Selasa, 07 Juni 2016
Soal Pengadilan Arbitrase Terkait LCS, RI Belum Tentukan Sikap
JAKARTA - Pemerintah Indonesia sejauh ini belum menentukan sikap terkait dengan pengadilan arbitrase Laut China Selatan, yang diajukan oleh pemeritah Filipina. Pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda ini disebut dalam waktu dekat akan mengeluarkan putusan terkait hal ini.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menuturkan, Indonesia pada dasarnya sudah memiliki bayangan terkait dengan posisinya soal pengadilan. Namun, posisi itu baru akan disampaikan Indonesia saat pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri antara ASEAN dan China pada bulan Juli mendatang.
"Akan kita sampaikan di pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri antara ASEAN dan China pada tanggal 14 Juli di Kumning, nanti di situ akan kita buka. Kita sudah punya bayangan, tapi kita belum akan keluarkan sampai saat itu," kata Retno pada Senin (6/6).
Sementara itu, ketika disinggung apakah negara lain akan turut menyampaikan pandangan mereka dalam pertemuan itu terkait dengan masalah ini, Retnoa menuturkan hal itu mungkin saja dilakukan.
"Ya, kita mencoba untuk melihat satu sama lain mengenai posisi kita soal hal ini, dan menentukan solusi terbaik," ucapnya.
China sendiri telah menegaskan akan menolak dan tidak mengakui putusan yang gugatannya diajukan Filipina sejak 2013 lalu tersebut.
"Kebebasan navigasi untuk melakukan patroli di Laut China Selatan adalah tampilan "otot militer" dan bahwa China sedang dipaksa untuk menerima dan menghormati putusan pengadilan itu. China dengan tegas menentang perilaku tersebut. Kami tidak akan membuat masalah, tapi kami tidak pernah takut untuk menghadapi sebuah masalah," ucap Wakil Kepala Staf Tentara Pembebasan Rakyat China, Laksaman Sun Jianguo.
Credit Sindonews
Agen Intelijen Yordania Tewas di Kamp Pengungsi Palestina
Ilustrasi (Thinkstock)
Insiden itu terjadi kamp Baqaa, yang terbesar di negara yang relatif stabil tersebut.
Televisi Yordania, mengutip juru bicara pemerintah, Mohammad al-Momani, mengatakan bahwa insiden di Baqaa merupakan serangan teroris, dan terjadi pada Senin (6/6) pukul 07.00 waktu setempat.
Ia tak memberi penjelasan soal para penyerang, namuan hanya menambahkan, “Pasukan keamanan mengejar pelaku dan menyelidiki situasi dari serangan teroris.”
Seorang sumber resmi berhubungan dengan pihak keamanan mengatakan bahwa penyerang melaju ke gedung dan menembak dengan senapan mesin ke petugas sebelum mobilnya melesat pergi.
Pengungsi Palestina dan keturunannya memiliki persentase besar di antara tujuh juta populasi Yordania. Mereka melarikan diri pasca deklarasi Israel pada 1948.
Banyak analis politik yang telah memperingatkan tumbuhnya radikalisasi Islam di kamp-kamp pengungsi miskin Yordania akibat kurangnya peluang ekonomi.
Puluhan orang telah meninggalkan kamp Baqaa untuk bergabung kelompok militan Islam dan bertempur di Suriah dan Irak.
Awal tahun ini, beberapa simpatisan ISIS tewas dalam baku tembak dengan pasukan keamanan di kota utara, Irbid.
Otoritas keamanan kemudian mengatakan mereka telah melakukan pencegahan serangan militan yang terkait dengan Suriah yang merencanakan serangan bunuh diri di pusat perbelanjaan dan gedung-gedung pemerintah.
Credit CNN Indonesia
Koalisi Saudi Dihapus dalam Daftar Hitam PBB
CB, NEW YORK -- PBB pada Senin (6/6) memenuhi
permintaan Arab Saudi untuk menghapus koalisi yang dipimpinnya dalam
serangan di Yaman dari daftar hitam negara-negara dan kelompok-kelompok
pelaku pembunuhan anak. Langkah ini mengundang kemarahan organisasi
penggiat hak asasi manusia.
The Telegraph melaporkan, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan keputusan itu bersifat sementara sampai adanya bukti kuat yang mendukung. Stephan Dujarric menjelaskan, PBB sepakat meninjau fakta-fakta yang terkandung dalam laporan bersama-sama dengan koalisi.
"Menunggu kesimpulan dari tinjauan bersama, sekretaris jenderal menghilangkan koalisi dari daftar lampiran laporan," kata Dujarric.
Namun hal itu dikecam pegiat HAM yang menyatakan PBB telah menyerah pada tekanan Saudi. Wakil Direktur Advokasi Global di Human Rights Watch Philippe Bolopion mengatakan, keputusan PBB tersebut sangat mengganggu.
Pekan lalu, PBB memasukkan koalisi Saudi dalam daftar hitam tahunan negara-negara dan kelompok bersenjata yang melakukan pelanggaran HAM selama konflik. Saat itu PBB mengatakan, koalisi Saudi bertanggung jawab atas 60 persen dari 758 anak-anak yang tewas di Yaman tahun lalu.
"Pelanggaran terhadap anak-anak meningkat secara dramatis seiring meningkatnya konflik," kata Ban dalam laporannya.
Laporan itu disambut badan amal seperti Oxfam. Namun laporan memicu kemarahan di kalangan diplomat Saudi yang melobi PBB untuk menghapus koalisi Saudi dari daftar.
Wakil tetap Saudi untuk PBB Abdullah al-Mouallimi mengatakan penghapusan tak dapat diubah. Menurutnya laporan dilebih-lebihkan.
The Telegraph melaporkan, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan keputusan itu bersifat sementara sampai adanya bukti kuat yang mendukung. Stephan Dujarric menjelaskan, PBB sepakat meninjau fakta-fakta yang terkandung dalam laporan bersama-sama dengan koalisi.
"Menunggu kesimpulan dari tinjauan bersama, sekretaris jenderal menghilangkan koalisi dari daftar lampiran laporan," kata Dujarric.
Namun hal itu dikecam pegiat HAM yang menyatakan PBB telah menyerah pada tekanan Saudi. Wakil Direktur Advokasi Global di Human Rights Watch Philippe Bolopion mengatakan, keputusan PBB tersebut sangat mengganggu.
Pekan lalu, PBB memasukkan koalisi Saudi dalam daftar hitam tahunan negara-negara dan kelompok bersenjata yang melakukan pelanggaran HAM selama konflik. Saat itu PBB mengatakan, koalisi Saudi bertanggung jawab atas 60 persen dari 758 anak-anak yang tewas di Yaman tahun lalu.
"Pelanggaran terhadap anak-anak meningkat secara dramatis seiring meningkatnya konflik," kata Ban dalam laporannya.
Laporan itu disambut badan amal seperti Oxfam. Namun laporan memicu kemarahan di kalangan diplomat Saudi yang melobi PBB untuk menghapus koalisi Saudi dari daftar.
Wakil tetap Saudi untuk PBB Abdullah al-Mouallimi mengatakan penghapusan tak dapat diubah. Menurutnya laporan dilebih-lebihkan.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Taiwan Tolak Zona Pertahanan Udara Cina di Laut Cina Selatan
CB, TAIPEI -- Menteri pertahanan baru Taiwan
menegaskan pihaknya tidak akan mengakui zona pertahanan udara yang
dinyatakan Cina atas Laut Cina Selatan.
"Kami tidak akan mengakui ADIZ apapun dengan Cina," kata Menteri Pertahanan Feng Shinh-kuan kepada anggota parlemen dalam sidang parlemen dilansir Reuters.
Komentar itu datang setelah pemerintah baru Taiwan di bawah Presiden Tsai Ing-wen dari partai yang berhaluan kemerdekaan dilantik bulan lalu. Partai Progresif Demokratik membalik delapan tahun pemerintahan Nasionalis ramah Cina di pulau itu.
Para pejabat Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan terhadap putusan pengadilan internasional dalam beberapa pekan mendatang, pada kasus yang dibawa Filipina terhadap Cina atas klaim Laut Cina Selatan. AS khawatir putusan bisa mendorong Beijing mendeklarasikan zona indentifikasi pertahanan udara atau ADIZ, seperti yang terjadi di Laut Cina Timur pada 2013.
Cina mengundang kecaman dari Jepang dan AS ketika memaksakan ADIZ nya. Pesawat dharuskan mengidentifikasi diri mereka kepada pihak berwenang Cina, di atas Laut Cina Timur.
Cina tidak membenarkan atau membantah pihaknya berencana menyatakan zona tersebut untuk Laut Cina Selatan. Mereka mengatakan, keputusan akan didasarkan pada tingkat ancaman dan hak untuk menetapkannya.
Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, di mana lima triliun dolar AS dalam perdagangan kapal melintas tiap tahunnya. Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei memiliki klaim yang tumpang tindih, serta hubungan militer yang erat dengan Washington.
Kendati demikian, Taiwan tetap siaga dengan kemungkinan tindakan Cina terkait ADIZ.
"Di masa depan, kita tidak mengesampingkan Cina merencanakan sebuah ADIZ. Jika Cina berada di jalur untuk mengumumkan ini, maka akan bisa mengantar gelombang baru ketegangan di kawasan tersebut," kata Biro Keamanan Nasional Taiwan dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada parlemen.
"Kami tidak akan mengakui ADIZ apapun dengan Cina," kata Menteri Pertahanan Feng Shinh-kuan kepada anggota parlemen dalam sidang parlemen dilansir Reuters.
Komentar itu datang setelah pemerintah baru Taiwan di bawah Presiden Tsai Ing-wen dari partai yang berhaluan kemerdekaan dilantik bulan lalu. Partai Progresif Demokratik membalik delapan tahun pemerintahan Nasionalis ramah Cina di pulau itu.
Para pejabat Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan terhadap putusan pengadilan internasional dalam beberapa pekan mendatang, pada kasus yang dibawa Filipina terhadap Cina atas klaim Laut Cina Selatan. AS khawatir putusan bisa mendorong Beijing mendeklarasikan zona indentifikasi pertahanan udara atau ADIZ, seperti yang terjadi di Laut Cina Timur pada 2013.
Cina mengundang kecaman dari Jepang dan AS ketika memaksakan ADIZ nya. Pesawat dharuskan mengidentifikasi diri mereka kepada pihak berwenang Cina, di atas Laut Cina Timur.
Cina tidak membenarkan atau membantah pihaknya berencana menyatakan zona tersebut untuk Laut Cina Selatan. Mereka mengatakan, keputusan akan didasarkan pada tingkat ancaman dan hak untuk menetapkannya.
Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, di mana lima triliun dolar AS dalam perdagangan kapal melintas tiap tahunnya. Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei memiliki klaim yang tumpang tindih, serta hubungan militer yang erat dengan Washington.
Kendati demikian, Taiwan tetap siaga dengan kemungkinan tindakan Cina terkait ADIZ.
"Di masa depan, kita tidak mengesampingkan Cina merencanakan sebuah ADIZ. Jika Cina berada di jalur untuk mengumumkan ini, maka akan bisa mengantar gelombang baru ketegangan di kawasan tersebut," kata Biro Keamanan Nasional Taiwan dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada parlemen.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Taiwan tidak Akui Zona Pertahanan Udara Cina di Laut Cina Selatan
CB, TAIPEI -- Menteri pertahanan baru Taiwan
mengatakan pada Senin (6/6), tidak akan mengakui wilayah pertahanan
udara apa pun yang dinyatakan Cina di atas Laut Cina Selatan.
Para pejabat AS telah menyampaikan kekhawatiran keputusan pengadilan internasional dalam beberapa pekan ke depan terkait kasus yang diajukan Filipina terhadap Cina atas klaimnya di Laut Cina Selatan dapat memicu Beijing menyatakan sebuah zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ), seperti yang dilakukan di atas Laut Cina Timur pada 2013.
Cina mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, yang dilewati oleh kapal-kapal perdagangan senilai lima triliun dolar AS tiap tahunnya. Filipina, Malaysia, Taiwan, Vietnam dan Brunei Darussalam juga memiliki klaim atas wilayah yang sama, begitu pula dengan adanya ikatan militer yang erat dengan AS.
"Kami tidak akan mengakui ADIZ apa pun oleh Cina," Menteri Pertahanan Taiwan, Feng Shih Kuan mengatakan kepada para anggota parlemen dalam sebuah rapat.
Pernyataan itu muncul setelah pemerintahan baru Taiwan di bawah Presiden Tsai ing Wen, dari partai yang condong ke arah kemerdekaan, diambil sumpahnya saat pengangkatan pada bulan lalu. Partai Demokratis Progresif pimpinan Tsai menggulingkan kekuasaan nasionalis yang dekat dengan Cina dan telah menjabat di pulau itu selama delapan tahun.
Cina mendapatkan komentar tajam dari Jepang dan AS saat mereka memberlakukan ADIZ, wilayah dimana pesawat diharuskan untuk mengidentifikasi mereka kepada pihak berwenang Cina, di atas Laut Cina Timur.
Cina belum mengonfirmasi atau menyangkal perencanaan zona tersebut di Laut Cina Selatan, dan menyatakan sebuah keputusan akan didasarkan oleh tingkat ancaman dan mereka memiliki segala hak untuk memberlakukannya.
"Ke depannya, kami tidak menyingkirkan kemungkinan akan pemberlakukan ADIZ oleh Cina. Jika Cina mengarah kepada jalan ini, itu akan dapat menimbulkan ketegangan baru di wilayah itu," Biro Keamanan Nasional Taiwan mengatakan dalam sebuah laporan yang diserahkan kepada parlemen.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan pada Ahad (5/6) AS akan mempertimbangkan segala langkah Cina terkait zona pertahanan udara di atas Laut Cina Selatan dan menyebutnya sebagai sebuah hal yang provokatif dan menggoyahkan stabilitas.
Para pejabat AS telah menyampaikan kekhawatiran keputusan pengadilan internasional dalam beberapa pekan ke depan terkait kasus yang diajukan Filipina terhadap Cina atas klaimnya di Laut Cina Selatan dapat memicu Beijing menyatakan sebuah zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ), seperti yang dilakukan di atas Laut Cina Timur pada 2013.
Cina mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, yang dilewati oleh kapal-kapal perdagangan senilai lima triliun dolar AS tiap tahunnya. Filipina, Malaysia, Taiwan, Vietnam dan Brunei Darussalam juga memiliki klaim atas wilayah yang sama, begitu pula dengan adanya ikatan militer yang erat dengan AS.
"Kami tidak akan mengakui ADIZ apa pun oleh Cina," Menteri Pertahanan Taiwan, Feng Shih Kuan mengatakan kepada para anggota parlemen dalam sebuah rapat.
Pernyataan itu muncul setelah pemerintahan baru Taiwan di bawah Presiden Tsai ing Wen, dari partai yang condong ke arah kemerdekaan, diambil sumpahnya saat pengangkatan pada bulan lalu. Partai Demokratis Progresif pimpinan Tsai menggulingkan kekuasaan nasionalis yang dekat dengan Cina dan telah menjabat di pulau itu selama delapan tahun.
Cina mendapatkan komentar tajam dari Jepang dan AS saat mereka memberlakukan ADIZ, wilayah dimana pesawat diharuskan untuk mengidentifikasi mereka kepada pihak berwenang Cina, di atas Laut Cina Timur.
Cina belum mengonfirmasi atau menyangkal perencanaan zona tersebut di Laut Cina Selatan, dan menyatakan sebuah keputusan akan didasarkan oleh tingkat ancaman dan mereka memiliki segala hak untuk memberlakukannya.
"Ke depannya, kami tidak menyingkirkan kemungkinan akan pemberlakukan ADIZ oleh Cina. Jika Cina mengarah kepada jalan ini, itu akan dapat menimbulkan ketegangan baru di wilayah itu," Biro Keamanan Nasional Taiwan mengatakan dalam sebuah laporan yang diserahkan kepada parlemen.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan pada Ahad (5/6) AS akan mempertimbangkan segala langkah Cina terkait zona pertahanan udara di atas Laut Cina Selatan dan menyebutnya sebagai sebuah hal yang provokatif dan menggoyahkan stabilitas.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Senin, 06 Juni 2016
Dimasukkan Daftar Hitam, Koalisi Saudi di Yaman Kritik PBB
Koalisi pimpinan Saudi melancarkan
Operasi Badai Dahsyat sejak Maret tahun lalu yang menargetkan Houthi di
Yaman dalam upaya mendukung pemerintahan Hadi. (Reuters/Faisal Al
Nasser/Files)
Laporan PBB yang menyebut koalisi Saudi bertanggung jawab atas 60 persen kematian warga Yaman itu dinilai "tidak seimbang dan tidak merujuk kepada data statistik yang kredibel," menurut juru bicara militer.
"Laporan ini tidak seimbang dan tidak berdasarkan data statistik yang kredibel, juga tidak berasal penduduk Yaman," kata juru bicara koalisi Brigjen Ahmed Assiri, dikutip dari Reuters.
Laporan yang dirilis oleh kantor Sekjen PBB Ban Ki-moon pada Kamis (2/6) itu menyebutkan bahwa koalisi Saudi dan pasukan milisi melakukan "sejumlah besar pelanggaran" termasuk "serangan terhadap sekolah dan rumah sakit."
Brigjen Assiri menyatakan bahwa koalisi Saudi berada di Yaman untuk "melindungi rakyat Yaman, termasuk anak-anak, dari tindakan milisi Houthi."
Ia menyebutkan Saudi memiliki program bantuan senilai US$30 juta untuk Yaman yang diluncurkan bekerja sama dengan penggalangan dana dari lembaga anak PBB, UNICEF.
Assiri berharap bahwa PBB akan tetap memihak warga Yaman dan tidak meluncurkan laporan yang akan memberikan legitimasi kepada upaya penggulingan pemerintahan pimpinan Abdu-Rabbu Mansour Hadi yang sah.
Assiri menekankan bahwa laporan PBB, yang menyatakan bahwa koalisi telah melakukan pelanggaran, "bertentangan dengan resolusi PBB itu sendiri."
Resolusi PBB No. 2216 mengakui pemerintahan Presiden Hadi sebagai pemimpin pemerintah yang sah dari Yaman.
"Laporan tersebut sayangnya menyamakan legitimasi internasional dan legitimasi pemerintah dengan milisi, yang merupakan penyebab utama ketidakstabilan dan kekacauan Yaman," katanya menambahkan.
Koalisi pimpinan Saudi melancarkan "Operasi Badai Dahsyat" sejak Maret tahun lalu yang menargetkan Houthi di Yaman dalam upaya mendukung pemerintahan Hadi.
Dalam laporan PBB disebutkan bahwa koalisi Saudi bertanggung jawab atas 60 persen kematian dan cedera anak di Yaman tahun lalu dengan 510 angka tewas dan 667 terluka. Setengah dari keseluruhan operasi koalisi itu menyerang sekolah dan rumah sakit.
Ban Ki-moon pun memasukkan koalisi Arab Saudi yang ke dalam daftar hitam tahunan PBB. Setiap tahun, PBB kerap melaporkan daftar hitam bagi kelompok-kelompok yang "terlibat dalam perekrutan dan pemanfaatan anak, kekerasan seksual terhadap anak, pembunuhan dan melukai anak, serangan di sekolah dan/atau rumah sakit, dan serangan atau ancaman terhadap personel yang dilindungi, dan penculikan anak."
Houthi, pasukan pemerintah, dan milisi pro-rezim, serta Al-Qaidah di Semenanjung Arab (AQAP) sebelumnya sudah masuk dalam daftar hitam PBB.
Selain pihak-pihak yang berseteru di Yaman, daftar hitam PBB ini juga mencakup nama kelompok bersenjata di Afghanistan, Republik Demokrasi Kongo, Republik Afrika Tengah, Irak, Mali, Myanmar, Somalia, South Sudan, Sudan, Suriah, Kolombia, Nigeria, dan Filipina.
Pasukan pemerintah di Afghanistan, Republik Demokrasi Kongo, Somalia, Myanmar, South Sudan, Sudan, dan Suriah juga masuk dalam daftar hitam PBB.
Ban mendesak 193 negara anggota PBB untuk memastikan bahwa upaya mereka melawan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan juga sesuai dengan hukum internasional.
Credit CNN Indonesia
Koalisi Saudi di Yaman Masuk Daftar Hitam PBB
Merujuk pada laporan Ban Ki-moon yang
dilansir pada Kamis (2/6), koalisi Saudi bertanggung jawab atas 60
persen kematian dan cedera anak di Yaman tahun lalu dengan 510 angka
tewas dan 667 terluka. (Reuters/Brendan McDermid)
Merujuk pada laporan Ban yang dilansir pada Kamis (2/6), koalisi Saudi bertanggung jawab atas 60 persen kematian dan cedera anak di Yaman tahun lalu dengan 510 angka tewas dan 667 terluka. Setengah dari keseluruhan operasi koalisi itu menyerang sekolah dan rumah sakit.
Saudi memulai serangan udara di Yaman sejak Maret tahun lalu dengan tujuan membantu pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi melawan kelompok pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran.
Seiring meningkatnya konflik, pelanggaran terhadap hak anak pun melejit. "Di Yaman, tanggung jawab tingginya pelanggaran ada di tangan dua pihak, yaitu Houthi/Ansar Allah dan koalisi pimpinan Arab Saudi yang membunuh dan melukai dan menyerang sekolah dan rumah sakit," kata Ban, seperti dikutip Reuters.
Houthi, pasukan pemerintah, dan milisi pro-rezim, serta Al-Qaidah di Semenanjung Arab (AQAP) sebelumnya sudah masuk dalam daftar hitam PBB. Kini, perwakilan Arab Saudi di PBB belum dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan mengenai kabar ini.
Selama ini, PBB melaporkan daftar hitam bagi kelompok-kelompok yang "terlibat dalam perekrutan dan pemanfaatan anak, kekerasan seksual terhadap anak, pembunuhan dan melukai anak, serangan di sekolah dan/atau rumah sakit, dan serangan atau ancaman terhadap personel yang dilindungi, dan penculikan anak."
Laporan Ban ini juga menyinggung serangan udara Amerika Serikat yang mematikan di rumah sakit Dokter Lintas Batas di Kunduz, Afghanistan. Namun, Ban menyebut bahwa serangan itu dilakukn oleh "pasukan internasional" dan tidak memasukkan AS ke dalam daftar hitam.
Selain pihak-pihak yang berseteru di Yaman, daftar hitam PBB ini juga mencakup nama kelompok bersenjata di Afghanistan, Republik Demokrasi Kongo, Republik Afrika Tengah, Irak, Mali, Myanmar, Somalia, South Sudan, Sudan, Suriah, Kolombia, Nigeria, dan Filipina.
Pasukan pemerintah di Afghanistan, Republik Demokrasi Kongo, Somalia, Myanmar, South Sudan, Sudan, dan Suriah juga masuk dalam daftar hitam PBB.
Ban mendesak 193 negara anggota PBB untuk memastikan bahwa upaya mereka melawan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan juga sesuai dengan hukum internasional.
"Tidak dapat diterima ketika kegagalan melakukan itu justru menyebabkan sejumlah pelanggaran terhadap hak-hak anak," kata Ban.
Credit CNN Indonesia
Tentara AS di Jepang 'Dikandangkan' dan Dilarang Minum Miras
Ilustrasi ( Koichi Kamoshida/Getty Images)
Diberitakan Reuters, Senin (6/6) perintah ini dikeluarkan menyusul kecelakaan mobil yang melukai dua orang akibat seorang tentara AS mengemudi sambil mabuk di Okinawa pada Minggu (5/6).
"Selama puluhan tahun kita menikmati hubungan yang erat dengan rakyat Jepang. Penting bagi setiap anggota AL AS untuk memahami bahwa tindakan kita berdampak bagi hubungan ini dan aliasi AS-Jepang secara keseluruhan," kata Matthew Carter, komandan pasukan AL AS di Jepang dalam pernyataan persnya pada Senin.
Juru bicara Angkatan Laut AS di Jepang, Ronald Flanders, mengatakan menyusul peristiwa itu para tentara AS di Okinawa dilarang keluar dari pangkalan militer.
Mereka yang tinggal di luar kompleks militer hanya diperbolehkan bepergian ke pangkalan, sekolah, pom bensin, supermarket dan pusat kebugaran. Aktivitas selain itu dilarang dan pelanggarnya akan dikenakan pasal militer.
"Larangan alkohol akan diterapkan sampai komandan Armada Ke-7 dan komandan Angkatan Laut Jepang memastikan semua personel melakukan seluruh tanggung jawab mereka sebagai duta AS setiap saat," kata Flanders.
AS memiliki 18.600 tentara di pangkalan militer Jepang. Keberadaan pasukan AS di Okinawa belakangan memicu keresahan warga, terutama karena berbagai kasus kriminal yang mereka timbulkan.
Insiden kali ini terjadi di masa berduka 30 hari di pangkalan militer Okinawa, setelah seorang warga sipil Amerika yang bekerja untuk militer AS ditahan atas tuduhan membuang mayat seorang wanita Jepang berusia 20 tahun.
Maret lalu, seorang tentara AS ditahan atas tuduhan pemerkosaan seorang wanita Jepang di sebuah hotel di Okinawa.
Pada tahun 1995, kemarahan warga Okinawa pecah dan demonstrasi digelar di jalan menyusul perkosaan terhadap seorang siswa Jepang oleh tentara AS. Sejak itu, seruan dari warga dan pemerintah kota Okinawa untuk memindahkan pangkalan militer AS ke wilayah yang lebih sepi semakin menguat.
Ini juga bukan kali pertama tentara AS bermasalah dengan aparat setempat saat mabuk. Tahun 2012, seorang tentara AS yang mabuk menembak mati 16 warga Afghanistan. Dia kemudian divonis penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas.
Larangan minum alkohol memang kerap diterapkan di daerah perang bagi tentara AS. Namun minuman keras biasa diselundupkan ke pangkalan militer AS atau didapatkan dari tentara NATO yang tidak menerapkan larangan serupa.
Credit CNN Indonesia
Vietnam dan Korsel Tertarik Beli Jet Tempur AS
Vietnam dilaporkan tertarik membeli
pesawat pengintai maritim buatan perusahaan Amerika Serikat, Lockheed
Martin Corp P-3. (U.S. Customs and Border Protection via Wikimedia)
Informasi ini diungkapkan oleh eksekutif senior divisi aeronautika Lockheed Martin, Clay Fearnow, kepada Reuters pada pertunjukkan udara di Berlin, Jerman, pekan lalu.
Fearnow mengungkapkan bahwa Vietnam diminta mengajukan penawaran harga dan data kesiapannya secara formal untuk membeli empat dari enam pesawat P-3 Orion milik Angkatan Laut AS yang akan diperbarui dalam beberapa bulan ke depan.
Pembelian jet tempur buatan Lockheed Martin oleh negara mantan musuh AS ini diperbolehkan menyusul pencabutan embargo senjata terhadap Vietnam oleh Presiden AS Barack Obama dalam kunjungannya bulan lalu.
Meski demikian, pejabat AS dan Lockheed menyatakan bahwa setiap kesepakatan pembelian senjata dengan Vietnam akan ditinjau secara cermat oleh pemerintah AS.
"Kami tidak yakin apa yang bisa kita beli dari AS atau apa yang kita ingin beli," kata Wakil Menteri Pertahanan, Nguyen Chi Vinh.
Keputusan Washington untuk mengizinkan penjualan senjata ke Vietnam menggarisbawahi perbaikan hubungan kedua negara, utamanya dalam upaya menentang kekuatan militer China.
Vietnam, yang berbatasan dengan China, juga merupakan bagian penting dari upaya Obama untuk menanamkan pengaruh AS di Asia, di tengah sengketa wilayah antara Beijing dengan beberapa negara tetangga di kawasan Laut China Selatan, termasuk dengan Hanoi.
Fearnow memaparkan jika pembelian itu terlaksana, maka pesawat turboprop P-3 yang tak lagi digunakan dalam operasi AL AS akan mengalami perbaikan, terutama dengan pemasangan sayap baru, sistem misi baru dan peralatan perang antikapal selam untuk Vietnam.
Biaya perbaikan pesawat yang kini ditempatkan di sebuah gurun ini bisa mencapai lebih dari US$80 juta hingga US$90 juta. Angka tersebut merupakan harga perbaikan satu dari dari 12 pesawat P-3 yang diperbaiki kembali ketika dibeli Taiwan beberapa tahun yang lalu.
Sejak 2008, Lockheed sudah membangun sejumlah sayap baru maupun merakit baru 90 pesawat P-3 yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Norwegia, Taiwan, Chile dan Jerman.
Perusahaan ini tengah berupaya meningkatkan jumlah pesanan dan memperluas lini produksi sayap di Marietta, Georgia.
Fearnow juga mengungkapkan bahwa Brazil dan Korea Selatan tertarik memesan sayap baru untuk pesawat yang sudah ada. Kedua negara ini harus mengajukan pesanana sebelum 1 September mendatang untuk menghindari harga yang lebih mahal karena minimnya rantai pasokan bahan dasar untuk sayap.
Perusahaan pembuat pesawat lainnya, Boeing Co, juga memasarkan pesawat pengintai maritim P-8 Poseidon, yang secara usia lebih baru dan lebih mahal dari P-3. Pesaing potensial lainnya adalah Airbus Group yang mengandalkan pesawat EADS SE C295 yang dibangun di Spanyol.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan tidak bisa mengomentari potensi penjualan P-3 atau S-3 sampai mereka memberitahu Kongres AS secara resmi.
Selain tertarik membeli sayap baru untuk delapan armada P-3 miliknya, Seoul juga tertarik mengakuisisi 12 pesawat S-3 milik AL AS, yang pensiun sejak 2009.
Fearnow juga mengungkapkan Spanyol, Portugal dan Argentina juga memiliki pesawat P-3 yang bisa jadi tertarik membeli sayap baru, namun terkendala anggaran.
Jepang, yang memiliki sekitar 100 armada P-3, tak lagi menggunakan pesawat jenis itu dan sebaliknya menggunakan pesawat pengintai jenis P-1 buatannya sendiri.
Angkatan Laut AS juga sudah menggantikan armada P-3 mereka dengan Boeing P-8.
Fearnow juga menyebut Filipina ingin memperluas kemampuan pengawasan maritimnya, tapi masih merancang sejumlah persyaratan.
Credit CNN Indonesia
China Incar Kerja Sama Intelijen dengan Perancis
China mengincar kerja sama intelijen
kontra-terorisme dengan Perancis, seiring upaya Beijing menggalang
dukungan internasional untuk perlawanan terhadap teror. (Kevin
Frayer/Getty Images)
Ratusan orang terbunuh dalam beberapa tahun terakhir di bagian barat Xinjiang, China, rumah bagi mayoritas Muslim uighur. Pemerintah China menuding militan islam yang ingin mendirikan negara bernama Turkistan Timur sebagai biang keladinya.
"China sangat terdampak dengan serangan teroris di Perancis tahun lalu," kata Sun kepada Gautier di sela forum keamanan di Singapura, seperti diberitakan Xinhua, Sabtu (4/6).
Kelompok ISIS mengklaim berada di balik serangan November tahun lalu di Paris yang menewaskan 130 orang. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, Sun menekankan pentingnya intelijen.
"Saya yakin perang melawan terorisme adalah perang intelijen. China berharap bisa menjalin kerja sama intelijen dengan Perancis dalam hal pemberantasan terorisme," ujar Sun.
Perancis sendiri sepakat memperkuat kerja sama intelijen dengan China. Sejak penyerangan Paris, China memang gencar mencari dukungan Barat untuk melawan teror di dalam negeri.
Pemerintah Beijing menuding kekerasan teroris di China oleh separatis Islam. Namun kelompok HAM mengatakan kebijakan China di Xinjiang yang diskriminatif terhadap warga Muslim Uighur memicu kekerasan dan perlawanan.
Barat dan Uni Eropa juga kerap mengkritik China atas pelanggaran HAM di wilayah tersebut, termasuk pengekangan ibadah dan praktik Muslim Xinjiang.
Negara-negara Barat secara umum enggan berbagi informasi intelijen dengan China. Sementara para ahli independen soal Uighur mengatakan China hanya memiliki bukti yang sedikit soal keberadaan militan di Xinjiang.
Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan kerja sama kontra-terorisme dengan China terbatas. AS juga menyerukan keprihatinan atas kurang transparannya kampanye anti-teror China.
Credit CNN Indonesia
AS Ketir-ketir, Pesawatnya Sering Dicegat Jet Rusia dan China
WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) merasa sangat khawatir dengan maraknya pencegatan pesawat militernya oleh pesawat-pesawat jet tempur Rusia dan China.
Sebaliknya, China dan Rusia kompak menuduh pesawat pengintai AS melanggar keamanan nasional mereka.
Pekan lalu pesawat militer China mencegat pesawat pengintai AS di dekat Pulau Hainan. Namun, saluran militer antara Washington dan Beijing masih terjalin balik, terbukti dengan digelarnya konferensi militer maritime pada 24-25 Juni 2016 mendatang.
Kendati demikian, Panglima Komando Angkatan Udara AS, Jenderal Herbert Carlisle dalam sebuah wawancara dengan surat kabar USA Today, mengungkapkan rasa ketir-ketir AS atas “agresivitas” jet-jet tempur China dan Rusia dalam mencegat pesawat militer AS.
AS, kata dia, khawatir bahwa kedua negara memperluas pengaruh mereka di Eropa Timur dan Pasifik.
Jenderal Carlisle juga mengatakan bahwa jumlah manuver pesawat pengebom jarak jauh Rusia di Eropa Timur dan di dekat pantai barat AS meningkat. Sedangkan China semakin berambisi ingin mengambil kontrol atas kawasan Laut China Selatan.
”Kekhawatiran kami adalah kebangkitan Rusia dan China sangat, sangat agresif," katanya.
”Maksud mereka adalah untuk membuat kami untuk tidak berada di sana. Jadi, bahwa pengaruh di ruang-ruang internasional dikendalikan hanya oleh mereka. Keyakinan saya adalah bahwa kami tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kami harus terus beroperasi secara legal di wilayah udara internasional dan jalur laut internasional,” katanya.
Sementara itu, pakar militer China, Zhang Junshu, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Global Times, mengatakan bahwa peningkatan jumlah pesawat mata-mata AS di dekat perbatasan China dan Rusia merupakan pelanggaran serius terhadap keamanan kedua negara.
Selama tiga minggu terakhir, pesawat mata-mata RC-135 dari Angkatan Udara AS telah mendekati perbatasan Rusia 14 kali, termasuk di Laut Baltik, di Murmansk Regionh dan di Timur Jauh.
Insiden terbaru terjadi pada hari Minggu ketika sebuah pesawat RC-135V terbang dekat perbatasan Rusia di Laut Baltik. Pesawat dengan nomor ekor 64-14844 dan call sign TROG34, lepas landas dari pangkalan udara Mildenhall di Inggris dan terbang di bagian selatan Laut Baltik.
”Pada 1990-an, AS tidak melakukan penerbangan pengintaian di atas (wilayah) Rusia karena pada saat itu militer Rusia lemah. Sekarang, mereka khawatir dengan kebangkitan kekuatan militer Rusia. Ini adalah mengapa Pentagon telah mengintensifkan intelijen udara,” kata ahli militer Rusia, Vladislav Shurygin, seperti dikutip oleh channel Zvezda TV, Senin (6/6/2016).
Credit Sindonews
AS Kirim Kapal Perusak ke Laut Hitam
WASHINGTON
- Kapal perusak milik Amerika Serikat (AS), USS Porter, yang
dipersenjatai rudal cerdas dengan sistem pandu akan dikirim ke Laut
Hitam untuk mengikuti latihan perang bilateral dengan negara sekutu.
Menurut Angkatan Laut (AL) AS, USS Porter akan memasuki Laut Hitam pada hari Senin esok. "Operasi kapal di Laut Hitam dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan maritim dan stabilitas, kesiapan, dan kemampuan Angkatan Laut dengan sekutu dan mitra kami," demikian pernyataan pers AL AS seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (5/6/2016).
USS Porter akan mendukung Operasi Atlantic Resolve, yang mencakup semua aksi Departemen Pertahanan AS di Eropa Timur. Kapal ini juga diharapkan bisa menjadi pelabuhan bersakalan.
Kapal perang kelas Arleigh Burke ini telah bergerak ke pangkalan Angkatan Laut Spanyol Rota dan merupakan bagian dari Armada 6 AS yang berpusat di Naples, Italia.
Sekedar informasi, kapal perang kelas Arleigh Burke kapal perang buatan AS yang dibangun menggunakan Aegis Combat System dan radar array SPY-1D multi-fungsi Pasif elektronik dipindai. Kapal ini dilengkapi rudal cerdas dengan sistem pandu.
Menurut Angkatan Laut (AL) AS, USS Porter akan memasuki Laut Hitam pada hari Senin esok. "Operasi kapal di Laut Hitam dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan maritim dan stabilitas, kesiapan, dan kemampuan Angkatan Laut dengan sekutu dan mitra kami," demikian pernyataan pers AL AS seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (5/6/2016).
USS Porter akan mendukung Operasi Atlantic Resolve, yang mencakup semua aksi Departemen Pertahanan AS di Eropa Timur. Kapal ini juga diharapkan bisa menjadi pelabuhan bersakalan.
Kapal perang kelas Arleigh Burke ini telah bergerak ke pangkalan Angkatan Laut Spanyol Rota dan merupakan bagian dari Armada 6 AS yang berpusat di Naples, Italia.
Sekedar informasi, kapal perang kelas Arleigh Burke kapal perang buatan AS yang dibangun menggunakan Aegis Combat System dan radar array SPY-1D multi-fungsi Pasif elektronik dipindai. Kapal ini dilengkapi rudal cerdas dengan sistem pandu.
Credit Sindonews
Sekilas pesawat tempur yang dipakai Blue Angels, F/A-18 Hornet
Jakarta (CB) - Dua skuadron demonstrasi-aerobatik top
dunia, Blue Angels (Angkatan Laut Amerika Serikat) dan Thunderbirds
(Angkatan Udara Amerika Serikat) sedang berduka karena kecelakaan
penerbangan yang menimpa mereka, pada hari yang sama, yaitu Jumat
(3/6).
Hanya berbeda jam saja, Blue Angels
pada pukul 13.00 waktu setempat di Smyrna, Tennessee, dan Thunderbirds
pada pukul 15.00 waktu setempat di Colorado Springs, Colorado. F/A-18 Hornet yang dipakai Blue Angels jatuh.
Bedanya,
ada korban jiwa pada kecelakaan Blue Angels nomor 6, yaitu Kapten Jeff
Kuss, penerbang Korps Marinir Amerika Serikat tewas seketika setelah
F/A-18 Hornet yang dia kemudikan jatuh dan terbakar habis.
Sedangkan Mayor Alex Turner di Thunderbirds, selamat setelah bisa melontarkan diri dari kokpit F-16 Fighting Falcon-nya
dan terhindar dari kecelakaan maut jika dia jatuh di pemukiman warga.
Turner bersama koleganya jatuh setelah selesai terbang lintas pada
wisuda dan pengambilan sumpah perwira para kadet Akademi Angkatan Udara
Amerika Serikat.
Berikut disajikan beberapa fakta pokok F/A-18 Hornet secara umum.
Varian F-18A/B/C/D Hornet dibuat pabrikan McDonnel Douglas, Amerika Serikat. Sedangkan F/A-18E/F Super Hornet
dikembangkan dan dibuat Boeing. Dari nomenklatur yang disandang, yaitu
F/A, maka dia dirancang untuk pesawat tempur untuk superioritas udara (fighter) dan interseptor alias pencegat-penyerang (attack), yang sangat khas pesawat tempur yang dioperasikan dari kapal induk.
Pada
varian awal, jarak tempuh standar 1.089 mil laut (2.000 km) dan
ketinggian maksimal sekitar 50.000 kaki (15.240 meter) dari permukaan
laut, dengan kecepatan maksimal sekitar 1.190 mil laut per jam (1.915
km/jam) pada ketinggian 40.000 kaki dari permukaan laut atau 915 mil
laut/jam (1.473 km/jam) pada ketinggian permukaan laut.
Dia
ditenagai dua mesin General Electric F-404/F-414 dengan daya dorong
maksimal 35.500 lbf, dan bobot kosong sekitar 10 ton. Dimensi fisiknya
adalah 17,1 meter (panjang), 12,3 meter lebar sayap, dan 4,7 meter
tinggi.
Dia juga dibuat dalam versi Angkatan
Laut yang menuntut dia bisa lepas landas dan mendarat dari landas pacu
kapal induk. Ini juga yang menyumbang tambahan bobotnya, karena sistem
pendaratan dan pengeremannya diperkuat.
F/A-18 Hornet dipesan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menggantikan F-14 Tomcat buatan Grumman, yang harus diganti bahkan setelah diperpanjang menjadi F-14D dan F-14D+ Super Tomcat.
Daftar persenjataan yang bisa dibawa F/A-18 Hornet adalah kanon enam laras M61A1 Vulcan 20 milimeter, sembilan pilon persenjataan dan tangki tambahan, roket Hydra 70 milimeter, peluru kendali udara-ke-udara AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM, AIM-7 Sparrow, dan peluru kendali IRIS-T.
Juga peluru kendali udara-ke-darat AGM-65 Maverick, AGM-84H/K SLAM-ER, AGM-88 HARM ARM, AGM-154 Joint Stand-off Weapon, AGM-158 Joint Air-to-Surface Stand-off Missile, dan Taurus. AGM-84 Harpoon disiapkan untuk anti kapal permukaan.
F/A-18 Hornet juga bisa membawa bom kecoh (flare) SUU-42, perangkat perang elektronika (ECM), perangkat pemindai dan pengunci sasaran AN/AAS-38 Night Hawk Targeting Pods (untuk Angkatan Laut Amerika Serikat), AN/ASQ-228 ATFLIR, perangkat LITENING (untuk Korps Marinir Amerika Serikat dan ekspor).
Di
dalam kedinasan di Blue Angels dari markas besarnya di Pensacola,
Kalifornia, yang berdiri sejak 24 April 1946 alias lebih muda 15 hari
ketimbang TNI AU, Blue Angels sudah memakai tujuh tipe dan kelas pesawat
tempur sebelum F/A-18 Hornet.
Mereka adalah Grumman F6F-5 Hellcat (Juni-Agustus 1946), Grumman F8F-1 Bearcat (Agustus 1946–1949, Grumman F9F-2 Panther (1949–Juni 1950/sebagai pesawat tempur jet pertama mereka), F9F-5 Panther (1951-musim dingin 1954/55), dan Grumman F9F-8 Cougar (musim dingin 1954/55-pertengahan 1957/sebagai pesawat sapap ayun pertama mereka).
Credit ANTARA News
Obetuari - Dunia tinju kehilangan sang legendaris
RS Phoenix, Arizona, AS, menjadi tempat perawatan terakhir sang legendaris, yang lebih dari 30 tahun menderita penyakit parkinson.
Banyak nama-nama besar yang tercatat dalam sejarah dunia olahraga tinju profesional. Namun, tidak ada yang menyangkal, bahwa Ali adalah yang terbesar dengan berbagai prestasi dan kontroversinya.
Di era kejayaannya tahun 1960-1970, penggemar tinju sedunia selalu menantikan penampilan Ali dengan berbagai gaya khasnya yang membangkitkan gairah olahraga keras ini.
Muhammad Ali yang pernah bertanding di Jakarta melawan Rudi Lubbers tahun 1973, juga sangat akrab bagi penggemar tinju di Indonesia.
Ali yang sebelum masuk Islam bernama Cassiuss Clay, mulai mencuat namanya ketika ia meraih medali emas Olimpiade 1960 sebagai petinju amatir.
Di kancah tinju profesional ia menjadi juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah, setelah merobohkan Sonny Liston pada usia 22 tahun di tahun 1964.
Itu adalah gelar juara dunia pertamanya, dari tiga kali gelar yang diraihnya dalam karir tinju profesional.
Selanjutnya perjalanan hidup pria kelahiran Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, 17 Januari 1942 itu penuh dengan aneka warna prestasi di dalam maupun luar ring tinju.
Ali menolak untuk ikut dalam wajib militer tahun 1967 sehingga mendapat skorsing dan gelar juara dunianya pun dicopot.
"Saya tidak ada masalah dengan orang-orang Vietcong, dan tidak ada satu pun orang Vietcong yang memanggilku dengan sebutan Nigger!," demikian salah satu alasan Ali menolak ikut perang Vietnam.
Di awal 1970-an dunia tinju kembali dapat menyaksikan penampilan spektakuler Ali di berbagai negara.
Salah satu laga terhebatnya adalah ketika ia merobohkan George Foreman dalam pertarungan di Zaire tahun 1974 dan kembali merebut gelar juara dunia.
Tanda-tanda kemerosotan prestasi Ali terlihat ketika ia kalah dai Leon Spinks di tahun 1978.
Meskipun ia berhasil membalas kekalahannya di tahun yang sama untuk merebut sabuk juara dunia yang ketiga kalinya, namun sudah terlihat bahwa Ali tidak sekuat dulu lagi.
Larry Holmes, mantan mitra latih Ali, mengukuhkan diri sebagai yang terbaik di kelas berat.
Tahun 1981 Ali resmi mengundurkan diri dengan rekor 56 kali menang (37 dengan KO), dan lima kali kalah. Tiga dari kekalahan dialami dalam empat penampilan terakhirnya.
Tiga tahun kemudian ia dinyatakan mengidap penyakit parkinson. Seperti dikutip USA Today, pihak keluarga yakin penyakit itu terkait dengan karirnya di olahraga keras ini.
Dengan tangan bergetar dan sulit bicara, salah satu ciri dari penderita sindrom parkinson, Ali masih terlibat dalam kegiatan sosial.
Desember lalu ia juga sempat mengkritik kandidat presiden AS Donald Trump yang menyatakan akan melarang orang Islam memasuki Amerika Serikat.
"Kita sebagai Muslim harus bangkit menentang orang-orang yang menggunakan Islam untuk kepentingan agenda pribadinya," demikian pernyataan Ali.
Setelah 30 tahun bergelut dengan parkinson dan berbagai penyakit, akhirnya di usia 74 tahun di Phoenix, Arizona, ia wafat setelah tiga hari dirawat di rumah sakit setempat.
Dunia olahraga berduka atas kepergian Ali untuk selamanya, termasuk petinju-petinju yang pernah dikalahkannya.
"Bagian dari diri saya sudah tiada dan semoga mendapat kedamaian." kata George Foreman, mantan juara dunia kelas berat yang pernah KO di tangan Ali, melalui akun Twitter.
Credit ANTARA News
Jumat, 03 Juni 2016
Begini Nasib Transmigran Sawit Era Soeharto Sekarang
Iwan Supriyatna Rachmat Samekto, salah satu transmigran sawit era Soeharto
JAKARTA, CB - Di awal era 1980-an
Pemerintahan Presiden Soeharto menerapkan program Perkebunan Inti Rakyat
(PIR) untuk percepatan peningkatan kesejahteraan petani atau masyarakat
di daerah.
Program tersebut mengharuskan masyarakat untuk melakukan imigrasi dari pulau satu ke pulau lainnya untuk mengembangkan komoditas, salah satunya kelapa sawit.
Disadari, mengadu nasib menjadi transmigran ke luar pulau tak cukup dengan modal nekat saja.
Melakukan transmigrasi memerlukan perhitungan yang matang, keberanian, keuletan, kegigihan, dan kesabaran.
Tidak semua transmigran memilikinya. Namun Rachmat Samekto, bapak tiga orang anak ini, telah berhasil mengubah nasibnya dari pekerja bengkel miskin di Yogyakarta menjadi petani sejahtera di Riau.
Kompas.com mewawancarai secuil perjalanan hidupnya saat menjadi transmigran hingga kini.
Berikut adalah petikan wawancara Kompas.com saat menyambangi kediamannya di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Riau.
Bagaimana ceritanya bapak dan keluarga bisa sampai di Pelalawan, Riau?
Jadi waktu saya di Yogyakarta, ada sosialiasi program dari Presiden Soeharto terkait Perkebunan Inti Rakyat transmigrasi.
Waktu itu saya belum mengerti program apa itu, yang ada di pikiran saya adalah saya dan keluarga akan dibuang atau ditelantarkan.
Hampir dua tahun saya berunding dengan istri, saya memiliki keyakinan kalau saya dan keluarga berangkat, kehidupan kita bisa jadi lebih baik.
Setelah saya pahami, ternyata para transmigran nantinya akan mengelola lahan sawit sebanyak 2 hektar (ha) milik pemerintah yang dikelola Koperasi Unit Desa (KUD).
Lantas, apa yang membuat bapak dan keluarga memutuskan untuk berangkat ke Riau?
Saya bercita-cita anak saya bisa sekolah tinggi, kalau bertahan di Jawa mungkin hanya cukup untuk makan saja waktu itu.
Maka dari itu, tahun 1988 kami sekeluarga memutuskan untuk berangkat. Dari Yogyakarta ada sekitar 517 orang dari 88 kepala keluarga yang ikut, dan itu juga tidak berbarengan semua, karena penempatannya juga beda-beda.
Kami naik kapal perang dari titik kumpul di Pelabuhan Merak untuk menuju ke Pelabuhan Dumai, lamanya sekitar satu minggu kita di kapal, lalu setelah sampai Dumai kami didistribusikan Dinas Transmigrasi ke beberapa pondokan yang tersebar di beberapa wilayah.
Di desa inilah kami memulai kehidupan baru. Anak saya waktu itu baru ada dua dengan usia yang masih balita.
Dipondokan, kita diberikan penyuluhan untuk mengelola setengah hektar tanah untuk tempat tinggal dan 2 Ha untuk garapan lahan sawit.
Selama tiga tahun kami dibina oleh KUD dan PT Sari Lembah Subur (anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk).
Selama masa penyuluhan apa yang bapak dapatkan untuk menghidupi keluarga?
Dari tahun 1988 sampai tahun 1991, tiga tahun masa penyuluhan, saya menerima gaji dari pemerintah sebesar Rp 48.000 per kepala keluarga yang diberikan KUD.
Kita juga dikasih beras dan ikan asin, selama tiga tahun itu juga kita bekerja dan melakukan apa yang kita bisa lakukan terkait program pemerintah.
Pada tahun keempat, setelah kondisi kebun dinyatakan SLS dan KUD layak dan bisa digarap oleh transmigran, barulah yang dua hektar itu digarap petani yang hasilnya dijual petani transmigran ke KUD kemudian KUD menjualnya ke SLS.
Sistem perjanjian bagi hasilnya seperti apa?
Jadi kita itu masing-masing kepala keluarga ada plafon kreditnya sebesar Rp 9.025.000 untuk menggarap lahan seluas 2 Ha yang harus dilunasi selama 15 tahun ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) yang disalurkan melalui KUD.
Kita mulai penghitungan cicilan tahun 1991, dalam perjanjian tertulis dari 100 persen hasil sawit, 30 persen dibayarkan petani ke pemerintah untuk mencicil kredit dan 70 persen dikembalikan pada petani.
Pada tahun ke empat tepatnya tahun 1992, pemerintah melakukan konversi penyerahan lahan dua hektar kebun sawit kepada masing-masing petani transmigran, sehingga para petani secara penuh bisa mengelola kebunnya sendiri.
Dan seiring berjalannya waktu ternyata kita bisa melunasinya hanya dalam waktu enam tahun dan lahan dua hektar itu menjadi milik kita.
Iwan Supriyatna Rachmat Samekto, salah satu transmigran sawit era Soeharto
Pernah mencicip masa jaya setelah bisa mengelola sawit sendiri?
Penghasilan sawit tertinggi waktu krisis moneter tahun 1998.
Saat itu dollar kan naik sehingga harga sawit juga ikut naik, transmigran sawit pada saat itu kalau belanja ke kota tidak pakai dompet, tapi pakai kantong plastik atau dikantongi begitu saja uangnya.
Sebelum krisis paling kami bisa dapat keuntungan Rp 400.000 penjualan sawit ke KUD, tapi waktu krisis kita bisa dapat Rp 10 juta.
Yang membuat kami sukses begini ya karena Pak Harto.
Sampai saat ini masih ada sekitar 60 persen transmigran yang bertahan di Riau, ada untungnya juga transmigran pulang ke kampung halaman saingan kita berkurang.
Kalau transmigran pulang ke kampung halamannya, lalu lahan yang ditinggalkan bagaimana?
Lahan yang ditinggalkan biasanya dijual ke petani-petani yang mau.
Makanya jangan heran kalau petani transmigran di sini ada yang punya lahan sampai 100 hektar.
Selain itu ada juga yang buka usaha sampingan seperti buka cuci steam mobil atau bertani sayuran.
Kalau saya sudah cukup dua hektar saja. Dari dua hektar yang saya kelola juga sudah bisa menyekolahkan anak sampai ke jenjang kuliah seperti cita-cita saya di awal, berangkat ke sini tujuannya supaya bisa menyekolahkan anak sampai kuliah.
Anak saya yang pertama alumni Universitas Gajah Mada (UGM) jurusan antropologi, pernah bekerja di Astra Agro Lestari, dan pernah ke Jerman juga.
Lalu ada juga yang alumni hukum di UGM, yang terakhir ambil pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian tahap akhir.
Saat menyekolahkan anak memang ada suka dukanya juga, karena pada saat itu kalau teman sekolahnya tahu bahwa anak saya anak petani transmigran. Itu pasti jadi bahan ejekan.
Tapi saya tetap menguatkan anak-anak supaya tetap fokus belajar, jangan seperti bapaknya yang hanya seorang petani.
Alhamdulillah sekarang anak-anak saya jadi sesuai apa yang saya harapkan, saya punya anak-anak yang sukses dan punya tiga cucu.
Punya pengalaman menarik lainnya pak?
Pernah, pengalaman lucu itu. Jadi waktu itu kami pernah diundang Presiden Megawati untuk berkunjung ke Istana Kepresidenan, waktunya kapan saya lupa.
Dari pagi saya dan teman-teman tidak makan, berharap bisa makan banyak nanti di Istana yang makanannya enak-enak.
Tapi begitu sampai di meja makan berhadapan dengan Presiden, saya dan teman-teman malah grogi.
Jangankan makan banyak, makan camilan pun rasanya susah masuk ke tenggorokan.
Kami bercerita pada Presiden, jadi pilihan kami untuk menjadi transmigran dan mengelola lahan sawit di Riau bukan keputusan yang salah.
Malah berkat itu kami bisa lebih sejahtera, bisa menghidupi keluarga dan memberdayakan masyarakat-masyarakat sekitar untuk menggerakan ekonomi daerah khususnya.
Program tersebut mengharuskan masyarakat untuk melakukan imigrasi dari pulau satu ke pulau lainnya untuk mengembangkan komoditas, salah satunya kelapa sawit.
Disadari, mengadu nasib menjadi transmigran ke luar pulau tak cukup dengan modal nekat saja.
Melakukan transmigrasi memerlukan perhitungan yang matang, keberanian, keuletan, kegigihan, dan kesabaran.
Tidak semua transmigran memilikinya. Namun Rachmat Samekto, bapak tiga orang anak ini, telah berhasil mengubah nasibnya dari pekerja bengkel miskin di Yogyakarta menjadi petani sejahtera di Riau.
Kompas.com mewawancarai secuil perjalanan hidupnya saat menjadi transmigran hingga kini.
Berikut adalah petikan wawancara Kompas.com saat menyambangi kediamannya di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Riau.
Bagaimana ceritanya bapak dan keluarga bisa sampai di Pelalawan, Riau?
Jadi waktu saya di Yogyakarta, ada sosialiasi program dari Presiden Soeharto terkait Perkebunan Inti Rakyat transmigrasi.
Waktu itu saya belum mengerti program apa itu, yang ada di pikiran saya adalah saya dan keluarga akan dibuang atau ditelantarkan.
Hampir dua tahun saya berunding dengan istri, saya memiliki keyakinan kalau saya dan keluarga berangkat, kehidupan kita bisa jadi lebih baik.
Setelah saya pahami, ternyata para transmigran nantinya akan mengelola lahan sawit sebanyak 2 hektar (ha) milik pemerintah yang dikelola Koperasi Unit Desa (KUD).
Lantas, apa yang membuat bapak dan keluarga memutuskan untuk berangkat ke Riau?
Saya bercita-cita anak saya bisa sekolah tinggi, kalau bertahan di Jawa mungkin hanya cukup untuk makan saja waktu itu.
Maka dari itu, tahun 1988 kami sekeluarga memutuskan untuk berangkat. Dari Yogyakarta ada sekitar 517 orang dari 88 kepala keluarga yang ikut, dan itu juga tidak berbarengan semua, karena penempatannya juga beda-beda.
Kami naik kapal perang dari titik kumpul di Pelabuhan Merak untuk menuju ke Pelabuhan Dumai, lamanya sekitar satu minggu kita di kapal, lalu setelah sampai Dumai kami didistribusikan Dinas Transmigrasi ke beberapa pondokan yang tersebar di beberapa wilayah.
Di desa inilah kami memulai kehidupan baru. Anak saya waktu itu baru ada dua dengan usia yang masih balita.
Dipondokan, kita diberikan penyuluhan untuk mengelola setengah hektar tanah untuk tempat tinggal dan 2 Ha untuk garapan lahan sawit.
Selama tiga tahun kami dibina oleh KUD dan PT Sari Lembah Subur (anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk).
Selama masa penyuluhan apa yang bapak dapatkan untuk menghidupi keluarga?
Dari tahun 1988 sampai tahun 1991, tiga tahun masa penyuluhan, saya menerima gaji dari pemerintah sebesar Rp 48.000 per kepala keluarga yang diberikan KUD.
Kita juga dikasih beras dan ikan asin, selama tiga tahun itu juga kita bekerja dan melakukan apa yang kita bisa lakukan terkait program pemerintah.
Pada tahun keempat, setelah kondisi kebun dinyatakan SLS dan KUD layak dan bisa digarap oleh transmigran, barulah yang dua hektar itu digarap petani yang hasilnya dijual petani transmigran ke KUD kemudian KUD menjualnya ke SLS.
Sistem perjanjian bagi hasilnya seperti apa?
Jadi kita itu masing-masing kepala keluarga ada plafon kreditnya sebesar Rp 9.025.000 untuk menggarap lahan seluas 2 Ha yang harus dilunasi selama 15 tahun ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) yang disalurkan melalui KUD.
Kita mulai penghitungan cicilan tahun 1991, dalam perjanjian tertulis dari 100 persen hasil sawit, 30 persen dibayarkan petani ke pemerintah untuk mencicil kredit dan 70 persen dikembalikan pada petani.
Pada tahun ke empat tepatnya tahun 1992, pemerintah melakukan konversi penyerahan lahan dua hektar kebun sawit kepada masing-masing petani transmigran, sehingga para petani secara penuh bisa mengelola kebunnya sendiri.
Dan seiring berjalannya waktu ternyata kita bisa melunasinya hanya dalam waktu enam tahun dan lahan dua hektar itu menjadi milik kita.
Iwan Supriyatna Rachmat Samekto, salah satu transmigran sawit era Soeharto
Pernah mencicip masa jaya setelah bisa mengelola sawit sendiri?
Penghasilan sawit tertinggi waktu krisis moneter tahun 1998.
Saat itu dollar kan naik sehingga harga sawit juga ikut naik, transmigran sawit pada saat itu kalau belanja ke kota tidak pakai dompet, tapi pakai kantong plastik atau dikantongi begitu saja uangnya.
Sebelum krisis paling kami bisa dapat keuntungan Rp 400.000 penjualan sawit ke KUD, tapi waktu krisis kita bisa dapat Rp 10 juta.
Yang membuat kami sukses begini ya karena Pak Harto.
Sampai saat ini masih ada sekitar 60 persen transmigran yang bertahan di Riau, ada untungnya juga transmigran pulang ke kampung halaman saingan kita berkurang.
Kalau transmigran pulang ke kampung halamannya, lalu lahan yang ditinggalkan bagaimana?
Lahan yang ditinggalkan biasanya dijual ke petani-petani yang mau.
Makanya jangan heran kalau petani transmigran di sini ada yang punya lahan sampai 100 hektar.
Selain itu ada juga yang buka usaha sampingan seperti buka cuci steam mobil atau bertani sayuran.
Kalau saya sudah cukup dua hektar saja. Dari dua hektar yang saya kelola juga sudah bisa menyekolahkan anak sampai ke jenjang kuliah seperti cita-cita saya di awal, berangkat ke sini tujuannya supaya bisa menyekolahkan anak sampai kuliah.
Anak saya yang pertama alumni Universitas Gajah Mada (UGM) jurusan antropologi, pernah bekerja di Astra Agro Lestari, dan pernah ke Jerman juga.
Lalu ada juga yang alumni hukum di UGM, yang terakhir ambil pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian tahap akhir.
Saat menyekolahkan anak memang ada suka dukanya juga, karena pada saat itu kalau teman sekolahnya tahu bahwa anak saya anak petani transmigran. Itu pasti jadi bahan ejekan.
Tapi saya tetap menguatkan anak-anak supaya tetap fokus belajar, jangan seperti bapaknya yang hanya seorang petani.
Alhamdulillah sekarang anak-anak saya jadi sesuai apa yang saya harapkan, saya punya anak-anak yang sukses dan punya tiga cucu.
Punya pengalaman menarik lainnya pak?
Pernah, pengalaman lucu itu. Jadi waktu itu kami pernah diundang Presiden Megawati untuk berkunjung ke Istana Kepresidenan, waktunya kapan saya lupa.
Dari pagi saya dan teman-teman tidak makan, berharap bisa makan banyak nanti di Istana yang makanannya enak-enak.
Tapi begitu sampai di meja makan berhadapan dengan Presiden, saya dan teman-teman malah grogi.
Jangankan makan banyak, makan camilan pun rasanya susah masuk ke tenggorokan.
Kami bercerita pada Presiden, jadi pilihan kami untuk menjadi transmigran dan mengelola lahan sawit di Riau bukan keputusan yang salah.
Malah berkat itu kami bisa lebih sejahtera, bisa menghidupi keluarga dan memberdayakan masyarakat-masyarakat sekitar untuk menggerakan ekonomi daerah khususnya.
Credit KOMPAS.com
Disebut Terima Laporan HAM Papua, Ini Penjelasan Sekjen PBB
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menerima
laporan pelanggaran HAM Papua dari Ketua Asosiasi LSM Kepulauan Pasifik
Emele Duituturaga di Istanbul, Turki, 25 Mei 2016. (ISTIMEWA)
Namun, menurut Devi Palanivelu, sebagai juru bicara kantor Sekjen PBB, tidak ada pertemuan khusus antara Sekjen PBB dan perwakilan Papua Barat di Istanbul, seperti yang diberitakan sejumlah media. "Kami juga tidak memiliki dokumen yang secara resmi diserahkan kepada Sekjen," kata Devi kepada Tempo melalui surat elektronik, Kamis malam, 1 Juni 2016.
Berikut ini pernyataan lengkap Devi.
The Secretary-General had met with a representative of West Papua while he was in Istanbul attending the World Humanitarian Summit last week. Contrary to some media accounts, there was no meeting between the Secretary-General and any West Papua representative in Istanbul. We also have no record of any documents being officially handed over to the Secretary-General.
Sebelumnya, PINA memberitakan Sekjen PBB Ban Ki-moon menerima laporan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Laporan West Papua Fact Finding Mission Report yang berjudul "We Will Lose Everything" diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Association for Non-Governmental Organisations/PIANGO) Emele Duituturaga di Istanbul, Turki, Selasa, 25 Mei 2016.
Duituturaga mempresentasikan laporan tersebut kepada Ban Ki-moon pada hari kedua KTT Kemanusiaan Dunia (WHS). Laporan itu kemudian diserahkan dan diterima asisten Sekretaris Jenderal PBB. Pada akhir pertemuan, Duituturaga sempat melakukan percakapan singkat dengan Ban Ki-moon.
Dalam satu wawancara dengan Jubi.com, pada Kamis, 26 Mei 2016, ia menjelaskan dirinya menyerahkan laporan HAM Papua yang dilakukan oleh misi pencari fakta Komisi Perdamaian dan Keadilan Katolik, Brisbane, kepada Ban Ki-moon. "Laporan itu diterima oleh Ban Ki-moon dan dibawa oleh asistennya. Mungkin karena alasan keamanan," kata Duituturaga.
Laporan yang sama diberikan kepada Helen Clark, Direktur Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP). Stephen O’Brien, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Bantuan Kemanusiaan. "Selain laporan Komisi Perdamaian dan Keadilan Katolik, Brisbane, itu saya juga serahkan laporan dari International Coalition of Papua," kata Duituturaga.
Credit TEMPO.CO
Komodo, Kendaraan Tempur Taktis Buatan Pindad
Perusahaan pertahanan PT Pindad
telah membuat kendaraan taktis 4 X 4 yang diberi nama Komodo oleh Susilo
Bambang Yudoyono, presiden Indonesia, pada November 2012. Pembuatan
Komodo didasarkan pada evolusi kendaraan tempur di masa depan. Ukuran
besar bukan lagi hal yang diuataman, tapi kelincahan bergerak dan
kemampuan bertahan di medan pertempuran yang menjadi andalan. pindad.com
Kendaraan taktis Komodo memiliki
mobility, survivabilit, dan fire power, yang dapat diandalkan. Mobility
adalah kemampuan bergerak di medan berat dan menghindari serangan musuh.
Survivability adalah kemampuan bertahan dari serangan musuh dengan
mengandalkan badan kendaraan yang bulletproof. Fire power adalah
kekuatan untuk menyerang musuh. TEMPO/Prima Mulia
Pindad melakukan perbandingan dengan
kendaraan taktis yang dibuat negara-negara lain, seperti Oskkosh, yang
dipakai oleh US Army, AMPV dari Jerman, Aravis dan Sherpa dari Prancis.
Komodo dapat broperasi sebagai pengangkut pasukan, kendaraan tempur
yang dipersenjatai dengan peluncur rudal permukaan ke udara atau juga
peluncur rudal anti tank, kendaraan komando, dan juga sebagai ambulans
untuk mengevakuasi pasukan yang luka. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Pindad, perusahaan pertahanan yang
berada di Bandung, Jawa Barat, membuat kendaraan taktis Komodo untuk TNI
dan Polisi. Brigade Mobil (Brimob) memilih Komodo varian APC (armoured
personnel carrier) untuk menjalankan misi SAR, penjinak bom, dan
menghadapi kerusuhan. Angkatan Darat memilih varian peluncur roket untuk
dipasang dengan peluncur rudal Mistral, dan pasukan elit TNI-AD,
Koppasus memilih varian special operations support (battering ram).
pindad.com
Komodo dilapisi baja dan kaca anti
peluru. Pindad mengkalim bahwa Komodo tahan terhadap peluru kaliber 7,62
mm. Kabin dibuat tahanan dari ancaman ledakan bom. Kendaraan taktis
buatan Pindad ini mampu beroperasi di segala medan berat, seperti jalan
berlumpur, berpasir, dan berbatu-batu. Komodo juga dapat melaju pada
tanjakan 31 derajat dan bidang miring 17 derajat. youtube.com
Kendaraan seberat empat ton ini
menggunakan mesin diesel turbo intercooler 5.193 cc yang menghasilkan
tenaga 215 hp sehingga mampu melaju dengan kecepatan maksimum 50 km/jam
saat off road dan 100 km/jam di jalan raya. Transmisi komodo adalah
manual dengan 6 maju dan 1 mundur. Komodo memiliki panjang 5,56 m,
lebar 2,25 m, dan tinggi 2,15 m. Dengan kapasistas tanki bahan bakar 200
liter, Komodo mampu berjalan sejauh 450 km. youtube.com
Credit tempo.co
Putin Berencana Kerahkan Pasukan Darat di Suriah
MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin, berencana mengerahkan pasukan darat di Suriah untuk memerangi kelompok pemberontak Suriah.
Putin sedang berdiskusi dengan para komandan militer Rusia soal rencana itu. Pengerahan pasukan darat akan menjadi langkah Rusia untuk memastikan kemenangan bagi sekutunya Presiden Suriah Bashar Al-Assad.
Jika rencana Putin ini benar-benar dijalankan, maka ini merupakan langkah dramatis dari operasi militer Rusia di Suriah yang dimulai sejak delapan bulan lalu. Sebab, selama ini Putin menegaskan bahwa Rusia tidak ada rencana untuk menggelar operasi darat di negara yang dilanda konflik itu.
”Ini sedang dibahas, ada rencana untuk ini," kata Andrei Fyodorov, mantan wakil menteri untuk urusan luar negeri kepada Al Jazeera, yang dilansir Jumat (3/6/2016).
Bala bantuan untuk operasi darat itu bisa pasukan khusus atau tentara relawan yang bersedia untuk berjuang bersama tentara Suriah dan sekutunya.
”Ini adalah isu yang sensitif bagi militer kita. Ada keraguan serius bahwa setiap partisipasi Rusia di darat akan menguntungkan atau mempersulit proses negosiasi dan menyebabkan perbedaan pendapat lebih lanjut dengan Amerika Serikat,” ujar Fyodorov.
Tapi, ada orang-orang di lingkaran politik dan militer Kremlin yang percaya bahwa penyebaran pasukan darat di Suriah memang diperlukan.
”Dari sudut Rusia pandang, (Presiden Suriah Bashar) Al-Assad harus mengontrol 70 persen dari Suriah, dan dengan cara itu Anda dapat mengadakan pemilu dan mereka akan menguntungkan Assad. Itulah sebabnya isu operasi darat menjadi lebih aktual,” kata Fyodorov.
Credit Sindonews
Mesir Terima Satu Kapal Mistral Buatan Prancis
PARIS
- Mesir telah menerima satu dari dua pesanan kapal mistral buatan
Prancis. Mesir mengatakan, kapal kedua akan tiba pada bulan September,
sebagai bagian dari kesepakatan yang ditandatangani tahun lalu.
Tahun lalu, Prancis setuju untuk menjual dua kapal Mistral ke Mesir seharga USD1 miliar, setelah Rusia membatalkan pembelian kapal tersebut pada Agustus lalu.
"Kami sekarang memiliki kemampuan canggih dalam menghadapi terorisme dalam batas negara kami dan di pantai kami," kata Menteri Pertahanan Mesir, Sedky Sobhi, pada upacara serah terima di Saint-Nazaire, Western Prancis.
"Ini meningkatkan kemampuan tempur dan kemampuan kami untuk melaksanakan misi jangka panjang di laut dan kami sedang menunggu kedatangan kedua pada bulan September," katanya lagi seperti dikutip dari Reuters, Kamis (2/6/2016).
Kapal Mistral mendapat julukan 'Pisau Tentara Swiss' dari Angkatan Laut Prancis karena fleksibilitasnya. Kapal ini dilengkapi dengan sistem pertahanan rudal dan radar navigasi. Kapal ini dapat memuat 16 helikopter dan memiliki landasan pendaratan yang cukup untuk enam helikopter.
Kairo telah berupaya untuk meningkatkan kekuatan militernya dalam menghadapi pemberontakan dua tahun di Sinai utara dan kekhawatiran pecahnya konflik di negara tetangga, Libya.
Tahun lalu, Prancis setuju untuk menjual dua kapal Mistral ke Mesir seharga USD1 miliar, setelah Rusia membatalkan pembelian kapal tersebut pada Agustus lalu.
"Kami sekarang memiliki kemampuan canggih dalam menghadapi terorisme dalam batas negara kami dan di pantai kami," kata Menteri Pertahanan Mesir, Sedky Sobhi, pada upacara serah terima di Saint-Nazaire, Western Prancis.
"Ini meningkatkan kemampuan tempur dan kemampuan kami untuk melaksanakan misi jangka panjang di laut dan kami sedang menunggu kedatangan kedua pada bulan September," katanya lagi seperti dikutip dari Reuters, Kamis (2/6/2016).
Kapal Mistral mendapat julukan 'Pisau Tentara Swiss' dari Angkatan Laut Prancis karena fleksibilitasnya. Kapal ini dilengkapi dengan sistem pertahanan rudal dan radar navigasi. Kapal ini dapat memuat 16 helikopter dan memiliki landasan pendaratan yang cukup untuk enam helikopter.
Kairo telah berupaya untuk meningkatkan kekuatan militernya dalam menghadapi pemberontakan dua tahun di Sinai utara dan kekhawatiran pecahnya konflik di negara tetangga, Libya.
Credit Sindonews
AS Berharap Bisa Segera Umumkan Penyebaran Sistem Rudal di Korsel
SINGAPURA
- Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Ash Carter mengatakan,
rencana untuk menyebar sistem anti rudal THAAD di Korea Selatan (Korsel)
terus menunjukkan perkembangan positif. Ia berharap akan segera dapat
mengumumkannya di sela-sela pertemuan dengan koleganya, Menteri
Pertahanan Korsel di Singapura.
Menurut Carter, uji coba rudal Korea Utara (Korut) baru-baru ini menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan pertahanan rudal, meskipun akhirnya tes rudal Korut tersebut gagal. "Ada lima kegagalan berturut-turut di sana (Korut), tapi sebagian besar dunia terus khawatir tentang aktivitas rudal Korut," kata Carter.
"Apapun hasil dari tes, kenyataannya tetap bahwa mereka mencoba untuk membuat rudal mereka terbang, itu fakta penting," tegas Carter, seperti dikutip dari laman Reuters, Kamis (2/6/2016).
Carter pun menampik kekhawatiran China yang menilai penyebaran sistem rudal THAAD dapat mengganggu keseimbangan kekuatan dengan menggerus sistem pencegahan rudal balistik China.
"Ini merupakan keputusan aliansi. Keputusan dari AS dan Korsel, yang melindungi kami berdua dari serangan rudal Korut. Pelaksanaannya akan menjadi serangkaian keputusan yang kita ambil bersama-sama dan itu untuk perlindungan kami sendiri terhadap Korut. Semua orang harus memahami itu," kata Carter.
Menurut Carter, uji coba rudal Korea Utara (Korut) baru-baru ini menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan pertahanan rudal, meskipun akhirnya tes rudal Korut tersebut gagal. "Ada lima kegagalan berturut-turut di sana (Korut), tapi sebagian besar dunia terus khawatir tentang aktivitas rudal Korut," kata Carter.
"Apapun hasil dari tes, kenyataannya tetap bahwa mereka mencoba untuk membuat rudal mereka terbang, itu fakta penting," tegas Carter, seperti dikutip dari laman Reuters, Kamis (2/6/2016).
Carter pun menampik kekhawatiran China yang menilai penyebaran sistem rudal THAAD dapat mengganggu keseimbangan kekuatan dengan menggerus sistem pencegahan rudal balistik China.
"Ini merupakan keputusan aliansi. Keputusan dari AS dan Korsel, yang melindungi kami berdua dari serangan rudal Korut. Pelaksanaannya akan menjadi serangkaian keputusan yang kita ambil bersama-sama dan itu untuk perlindungan kami sendiri terhadap Korut. Semua orang harus memahami itu," kata Carter.
Credit Sindonews
Dua Jet Tempur AS Jatuh Berturut-turut, Satu Pilot Tewas
COLORADO - Dua pesawat jet tempur Amerika Serikat (AS) jatuh berturut-turut di hari yang sama, Kamis waktu setempat. Dua kecelakaan jet tempur itu, salah satunya menewaskan pilot Angkatan Laut AS.
Awalnya, sebuah pesawat jet tempur Thunderbird jatuh di sebelah selatan dari Colorado springs saat acara wisuda Akademi Angkatan Udara, di mana Presiden Barack Obama tampil untuk pidato. Dalam kecelakaan ini, pilot berhasil dikeluarkan dan tidak ada laporan korban luka.
"Saya dapat mengkonfirmasikan pilot itu dikeluarkan dengan aman,” kata pejabat Angkatan Udara AS, Mayor William Russell.
Namun, tak lama kemudian, sebuah pesawat jet tempur Blue Angels AS jatuh dan meledak di Bandara Smyrna, Tennessee. Dalam insiden ini, seorang pilot Angkatan Laut AS tewas.
Kecelakaan jet tempur Blue Angels menyebabkan ledakan besar.
Kepolisian Smyrna dalam konferensi pers Kamis malam membenarkan bahwa satu orang yang tewas di tempat kejadian adalah pilot AS.
Jet tempur Blue Angels disiapkan di Bandara Smyrna untuk tampil di acara dua tahunana The Great Tennessee Airshow pada 4 dan 5 Juni 2016.
Menurut laporan WSMV, Jumat (3/6/2016), polisi Smyrna telah menyerahkan penyelidikan ke Federal Aviation Administration dan militer AS.
Selain menewaskan seorang pilot, kecelakaan jet tempur Blue Angels ini membuat listrik padam yang berdampak pada sekitar 1.500 orang. Sebab, saat jatuh pesawat itu menghantam kabel listrik.
Hingga kini, Pentagon belum berkomentar soal dua kecelakaan jet tempur AS.
Credit Sindonews
PLN Akan Bangun Tower Listrik Lebih Tinggi dari Menara Eiffel
Foto: Dana Aditiasari
Selain di Grand Watudodol, PLN juga membangun tower yang sama di Segara Rupek, Jembrana, Bali. Proyek ini, sebelumnya pernah digagas oleh Dahlan Iskan saat menjabat Dirut PLN pada tahun 2011.
"Jadi nanti, akan kita sambungkan dari Grand Watudodol ke Segala Rupek. Itu namanya Jawa-Bali Crossing," terang Business Director of East Java and Balli Region PT PLN, Amin Subekti usai menemui Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas di Lounge Pemkab Banyuwangi, Kamis (2/6/2016).
Amin juga menjelaskan, kedatangan pihaknya ke Banyuwangi ini, selain menyampaikan gagasan tersebut, juga meminta dukungan Bupati Anas, mulai dari permohonan izin hingga masalah pembebasan tanah.
"Jadi nanti kita bangun dua tower, yang masing-masing tingginya 376 meter. Ini lebih tinggi dari Menara Eiffel. Untuk bentangannya mencapai 2,68 kilometer. Itu nanti akan kita bangun, dan mohon dukungan Pak Bupati (Anas)," sambungnya.
Amin menarget, pembangunan tower pesaing Menara Eiffel ini, selesai akhir tahun 2018.
"Jadwal kita akhir 2018 atau awal 2019 harus selesai. Jadi paling lambat tahun itu (2019). Sekarang kita lagi persiapan masalah pembebasan tanah. Kemudian proses tender dan mudah-mudahan bisa segera selesai," harapnya.
Di hadapan Bupati Anas, Amin juga menerangkan fungsi pembangunan mega proyek tersebut di Banyuwangi. Kata Amin, tower setinggi 376 meter ini berfungsi untuk menyalurkan listrik se-Jawa Bali.
"Ini bisa menyalurkan listrik dari Jawa ke Bali, atau sebaliknya. Jika Jawa kekurangan, bisa diambil dari Bali. Jadi fungsinya dua arah, bukan satu arah. Tower ini juga akan dikoneksikan dengan Industri Pembangkit Listrik (PLTU) di Paiton, Probolinggo," paparnya.
Selain pembangunan dua tower di Banyuwangi dan Bali ini, PLN juga akan mendirikan jalur 500 kilovolt (kv) atau jalur Saluran Udara Extra Tinggi (Sutet) yang menghubung ke Paiton.
"Nah, nanti bukan hanya menjadi penguat Jawa-Bali-nya saja, tapi juga penguatan dari Paiton ke Banyuwangi sendiri. Karena di sini (Banyuwangi) dalam catatan kami, banyak sekali pengembangan, mulai dari sisi UKM maupun industrinya. Jadi ini juga membantu perkembangan Banyuwangi," tandasnya.
Bupati Anas sangat mengapresiasi rencana mega proyek ini. Sebab, ini akan menyedot perhatian dunia sebagai tower pesaing Menara Eiffel yang terkenal di dunia.
"Ini akan menjadi destinasi wisata baru di Banyuwangi. Ini nanti akan kita dorong menjadi bagian dari destinasi wisata kita," pungkas Anas.
Credit detikfinance
Langganan:
Postingan (Atom)