CUPUMA

Selasa, 15 Januari 2019

Organisasi senjata kimia akan larang penggunaan racun saraf Novichok

Seorang polisi berjaga di daerah terlarang di pusat kota, tempat mantan intelijen Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia ditemukan teracuni, di Salisbury, Inggris, Selasa (3/4/2018). (REUTERS/Hannah McKay)

Den Haag (CB) - Badan pengawas senjata kimia dunia OPCW akan memasukkan Novichok ke dalam daftar racun yang dilarang setelah beberapa negara anggotanya mengesahkan sebuah usulan, Senin.

Novichok adalah racun saraf era Uni Soviet yang digunakan dalam serangan di Salisbury, Inggris, tahun lalu.

Ke-41 negara anggota badan pengambil keputusan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) mengadopsi sebuah usulan bersama yang diajukan Amerika Serikat (AS), Belanda dan Kanada, kata negara-negara anggota.

Mereka setuju "untuk menambah dua keluarga racun kimia yang sangat mematikan (termasuk racun yang digunakan di Salisbury)," kata wakil Kanada untuk organisasi itu, Sabine Nolke, di Twitter.

"Rusia memisahkan diri dari konsensus ini tapi tetap mematuhinya," tulis Nolke.

Negara-negara sekutu Barat sebelumnya melakukan pengusiran terbesar diplomat Rusia, sejak puncak Perang Dingin, sebagai respons atas serangan terhadap mantan agen rahasia Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, Maret lalu.

Inggris mengatakan para agen dari badan intelijen militer Rusia GRU meracuni Skripals dengan Novichok. Pemerintah Rusia, di sisi lain, membantah terlibat.

Keputusan OPCW pada Senin tersebut bersifat rahasia dan tidak ada rincian yang diumumkan.

Pelarangan Novichok itu merupakan perubahan pertama pada daftar kimia organisasi itu, yang termasuk racun mematikan VX, gas sarin dan gas mustard, sejak daftar itu disahkan di bawah Konvensi Senjata Kimia pada 1997.

Ke-193 negara anggota OPCW memiliki waktu 90 hari untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pada Senin itu.

OPCW, yang pernah menjadi organisasi berdasarkan konsensus, mendobrak batasan politik atas penggunaan senjata kimia di Suriah, negara yang mendapat dukungan militer Rusia.

Credit antaranews.com

Macron Bikin Acara Debat Publik Redam Demo Rompi Kuning

Presiden Prancis, Emmanuel Macron. (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Jakarta, CB -- Presiden Prancis, Emmanuel Macron pada Minggu (13/1) pekan lalu memulai ajang debat nasional. Hal itu dia lakukan untuk meredam aksi unjuk rasa kelompok Rompi Kuning yang sudah berlangsung selama sembilan pekan dan kerap berujung kerusuhan, dan diklaim memberi ruang bagi rakyat memberikan pendapat untuk pemerintah.

Salah satu dampak buruk aksi unjuk rasa kelompok Rompi Kuning yang berkepanjangan yakni mengganggu ekonomi Prancis. Melalui sepucuk surat, Macron berharap perbedaan pendapat itu tidak terjadi terus-menerus dan segera menemukan jalan keluar.

"Bagi saya, tidak ada isu yang terlarang. Kami tidak akan setujui semuanya, yang merupakan hal lazim dalam demokrasi. Tapi paling tidak kita akan tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang tidak takut berbicara, bertukar [pendapat] dan berdebat," tulis Macron dalam suratnya, seperti dilansir oleh Reuters pada Senin (14/1).

Macron menjanjikan akan tetap setia terhadap janji kampanyenya. Ia menyatakan tidak bakal melakukan pembaruan kebijakan ekonomi yang dianggap tidak memihak rakyat jelata, yakni tetap mencabut penerapan pajak kekayaan.

Di dalam surat yang akan dipublikasikan di koran-koran Prancis itu, Macron juga turut menanyakan beberapa pertanyaan yang ia harap akan dijawab oleh masyarakat saat pertemuan di balai kota dilakukan atau melalui isian secara daring.

Beberapa pertanyaan disampaikan sebagi berikut:

-Pajak apa yang seharusnya dipotong?

-Penghematan pengeluaran publik seperti apa yang harus diprioritaskan?

-Apakah terlalu banyak proses administrasi?

-Haruskah referendum digunakan lebih sering dan siapa yang semestinya mengusulkan referendum?

Macron berharap hasil debat akan membantu menciptakan kesepakatan baru bagi bangsa Prancis, dan mempengaruhi penerbitan kebijakan oleh pemerintah serta sikap Prancis terhadap berbagai isu di Eropa dan dunia.

Ia juga mengatakan dirinya akan memberikan kesimpulannya sebulan setelah debat berakhir pada 15 Maret mendatang.

"Ini adalah bagaimana saya mengubah kemarahan menjadi solusi," ujar Macron.

Aksi Rompi Kuning berjalan sejak akhir 2018. Mereka yang kebanyakan adalah para penduduk di pedesaan Prancis yang datang ke Paris memprotes kenaikan pajak bahan bakar minyak. Namun, aspirasi yang dibawa melebar dan mereka juga menuntut Macron turun karena kebijakan ekonominya disebut tidak berpihak kepada rakyat jelata.

Credit cnnindonesia.com

Media Kecam Serangan Rompi Kuning atas Insan Pers Prancis

Aksi unjuk rasa rompi kuning di Kota Paris, untuk memprotes kenaikan harga dan reformasi ekonomi.

Foto: AP//Claude Paris

Para wartawan yang meliput protes-protes menjadi sasaran para demonstran.

CB, PARIS— Media dan organisasi-organisasi wartawan Prancis pada Ahad (13/1) mengecam serangan-serangan atas para wartawan oleh pengunjuk rasa "rompi kuning" yang anti-pemerintah dan menyerukan perlindungan lebih baik setelah serangkaian insiden akhir pekan lalu.

Polisi Paris menembakkan gas air mata dan meriam air ke arah para demonstran agar mereka keluar dari Monumen Arc de Triomphe pada Sabtu dalam aksi unjuk rasa kesembilan menentang reformasi ekonomi Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Para wartawan yang meliput protes-protes itu belakangan menjadi sasaran para demonstran.

Di Rouen, kota di bagian barat Prancis, wartawan televisi LCI diserang sekelompok pengunjuk rasa. Salah seorang petugas keamanan yang bekerja untuk awak TV itu dipukuli saat bertugas dan hidungnya patah. Foto insiden itu tersebar luas di media sosial.

Di Paris, seorang wartawan LCI didorong hingga jatuh sementara para pengunjuk rasa berusaha mengambil kameranya. Atas insiden tersebut, LCI akan mengambil tindakan hukum terhadap para penyerang.

Beberapa stasiun lain, termasuk BFM TV dan Fanceninfo, pada Ahad menunjukkan gambar-gambar wartawan yang diganggu atau diusir dalam pawai-pawai "rompi kuning" pada Sabtu (14/1).

Sekretaris Jenderal "Reporters without Borders" Christophe Deloire menyerukan pihak berwenang untuk mengambil tindakan. "Ini kekerasan anti-demokrasi dari orang-orang yang memandang mereka dapat memukul para wartawan jika mereka tidak setuju dengan cara peristiwa-peristiwa diliput," kata dia di Radio France Info.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Christophe Castaner, mengatakan dalam cuitan di Twitter bahwa siapapun yang menyerang para wartawan akan diajukan ke pengadilan.

"Di dalam demokrasi kami, pers bebas ... menyerang wartawan adalah menyerang hak untuk memberi informasi," ujarnya.

Prancis dilanda protes-protes rompi kuning menentang reformasi Macron sejak pertengahan November dalam gerakan yang tak memiliki pemimpin unjuk rasa yang ditunjuk dan tak terkait partai-partai politik atau serikat pekerja.

Berawal sebagai protes terhadap kenaikan harga bahan bakar, gerakan itu telah berubah menjadi perjuangn menuntut keadilan sosial dan demokrasi yang lebih langsung. Bentrokan-bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa tak dapat dielakkan.

Menghadapi perkembangan tersebut, Macron akan meluncurkan debat nasional selama tiga bulan ke depan terkait keluhan-keluhan pemerotes dengan harapan gerakan tersebut mereda karena otoritas dan kebijakan reformasinya terkendala.

Credit republika.co.id

Senin, 14 Januari 2019

Korsel Terima Jet Tempur Siluman F-35 AS Maret, Korut Bisa Marah

SEOUL - Korea Selatan (Korse) akan menerima pesawat jet tempur siluman F-35A pertamanya dari Lokcheed Martin Amerika Serikat (AS) pada bulan Maret nanti. Penerimaan pesawat tempur termahal itu bisa membuat marah tetangganya, Korea Utara (Korut), yang pernah merasa waswas akan digunakan untuk menyerang Pyongyang.

Seorang pejabat militer Korea Selatan mengatakan dua jet perdana F-35A akan dikerahkan untuk siap tempur pada bulan April atau Mei dan 10 jet lainnya akan siap untuk ditempatkan pada akhir tahun ini.

Jet dan pilot mereka telah ditempatkan di Luke Air Force Base di Arizona, sebuah fasilitas pelatihan untuk jet tempur canggih.

Korea Selatan adalah salah satu dari sekutu AS yang membeli F-35. Sekutu Washington lain yang membelinya adalah Jepang dan Australia. Program jet tempur siluman generasi kelima Amerika, yang diluncurkan pada tahun 2001, pernah terganggu oleh kelebihan biaya dan masalah teknis.

Korea Selatan menyetujui kesepakatan pada September 2014 untuk mengakuisisi 40 unit F-35A dengan harga sekitar 7,3 triliun won (USD6,8 miliar).

"Pada akhir 2021, seluruh 40 jet tempur F-35A akan dikerahkan, siap tempur sesuai rencana," kata pejabat militer Seoul yang dikutip dari South China Morning Post, Senin (14/1/2019), tanpa disebutkan namanya.

F-35A dan F-35C adalah dua dari tiga varian pesawat F-35 yang digunakan di atas kapal induk. Jet itu memiliki kemampuan menghindari radar dan dapat melakukan serangan darat serta misi superioritas udara dengan berbagai senjata presisi.

Serangan dari jet tempur itu akan memberikan keuntungan signifikan bagi Seoul atas pertahanan udara Korea Utara dan armada pesawat tempurnya yang sudah tua.

Namun, masih belum diputuskan apakah Korea Selatan ingin menyambut jet tempur baru F-35A dengan upacara militer ketika tiba pada bulan Maret nanti. Reaksi Korea Utara menjadi pertimbangan Korea Selatan, terlebih rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Pyongyang sudah komitmen melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Korea Utara pernah bereaksi marah setelah para pejabat tinggi Korea Selatan menghadiri upacara pada bulan Maret tahun lalu untuk penerimaan secara simbolis jet F-35 di fasilitas produksi Lockheed Martin di Fort Worth, Texas.

“Para maniak perang di (Korea) Selatan menikmati belanja untuk membeli pesawat jet tempur siluman F-35A. Ini bermula dari rencana petualangan untuk melakukan serangan pendahuluan terhadap kami yang sejalan dengan upaya AS untuk memulai perang," tulis surat kabar Partai Buruh Korea Utara, Rodong Sinmun, saat itu.

Korea Selatan memang terus melangkah maju dengan proyek pertahanan jangka menengah 2019-2023 yang dikenal sebagai "Reformasi Pertahanan 2.0" untuk membantu melawan potensi ancaman dari Korea Utara dan ancaman lain.

Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, kementerian berencana untuk menghabiskan 32 triliun won selama periode lima tahun ini atau naik 30 persen dari periode lima tahun sebelumnya.

Program dari kementerian itu mencakup pembelian F-35A, rudal surface-to-surface yang dipandu, peningkatan sistem rudal pertahanan udara Patriot dan memperkuat aset lainnya dengan kemampuan pengawasan dan serangan.

"Titik paling menonjol dalam Reformasi Pertahanan 2.0 adalah pergeseran fokus dari ancaman dari Korea Utara ke ancaman keamanan secara keseluruhan (termasuk yang dari negara lain)," kata kementerian itu.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bulan lalu menyerukan kemampuan pertahanan yang kuat meskipun perundingan telah dilakukan dengan Korea Utara.

"Perdamaian sedang dibuat di semenanjung Korea, tetapi itu masih merupakan perdamaian yang berbahaya," katanya, yang mendesak militer untuk tidak menurunkan penjagaannya.

Credit sindonews.com

Perintah Pertama Jinping di 2019: Militer China Harus Siap Perang

BEIJING - Presiden China, Xi Jinping, memerintahkan angkatan bersenjata negara itu untuk mempersiapkan diri untuk pertempuran. Hal itu dikatakannya selama pidato resmi pertamanya di tahun baru untuk pasukan militer negara itu, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

"Semua unit militer harus memahami dengan benar tren keamanan dan pembangunan nasional utama, dan memperkuat rasa kesulitan, krisis, dan pertempuran mereka yang tak terduga," kata Xi di televisi pemerintah Cina.

Selain itu, menurut South China Morning Post (SCMP), pemimpin China itu juga menyetujui komando militer pertama tahun 2019, yang melibatkan latihan dan pengembang yang lebih kompleks.

"Angkatan bersenjata China harus mempersiapkan perjuangan militer yang komprehensif dari titik awal yang baru," kata Jinping.

"Persiapan untuk perang dan pertempuran harus diperdalam untuk memastikan respons yang efisien di saat darurat," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (13/1/2019).

Setelah naiknya Jinping ke kursi kepresidenan Komisi Militer Pusat (CMC), sebuah organisasi pertahanan nasional Partai Komunis China, ia secara konsisten mendesak PLA untuk meningkatkan kesiapan tempur.

Awal pekan ini, PLA Daily, surat kabar resmi militer China, mencatat dalam sebuah artikel bahwa tidak ada waktu untuk mengendur dalam persiapan perang, membuat pengamat Beijing untuk memperhatikan nada retorika pemimpin yang lebih keras.

Menurut pakar militer yang bermarkas di Shanghai, Ni Lexiong, "isyarat profil tinggi" Jinping dapat dimaksudkan sebagai peringatan bagi Taiwan.

China menganggap Taiwan yang memerintah sendiri sebagai bagian dari wilayahnya dan mengklaim kedaulatan atas pulau itu.

Taiwan, bagaimanapun, masih menyandang nama era pra-komunis yaitu Republik China, sebuah kelompok politik yang mengkontrol teritorialnya terbatas di pulau itu pada akhir perang saudara pada tahun 1949, ketika Republik Rakyat China didirikan di Beijing di daratan.

"(Mereka) menunjukkan betapa seriusnya Jinping mengambil pelatihan militer China dan persiapannya untuk perang, sementara juga melenturkan kekuatannya," tegas Ni, dikutip oleh SCMP.

Komando militer baru yang ditandatangani oleh Jinping fokus pada peningkatan kesiapan tempur, inspeksi pasukan dan latihan perlawanan, menurut penyiar CCTV negara China.

"China meningkatkan pelatihan militernya sehingga memiliki solusi terbaik untuk hasil terburuk, baik yang terkait dengan AS atau melintasi selat [Taiwan]," Yue Gang, pensiunan kolonel PLA, mengatakan kepada SCMP, menunjukkan bahwa keinginan Jinping untuk meningkatkan kesiapan militer mungkin juga disebabkan oleh ketegangan politik antara Amerika Serikat (AS) dan China.

"Selama tahun yang akan datang, AS mungkin menggunakan Taiwan dan Laut China Selatan sebagai alat tawar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari China sehubungan dengan perang dagang," Yue mencoba memprediksi.

"Dan selalu ada kemungkinan peningkatan seruan kemerdekaan dari Taiwan," tambahnya.

Credit sindonews.com

Cina Bakal Longgarkan Investasi Bagi Investor Asing

Perwakilan Cina dan AS saling bertukar pandangan tentang hubungan ekonomi dan perdagangan di Beijing, dan kedua pihak sepakat untuk membentuk mekanisme kerja untuk menjaga komunikasi yang erat.

CB, Beijing – Pemerintah Cina akan mengurangi pembatasan investasi asing di negara itu dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi perusahaan asing.
Menteri Perdagangan Cina, Zhong Shan, mengatakan pemerintah Cina akan mengizinkan kepemilikan penuh saham perusahaan di bidang yang lebih luas. Pemerintah juga akan mengurangi jumlah industri yang terlarang bagi investor asing.
“Komentar ini merujuk pada pernyataan para pejabat Cina sebelumnya yang bertekad untuk membuka pasar domestik lebih besar bagi investor asing,” begitu dilansir media SCMP pada Ahad, 13 Januari 2019.
Media Xinhua melansir Zhong mengatakan jumlah investasi asing langsung atau foreign direct investment di Cina naik 3 persen menjadi US$135 miliar atau sekitar Rp1.900 triliun pada 2018. Ini menandakan adanya perlambatan pertumbuhan investasi asing dari 7.9 persen pada 2017 dan 4.1 persen pada 2016.

Zhong berkukuh Cina telah berhasil mempertahankan pertumbuhan investasi asing langsung yang stabil di tengah iklim ekonomi global yang muram. Dia merujuk pada turunnya jumlah investasi asing langsung global sebanyak 41 persen pada semester pertama 2018.
Dia memperkirakan Cina bakal mengalami pertumbuhan konsumsi barang dan jasa sebesar 9.1 persen pada 2019 dibanding tahun sebelumnya menjadi sekitar US$5.62 trillion atau sekitar Rp79 ribu triliun.
“Pasar Cina memiliki potensi yang besar dan prospek yang cerah,” kata Zhong. “Cina bergerak maju menjadi negara dengan tingkat konsumsi barang dan jasa terbesar dunia.”
Pemerintah Cina terus mendorong kesempatan yang diperluas bagi perusahaan swasta dan asing untuk menggerakkan perekonomian, yang melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan perang dagang dengan AS. Zhong mengatakan penanganan friksi perdagangan yang tepat dengan AS merupakan tugas besar kementerian pada 2019.
Reuters melansir AS dan Cina bersepakat untuk menghentikan perang dagang sementara hingga Mare 2019. Saat ini, kedua negara sedang melakukan pembicaraan intensif untuk mulai mencari kesepakatan menengai ekspor impor kedua negara dan mengurangi tarif.

Credit tempo.co

Jumlah Akuisisi Perusahaan Cina di Amerika Anjlok

Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Youtube.com

CB, Beijing – Jumlah akuisisi oleh perusahaan Cina di Amerika Serikat anjlok hingga 95 persen pada 2018 dari puncaknya dua tahun lalu akibat perang dagang antara kedua negara.

Jumlah pembelian saham perusahaan AS oleh perusahaan Cina turun ke angka US$3 miliar atau sekitar Rp42 triliun.
Angka ini terus turun dari puncak jumlah akusisi yang mencapai US$55.3 miliar atau sekitar Rp777 triliun pada 2016. Perusahaan riset global Mergermarket melansir, jumlah akuisisi dan merger merosot menjadi US$8.7 miliar atau sekitar Rp122 triliun pada 2017.

Tren ini berkebalikan dengan kenaikan 11.5 persen menjadi US$3.53 triliun atau sekitar Rp50 ribu triliun untuk merger dan akuisisi global.
Sedangkan di kawasan Asia Pasifik, tren merger dan akuisisi justru melonjak 52.4 persen menjadi US$160 miliar atau sekitar Rp2.300 triliun pada 2018.
Di Eropa, tren merger dan akuisisi oleh perusahaan Cina juga naik sebesar 81.7 persen menjadi US$60.4 miliar atau sekitar Rp848 triliun.

Pada Mei 2018, perusahaan BUMN Cina yaitu China Three Gorges, mengumumkan pembelian 76.7 persen saham di perusahaan pembangkit listrik Portugal yaitu Energias de Portugal SA.
Saat ini, kesepakatan bisnis ini masih menunggu persetujuan dari otoritas setempat dan disebut menempati posisi kelima akuisisi saham terbesar dengan nilai sekitar US$10.8 miliar atau sekitar Rp152 triliun.
“Meningkatnya ketegangan perdagangan, instabilitas politik dan meningkatnya pengetatan peraturan berdampak pada jumlah kesepakatan bisnis yang menurun pada tahun kemarin,” kata Elizabeth Lim, editor dari Mergermarket, seperti dilansir Kamis, 10 Januari 2019.

Seperti dilansir Reuters, pemerintah AS dan Cina terlibat dalam konflik dagang sejak Juli 2018 dengan menaikkan tarif impor dari masing-masing negara. Saat ini keduanya sedang bernegosiasi untuk menghentikan perang tarif ini dan membuka kembali kegiatan ekspor impor seperti sebelumnya.
Sejumlah perusahaan besar Cina yang melakukan akuisisi di AS seperti HNA dan Anbang, telah menarik diri sejak 2016. Ini terjadi setelah pemerintah Cina membatasi jumlah modal yang keluar untuk mendorong pertumbuhan domestik.

Pada saat yang sama, pemerintah AS memperketat proses akuisisi oleh perusahaan Cina sehingga semakin menekan jumlah akuisisinya. Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, telah meningkatkan tekanan untuk mengurangi investasi perusahaan Cina di sana.
Pada Agustus 2018, Kongres AS mengesahkan undang-undang yang memperkuat lembaga Komite Investasi Asing di AS dalam mencermati akuisisi perusahaan oleh investor asal Cina.
Salah satu akuisisi oleh perusahaan Ant Financial, yang terafiliasi dengan Alibaba Group, untuk membeli perusahaan pembayaran MoneyGram di AS batal terjadi. Ini karena ada kekhawatiran data personil militer Amerika bakal bocor akibat akuisisi ini. Perusahaan itu akhirnya mencoba melakukan akuisisi di WorldFirst di Inggris.

Credit tempo.co

Senator Republik Desak Trump Buka Sementara Pemerintahan AS

Ilustrasi Gedung Kongres Amerika Serikat, Capitol Hill, Washington D.C. (REUTERS/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Penutupan (shutdown) sebagian pemerintahan Amerika Serikat saat ini sudah memasuki hari ke-24. Seorang senator dari Partai Republik, Lindsey Graham, mendukung ide membuka pemerintahan federal sementara, sambil mencari cara untuk berunding kembali dengan Presiden Donald Trump soal dana tembok perbatasan.

Seperti dilansir Reuters, Senin (14/1), Graham menyatakan dia sudah mendesak Trump untuk membuka kembali pemerintahan secara temporer pada Minggu kemarin, seperti yang digagas oleh fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan. Dia juga meminta supaya Trump dan Dewan Perwakilan kembali berunding soal anggaran tembok perbatasan.

"Sebelum dia (Trump) menggunakan haknya untuk menyatakan keadaan darurat, yang saya pikir hampir pasti terjadi, saya memintanya untuk membuka pemerintahan secara temporer, mungkin selama tiga pekan, untuk melihat apakah kami bisa membuat kesepakatan," kata Graham.

Meski begitu, Graham menyatakan Trump tidak sepakat dengan idenya. Menurut dia Trump masih teguh dengan pendiriannya yang akan mencabut penutupan pemerintahan, jika Kongres menyetujui pengajuan anggaran tembok perbatasan, atau dia nekat menyatakan status darurat nasional sebagai jalan pintas untuk mencairkan uang itu.

"Kita bikin kesepakatan dulu, baru membuka kembali pemerintahan," ujar Graham menirukan Trump.

Trump berkeras tetap menutup pemerintahan, yang dilakukan sejak 22 Desember 2018, sampai pengajuan anggaran tembok perbatasan sebesar US$5,6 miliar disetujui Dewan Perwakilan. Namun, Dewan Perwakilan sampai saat ini hanya mau meloloskan US$1,3 miliar untuk proyek itu.

"Saya di Gedung Putih menunggu. Demokrat ada di mana-mana, tetapi orang-orang di Washington menunggu gaji mereka. Mereka (Demokrat) malah bersenang-senang," cuit Trump melalui akun Twitternya pada Minggu kemarin.

Cuitan itu dibalas oleh Wakil Kepala Staf Ketua Dewan Perwakilan AS, Drew Hammill. Menurut dia, Ketua DPR Nancy Pelosi tetap bekerja sepanjang akhir pekan.

Penutupan pemerintahan Amerika Serikat yang berlanjut membuat resah para pegawai negeri dan honorer di seluruh lembaga negara setempat. Kini 800 ribu PNS di Negeri Abang Sam semakin cemas karena terancam tidak bisa membayar tagihan hingga terusir dari rumah sewaan yang mereka huni selama ini.

Sejumlah lembaga yang tidak mungkin diliburkan, seperti rumah sakit, polisi, tentara, layanan darurat, hingga perhubungan terpaksa tetap bekerja tanpa digaji.

Sebagian PNS AS kini mencari kesibukan lain untuk mengisi waktu luang. Sebab, meski mereka cuti atau masuk kerja pun tetap tidak dihitung oleh negara, yang berdampak pada penghasilan yang harus mereka terima pada akhir Januari mendatang.

Credit cnnindonesia.com

Sultan Pahang Bakal Jadi Raja Malaysia ke 16?

Sultan Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, 59 tahun. The Star

CB, Kuala Lumpur – Tengku Abdullah berpeluang menjadi Raja Malaysia untuk menggantikan Sultan Muhammad V, yang mengundurkan diri pada Ahad pekan lalu.

Abdullah bakal dilantik sebagai Sultan Pahang pada Selasa, 15 Januari 2019.
Straits Times melansir Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, 59 tahun, bakal disumpah sebagai Sultan keenam Pahang di Istana Sultan Abu Bakar di Pekan, Pahang.
Kabar ini disampaikan oleh adiknya, yang juga anggota dewan kerajaan, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah kemarin.

“Pengumuman ini datang sehari setelah dewan kerajaan Pahang bertemu untuk membicarakan suksesi karena kondisi kesehatan Sultan Ahmad Shah, 88 tahun, yang memburuk sebagai Sultan Pahang,” begitu dlansir Straits Times pada 13 Januari 2019.
Sultan Ahmad telah diprediksi bakal mengundurkan diri untuk memberi kesempatan kepada putranya Tengku Abdullah, yang selama dua tahun ini menjabat sebagai pelaksana Sultan di Kesultanan Pahang.
Jika ini terealisir maka Tengku Abdullah bakal menjadi pewaris dari posisi Raja Malaysia, yang ditinggalkan Sultan Muhammad V saat baru menjabat dua tahun dari lima tahun masa bertugas.

Media Star melansir amandemen konstitusi Pahang dilakukan untuk memberikan kekuasaan kepada dewan kerajaan mendukung naiknya Tengku Abdullah sebagai sultan.

Sultan Muhammad V, merupakan raja di Kerajaan Kelantan, dan baru saja mengundurkan diri sebagai Raja Malaysia pada 6 Januari 2019. Shutterstock
“Pahang saat ini menghadapi tantangan yang tidak biasa. Ayah saya menjalani proses perawatan medis yang intensif,” kata Tengku Abdul Rahman dalam jumpa pers di Pekan, Pahang, pada Sabtu, 12 Januari 2019.
Tengku Abdul melanjutkan,”Dengan kesedihan hati saya dan keluarga saya menerima realita bahwa ayah saya tidak lagi bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai penguasa.”

Tengku Abdul mengatakan keluarga memutuskan untuk mengusulkan Tengku Abdullah dilantik sebagai Sultan Pahang keenam menggantikan ayahnya. Soal ini, Tengku Abdullah telah menyepakatinya.
Channel News Asia melansir isu suksesi Raja Malaysia muncul ke permukaan setelah Sultan Muhammad V mengundurkan diri sebagai raja. Sebagian orang menduga ini terkait dengan pernikahannya dengan seorang model asal Rusia pada akhir tahun lalu. Pihak kerajaan Malaysia belum menjelaskan soal ini ke publik.
Media melansir seusai pertemuan dewan kerajaan Pahang usai, terdengar teriakan Daulat Tuanku tiga kali dari kamar hotel di Kuala Lumpur tempat pertemuan berlangsung.

Saat Tengku Abdullah ditanya akan ini berarti dia akan naik tahta, dia menjawab,”Oh tidak. Anda harus satu-satu melihatnya,” kata dia sambil mengucapkan terima kasih saat mendapat ucapan selamat.
Tengku Abdullah disebut melakukan foto bersama dengan para petinggi kerajaan. Istrinya, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Sultan Iskanda, 58 tahun, terlihat terisak seusai pertemuan. Tunku Azizah merupakan saudara perempuan Sultan Johor.
Jika kesultanan Pahang tidak mengambil posisi sebagai Raja Malaysia, maka posisi ini bisa diisi oleh sultan Johor lalu sultan Perak.
Konferensi Penguasa Malaysia, yang terdiri dari sembilan kesultanan dan empat gubernur negara bagian, bakal menggelar pertemuan khusus pada 24 Januari 2019 untuk menunjuk raja Malaysia.

Credit tempo.co

Menhan Yunani Mundur Terkait Kesepakatan Nama Makedonia

ATHENS - Menteri Pertahanan (Menhan) Yunani Panos Kammenos mengundurkan diri kemarin sebagai bentuk protes pada kesepakatan mengenai perubahan nama Makedonia. Pengunduran diri itu membayangi masa depan koalisi pemerintahan menjelang pemilu nasional beberapa bulan mendatang.

Kammenos dari Partai Independen Yunani yang masuk dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Alexis Tsipras sejak lama menentang kesepakatan dengan Makedonia yang ditandatangani kedua pemerintahan tahun lalu. “Isu nama Makedonia tidak memungkinkan saya tidak mengorbankan kursi menteri,” kata Kammenos setelah bertemu Tsipras, kemarin pagi.

Kammenos menyatakan akan menarik enam menteri lainnya dari partainya untuk keluar dari koalisi pemerintahan. Dampak pengunduran diri pada koalisi berkuasa itu belum jelas. Meski demikian, pemilu parlemen akan digelar di Yunani pada Oktober mendatang. Koalisi Tsipras memiliki 153 kursi di parlemen dengan total 300 kursi.

Adapun 145 kursi di parlemen dikuasai partai Syriza yang berhaluan kiri. Kammenos membentuk pakta koalisi dengan Tsipras pada 2015. Dia tak pernah menyembunyikan penolakannya pada kesepakatan dengan Skopje yang mengubah nama negara kecil di Balkan itu menjadi Republik Makedonia Utara.

Yunani memiliki provinsi bernama Makedonia dan sejak lama meminta Skopje mengubah nama negaranya untuk menghilangkan apa yang dianggap Athens berdampak pada kedaulatan wilayah Yunani. Kammenos menganggap kesepakatan itu sebagai bentuk penjualan nasional dan berulang kali mengancam meninggalkan koalisi berkuasa sebelum parlemen Yunani meratifikasi kesepakatan itu pada akhir bulan ini.

Dia menyatakan semua kesepakatan yang memasukkan kata “Makedonia” sebagai nama negara lain itu tidak bisa diterima karena nama itu terkait erat dengan peradaban dan budaya Yunani. Oposisi utama, Partai Demokrasi Baru yang unggul dalam survei sebelum pemilu mengancam akan menghalangi kesepakatan itu.

Pemerintah berharap kesepakatan itu tetap akan disetujui dengan dukungan dari anggota parlemen dari kubu kiri-tengah dan independen. Parlemen Makedonia meratifikasi kesepakatan itu dengan mengesahkan amendemen konstitusi pada pekan lalu.

Dua negara membuat kesepakatan tentang nama baru itu pada Juni tahun lalu, tapi Makedonia akan mulai menggunakan nama itu hanya setelah parlemen Yunani menyetujui perubahan tersebut. Konflik mengenai masalah itu memicu pengunduran diri Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Kotzias pada Oktober.

Credit sindonews.com

Perdana Menteri Theresa May Peringatkan Krisis Inggris

LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May memperingatkan anggota parlemen bahwa kegagalan mendukung rencananya meninggalkan Uni Eropa (UE) akan jadi bencana bagi Inggris.

Peringatan May itu diungkapkan untuk menggalang dukungan menjelang voting di parlemen yang dia diperkirakan kalah. Para anggota parlemen harus menggelar voting kesepakatan Brexit yang disusun May dengan UE. Meski demikian, tidak cukup anggota parlemen yang akan mendukung kesepakatan Brexit tersebut.

May menulis di surat kabar Sunday Express menyatakan para anggota parlemen tidak boleh membuat putus asa para pemilih yang telah mendukung Brexit. “Melakukan itu akan menjadi bencana dan pelanggaran kepercayaan pada demokrasi kita yang tak dapat dimaafkan,” kata May.

“Jadi, pesan saya pada parlemen akhir pekan ini sederhana: ini waktunya melupakan permainan dan melakukan apa yang tepat bagi negara kita,” tutur May, dilansir Reuters.

Pada Jumat (11/1), Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Jeremy Hunt menyatakan, Brexit mungkin tidak akan terjadi jika kesepakatan May gagal. Inggris dijadwalkan keluar dari UE pada 29 Maret. Sunday Times melaporkan, para anggota parlemen berencana merebut kontrol agenda legislatif untuk menghentikan atau menunda Brexit.

Ketua Partai Demokrat Liberal Vince Cable yang mendukung UE menyatakan parlemen Inggris akan bertindak menghentikan Brexit tanpa kesepakatan itu terjadi. Saat ditanya apakah anggota parlemen dapat mengajukan legislasi untuk mencabut Artikel 50, Cable menjawab,

“Ya itu tepatnya yang akan terjadi dan itu tepatnya apa yang kita harus lakukan karena ini akan sangat berbahaya dan tak dapat dimaafkan jika kondisi kacau tanpa kesepakatan dibiarkan terjadi.”

“Saya pikir parlemen akan mengontrol proses ini, akan menekankan bahwa kita mendorong opsi tidak Brexit,” kata Cable.

Oposisi Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn menyatakan, keluar UE tanpa kesepakatan akan menjadi bencana dan dia memilih kesepakatan tercapai dibandingkan menggelar referendum kedua. Dia juga akan mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintah segera jika kesepakatan Brexit ditolak parlemen pada Selasa (15/1).

Saat ditanya tentang kemungkinan referendum Brexit kedua, Corbyn menjelaskan, “Pendapat saya sendiri adalah saya akan memilih mendapat kesepakatan yang dinegosiasikan sekarang jika kita dapat menghentikan bahaya keluar dari UE tanpa kesepakatan pada 29 Maret, yang akan menjadi bencana bagi industri, bencana bagi perdagangan.”

Adapun Wali Kota London Sadiq Khan dari Partai Buruh menyarankan PM May mundur dan menyerukan pemilu jika dia kalah dalam voting. “Jika pemerintahan dan parlemen kita tidak bisa menemukan jalan keluar dari kekacauan ini, itu harus diambil dari tangan para politisi dan dikembalikan pada rakyat Inggris untuk mengambil kontrol,” tulis Khan di Observer.

Mantan Menteri Brexit Dominic Raab menyatakan kesepakatan disusun May mematikan peluang yang ditawarkan Brexit. Dia menyatakan, jika May kalah dalam voting, negosiasi dengan UE harus berlanjut.

Tapi, jika UE tetap bersikeras, Inggris akan meninggalkan UE pada akhir Maret dengan berbagai ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Kita akan berada dalam posisi lebih kuat nanti, untuk terus bernegosiasi sebagai negara ketiga independen,” tutur Raab.

Dunia bisnis melihat prospek Brexit itu dengan kekhawatiran. “Bisnis telah melihat dengan mengerikan saat para politisi fokus pada perselisihan yang memecah belah dibandingkan langkah-langkah praktis diperlukan bisnis untuk bergerak ke depan,” kata para pemimpin lima kelompok lobi bisnis terbesar di Inggris, yakni Kamar Dagang Inggris, Konfederasi Industri Inggris, Federasi Bisnis Kecil, Institut Direktur, dan organisasi manufaktur utama EEF.

Lima grup lobi bisnis itu menjelaskan bisnis saat ini mendorong rencana kontingensi pada kesepakatan itu dengan perkiraan terjadi kekacauan. Kubu pendukung UE khawatir keluarnya Inggris akan melemahkan Barat saat harus menghadapi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tak bisa diprediksi dan semakin agresifnya China serta Rusia.

Brexit dianggap melemahkan ekonomi Eropa dan mengeluarkan satu dari dua kekuatan nuklir di UE. Para pendukung Brexit menyatakan akan ada kekacauan sebentar, dalam jangka panjang Inggris akan semakin berkembang.

Credit sindonews.com

AS Ancam Sanksi Jerman Terkait Proyek Pipa Gas dengan Rusia

BERLIN - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Jerman, Richard Grenell memperingatkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pipa gas Nord Stream 2 yang dipimpin Rusia. Grenell memperingatkan adanya ancaman sanksi jika perusahaan-perusahaan itu tetap berpegang pada proyek tersebut.

Menurut juru bicara Kedutaan Besar AS di Berlin, peringatan itu disampaikan Grenell dalam sebuah surat yang disampaikan kepada perusahaan-perusahaan terkait. Di mana, Grenell mengingatkan perusahaan itu dapat dikenai sanksi dibawah Undang-Undang Sanksi Penentang Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).

"Surat itu mengingatkan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di sektor pipa ekspor energi Rusia dalam bahaya di bawah sanksi CAATSA AS," kata juru bicara itu, seperti dilansir Reuters pada Minggu (13/1).

Sementara itu di kesempatan yang sama juga, juru bicara kedubes AS menyinggung laporan media Jerman, Bild am Sonntag, yang mengatakan bahwa Grenell sedang mencoba memeras perusahaan Jerman dengan surat itu.

Juru bicara kedubes AS menegaskan surat itu bukanlah bentuk pemerasan. "Satu-satunya hal yang dapat dianggap sebagai pemerasan dalam situasi ini adalah Kremlin memiliki pengaruh atas pasokan gas di masa depan," ungkapnya.

"Surat itu dikoordinasikan di Washington oleh beberapa lembaga pemerintah AS dan tidak dimaksudkan sebagai ancaman tetapi pesan yang jelas dari kebijakan AS," sambungnya.

Jalur pipa, yang akan membawa gas langsung ke Jerman di bawah Laut Baltik, mendorong pertikaian antara Jerman dan sekutunya karena akan menghilangkan Ukraina dari biaya transit gas yang saat ini menguntung Kiev.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas sebelumnya mengatakan bahwa sanksi AS terhadap Nord Stream 2 akan menjadi cara yang salah untuk menyelesaikan perselisihan dan bahwa pertanyaan kebijakan energi Eropa harus diputuskan di Eropa, bukan di AS.

Credit sindonews.com

WSJ: Gedung Putih Ajukan Opsi Serang Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani.

Foto: AP

Opsi untuk menyerang Iran ini didorong insiden pada September 2018 lalu

CB, WASHINGTON -- Tim keamanan nasional Gedung Putih pada musim gugur lalu meminta Pentagon menyediakan pilihan-pilihan untuk menyerang Iran. Permintaan tersebut disampaikan setelah sekelompok militan yang bersekutu dengan Teheran menembak mortir ke kawasan di Baghdad yang merupakan kompleks kedutaan AS, the Wall Street Journal (WSJ) melaporkan Ahad (13/1).

Permintaan dari Dewan Keamanan Nasional yang dipimpin John Bolton memicu keprihatinan mendalam di antara para pejabat Pentagon dan Departemen Luar Negeri, menurut harian itu, yang mengutip para pejabat yang masih aktif dan tak lagi berdinas.

Pentagon memenuhi permintaan itu. Tapi belum diketahui apakah opsi-opsi bagi satu serangan terhadap Iran juga diberikan kepada Gedung Putih atau apakah Presiden Donald Trump mengetahui mengenai hal itu.

Keputusan untuk mengupayakan opsi-opsi menyerang Iran didorong oleh insiden pada September. Tiga mortir ditembakkan ke kompleks diplomatik di Baghdad.

Peluru-peluruh mendarat di tanah kosong dan tak seorang dilaporkan luka-luka. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo tidak berkomentar mengenai cerita itu ketika ditanya mengenai insiden tersebut oleh wartawan.

Seorang juru bicara Deplu AS juga menolak berkomentar. Sementara itu juru bicara Pentagon tidak dapat segera dimintai komentar mengenai laporan itu dan Gedung Putih serta Dewan Keamanan Nasional tidak dapat segera dihubungi.

Namun, seorang jubir Dewan Keamanan Nasional yang dikutip WSJ mengatakan,"Kami terus mempelajari keadaan personel kami setelah usaha serangan tersebut atas kedutaan kami di Baghdad dan konsulat di Basra, dan kami akan pertimbangkan opsi-opsi untuk menjaga keselamatan dan kepentingan kami."

Credit republika.co.id

Houthi ancam lancarkan lagi serangan-serangan dengan gunakan "drone"

Tentara yang bersekutu dengan Houthi menghadiri aksi di lapangan berbaris yang rusak oleh serangan udara untuk memperingati tiga tahun campur tangan Saudi pada konflik Yaman di Sanaa, Yaman, Senin (26/3/2018). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Sanaa (CB) - Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran mengancam pada Ahad akan melancarkan serangan-serangan dengan pesawat tanpa awak (drone) lagi setelah serangan mematikan pekan lalu atas parade militer pemerintah Yaman.

Ancaman tersebut menaikkan ketegangan antara pihak-pihak yang berperang di tengah-tengah usaha perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Juru bicara Houthi Yahya Sarea mengatakan serangan drone pada Kamis atas pangkalan militer di Provinsi Lahaj, yang menewaskan sejumlah orang, merupakan "operasi sah terhadap agresi". Dikatakannya, gerakan itu sedang mengembangkan drone yang dibuat sendiri, demikian Reuters melaporkan.

"Segera akan cukup persedian strategis untuk melancarkan operasi drone di fron-fron pertemupran pada saat yang sama," kata Sarea kepada wartawan di Sanaa, ibu kota yang dikuasai Houthi.

Serangan atas parade militer tersebut terjadi sementara PBB berusaha memproses pembicaraan perdamaian antara Houthi, yang menguasai sebagian besar pusat-pusat kota di Yaman, dan pemerintah Abd-Rabbu Mansour Hadi dukungan Saudi, yang berpusat di kota pelabuhan Aden, Yaman selatan.

Sehari setelah serangan itu, koalisi militer yang dipimpin Saudi mengatakan pihaknya menghancurkan pusat kendali dan komunikasi Houthi yang digunakan untuk mengarahkan peswat-pesawat tanpa awak.

Houthi mengatakan pada November mereka menghentikan serangan-serangan peluru kendali dan drone atas Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan sekutu-sekutu mereka di Yaman, tetapi ketegangan telah eningkat mengenai bagaimana melaksanakan perjanjian perdamaian yang ditaja PBB yang dicapai pada Desember di Hudaidah, kota pelabuhan Laut Merah.

Arab Saudi dan UAE memimpin koalisi Arab yang Muslim Sunni yang campur tangan dalam perang Yaman setelah Houthi menggulingkan pemerintahan Hadi dari Sanaa pada 2014.

Negara-negara Teluk menuduh Iran memasok senjata kepada Houthi, tuduhan yang Teheran dan kelompok itu bantah. Pihak Houthi menyatakan mereka berperang melawan korupsi.

Credit antaranews.com

Israel Klaim Sudah Temukan Semua Terowongan Hizbullah

Sejumlah tentara Israel dalam operasi pencarian terowongan Hizbullah, akhir 2018. (REUTERS/Aziz Taher)

Jakarta, CB -- Israel mengaku sudah menemukan semua terowongan lintas perbatasan Lebanon-Israel yang dibuat oleh kelompok bersenjata Hizbullah. Terowongan terakhir yang ditemukan memiliki panjang 800 meter dengan kedalaman 55 meter.

Operasi pencarian terowongan itu sendiri sudah berlangsung selama lebih dari sebulan. Terowongan terakhir diungkap pada Sabtu (12/1).

Seorang juru bicara militer Israel menolak mengungkap jumlah total terowongan yang telah ditemukan secara.

"Kami telah menemukan satu lagi terowongan serangan lintas perbatasan Hizbullah dari Libanon ke Israel," kata Letnan Kolonel Jonathan Conricus, diutip dari AFP.

"Menurut intelijen kami dan penilaian kami terhadap situasi tersebut, tidak ada lagi terowongan serangan lintas-perbatasan dari Lebanon ke Israel," ia menambahkan.

Terowongan yang terakhir ditemukan, lanjutnya, menghubungkan Desa Ramyeh, Lebanon, dengan Israel sepanjang 800 meter. Kedalaman terowongan mencapai 55 meter di bawah tanah.

Salah satu terowongan Hizbullah yang ditemukan Israel di dekat Kota Metula. (REUTERS/Ronen Zvulun)

"[Terowongan] yang terpanjang dan paling rinci dari semua terowongan yang diungkap oleh militer," kata Conricus.

Ia mengatakan penemuan terowongan ini menandai akhir operasi yang diluncurkan pada 4 Desember tersebut. Penghancurannya akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang.

Penghancuran terowongan itu sendiri dilakukan dengan meledakkannya atau dengan mengisinya dengan material seperti semen agar membuatnya tidak dapat digunakan lagi.

Conricus mengatakan tidak ada lagi terowongan yang mencapai Israel dari Libanon. Namun, akunya, tentara masih memantau "fasilitas" yang digali oleh Hizbullah di dalam wilayah Lebanon.

Dia juga mengaku bahwa Israel meminta pertanggungjawaban pemerintah Libanon "atas tindakan kekerasan atau pelanggaran 1701", yang merupakan Resolusi PBB yang mengakhiri perang 2006 antara Israel dan Hizbullah.

UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian PBB di Libanon, pun sudah diberitahu tentang terowongan terbaru itu.

Operasi pencarian dan penghancuran terowongan Hizbullah melibatkan alat berat. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Israel sendiri menyebut Hizbullah telah merencanakan untuk menggunakan terowongan untuk menculik atau membunuh warga sipil atau tentaranya, dan untuk merebut sepotong wilayah Israel.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji keberhasilan operasi yang dijuluki "Perisai Utara" tersebut.

"Ancaman yang sangat serius dihindari di sini," kata dia, saat mengunjungi daerah dekat perbatasan Israel-Lebanon pada Minggu (13/1).

"Rencana operasional Hizbullah adalah menggunakan terowongan untuk menyusupkan banyak pejuang, antara 1.000-2.000 teroris, ke Galilee untuk merebut komunitas di sini. Kami telah mencegah ini dan akan terus mencegahnya," tutur Netanyahu.

Baik Lebanon maupun Hizbullah tidak berkomentar soal operasi tersebut. Namun, pejabat Libanon mengadakan pembicaraan pada hari Minggu dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS David Hale yang mencakup diskusi tentang wilayah perbatasan.

Diketahui, Perang selama sebulan di 2006 antara Israel dan Hizbullah menewaskan lebih dari 1.200 warga Libanon, kebanyakan warga sipil, dan lebih dari 160 warga Israel, sebagian besar tentara.

Credit cnnindonesia.com

Pasukan Israel usir 13 keluarga Palestina buat pelatihan militer

Tank Israel mengambil tempat dalam pelatihan militer di dekat Desa Khirbet Ibzeiq di Lembah Jordan. (13 Januari 2019). (WAFA)

Tubas, Palestina, (CB) - Pasukan keamanan Israel pada Ahad (13/1) mengusir 13 keluarga Palestina dari rumah mereka di Desa Khirbet Ibzeiq, sebelah timur-laut Tubas di Wilayah Lembah Jordan, Tepi Barat Sungai Jordan.

Pengusiran itu dilakukan karena wilayah tersebut digunakan bagi pelatihan militer Israel dengan menggunakan kendaraan berat lapis-baja.

Aref Daragmeh, yang memantau pelanggaran Israel di daerah Palestina yang diduduki, mengatakan pasukan Israel menyerbu desa itu dan memaksa 13 keluarga Palestina meninggalkan rumah mereka selama 24 jam ke depan bagi pelatihan militer di daerah tersebut.

Warga Palestina di Lembah Jordan biasa menghadapi pengusiran untuk pelatihan militer Israel di sana atau di dekat tempat tinggal mereka, kata Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi. Baru pada Desember, pasukan Israel mengusir penduduk desa itu sebanyak tiga kali untuk tujuan yang sama.

Kebanyakan wilayah Lembah Jordan berada sepenuhnya dalam kekuasaan Israel, dan sedikitnya 44 persen dari seluruh tanah di daerah Lembah Jordan telah dialokasikan oleh pasukan keamanan Israel buat pelatihan militer.

Hampir semua permukiman Palestina di wilayah tersebut menggantungkan kehidupan mereka pada lahan peternakan dan tanaman yang tumbuh di dekat rumah mereka, kata WAFA.

Kerusakan luas dialami tanah pertanian dan dareah penggembalaan akibat amunisi yang ditembakkan dan roda tank serta kendaraan militer yang melewati lahan sehingga mengancam kemampuan masyarakat di sana untuk bertahan hidup.

Credit antaranews.com

Suriah Samakan Israel dengan ISIS

DAMASKUS - Kementerian Luar Negeri Suriah mengaku tidak merasa terintimidasi dengan serangan yang dilancarkan oleh Israel. Menurut Damaskus, apa yang dilakukan Israel sama dengan yang dilakukan oleh ISIS atau kelompok teroris lainnya di Suriah.

"Pengulangan yang disengaja dari provokasi serius dan agresi pengecut ini adalah bukti nyata dari fakta bahwa apa yang dilakukan Israel tidak berbeda dengan apa yang dilakukan ISIS dan Jabhat al-Nusra dalam hal metode teroris dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional," kata Kemlu Suriah, seperti dilansir PressTV pada Minggu (13/1).

Dalam pernyataannya, Kemlu Suriah kemudian mengutuk dukungan terus menerus yang diberikan Amerika Serikat (AS) terhadap Israel dan bungkamnya Dewan Keamanan (DK) PBB dalam menghadapi kejahatan Israel.

"Suriah menekankan bahwa kelanjutan Israel dalam pendekatan agresifnya yang serius tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya perlindungan politik, militer dan media yang disediakan oleh pemerintah AS dalam konteks kekebalan dari pertanggungjawaban yang diberikan oleh negara terkemuka di DK, yang dapat memungkinkan Israel untuk terus mempraktikkan terorisme negara," ungkapnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu membenarkan bahwa jet-jet tempur Israel melancarkan serangan di kawasan Bandara Internasional Damaskus. Netanyahu menyebut, sasaran dalam serangan itu adalah gundang senjata milik Iran.

Netanyahu mengatakan, dalam 36 jam terakhir Angkatan Udara Israel menyerang gudang Iran yang berisi senjata Iran di Bandara Internasional Damaskus. "Akumulasi serangan baru-baru ini menunjukkan bahwa kami lebih bertekad untuk bertindak terhadap Iran di Suriah, seperti yang kami janjikan," kata Netanyahu.

Credit sindonews.com

Netanyahu Akui Serangan Rudal ke Suriah, Menyasar Hizbullah

PM Benjamin Netanyahu, selama kunjungan ke fasilitas Israel Aerospace Industries (IAI) 17 Desember 2018.[Times of Israel]

CB, Tel Aviv – Pesawat tempur militer Israel mengebom sejumlah gudang senjata milik Iran, yang berada di Bandara International Damaskus selama 36 jam terakhir.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan ini dalam pengakuan yang jarang dilakukan terkait serangan Israel di Suriah.
“IDF telah sukses menghentikan penguatan militer Iran di Suriah. Dalam konteks ini, IDF telah menyerang ratusan kali target milik Hizbullah dan Iran,” kata Netanyahui dalam pembukaan rapat pekanan kabinet pada Ahad, 12 Januari 2019.
Pernyataan Netanyahu ini dilakukan menyusul pernyataan Kepala Staf Letnan Jenderal Gadi Eisenkot, yang bakal segera pensiun, di New York Times. Gadi mengatakan Israel telah menjatuhkan sekitar 2000 bom di Suriah pada 2018.

“Jumlah akumulasi serangan yang baru-baru ini terjadi menunjukkan kita bertekad untuk bertindak terhadap Iran di Suriah,” kata Netanyahu dalam rapat kabinet.
Organisasi Syrian Observatory for Human Rights melaporkan pesawat jet tempur Israel menarget depot rudal milik Hizbullah di Al-Kiwash, yang terletak dekat Damaskus, dan Bandara Damaskus.
Netanyahu juga memuji Eisenkot dan memuji peran militer dalam menyerang manufaktur senjata presisi Iran di Lebanon.

Netanyahu juga menyebut mengenai terowongan bawah tanah Hizbullah, terowongan bawah tanah Gaza, dan ratusan serangan teroris di Judea dan Samaria.
“Hari ini kabinet berpisah dengan Kepala Staf Letjen Gadi Eisenkot,” kata Netanyahu. “Gadi, Anda menyelesaikan dalam dua hari waktu 40 tahun dedikasi ke IDF. Dan empat tahun sebagai kepala staf. Selama periode ini kita bekerja bersama melawan berbagai ancaman untuk memperkuat keamanan Israel.”

Secara terpisah, militer Israel mengatakan telah menyelesaikan operasi pencarian terowongan bawah tanah Hizbullah di perbatasan Lebanon.
Ada enam terowongan yang berhasil dideteksi di perbatasan Lebanon dan dibuat oleh Hizbullah, yang merupakan kelompok gerilya dukungan Iran.
Israel mengumumkan operasi militer pencarian terowongan bawah tanah pada Desember 2018. Operasi ini menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak. Berkoordinasi dengan penjaga perdamaian di Lebanon, Israel mengatakan tidak ingin meningkatkan eskalasi soal ini.
“Semua terowongan bawah tanah telah diekspos dan telah dihancurkan atau akan dihancurkan,” kata Letnan Kolonel Jonathan Conricus, juru bicara militer Israel, kepada media seperti dilansir Reuters pada Ahad, 13 Januari 2019.
Hizbullah dan Israel terlibat perang besar terakhir pada 2006. Kondisi diperbatasan Lebanon – Israel ini relatif sepi dari konflik meskipun keduanya bertempur di wilayah Suriah. Hizbullah membantu Damaskus mengalahkan pasukan milisi pemberontak.

Credit tempo.co

Mahathir Tolak Terbitkan Visa Bagi 2 Atlet Renang Israel

Mahathir Mohamad. TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Getty Images

CB, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menolak menerbitkan visa masuk bagi tim atlet renang warga Israel yang akan mengikuti World Paralympic Swimming Championship 2019 pada musim panas mendatang.
"Tidak ada tempat bagi atlet Israel di Malaysia," kata Mahathir pada hari Kamis, 10 Januari 2019, seperti dikutip dari Middle East Monitor, 12 Januari 2019.

Mahathir mempersilakan penyelenggara membatalkan pertandingan sebagai respons atas sikap tegas Malaysia. "Mereka dapat melakukannya," ujarnya.
Deputi Menteri Olah Raga Malaysia, Sim Hee Kyung sehari sebelum Mahathir mengeluarkan pernyataan itu, menjelaskan, Malaysia tidak akan mengizinkan atlet Israel masuk negaranya. Ini sebagai kebijakan Malaysia terhadap Israel.
"Pemerintah akan menjaga sikap tegasnya terkait dengan isu sebagai cara untuk memprotes penindasan Israel terhadap rakyat Palestina," ujar Sim Hee Kyung.
Middle East Eye melaporkan, Malaysia menolak menerbitkan visa masuk bagi dua atlet renang Israel yang akan mengikuti World Paralympic Swimming Championship 2019 di Kuching dari 29 Juli sampai dengan 4 Agustus 2019.

"Kami tidak akan mengizinkan mereka masuk. Jika mereka masuk, itu artinya pelanggaran," tegas Mahathir.
Menurut Mahathir, penerbitan visa bagi tim atlet Israel berarti bertentangan dengan hukum nasional karena Malaysia tidak mengakui Israel sebagai negara.
Malaysia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Begitu juga paspor Malaysia valid untuk semua negara kecuali Israel.
Ini bukan yang pertama kali bagi Malaysia menolak masuknya warga Israel. Pada tahun lalu, Malaysia menolak masuk tim Israel yang mengikuti turnamen tenis dan kompetisi berlayar internasional.
Malaysia pada Agustus 2016 membatalkan haknya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kongres FIFA 2017 setelah menolak menerbitkan visa untuk delegasi Israel. Sikap Malaysia kemudian dikeluhkan Israel ke FIFA.
Lebih dari 50 tahun lamanya Malaysia telah menolak melakukan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai dukungan terhadap Palestina.

Credit tempo.co

Pemimpin Oposisi Venezuela Ditangkap

Bendera Venezuela

Foto: walls-world.com

Menteri Komunikasi Venezuela mengatakan penangkapan tersebut tindakan sewenang-wenang

CB, CARACAS -- Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, yang menguasai badan legislatif negara tersebut (National Assembly) ditangkap. Penangkapan Juan Guaido terjadi hanya beberapa hari setelah ia mengungkapkan tengah bersiap mengambil alih kekuasaan dari Presiden Nicolas Maduro.

Guaido ditangkap ketika sebuah mobil yang ia gunakan untuk berpergiaan diberhentikan di jalan tol. Dalam sebuah video yang direkam pengendara di jalan tol itu terlihat sejumlah tentara dari Bolivarian National Intelligence Service menarik Guaido dari mobilnya dan membawanya dengan sebuah mobil berwarna putih.

Pemerintah Vanezuela mengatakan Guadio langsung dibebaskan. Menteri Komunikasi Venezuela Jorge Rodriguez mengatakan penangkapan Guaido merupakan tindakan 'sewenang-wenang' dan pemerintah tidak memerintahkan penangkapan tersebut.

"Kami baru mengetahui ada situasi yang tidak biasa dimana sekelompok pejabat bertindak secara sepihak, menginisiasi prosedur tidak biasa terhadap anggota kongres Juan Guaido," kata Rodriguez, seperti dilansir dari New York Times, Senin (14/1).

Setelah dibebaskan Guaido langsung menuju ke kota La Guaira di mana ia akan berbicara di aula kota itu. Rodriguez mengatakan persoalan ini sudah diselesaikan dan pejabat-pejabat yang menginiasi penangkapan ini sudah dihukum.

"Para pejabat yang sukarela untuk menjalankan 'pertunjukan' ini sudah dipecat dan pelakunya akan dikenakan prosedur displin yang paling keras," kata Rodriguez.

Maduro melakukan sumpah jabatan untuk yang kedua kalinya pada Kamis (9/1) lalu. Ia memenangkan pemilihan yang menurut banyak negara berlangsung dengan curang.

Selama enam tahun pemerintahanya perekonomian Venezuela mengalami krisis yang mengakibatkan kelaparan dan kekerasan. Sebanyak tiga juta orang melarikan diri dari Venezuela sejak krisis mulai terjadi.

Pada hari Jumat (10/1) Guaido yang baru berusia 35 tahun mengajak rakyat Venezuela turun ke jalan untuk menentang jabatan kedua Maduro. Ia juga meminta angkatan bersenjata mendukungnya menjadi presiden pelaksana sementara pemilihan umum dipersiapkan.

"Konstitusi memberikan legitimasi untuk menjalankan tugas kepresidenan ditengah negara mengadakan pemilihan umum, tapi saya butuh dukungan dari warga untuk mewujudkannya," kata Guaido.

Maduro menuduh pemimpin partai oposisi itu mencoba menciptakan perpecahan. National Assembly yang dipimpin Guaido dan dikuasai oposisi sebenarnya sudah dicabut kekuasannya pada tahun 2017 ketika Maduro membuat majelis perwakilan yang baru Constituent Assembly.

Badan legislatif yang memiliki kekuasaan dalam menulis dan meloloskan undang-undang itu dikuasai pendukung Maduro. Pemerintahan Maduro jarang menanggapi dengan serius seruan-seruan Guaido. Tapi menteri yang mengurus penjara Iris Varela mengancam Guaido melalui media sosial Twitter.

"Saya memiliki sel dan seragam yang siap Anda gunakan, saya berharap Anda segera memberikan nama-nama dalam kabinet Anda jadi kami tahu siapa yang akan pergi ke dalam penjara bersama Anda," kata Varela.

Credit republika.co.id

Pompeo: AS Akan Kembalikan Demokrasi Sebenarnya di Venezuela

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan kekuasaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang dilantik pada awal pekan ini tidak sah. Pompeo menegaskan, AS akan terus berusaha untuk mengembalikan demokrasi di negara itu.

"Rezim Maduro tidak sah dan AS akan terus bekerja untuk mengembalikan demokrasi nyata ke negara itu. Kami sangat berharap bahwa kami dapat menjadi kekuatan demi kebaikan untuk memungkinkan kawasan berkumpul untuk mewujudkannya," kata Pompeo.

"AS akan terus menggunakan kekuatan penuh ekonomi dan diplomatik kami untuk menekan untuk pemulihan demokrasi di Venezuela," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (13/1).

Pernyataan serupa sebelumnya dilontarkan oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton. Dia mengatakan kemenangan Maduro pada pemilu Mei tahun 2018 lalu dipandang secara internasional sebagai pemilu yang tidak bebas, adil atau kredibel.

"Kami mengatakan, AS menganggap rezim Maduro yang tidak sah secara langsung bertanggung jawab atas keselamatan semua rakyat Venezuela yang berteriak menuntut untuk secara bebas memilih para pemimpin mereka," ucap Bolton.

Maduro dilantik untuk masa jabatan keduanya, yang akan berlangsung hingga 2025, pada hari Kamis menyusul kemenangannya dalam pemilihan presiden Mei lalu. Amerika Serikat telah berulang kali mengkritik kebijakannya, sementara presiden Venezuela menuding Bolton sedang mempersiapkan rencana untuk menggulingkan dan membunuhnya.

Tidak hanya AS yang menolak mengakui Kepresidenan Maduro. Grup Lima, yang terdiri dari Kanada, Meksiko, Brasil, Argentina dan Peru, juga melakukan hal seruapa. Begitu pun dengan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) menolak mengakui keabsahan Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela.

Credit sindonews.com

SADC: Kongo sebaiknya hitung ulang suara pemilihan presiden

Seorang polisi Kongo berpatroli ketika aktivis oposisi berdemonstrasi untuk menuntut Presiden Joseph Kabila mengundurkan diri di ibukota Republik Demokratik Kongo, Kinshasa, Senin (19/9/2016). (REUTERS/Stringer)

Johannesburg (CB) - Republik Demokratik Kongo sebaiknya menghitung ulang suara dalam pemilihan presiden yang diklaim pemenang kedua sebagai curang, kata Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC) pada Ahad.

Pemungutan suara pada 30 Desember itu semestinya menandai peralihan kekuasaan demokratik pertama di Kongo tanpa diperselisihkan setelah negara itu merdeka selama 59 tahun dan dimulainya era baru menyusul pemerintahan kacau selama 18 tahun di bawah Presiden Joseph Kabila.

Martin Fayulu sebagai pemenang kedua mengklaim bahwa pada kenyataannya dia menang dengan suara mayoritas dan pemenang resmi, pemimpin oposisi Felix Tshisekedi sudah membuat kesepakatan dengan Kabila untuk dinyatakan sebagai pemenang. Tshisekedi dan Kabila membantah hal ini, demikian Reuters melaporkan.

Gereja Katholik Kongo mengatakan bahwa pengitungan suara yang dilakukan tim pemantaunya yang berkekuatan 40.000 orang menunjukkan pemenang berbeda dari apa yang diumumkan komisi pemilihan, tanpa menyebut siapa pemenang itu.

Kekerasan terjadi secara masif setelah pemungutan suara di seluruh negara yang kaya bahan tambang itu. Kongo yang berpenduduk 80 juta jiwa pernah dilanda perang saudara yang membunuh jutaan orang sejak 1990an.

Banyak yang takut peristiwa tersebut terulang kembali.

"Penghitungan kembali suara akan memberikan jaminan bagi pemenang dan pecundang," kata SADC dalam pernyataan.

SADC yang mencakup Angola dan Afrika Selatan - sekutu lama Kabila, merekomendasikan pemerintahan persatuan nasional termasuk partai-partai yang mewakili Kabila, Fayulu dan Tshiksekedi yang akan mendorong perdamaian.

"SADC menarik perhatian para politisi Kongo untuk melakukan pengaturan serupa yang sangat sukses di Afrika Selatan, Zimbabwe dan Kenya yang menciptakan stabilitas bagi perdamaian yang langgeng," menurut pernyataan itu.

Peluang untuk mencapai persatuan seperti ini di Kongo tampak tipis sekarang. Fayulu, yang didukung tokoh-tokoh politik yang menjadi lawan Kabila, pada Sabtu mengajukan keluhan resmi kepada Mahkamah Konstitusi.

Credit antaranews.com

Biaya Mahal, Siprus Usul Perubahan Misi Pasukan Perdamaian

Mobil pasukan perdamaian PBB melewati penyeberangan Quneitra, sementara tentara Israel mengawasi di Dataran Tinggi Golan

Foto: Reuters

Penjaga perdamaian menelain biaya 22-23 juta AS per tahun.

CB, WASHINGTON— Menteri luar negeri Republik Siprus Utara Turki (TRNC) telah menyerukan diubahnya misi pemelihara perdamaian PBB di pulau tersebut menjadi misi sipil.

Di dalam satu wawancara dengan Kantor Berita Anadolu, Kudret Ozersay, yang mengadakan pertemuan dengan para pejabat AS dan diplomat di AS, mengatakan misi militer tersebut tidak diperlukan lagi.

Ia menambahkan perubahan keadaan itu memerlukan perubahan pasukan pemelihara perdamaian saat ini di pulau bagian timur Laut Tengah tersebut.

Ozersay melakukan perjalanan ke New York pada 7 Januari untuk menyampaikan pandangan TRNC ke PBB dan anggota Dewan Keamanan, tempat masalah itu diperkirakan dibahas pada akhir Januari.

Menteri itu, yang menggarisbawahi bahwa kehadiran sebanyak 800 personel PBB di pulau tersebut menelan biaya mahal, menekankan perannya sebagai pencegah bentrokan bersenjata dapat dicapai melalui misi sipil dengan separuh biaya saat ini.

"Kami percaya tak ada keperluan bagi operasi (militer) yang menelan biaya 22-23 juta dolar AS per tahun," kata Ozersay, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu, Senin (14/1).

Ia menambahkan 54 juta dolar AS diperkirakan akan dikeluarkan bagi kehadiran PBB di pulau tersebut pada 2019.

Menteri itu mengatakan, ada pendapat umum di PBB bahwa fungsi, wewenang, dan jumlah tentara pemelihara perdamaian PBB di pulau tersebut perlu diubah, bahkan jika mandat mereka diperpanjang pada Februari.

Ketika berbicara soal sengketa pengambilan sumber daya hidrokarbon di bagian timur Laut Tengah, Ozersay mengatakan masalah itu dapat menjadi kesempatan bagi dialog antara kedua pihak.

Ia menggarisbawahi bahwa tak adanya kesepakatan bilateral mengenai hak pengeboran, banyak perusahaan bisa kehilangan sumber daya dan waktu, dan ketegangan dapat meningkat di wilayah tersebut.

Turki terus menentang pengeboran sepihak pemerintah Siprus Yunani di bagian timur Laut Tengah. Sementara di saat yang sama, Pemerintah Siprus Turki juga mengklaim memiliki hak atas sumber daya di daerah itu.

Ozersay menyatakan kemitraan yang dilandasi atas kerja sama mungkin lebih layak antara bagian utara dan selatan pulau tersebut. Keengganan pemerintah Siprus Yunani berbagi kekuasaan dan kekayaan membuat bentuk federal jadi "tak mungkin".

"Jika Anda tak ingin berbagi pemerintahan dan kekayaan, Anda tak bisa membuat kemitraan federal," katanya.

Ditambahkan, kerja sama di bidang energi dan memerangi terorisme serta kejahatan yang terorganisasi dapat mengakibatkan saling ketergantungan antara kedua pihak dan "Akhirnya mengarah kepada penyelesaian menyeluruh bagi pertikaian di pulau itu.”

Credit republika.co.id

Ekonomi Melambat, China Siapkan Strategi Soal Tenaga Kerja

Ilustrasi (Johannes EISELE / AFP)

Jakarta, CB -- China akan meluncurkan serangkaian langkah untuk mempertahankan kestabilan penyerapan tenaga kerja tahun ini. Hal ini dilakukan terkait dengan dampak perlambatan ekonomi negara itu akibat perang dagang dengan Amerika Serikat.

Akibat perlambatan ekonomi ini, Kementerian Sumber Daya Manusia, seperti dikutip Xinhua, Minggu (13/1), menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah yaitu 6 hingga 6,5 persen pada 2019. Padahal negara itu menargetkan pertumbuhan sekitar 6,5 persen pada 2018.

"Untuk 2019, Cina masih menghadapi tekanan pekerjaan yang besar, dengan lebih dari 15 juta pencari kerja baru bertambah di daerah perkotaan. Termasuk perkiraan rekor baru jumlah lulusan perguruan tinggi sejumlah 8,34 juta orang," tutur pejabat kementerian.

Ia pun mengungkap bahwa pemerintah mesti membantu para lulusan perguruan tinggi dan pekerja migran dari pedesaan untuk mencari pekerjaan. Mereka berencana untuk menambah saluran pelatihan keterampilan untuk para penganggur.

Selain itu, untuk memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan, pejabat dari Departemen Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial mengatakan pemerintah China akan mengurangi beban perusahaan. China tengah meneliti untuk mempercepat penerapan rencana pemotongan tingkat premi asuransi sosial mereka.

"Perusahaan dengan PHK lebih sedikit atau nol dapat mengambil kembali setengah dari premi asuransi pengangguran tahun sebelumnya," jelas seorang pejabat senior kementerian yang tidak disebutkan namanya kepada Xinhua.

Kebijakan ini sempat diisyaratkan oleh Dewan Negara, kabinet China, Desember lalu.

Xinhua mengatakan tingkat pengangguran perkotaan China adalah 3,8 persen pada akhir 2018, dengan membuat 13,61 juta lapangan pekerjaan baru di daerah perkotaan. Angka ini naik 100.000 dari 2017.

Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengatakan rencana pemotongan pajak akan ditujukan bagi perusahaan kecil. Harapannya hal ini akan membantu mendukung pekerjaan dan stabilitas ekonomi seperti tertulis dalam pernyataan tertulis, Sabtu (12/1).

Credit cnnindonesia.com

Protes terhadap Presiden Serbia masuki pekan keenam

Para pengunjuk rasa turun ke jalan di Beograd pusat, Serbia, 8 Desember 2018, dalam demonstrasi untuk menentang pemerintah. Ribuan orang berpawai secara damai di pusat kota Beograd pada Sabtu untuk menentang pemukulan seorang tokoh oposisi serta kebijakan Presiden Aleksansar Vucic dan partainya yang berkuasa, Partai Progresif Serbia. (REUTERS/Marko Djurica)

Beograd (CB) - Ribuan warga Serbia, Sabtu (12/1), berpawai menentang Presiden Aleksandr Vucic dan Partai Progresif Serbia (SNS) pimpinannya, antara lain untuk menuntut kebebasan media, penghentian serangan terhadap wartawan dan tokoh-tokoh oposisi serta transparasi perjanjian dengan Kosovo.

Para penentang, yang dikumpulkan Aliansi untuk Serbia, meneriakkan "Vucic, pencuri!" dalam pekan keenam gelombang protes tersebut.

Demonstrasi pada Sabtu digelar menjelang kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang dijadwalkan Kamis depan.

Vucic mengatakan keanggotaan di Uni Eropa tetap menjadi tujuan utama Serbia. Pada saat yang sama, ia menjalin hubungan erat dengan Rusia, yang telah sekian lama menjadi sekutu negara Slavia dan Kristen Ortodoks itu, demikian Reuters melaporkan.

Kunjungan Putin dilihat sebagai dorongan popularitas bagi Vucic serta koalisinya yang berkuasa.

Para pendukung Vucic telah berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada Kamis untuk menyambut Putin.

Para penentang di Beograd menuding Vucic sedang merundingan penyelesaian sengketa dengan Kosovo, yang menjadi syarat kunci bagi Serbia untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa.

Beograd mendapat dukungan dari Rusia dalam menentang kemerdekaan Kosovo, yang dinyatakan pada 2008, hampir satu dekade setelah perang brutal berlangsung di sana pada 1998-1999.

Kalangan pengunjuk rasa juga menuntut Pemerintah Serbia untuk menemukan pelaku pembunuhan Oliver Ivanovic, seorang politisi terkemuka Serbia Kosovo, setahun lalu. Mereka mengumumkan akan mengadakan pawai di Beograd Rabu pekan depan dalam rangka memperingati kematian Ivanovic.

Pada Desember, Vucic mengatakan ia tidak akan tunduk pada tuntutan oposisi "walaupun ada lima juta orang turun ke jalan". Tapi, ia mengatakan dirinya akan bersedia menggelar pemilihan dini.

Vucic mendapat dukungan dari sekitar 53 persen pemilih. Koalisinya juga menjadi mayoritas dengan menempatkan 160 dan 250 wakil di parlemen.

Credit antaranews.com

Penutupan Pemerintahan Berlanjut, Penduduk Asli Amerika Terlantar

Gedung Kapitol difoto melalui pagar berantai di Washington, Amerika Serikat, Senin (30/9). Sekitar satu juta pegawai pemerintahan AS membuat rencana darurat pada hari Senin jika terjadi 'shutdown' atau penutupan pada tengah malam, dengan serikat pekerja mereka menuntut Kongress untuk segera membuat kesepakatan. REUTERS/Kevin Lamarque

CB, Jakarta - Penutupan pemerintahan AS telah berimbas pada penduduk asli Amerika karena berkurangnya dana menghambat akses ke perawatan kesehatan dan layanan lainnya.
Di New Mexico, seorang polisi berpatroli sendirian di permukiman penduduk asli Amerika pada shift yang biasanya ditugasi tiga orang, untuk menanggapi beberapa kecelakaan mobil selama badai salju, panggilan darurat dan permintaan pemeriksaan kesejahteraan, menurut laporan ABC News, 14 Januari 2019.

Di tempat lain, program pemeliharaan jalan yang didanai pemerintah federal berupaya untuk menjaga jalan tetap bersih. Anggota Indian-Amerika mengatakan mereka tidak bisa mendapatkan perawatan khusus jika tidak terlalu penting.
Suku asli Amerika sangat bergantung pada pendanaan yang dijamin oleh bantuan pemerintah federal AS, Kongres dan subdsidi lainnya untuk keselamatan publik, layanan sosial, pendidikan dan perawatan kesehatan untuk komunitas mereka. Karena penutupan pemerintahan, pejabat suku mengatakan beberapa program berada di ambang kebuntuan dan yang lainnya bertahan dengan sumbangan anggota suku untuk menutup pendanaan.

Penghentian atau shutdown yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat diprediksi bisa memangkas sekitar 500 ribu pertumbuhan lapangan kerja di Negara Abang Sam itu pada Januari 2019. Sumber: REUTERS/Carlos Barria
Sekitar 9.000 karyawan Layanan Kesehatan untuk Pribumi India (IHS), atau 60 persen, bekerja tanpa upah dan 35 persen bekerja dengan aliran dana yang tidak terpengaruh oleh penutupan, menurut rencana penutupan departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Ini termasuk staf yang memberikan perawatan langsung kepada pasien. Badan ini memberikan perawatan kesehatan kepada sekitar 2,2 juta penduduk asli Amerika dan penduduk asli Alaska.

Agensi mendapat uang dari Departemen Dalam Negeri, yang anggarannya terhenti karena penutupan. Bagi banyak anggota suku, IHS adalah satu-satunya pilihan untuk perawatan kesehatan kecuali mereka ingin membayar sendiri atau memiliki asuransi lain. Manfaat di bawah program-program seperti Jaminan Sosial, Medicare dan Medicaid tidak terpengaruh oleh penutupan pemerintahan.Di negara bagian Washington, Dewan Kesehatan India Seattle berencana untuk memotong layanan jika penutupan federal berlanjut lebih dari satu atau dua minggu. Program yang terancam termasuk pusat perawatan rawat inap untuk ketergantungan bahan kimia dan program pengobatan tradisional yang menggabungkan keringat, mendongeng dan drum untuk membantu orang dalam pemulihan, kata pejabat urusan pemerintah Aren Sparck. Sekitar seperempat dari dana organisasi berasal dari IHS.

Juru bicara IHS Joshua Barnett mengatakan program kesehatan suku dan program di daerah perkotaan dapat terus beroperasi, tetapi badan tersebut tidak dapat mendanai mereka selama penutupan pemerintahan.Para pemimpin organisasi penduduk asli Amerika menyurati Kongres AS pada hari Kamis yang menjelaskan dampak penghentian yang terjadi pada komunitas mereka, termasuk pada pendidikan, program perumahan, kesejahteraan anak dan pembangunan ekonomi, akibat penutupan pemerintahan.

Credit tempo.co