Pesawat itu sepertinya mengambil rute yang berbeda dengan yang sejak lama diasumsikan
Sebuah
studi tentang gelombang suara bawah air yang direkam pada hari
penerbangan Malaysia Airlines MH370 menghilang, menunjukkan rute yang
berbeda. Kemungkinan lokasi jatuhnya pesawat berada di timur laut
Madagaskar, jika memang benar data tersebut berasal dari pesawat yang
hilang.
Para ilmuwan di Universitas Cardiff di
Inggris telah meneliti gelombang gravitasi akustik yang diambil oleh dua
stasiun hidroakustik di Samudra Hindia. Satu di lepas Tanjung Leeuwin
di Australia Barat dan yang lainnya di Diego Garcia lebih jauh ke utara.
Masing-masing dari dua stasiun tersebut yang dioperasikan oleh
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation, memiliki tiga
"hydrophones" atau mikrofon bawah air. Alat tersebut terus-menerus
merekam gelombang suara di laut.
Sinyal dari kedua
stasiun tersebut menunjukkan gelombang suara yang bisa datang dari benda
besar, seperti meteorit atau pesawat terbang yang mengenai air.
Studi
sebelumnya oleh Universitas Cardiff dan Universitas Curtin di Australia
Barat sebagian besar telah melihat sinyal dari stasiun Cape Leeuwin
antara pukul 12.00 dan 02.00 UTC pada 8 Maret 2014. Sinyal itu mencakup
jangka waktu ketika pihak berwenang meyakini pesawat MH370 jatuh,
berdasarkan pada data satelit dari pesawat.
Tetapi
pemahaman baru tentang seberapa cepat dan jauh gelombang gravitasi
akustik merambat di bawah air membuat para ilmuwan Cardiff memeriksa
sinyal itu pada rentang waktu yang lebih luas - mulai pukul 11 malam
pada 7 Maret 2014 hingga jam 4 pagi hari berikutnya. Termasuk data dari
stasiun hidroakustik yang lebih jauh di Diego Garcia.
"Kami
sekarang telah mengidentifikasi dua lokasi di mana pesawat itu dapat
berdampak pada lautan, serta rute alternatif yang mungkin diambil oleh
pesawat itu," kata Dr Usama Kadri dari Universitas Cardiff.
Temuan baru mengarah ke Madagaskar
Analisis
gelombang akustik yang diambil oleh stasiun di Australia Barat akan
menyarankan lokasi jatuhnya pesawat di Samudra Hindia selatan yang
sebagian besar mencakup area yang sudah dicakup oleh pencarian
sebelumnya untuk MH370.
Tetapi sinyal dari stasiun
Diego Garcia - jika memang sinyal itu berasal dari pesawat yang hilang -
akan menunjukkan lokasi kecelakaan jauh lebih ke utara daripada yang
diduga sebelumnya. Ini berarti pesawat yang hilang itu sepertinya
mengambil rute yang berbeda dengan yang sejak lama diasumsikan.
Pihak
berwenang telah lama berpikir pesawat itu jatuh di suatu tempat di
barat daya Australia Barat. Dua pencarian yang dilakukan sejauh ini
gagal menemukan pesawat MH370 itu.
Dr Usama Kadri
mengatakan temuan baru itu didasarkan pada pemahaman yang lebih baik
tentang "elastisitas dasar laut" atau fleksibilitas, yang mempengaruhi
bagaimana gelombang suara merambat di bawah air.
"Penelitian
kami terhadap gelombang-gelombang ini telah berlangsung sejak kami
pertama kali mengusulkan gagasan itu pada tahun 2017," tulis Dr. Kadri
dalam The Conversation.
Photo: lebih dari 20 item serpihan pesawat terapu ke sepanjang pesisir di Afrika, Madagascar dan Pulau La Reunion. (Reuters: Stringer France)
"Analisis sebelumnya menganggap dasar laut yang kaku, tidak memungkinkan gelombang yang memancar bergerak melewatinya.
"Namun, jika elastisitas dasar laut diperhitungkan, maka ombak akan bergerak dengan kecepatan yang ditingkatkan ini.
"Ketika
gelombang gravitasi akustik mulai bergerak melalui dasar laut,
kecepatan rambatnya meningkat menjadi lebih dari 3.500 m per detik, dari
1.500 m per detik yang akan mereka rambati melalui air."
Dengan
merangkul teori elastisitas dasar laut ini, maka lokasi benturan
pesawat MH370 akan lebih jauh dari stasiun hidrofon daripada yang
diperkirakan sebelumnya.
Dengan demikian, data dari
Diego Garcia akan mengarah ke lokasi kecelakaan di timur laut
Madagaskar, jika sinyal tersebut benar berasal dari pesawat yang hilang.
Dan itu adalah masalah besar.
Desakan analisis lebih lanjut
Dr
Usama Kadri mengatakan sinyal suara dari stasiun hidroakustik utara ini
terdistorsi oleh "kebisingan" yang diyakini disebabkan oleh latihan
militer, yang diketahui terjadi di sekitar waktu di sisi tertentu dari
Samudra Hindia itu.
Dia mengatakan layak bahwa
gelombang suara besar ini kemungkinan berasal dari roket atau rudal yang
ditembakkan, daripada Boeing 737 yang jatuh menabrak laut.
"Bantalan
dari beberapa sinyal ini berada dalam area di mana sinyal dari aksi
militer dilakukan, sehingga ada kemungkinan bahwa sinyal tersebut
terkait dengan aksi militer," kata Dr Kadri.
"Tetapi
jika sinyal ini terkait dengan MH370, ini akan menyarankan kemungkinan
lokasi tabrakan baru di bagian utara Samudra Hindia."
Entah mengapa, data berdurasi 25 menit dari stasiun Diego Garcia - di mana AS memiliki pangkalan militer rahasia - sudah hilang.
Dr
Usama Kadri mengatakan sinyal yang dianalisis timnya menunjukkan adanya
penutupan selama 25 menit yang tidak dapat dijelaskan dengan kegagalan
teknis atau pemeliharaan, mengingat ketiga hidropon beroperasi secara
independen satu sama lain.
Dia mengatakan CTBTO
telah gagal memberikan alasan mengapa data tersebut hilang, meskipun
tindakan militer atau maskapai Malaysia Airlines MH370 mungkin telah
menyebabkan sistem itu ditutup.
Situs Madagaskar
juga jauh dari apa yang disebut "busur ketujuh" - sebuah garis imajiner
yang memetakan kemungkinan lokasi pesawat berdasarkan sinyal satelit
dari pesawat yang diambil oleh satelit Inmarsat Inggris.
Tetapi
mengingat ada begitu banyak variabel dalam apa yang diketahui tentang
pesawat - termasuk "ping" satelit ini - Dr Kadri percaya otoritas
pencarian termasuk Australia harus melakukan analisis data yang lebih
rinci dari kedua stasiun hidroakustik.
"Sehubungan
dengan penelitian ini kami merekomendasikan bahwa sinyal setiap saat
antara 23:00 (7 Maret) dan 04:00 (8 Maret) UTC, di kedua stasiun ...
dianalisis tanpa kecuali," katanya.
"Dan ini
dilakukan secara independen dari sumber lain [seperti data satelit],
untuk meminimalkan dimasukkannya ketidakpastian terkait dengan mereka."
Dr
Kadri mengatakan dia telah mengomunikasikan rekomendasi ini kepada Biro
Keselamatan Transportasi Australia, yang mengawasi pencarian pertama
untuk MH370 di Samudra Hindia. Juga Tim Investigasi MH370 di Malaysia
dan otoritas terkait lainnya, dengan harapan bahwa pencarian akan
dilanjutkan untuk menemukan pesawat yang hilang tersebut.
Tim
peneliti Cardiff juga berencana untuk melakukan serangkaian percobaan
lapangan di situs baru itu, untuk melihat apakah temuan di lokasi dapat
mengisolasi "sinyal tersembunyi" dalam kebisingan sekitar untuk
mengekstraksi lebih banyak informasi dari data yang ditangkap oleh dua
stasiun hidroakustik.
Stasiun Luar Angkasa Cina di kawasan Patagonian, Argentina, memiliki antena telescope setinggi 16 lantai. Reuters
CB, Las Lajas – Pemerintah Cina membangun sebuah stasiun luar angkasa di kawasan Patagonian, Argentina, dan dijalankan oleh militer negara itu.
Kompleks
ini dilengkapi dengan ruang pengunjung untuk menjelaskan alasan
pembangunan antena parabola setinggi 16 lantai di dalam kompleks.
Kompleks
stasiun luar angkasa ini dikelilingi pagar berduri setinggi sekitar 2.5
meter. Pengunjung hanya bisa datang jika membuat perjanjian sebelumnya.
Reuters
melansir kompleks ini dipenuhi kerahasiaan dan menimbulkan keresahan di
kalangan masyarakat dan pejabat setempat. Pemerintahan Trump juga
disebut merasa khawatir dengan instalasi canggih ini.
Misi stasiun
ini, yang diumumkan, adalah mengembangkan observasi damai luar angkasa
dan eksplorasinya. Media Cina melansir stasiun di Argentina ini berperan
dalam pendaratan pesawat luar angkasa Cina di sisi gelap Bulan pada
awal Januari 2019.
Kompleks ini memiliki luas sekitar 200 hektar dan tidak mendapat pengawasan ketat dari otoritas Argentina.
Bekas
Menlu Argentina, Susana Malcorra, mengatakan pemerintah Argentina tidak
memiliki pengawasan fisik langsung atas operasi stasiun luar angkasa
ini. Pada 216, perjanjian dengan Cina direvisi sehingga penggunaan
stasiun ini hanya untuk kegiatan sipil.
Stasiun Luar Angkasa Cina di kawasan Patagonian, Argentina, dari tampak atas. Reuters
“Tidak
penting apa yang tercantum di dalam kontrak atau perjanjian. Bagaimana
Anda yakin mereka akan mengikuti aturan main,” kata Juan Uriburu,
pengacara Argentina yang bekerja untuk usaha patungan besar Argentina
dan Cina.
Saat ini, program luar angkasa Cina
dikendalikan oleh pihak militer yaitu Tentara Pembebasan Rakyat atau
PLA. Stasiun di kawasan Patagonian, Argentina, ini dikelola oleh China Satellite Launch and Tracking Control General. Lembaga ini melapor ke Strategic Support Force di bawah PLA.
Negara-negara anggota Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-bangsa di Markas PBB di New York City, New York,
Amerika Serikat, 21 Desember 2018, melakukan pemungutan suara atas
resolusi soal keamanan Yaman. (REUTERS/Carlo Allegri)
Dubai (CB) - Koalisi pimpinan Arab Saudi siap mengerahkan
"pasukan dengan kekuatan terukur" untuk menekan Al-Houthi, gerakan yang
berhubungan dengan Iran, agar mundur dari kota pelabuhan Hudaidah di
Yaman di bawah kesepakatan yang didukung PBB, kata pejabat Uni Emirat
Arab (UAE) pada Rabu (30/1).
Pihak-pihak yang berperang di Yaman gagal menarik pasukan mereka dari
kota pelabuhan utama negara itu di bawah gencatan senjata satu bulan.
Kegagalan itu dapat memicu ancaman serangan besar di Hudaidah yang bisa
berujung pada bencana kelaparan.
Al-Houthi menguasai Hudaidah sementara faksi-faksi lain di Yaman, yang
didukung koalisi dan mencoba mengembalikan pemerintahan yang diakui
internasional, berkumpul di pinggiran kota itu.
Menteri Luar Negeri UAE Anwar Gargash mengatakan koalisi Muslim Suni
Arab yang didukung negara-negara Barat telah menyerang 10 kamp pelatihan
Al-Houthi di luar kantor gubernur Hudaidah pada Rabu.
"Koalisi bersiap untuk mengerahkan lebih banyak pasukan dengan kekuatan
yang terukur untuk membuat Al-Houthi mematuhi Kesepakatan Stockholm,"
tulisnya di Twitter.
"Untuk menjaga gencatan senjata dan harapan bagi proses politik, PBB dan
komunitas internasional harus menekan Al-Houthi untuk menghentikan
kekerasan, memfasilitasi konvoi bantuan, dan melakukan penarikan dari
kota dan pelabuhan Hudaidah seperti yang telah disepakati," kata
Gargash.
Utusan PBB Martin Griffiths menjalin kontak dengan kedua pihak yang
bertikai untuk menyelamatkan kesepakatan. Kesepakatan itu merupakan
terobosan diplomatik besar pertama untuk mengakhiri perang empat tahun,
yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat Yaman di ambang
kelaparan.
Ilustrasi bendera Kerajaan Arab Saudi. (REUTERS/Murad Sezer)
Jakarta, CB -- Arab Saudi menyatakan penyelidikan pemberantasan korupsi
yang telah berlangsung sejak 2017 lalu berakhir pada hari ini, Kamis
(31/1). Dalam kegiatan itu mereka telah menahan puluhan pejabat tinggi
termasuk pangeran kerajaan, menteri, dan pengusaha.
Kantor berita
Saudi, SPA, melaporkan operasi tersebut ditutup dengan persetujuan Raja
Salman. Penyelidikan itu telah berjalan sejak 15 bulan lalu.
Para
koruptor itu ditahan di hotel-hotel mewah. Sebagian dari mereka
akhirnya dibebaskan setelah menyepakati sejumlah perjanjian untuk
mengembalikan kerugian negara, hingga menambah pemasukan kas kerajaan
lebih dari US$100 miliar.
"Jaksa penuntut umum telah menolak menyelesaikan berbagai kasus dari
sedikitnya 56 individu karena tuduhan pidana yang sudah dijatuhkan
terhadap mereka," bunyi pernyataan itu seperti dilansir AFP.
Sementara
itu, delapan pejabat korup langsung dirujuk kasusnya ke kejaksaan
publik setelah menolak menyepakati perjanjian finansial dengan
pemerintah.
"Sebanyak 87 individu mau menyepakati perjanjian
finansial setelah mereka mengaku atas tuduhan yang dijatuhkan terhadap
mereka," demikian bunyi laporan SPA.
Media tersebut memaparkan,
selama penyelidikan berlangsung pemerintah berhasil memulangkan uang
negara sebesar US$107 miliar dalam bentuk properti, perusahaan, uang
tunai, dan aset lainnya.
Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) memimpin langsung operasi pemberantasan korupsi ini.
Sejumlah kritikus mengecap operasi tersebut sebagai upaya MbS merebut
kekuasaan dan menyingkirkan lawan politik tak lama setelah ia diangkat
sebagai putra mahkota, pewairs takhta kerajaan. Namun, otoritas Saudi
berkeras bahwa pemberantasan korupsi ini ditargetkan demi menghapus
budaya rasuah yang mengakar di negara kerajaan tersebut.
Demonstran melakukan aksi protes di Sudan. Ilustrasi
Foto: EPA
Aktivis HAM menyebut 45 meninggal dunia selama aksi protes sejak 19 Desember 2018.
CB, KHARTOUM
– Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Kamal Abdul Maarouf mengatakan,
militer Sudan tidak akan membiarkan negara runtuh akibat aksi protes
yang terjadi beberapa waktu belakangan.
Aksi protes tersebut menuntut diakhirinya pemerintahan Presiden Omar al-Bashir yang telah memerintah selama 30 tahun.
"Angkatan bersenjata tidak akan membiarkan Sudan jatuh," ujar Maarouf dilansir Aljazeera, Kamis (31/1).
Maarouf mengatakan, pihak yang memimpin aksi protes tersebut telah merusak citra negara.
Sementara, beberapa aktivis telah meminta militer untuk mendukung para pengunjuk rasa dan menekan pemerintah untuk mundur.
Sebelumnya,
pasukan keamanan menahan putri pemimpin oposisi Sudan, Sadiq al-Mahdi
pada Rabu (31/1). Sementara aksi-aksi unjuk rasa anti-pemerintah meluas
ke universitas utama di ibu kota Sudan.
Dua
kendaraan keamanan tiba di rumah Mariam Sadiq al-Mahdi di Khartoum pada
Rabu pagi dan membawa dia, kata saudara perempuannya, Rabah kepada
Reuters.
Penahanan itu terjadi sehari setelah
kepala keamanan Sudan memerintahkan pembebasan puluhan pengunjuk rasa
yang ditahan. Mariam adalah Wakil Kepala Partai Umma, oposisi
pemerintah.
Partai itu dipimpin ayahnya, yang
merupakan perdana menteri terpilih secara demokratis terakhir dan
digulingkan Presiden Sudan Omar al-Bashir dalam kudeta pada 1989.
Mariam telah mendukung gelombang protes yang telah mengguncang seluruh Sudan sejak 19 Desember.
Para
demonstran, yang frustrasi karena kekurangan roti dan bahan bakar serta
kesulitan ekonomi, menyerukan diakhirinya pemerintahan Bashir yang
sudah berlangsung selama tiga dekade.
Kelompok-kelompok HAM menyatakan sedikitnya 45 orang tewas tapi pemerintah menyebutkan 30 orang.
Sekitar
250 profesor dari Universitas Khartoum berunjuk rasa di kampus pada
Rabu, menuntut pemerintahan transisi baru untuk menggantikan
pemerintahan saat ini.
Sekitar 510 profesor
menandatangani memo yang menyerukan pembentukan suatu "badan berdaulat"
untuk membentuk pemerintahan baru dan mengawasi periode transisi
empat-tahun.
Universitas itu mendidik banyak
politisi terkemuka Sudan dan telah menjadi tempat protes-protes dan
kerusuhan sepanjang sejarah negeri itu.
"Peran
Universitas Khartoum sebagai institusi akademik ialah menemukan
solusi-solusi bagi peralihan damai kekuasaan," kata Montasser al-Tayeb,
salah seorang guru besar, kepada wartawan.
Sadiq
al-Mahdi kembali ke Sudan bulan lalu dari tempat pengasingannnya selama
hampir setahun dan menyerukan transisi demokratis di hadapan ribuan
pendukungnya.
Sadiq digulingkan aliansi Islamis dan
para panglima militer, dipimpin Bashir, yang masih menduduki posisi
inti dari Partai Kongres Nasional yang berkuasa.
AS bakal kirim pasukan tambahan ke perbatasan dengan Meksiko.
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengerahkan pasukan tambahan ke perbatasan dengan Meksiko
untuk menghentikan upaya invasi para imigran yang mencoba memasuki
negara itu. Demikian yang dikatakan oleh Presiden AS Donald Trump.
"Lebih
banyak pasukan dikirim ke perbatasan selatan untuk menghentikan upaya
invasi ilegal, melalui karavan besar, ke negara kami," kata Trump
melalui Twitter.
"Kami telah menghentikan karavan-karavan
sebelumnya, dan kami akan menghentikannya juga. Dengan sebuah tembok,
akan sangat mudah dan lebih murah. Bangun!" sambungnya seperti disitir
dari Sputnik, Jumat (1/2/2019).
Permintaan
pendanaan untuk keamanan dan pembangunan tembok perbatasan atau
pembatas fisik di sepanjang perbatasan AS-Meksiko telah menjadi titik
akhir dalam negosiasi antara Presiden AS Donald Trump dan Demokrat di
tengah penutupan sebagian pemerintah.
Mengatasi
masalah ini Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan pada
tanggal 26 Januari bahwa Presiden AS akan mulai membangun tembok dalam
tiga minggu, terlepas dari sikap Partai Demokrat mengenai masalah ini.
Gletser Pine Island di Antartika. Foto/Sputnik/CC0
WASHINGTON - Para ilmuwan National Aeronautics and Space Administration
(NASA) Amerika Serikat (AS) menemukan lubang raksasa miterius di bawah
gletser di Antartika. Yang mengerikan, rongga raksasa itu berukuran
sekitar dua per tiga kota Manhattan.
Para peneliti mengatakan itu
adalah penemuan yang "mengganggu", yang menunjukkan tingkat "ledakan"
di mana es mencair di benua paling selatan di planet ini.
"(Ukuran)
rongga di bawah gletser memainkan peran penting dalam pencairan," kata
Pietro Milillo dari Jet Propulsion Laboratory NASA dalam rilis berita
oleh organisasi itu, yang dikutip Jumat (1/2/2019).
"Ketika lebih banyak panas dan air masuk ke bawah gletser, ia mencair lebih cepat," ujarnya.
Menurut CBS News,
penemuan ini penting, karena menggambarkan bahwa es Antartika tidak
hanya meleleh di tepian yang menyentuh lautan, tetapi juga dari bawah
lapisan es.
Lapisan es Antartika Barat secara umum dianggap salah satu yang paling tidak stabil dan rentan.
Rongga
raksasa miterius yang ditemukan para ilmuwan terletak di bagian bawah
Gletser Thwaites di Antartika Barat. Gletser itu sendiri ukurannya
kira-kira sebesar negara bagian Florida. Menurut para ilmuwan, jika
gletser itu mencair sepenuhnya, maka dapat menaikkan permukaan laut
sekitar 2 kaki secara global.
"Temuan ini menyoroti perlunya
pengamatan terperinci dari sisi bawah gletser Antartika dalam menghitung
seberapa cepat permukaan laut global akan meningkat dalam menanggapi
perubahan iklim," bunyi laporan Jet Propulsion Laboratory.
Menurut
NASA, rongga itu pernah berisi sekitar 14 miliar ton es, yang sebagian
besar diduga telah mencair dalam tiga tahun terakhir. Para ilmuwan telah
menghitung bahwa gletser yang mencair telah berkontribusi sekitar 4
persen dari total kenaikan permukaan laut global.
Sementara itu,
ketika es kutub mencair, AS terpukul dengan suhu rendah yang tidak
normal karena pusaran kutub, dengan suhu udara di ChiCago turun di bawah
minus 20 derajat Fahrenheit.
Tentara Rusia di samping rudal penjelajah darat 9M729 dengan peluncurnya di Kubinka, Rusia, Rabu (23/1).
Foto: AP Photo/Pavel Golovkin
AS memang tidak lagi berniat berada dalam perjanjian tersebut.
CB,
BEIJING -- Perjanjian nuklir antara Rusia dan Amerika Serikat (AS),
Intermediate-range Nuclear Forces Treaty (INF), terancam bubar. Kedua
negara belum mencapai kesepakatan setelah AS menentukan tenggat waktu 60
hari agar Rusia mematuhi INF pada 4 Desember tahun lalu.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov melakukan pembicaraan
dengan Wakil Menteri AS untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional
Andrea Thompson di Beijing, Cina, Kamis (31/1). Mereka bertemu di
sela-sela pertemuan puncak lima kekuatan nuklir dunia.
Pertemuan
Ryabkov dan Thompson yang sengaja dilakukan untuk mempertahankan
perjanjian INF tak membuahkan hasil positif. Menurut Ryabkov, AS memang
tidak lagi berniat berada dalam perjanjian tersebut.
"AS
memberlakukan periode 60 hari di mana kami harus memenuhi ultimatum
mereka. Saya menyimpulkan AS tidak mengharapkan keputusan apa pun dan
semua ini adalah permainan yang dibuat untuk menutupi keputusan domestik
mereka menarik diri dari perjanjian INF," kata Ryabkov, dikutip laman Sputnik.
Pernyataan
itu diutarakan Ryabkov sebab AS menolak tuntutan Rusia terkait sistem
peluncuran rudal vertikal MK-41, yang telah dianggap Moskow melanggar
ketentuan INF. "Tidak ada reaksi apa pun terhadap tuntutan kami terkait
sistem peluncuran US MK-41 yang sudah dikerahkan ke Rumania dan akan
dikerahkan ke Polandia sebagai bagian dari kompleks Aegis Ashore,"
ujarnya.
Pada 4 Desember tahun lalu, Menteri Luar Negeri AS
Mike Pompeo mengatakan Rusia memiliki waktu 60 hari untuk mulai
mematuhi perjanjian INF. Ultimatum diberikan setelah Washington
mengumumkan niatnya mundur dari INF.
Hal itu dilakukan
karena AS menuding Rusia telah melanggar perjanjian INF dengan memiliki
rudal 9M729. Moskow menyangkal tuduhan tersebut.
Pada
pertemuan pertengahan Januari lalu, Rusia mengklaim telah menawarkan
agar para ahli AS melakukan inspeksi dan melihat langsung rudal 9M729.
Tapi AS menolak tawaran tersebut.
Sikap AS itu sangat
disesalkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. "Logika semua
pendekatan AS yang disuarakan kemarin hanya itu, 'Anda melanggar
perjanjian, kami tidak melanggar, oleh karena itu Anda, Rusia, wajib
melakukan apa yang kami minta dari Anda dan kami tidak harus melakukan
apa pun'," katanya.
Dengan belum adanya penyelesaian yang
disepakati kedua belah pihak, AS kemungkinan besar resmi mundur dari INF
pada 2 Februari mendatang. INF ditandatangani AS dan Uni Soviet pada
1987. Perjanjian tersebut melarang kedua belah pihak memproduksi atau
memiliki rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer.
Sejak
2014, AS kerap menuding Rusia melanggar INF. Namun, tudingan itu selalu
dibantah oleh Moskow. Pada Oktober 2018, Presiden AS Donald Trump
mengumumkan rencananya menarik AS dari INF. Rencana tersebut juga telah
disampaikan secara resmi kepada Rusia pada Desember tahun lalu.
Rencana
mundurnya AS dari INF memicu kekhawatiran, terutama dari Eropa. Benua
Biru telah menganggap INF sebagai fondasi keamanannya. Dengan
hengkangnya AS, potensi terjadinya perlombaan senjata baru seperti era
Perang Dingin terbuka lebar dan akan menempatkan Eropa dalam bahaya.
Anggota parlemen Iran menunjukkan kertas bergambar bendera AS
yang akan dibakar, di Teheran, Iran, 9 Mei 2018. Presiden Trump menarik
diri dari kesepakatan nuklir yang secara resmi dikenal dengan Rencana
Gabungan Aksi Komprehensif (JCPOA). AP Photo
CB, Jakarta - Jerman, Prancis dan Inggris secara resmi telah menyusun sebuah mekanisme untuk memfasilitasi perdagangan non-dolar dengan Iran demi menghindari sanksi-sanksi Amerika Serikat kepada negara itu.
Dua
diplomat mengatakan Uni Eropa telah menyiapkan sebuah sistem pada
kliring agar bisa menghindari transfer moneter dalam mata uang dollar
Amerika saat Uni Eropa dan Iran bertransaksi.
Stasiun
televisi NDR di Jerman melaporkan, European Special Purpose Vehicle
atau SPV akan berganti nama menjadi Instrumen-INSTEX bagi Pertukaran
Dagang. Tujuan dari perubahan ini agar SPV membantu menjaga kondisi
ekonomi yang bisa menguntungkan Iran setelah negara itu diembargo karena
program nuklirnya.
Transaksi
yang dilakukan Uni Eropa dengan Iran rencananya berfokus pada pangan,
obat-obatan dan kemanusiaan dengan jumlah transaksi yang tak banyak. Uni
Eropa tidak akan menggunakan cara ini untuk transaksi terkait minyak,
sebuah sektor yang paling terpukul akibat sanksi Amerika Serikat.
“Hal
yang kami lakukan ini hanya hal kecil, namun membawa pesan politik yang
sangat penting kepada Iran untuk memperlihatkan kalau kami punya tekad.
Kami membela kepentingan kami walaupun ada sanksi dari Amerika
Serikat,” kata seorang diplomat Eropa, yang tak mau dipublikasi
Identitasnya, dikutip dari reuters.com, Kamis, 31 Januari 2019.
Eropa telah memperlihatkan itikad positif terhadap Iran sejak Presiden Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran yang dibuat pada 2015 antara Amerika Serikat, Iran dan negara-negara kekuatan dunia.
CBD,
WASHINGTON -- Cuaca dingin ekstrem yang melanda beberapa negara bagian
Amerika Serikat (AS) telah menyebabkan sedikitnya 12 orang tewas. Jumlah
korban diprediksi masih akan bertambah karena suhu belum meningkat.
Dilaporkan the Washington Post,
otoritas berwenang di sejumlah daerah seperti Rochester, Minn, Peoria,
dan Illnois telah mengumunkan adanya korban meninggal yang diyakini
akibat suhu dingin ekstrem. Di Iowa, seorang mahasiswa tergeletak di
belakang aula akademik Universitas Iowa.
Dia diduga mengalami kedinginan. Mahasiwa itu pun meninggal di
rumah sakit. Namun kepolisian setempat belum merilis keterangan resmi
perihal penyebab kematian mahasiswa tersebut.
Di
Detroit, polisi menemukan seorang pria yang terbujur kaku tanpa jaket
penghangat di dekat rumahnya. Dia diyakini tewas akibat suhu dingin yang
menusuk. Terdapat dua orang lainnya yang ditemukan tewas diduga akibat
hawa dingin di Detroit.
Di Milwaukee, seorang pria
berusia 55 tahun ditemukan tewas membeku di dekat garasi rumahnya. Dia
diduga pingsan saat menyekop salju di area rumahnya. Karena tak ada yang
melihat atau menolong, dia pun meninggal akibat dingin.
Otoritas
berwenang di negara-negara bagian AS yang terdampak hawa dingin telah
mengimbau warganya agar tetap berada di rumah. Mereka yang melakukan
aktivitas di luar ruangan diperingatkan agar berhati-hati karena jalanan
licin akibat es.
Ledakan udara dingin di wilayah
kutub telah menyebabkan suhu di beberapa negara bagian AS menurun
drastis hingga minus 30-40 derajat celcius. Fenomena itu dikenal dengan
istilah polar vortex.
Menurut National Weather
Service (NWS) polar vortex merupakan besar bertekanan rendah dan
berudara dingin yang mengeliling kedua kutub di bumi. Saat musim dingin,
polar vortex menguat.
Istilah 'vortex' mengacu
pada aliran udara berlawanan arah jarum jam yang membantu menjaga udara
dingin di dekat kutub. Sering kali selama musim dingin di belahan bumi
utara, pusaran kutub mengembang dan mengembuskan udara dingin ke
selatan.
Hal tersebut yang menyebabkan beberapa
negara bagian di AS, seperti North Dakota, South Dakota, dan Minnesota,
dibekap suhu dingin cukup ekstrem.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengencam anggota militer yang desertir. Foto/Istimewa
CARACAS - Presiden VenezuelaNicolas Maduro
mengecam sekelompok tentara yang memilih untuk desersi dari militer. Ia
menyebut mereka bertujuan untuk menabur perpecahan di antara tentara
negara itu.
Dalam kunjungan ke Benteng Tiuna, garnisun militer
utama negara itu di barat daya Caracas, Maduro mengatakan para desertir
berkonspirasi dengan Kolombia untuk membagi Angkatan Bersenjata Bolivarian Nasional (FANB).
"Para
desertir itu sekarang tentara bayaran dari oligarki Kolombia yang ingin
merusak kesetiaan angkatan bersenjata kepada pemerintah," kecam Maduro
seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (1/2/2019).
Berbicara
kepada sekitar 2.000 tentara, Maduro bertanya apakah mereka mau
menyerah pada tekanan "imperialis", dan dijawab "Tidak."
Maduro lantas menyerukan kepemimpinan militer untuk perdamaian, untuk membela Konstitusi.
Venezuela
menghadapi krisis politik, setelah pemimpin oposisi Juan Guaido
menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan diakui oleh Amerika
Serikat (AS) dan beberapa negara lain.
Pemerintah Venezuela mencela campur tangan AS dalam urusan internalnya.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan PBB siap meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela. Foto/Istimewa
NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menanggapi surat yang dikirim oleh pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido untuk bantuan dan mengatakan PBB siap meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela. Hal itu diungkapkan juru Bicara PBB Stephane Dujarric.
"Sekretaris
Jenderal menanggapi surat yang dikirim melalui Twitter oleh Presiden
Majelis Nasional Juan Guaido yang dia kirim awal pekan ini," kata
Dujarric kepada wartawan.
"Sekretaris Jenderal prihatin dengan
krisis di negara itu dan dampaknya terhadap rakyat Venezuela. Dia
mengatakan PBB siap untuk meningkatkan kegiatannya di Venezuela di
bidang bantuan kemanusiaan dan pembangunan," imbuhnya seperti dikutip
dari Sputnik, Jumat (1/2/2019).
Dikatakan
Dujarric, dalam suratnya, Guterres menjelaskan bahwa PBB membutuhkan
persetujuan dan kerja sama dari pemerintah Venezuela untuk membantu
negara itu.
Juru bicara itu juga mengatakan PBB menyadari
inisiatif oleh Meksiko dan Uruguay dan didukung oleh Bolivia untuk
mengadakan konferensi internasional tentang penyelesaian damai dari
krisis politik saat ini di Venezuela.
"PBB sedang menunggu rincian lebih lanjut tentang konferensi yang diusulkan," kata Dujarric.
Stephane
Dujarric juga memperhatikan bahwa Badan Anak-anak PBB (UNICEF) dan
Organisasi Kesehatan Pan Amerika telah meningkatkan bantuan kemanusiaan
mereka ke Venezuela.
“Kami telah meningkatkan dalam hal
kesehatan, nutrisi, perlindungan, dan kami terus meningkatkannya
sebanyak mungkin,” kata Dujarric.
Pada hari Sabtu, Presiden
Majelis Nasional Juan Guaido mengunggah di Twitter salinan surat yang ia
kirimkan kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres meminta PBB
melakukan tindakan kemanusiaan darurat di Venezuela untuk memasok
makanan yang sangat dibutuhkan dan mengatasi apa yang ia sebut kekerasan
tingkat tinggi di negara itu.
Venezuela saat ini sedang
mengalami krisis politik, dengan Guaido, kepala Majelis Nasional
Venezuela yang dikuasai oposisi, telah menyatakan dirinya sebagai
presiden sementara negara itu pada 23 Januari lalu. Amerika Serikat (AS)
dan beberapa sekutunya secara langsung telah mengakui Guaido.
Beberapa
negara Uni Eropa (UE), termasuk Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol
pada hari Sabtu menyatakan niat mereka untuk mengakui Juan Guaido
sebagai presiden sementara Venezuela jika Caracas tidak mengumumkan
pemilihan presiden dalam waktu delapan hari.
Presiden Venezuela
Nicolas Maduro mendesak negara-negara Eropa untuk menarik permintaan
mereka, menuduh Washington mengatur kudeta di negara itu. Secara khusus,
Maduro menyebut Venezuela "korban konspirasi AS", merujuk pernyataan
Wakil Presiden AS Mike Pence yang menjanjikan Guaido dukungan penuh
Amerika sehari sebelum dia mendeklarasikan dirinya sebagai kepala negara
baru Venezuela.
Rusia, China, Meksiko, Uruguay, Iran dan Turki
berada di antara negara-negara lain, telah menyuarakan dukungan untuk
Maduro sebagai satu-satunya presiden Venezuela yang sah.
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike
Pence (ka) dan Carlos Alfredo Vecchio, charges d'Affaires yang ditunjuk
oleh Juan Gaido, yang memproklamasikan diri sendiri sebagai presiden
sementara Venezuela, meninggalkan Gedung Putih setelah pertemuan mereka
di Washington, Amerika Serikat, Selasa (29/1/2019). (REUTERS/Jim Young)
Washington (CB) - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike
Pence berencana pergi ke Miami pada Jumat untuk mendukung oposisi
Venezuela menjelang unjuk rasa menentang Presiden Nicolas Maduro, kata
pejabat Gedung Putih.
Miami merupakan wilayah tempat tinggal komunitas terbesar Venezuela yang hidup dalam pengasingan di AS.
Pence sebelumnya membantu memimpin upaya Gedung Putih untuk mengakui
Juan Guaido, yang mendeklarasikan diri sebagai presiden, sebagai
pemimpin sah Venezuela.
Dalam aksi dukungan itu, Pence akan bergabung bersama rekan sesama kader
Partai Republik seperti senator Florida Marco Rubio dan Rick Scott,
legislator Mario Diaz-Balart serta Gubernur Ron DeSantis.
Gedung Putih mengatakan bahwa Maduro telah kehilangan legitimasi setelah
pemilu tahun lalu dianggap AS dan sejumlah negara lain di penjuru dunia
diwarnai kecurangan. Unjuk rasa besar direncanakan digelar di Venezuela
pada akhir pekan untuk terus menekan Maduro.
Guaido, ketua Majelis Nasional Venezuela, pekan lalu menyatakan diri
sebagai presiden sementara setelah berbicara dengan Pence dua kali
melalui sambungan telepon. Gedung Putih kemudian menerapkan sanksi ketat
untuk membatasi pengaruh Maduro pada pendapatan minyak Venezuela.
Pence akan bertemu dengan para warga Venezuela yang meninggalkan negara
mereka akibat persekusi politik, kata pejabat Gedung Putih. Pence juga
akan memberikan pernyataan formal di acara itu.
"Dia akan menggalang aksi dukungan bagi rakyat Venezuela dan menegaskan
kembali keteguhan dukungan Amerika Serikat dalam perjuangan mereka
(rakyat Venezuela) untuk meraih kebebasan," kata pejabat itu.
Lebih dari tiga juta orang telah meninggalkan negara kaya minyak
Venezuela dalam beberapa tahun terakhir saat perekonomian negara itu
terpuruk dan dilanda kelangkaan pangan dan obat-obatan. Maduro
mengatakan dia adalah korban dari "perang ekonomi" pimpinan AS yang
bertujuan untuk menggulingkannya.
Wakil Guaido di AS Carlos Vecchio juga diperkirakan hadir dalam
penggalangan dukungan itu, kata Gedung Putih. Vecchio sebelumnya bertemu
dengan para pejabat Gedung Putih untuk membahas pengambilalihan aset
Venezuela dari pemerintahan Maduro.
Uni Eropa mengakui tokoh oposisi Venezuela, Juan Guaido, sebagai presiden sementara. Foto/Istimewa
BRUSSELS - Parlemen Eropa akhirnya mengakui tokoh oposisi sekaligus ketua Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, presiden sementara negara itu. Pengakuan ini memperkuat tekanan internasional terhadap presiden Nicolas Maduro.
Keputusan itu didukung oleh 429 anggota berbanding 104 yang menolak dan 88 abstein dalam sesi khusus di Brussels.
Dalam
sebuah pernyataan, parlemen Eropa mendesak 28 pemerintah negara anggota
untuk mengikuti keputusan tersebut dan menganggap Guaido sebagai
satu-satunya presiden sementara yang sah sampai ada pemilihan presiden
baru yang bebas, transparan dan kredibel seperti dilansir dari Reuters,
Kamis (31/1/2019).
Meskipun sering menuduh Maduro melumpuhkan demokrasi, Uni Eropa
gelisah dengan preseden dari deklarasi diri, sehingga enggan mengikuti
Amerika Serikat dan sebagian besar negara Amerika Latin dengan pengakuan
langsung terhadap Guaido.
Inggris, Prancis, Jerman dan Spanyol
mengatakan pada hari Sabtu, bahwa mereka akan mengakui Guaido kecuali
Maduro menggelar pemilu dalam waktu delapan hari. Namun Uni Eropa secara
keseluruhan belum menetapkan batas waktu dalam seruannya untuk
pemilihan presiden baru.
Maduro menampik tuntutan itu sebagai
ultimatum yang tidak dapat diterima dari golongan elit yang korup
berasal dari kekuatan kolonial.
"Para pemimpin Eropa adalah penjilat, berlutut di belakang kebijakan Donald Trump," katanya pada akhir pekan lalu.
Parlemen Eropa sendiri tidak memiliki kekuatan kebijakan luar negeri tetapi memandang dirinya sebagai pejuang hak asasi manusia.
"Mereka
yang berdemonstrasi hari ini di jalan-jalan Venezuela bukan orang
Eropa, tetapi mereka memperjuangkan nilai-nilai yang sama yang kami
perjuangkan," kata anggota parlemen Uni Eropa tengah kanan asal Spanyol
Esteban Gonzalez Pons dalam sebuah pernyataan.
Ketika Venezuela
telah tenggelam dalam krisis ekonomi dan politik yang telah membawa
emigrasi massal dan hiperinflasi, Uni Eropa memberlakukan embargo
senjata dan sanksi pada para pejabatnya untuk mencela apa yang dipandang
sebagai pelanggaran hak dan hancurnya demokrasi.
Sementara
itu, Federasi Wartawan Internasional yang bermarkas di Brussels
mengatakan tujuh jurnalis asing ditahan di Venezuela, termasuk wartawan
asal Prancis dan Spanyol.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa
Federica Mogherini pun menyerukan pembebasan mereka. Para menteri luar
negeri dijadwalkan membahas krisis di Venezuela pada pertemuan dua hari
di Bucharest mulai Kamis ini.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy
Hunt, yang berbicara kepada Guaido melalui sambungan telepon pada hari
Rabu, mengatakan Uni Eropa harus mempertimbangkan lebih banyak pembekuan
aset dan larangan bepergian pada pejabat Venezuela.
"Sanksi yang
ditargetkan terhadap para kleptokrat yang telah memperkaya diri mereka
sendiri di belakang populasi yang sangat miskin, itu adalah sesuatu yang
saya pikir bisa efektif," kata Hunt dalam pernyataan Kantor Luar Negeri
dan Persemakmuran.
Presiden Cina, Xi Jinping, dan Presiden Venezuela, Nicolas
Maduro, sebelum pertemuan mereka di Aula Besar Rakyat di Beijing, Cina, 1
September 2015.[REUTERS]
CB, Washington - Krisis politik di Venezuela
masih berlangsung sejak pekan lalu dan menciptakan dua kubu dan
menyulitkan posisi pemerintah pimpinan Presiden Nicolas Maduro. Kubu
penantang dipimpin pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, yang
merupakan Presiden Majelis Nasional dan telah mendeklarasikan diri
sebagai Presiden interim untuk menggantikan Presiden Venezuela, Nicolas
Maduro.
Guaido didukung Amerika Serikat, Uni Eropa, Brasil, Argentina dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya.
Sedangkan kubu inkumben dikomandoi Presiden Venezuela, Nicolas
Maduro, yang baru saja dilantik sebagai Presiden pada 10 Januari 2019.
Dia mulai menjalani periode kedua sebagai Presiden untuk enam tahun.
Maduro mendapat dukungan dari sejumlah negara seperti Rusia, Cina,
Turki, Meksiko dan Kuba.
“Sekarang ini saatnya bagi semua negara
untuk membuat pilihan,” kata Mike Pompeo, menteri luar negeri AS, dalam
sidang Dewan Keamanan PBB pada Sabtu pekan lalu, 26 Januari 2019 seperti
dilansir Reuters.
Berikut ini alasan tiga negara mendukung Maduro, 56 tahun, seperti dilansir CNN:
Cina
Negara
ini merupakan kreditur penting bagi Venezuela menurut Victor M.
Mijares, ilmuwan politik dari Universidad de los Colombia. Perbankan
Cina telah memberikan 17 pinjaman sejak 2007 – 2016.
Jumlah total
pinjaman ini mencapai sekitar US$62.2 miliar atau sekitar Rp869 triliun,
menurut catatan dari lembaga pemikir Inter-American Dialogue. Jumlah
pinjaman ini jauh melampaui pinjaman kepada negara Amerika Latin
lainnya.
Sejak 2005 – 2015, perusahaan Cina telah berinvestasi
dengan nilai US$19.15 miliar untuk berbagai proyek seperti dilansir
lembaga American Enterprise Institute, yang berbasis di Washington.
Belakangan,
Cina mengurangi drastis investasi di Venezuela menjadi hanya US$1.84
miliar atau sekitar Rp25.7 triliun. Cina sepertinya merasa khawatir
mengenai kemampuan Venezuela untuk mengembalikan pinjaman itu.
“Hubungan
kedua negara semakin bersifat politik karena Cina berkepentingan untuk
mendukung Maduro dengan pertimbangan ekonomi dan geopolitik terkait
ketegangan Cina dengan AS,” kata Mijares.
Russia
Hubungan
Rusia dan Venezuela dimulai sejak Presiden Hugo Chavez. Saat itu,
Venezuela menjadi satu dari sedikit negara yang mendukung Rusia terkait
pemisahan Provinsi Abkhazia dan South Ossetia dari Georgia sebagai
wilayah independen.
Menurut Mijares, Venezuela juga mendukung
posisi Rusia di Suriah dan Ukraina. Cina dan Rusia menjadi penting bagi
Venezuela karena keduanya merupakan negara pemegang hak veto di Dewan
Keamanan PBB.
“Sekarang
Rusia telah menjadi mitra bisnis Venezuela paling penting di sabuk
Orinoco,” kata Mijares mengenai ladang minyak di utara Venezuela.
Perusahaan
pelat merah minyak Rusia, Rosneft, memiliki kepentingan dengan
pemerintahan Maduro. Rosneft mengambil nyaris 50 persen saham di Citgo,
yang merupakan anak perusahaan minyak Venezuela yaitu PDVSA, sebagai
jaminan US$ 1.5 miliar atau Rp21 triliun pinjaman ke pemerintah Maduro.
Pada
2017, Rusia dan Venezuela menyepakatai restrukturisasi utang negara
Amerika Latin itu senilai US$3.15 miliar atau sekitar Rp44 triliun.
“Putin mencoba memberi pesan kepada AS bawa dia dapat bermain di halaman
belakang kita,” kata Derek Chollet, bekas asisten menhan AS.
Turki
Pemerintah
Turki berhasil menggagalkan kudeta sejak 2016 dan ini membuat hubungan
kedua negara semakin dekat. Pemerintahan Maduro mengklaim mengalami
berbagai upaya kudeta dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara juga
menyebut krisis di Caracas sebagai bentuk upaya kudeta.
“Pemimpin
Turki khususnya Erdogan melihat Maduro sebagai orang yang menjadi target
tidak adil dari Barat,” kata Asli Aydintasbas, peneliti di Dewan Eropa
untuk Hubungan Luar Negeri.
Venezuela mengirim emas ke Turki sebagai pembayaran untuk bahan makanan dan bantuan kemanusiaan untuk Caracas.
“Hubungan
Venezuela dengan Argentina dan Brasil hilang, yang awalnya sekutu,
sehingga hubungan dengan Turki merupakan penyeimbang,” kata Helen Yaffe,
peneliti di London School of Economics di Pusat Studi Karibia dan
Amerika Latin.
Turki menjadi penting bagi Venezuela karena Ankara
merupakan koneksi ke Eropa dan juga anggota NATO. Pada saat yang sama,
Turki ingin menjadi pemain geopolitik yang lebih besar.
“Turki
melihat dirinya sebagai salah satu pemain ekonomi global, mencoba
menggunakan kekuatannya dan salah satu caranya adalah membangun aliansi
dan memberikan bantuan kemanusiaan ke pemerintahan Maduro,” kata Mehmet Ozkan, yang merupakan peneliti di Center for Global Policy di Washington DC.
Jakarta, CB -- Aparat Venezuela menahan lima wartawan asing yang tengah meliput krisis
politik di negara itu. Mereka terdiri dari dua wartawan dari Perancis,
dua lainnya dari Kolombia, dan satu orang berasal dari Spanyol.
Dua
wartawan Kolombia dan seorang dari Spanyol bekerja untuk kantor berita
Efe asal Negeri Matador. Kepala biro Efe di Kolombia, Nelida Fernandez,
mengatakan ketiganya sengaja dikirim ke Venezuela untuk meliput krisis
politik dan ekonomi yang semakin pelik.
Sementara itu, dua
wartawan Perancis bekerja untuk program televisi Quotidien dan ditahan
sejak Selasa (29/1) lalu. Selain kelima jurnalis tersebut, dua wartawan
televisi asal Chili telah lebih dulu ditahan dan dideportasi.
Menteri Luar Negeri Chili, Roberto Ampuero mengatakan dua warganya itu
ditangkap pada Selasa malam di dekat istana presiden. Dia menuturkan
otoritas Venezuela beralasan penangkapan dilakukan karena kedua wartawan
itu meliput di "zona keamanan".
Ampuero menuturkan mereka ditahan selama 14 jam sebelum diusir dari Venezuela.
"Inilah yang dilakukan kediktatoran. Menginjak kebebasan pers," ucap Ampuero melalui Twitternya, seperti dikutip AFP pada Kamis (31/1).
Dalam
beberapa tahun terakhir, sejumlah wartawan asing ditahan dan diusir
dari Venezuela. Rezim pemerintah setempat beralasan pengusiran dilakukan
karena para jurnalis itu tak memiliki izin pers.
Tanpa menyinggung penangkapan terbaru, Menlu Venezuela Jorge Arreaza
mengatakan para wartawan asing telah memasuki negaranya tanpa izin kerja
yang semestinya.
Krisis politik Venezuela semakin pelik terutama
setelah Presiden Majelis Nasional, Juan Guaido, mendeklarasikan diri
sebagai pemimpin interim negara di Amerika Selatan itu dan menantang
rezim Maduro.
Guaido juga telah meminta militer membelot dari rezim pesaingnya dengan imbalan amnesti.
Langkah Guaido didukung sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Uni
Eropa, Jerman, Kanada, hingga Brasil, dan Kolombia. Hal itu juga membuka
kemungkinan bagi pihak ketiga menjadi penengah bagi kedua belah pihak
yang tengah bertikai.
Kemelut semakin rumit saat sejumlah pihak,
termasuk Amerika Serikat mengakui kepemimpinan politikus berusia 35
tahun itu. Di sisi lain, Rusia yang menjadi sekutu rezim terus mendukung
Maduro.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)
Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkesan frustrasi atas perlawanan kongres pada ambisinya mendirikan tembok perbatasan AS dan Meksiko. Dalam rangkaian cuitannya di Twitter, Trump mengatakan, "Tembok sudah dimulai pembangunannya, dan saya tidak berharap banyak bantuan".
Kongres
AS sempat menolak anggaran sebesar US$5,7 miliar (sekitar Rp72,8
triliun) yang diajukan Trump untuk pembangunan tembok perbatasan.
Perundingan antara dua kubu itu sempat menemui jalan buntu dan akhirnya
pemerintahan AS resmi ditutup pada 22 Desember 2018.
Trump
akhirnya setuju membuka pemerintahan pada 26 Januari tanpa mendapatkan
dana pembangunan tembok perbatasan. Namun pembukaan itu dikatakan hanya
terbatas sampai 15 Februari.
"Dengan pembunuhan meningkat 33
persen di Meksiko, sebuah rekor, mengapa tidak ada orang waras yang mau
membangun tembok. Konstruksi telah dimulai dan tidak akan berhenti
sampai selesai," ucap Trump.
Saat ini Kongres AS dikuasai oleh Partai Demokrat yang merupakan oposisi
Trump sebagai bagian kubu Partai Republik. Kongres hanya setuju
mengeluarkan anggaran tembok perbatasan sebesar US$1,3 miliar (sekitar
Rp18,9 triliun).
Disiarkan AFP, pada awalnya Trump
menggunakan kata "wall" buat kampanye tembok perbatasan yang kemudian
menimbulkan aksi politik "build the wall".
Namun sejak ada upaya penolakan dari Demokrat yang
menganggap Trump menjelekkan imigran Amerika Tengah dan mempromosikan
teknologi "dinding abad pertengahan" kata "wall" diganti menjadi
"barrier" (pembatas).
Lantas pada Desember lalu, Trump
menjelaskan dia sebenarnya meminta bilah baja buat pembatas perbatasan
alih-alih struktur tembok yang solid.
Terlepas dari permainan kata, Demokrat tetap teguh menolak dukungan pada proyek Trump itu.
"Mari kita menyebutnya 'Wall' dari sekarang dan berhenti bermain politik. 'Wall' adalah sebuah 'Wall'," ucap Trump.
Trump
mengatakan bila anggaran tembok perbatasan tidak didapat pada 15
Februari, maka dia akan memberlakukan penutupan pemerintahan lagi atau
mencari cara melewati kongres dengan menggunakan dana darurat.
Adonan kuning uranium untuk bahan bakar fasilitas nuklir. Mehr News
CB, Jenewa – Otoritas nuklir Iran
telah mengirim paket besar hasil penambangan uranium berbentuk adonan
kuning atau “yellow cake” untuk diproses. Bahan ini bakal dikirim ke
fasilitas pengayaan uranium.
Adonan
kuning atau uranium ore dapat diproses lebih lanjut untuk menjadi
uranium yang diperkaya. Ini sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar
untuk instalasi nuklir. Bahan ini bisa diolah lebih lanjut menjadi bom
nuklir.
“30 ton adonan kuning dari sebuah instalasi produksi di
kota Ardakan di Iran bagian tengah telah dikirim ke fasilitas konversi
uranium di Isfahan pada Rabu,” begitu dilansir kantor berita IRNA dan dikutip Reuters pada Rabu, 30 Januari 2019 waktu setempat.
Ini
merupakan pengiriman paket kedua adonan kuning ini setelah fasilitas
nuklir di Isfahan kembali di buka pada Juni 2018 setelah tidak
beroperasi selama sembilan tahun.
Media Mehr News
melansir adonan kuning ini merupakan hasil penambangan di tambang
uranium Saghand Uranium Mine di Provinsi Yazd. Presiden Iran, Hassan
Rouhani, memerintahkan pengolahan adonan kuning ini pada April 2018.
Aktivitas
pengayaan uranium ini diizinkan dalam perjanjian nuklir Iran 2016, yang
memungkinkan negeri mullah ini memperkaya uranium hingg 3.67 persen.
Kadar ini jauh dibawah kadar uranium untuk senjata yaitu 90 persen
lebih. Perjanjian nuklir juga mengizinkan Iran menyimpan stok uranium
yang diperkaya tadi dalam bentuk hexafluoride sebanyak 300 kilogram.
Menurut mekanisme yang berlaku, adonan kuning ini akan diproses menjadi gas bernama uranium hexafluoride (UF6)
sebelum pengayaan dilakukan. Adonan kuning ini akan dikirim ke
fasilitas nuklir Natanz untuk pengayaan seperti dilansir IRNA.
Organisasi
Energi Atom dari Iran mengatakan instalasi untuk pengayaan uranium
telah beroperasi di Isfahan. Dan satu barel adonan kuning telah dikirim
ke fasilitas ini sebelumnya.
Saat ini, hubungan Iran
dan AS menegang pasca sanksi ekonomi yang dikenakan Presiden Donald
Trump. Ini terjadi setelah Trump menarik AS keluar dari perjanjian
nuklir Iran yang masih didukung lima negara besar seperti Jerman,
Inggris, Prancis, Rusia dan Cina.
Pengadilan AS mempertimbangkan upaya menghentikan pengapalan satu metrikton plutonium
CB,
WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara sembunyi-sembunyi
telah mengapalkan plutonium yang mematikan dalam jumlah banyak.
Plutonium tersebut dikapalkan dari South Carolina ke Nevada, demikian
diungkapkan oleh pemerintahan Trump pada Rabu (30/1).
Pembangkit di South Caroline itu merupakan tempat produksi logam radioaktif untuk bahan pembuatan bom pada masa Perang Dingin.
Departemen
Kehakiman atas nama Pelaksana Keamanan Nuklir Nasional (NNSA)
Departemen Energi mengatakan dalam pemberitahuan kepada suatu pengadilan
di Nevada bahwa pihaknya bisa mengungkapkan telah melakukan pengiriman
setengah metrik ton karena waktunya sudah lewat untuk perlindungan
keamanan nasional. Pengiriman terjadi sebelum November 2018.
Pengadilan
AS di Nevada sedang mempertimbangkan upaya dari pemerintah Negara
Bagian Nevada untuk menghentikan rencana pengapalan satu metrik ton
plutonium dari South Carolina, yang diumumkan oleh Departemen Energi
pada Agustus.
Plutonium tersebut dikirim dari K-Reactor di
Savannah River Site, yaitu reaktor tertua di fasilitas tersebut, menuju
ke Fasilitas Perakitan Peralatan di Situs Keamanan Nuklir Nevada, yang
berjarak 112,6 km di utara Las Vegas.
Pemberitahuan
tersebut membuat marah para politisi asal Nevada, negara bagian yang
jarang penduduknya dan sudah lama diincar oleh pemerintah federal untuk
menjadi tempat pembuangan limbah nuklir.
Senator AS Jack
Rosen dari Partai Demokrat mengatakan bahwa NNSA menyesatkan pengadilan
federal melalui langkah "culas, tidak tahu aturan, membahayakan
kesehatan dan keselamatan ribuan penduduk Nevada dan warga Amerika yang
tinggal di dekat jalur-jalur yang dilalui pengiriman tersebut".
Wakil
rakyat lainnya dari Partai Demokrat Nevada, Dina Titus, mengatakan
bahwa pengapalan tersebut akan meningkatkan penentangan atas penyimpanan
bahan bakar yang dipakai dari pembangkit tenaga nuklir di Gunung Yucca,
Nevada. Proyek itu telah menghabiskan miliaran dolar dan sudah ditutup
oleh mantan presiden Barack Obama.
NNSA mengatakan bahwa,
sehubungan dengan alasan keamanan, tidak ada pengumuman yang disampaikan
menjelang pengapalan dan jalur jalan raya yang dipakai juga tidak
disebutkan. Departemen itu juga tidak mengungkapkan waktu pengiriman
tersebut, kecuali menyebutnya terjadi sebelum November 2018, yaitu
sebelum Nevada menggugat untuk penghentian rencana pengiriman.
AS
membangun Savannah River Site pada 1950-an untuk menghasilkan
bahan-bahan pembuatan senjata nuklir, kebanyakan berupa tritium dan
plutonium-239. Pada Oktober, pemerintahan Trump membatalkan rencana
untuk mengubah 34 ton plutonium di tempat itu menjadi campuran oksida
atau bahan bakar MOX bagi pembangkit nuklir khusus, yang tidak pernah
dibangun di AS.
Seperti juga pemerintahan Obama sebelumnya,
pemerintahan Trump berniat mencairkan atau mengubur plutonium tersebut,
kemungkinan di New Mexico.
Ilustrasi logo perusahaan pakaian olahraga asal Amerika Serikat, Nike. (REUTERS/Lucy Nicholson)
Jakarta, CB -- Perusahaan sepatu olahraga, Nike,
didesak menarik salah satu model sepatu Air Max-nya dari pasaran,
lantaran memiliki desain mirip dengan tulisan "Allah" dalam huruf Arab
yang terpampang pada bagian telapaknya (sol).
Desakan itu muncul
dalam petisi yang dibuat Saiqa Noreen, salah satu konsumen sepatu asal
Amerika Serikat tersebut yang juga merupakan seorang Muslim.
"Kami
mendesak Nike untuk menarik semua sepatu dengan desain menyerupai kata
Allah yang sangat menghina dan menghujat ini dari seluruh dunia sesegera
mungkin. Kami juga meminta pengawasan produk yang lebih ketat dari Nike
sebelum memasarkan produk," tulis Noreen dalam petisi itu, seperti
dilansir The Independent, pada Kamis (31/1).
Petisi dibuat Noreen dalam situs change.org pada awal Januari lalu dan berisikan desekan bagi Nike untuk menarik sepatu Air Max 270 dari seluruh toko.
Dia beralasan sepatu Air Max itu menggunakan logo yang menyerupai huruf arab "Allah."
Perempuan
itu juga menambahkan logo menyerupai tulisan Allah tersebut tidak
pantas dipampang pada sepatu lantaran "pasti akan diinjak-injak,
ditendang, dan menjadi kotor akibat tanah hingga kotoran."
"Adalah sesuatu yang keterlaluan dan mengerikan jika Nike membiarkan lafaz Tuhan dipasang di sepatu," kata Noreen.
"Hal
tersebut merupakan tindakan yang tidak sopan dan sangat-sangat menghina
umat Muslim bahkan agama Islam. Islam mengajarkan belas kasih,
kebaikan, dan keadilan kepada semua orang," ujar Noreen.
Noreen juga menyerukan "seluruh umat Muslim dan orang-orang
yang menghormati kebebasan beragama" untuk menandatangani dan mendukung
petisi itu.
Pekan lalu, Footwear News melaporkan petisi itu telah
diteken 5.400 orang. Hari ini, dukungan itu bertambah menjadi 12 ribu
tanda tangan.
Desakan itu tak hanya muncul dari petisi. Warganet
di media sosial juga turut mendesak Nike untuk menarik sepatu tersebut.
Beberapa konsumen bahkan mengunggah cerita mereka mengembalikan sepatu
Air Max tersebut setelah melihat kemiripan logo dengan lafaz "Allah."
"Mengapa
Nike menjual sepatu yang jelas memiliki logo bertuliskan 'Allah' dalam
bahasa Arab. Tarik seluruh sepatu dari pasaran. Menjijikan dan
mengerikan," ucap salah satu konsumen Nike di Twitter.
Merespons petisi tersebut, Nike beralasan kemiripan logo itu hanya kebetulan.
"Nike menghormati seluruh agama dan kami memperhatikan hal ini dengan sangat serius," tutur perusahaan tersebut.
"Logo
Air Max dirancang untuk menjadi representasi bergaya dari model sepatu
ini. Logo dimaksudkan untuk mencerminkan merek Air Max saja. Kesamaan
makna atau representasi lainnya terbentuk tidak disengaja."
Ini
bukan pertama kalinya Nike diduga menistakan agama. Pada 1997,
perusahaan itu dipaksa menarik sekitar 38 ribu pasang sepatu dari
seluruh dunia dari Inggris karena logo serupa.
Selain menarik sepatu-sepatu itu dari pasaran, Nike menyumbangkan US450
ribu ke sebuah sekolah dasar Islam di AS untuk digunakan membangun taman
bermain anak-anak.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda. Foto/REUTERS/Piroschka Van De Wouw
DEN HAAG
- Seorang hakim senior dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den
Haag mengundurkan diri setelah Amerika Serikat (AS) mengancam para hakim
yang menyelidiki dugaan kejahatan perang Amerika di Afghanistan.
Ancaman kematian terhadap para hakim dilontarkan Penasihat Keamanan
Nasional Gedung Putih John Bolton September lalu.
Hakim Christoph
Flugge telah bekerja dengan ICC dan Pengadilan Pidana Internasional
untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) sejak 2008. Baru-baru ini, ia terlibat
dengan penyelidikan awal terhadap klaim bahwa anggota layanan militer AS
dan para petugas CIA menyiksa para tahanan di Afghanistan.
Flugge mengatakan kepada surat kabar Jerman, Zeit,
bahwa ia menyerahkan pengunduran dirinya setelah ada ancaman terbuka
dari pejabat AS, termasuk pidato Bolton September lalu. Dalam pidatonya,
Bolton berharap para hakim yang terlibat penyelidikan dugaan kejahatan
perang itu tewas di pengadilan.
"Jika
para hakim ini pernah mencampuri urusan rumah tangga AS atau
menyelidiki seorang warga negara Amerika, ia (Bolton) mengatakan
pemerintah Amerika akan melakukan semua yang dapat dilakukan untuk
memastikan bahwa para hakim ini tidak lagi diizinkan untuk bepergian ke
Amerika Serikat, dan bahwa mereka akan bahkan mungkin diadili secara
pidana," kata Flugge kepada Zeit, dalam sebuah wawancara yang diterjemahkan oleh The Guardian, Kamis (31/1/2019).
"Penasihat
keamanan Amerika menyampaikan pidatonya pada saat Den Haag merencanakan
penyelidikan awal terhadap tentara Amerika yang dituduh menyiksa orang
di Afghanistan," ujar Flugge. "Ancaman Amerika terhadap hakim
internasional jelas menunjukkan iklim politik baru. Ini mengejutkan.
Saya belum pernah mendengar ancaman seperti ini."
Pidato Bolton
saat itu disampaikan kepada Masyarakat Federalis yang konservatif di
Washington, DC. Pidatonya disampaikan setahun setelah ICC mulai
menyelidiki klaim bahwa setidaknya 61 orang yang ditahan di Afghanistan
telah disiksa oleh pasukan Amerika dan 27 lainnya oleh CIA di penjara
rahasia di Afghanistan dan di luar negeri. Awal penyelidikan itu
diungkap jaksa penuntut ICC Fatou Bensouda.
Bolton
menyebut penyelidikan itu sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat
dibenarkan. "(Saya) berjanji untuk melindungi warga negara kita dan
orang-orang dari sekutu kita dari penuntutan yang tidak adil oleh
pengadilan yang tidak sah ini," kata Bolton dalam pidatonya.
Pejabat
senior AS itu juga berjanji untuk membela warga Israel dari ICC. Sekutu
AS, Israel, pada saat itu dituduh melakukan kejahatan perang terhadap
warga sipil Palestina. Bolton memperingatkan bahwa AS akan mengabaikan
surat perintah penangkapan, melarang hakim dan jaksa memasuki Amerika,
dan bahkan mengadili mereka di pengadilan Amerika.
Wakil Menteri AS untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional, Andrea Thompson. Foto/Istimewa
BEIJING - Amerika Serikat (AS) akan mengumumkan penangguhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kekuatan Nuklir Jangka Menengah (INF) dengan Rusia dalam beberapa hari mendatang. Langkah itu dilakukan setelah pembicaraan bilateral kedua negara gagal mencapai kemajuan.
"Rusia
masih belum mengakui bahwa mereka melanggar perjanjian itu," kata Wakil
Menteri AS untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional, Andrea
Thompson, dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Kamis (31/1/2019).
Namun Thompson menambahkan bahwa diplomasi tidak pernah dilakukan dan dia mengantisipasi lebih banyak diskusi.
Ditandatangani
pada tahun 1987, Perjanjian INF melarang rudal berbasis darat dengan
jangkauan antara 500 km dan 5.500 km - banyak di antaranya telah
dikerahkan oleh kedua sisi saat Perang Dingin pada waktu itu.
Selama
beberapa tahun terakhir, AS menuding Rusia telah melanggar INF dengan
membangun rudal yang dilarang. Namun Moskow membantah tuduhan itu dan
pada gilirannya menuduh AS yang tidak patuh, dengan alasan bahwa mereka
dapat mengubah situs pertahanan rudal di Eropa Timur menjadi peluncur
jarak menengah yang ofensif.
Washington
menuntut agar Rusia menghancurkan rudal yang dianggap sebagai bentuk
pelanggaran terhadap perjanjian itu. Rudal yang dimaksud adalah rudal
jelajah 9M729 atau oleh NATO dinamai SSC-8. Namun tuntutan itu menurut Moskow tidak dapat diterima.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump
mengajungkan jempolnya ke arah Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam
pertemuan bersejarah mereka di Hotel Capella, Pulau Sentosa, Singapura
(12/6/2018). (Reuters)
Seseorang yang
oleh PBB disebut telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan telah
dideskripsikan sebagai orang yang cerdas, mencintai rakyatnya....
(CB) - Apa yang ada di benak Anda saat mendengar nama Kim
Jong-un? Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin tidak akan terlalu
terpengaruh dengan sosok pemimpin tertinggi Korea Utara itu.
Namun, bagi Kim Min-jae (21), mahasiswa tingkat akhir di suatu
universitas khusus laki-laki di Seoul, Korea Selatan, Kim Jong-un adalah
tokoh yang sudah dia kenal sejak masuk sekolah dasar.
Bagi Kim Min-Jae dan mayoritas generasi muda Korea Selatan lainnya,
Wangsa Kim di Utara merupakan sosok di balik bayang-bayang ancaman
perang dan rezim yang menyengsarakan rakyatnya demi ambisi pengembangan
senjata nuklir.
Akan tetapi, mahasiswa yang ditemui saat mengikuti tur universitasnya ke
Zona Demiliterisasi (DMZ) di perbatasan Korea Selatan-Korea Utara akhir
November 2018 itu mengatakan sosok Kim Jong-un berubah menjadi lebih
positif dalam setahun terakhir.
"Saya tahu bahwa Kim Jong-un memiliki iktikad baik untuk memperbaiki hubungan dengan kami (Korea Selatan)," kata dia.
Kim Min-jae menambahkan, progres yang ditunjukkan selama setahun
terakhir di 2018 oleh Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un tampaknya
benar-benar akan menghasilkan suatu kesepakatan untuk perdamaian di
Semenanjung Korea.
Harapan tersebut disampaikan warga Seoul itu karena ia dan rakyat Korea
Selatan sudah lelah hidup di bawah kecemasan akan senjata nuklir dan
perang. Tercatat pada 2017, Korea Utara meluncurkan 23 rudal dalam 16
kali uji coba senjata nuklir.
Kim
Min-jae (21), mahasiswa tingkat akhir di suatu universitas khusus
laki-laki di Seoul, Korea Selatan, saat diwawancarai ANTARA di Zona
Demiliterisasi (DMZ) Korea Selatan (30/11/2018). (ANTARA News/Azizah
Fitriyanti)
Pandangan Kim Min-jae yang berubah itu juga didukung suatu survei
independen pada 2018 yang menunjukkan hampir 80 persen rakyat Korea
melihat Kim Jong-un sebagai sosok yang baik.
Kelompok pendukung Kim di Korea Selatan juga makin tumbuh sejak
pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin
Korea Utara Kim Jong-un di Singapura pada Juni 2018.
Peneliti senior Asan Institute yang berbasis di Seoul dan Washington DC,
Dr. James Kim, menyebutkan bahwa sebagian masyarakat Korea bahkan
menggambarkan pemimpin Korea Utara itu sebagai tokoh yang imut sekaligus
"macho".
"Jika Anda pergi ke Myeongdong, bukan tidak mungkin Anda akan menemukan
boneka figurin Kim," kata James Kim menyebut salah satu kawasan turis di
Seoul.
Presiden Trump pernah menyebut Kim Jong-un sebagai "rocket man"
saat ketegangan antara dua kedua meningkat setelah Kim meluncurkan
rudal jarak jauh Hwasong-15 pada November 2017 yang menjangkau hingga
Pulau Saipan, wilayah administrasi AS.
Namun, begitu pertemuan di Singapura terlaksana, sikap Trump berubah 180
derajat, dia memuji Kim sebagai sosok yang sangat terbuka dan pemimpin
yang luar biasa. Trump juga mengaku kagum pada pemimpin Korea Utara itu
atas cintanya kepada negerinya.
Padahal, di dalam negeri AS sendiri, negeri yang diancam akan
"dilumatkan" oleh Korea Utara, sosok Kim Jong-un masih seperti ayah (Kim
Jong-il) dan kakeknya (Kim Il-sung), yang dianggap sebagai diktator
yang melanggar HAM dengan penjara kerja paksa yang tidak manusiawi,
hukuman mati--bahkan pada anak-anak, hingga tuduhan bahwa ia sengaja
membiarkan rakyatnya mati kelaparan.
Namun, citra Kim yang negatif itu tanpa sadar dipoles oleh Trump menjadi lebih baik sejak pertemuan di Singapura Juni 2018 lalu.
Dr. James Kim dalam pertemuan dengan jurnalis Asia-Pasifik peserta
program Meridian International Center yang didanai Departemen Luar
Negeri AS, mengatakan bahwa sikap Trump yang kerap memuji Kim merupakan
taktik agar pemimpin Korea Utara itu mau duduk di meja perundingan.
Sementara itu, Kim mengambil kesempatan pada gaya kepemimpinan Trump
untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan pihaknya.
Presiden
Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un
meninggalkan tempat setelah menandatangani dokumen yang mengakui
kemajuan pembicaraan dan berjanji untuk menjaga momentum yang ada,
setelah pertemuan keduanya di Hotel Capella di Pulau Sentosa, Singapura,
Selasa (12/6/2018). (REUTERS/Jonathan Ernst)
Di luar harapan yang tinggi terhadap kelanjutan pertemuan itu, kini AS
dan Korut seperti menemui jalan buntu karena hingga akhir 2018, tidak
ada pertemuan tingkat teknis untuk membahas perundingan denuklirisasi.
Peneliti Senior Kajian Asia Timur The Heritage Foundation Bruce Klingner
mengatakan bahwa "pencitraan" Kim Jong-un oleh Trump menjadi blunder
bagi Deklarasi Sentosa yang ditandatangani di Singapura.
Menurut mantan agen CIA di Korea itu, pujian Trump mungkin memang telah
menjaga jalannya pertemuan tetap pada jalurnya, namun juga membuat
masyarakat internasional melunakkan tekanan pada pelanggaran HAM yang
terjadi di Korea Utara, serta mendorong legitimasi Kim di kancah dunia.
"Seseorang yang oleh PBB disebut telah melakukan kejahatan terhadap
kemanusiaan telah dideskripsikan (oleh Trump) sebagai orang yang cerdas,
mencintai rakyatnya, telah saling jatuh cinta," kata dia.
"Bahkan, Neville Chamberlain tidak menggambarkan Hitler mencintai
rakyatnya, sosok yang pintar, dan bahwa Neville jatuh cinta pada Adolf,"
lanjut Klingner mengacu pada mantan perdana menteri Inggris dan
kanselir serta pemimpin Nazi Jerman di masa Perang Dunia II.
Citra Kim yang bergeser positif itu, menurut Peneliti Senior Foundation
for Defense of Democracies Kolonel David Maxwell, merupakan buah pikiran
saudarinya, Kim Yo-jong, yang juga menjabat deputi direktur Departemen
Propaganda dan Agitasi Korea Utara.
Menurut mantan personel militer Angkatan Darat AS itu, dua bersaudara
Kim telah sukses dalam membalikkan seluruh asumsi tentang pemimpin Korea
Utara di mata dunia.
Dalam pertemuan dengan Presiden Moon Jae-in di desa gencatan senjata
Panmunjom pada Mei 2018, Kim juga dinilai berhasil menampilkan sosok
pemimpin yang pintar, ramah dan rendah hati.
"Sungguh mengesankan! Saya mengapresiasi rakyat Korea Selatan yang
mengatakan 'ini berbeda,' bahwa mereka berharap (pada pertemuan itu).
Semua orang menginginkan perdamaian dan berharap dia (Kim Jong-un) akan
berubah," kata Maxwell.
"Mungkin dia akan berubah, tapi saya pikir tidak," lanjut dia.
Di wilayah perbatasan Korea Selatan dan Utara itu, Kim menampakkan
kehangatan pada Moon, bagai seorang saudara yang kembali bertemu dengan
kerabatnya yang lama berpisah.
Presiden
Korea Selatan Moon Jae-in mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin
Korea Utara Kim Jong Un saat ia pergi meninggalkan konferensi tingkat
tinggi di desa gencatan senjata Panmunjom, Korea Utara, dalam foto yang
disiarkan oleh Istana Kepresidenan Blue House, Sabtu (26/5/2018). (The
Presidential Blue House/Handout via REUTERS)
Peneliti Senior bidang Korea dari Center for Strategic and Internasional
Studies (CSIS) yang berbasis di washington DC, Dr. Sue Mi Terry,
mengatakan citra Kim Jong-un terdongkrak oleh sikap Moon Jae-in yang
memposisikan Korea Selatan sebagai pengacara Korea Utara.
Berulang kali Presiden Moon berperan sebagai pembawa pesan Kim bagi
Trump dan sebaliknya, salah satunya yang disampaikan kepada media jelang
kunjungan ke Selandia Baru pada awal Desember 2018. Trump memintanya
menyampaikan pada Kim bahwa Trump memiliki pandangan yang bersahabat
dengan Kim dan menyukainya.
Dalam pesan via Moon itu, Trump juga berharap Kim dapat menaati semua
kesepakatan dari pertemuan Juni bersama-sama sehingga dia dapat membuat
Kim mendapatkan yang dia inginkan.
Strategi Korea Selatan adalah keluar dari retorika "fire and fury,"
istilah yang disebutkan Trump untuk menanggapi ketegangan yang
meningkat dengan Korea Utara pada 2017, yakni ancaman untuk membalas
dengan kekuatan yang besar yang berasal dari kemarahan.
"Karena itu saya memahami apa yang Presiden Moon coba lakukan, dia
membuat Korea Selatan percaya bahwa asalkan mereka memperbaiki hubungan
inter-Korea, maka situasi akan berubah. Kim akan melunak dan hadir dalam
berbagai pertemuan," kata dia.
Langkah Moon tersebut juga didukung Dewan Nasional Korea, lembaga
legislatif Korea Selatan, yang kini juga dikuasai partai yang kini duduk
di pemerintahan.
Ketua Dewan Nasional Korea Moon Hee-sang mengatakan Presiden Moon tengah
membuat kemajuan dalam memperbaiki hubungan dengan Korea Utara, dan
saat Kim Jong-un berkunjung ke Seoul untuk pertama kali, dia akan
disambut dengan hangat. Kim diharapkan hadir di Seoul pada akhir 2018
lalu, namun gagal memenuhinya dan hingga kini belum ada kepastian kapan
dia akan melaksanakan kunjungan itu.
Lebih lanjut, Terry memperingatkan jika tidak ada strategi yang jelas
untuk meraih hasil yang terukur, terutama dari pemerintah AS,
pertemuan-pertemuan itu hanya akan menjadi ajang pencitraan bagi Kim
yang tanpa sadar turut dipoles oleh Trump dan Kim.
"Dia (Kim) ingin diperlakukan seperti pemimpin yang normal dari sebuah
negara yang normal, dan Korea Selatan memberikan itu agar dia mau
melunak dan maju ke perundingan, meskipun saat ini saya tidak melihat
ada kesungguhan dari Korea Utara untuk menuju ke sana," kata dia.
Tampaknya, kesungguhan Kim untuk berubah menjadi negosiator, alih-alih
sekadar pencitraan, diuji pada awal tahun 2019 ini, saat pertemuan kedua
dengan Trump benar-benar terlaksana. Pertemuan yang diharapkan dapat
menghasilkan suatu perjanjian yang jelas serta terukur untuk
denuklirisasi dan peningkatan HAM di Korea Utara.
Menlu AS, Mike Pompeo, mengatakan pertemuan
kedua antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korut Kim
Jong-un akan digelar di salah satu negara Asia. (Reuters/Jonathan Ernst)
Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengatakan pertemuan tinggi yang kedua antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, akan digelar di salah satu negara Asia.
"Kami akan melakukannya di suatu tempat di daerah Asia," kata Pompeo dalam sebuah wawancara dengan Fox News Channel, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (30/1).
Pompeo mengaku telah membentuk dan mengirim tim untuk mempersiapkan
pertemuan tersebut. Dia juga mengatakan Korut sepakat menggelar
pertemuan itu akhir Februari mendatang.
"Mereka menuju ke sana
sekarang untuk meletakkan fondasi yang saya harapkan bisa menjadi
langkah tambahan yang substansial menuju arah tak hanya denuklirisasi di
Semenanjung Korea, tetapi juga masa depan yang lebih cerah bagi rakyat
Korut," katanya.
Meski begitu, Pompeo tidak menyebutkan
tempat pertemuan tersebut. Vietnam, yang selama ini digadang-gadang
menjadi lokasi pertemuan, juga mengaku belum diberi tahu terkait
persiapan KTT tersebut.
Meski begitu, Hanoi merasa yakin negaranya mampu menjadi tuan rumah dari pertemuan tinggi yang paling dinanti itu.
Kepada Reuters, sejumlah pejabat dan diplomat memaparkan bahwa Vietnam memang menyatakan diri ingin menjadi tuan rumah KTT AS-Korut.
Dua sumber juga membeberkan bahwa Hanoi tengah berbenah untuk menyambut Kim Jong-un dalam sebuah kunjungan kenegaraan.
Selain
Vietnam, Singapura dan Hawaii dikabarkan masuk ke dalam daftar tempat
yang dipertimbangkan menjadi lokasi pertemuan kedua Trump dan Kim
Jong-un.
Singapura
telah menjadi pertemuan pertama KTT AS-Korut pada Juni 2018 lalu.
Negara itu kembali dipertimbangkan karena jaraknya yang tak begitu jauh
dari Ibu Kota Korea Utara, Pyongyang.
Pertimbangan lainnya adalah
soal transportasi. Jet pribadi Ilyushin-62M milik Jong-un mampu
menempuh jarak perjalanan 10 ribu kilometer. Dengan burung besi itu, dia
bisa mencapai Singapura, Hanoi dan Hawaii.
Namun, pesawat kargo
Ilyushin-76 milik Korut tidak dapat terbang lebih dari 3.000 kilometer
tanpa mengisi bahan bakar jika membawa muatan penuh.