CUPUMA

Selasa, 18 September 2018

PBB: Israel Langgar Hukum Internasional di Palestina

Orang-orang Palestina berkumpul di depan sebuah buldoser Israel ketika mereka memprotes rencana Israel menghancurkan desa Badui Palestina, Khan al-Ahmar, di Tepi Barat, 14 September 2018. REUTERS/Mussa Qawasma

CB, Jakarta - Utusan khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengatakan pada Ahad 16 September 2018, pembongkaran rumah warga Badui Palestina di Desa Khan al-Ahmar adalah sebuah pelanggaran hukum internasional.
"Saya menaruh perhatian terhadap sikap otoritas Israel yang membongkar Desa Khan Al-Ahmar/Abu Al-Helu," ucapnya melalui sebuah pernyataan yang dikirimkan ke Middle East Monitor.

Seorang pria Palestina berteriak kepada pasukan Israel saat mereka memprotes rencana Israel menghancurkan desa Badui Palestina, Khan al-Ahmar, di Tepi Barat, 14 September 2018. Warga Palestina menganggap penggusuran ini sebagai bagian dari rencana Israel

menciptakan permukiman yang bakal memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat. REUTERS/Mussa Qawasma

Mladenov juga mengatakan, "Saya mendesak otoritas Israel tidak melanjutkan pembongkaran desa dan menghentikan relokasi warga Palestina di daerah pendudukan Tepi Barat."
Pejabat PBB ini menegaskan, "Apa yang dilakukan Israel jelas melanggar hukum internasional dan dapat merusak berdirinya negara Palestina yang ingin hidup berdampingan."

Seorang pria Palestina berdebat dengan pasukan Israel saat mereka memprotes rencana Israel menghancurkan desa Badui Palestina, Khan al-Ahmar, di Tepi Barat, 14 September 2018. Tentara Israel tiba sebelum matahari terbit pada Kamis, 13 September, dan menghancurkan gubuk-gubuk yang dibangun para demonstran, tapi tak menyentuh tempat berkemah penduduk Bedouin. REUTERS/Mussa Qawasma

Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengancam akan menyeret Israel ke Pengadilan Internasional jika melanjutkan pembongkaran Desa Khan Al-Ahmar.

Sebagaimana diberitakan oleh situs I24 International, Abbas membahas masalah pembongkaran Desa Al-Ahmar oleh Israel dengan sejumlah petinggi PLO pada Sabtu, 15 September 2018. "Pertemuan itu mendiskusikan mengenai rencana Palestina mengajukan Israel ke Pengadilan Internasional."

Credit tempo.co

4 Jet Tempur Israel Serang Suriah, Pesawat Rusia Hilang Kontak

DAMASKUS - Sebuah pesawat militer Il-20 Rusia hilang dari pantauan radar saat terjadi serangan oleh empat jet tempur Israel di Provinsi Latakia, Rabu malam. Pesawat yang hilang kontak itu membawa 14 awak di dalamnya.

"Pada tanggal 17 September, sekitar pukul 23.00 malam waktu Moskow (20.00 GMT), komunikasi dengan awak pesawat Il-20 Rusia hilang ketika melintasi Laut Tengah, sekitar 35 kilometer dari pantai Suriah, saat jalan pulang ke Pangkalan Udara Khmeimim," kata Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilansir Sputnik, Kamis (18/9/2018).

Belum jelas nasib pesawat militer Rusia yang hilang kontak tersebut. Menurut kementerian itu, empat jet tempur F-16 Israel terlibat dalam serangan rudal di Latakia.

Radar Rusia juga mencatat adanya peluncuran rudal dari kapal frigat Prancis di Laut Mediterania pada 17 September 2018 malam. Baik militer Israel maupun Prancis belum berkomentar atas laporan tersebut.

Latakia merupakan wilayah di mana Pangkalan Udara Khemimim Rusia beroperasi. Sistem pertahanan udara Suriah diaktifkan selama serangan rudal jet-jet tempur Israel semalam.

Tujuh orang dilaporkan terluka dalam serangan itu. Menurut kantor berita negara Suriah, SANA, serangan itu menargetkan markas Agensi Industri Teknis di Latakia, yang dimiliki oleh militer Suriah. Ledakan kuat terdengar di kota itu saat serangan terjadi.

Menurut sumber militer Suriah, serangan itu juga menargetkan pembangkit listrik dan pabrik aluminium.

Serangan itu dimulai sekitar pukul 22.00 malam waktu setempat. Foto-foto yang menyebar di media sosial menunjukkan misil-misil melesat wilayah udara Latakia pada malam hari disertai beberapa ledakan keras.

Sistem pertahanan udara juga dilaporkan aktif di Provinsi Homs dan Tartous, tempat Rusia mempertahankan pangkalan angkatan laut.

Media Suriah melaporkan bahwa sejumlah rudal telah ditembak jatuh. Laporan lain dari beberapa media lokal menyatakan serangan rudal diluncurkan dari drone.

Beberapa laporan tersebut menuduh Israel sebagai pelaku serangan. Namun, belum ada konfirmasi independen mengenai hal itu. Kemungkinan lain serangan pesawat tak berawak berasal dari para jihadis di Idlib.

Credit sindonews.com

Rusia dan Turki Setujui Zona Demiliterisasi di Idlib Suriah

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Rusia dan Turki telah bersepakat menciptakan zona demiliterisasi di sekitar Idlib, Suriah. Kesepakatan ini ditujukan untuk mencegah serangan militer di provinsi yang dikuasai para pemberontak.

"Kami telah memutuskan untuk membuat zona demiliterisasi sekitar 15 hingga 20 kilometer jauh di sepanjang garis kontak antara oposisi bersenjata dan pasukan rezim pada 15 Oktober tahun ini," kata Presiden Rusia Vladimir Putin dikutip dari AFP, Senin (17/9).

Putin telah berbicara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan selama lebih dari empat jam. Menurut Putin, kesepakatan ini perlu diikuti dengan penarikan semua kombatan radikal dari Idlib termasuk Front Al-Nusra.

Kedua pemimpin itu juga setuju menarik persenjataan berat dari zona demiliterisasi, termasuk tank, beberapa sistem roket peluncuran, dan peluncur roket milik semua kelompok bersenjata.

"Pengendalian di zona demiliterisasi akan diatur bersama dengan kelompok patroli dari kontingen Turki dan kontingen polisi militer Rusia," katanya.

Putin menambahkan pada akhir tahun, rute transportasi antara Latakia dan Aleppo serta Latakia dan Hama harus dipulihkan.

Erdogan mengatakan tindakan itu akan "mencegah krisis kemanusiaan."

Tentara Turki Menuju Idlib. (Anadolu/Cem Genco)

Kantor berita Rusia melaporkan, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan perjanjian antara Putin dan Erdogan dengan demikian tidak ada lagi tindakan militer yang akan diambil di Idlib.

Pasukan yang didukung Rusia dari rezim Suriah telah berkumpul di sekitar provinsi Idlib dalam beberapa pekan terakhir.

Hal itu memicu kekhawatiran akan serangan udara dan darat yang akan segera terjadi untuk merebut kembali benteng oposisi besar terakhir.

Sebelumnya, militer Turki mengirim pasukan tambahan dalam jumlah terbesar ke Idlib. Hal itu untuk mencegah serangan pasukan Presiden Bashar al-Assad yang dibantu Rusia.

Pasukan ini dikirim menuju titik observasi Turki di Idlib bernama Jisr al-Shugur pada Minggu (16/9).

Credit cnnindonesia.com

Kapal-kapal Perang NATO Bergerak Lebih Dekat ke Suriah

IDLIB - NATO sedang menumpuk kekuatan angkatan lautnya di Mediterania Timur di saat Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis bersiap untuk melakukan serangan terbaru terhadap Suriah. Rezim Suriah akan diserang karena dicurigai akan melakukan serangan senjata kimia di Provinsi Idlib.

Kapal perang dari Standing Maritime Group 2 NATO sedang berpatroli di perairan Mediterania Timur dan bergerak lebih dekat ke pantai Suriah. Situs-situs Barat yang memantau aktivitas angkatan laut NATO di Laut Mediterania mengonfirmasi pergerakan kapal-kapal perang tersebut.

Armada NATO yang berlayar di lepas pantai Suriah dilaporkan terdiri dari fregat Belanda; De Ruyter, fregat Kanada; Ville de Quebec, dan kapal penjelajah Yunani; Elli. Menurut laporan Sputnik, Senin (17/9/2018), informasi itu telah dikonfirmasi oleh kapten kapal fregat Belanda di microblog-nya.

Menurut laporan sebelumnya, kapal selam AS kelas Los Angeles; USS Newport News, yang dipersenjatai dengan rudal jelajah Tomahawk, telah memasuki Laut Mediterania untuk bergabung dengan gugus tugas Angkatan Laut AS yang terdiri dari dua kapal selam nuklir dengan rudal jelajah dan dua kapal kelas Arleigh Burke; USS Carney dan USS Ross.

Baru-baru ini, militer Rusia mengatakan bahwa para militan sedang mempersiapkan untuk menggunakan senjata kimia di Idlib yang kemudian dituduhkan kepada rezim Suriah dengan tujuan dijadikan alasan bagi AS dan sekutunya untuk menggempur rezim Suriah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad.

AS, Inggris, dan Prancis pernah melakukan serangan udara besar-besaran dan terkoordinasi di Suriah pada bulan April 2018. Serangan kala itu atas tuduhan bahwa rezim Assad melakukan serangan senjata kimia di Douma seperti dilaporkan kelompok relawan White Helmets.

Credit sindonews.com

AS Peringatkan Rusia Tak Ikut Campur Referendum Makedonia

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis menuding Rusia berusaha memengaruhi hasil referendum di Makedonia terkait perubahan nama negara itu. (AFP Photo/Roslan Ramlan)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis menuding Rusia berusaha memengaruhi hasil referendum di Makedonia terkait perubahan nama negara itu. Ia memperingatkan Rusia agar tidak mencampuri referendum di Makedonia.

Perubahan nama itu akan membuka jalan bagi Makedonia bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Uni Eropa.

Ketika melakukan pembicaraan di Skopje dengan pemimpin Makedonia, Mattis mengatakan AS berupaya memperluas kerja sama bidang keamanan dunia maya dengan negara kecil di Balkan tersebut.

Makedonia pada 30 September mendatang akan melangsungkan pemungutan suara soal kesepakatan yang dicapai pada Juni lalu dengan negara tetangganya, Yunani.

Hasil referendum itu akan mengubah nama negara tersebut menjadi Republik Makedonia Utara.

Pemerintah Yunani bersikeras bahwa perubahan itu perlu dilakukan sebagai imbalan bagi langkah Yunani mencabut penentangannya terhadap Skopje untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa.

"Kami tidak ingin melihat Rusia melakukan (di Makedonia) apa yang telah mereka coba di begitu banyak negara," kata Mattis kepada wartawan yang mengikuti kunjungannya ke Skopje, seperti dikutip Reuters, Senin (17/9).

Pernyataan Mattis itu tampaknya mengacu pada kekhawatiran Washington soal kemungkinan Rusia ikut campur dalam pemilihan presiden AS 2016 dan pemilihan-pemilihan lainnya.

"Tidak ada keraguan bahwa mereka sudah mengirim uang dan juga melancarkan gerakan lebih luas untuk memengaruhi," kata Mattis.

Protes warga di Skopje, Republik Makedonia. (REUTERS/Ognen Teofilovski)

Ia menambahkan tidak ada kejelasan soal seberapa efektif upaya yang telah dijalankan Moskow.

Rusia telah membantah tuduhan ikut campur tangan. Mereka menentang keras rencana Makedonia untuk bergabung dengan NATO.

Duta besar Rusia di Skopje mengatakan negara itu bisa menjadi "target sah" jika hubungan antara Rusia dan NATO terus memburuk.

Pada Juli, Yunani mengusir dua diplomat Rusia dan melarang dua orang lain masuk ke negaranya. Tindakan itu diambil karena mereka dianggap berusaha menyuap para pejabat serta memicu demonstrasi untuk menggagalkan kesepakatan dengan Makedonia.

Rusia membantah tuduhan Athena itu dan melakukan tindakan balasan berupa pengusiran terhadap sejumlah diplomat Yunani.

Credit cnnindonesia.com

Abbas: Israel dan AS Rusak Upaya Perdamaian

Presiden Palestina Mahmoud Abbas

Foto: VOA

Pembangunan rumah ilegal Israel berlangsung masif.

CB, RAMALLAH –- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, Israel dan Amerika Serikat telah melawan upaya penciptaan perdamaian. Menurut Abbas, kebijakan Israel, dengan dukungan dari AS, justru membuat usaha perdamaian mandek.

“Pembunuhan, perluasan permukiman, penghancuran, dan pencabutan penduduk Palestina tidak akan membawa perdamaian atau keamanan,” kata Abbas dalam sebuah pertemuan dengan mantan anggota parlemen sayap kiri Israel pada Ahad (16/9), seperti dilaporkan kantor berita Palestina WAFA.

“Kebijakan (Israel) ini dan keputusan AS yang bias bertentangan dengan resolusi internasional dan merusak peluang membuat perdamaian berdasarkan solusi dua negara sepanjang perbatasan 1967,” kata Abbas menambahkan.

Sejak 1967, Israel telah membangun lebih dari 230 permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pada September 2016, Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi yang mengecam permukiman Israel dan menyebutnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.
Namun resolusi Dewan Keamanan PBB tak menghentikan Israel dalam memperluas permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki. Pada Agustus lalu, misalnya, Israel mengumumkan akan membangun 2.100 rumah di Tepi Barat.

Pengumuman itu segera menuai kecaman dan penentangan dari Palestina. Saat ini terdapat lebih dari 700 ribu pemukim Yahudi yang tinggal di 196 permukiman di Tepi Barat.

Masifnya pembangunan permukiman Yahudi ilegal di wilayah Palestina yang diduduki dinilai sebagai hambatan utama perundingan perdamaian kedua negara. Perundingan tersebut telah terhenti sejak 2014 lalu.

Prospek perdamaian berdasarkan solusi dua negara kian menciut ketika AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. Pengakuan itu tidak hanya dikutuk Palestina, tapi juga negara-negara Arab dan Muslim. Keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dianggap telah melanggar berbagai kesepakatan dan resolusi internasional.

Pengakuan itu pun kian menyulitkan proses negosiasi antara Israel dan Palestina. Sebab Palestina telah mendambakan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara masa depan mereka.

Credit republika.co.id

Visa Kepala PLO Dicabut, Ashrawi: AS Peras Palestina

Israel-Palestina-Amerika

AS dinilai secara sengaja mengincar Zomlot dan keluarganya.

CB, RAMALLAH -- Anggota Komite Eksekutif Palestina Hanan Ashrawi mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) mencabut izin tinggal atau visa Kepala Delegasi PLO untuk AS Husam Zomlot. Menurutnya hal itu merupakan upaya terbaru AS untuk menekan Palestina.

Ashrawi mengatakan, langkah AS untuk menutup kantor PLO di Washington tampaknya belum cukup untuk menekan negaranya. "AS telah mengambil upaya-upayanya untuk menekan dan memeras warga Palestina ke tingkat yang baru,” ujarnya, dikutip laman kantor berita Palestina WAFA, Ahad (16/9).

Menurut Ashrawi, AS secara sengaja mengincar Zomlot dan keluarganya. Ia menilai keputusan AS mencabut izin tinggal bagi Zomlot merupakan tindakan balas dendam terhadap Palestina dan kepemimpinannya.

“Bahkan sampai menimbulkan kesulitan bagi anak-anak dan keluarga mereka yang tidak bersalah,” ucapnya. “Langkah yang tidak beralasan ini (pencabutan izin tinggal Zomlot) bertentangan dengan semua protokol diplomatik dan merupakan eskalasi tidak manusiawi dari pemerintahan (Donald) Trump untuk bertahan dalam kebijakan tekanan dan pemerasan,” ujar Ashrawi.

Ia mengatakan, langkah terbaru AS itu kian memperburuk prospek perdamaian. “Alih-alih bekerja untuk perdamaian sejati, pemerintahan AS menghancurkan peluang perdamaian dan merusak kredibilitas dan posisinya sendiri di semua tingkatan,” katanya.

Pada Senin pekan lalu AS memutuskan menutup kantor perwakilan PLO di Washington. Langkah itu dilakukan karena AS khawatir Palestina mendorong Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melakukan penyelidikan terhadap Israel. Di sisi lain, penutupan kantor PLO juga diduga sebagai upaya AS untuk menarik kembali Palestina ke perundingan damai dengan Israel.

Para staf PLO di Washington telah diperintahkan untuk menghentikan semua kegiatan dan menutup rekening bank mereka. Otoritas AS memberi tenggat waktu hingga 13 Oktober untuk para staf PLO mengosongkan kantornya.

Upaya AS untuk menarik kembali Palestina ke perundingan damai tidak hanya dilakukan dengan menutup kantor perwakilan PLO di Washington. AS juga memutuskan menghentikan pendanaan terhadap Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Keputusan AS menghentikan pendanaan terhadap UNRWA akan secara langsung mengancam eksistensi lembaga tersebut. Sebab AS merupakan negara penyandang dana terbesar untuk UNRWA, dengan kontribusi rata-rata mencapai 300 juta dolar AS per tahun.

Pada Desember tahun lalu, AS telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah itu membuat Palestina menarik diri dari perundingan perdamaian dengan Israel yang dimediasi AS. Palestina menilai AS tak lagi menjadi mediator yang netral karena terbukti membela kepentingan politik Israel.

Credit republika.co.id

Deplu AS cabut visa keluarga Duta Besar Palestina

Pengunjuk rasa pro-Palestina mengibarkan bendera Palestina (REUTERS/Osman Orsal)

Washington (CB) - Amerika Serikat mencabut visa untuk keluarga duta besar Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kata utusan itu pada Minggu dalam perkembangan terkini hubungan memburuk pemerintah Trump dengan kepemimpinan Palestina.

Duta Besar Husam Zomlot, kepala Perutusan Umum PLO untuk Amerika Serikat, menyatakan keluarganya, termasuk dua anak kecilnya, meninggalkan Amerika Serikat sesudah diberi tahu bahwa visa mereka berakhir ketika kantor diplomatik itu ditutup pada bulan depan. Visa itu pada awalnya akan berakhir pada 2020.

Pemerintahan Trump pada Senin lalu menyatakan kantor PLO di Washington itu akan tutup. Departemen Luar Negeri tidak menjawab permintaan untuk tanggapan.

Hanan Ashrawi, anggota komite eksekutif PLO, mengkritik pemerintah Trump dengan tuduhan mendendam.

"Seakan pengumuman bahwa AS akan menutup kantor kami di Washington, DC tidak cukup, balas dendam pemerintah Trump itu adalah kedengkian," kata pernyataan Ashrawi.

"Amerika Serikat berusaha menekan dan memeras Palestina ke tingkat baru," katanya sebagaimana dikutip Reuters.

Zomlot dalam wawancara menyatakan dua dari karyawan kedutaannya pada pekan lalu bertemu dengan petugas Departemen Luar Negeri, yang meminta pertemuan itu.

"Departemen Luar Negeri memberi tahu rekan kami, sebagai bagian dari pembicaraan tentang penutupan tersebut, bahwa visa istri dan anak-anak saya bergantung pada perutusan PLO dan dengan demikian tidak berlaku sesudah kantor itu tutup dan jika ingin tinggal, mereka harus mengubah kedudukan imigrasi mereka," kata Zomlot.

Ia menambahkan, "Itu bertentangan dengan norma diplomatik. Anak-anak, pasangan dan keluarga tidak ada hubungannya dengan sengketa politik."

Pada bulan lalu, Amerika Serikat menghentikan semua pendanaan untuk badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang membantu pengungsi Palestina.

Kepemimpinan Palestina membuat marah Gedung Putih dengan memboikot upaya perdamaian sejak Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke sana, yang membalikkan kebijakan berdasawarsa Amerika Serikat.

Kedudukan Yerusalem -rumah bagi tempat suci agama Islam, Yahudi dan Kristen- adalah salah satu rintangan terbesar untuk perjanjian perdamaian Israel dengan Palestina.

Palestina mendaku Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara merdeka, yang mereka perjuangkan. Israel menyatakan Yerusalem adalah ibu kotanya, yang abadi dan tidak terpisahkan.

Menantu dan penasehat utama Trump, Jared Kushner, memimpin upaya membuat rencana perdamaian untuk perundingan Israel dengan Palestina guna mengakhiri perang beberapa dasawarsa. Belum ada keputusan tentang kapan prakarsa itu diluncurkan.

Credit antaranews.com

Panglima tentara Pakistan ke Beijing seusai ketegangan "Jalan Sutra"

Bendera China (ANTARA FOTO/Eka Nickmatulhuda)

Islamabad (CB) - Panglima tentara Pakistan Qamar Javed Bajwa memulai kunjungan tiga hari ke China pada Minggu, kata tentara Pakistan, beberapa hari sesudah seorang Menteri Pakistan menimbulkan kegelisahan tentang pembangunan Jalan Sutra China di negara Asia Selatan itu.

Bajwa adalah tokoh tertinggi Pakistan yang mengunjungi sekutu setia China sejak pemerintah baru Perdana Menteri Imran Khan berkuasa pada Agustus dan perjalanannya dilakukan sepekan sesudah diplomat puncak China mengunjungi Islamabad.

Pakistan memperdalam hubungan dengan China dalam beberapa tahun belakangan saat hubungan dengan Amerika Serikat memudar.

Di Beijing, Bajwa diharapkan memuluskan kegelisahan China akibat tanggapan Menteri Perdagangan Pakistan, Abdul Razak Dawood, yang menyarankan penangguhan setahun pembangunan di Jalur Ekonomi China-Pakistan (CPEC).

CPEC adalah proyek bagian Pakistan dari Prakarsa Sabuk dan Jalan China, yang termasuk menciptakan kembali jalur perdagangan Jalan Sutra.

Bajwa, Kepala Staf Angkatan Darat (COAS), secara teratur mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dunia karena pengaruh besar angkatan bersenjata Pakistan di negara bersenjata nuklir itu, tempat tentara mengendalikan keamanan dan mendikte keputusan-keputusan utama kebijakan luar negeri.

"Dalam kunjungan itu, COAS akan berhubungan dengan berbagai pemimpin China, termasuk timpalannya," kata juru bicara militer, Mayor Jenderal Asif Ghafoir, di Twitter pada Minggu yang dikutip oleh Reuters.

Beijing berjanji menanam modal sekitar 60 miliar dolar Amerika Serikat di Pakistan untuk prasarana Sabuk dan Jalan.

Dawood, dalam wawancara dengan "Financial Times", juga menyatakan kontrak CPEC dirundingkan secara tidak adil pemerintahan sebelumnya dan terlalu menguntungkan China.

Kemudian, ia menyatakan tanggapan itu diambil di luar konteks, tapi tidak membantah kebenarannya.

Tanggapan tajam itu diterbitkan tak lama setelah diplomat puncak China, Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Wang Yi, mengunjungi Pakistan dan kedua pihak menegaskan manfaat timbal balik pembangunan yang didanai Beijing tersebut.

Pada Kamis, pemerintah Pakistan menyatakan menginginkan CPEC mencakup lebih banyak kegiatan dengan berpusat pada pembangunan sosial ekonomi, yang akan lebih selaras dengan rencana merakyat pemerintahan baru pimpinan Khan.

Credit antaranews.com

Polisi Afghanistan Tuntut Tentara Lakukan Tugas Lawan Taliban

Polisi Afghansitan menuntut persamaan gaji dan perlengkapan karena selama ini mereka ditugaskan bertempur langsung dengan Taliban yang merupakan tugas tentara. (Reuters/Mohammad Ismail)

Jakarta, CB -- Polisi Afghanistan yang tidak dipersenjatai dengan baik dan dibayar murah biasanya berada di garis depan melawan militan Taliban dan bulan lalu, sebanyak 90 polisi tewas ketika mempertahankan kota Ghazni yang strategis dari gempuran Taliban.

Jumlah korban ini menggarisbawahi kelemahan kronis penjaga keamanan Taliban yang akan terus diuji di medan tempur.

Pertempuran selama empat hari di Ghazni ini menggarisbawahi masalah seperti kebencian terhadap anggota militer, yang terus meningkat sementara kelompok perlawanan terus meningkatkan tekanan untuk mengganggu pemilu legislatif Afghanistan bulan depan.

Puluhan polisi tewas sejak pertempuran di Ghazni setelah Taliban menyerang kota-kota di Afghanistan utara seperti Sar-e-Pul, Baghlan dan Samangan di provinsi Kunduz. Sementara 15 polisi tewas dalam satu pertempuran minggu lalu.

"Kami berjuang untuk negara kami tetapi kami tidak mendapatkan kesejahtaraan dan kehormatan seperti yang dinikmati oleh tentara," kata polisi Ghazni Mohammad Zaman. Pernyataan ini menggambarkan kebencian mendalam yang menghalangi koordinasi di antara pasukan keamanan.

Polisi Afghanistan mengeluhkan perberdaan kesejahteraan, perlangkapan dan perlatihan dengan tentara meski polisi yang sering kali dikerahkan di garis depan melawan Taliban. (Reuters/Omar Sobhani)

"Banyak korban tewas di kubu polisi tetapi pemerintah tidak memperhatikan kami. Kami bahkan belum menerima gaji," katanya.

Meski secara umum polisi Afghanistan dibayar lebih rendah dengan perlengkapan lebih minim dibanding tentara, polisi dikerahkan di garis depan untuk melawan kelompok perlawanan. Mereka berjaga-jaga di pos pemeriksaan yang menjadi sasaran serangan.

Satu laporan dari Pentagon yang diterbitkan Maret lalu, jumlah polisi Afghanistan adalah 129.156 orang dari total 313.728 pasukan keamanan. Angka ini 11% di bawah kebutuhan sebanyak 352 ribu orang.

Satu rencana yang dicanangkan tahun lalu, Polisi Perbatasan Afghanistan dan Polisi Ketertiban masyarakat Nasional dialihkan ke kementerian pertahanan. Langkah ini bertujuan membebaskan unit polisi untuk lebih bsia melakukan tugas-tugas penegakan hukum.

Namun, langkah itu berjalan dengan lambat. Pentagon melaporkan "belum adap perubahanbesar" dalam peran polisi setelah langkah pengalihan ini.

Laporan kementerian dalam negeri Afghanistan yang dibuat setelah Taliban sempat menguasai Ghazni bulan lalu menemukan bahwa selama lebih dari 28 jam polisi bertempur sendiri sebelum akhirnya angkatan bersenjata melakukan operasi kontra-perlawanan.

"Polisi Nasional Afghanistan bergerak cepat namun mereka kalah karena tidak dilatih untuk melawan Taliban. Sejumlah polisi ketahukan dan melarikan diri ke desa sekitar," tulis laporan itu.

Penilaian Ulang

Sementara Talingan menguasai wilayah pedesaan dan terus melakukan serangan ke kota-kota, peran polisi akan bertambah karena Taliban diperkirakan akan meningkatkan serangan dalam upaya mengganggu pemilihan parlemen Oktober mendatang.

Sekitar 50 ribu polisi saat ini tengah mengikuti pelatihan melindungi ribuan TPS di berbagai wilayah terpencil Afghanistan, namun jumlah korban tewas yang tinggi membuat moral polisi turun.

"Tugas angkatan bersenjata memerangi Taliban dan kami (polisi) punya tugas sendiri, tetapi kami berjuang menyelamatkan Ghazni, kami melakukan tugas angkatan bersenjata," kata Ahmad Khan, juru bicara kepolisian Ghazni.

"Kami ingin mengetahui alasan keterlambatan angkatan bersenjata ketika kami diserang dari berbagai sisi. Kami terpaksa bertemper sendiri dan menjalankan tugas badan lain."

Negara donor asing, seperti Amerika Serikat, yang akan mengalokasikan dana sebesar US$766 juta untuk Polisi Nasional Afghanistan sudah meminta reformasi yang meliputi kenaikan gaji, mengganti pimpinan yang korup dan menghilangkan nama polisi "hantu" yang ada dalam daftar pegawai.

Pengalaman di Ghazni dan keluhan dari kepolisian mendorong pemerintah mengeluarkan janji untuk melakukan reformasi dan juga memberi persenjataan baru untuk mengganti AK-47 dan mobil Humvee tua yang sekarang dipakai oleh polisi.

"Polisi tidak lagi menjaga pos pemeriksaan, kami akan mengerahkan tentara di pos-pos pemeriksaan penting dalam 30 hari," ujar seorang pejabat senior kementerian dalam negeri.

Pertempuran di Ghazni, Afghanistan, menyebakan puluhan polisi tewas dan tentara dikerahkan sangat terlambat. (Reuters/Mustafa Andaleb)

"Gaji mereka juga akan dinaikkan dalam anggaran pertahanan dan keamanan yang baru," tambahnya.

Akan tetapi, rencana itu belum disetujui oleh Penasihan Keamanan Nasional Hamdullah Mohib yang ditunjuk bulan lalu setelah pendahulunya Hanif Atmar mengundurkan diri karena berbeda pendapat dengan Presiden Ashraf Ghani terkait pengepungan kota Ghazni.

Credit cnnindonesia.com

Jenderal Filipina Dihukum 20 tahun karena Culik Aktivis

Filipina memerangi perlawanan kelompok komunis selama 49 tahun dan merupakan salah satu konlik terlama di Asia. (AFP/Noel Celis)

Jakarta, CB -- Seorang pensiunan jenderal Filipina dijatuhi hukuman penjara 20 tahun karena terbukti bersalah terlibat dalam penculikan dua pegiat yang dituduh terlihat kelompok perlawanan komunis pada 2006.

Jovito Palparan, atau dikenal dengan nama "Penjagal" di kalangan kelompok sayap kiri karena taktik brutal terhadap gerilyawan komunis, dinyatakan bersalah menculik oleh pengadilan provinsi Bulacan.

Palparan dan tiga mantan perwira dituduh menculik dua mahasiswa pada 2006 karena diduga terlibat dengan kelompok-kelompok komunis. Nasib kedua mahasiswi ini masih belum diketahui hingga kini.

Pengadilan memutuskan keterangan saksi bahwa kedua mahasiswa itu terlihat di satu kamp militer sedang disiksa merupakan kesaksian yang "kredibel". Salah seorang saksi mengatakan bahwa kedua mahasiswi itu mengaku diperkosa.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Palparan menjadi dalang pembunuhan anggota sayap kiri ketika dia menjadi perwira tertinggi yang menangani perang melawan gerilyawan komunis di wilayah pedesaan Filipina. Saat itu Filpina diperintah oleh Presiden Gloria Arroyo.

"Dia memiliki pandangan sama dengan anak buahnya untuk mengusir musuh negara...yang mereka pandang pantas dihilangkan dari muka bumi dengan segala cara," bunyi putusan pengadilan yang dibacakan Senin (17/9).

Palparan menyangkal dakwaan itu dan menyebut hakim "bodoh" ketika keputusan tersebut dibacakan.

Satu komisi pemerintah yan gmenyelidiki pembunuhan politik mengatakan pada 2007 bahwa Palparan menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan "musuh negara".

Dia bersembunyi pada 2011 setelah didakwa kasus pembunuhan kedua mahasiswi itu namun berhasil ditangkap pada 2014.

Militer Filpina dituduh melakukan pembunuhan lawan-lawan politik di luar jalur hukum.

Pemberontakan kubu komunis di Filipina sudah berlangsung 49 tahun dan merupakan salah satu pemberontakan paling lama di Asia. Pemerintah negara itu menyebutkan 30 ribu warga tewas akibat konflik dengan pemberontak komunis.

Jenderal Palparan dinyatakan bersalah menculik dua mahasiswa yang diduga terkait dengan kelompok komunis dan nasih keduanya hingga kini tidak diketahui. (AFP/Noel Celis)

Human Rights Watch mengatakan keputusan pengadilan terhadap Palparan merupakan "pukulan keras" terhadap "budaya mengampuni" negara itu yang menyebabkan tokoh-tokoh bisa melakukan kejahatan tanpa takut dihukum.

Christina Palabay, sekjen kelompok HAM Karapatan, mengatakan hukuman itu menjadi peringatan bagi tentara terkait dengan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte dalam memerangi narkoba yang telah menewaskan ribuan orang.

"Keputusan ini mengirim pesan kuat bagi tentara bahwa mereka tidak bisa bertindak semena-mena. Jadi dengan Duterte melaksanakan strategi Palparan 2.0, saya khawatir dia akan mengampuni (Palparan)," kata Palabay,

Namun, juru bicara Duterte mengatakan pemerintah menghormati keputusan hakim itu dan ingin keadilan bagi korban.

Credit cnnindonesia.com

Pemimpin Korsel dan Korut Bertemu Kembali Bahas Denuklirisasi

Presiden Korsel Moon Jae-in dan pemimpin Korut Kim Jong Un berupaya membuat terobosan dalam pembicaraan nuklir. (AFP TV)

Jakarta, CB -- Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan kembali melakukan pertemuan ketiga kalinya dengan pemimpin Korea utara Kim Jong Un pada Selasa (18/9). Mereka bakal membahas denuklirisasi.

Kedua pemimpin itu berupaya membuat terobosan dalam pembicaraan nuklir yang mulai goyah antara Pyongyang dan Washington.

Pertemuan puncak antar-Korea itu akan menjadi uji coba bagi pertemuan berikutnya, yang baru-baru ini diusulkan Kim kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pertemuan pemimpin dua Korea itu akan memberikan tanda apakah Kim serius soal penghapusan senjata nuklir.

Kim membuat komitmen terkait denuklirisasi pada pertemuan pertamanya dengan Trump Juni lalu. Menurut para pembantu Moon, Trump telah meminta Moon menjadi "ketua juru runding" antara dirinya dan Kim.

Permintaan itu muncul setelah Trump membatalkan kunjungan menteri luar negeri AS ke Pyongyang, bulan lalu.

"Saya ingin melakukan dialog yang jujur dengan Ketua Kim soal bagaimana menemukan titik kontak antara tuntutan-tuntutan untuk denuklirisasi serta tuntutan Korea Utara agar hubungan penuh permusuhan dihentikan dan keamanan dijamin," kata Moon dalam acara jumpa pers, Senin (17/9) dikutip Reuters.

Presiden Korsel dan Korut Bertemu Bahas Penghapusan Nuklir

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. (Video CNN Indonesia)

Kepala Staf Presiden Im Jong-seok mengatakan Moon akan terbang ke ibu kota Korea Utara, Pyongyang, dan dijadwalkan mendarat pada pukul 10.00 waktu setempat.

Moon akan disambut oleh Kim sebelum upacara penyambutan resmi dilangsungkan.

Kedua pemimpin akan duduk bersama untuk melakukan pembicaraan resmi setelah makan siang. Pertemuan itu akan dilanjutkan dengan penampilan musik dan jamuan makan malam.

Para pemimpin perusahaan yang ikut dalam rombongan, termasuk Wakil Pemimpin Samsung Electronics Jay Y. Lee dan para kepala SK Group serta LG Geroup, akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Korea Utara Ri Ryong Nam, yang mengurusi masalah perekonomian.

Pada Rabu, Moon dan Kim diperkirakan akan menyampaikan suatu pernyataan bersama dan perjanjian militer terpisah dirancang untuk meredakan ketegangan hubungan serta mencegah perselisihan.

Moon akan kembali ke tanah air pada Kamis pagi.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Korea Utara mengkritik pemerintah AS yang mendesak agar sanksi teradap Pyongyang dilanjutkan.

Menlu Ri Yong Ho mengatakan pemerintahnya tetap berkomitmen untuk menerapkan kesepakatan bersama AS secara bertanggung jawab dan dengan niat baik.

Credit cnnindonesia.com

AS Tuduh Rusia 'Curangi' Sanksi Korea Utara

NEW YORK - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, menuduh Rusia melakukan kecurangan atas sanksi AS terhadap Korea Utara (Korut). Haley mengklaim Washington memiliki bukti pelanggaran Rusia yang konsisten dan luas.

Pertikaian antara AS dan Rusia mengenai Korut secara terbuka menunjukkan keretakan dalam kesatuan Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara. DK PBB sebelumnya dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi sejak 2006 dalam upaya untuk menghentikan pendanaan bagi program rudal nuklir dan balistik Pyongyang.

Haley mengatakan kepada DK PBB bahwa Rusia membantu Korut secara ilegal mendapatkan bahan bakar melalui cara memindahkannya di laut, telah menolak mengusir seorang warga Korut yang masuk dalam blacklist dewan tahun lalu dan telah mendorong perubahan pada laporan independen PBB tentang pelanggaran sanksi untuk menutupi pelanggaran oleh orang Rusia.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia mengatakan, Moskow tidak menekan para penulis laporan PBB dan menyalahkan Haley karena meningkatkan ketegangan. Ia juga menunjukkan bahwa laporan itu telah memutuskan bahwa transfer kapal-ke-kapal khusus bahan bakar oleh kapal Rusia, dikutip oleh Haley, bukan pelanggaran.

Haley mengatakan Washington telah melacak sekitar 148 kasus tahun ini dari kapal tanker minyak yang mengirim bahan bakar ke Korut. Bahan bakar itu diperoleh melalui pengiriman kapal ke kapal di laut yang melanggar batas atas sanksi AS. Ia tidak mengatakan berapa banyak transfer yang kemungkinan telah menerima bantuan dari Rusia.

"Rusia harus menghentikan pelanggarannya terhadap sanksi Korea Utara. Itu harus mengakhiri upaya bersama untuk menutupi bukti pelanggaran sanksi," katanya.

"Pelanggarannya tidak satu kali. Mereka sistematis," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (18/9/2018).

Rusia dan China telah menyarankan Dewan Keamanan membahas pengurangan sanksi setelah Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu pada bulan Juni lalu dan Kim berjanji untuk bekerja menuju denuklirisasi.

Haley mengatakan bahwa sementara pembicaraan yang sulit dan sensitif antara AS dengan Korut sedang berlangsung, itu adalah saat yang salah untuk memulai pelonggaran sanksi terhadap Pyongyang.

"Tidak mungkin untuk mencapai kesepakatan jika Anda tidak menawarkan apa pun sebagai imbalan atas permintaan Anda," kata Nebenzia, menunjukkan bahwa langkah membangun kepercayaan dapat dilakukan untuk Korut dan Korsel menandatangani perjanjian damai.

Duta Besar China, Ma Zhaoxu mengatakan Beijing menerapkan sanksi terhadap Korut dan memperingatkan bahwa menghadapi Pyongyang akan menjadi jalan buntu. Dia menyerukan kemajuan dalam negosiasi dan mendesak Dewan Keamanan untuk tetap bersatu dalam masalah ini.

"Berusaha memaksa tidak akan membawa konsekuensi yang buruk," kata Ma kepada dewan.

Sementara kepala urusan politik Rosemary DiCarlo mengatakan kepada dewan bahwa sementara ada beberapa perkembangan positif baru-baru ini, masih ada tanda-tanda Korut mempertahankan dan mengembangkan senjata nuklir dan program rudal balistik.

Credit sindonews.com

Negosiasi Denuklirisasi Buntu, Korut Salahkan AS

PYONGYANG - Media pemerintah Korea Utara (Korut) menyalahkan Amerika Serikat (AS) atas kebuntuan dalam negisiasi denuklirisasi. Tudingan ini muncul jelah pertemuan puncak ketiga kedua pemimpin Korea di Pyongyang.

Surat kabar Rodong Sinmun mengatakan bahwa banyak media asing melaporkan AS adalah alasan utama kebuntuan dalam negosiasi antara Pyongyang dan Washingtona. Rodong Sinmun adalah surat kabar remi Partai Buruh yang berkuasa di Korut.

Dalam tulisannya, Rodong Sinmun mengatakan bahwa selama KTT AS-Korut yang bersejarah di Singapura pada Juli lalu, Presiden AS Donald Trump berjanji untuk mendeklarasikan secara resmi akhir dari Perang Korea sesegera mungkin. Namun alih-alih mengumumkan hal itu, AS malah secara sepihak membuat tuntutan denuklirisasi Korut seperti dikutip dari laman KBS, Selasa (18/9/2018).

Surat kabar tersebut mengkritik Washington karena mengambil sikap yang keterlaluan di mana AS dapat membahas isu-isu lain hanya setelah denuklirisasi Korut yang lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah.

Rodong Sinmun mengatakan bahwa Korut telah dengan setia menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan deklarasi bersama pada bulan Juni, merujuk pada pemulangan jasad tentara AS yang tewas dalam Perang Korea.

Credit sindonews.com

AS Bentuk Koalisi Lacak Kapal Asing Pengirim BBM ke Korut

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dilaporkan membentuk sebuah koalisi untuk melacak kapal-kapal asing yang mengirimkan bahan bakar (BBM) ke Korea Utara (Korut). Sebuah kapal Angkatan Laut AS bakal menjadi tuan rumah bagi personel militer dari negara yang disebut Lima Mata ditambah Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

Koalisi ini mencakup AS, Inggris, Australia, Selandia Baru dan Kanada. Negara-negara itu adalah mitra Amerika dalam aliansi berbagi data intelijen Lima Mata, seperti dilaporkan oleh Wall Street Journal (WSJ).

Ini adalah upaya pertama yang dipimpin AS untuk melacak pengiriman bahan bakar ke Korut, seperti disitir Russia Today, Minggu (16/9/2018).

Negara-negara koalisi akan menyumbangkan kapal perang dan pesawat pengintai militer untuk melacak lalu lintas maritim di daerah tersebut. USS Blue Ridge, kapal komando Armada 7 Angkatan Laut AS yang ditempatkan di Yokosuka, Jepang, akan menampung lebih dari 50 personil multinasional.

Selain itu, Pusat Koordinasi Penegakan telah dibuat di 'Blue Ridge' untuk operasi pemantauan manusia. WSJ menyatakan pusat koordinasi ini berperan sebagai jembatan untuk memastikan lebih banyak komunikasi antara kapal-kapal sekutu dan kapal lainnya.

Namun, WSJ menyatakan langkah itu tidak bebas dari kemunduran. Jepang dan Korsel enggan berbagi data intelijen satu sama lain, sementara Seoul memiliki perselisihan dengan Washington. Juga, Komando Indo-Pasifik AS, badan yang bertanggung jawab atas upaya koalisi, memiliki sedikit pengalaman dalam menjalankan operasi multinasional.

Dewan Keamanan PBB pada mulanya memberlakukan sanksi terhadap Korut sebagai tanggapan atas uji coba nuklir pertamanya pada 2006. Setelah itu, rezim sanksi semakin menjadi semakin keras setelah uji coba nuklir Pyongyang dan keberhasilan lebih lanjut dalam program rudal balistiknya.

Credit sindonews.com

Senin, 17 September 2018

Inggris Luncurkan Satelit Pelacak Pengiriman Ilegal

Satelit (Ilustrasi).

Foto: space.com

Pesawat ruang angkasa ini mampu membedakan objek di tanah.

CB, LONDON – Inggris meluncurkan satelit untuk melacak berbagai aktivitas pengiriman barang ilegal di jalur laut. Satelit tersebut diberi nama NovaSAR yang memiliki kemampuan untuk mengambil gambar dari permukaan bumi pada setiap jenis cuaca baik di siang dan malam hari.

NovaSAR diproduksi oleh Surrey Satellite Technology Limited (SSTL), sebuah perusahaan pembuat satelit yang berbasi di Guildford, Inggris. NovaSAR direncanakan diterbangkan dari Pusat Antariksa Satish Dhawan di Pulai Sriharikota, India.

Dilansir dari BBC, Senin (17/9), Kepala Teknologi SSTL Luis Gomes mengatakan, satelit tersebut memang secara khusus dirancang untuk bisa memantau setiap pengiriman barang di bumi. Ia memiliki perangkat optik dengan resolusi tinggi. Luis melanjutkan, bentuk satelit ini pun cukup unik, yakni seperti alat parutan keju.

“Pesawat ruang angkasa ini akan mampu membedakan objek di tanah hingga sekecil 87 sentimeter (cm),” kata dia.

Instrumen radar milik NovaSAR dikembangkan oleh Airbus untuk SSTL. Misi pembuatan NovaSAR juga menggabungkan komponen yang murah namun menghasilkan kualitas satelit pemantau yang maksimal. Satelit ini, kata Luis, dilengkapi dengan perangkat yang dapat menangkap sinyal radio Automatic Identification System (AIS).

Oleh karena itu, peran NovaSAR sangat kuat dalam memantau berbagai pengiriman barang via jalur laut yang dibawa oleh kapal-kapal besar. Perangkat pendeteksi AIS adalah untuk mengetahui posisi bahwa kapal-kapal besar wajib melaporkan posisi dan jalur pelayaran menurut hukum internasional.

Sering kali, kapal pembawa barang mengutak-atik atau menonaktifkan laporan. Hal semacam ini sangat sering terlibat dalam kegiatan penyelundupan atau penangkapan ikan ilegal. Luis mengatakan, jika kapal-kapal seperti itu muncul dalam foto-foto NovaSAR, mereka akan dilaporkan kepada pihak berwenang.

"Adalah penting untuk dapat memantau wilayah laut yang luas. Sebab ini sesuatu yang tidak kita lakukan saat ini. Kita semua melihat dengan kecelakaan pesawat Malaysia di Samudera Hindia, kesulitan yang ada dalam pemantauan area yang luas. Kita dapat melakukan hal semacam itu dengan radar dan NovaSAR bagus untuk itu,” jelasnya.

Credit republika.co.id

Software Bermasalah, AS Tunda Serangkaian Tes Jet Tempur F-35

WASHINGTON - Sistem software (perangkat lunak) pada pesawat F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) Lockheed Martin Amerika Serikat (AS) masih bermasalah. Hal itu membuat serangkaian tes yang dirancang untuk memastikan pesawat dapat melakukan berbagai misi yang relevan selama operasional mengalami penundaan.

Serangkaian tes yang ditunda itu adalah Uji Operasional Awal dan Evaluasi (IOT&E). Masalah itu terungkap dari memo internal yang ditandatangani oleh Robert Behler, Direktur IOT&E Departemen Pertahanan AS tertanggal 24 Agustus 2018.

Memo itu juga diperoleh Project on Government Oversight (POGO) atau Proyek Pengawasan Pemerintahan yang dipublikasikan 12 September 2018.

Behler mengatakan pada 24 Agustus bahwa dia menunda IOT&E sampai program F-35 memperbarui versi perangkat lunak operasi pesawat, file misi-data, Autonomic Logistics Information System (ALIS), dan perangkat lunak Air-to-Air Range Infrastructure (AARI).

Dan Grazier, fellow militer POGO, mengatakan kepada Janes.com bahwa penundaan ini signifikan karena akan menunda momen saat program F-35 dapat memulai produksi penuh (FRP) secara legal.

Versi berikutnya dari perangkat lunak operasi F-35, yang dikenal sebagai 30R02 dan dijadwalkan akan diturunkan dalam dua bulan ke depan, akan memungkinkan pesawat untuk melakukan beberapa misi tempur utama, termasuk serangan strategis, pengadangan udara, serangan balik, dan serangan elektronik.

Behler menambahkan, program ini menggunakan versi perangkat lunak AARI yang sama di seluruh IOT&E resmi.

Perangkat lunak F-35 yang saat ini digunakan, yang dikenal sebagai 30R00, memiliki kekurangan dengan AARI yang dibahas dalam perangkat lunak follow-up 30R02. AARI, katanya, harus berfungsi secara memadai untuk memastikan hasil tes akurat, dapat dimengerti, dan dapat dipertahankan.

"Mengubah versi perangkat lunak AARI di tengah-tengah IOT&E berpotensi mengakibatkan inkonsistensi dalam pengumpulan data dan memengaruhi validitas dan kecukupan tes dan evaluasi," kata Behler, yang dilansir Sabtu (15/9/2018).

Grazier mengatakan AARI adalah sistem pada rentang uji yang mensimulasikan tembakan rudal musuh. Menurutnya, untuk konsisten dengan tujuan pengujian, perangkat lunak yang sama harus digunakan untuk mengendalikan variabel selama proses pengujian. Jika tidak, penguji tidak akan dapat mengevaluasi F-35 dengan benar karena akan memiliki variabel yang berbeda yang terlibat.

Credit sindonews.com

Pengadilan Mesir Perintahkan Penangkapan Anak-anak Mubarak

KAIRO - Sebuah pengadilan pidana Mesir memerintahkan penangkapan dua putra mantan presiden Hosni Mubarak atas tuduhan manipulasi pasar saham. Demikian laporan kantor berita MENA.

Alaa dan Gamal Mubarak, dengan tujuh orang lainnya, dituduh melanggar pasar saham dan aturan bank sentral untuk membuat keuntungan yang melanggar hukum melalui penjualan saham Al Watany Bank of Egypt.

Namun mereka menyangkal melakukan kesalahan apa pun.

"Tiga orang lainnya termasuk Yasser El Mallawany dan Hassan Heikal, anggota dan mantan dewan saat ini masing-masing di bank investasi Mesir EFG-Hermes, juga ditangkap," kata sumber peradilan seperti dikutip dari Reuters, Minggu (16/9/2018).

Semua orang yang dituduh dalam kasus ini, yang dimulai pada tahun 2012, telah dibebaskan dengan jaminan dan dilarang bepergian.

Putra tertua Mubarak, Alaa, adalah seorang pengusaha. Sedangkan Gamal, mantan bankir, secara luas dipandang sedang dipersiapkan untuk pekerjaan penting untuk Mesir sampai Mubarak digulingkan pada Februari 2011.

Kedua kakak beradik ini telah bebas sejak 2015. Sesi sidang berikutnya pengadilan ditetapkan pada 20 Oktober.

Credit sindonews.com

Milisi Abu Sayyaf Bebaskan 3 WNI yang Diculik Januari 2018

3 WNI korban penculikan milisi Abu Sayyaf di Filipina dibebaskan pada hari Jumat, 14 September 2018. [aAP]

CB, Jakarta - Milisi Muslim Abu Sayyaf membebaskan 3 WNI yang diculik dan ditawan pada pertengahan Januari 2018. Ketiganya dibebaskan pada hari Jumat, 14 September di kota Indanan, provinsi Sulu, Filipina.
Pembebasan ketiga WNI itu dilaporkan secara resmi oleh kepolisian Filipina pada hari Minggu, 16 September, sebagaimana dilansir dari AP.

Ketiga WNI yang dibebaskan dengan bantuan Front Pembebasan Nasional Moro, bernama Hamdan Salim, Subandi Sattuh, dan Sudarlan Samansung. Mereka kemudian diserahkan ke KBRI di kota Zamboanga.
Informasi dari anggota polisi di Konsulat Jenderal RI di Tawau, Malaysia Timur dua hari setelah peristiwa penculikan terjadi menjelaskan, ketiga WNI diculik ketika berlayar menggunakan kapal di perairan Lahat Datu, Malaysia Timur pada Rabu 18 Januari 2017.
Ketiga WNI itu asal Sulawesi Selatan dan dua di antaranya memiliki hubungan kekerabatan. Sudarlan merupakan keponakan Hamdan.

Di bawah todongan senjata, milisi Abu Sayyaf membawa mereka dengan kapal ke dalam hutan di Sulu, provinsi di wilayah selatan Filipina.Seorang aparat keamanan mengungkapkan, komandan Abu Sayyaf, Marjan Sahidjuan, yang memimpin penculikan dan kemudian membebaskan tiga WNI itu meminta uang tebusan.
Namun juru bicara militer wilayah pembebasan 3 WNI, Letnan Kolonel Gerry Besana mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya pembayaran uang tebusan. Para penculik justru menghadapi tekanan untuk melepaskan tawanan mereka.

Beberapa hari sebelum 3 WNI dibebaskan, penculikan terhadap 2 WNI kembali terjadi pada Selasa lalu, menurut laporan polisi Filipina. Kedua WNI itu nakhoda kapal ikan berbendera Malaysia. Mereka diculik saat berlayar di perairan Semporna Islands di Sabah, Malaysia.
Penculiknya disebut milisi bersenjata M-16 dan membawa 2 WNI itu menuju selatan Filipina. Militer Filipina masih berusaha mencari tahu laporan penculikan WNI.

Credit tempo.co

Wali Kota London usulkan referendum Brexit kedua

Ilustrasi: pemilih memasukkan kertas suara pada kotak suara saat referendum menentukan keanggotaan Inggris Raya di Uni Eropa. (wikisabah.com)

"Ini berarti bahwa pemungutan suara umum dilakukan terhadap kesepakatan Brexit ..."

London (CB) - Wali Kota London Sadiq Khan mengusulkan agar pemungutan kembali suara rakyat dilakukan atas keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

Inggris dijadwalkan berpisah dari Uni Eropa, yang disebut dengan Brexit, pada 29 Maret tahun depan.

Namun sementara rencana-rencana Brexit Perdana Menteri Theresa May masih belum diterima, sejumlah anggota parlemen, serikat kerja serta pemimpin perusahaan semakin menekankan agar rakyat diberi kesempatan untuk menentukan kesepakatan apa pun yang dibuat dengan Uni Eropa.

May telah berulang kali menepis kemungkinan mengadakan referendum kedua, setelah referendum pertama diadakan dua tahun lalu yang memutuskan bahwa Inggris akan keluar dari Uni Eropa.

Ia mengatakan parlemenlah yang akan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah akan menerima kesepakatan akhir.

Pendapat Khan yang mendukung referendum kedua itu akan memberikan lebih banyak tekanan kepada pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn untuk juga mendukung ide referendum kedua.

Khan adalah salah satu pemimpin senior Partai Buruh.

Partai oposisi Inggris itu dijadwalkan akan memulai konferensinya selama empat hari dalam satu pekan mendatang.

Khan, yang menulis di surat kabar Observer hari Minggu, menyalahkan cara pemerintah menangani perundingan.

Ia juga mengatakan ancaman terhadap standar hidup, perekomian, dan lapangan kerja terlalu besar jika rakyat tidak diberi kesempatan untuk menentukan.

"Ini berarti bahwa pemungutan suara umum dilakukan terhadap kesepakatan Brexit apa pun yang diperoleh pemerintah, atau memutuskan 'tidak sepakat' jika tidak aman, demikian juga dengan pilihan untuk tetap bergabung dengan Uni Eropa," tulisnya di koran tersebut seperti dikutip dari Reuters

Credit antaranews.com

Kasus Skripal, Rusia Persilakan Inggris Interogasi Dua Warganya

Dalam video yang disiarkan oleh saluran RT, Ruslan Boshirov (kiri), dan Alexander Petrov menghadiri penampilan publik pertama mereka dalam sebuah wawancara dengan saluran RT di Moskow, Rusia, Kamis, 13 September 2018. (Video saluran RT via AP)

CB, Jakarta - Rusia siap mempertimbangkan permintaan para penyelidik Inggris untuk datang dan menginterogasi dua orang yang dituduh meracuni mantan mata-mata Sergei Skripal di Salisbury, Inggris.
Inggris menuduh Alexander Petrov dan Ruslan Boshirov pada pekan lalu karena mencoba membunuh agen ganda Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, dengan racun saraf yang dirancang pada era Uni Soviet, yang dikenal dengan nama Novichok. Skripal dan putrinya selamat dari serangan 4 Maret 2017 lalu di Salisbury, tetapi seorang penduduk kemudian meninggal setelah terpapar residu racun itu.

Dilaporkan Associated Press, 16 September 2018, Petrov dan Boshirov muncul pada Kamis 13 September di saluran televisi Russia Today atau RT, yang didanai pemerintah Rusia. Dalam wawancara, keduanya mengatakan mereka mengunjungi Salisbury sebagai turis dan tidak ada hubungannya dengan peracunan. Mereka membantah klaim Inggris bahwa mereka adalah perwira intelijen militer Rusia, mengatakan mereka bekerja di bisnis suplemen nutrisi.

Dua orang yang dituduh meracuni Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, terlihat di CCTV di Salisbury Station.[Handout Polisi Metroplitan Inggris / Reuters]
Juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov, mengatakan pihak berwenang Rusia akan mempertimbangkan permintaan Inggris untuk menginterogasi mereka jika memang diminta. Dia menambahkan bahwa Inggris telah mengabaikan penawaran Rusia berulang-ulang untuk melakukan penyelidikan bersama.
"Ada mekanisme bantuan hukum yang diatur oleh dokumen bilateral dan hukum internasional," kata Peskov. "Jika kami menerima permintaan resmi dari London, itu pasti akan dipertimbangkan oleh pihak Rusia sesuai dengan hukum."

Dia menambahkan bahwa dari awal, Rusia telah menekankan keinginannya untuk bekerjasama untuk memperjelas keadaan apa yang terjadi di Salisbury dan melacak para pelaku, tetapi pihak Inggris telah menolak keras kerjasama tersebut.Inggris mengatakan serangan terhadap Skripla atas persetujuan pejabat tingkat senior Rusia, namun tuduhan ditentang keras Moskow.
"Posisi Rusia tetap tidak berubah dan jelas, kami menganggap itu (tuduhan) tidak dapat diterima untuk menghubungkan kepemimpinan Rusia atau negara Rusia dengan apa yang terjadi di Salisbury," kata Peskov.

Alexander Petrov dan Ruslan Boshirov, yang secara resmi dituduh berusaha membunuh mantan perwira intelijen Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, terlihat dalam gambar yang diberikan oleh Polisi Metropolitan di London, Inggris 5 September 2018. REUTERS
Inggris mengidentifikasi tersangka Rusia minggu lalu dan merilis foto kamera keamanan mereka di Salisbury pada tanggal 3 dan 4 Maret.
Kelompok investigasi Inggris, Bellingcat, mengatakan pada hari Jumat bahwa tidak ada informasi yang dapat ditemukan baik di Petrov atau Boshirov di pusat data penduduk pusat Rusia sebelum 2009, tahun di mana paspor internal dikeluarkan dengan kedua nama mereka. Bellingcat menyebut kedua identitas pelaku telah disamarkan.
Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengkritik laporan oleh Bellingcat mengenai data paspor para tersangka Salisbury, mengatakan bahwa situs web itu terkait dengan layanan khusus yang membocorkan informasi yang salah dengan kedok penyelidikan.

Laporan oleh Bellingcat, sebuah kelompok investigasi online Inggris yang berafiliasi dengan Dewan Atlantik, sebuah think tank pro-NATO, dirilis pada hari Jumat. Bersama dengan situs web The Insider Rusia, Bellingcat "meninjau" database penduduk pusat Rusia untuk menemukan data paspor Alexander Petrov dan Ruslan Boshirov, yang disebut sebagai tersangka dalam keracunan Salisbury.Menanggapi laporan Bellingcat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengkritik situs web tersebut karena ketidakakuratan dan kekurangannya.
"Apakah database Federal Migration Service (FMS) diretas baru hari ini?" Tulisnya di Facebook, seperti dilansir dari Russia Today.

Sergei Skripal, 66 tahun, dan putrinya Yulia, 33 tahun. [Rex Features]
Menurut Zakharova, tidak ada keraguan bahwa situs web ini terkait dengan unit khusus.
"Selain itu, kemungkinan besar ini adalah agen khusus, yang membocorkan informasi yang salah di bawah penyelidikan," tulisnya.
Juru bicara kementerian bertanya-tanya mengapa lebih mudah bagi Bellingcat untuk meretas basis data semalam daripada menemukan bukti adanya dugaan keterlibatan Petrov dan Boshirov dalam peracunan Skripal. Menurut Zakharova, situs web itu memiliki waktu lima bulan untuk menampilkan foto, rekaman layar, atau video untuk meningkatkan kecurigaan terhadap kedua pria itu, tetapi gagal membuktikannya.

Laporan Bellingcat dirilis sehari setelah dua warga Rusia, Petrov dan Boshirov memberikan wawancara panjang kepada pemimpin redaksi RT, Margarita Simonyan, dan mengatakan bahwa Inggris telah salah tuduh atas peracunan Skripal.

Credit tempo.co

Parlemen Desak Netanyahu Pecat Dubes Israel untuk AS, Kenapa?

Dalam foto Minggu 11 Maret 2018, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dikawal juru bicaranya David Keyes (kiri), saat tiba untuk pertemuan kabinet mingguan di kantornya di Yerusalem. (AP Photo / Oded Balilty, File)

CB, Jakarta - Seorang anggota parlemen oposisi Israel mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memecat duta besarnya untuk Amerika Serikat karena tidak melaporkan tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang juru bicara Netanyahu.
Anggota parlemen, Karin Elharrar, dari partai sentris Yesh Atid mengatakan, seperti dilaporkan Associated Press, 17 September 2018, Ron Dermer, Dubes Israel untuk AS, harus ditarik dari Washington karena tidak melaporkan peringatan yang dia terima tentang David Keyes, juru bicara Netanyahu kepada media asing. Dia juga mengecam Netanyahu karena tetap bungkam pada masalah yang telah melanda orang terdekatnya.

"Kesunyiannya menggelegar. Saya berharap kepada Perdana Menteri sebuah kecaman yang jelas, atau setidaknya mengatakan bahwa tuduhan itu sedang diselidiki," kata Elharrar. "Siapa yang bukan perdana menteri yang seharusnya menjadi contoh dalam masalah ini? Sudah saatnya masalah pelecehan seksual ini berada di puncak agendanya."

Ron Dermer, duta besar Israel untuk Amerika Serikat berbicara di Economic Club of Detroit di Detroit, Senin, 4 Juni 2018. (AP Photo / Paul Sancya)
Pekan lalu, Julia Salazar, seorang kandidat senat negara bagian New York, menuduh David Keyes melakukan serangan seksual lima tahun lalu.
Jurnalis Wall Street Journal, Shayndi Raice, men-twit bahwa dia juga memiliki mengalami tindakan pelecehan serupa ketika bertemu dengan Keyes sebelum dia menjadi juru bicara Netanyahu.
Dia menggambarkannya sebagai "peredator" dan seseorang yang sama sekali tidak bisa menerima kata "tidak".

Dalam file foto 23 Juli 2018 ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendengarkan juru bicaranya David Keyes saat ia membuka rapat kabinet mingguan di kantornya di Yerusalem. (Gali Tibbon / Pool via AP, File)
Dalam laporan Times of Israel yang diterbitkan minggu lalu, setidaknya selusin perempuan telah mengajukan berbagai tuduhan pelecehan seksual Keyes.
Keyes, 34 tahun, membantah tuduhan itu, mengatakan semua sangat menyesatkan dan banyak dari mereka yang secara kategoris salah. Dia kemudian mengatakan bahwa dia mengambil cuti di tengah sakandal untuk membersihkan namanya.

Dilansir dari Times of Israel, Elharrar juga mengatakan semakin banyak tuduhan terhadap Keyes mengganggu dan menunjukkan pola tingkah lakunya dengan mengeksploitasi posisinya untuk memuaskan hasratnya

Anggota parlemen Israel dari partai Yesh Atid, Karine Elharrar, memimpin rapat Komite Pengawasan Negara pada 8 Maret 2016. (Miriam Alster / Flash90 via Times of Israel)
Namun dia mengatakan bahwa keputusan Dermer untuk tidak menyampaikan peringatan perilaku tidak pantas Keyes terhadap para perempuan ke Netanyahu karena tuduhan itu tidak bersifat kriminal adalah pelanggaran yang jauh lebih serius.

Pada Jumat 14 September, kantor Dermer mengakui bahwa setelah penunjukan Keyes ke Kantor Perdana Menteri, editor Wall Street Journal, Bret Stephens memperingatkan duta besar dugaan perilaku tidak pantas Keyes. The New York Times melaporkan bahwa Stephens telah mengatakan kepada Dermer dalam panggilan telepon November 2016 bahwa Keyes menimbulkan resiko bagi perempuan di kantor pemerintah Israel.

Dalam file foto Rabu, 15 Agustus 2018 ini, kandidat Senat Demokrat New York, Julia Salazar tersenyum ketika dia berbicara dengan seorang pendukung sebelum kampanye di McCarren Park di distrik Brooklyn, New York. Salazer mengatakan pada hari Selasa, 11 September 2018 bahwa dia diserang secara seksual lima tahun yang lalu oleh David Keyes, seorang juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sebuah tuduhan yang dibantah David Keyes. (AP Photo / Mary Altaffer, File)
Tidak jelas informasi apa yang tepat diberikan Stephens kepada Dermer. Di Israel, pelecehan seksual, bukan hanya serangan belaka namun juga dianggap sebagai kejahatan.
Mengulangi keluhan yang diajukan Sabtu kepada Komisi Dinas Sipil dari partai Meretz, Michal Rozin, Elharrar mengatakan bahwa menurut Hukum Israel untuk Pencegahan Pelecehan Seksual, atasannya harus mengambil tindakan yang tepat terhadap pelecehan atau pengetahuan apa pun tentang tindakan ini.

Dia mengatakan bahwa bahkan jika Dermer tidak percaya tuduhan pelecehan terhadap Keyes merupakan pelanggaran pidana, dia masih berkewajiban untuk melaporkan klaim sesuai dengan undang-undang 1998.Sebagai tanggapan, Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengatakan bahwa tidak jelas apa yang dikatakan (Dermer) berdasarkan laporan media, tetapi kasus ini akan diselidiki secara internal, ungkap laporan situs berita Israel, Ynet.

Credit tempo.co

Rudal Israel Serang Suriah, Netanyahu: Garis Merah Kami Tajam

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa militernya memiliki tekad kuat untuk mencegah musuh-musuhnya dalam memperoleh persenjataan canggih. Komentar itu disampaikan menyusul serangan rudal militer Tel Aviv dengan target area di dekat Bandara Internasional Damaskus pada Sabtu malam.

Militer Republik Arab Suriah mengklaim bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh rudal Israel tersebut. Tak dirinci berapa banyak misil Tel Aviv yang menyerang area di dekat bandara dan jenis sistem pertahanan yang digunakan untuk menghalau serangan tersebut.

Netanyahu dalam pernyataannya tidak mengakui maupun menolak laporan serangan rudal tersebut. Aksi bungkam seperti itu sudah menjadi praktik diplomasi Israel selama ini.

"Israel terus bekerja untuk mencegah musuh kita mempersenjatai diri dengan persenjataan canggih. Garis merah kami setajam sebelumnya dan tekad kami untuk menegakkannya lebih kuat dari sebelumnya," kata Netanyahu dalam rapat kabinet mingguan, sebagaimana dikutip Sputnik, Senin (17/9/2018) dari layanan pers pemerintah Netanyahu.

Israel, musuh bebuyutan Iran, telah berulang kali menyatakan kekhawatiran akan keamanan wilayahnya terkait kehadiran militer Teheran di dekat wilayah perbatasan Suriah-Israel. Militer Tel Aviv sudah beberapa kali meluncurkan serangan terhadap wilayah Suriah dengan klaim menargetkan ases-aset militer Iran.

Sedangkan Teheran berulang kali mengatakan bahwa kehadirannya di Suriah sebagai bagian dari bantuan kontraterorisme yang dikoordinasikan dengan Damaskus dan tidak butuh persetujuan Tel Aviv.

Dalam rapat kabinet menjelang peringatan 45 tahun Perang Yom Kippur, PM Netanyahu mengatakan kepada kabinetnya bahwa Israel tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang dibuat pada tahun 1973, yakni tidak mendahului serangan musuh.

"Empat puluh lima tahun yang lalu, intelijen kami salah menilai niat perang Mesir dan Suriah," kata Netanyahu, mengacu pada penilaian intelijen pada saat itu yang "mendiskon" serangan kejutan Mesir dan Suriah.

“Ketika niat ini menjadi jelas tanpa keraguan, dan ketika bahaya sudah di tangan, eselon politik melakukan kesalahan besar karena tidak menyetujui serangan pre-emptive. Kami tidak akan pernah mengulangi kesalahan ini," katanya.

Menurut dokumen rapat kabinet enam jam sebelum perang pecah saat Yom Kippur pada tahun 1973, perdana menteri saat itu Golda Meir dan menteri pertahanan Moshe Dayan menentang serangan pre-emptive. Padahal, saat itu Israel memiliki informasi intelijen yang jelas dari orang Mesir terkait rencana serangan dari Mesir dan Suriah.

Kepala Staf Militer kala itu Letnan Jenderal David "Dado" Elazar mengangkat ide serangan pre-emptive dan mengatakan bahwa serangan itu akan memberi Israel keuntungan besar dan menyelamatkan banyak nyawa.

"Kami dapat menghapus seluruh Angkatan Udara Suriah pada siang hari," katanya. “Kami membutuhkan 30 jam lagi untuk menghancurkan misil. Jika mereka berencana menyerang pukul 17.00 sore, angkatan udara akan beroperasi secara bebas melawan tentara Suriah. Inilah yang kami mampu."

Credit sindonews.com

Menargetkan Bandara, Rudal Israel Dijatuhkan Suriah

Ilustrasi serangan rudal. (REUTERS/Omar Sanadiki)

Jakarta, CB -- Rudal Israel dikabarkan diluncurkan dengan menargetkan bandara internasional Damaskus di Suriah, Sabtu (15/9). Itu mengaktifkan pertahanan udara dan menembak jatuh sejumlah proyektil.

"Pertahanan udara kami merespons serangan rudal Israel di bandara internasiyonal Damaskus dan menembak jatuh sejumlah rudal musuh," kata sebuah sumber militer, dikutip oleh kantor berita Suriah, SANA.

Namun, pemberitaan ini tak memberikan laporan langsung tentang korban atau kerusakan akibat serangan itu. Yang ada hanya rekaman pengaktifan pertahanan udara.
Dalam video tersebut diperlihatkan ledakan kecil dan terang di langit malam.

Koresponden AFP di Damaskus mendengar ledakan keras, diikuti oleh beberapa ledakan kecil.

Dari Yerusalem, militer Israel menolak untuk mengomentari insiden itu.

Bulan ini, Israel mengakui telah melakukan lebih dari 200 serangan ke Suriah yang dilanda perang selama 18 bulan terakhir, terutama terhadap sasaran-sasaran yang jadi basis Iran di Suriah.

Negara ini juga mengaku menyerang Suriah untuk mencegah pengiriman persenjataan canggih ke milisi Hizbullah Lebanon, yang bertempur bersama pasukan Suriah dan merupakan musuh bebuyutan Israel.

Media pemerintah Suriah terakhir melaporkan serangan Israel pada 4 September. Ketika itu, pertahanan udaranya menjatuhkan beberapa rudal di provinsi pesisir Tartus dan di pusat Hama.

Credit cnnindonesia.com

Demo Warga Idlib: Assad dan Rusia Teroris, Turki Saudara Kami

IDLIB - Para warga di berbagai kota di Provinsi Idlib, Suriah, turun ke jalan pada hari Jumat. Mereka memprotes upaya rezim Presiden Bashar al-Assad yang dibantu Rusia untuk merebut wilayah itu melalui operasi militer besar-besaran.

Di Ibu Kota Provinsi, Kota Idlib, dan di kota-kota lain termasuk Kafranbel, Dana, Azaz, Maaret al-Numan dan al-Bab, para demonstran membanjiri jalan-jalan usai salat Jumat. Mereka menyanyikan lagu perlawanan terhadap Assad, mengangkat bendera tiga warna hijau, putih dan hitam yang telah menjadi panji dari pemberontakan tahun 2011.

"Para oposisi adalah harapan kami. Orang Turki adalah saudara kami. Para teroris adalah Bashar, Hizbullah dan Rusia," bunyi spanduk yang diusung warga di Desa Kneiset Bani Omar.

Turki selama ini memang dikenal sebagai salah satu pendukung oposisi yang ingin menggulingkan rezim Assad. Sedangkan Hizbullah dan Rusia merupakan pendukung rezim Assad pemimpin Republik Arab Suriah.

"Tidak akan ada solusi di Suriah tanpa lengsernya Assad," bunyi spanduk lain yang dibawa para warga di utara Mhambel.

Demonstrasi di berbagai jalan di Idlib dilaporkan situs yang dikelola aktivis Aleppo Media Center, Orient News, dan halaman media sosial lainnya.

Jumat telah menjadi "hari adat" untuk protes di seluruh dunia Arab sejak pemberontakan 2011 yang melanda kawasan itu.

Pemerintah Assad dan para pendukungnya, Rusia dan Iran, mengatakan Idlib dikuasai oleh teroris, dan telah mengancam akan mengambil alih dengan paksa.

Wissam Zarqa, seorang dosen universitas di Idlib, mengatakan bahwa para demonstran menerbangkan bendera tiga warna untuk membantah klaim rezim Assad yang mengkklaim wilayah Idlib didominasi oleh kelompok Komite Pembebasan Levant yang terkait al-Qaeda.

Provinsi Idlib, yang jadi rumah bagi sekitar 3 juta penduduk, sekarang menjadi tempat perlindungan terakhir bagi hampir 1,5 juta pengungsi Suriah yang melarikan diri dari pertempuran di bagian lain Suriah. Banyak dari mereka menolak untuk kembali ke wilayah asal mereka yang sudah dikendalikan pasukan Presiden Assad.

Pemerintah dan pasukan Rusia telah membombardir kota-kota dan desa-desa di provinsi Idlib sejak awal pekan ini. Lusinan warga sipil dilaporkan tewas dan dua rumah sakit rusak.

Namun serangan mereda pada hari Rabu di tengah pembicaraan trilateral antara Turki, Rusia dan Iran di Teheran.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan bertemu hari Senin nanti.

“Kami akan melanjutkan upaya kami dengan Iran dan dengan Rusia. (Dan) di platform internasional juga," kata Cavusoglu dalam komentar yang disiarkan langsung di televisi Turki, seperti dikutip AFP, Sabtu (15/9/2018).

Media Turki melaporkan Erdogan dan Putin akan bertemu di Kota Sochi.

Turki sebelumnya telah memperingatkan dampak berbahaya dari aksi militer rezim Suriah dan sekutunya di Idlib yang akan memicu bencana kemanusiaan. Panglima militer dan kepala pertahanan Turki telah mengunjungi daerah perbatasan pada hari Jumat untuk memeriksa pasukan tambahan yang dikirim ke Provinsi Hatay dan Gaziantep.

Turki memiliki 12 pos militer di Provinsi Idlib. Para aktivis melaporkan pada hari Kamis bahwa pasukan Turki menyeberang ke Suriah untuk membentengi instalasi.

Credit sindonews.com

Rusia akan terus bombardir Idlib, Suriah, jika diperlukan

Presiden Iran Hassan Rouhani, Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin berfoto bersama saat ketiganya mengadakan pertemuan di Ankara, Turki, Rabu (4/4/2018). (Bozoglu/Pool via Reuters)

Moskow (CB) - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Jumat mengatakan bahwa Moskow akan terus membombardir kelompok ekstrem di Provinsi Idlib, Suriah, selama masih diperlukan, kata kantor berita Interfax.

Di sisi lain, ia juga menegaskan akan membuka jalur kemanusiaan bagi warga, yang hendak melindungi diri dari perang.

Lavrov, yang menyampaikan hal tersebut saat berkunjung ke Berlin, mengatakan bahwa angkatan udara Rusia akan menyerang sarana pembuatan senjata milik kelompok teroris segera setelah tempatnya dipastikan, demikian Reuters melaporkan.

Rencana Rusia dan pemerintah Suriah menggelar serangan besar ke Idlib mendapat tentangan dari berbagai negara, terutama Turki, yang berbatasan langsung dengan provinsi itu.

Pemerintah Ankara mengkhawatirkan serangan gabungan Suriah, Rusia dan Iran membuat jutaan penduduk Idlib lari ke Turki, yang sudah menampung 3,5 juta pengungsi dari Suriah.

Credit antaranews.com

Swiss Desak Rusia Hentikan Aksi Mata-Mata di Negaranya

Intelijen, ilustrasi

Rusia membantah ada kegiatan intelijen di Swiss.

CB, ZURICH -- Swiss meminta Rusia menghentikan kegiatan mata-mata di wilayahnya. Permintaan ini disampaikan setelah dua kasus dugaan spionase terungkap dalam beberapa hari terakhir.

Kementerian Luar Negeri Swiss telah memanggil duta besar Rusia di Bern tiga kali tahun ini untuk menyampaikan kekhawatiran dugaan operasi yang menargetkan organisasi di Swiss, termasuk laboratorium yang digunakan menguji senjata kimia. "Kementerian Luar Negeri Swiss telah meminta Rusia segera mengakhiri kegiatan ilegal di Swiss atau melawan target-target Swiss," katanya dalam sebuah pernyataan pada Ahad (16/9).

Badan intelijen Swiss mengatakan pada Jumat (14/9) mereka bekerja sama dengan Inggris dan Belanda untuk menggagalkan rencana Rusia yang, menurut laporan surat kabar menargetkan laboratorium Swiss. Surat kabar Swiss Tages-Anzeiger dan surat kabar Belanda NRC Handelsblad mengatakan para agen dicurigai menuju laboratorium Spiez dekat Bern yang menganalisa senjata kimia dan biologi serta menguji agen saraf seperti Novichok.

Inggris mengatakan, Moskow menggunakan Novichok untuk mencoba membunuh mantan mata-mata Rusia, Sergei Skripal di kota Salisbury, Inggris, Maret lalu. Inggris menuduh dua pria Rusia atas percobaan pembunuhan itu.

Insiden itu mengakibatkan Belanda mengusir dua orang yang dicurigai sebagai mata-mata Rusia pada Maret. Jaksa Swiss mengatakan mereka sedang menginvestigasi serangan siber terhadap kantor World Anti-Doping Agency di Swiss.

Kejaksaan Swiss pada Sabtu mengatakan proses pengadilan mulai diluncurkan pada Maret 2017 karena dugaan spionase politik. Menurut kejaksaan, orang-orang yang bersangkutan adalah orang yang sama dengan yang diidentifikasi oleh dinas intelijen Swiss pada Jumat lalu. Swiss mungkin menjadi sasaran karena sebagai tuan rumah banyak asosiasi internasional.

Seperti Komite Olimpiade Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Surat kabar Swiss Sonntags-Zeitung pada Ahad (16/9) mengatakan menurut perkiraan badan intelijen Swiss, satu dari empat diplomat Rusia di Swiss bekerja sebagai perwira intelijen.

Kedutaan Rusia menyebut tuduhan surat kabar itu tidak berdasar. "Ini nampaknya merupakan upaya yang tidak masuk akal untuk memberi para pembaca pandangan bias dari orang-orang Rusia yang bekerja di Swiss," kata kedutaan Rusia.

Credit republika.co.id