire, bom diameter kecil GBU-39 250 lb, bom dipandu laser
GBU-12/GBU-49 Paveway II 500 lb, bom dipandu laser GBU-16 1.000lb dan
bom presisi GBU-48. Avenger juga dapat membawa GBU-31, GBU-32, dan
GBU-38 Joint Direct Attack Munition (JDAM). airforce-technology
Keinginan
India untuk meproduksi jet tempur F-16 dalam negeri juga dapat
dipertaruhkan, sebagian karena Countering America’s Adversaries Through
Sanctions Act (CAATSA), yang berisi pemerintahan Amerika Serikat berhak
menghukum entitas yang terlibat dalam transaksi signifikan dengan sektor
pertahanan Rusia .
"India
ingin memiliki lebih banyak berbagi teknologi dan produksi seperti
F-16. Masalahnya adalah ketika Anda berbicara tentang teknologi dan
kemudian ada S-400 ... kami memiliki beberapa kekhawatiran yang kami
bawa ke berbagai tingkat pemerintahan Anda," kata anggota Kongres Texas,
Henry Cuellar.
India bukan satu-satunya negara yang ditekan oleh Amerika Serikat karena berniat membeli S-400 Rusia. Anggota parlemen Amerika Serikat
juga mengancam menjatuhkan sanksi terhadap Turki dan bahkan berusaha
melarang pengiriman F-35 jika Ankara melanjutkan dengan kesepakatan
dengan Rusia.
ANKARA
- Turki mengancam akan melarang Amerika Serikat (AS) mengakses
pangkalan militer Incirlik jika Washington nekat tidak memasok pesawat
jet tempur siluman F-35 ke Ankara. Pangkalan tersebut selama ini jadi
rumah bagi pasukan AS dalam operasi melawan ISIS di Timur Tengah.
"Kami
mencoba untuk meningkatkan hubungan kami dengan AS. Untuk menormalkan
itu, Amerika Serikat harus mengambil langkah-langkah mengenai (kota
Suriah) Manbij, mengekstradisi (Ulama Islam Fethullah) Gulen," kata
Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu.
"Ketika datang ke masalah
ini, orang-orang kami mengatakan; 'Tutup Incirlik, basis Kurecik (untuk
AS)'. Kami sedang menunggu Amerika Serikat untuk meninggalkan tindakan
salahnya," ujar Cavusoglu kepada penyiar A Haber, Rabu (30/5/2018).
Para
senator AS sedang berupaya memblokir pengiriman jet tempur siluman F-35
ke Ankara. Salah satu alasannya, karena Turki membeli sistem rudal
pertahanan S-400 yang tidak kompatibel dengan persenjataan NATO,
termasuk F-35. Alasan lain, karena Ankara menahan pastor asal AS Andrew
Brunson.
Sebelumnya,
Menlu Cavusoglu mengisyaratkan bahwa Ankara akan membeli jet tempur
siluman dari negara lain jika memang Washington menolak memasok jet
tempur F-35.
"Mengenai jet F-35, saya tidak memiliki
kekhawatiran, kontrak ini mengikat secara hukum, tidak dapat dengan
mudah dihentikan. Tetapi jika jet ini tidak dipasok ke Turki, kami akan
memenuhi kebutuhan kami di tempat lain," kata Cavusoglu, seperti dikutip
NTV.
"Tidak ada alasan mengapa AS tidak akan memasok
F-35 kepada kami. Kami tidak ingin merusak hubungan dengan sekutu AS
kami. Pesawat F-35 harus dikirim ke Turki seperti yang direncanakan,"
lanjut dia.
"Tetapi dalam kasus masalah, Turki akan tidak
dibiarkan tanpa alternatif. Mungkin membeli (pesawat) baik dari Rusia
dan dari negara NATO. Ada kesepakatan tentang F-35, dan jika satu pihak
menarik diri dari (kesepakatan) itu, langkah yang diperlukan akan
diambil," imbuh Cavusoglu.
Pada hari Minggu, media Ankara, Yeni Safak,
melaporkan Turki dapat membeli jet tempur generasi kelima Rusia, Su-57,
jika Amerika Serikat memblokir pengiriman pesawat F-35 karena keputusan
Ankara membeli sistem pertahanan udara S-400 Moskow.
Sebelumnya,
pada bulan April lalu, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Eropa
dan Eurasia Wess Mitchell mengatakan pembelian sistem pertahanan udara
S-400 dari Rusia dapat berdampak negatif terhadap pengiriman jet F-35 ke
Ankara.
ANKARA
- Turki akan melirik produk dari negara lain jika Amerika Serikat (AS)
tidak mengizinkannya membeli jet F-35 Lockheed Martin. Hal itu dikatakan
oleh Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu.
Komite Senat
AS pekan lalu mengeluarkan versi dari RUU kebijakan pertahanan senilai
USD716 miliar, termasuk tindakan untuk mencegah Turki membeli jet-jet
tersebut. Ini semakin memperkeruh hubungan yang sudah tegang antara
sekutu NATO tersebut.
Berbicara kepada wartawan dalam penerbangan
kembali dari kunjungannya ke Jerman, Cavusoglu mengatakan belum ada
tekanan dari pemerintah AS untuk membatalkan kesepakatan untuk pembelian
jet F-35.
"Ini bukanlah kesepakatan di mana Washington bisa membatalkan sesuai keinginannya," kata Cavusoglu seperti dikutip Reuters dari NTV, Rabu (30/5/2018).
Hubungan
antara Ankara dan Washington telah tegang dalam beberapa bulan terakhir
karena sejumlah masalah, termasuk keputusan Presiden Donald Trump untuk
memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem dan menentang
kebijakan AS di Suriah.
Turki telah melakukan serangan ke wilayah
Afrin Suriah utara melawan YPG Kurdi Suriah sejak Januari. Turki juga
marah dengan dukungan Washington kepada YPG, yang dianggap sebagai
organisasi teroris terkait dengan militan Kurdi yang dilarang di Turki.
Presiden
Tayyip Erdogan mengancam akan mendorong operasi Turki terhadap YPG
lebih jauh ke timur ke Manbij, di mana pasukan AS ditempatkan,
mempertaruhkan konfrontasi antara sekutu.
"Namun, Ankara dan
Washington telah mencapai pemahaman atas Manbij di mana militan akan
meninggalkan daerah itu," kata Cavusoglu, menambahkan jadwal untuk
rencana itu dapat diputuskan dalam pembicaraannya dengan Menteri Luar
Negeri AS Mike Pompeo pekan depan.
Pekan lalu, kelompok kerja
Turki dan AS yang bertemu di Ankara, mengatakan mereka telah
menggariskan rancangan kerja sama untuk memastikan keamanan dan
stabilitas di Manbij.
"Jika perjanjian itu selesai, model itu bisa diterapkan ke daerah lain di Suriah utara,"ucap Cavusoglu.
Ia
juga mengatakan duta besar Turki untuk Washington, yang dipanggil untuk
konsultasi setelah pasukan Israel membunuh demonstran Palestina di Gaza
awal bulan ini, dapat kembali ke Washington.
TEL AVIV
- Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan terus
menyerang basis-basis Iran di mana saja di Suriah. Tel Aviv kini fokus
untuk menghilangkan ancaman terhadap Israel dari wilayah Damaskus.
"Kami
akan terus bertindak terhadap niat (Iran) untuk membangun kehadiran
militer di Suriah, di hadapan kami, tidak hanya di seberang Dataran
Tinggi Golan tetapi di mana saja di Suriah," kata Netanyahu yang dikutip
Jerusalem Post, Kamis (31/5/2018).
Ancaman Netanyahu
kepada Iran itu muncul beberapa jam sebelum Menteri Pertahanan Israel
Avigdor Lieberman terbang ke Moskow untuk bertemu Menteri Pertahanan
Rusia Sergei Shoygu.
Lieberman dan Shoygu akan membahas operasi
yang direncanakan oleh tentara Suriah di bagian selatan negara itu,
sebuah wilayah yang dekat dengan perbatasan Israel. Tel Aviv ingin
melihat pasukan Iran di negeri Bashar al-Assad tersebut menjauh dari
perbatasan.
"Fokus utama pasukan keamanan (Israel) adalah untuk mencegah Iran dan wakilnya bercokol di Suriah," kata Lieberman.
Pemberontak
anti-rezim Assad saat ini mengendalikan sebagian wilayah Suriah yang
berbatasan dengan Dataran Tinggi Golan, yang diklaim oleh Israel setelah
Perang Enam Hari pada 1967. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov
mengatakan pada hari Rabu bahwa penarikan semua pasukan non-Suriah dari
wilayah itu harus terjadi sesegera mungkin.
Israel telah
melakukan beberapa serangan di negara tetangganya, Suriah, dalam
beberapa bulan terakhir. Tel Aviv berdalih, serangan itu sebagai
pembalasan atas tindakan pasukan Quds Iran yang menyerang wilayah
Israel.
Teheran sendiri telah mengirim unit militer ke Suriah
untuk mendukung pemerintah Presiden Suriah Bashar Assad, sebagai
sekutunya.
Pada bulan April, pesawat tempur F-15 Israel
dilaporkan menargetkan pangkalan udara T-4 Suriah di provinsi Homs.
Setidaknya tujuh personel militer Iran tewas dalam serangan itu. Teheran
mengecam karena merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum
internasional.
Awal bulan ini, jet tempur Israel kembali
menyerang basis-basis Iran di Suriah. Menurut Tel Aviv, target yang
diserang adalah fasilitas penyimpanan senjata, situs logistik, dan pusat
intelijen.
CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengatakan hanya pasukan Suriah
yang boleh ada di daerah-daerah di sepanjang perbatasan Suriah dengan
Israel dan Yordania. Pernyataan ini adalah desakan Rusia agar pasukan
asing untuk angkat kaki dari tanah Suriah.
Dalam
beberapa hari terakhir, pesawat pemerintah Suriah telah menjatuhkan
selebaran di daerah yang dikuasai pemberontak di Deraa, mengultimatum
pemberontak untuk menyerah.
Provinsi
selatan, yang sebagian besar dikendalikan oleh kelompok-kelompok
oposisi, dekat dengan Dataran Tinggi Suriah yang diduduki Israel, memicu
perselisihan baru antara Israel dan Iran.
Amerika
Serikat baru-baru ini memperingatkan akan mengambil tindakan untuk
gencatan senjata di daerah itu, sementara Israel mengatakan tidak akan
mentoleransi kehadiran militer permanen di Suriah oleh Iran, yang
menjadi sekutu besar Presiden Suriah, Bashar al-Assad, bersama dengan
Rusia.
Rudal terlihat di langit Damaskus, Suriah, pada 10 Mei 2018.[REUTERS/Omar Sanadiki]
Israel
khawatir setiap kemajuan pemerintah Suriah akan membawa milisi yang
didukung Iran masuk ke daerah dekat Dataran Tinggi Golan yang diduduki
Israel.
Lavrov mengatakan penarikan pasukan non-Suriah dari area de-eskalasi harus dilakukan atas dasar timbal balik sebagai solusi.
"Hasil
dari keputusan yang kami bahas yakni pasukan angkatan bersenjata Suriah
akan ditempatkan di samping perbatasan Suriah dengan Israel," kata
Lavrov tanpa menyinggung elemen asing yang ada di perbatasan Suriah,
seperti dilaporkan oleh Aljazeera, 30 Mei 2018.
Amerika
Serikat, Rusia dan Yordania tahun lalu sepakat menciptakan zona
de-eskalasi di barat daya Suriah termasuk wilayah Deraa, Quneitra dan
Sweida. Daerah itu diterapkan gencatan senjata, tetapi ketegangan baru
muncul setelah serangan Israel terhadap pasukan Suriah dan Iran.
Pernyataan
Lavrov datang di tengah negosiasi internasional yang sedang berlangsung
untuk menghindari ketegangan militer di Suriah. Sementara pasukan
Suriah dilaporkan mengirim bala tentara ke Suriah bagian selatan untuk
mempersiapkan serangan.
Presiden
Suriah, Bashar al-Assad, bertemu dengan tentara Suriah saat mengunjungi
Ghouta, Suriah, 18 Maret 2018. SANA/Handout via REUTERS
Pergerakan
pasukan Suriah untuk operasi yang akan dilakukan di zona de-eskalasi
telah mengkhawatirkan Amerika Serikat, yang memperingatkan pada Jumat
kemarin akan mengambil langkah tegas untuk menghadapi pelanggaran
gencatan senjata.
Di
lain pihak Yordania mendiskusikan perkembangan di Suriah selatan dengan
Washington dan Moskow dan bahwa ketiga pihak menyetujui perlunya
melestarikan zona de-eskalasi yang mereka perjuangkan tahun lalu dan
sanggup meredam tensi militer.
Tiga
negara yang menandatangani kesepakatan tahun lalu melihat bahwa
mempertahankan zona de-eskalasi sebagai langkah kunci untuk mempercepat
upaya mencapai solusi politik di Suriah.
Iran bantah berikan dukungan keuangan dan militer kepada houthi Yaman
CB,
ANKARA -- Iran dan negara Eropa membuat kemajuan dalam pembicaraan
untuk mengakhiri perang di Yaman saat Teheran bersedia mendorong
gencatan senjata dan meringankan bencana kemanusiaan di sana, kata
pejabat dari kedua sisi. Pembicaraan itu diadakan pada Februari sebagai
bagian dari upaya mencegah keputusan Presiden Donald Trump mengeluarkan
AS dari kesepakatan nuklir 2015 dan menerapkan kembali sanksi terhadap
Teheran.
Dengan berada di jalur terpisah untuk
perundingan nuklir, mereka bermaksud mengatasi kekhawatiran AS atas
peran kawasan Iran dan menunjukkan Washington bahwa Eropa dapat
menghargai kompromi dari Teheran. Fokus utamanya adalah perang Yaman,
tempat musuh bebuyutan Iran dan Arab Saudi bertempur untuk memperebutkan
pengaruhnya.
Iran membantah tuduhan Saudi bahwa telah memberikan dukungan
keuangan dan militer kepada Houthi Yaman dalam perang sipil serta
menyalahkan krisis yang mendalam di Riyadh. "Karena bencana kemanusiaan
di Yaman, kami telah setuju untuk bekerja dengan Inggris, Prancis dan
Jerman untuk mengakhiri konflik di Yaman," kata pejabat tinggi Iran.
"Tujuannya
adalah untuk menjamin gencatan senjata untuk membantu warga sipil yang
tidak bersalah. Kami akan menggunakan pengaruh kami untuk membawa sekutu
kami ke meja perundingan," tambahnya.
Tiga diplomat
Eropa mengatakan pembicaraan telah berkembang secara signifikan dan
menuju ke arah yang benar. Sebuah koalisi pimpinan Saudi yang didukung
oleh Barat telah melakukan serangan udara terhadap gerakan Houthi
bersenjata dalam perang sejak 2015, untuk memulihkan pemerintah Yaman
yang diakui secara internasional.
Lebih dari 10 ribu
orang telah tewas dan 3 juta orang mengungsi serta menyebabkan krisis
kemanusiaan terburuk di dunia, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pesaing kawasan Iran, Israel dan Arab Saudi, menyambut keputusan Trump
untuk membatalkan kesepakatan pada 8 Mei, mengatakan bahwa pakta itu
gagal mengekang "perilaku buruk Iran di Suriah, Yaman, dan tempat lain
di seluruh dunia".
Presiden Italia Sergio Mattarella disebut akan
membubarkan parlemen dalam hitungan hari dan menggelar pemilu ulang
Juli ini. (Reuters/Tiziana Fabi/Pool)
Jakarta, CB -- Sejumlah sumber menyebut Italiamungkin
akan menggelar pemilihan umum ulang Juli ini, setelah perdana menteri
terpilihnya gagal mendapatkan dukungan dari partai-partai politik besar.
Italia
berupaya membentuk pemerintahan baru sejak pemilu Maret lalu berakhir
tanpa hasil. Presiden akhirnya menunjuk mantan pejabat Dana Moneter
Internasional (IMF), Carlo Cottarelli, sebagai perdana menteri
sementara.
Sedianya pemilu akan digelar antara September hingga
awal 2019. Namun, sejumlah sumber yang dekat dengan parpol-parpol utama
Italia mengatakan Presiden Sergio Mattarella mungkin membubarkan
parlemen beberapa hari ke depan dan menggelar pemungutan suara pada 29
Juli.
Prospek ini muncul segera setelah Cottarelli bertemu dengan
presiden pada Selasa sore (29/5) dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia
sempat diperkirakan akan mengumumkan pemerintahan sementaranya setelah
bertemu dengan Mattarelli.
Seorang sumber yang dekat dengan presiden mengatakan kepada Reuters bahwa Cottarelli tidak mengungkapkan niat mengundurkan diri dan dia hanya memfinalisasi barisan kabinetnya.
Namun, di sisi lain, partai-partai besar menganggap misi Cottarelli sudah mati dan parlemen mesti segera dibubarkan.
"Langkah
terbaik adalah menggelar pemilu secepatnya, secepat Juli ini," kata
Andrea Marcucci, pemimpin senat dari Partai Demokrat yang berhaluan
moderat kiri.
Sebelumnya, PM yang lebih dulu dipilih, Giuseppe Conte, mengundurkan diri karena menteri keuangan pilihannya ditolak.
Mattarella menyatakan menolak menkeu pilihan Conte, Paulo Savona, karena
dianggap "hampir pasti membawa Italia keluar dari Zona Euro."
Italia
mengalami aksi jual pasar paling besar dalam beberapa tahun terakhir,
di tengah kekhawatiran investor akan penguatan mandat bagi para
politikus anti-mapan dan skeptis-Eropa.
Pasar saham di seluruh dunia jatuh pada dan investor meminta imbal hasil yang tinggi terhadap surat utang Pemerintah Italia.
Bursa
saham Italia anjlok lagi 3 persen, mengakumulasi penurunan di pekan
ini. Saham perbankan paling banyak terpukul, beberapa di antaranya
bahkan anjlok lebih dari lima persen.
Selain bursa saham Italia, indeks CAC 40 di Perancis turun 1,29 persen,
indeks DAX di Jerman turun 1,53 persen, dan indeks AEX di Belanda turun
0,91 persen.
Rusia menyangkal tuduhan Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB) yang mendesaknya bertanggung jawab
atas jatuhnya pesawat MH17. (REUTERS/Maxim Zmeyev)
Jakarta, CB -- Rusia menyangkal tuduhan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB) yang mendesaknya bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat MH17 milik Malaysia Airlines di Ukraina Timur pada 2014.
Penyidik internasional menemukan bahwa rudal yang menghantam pesawat MH17 adalah buatan militer Rusia.
Dalam
pertemuan DK PBB soal Ukraina, Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok
meminta Moskow menerima hasil penemuan bahwa pesawat Boeing 777
berpenumpang 298 orang itu ditembak jatuh oleh rudal BUK buatan Rusia,
yang disediakan brigade yang bermarkas di Kota Kursk, Rusia.
"Bahasa 'ultimatum' bukanlah sesuatu boleh digunakan saat
berbicara kepada Rusia," kata Duta Besar Vassily Nebenzia pada sidang DK
PBB, Selasa (29/5) seperti dilansir kantor berita AFP.
"Kami
tidak dapat menerima kesimpulan yang tak tak berdasar dari Tim
Investigasi Gabungan (JIT)", yang dipimpin Belanda," tambahnya.
Semua 298 penumpang dan awak pesawat MH17 milik Malaysia Airlines
yang sedang dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur tewas ketika
rudal menghantam pesawat yang melintasi wilayah yang dikuasai oleh
pemberontak pro-Rusia di wilayah timur Ukraina pada Juli 2014.
Sebagian besar penumpang pesawat MH17 yang nahas itu berkewarganegaraan Belanda, dan 11 diantaranya warga Indonesia.
Blok
menyebut tak ada yang abru dalam argumen Nebenzia. Menlu Belanda itu
sekali lagi mendesak Rusia untuk bekerja sama dengan pemerintahnya dan
Australia untuk mengidentifikasi para pelaku.
Duta Besar AS Nikki Haley menyuarakan dukungan kuat bagi Belanda dan
Australia. Dia pun mendesak Rusia untuk mengakui perannya dalam tragedi
itu.
"Meskipun ada penolakan transparan, tidak ada keraguan bahwa Rusia mendorong konflik Ukraina," tuding Haley.
Lebih
dari 10 ribu orang tewas sejak pemberontakan di Ukraina yang pecah pada
April 2014. Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Klimkin mengatakan kepada
dewan bahwa penyangkalan Rusia terhadap temuan JIT "tidak mengejutkan
saya sama sekali."
"Kami tidak ragu bahwa jatuhnya pesawat MH17 adalah tindakan teroris," katanya.
Menteri Luar Negri Polandia Jacek Czaputowicz kembali menyerukan
dibentuknya misi perdamaian ke timur Ukraina dan mendesak Sekretaris
Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menunjuk utusan khusus PBB untuk
Ukraina. Para diplomat mengatakan Rusia, yang memiliki hak veto di DK
PBB telah memblokir upaya untuk meningkatkan keterlibatan organisasi
dunia itu guna mengakhiri konflik di Ukraina.
TEL AVIV
- Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu memperingatkan Hamas untuk
tidak menguji Israel. Sebab, serangan balasan militer Israel akan jauh
lebih keras.
Netanyahu mengancam akan membombardir Gaza secara
lebih keras jika kelompok militan wilayah itu terus meluncurkan serangan
roket dan mortir ke Israel selatan.
"Satu hal sudah jelas.
Ketika mereka menguji kami, mereka membayar segera," kata Netanyahu pada
Rabu (30/5/2018) petang. "Mereka terus menguji kami, mereka akan
membayar harga yang lebih keras!," ujar Netanyahu.
Seperti
diberitakan sebelumnya, situasi di Jalur Gaza, Palestina, memanas
setelah militer Israel dan kelompok militan di wilayah Gaza saling
serang.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengonfirmasi, ada
sekitar 180 roket dan mortir yang ditembakkan kelompok militan Gaza
sejak Selasa hingga Rabu dini hari. Serangan roket ke Israel itu
merupakan yang terbesar sejak Perang Gaza 2014.
Israel menanggapi
serangan ratusan roket dan mortir dari Gaza itu dengan menyerang 65
target Hamas di seluruh Jalur Gaza, termasuk terowongan dua jalur.
Terowongan yang diserangan itu salah satu jalur sepanjang 1 kilometer
menuju ke Semenanjung Sinai, Mesir dan jalur lainnya sepanjang 900 meter
menuju wilayah Israel.
Aksi saling serang berhenti pada Rabu
siang. Hal itu memicu spekuklasi bahwa Israel dan Hamas sepakat
melakukan gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir.
"IDF telah
bereaksi keras, sejak kemarin, terhadap tembakan roket dari Jalur Gaza
dengan menyerang lusinan sasaran teroris. Ini adalah pukulan paling
keras yang telah kami tangani selama bertahun-tahun," ujar Netanyahu,
seperti dikutip AFP.
Dia menuduh Iran telah menginspirasi kelompok Hamas dan Jihad Islam di Gaza untuk menyerang Israel.
"Hamas,
Jihad Islam dan organisasi teroris lainnya bertanggung jawab atas
eskalasi ini," kata Netanyahu. "Saya tidak bermaksud untuk memberikan
detail tentang rencana kami, karena saya tidak ingin musuh tahu apa yang
ada di tokonya."
MOSKOW
- Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan kekhawatiran atas
meningkatnya ketegangan di Gaza. Sejak kemarin, Israel dan Hamas saling
melepaskan serangan, yang membuat situasi di kawasan itu semakin
mencekam.
Dalam sebuah pernyataan, Kemlu Rusia menuturkan,
peningkatan ketegangan ini menghancurkan, bahkan harapan sekecil apa pun
untuk rekonsiliasi Israel-Palestina dalam waktu dekat.
"Moskow
menyatakan keprihatin yang mendalam atas eskalasi kekerasan di Gaza,
yang pantas untuk dikutuk," bunyi pernyataan Kemlu Rusia, seperti
dilansir Tass pada Rabu (30/5).
Kementerian itu mengatakan bahwa warga sipil Israel dan Palestina adalah pihak yang paling terkena dampak atas ketegangan ini.
"Perspektif
pembentukan proses negosiasi Israel-Palestina atas dasar hukum
internasional semakin lama semakin jauh. Kami kembali meminta Israel dan
Palestina untuk mematahkan lingkaran setan konfrontasi destruktif ini,"
tukasnya.
Sebelumnya, terkait dengan ketegangan ini, Amerika
Serikat mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB menggelar sidang darurat
mengenai hal ini. Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengecam serangan
roket yang oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) merupakan yang terbesar
sejak Perang Gaza 2014.
Seragan besar-besaran yang diklaim
dilakukan oleh kelompok Hamas dan Jihad Islam Palestina terjadi setelah
demonstran Palestina menggelar demonstrasi selama berminggu-minggu di
sepanjang perbatasan Gaza dengan Israel.
GAZA
- Gerakan Islam Hamas yang dominan di Jalur Gaza menyatakan kelompok
bersenjata itu menyetujui gencatan senjata selama Israel juga melakukan
hal yang sama. Hamas dan Israel terlibat pertempuran yang paling intens
sejak perang tahun 2014.
Menyusul lusinan serangan roket dan
mortir ke Israel sepanjang Selasa dan semalam, serta serangan tank dan
udara Israel di Gaza, tidak ada laporan kekerasan lebih dari dua jam
setelah pengumuman gencatan senjata oleh Hamas.
Menteri Intelijen
Israel, Israel Katz, mengesampingkan pertanyaan pada Rabu tentang
apakah Israel telah setuju untuk gencatan senjata tetapi mengatakan
tidak tertarik dengan eskalasi perang.
“Itu semua tergantung pada
Hamas. Jika terus (menyerang), saya tidak tahu bagaimana nasibnya,”
kata Katz di Radio Israel yang dikutip Reuters, Rabu (30/5/2018).
Pihak
berwenang di Israel selatan, di mana sirene peringatan roket sering
terdengar sejak serangan dilancarkan Palestina dimulai pada Selasa pagi,
mengatakan sekolah akan buka seperti biasa.
Sayap bersenjata
Hamas dan Jihad Islam mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, dan
mengatakan serangan itu sebagai tanggapan terhadap pembunuhan puluhan
warga Palestina oleh Israel sejak 30 Maret, sebagian besar dari mereka
menjadi korban dalam protes perbatasan Gaza.
Israel telah lama mengatakan tidak akan mentolerir serangan semacam itu dari Gaza.
"Setelah
perlawanan berhasil dalam menghadapi agresi (Israel) ada banyak mediasi
dalam beberapa jam terakhir," wakil kepala Hamas di Gaza, Khalil
al-Hayya, mengatakan dalam referensi nyata untuk upaya Mesir mengakhiri
peperangan.
“Kesepakatan dicapai untuk kembali ke pemahaman
gencatan senjata (2014) di Jalur Gaza. Faksi-faksi perlawanan akan
mematuhinya selama Pendudukan melakukan hal yang sama,” katanya dalam
sebuah pernyataan, menggunakan istilah kelompok militan untuk Israel.
Pada
Selasa malam, pesawat Israel telah menghantam 55 fasilitas milik
kelompok-kelompok militan di Gaza, termasuk terowongan lintas-batas yang
sedang dibangun, sebagai tanggapan atas serangan-serangan Palestina,
kata militer Israel.
Target potensial seperti itu biasanya
ditinggalkan oleh militan ketika kekerasan dengan Israel memanas, dan
tidak ada laporan tentang korban Palestina.
Israel mengatakan sekitar 70 roket dan bom mortir ditembakkan dari Gaza dan tiga tentaranya terluka karena pecahan peluru.
Beberapa
proyektil ditembak jatuh oleh sistem pencegat roket Iron Dome Israel,
yang lainnya mendarat di lahan kosong dan lahan pertanian. Satu meledak
di halaman taman kanak-kanak, merusak dinding dan menabrak puing-puing
dan pecahan peluru di sekitar taman bermain, sekitar satu jam sebelum
dijadwalkan buka untuk hari itu.
Kekerasan telah melonjak di sepanjang perbatasan Gaza dalam beberapa
pekan terakhir, di mana 116 warga Palestina tewas oleh tembakan Israel
pada demonstrasi massa yang menyerukan hak warga Palestina untuk kembali
ke tanah leluhur yang sekarang menjadi Israel.
Di tengah kecaman
internasional atas penggunaan kekuatan mematikannya pada demonstrasi
massa yang dimulai pada 30 Maret, Israel mengatakan banyak dari mereka
yang tewas adalah militan dan bahwa tentara telah memukul mundur
serangan di pagar perbatasan.
Palestina dan pendukungnya
mengatakan sebagian besar pengunjuk rasa adalah warga sipil tak
bersenjata dan Israel menggunakan kekerasan berlebihan terhadap mereka.
Seorang
juru bicara Hamas membela serangan-serangan hari Selasa sebagai respons
alami terhadap kejahatan Israel. "Darah rakyat kami tidak murah," ucap
seorang juru bicara Jihad Islam.
Lebih dari dua juta orang
Palestina berada di Jalur Gaza, daerah kantong pantai yang sempit.
Israel menarik pasukan dan pemukimnya pada 2005 tetapi, karena alasan
keamanan, mempertahankan kontrol ketat atas perbatasan darat dan laut
Gaza, yang telah mengurangi ekonominya ke keadaan bangkrut.
Mesir juga membatasi pergerakan masuk dan keluar Gaza di perbatasannya.
Israel
melakukan serangan udara terhadap puluhan target di sepanjang Jalur
Gaza, setelah Hamas sebelumnya meluncurkan puluhan roket dan mortir ke
Israel, Selasa malam (29/5). Konfrontasi yang berlangsung hingga Rabu
pagi ini adalah episode terburuk dalam konflik antara Israel dan Hamas
sejak perang tujuh minggu tahun 2014.
Militer Israel mengatakan,
sekitar 70 roket dan mortir ditembakkan ke Israel pada pukul 8 malam
waktu setempat hari Selasa. Satu mortir mendarat di dekat taman
kanak-kanak. Tiga tentara Israel dilaporkan terluka.
Menurut
keterangan sendiri, pasukan Israel berhasil mencegat sebagian besar
roket dan mortir. Pesawat pembom dan tank Israel lalu melakukan serangan
balasan ke 55 lokasi Hamas di Jalur Gaza. Hingga kini belum ada laporan
mengenai korban di pihak Palestina.
"Di ambang perang"
Dalam
sebuah pernyataan bersama, fraksi bersenjata Hamas dan Jihad Islam
mengklaim bertanggung jawab atas serangan Selasa malam itu. Mereka
mengatakan, serangan itu adalah tindalan balasan atas "agresi Zionis dan
kejahatan terhadap rakyat kami" sejak bentrokan antara pasukan Israel
dan demonstran Palestina pada 30 Maret lalu.
Perdana Menteri
Israel Benjamin Netanyahu mengatakan: "Tentara Israel akan merespon
dengan kekuatan besar terhadap serangan-serangan ini, dan Israel akan
menuntut harga yang berat dari siapa pun yang mencoba menghancurkannya,
dan kami melihat Hamas bertanggung jawab untuk mencegah
serangan-serangan ini terhadap kami. "
Menteri Intelijen Israel,
Israel Katz mengatakan, Hamas dan Israel "berada di titik terdekat di
ambang perang" sejak 2014. "Jika penembakan (dari Gaza) tidak berhenti,
kami harus meningkatkan tanggapan kami dan itu bisa mengarah pada
memburuknya situasi, "Katz mengatakan kepada Radio Angkatan Darat.
"Agresi hebat"
Presiden
Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, Israel telah menggunakan "agresi
yang hebat" terhadap Gaza dan tidak tertarik dengan perdamaian.
Duta
Besar AS untuk PBB Nikki Haley menyerukan pertemuan darurat Dewan
Keamanan PBB hari Rabu (30/5) dan mengatakan: "Dewan Keamanan harus
menanggapi serangan kekerasan terbaru yang ditujukan pada warga sipil
Israel yang tidak bersalah."
Pejabat tinggi urusan luar negeri
Uni Eropa, Federica Mogherini, meminta Hamas untuk mengakhiri serangan
roket dan mortir dan mengatakan "serangan membabi buta terhadap warga
sipil benar-benar tidak dapat diterima dalam keadaan apa pun."
Selama
beberapa minggu terakhir, terjadi banyak bentrokan antara militer
Israel dan aktivis Palestina di sepanjang perbatasan Gaza Israel. 110
warga Palestina tewas dalam berbagai bentrokan. Konflik terbaru ini
antara lain dipicu oleh peresmian Kedutaan AS di Yerusalem.
GAZA
- Total sudah sekitar 70 roket dan mortir ditembakkan kelompok militan
Gaza, Palestina ke Israel sejak Selasa pagi hingga malam. Amukan dari
kelompok militan itu dibalas dengan serangan jet-jet tempur Tel Aviv.
Pasukan
Pertahanan Israel (IDF) mengonfirmasi, hingga pukul 20.00 malam, sudah
sekitar 70 roket dan mortir kelompok militan Gaza menyerang wilayah
negara Yahudi tersebut.
Serangan dimulai dengan peluncuran 28
mortir dengan target komunitas Israel di dekat Jalur Gaza pada Selasa
pagi. Satu mortir menghantam halaman taman kanak-kanak (TK) sebelum jam
masuk kelas.
Tak berselang lama, banyak roket diluncurkan sepanjang hari Selasa. Mengutip laporan Israel National News, Rabu (30/5/2018), ada lima orang terluka oleh serangan roket, termasuk tiga tentara IDF. Satu tentara dirawat di rumah sakit.
Serangan
roket juga merusak fasilitas yang menyediakan pasokan listrik ke Gaza.
IDF mengklaim sebagian besar serangan kelompok militan tersebut berhasil
dihalau sistem pertahanan Iron Dome.
Menurut IDF, Beberapa roket yang menyerang Israel diproduksi di Iran. Namun, Teheran belum berkomentar atas tuduhan tersebut.
Sejauh
ini, IDF telah membalas dengan membombardir 35 target di Gaza dengan
beberapa pesawat jet tempur. Belum ada laporan terkait kemungkinan
jatuhnya korban jiwa dan kerusakan dari serangan IDF.
Sementara
itu, kelompok Hamas dan Jihad Islam Palestina mengaku bertanggung jawab
atas serangan roket dan mortir ke wilayah Israel.
Kelompok Hamas
dan Jihad Islam Palestina menyatakan bahwa serangan mereka sebagai balas
dendam untuk anggotanya yang tewas oleh serbuan IDF pada pekan lalu.
"Respons
bersama dengan puluhan roket terhadap posisi militer pendudukan adalah
pernyataan bahwa kejahatan ini tidak dapat ditoleransi dengan cara apa
pun," bunyi pernyataan bersama kedua kelompok tersebut, yang dikutip Al Jazeera.
Beberapa
sayap militer di Gaza seperti Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds
menyalahkan Israel atas ketegangan yang memanas di Gaza.
Seorang
pejabat Hamas, Ismail Radwan, juga menyalahkan Israel atas memanasnya
situasi di Gaza. "Eskalasi yang sangat berbahaya ini akibat dari
pendudukan Zionis, dan pihak pendudukan memikul tanggung jawab atas
eskalasi ini berserta akibatnya," kata Radwan.
"Para penghuni (pemukiman Israel) harus tahu bahwa kejahatan akan ditanggapi dengan perlawanan," ujarnya.
Sementara
itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan setiap
serangan yang menyakiti warganya akan dibalas dengan serangan ganas oleh
IDF.