Selasa, 24 Juli 2018

Indonesia kecam Undang-undang Tanah Yahudi

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (ANTARA/Galih Pradipta) (antara)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam Undang-Undang Tanah Yahudi yang disahkan oleh Parlemen Israel pada 19 Juli 2018.

Pernyataan sikap pemerintah Indonesia itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah di Gedunga Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin.

"Saya ingin membahas tentang pernyataan mengenai Jewish Statement Law pada tanggal 19 Juli kemarin oleh parlemen Israel. Disahkannya Undang-Undang (Tanah Yahudi) tersebut telah menafikkan hak-hak warga Palestina di Israel," kata Menlu Retno.

Ada istilah "negara bangsa Yahudi" dalam Undang-Undang Tanah Yahudi yang disahkan oleh Parlemen Israel pada 19 Juli 2018.

Undang-undang itu menganggap tanah Israel sebagai tanah air historis dari orang-orang Yahudi dan bahwa hak untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri nasional di negara Israel adalah unik untuk orang-orang Yahudi.

Undang-undang itu juga menyatakan bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi dan menurunkan peringkat bahasa Arab hanya menjadi "status khusus".

Di bawah undang-undang tersebut, negara Israel memandang perkembangan permukiman Yahudi sebagai nilai nasional dan akan bertindak untuk mendorong dan mempromosikan pembentukan dan konsolidasi.

Terkait hal itu, pemerintah Indonesia memandang bahwa Undang-Undang Tanah Yahudi tersebut dapat mengganggu upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina secara damai.

"(Undang-undang) itu mengancam upaya penyelesaian konflik berdasarkan Two State Solution (Solusi Dua Negara)," ujar Menlu Retno.

Credit antaranews.com

Senin, 23 Juli 2018

Pejabat Filipina Klaim Sabah, Malaysia Bilang Ini

Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan PM Malaysia Mahathir Mohamad bersalaman. REUTERS

CB, Kota Kinabalu – Pemerintah Malaysia mengecam pernyataan berulang salah satu penasehat Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, bahwa Sabah seharusnya menjadi negara bagian ke-13 Filipina.

Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan pernyataan seperti itu berpotensi merusak hubungan bilateral baik antara kedua negara.
“Ini kedua kalinya (Aquilino) Pimentel Jr membuat pernyataan tak berdasar terkait Sabah,” kata kementerian seperti dilansir Straits Times, Sabtu, 21 Juli 2018.
Kemenlu Malaysia melanjutkan pernyataan itu bisa mengganggu upaya-upaya memperkuat hubungan bilateral yang tidak hanya penting bagi kedua negara tapi juga bagi regional.
Kepala Daerah Sabah, M Shafie Apdal, juga mengecam pernyataan Pimentel Jr itu.

Menurut Shafie, Filipina bakal memasuki masa pemilu namun tidak bijak untuk menggunakan isu ini untuk meraup dukungan suara publik.

Suasana bawah laut di Seaventures Dive Rig, Sabah, Malaysia. Lingkungan bawah laut resor ini adalah rumah bagi lebih dari 3.000 spesies ikan dan 500 jenis karang. Mercury Press.
“Sebagai bagian dari ASEAN, kita bekerja sama sebagai mitra. Tapi mereka juga harus sensitif terhadap isu yang penting bagi kami bangsa Malaysia,” kata Shafie.
Menurut Shafie, Komisi Cobbold telah menggelar referendum dalam proses pembentukan Malaysia. Ketika itu, Sabah dan Sarawak memilih bergabung ke dalam federasi Malaysia.
Seperti diberitakan, Pimentel Jr mengatakan kepada media bahwa seharusnya ada cara yang bisa diterima dunia internasional untuk mengakui klaim Filipina atas Sabah.
Seperti diberitakan Rappler, Pimentel adalah anggota dari Komite Konsultasi bentukan Presiden Duteteuntuk menyiapkan draf konstitusi berbentuk federal. Nantinya, Filipina bakal memiliki 12 negara bagian. Sabah, menurut Pimentel, bakal menjadi negara bagian ke-13.
“Tidak hanya Sabah, tapi juga wilayah Scarborough, Benham Rise, dan Spratlys,” kata Pimentel sambil menyebut sejumlah wilayah-wilayah yang berada di wilayah sengketa Filipina dan Cina.

Credit tempo.co

Cegah Agresi AS, China Didesak Percepat Pengembangan Nuklir

BEIJING - China harus mempertimbangkan kembali ukuran "cukup" dari persediaan senjata nuklirnya untuk menakut-nakuti para penyerang potensial. Demikian editorial yang diturunkan media milik negara Global Times China, merujuk pada sikap agresif Amerika Serikat (AS) di Laut China Selatan dan masalah Taiwan.

"Salah satu pelajaran yang harus dipelajari China dari pertemuan Donald Trump-Vladimir Putin adalah Washington menghormati kekuatan militer di tempat pertama dan persediaan senjata nuklir, khususnya," begitu bunyi editorial surat kabar yang berafiliasi dengan Partai Komunis China.

Artikel ini menunjukkan bahwa persenjataan nuklir Rusia berada di belakang rasa hormat kepada AS dan mungkin satu-satunya alasan yang sebelumnya telah menghalangi keterlibatan NATO dalam konflik terbuka di Ukraina dan Suriah dengan Rusia.

"Hanya dengan melihat sikap agresif AS di Laut Cina Selatan dan masalah Taiwan, kita tahu bahwa kekuatan nuklir China 'jauh dari cukup.' Bagian dari arogansi strategis AS mungkin datang dari keunggulan nuklir absolutnya," editorial itu memperingatkan seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (22/7/2018).

Editorial itu menambahkan bahwa suatu hari nanti Washington akan mengubah arogansi ini menjadi provokasi militer yang melibatkan China.

"Dengan demikian, meningkatkan pengembangan senjata nuklir untuk menunjukkan tekad untuk membela kepentingan nasional intinya harus menjadi prioritas utama bagi negara," artikel itu menekankan.

Sementara Moskow dan Washington adalah hegemoni nuklir global dengan jumlah hulu ledak, Beijing tertinggal di belakang dua kekuatan di klub nuklir. China memiliki sekitar 270 hulu ledak dibandingkan dengan beberapa ribu hulu ledak AS dan Rusia yang kuat, menurut laporan International Peace Research Institute (SIPRI) 2017.

Beijing perlahan-lahan meningkatkan jumlah hulu ledak dan saat ini mengembangkan Dongfeng-41 (DF-41) - rudal balistik jarak jauh yang mungkin mampu menyerang target potensial di seluruh dunia. Namun, tidak jelas kapan senjata baru itu akan digunakan.

Terlepas dari perang perdagangan yang baru-baru ini terjadi antara kedua kekuatan itu, pasukan China dan AS telah lama terlibat perang dingin di perairan Laut China Selatan yang diperselisihkan, yang diklaim Beijing sebagai wilayah nasionalnya.

Terlepas dari kenyataan bahwa AS bukan merupakan salah satu negara penuntut, Washington bersikeras bahwa wilayah tersebut harus tetap perairan internasional. Washington secara rutin mengirim misi "kebebasan navigasi", yang meliputi kapal perang dan pengebom, ke wilayah itu, yang mengundang kemarahan dari Beijing.

Taiwan adalah titik panas lain dalam hubungan AS-Cina, karena pulau itu mencari otonomi yang lebih luas dan bahkan kemerdekaan dari China daratan. Washington mengakui kebijakan "Satu Cina" pemerintah China, yang menetapkan integritas negara, tetapi itu tidak menghentikannya melakukan manuver yang agak provokatif di wilayah tersebut. Dalam contoh lain, Departemen Luar Negeri AS memberi izin penjualan teknologi kapal selam ke Taiwan.

Credit sindonews.com

Rusia Minta AS Bebaskan Warganya yang Dituding Spionase

Sergei Lavrov

Foto: EPA

Maria Butina ditangkap atas tuduhan kegiatan terselubung demi kepentingan asing

CB, MOSKOW -- Pemerintah Rusia meminta Amerika Serikat (AS) membebaskan warganya, Maria Butina (29 tahun), yang ditangkap atas tuduhan melakukan spionase. Menurut Rusia, tuduhan yang dilayangkan kepada Butina palsu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov ketika menjalin percakapan via telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Sabtu (21/7).

"Lavrov telah menunjukkan bahwa langkah Pemerintah AS, yang menangkap warga negara Rusia, Butina, yang didasarkan pada tuduhan palsu, tidak dapat diterima dan bahwa ia harus dibebaskan sesegera mungkin," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan, dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Butina, seorang aktivis dan anggota dewan asosiasi publik Rusia "The Right to Guns", ditangkap di Washington pada 15 Juli. Ia menghadapi tuduhan konspirasi dan melakukan kegiatan terselubung demi kepentingan asing.

Butina dituding bekerja dengan seorang pejabat Rusia dan dua warga AS yang belum teridentifikasi. Mereka diyakini berupaya menyusup ke organisasi pro-senjata di AS dan mempengaruhi kebijakan luar negeri AS terhadap Rusia.

Awal pekan ini, Biro Investigasi Federal (FBI) mengatakan Butina memasuki AS pada Agustus 2016. Ia datang menggunakan visa pelajar dan mengambil studi di American University. Ia menerima gelar master dalam hubungan internasional pada Mei lalu.

Selain membahas soal Butina, Lavrov dan Pompeo juga membicarakan tentang cara-cara meningkatkan hubungan bilateral dengan dasar kesetaraan serta saling menguntungkan. Itu merupakan diskusi lanjutan setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Helsinki, Finlandia, pada Senin lalu.

Credit republika.co.id

Rusia Tembak Jatuh Drone di atas Pangkalan Militer di Suriah

MOSKOW - Rusia menyatakan, sistem pertahanan udara mereka di pangkalan udara Hmeymim di Suriah telah menembak jatuh sebuah drone. Pesawat tanpa awak itu ditembak jatuh ketika hendak melakukan patroli di atas basis militer Rusia di Suriah.

Kepala pusat Rusia untuk rekonsiliasi Suriah, Mayor Jenderal Alexei Tsygankov menyatakan, drone yang ditembak itu diluncurkan dari wilayah yang dikuasai oleh pemberontak Suriah, di Provinsi Latakia.

"Kemarin, sarana kontrol ruang udara dari pangkalan udara Rusia Hmeymim melihat sebuah drone diluncurkan dari daerah yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok bersenjata ilegal di utara provinsi Latakia," kata Tsygankov, seperti dilansir Tass pada Minggu (22/7).

"Sistem pertahanan udara kemudian menembak jatuh target ketika mendekati pangkalan udara. Tidak ada korban maupun kerusakan. Pangkalan udara Rusia Hmeymim beroperasi dalam mode terjadwal," sambungnya.

Menurut Tsygankov, pemberontak Suriah terus melanggar gencatan senjata di zona eskalasi es di Idlib. Dia menyebut, basis militer pemerintah Suriah dan daerah pemukiman yang terletak di dekat garis gencatan senjata di provinsi Latakia, Aleppo dan Hama mendapat tembakan mortir dan artileri setiap harinya.

Tsygankov menambahkan, negosiasi yang diselenggarakan oleh pusat Rusia untuk rekonsiliasi Suriah sedang berlangsung dengan para tetua setempat dan para pemimpin pemberontak di zona de-eskalasi di barat daya Suriah.

"Sebagai hasil dari pembicaraan, tiga tank, satu senjata anti-pesawat, empat mortir, satu howitzer, empat senapan mesin kaliber besar dan sejumlah besar amunisi berbagai ukuran telah diserahkan dalam 24 jam terakhir," tukasnya.

Credit sindonews.com

Tolak Izin Pembangunan Masjid, Walikota Prancis Didenda

Ilustrasi. (REUTERS/ Dinuka Liyanawatte)

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang walikota di Prancis didenda karena menolak memberi izin pembangunan sebuah masjid. Surat kabar Prancis, Le Parisien mengabarkan Wali Kota Mantes-la-Ville, Cyril Nauth didenda karena menolak izin konstruksi sebuah masjid pada 11 Juli lalu.

Pada Rabu (18/7), Cyril Nauth tidak saja dikenakan denda sebesar 3.000 euro (sekitar Rp50 juta), tetapi juga diberi perpanjangan satu bulan untuk memberi izin pembangunan masjid di Kota Mantes-la-Ville, sekitar 52 kilometer arah barat laut Ibu Kota Paris.

Jika sang wali kota tidak mematuhi perintah hakim Pengadilan Administrasi Versaille, maka dia akan dikenakan denda tambahan sebesar 150 euro (sekitar Ro2,5 juta) setiap hari sejak batas waktu.

Dilansir Eurasiareview, Minggu (22/7), Asosiasi Muslim Mantes Selatan, melalui ketuanya, Abdelaziz El Jaohari menyambut baik keputusan hakim Pengadilan Administrasi Versaille tersebut.

"Untuk alasan dogmatis, wali kota telah menahan prosedur yang panjang dan mahal dengan menginjak-injak hukum yang mendasar. Ribuan euro yang dihabiskan wali kota dalam prosedur ini seharusnya bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat yang sangat dibutuhkan saat ini. Kami akan bertekad untuk menjaga koeksistensi warga dan melawan ekstremisme dari manapun mereka berasal," kata El Jaohari seperti dilansir eurasiareview.

Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 2.300 masjid di seluruh Prancis dan rencananya akan menambah 200-250 masjid lagi.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Xi janjikan hubungan lebih kuat dengan Afrika

Presiden China Xi Jinping. (REUTERS/Lintao Zhang)

Dakar (CB) - Presiden China Xi Jinping berjanji memperkuat hubungan ekonomi dengan Afrika saat ia berada di Senegal untuk memulai lawatannya ke beberapa negara di benua tersebut.

Xi tiba di Senegal pada Sabtu untuk lawatan dua hari guna menandatangani perjanjian bilateral, demikian seperti dilansir Reuters.

Dari Senegal, ia juga akan mengunjungi Rwanda dan Afrika Selatan, untuk kemudian menghadiri konferensi tingkat tinggi negara-negara BRICS: Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

Afrika merupakan benua yang sudah dibanjiri pinjaman murah dari China sebagai ganti mineral dan proyek-proyek konstruksi.

China sekarang melakukan perdagangan lebih banyak dengan Afrika daripada negara lain, dan perhatiannya yang konsisten dengan benua itu, kontras dengan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump memperlihatkan sedikit ketertarikannya dengan Afrika.

Kunjungan tersebut merupakan lawatan pertama Xi ke Afrika Barat sebagai presiden, tetapi lawatan keempat ke Afrika, katanya dalam jumpa pers bersama dengan Presiden Senegal Macky Sall setelah pertemuan ketiga mereka.

"Tiap kali saya datang ke Afrika, saya melihat dinamisme benua ini dan aspirasi rakyatnya untuk pembangunan," kata Xi. "Saya sangat percaya akan masa depan hubungan China-Afrika."

Sebelumnya Xi disambut pejabat tinggi dan ratusan orang yang mengibarkan bendera-bendera China dan Senegal serta mengenakan kemeja bergambar wajah kedua pemimpin itu.

Afrika sedang giat membangun proyek-proyek prasarana, dikelola dan dengan murah didanai China, bagian dari inisiatif "Sabuk dan Jalan" yang Xi prakarsai untuk membangun jejaring transpor menghubungkan China lewat darat dan laut ke Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tenegah, Eropa dan Afrika.

China telah menjanjikan pinjaman senilai 126 miliar dolar AS untuk rencana yang dipuji para pendukungnya sebagai sumber keuangan vital untuk dunia berkembang itu.

Di Senegal, pinjaman China digunakan untuk mendanai jalan bebas hambatan yang menghubungkan ibu kota Dakar ke Touba, kota utama keduanya, dan bagian dari kawasan industri di Semenanjung Dakar.

Duta besar China untuk Senegal Zhang Xun, seperti dikutip media lokal pada Maret, mengatakan total investasi China di negara itu mencapai 100 juta dolar tahun 2017.

"Senegal memandang positif peran China di Afrika," kata Sall dalam jumpa pers itu. "Demi sumbangannya bagi perdamaian, stabilitas dan sejajar ... untuk membiayai anggaran."

Tetapi, pengeritik mengatakan Afrika membebani dirinya dengan berhutang kepada China yang diperkirakan nilainya puluhan miliar dolar, dan benua itu akan bersusah payah mengembalikan hutangnya. Hal itu dapat membuat negara-negara Afrika tak mempunyai pilihan selain menyerahkan saham-saham dalam aset-aset strategis mereka kepada China.

Para pejabat AS telah memperingatkan bahwa sebuah pelabuhan di Djibouti, negara kecil di Tanduk Afrika, dapat mengalami nasib ini, walaupun Djibouti menolak ketakutan itu. Di negara tersebut, AS dan Prancis memiliki pangkalan militer.

Di Guinea, sementara itu, salah satu negara termiskisn di dunia, China memberikan pinjaman senilai 20 miliar dolar AS kepada pemerintah sebagai ganti untuk konsesi bijih alumunium.

Selain perdagangan dan mineral, China juga memandang Afrika sebagai sumber dukungan politik. Diplomasi China, sejak Mei tahun ini, berhasil mengajak tiap negara Afrika kecuali Swaziland untuk memutus hubungan dengan Taiwan, negeri yang dipandang Beijing sebagai provinsinya yang membangkang.

Credit antaranews.com

Qatar Bakal Borong Sistem Senjata Rusia, untuk Apa?

Sistem prtahanan udara S-400 Triumph menggunakan radar yang dapat mendeteksi sasaran sejauh 600 km dan dilengkapi empat macam rudal yang berbeda jangkauannya, yaitu rudal 40N6 dengan jangkauan 400 km, rudal 48N6 dengan jangkauan 250 km, rudal 9M96E dan 9M96E2 dengan jangkauan 40 km dan 120 km. Vitaliy Nevar/TASS

CB, Moskow – Pemerintah Rusia dan Qatar sedang mendiskusikan rencana pembelian sistem anti-serangan udara S-400 kepada Doha.

Duta besar Rusia untuk Qatar, Nurmakhmad Kholov, membenarkan adanya rencana pembelian sejumlah sistem senjata Rusia oleh negara teluk itu. Ini seperti senjata kecil berupa senapan serbu Kalashnikov dan senjata anti-tank.
“Ada pembicaraan soal pembelian senjata sistem pertahanan udara S-400 dan sebagainya namun belum mencapai kesimpulan kongkrit,” kata Kholov seperti dilansir Reuters mengutip media TASS, Sabtu, 21 Juli 2018.
Rencana Qatar untuk membeli sejumlah sistem pertahanan buatan Rusia juga dilansir media Russia Today. Menurut media ini, Qatar juga menjajaki pembelian sistem peluncur granat, dan rudal anti-tank Kornet.
Pada awal tahun, Dubes Qatar untuk Rusia, Fahad bin Mohammed Al-Attiyah, mengatakan proses negosiasi pembelian senjata S-400, yang dikenal cukup akurat untuk mengejar pesawat tempur musuh, sedang berada pada tahapan maju.

Sistem rudal Kornet Anti-Tank, TOS-1 Peluncur roket, peluncur granat IGS-30 dan senapan mesin AK-103 Kalashnikov.
Qatar, menurut Fahad, menjalin kerja sama secara lebih luas dengan Rusia termasuk pelatihan pasukan dan membangun koneksi dengan jaringan intelijen.
Rencana pembelian S-400 ini mendapat tanggapan dari Arab Saudi. “Arab Saudi akan siap untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghancurkan sistem pertahanan ini termasuk lewat aksi militer,” kata Raja Salman dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Prancis, Emmanuel Macron, seperti dilansir media Le Monde beberapa waktu lalu.

Saudi dan Qatar sedang terlibat pertikaian politik terkait dukungan Doha terhadap Iran. Saudi dan Iran sedang berperang di Yaman dengan masing-masing mendukung pasukan Houthi dan pemerintah.
Menanggapi ini, kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan Riyadh tidak dalam posisi untuk mendikte Doha. “Pembelian perlengkapan militer merupakan keputusan terkait kedaulatan yang tidak terkait negara lain,” kata Mohammed bin Abdulrahman al-Thani seperti dilansir Al Jazeera.
Sistem rudal canggih S-400, Menurut Russia Today, dijuluki ‘Growler’ oleh NATO. Sistem rudal anti-serangan udara ini mampu melacak dan mengejar serangan pesawat jet tempur dan rudal secara bersamaan hingga jarak 250 kilometer untuk target yang bergerak lambat dan 60 km untuk rudal balistik yang memiliki kecepatan hingga 4800 meter per detik. Sistem ini merupakan upgrade dari S-300. Namun, Rusia juga memiliki sistem S-500 yang tidak dijual ke negara lain.

Credit tempo.co

Amerika Serikat Percepat Penjualan Senjata ke Seluruh Dunia

Deretan senjata laras panjang dipajang dalam rak sebuah toko senjata di Amerika Serikat.

Foto: notanothernewenglandsportsblog.blogspot.com

Presiden Donald Trump menilai impor senjata jadi cara menumbuhkan ekonomi AS.

CB, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) sedang berupaya mempercepat penjualan senjatanya di tingkat global. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS Letjen Charles Hooper.

Hooper mengatakan sejak awal tahun hingga saat ini, AS telah menandatangani kesepakatan penjualan senjata senilai 46,9 miliar dolar AS dengan berbagai mitranya. Bila kesepakatan terlaksana sepenuhnya, nilai penjualan senjata AS akan meningkat cukup signifikan bila dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 41,9 miliar dolar AS.

"Ekspor pertahanan baik untuk keamanan nasional kita, kebijakan luar negeri kita serta bagus untuk keamanan ekonomi kita. Dan sebagaimana pemerintah dan kepemimpinan kami katakan, keamanan ekonomi adalah keamanan nasional," kata Hooper ketika berbicara di British Famborough International Airshow, seperti dikutip laman Newsweek.

Hooper menilai, dengan potensi perang dagang yang tengah dihadapi AS, industri pertahanan mungkin akan mengalami tekanan pada tahun-tahun mendatang. Namun ia mengaku tak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut.

"Saya telah berbicara dengan banyak mitra kami dari seluruh dunia dan banyak dari mereka tetap yakin bahwa solusi AS untuk masalah keamanan mereka adalah solusi yang mereka cari dan solusi terbaik untuk masalah mereka," kata Hooper.

Presiden AS Donald Trump memang tengah mendorong industri pertahanan AS agar menjual lebih banyak senjata ke berbagai negara. Menurut Trump, hal itu merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan perekonomian AS.

The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pada Maret lalu, merilis data tentang ekspor-impor persenjataan secara global dalam kurun lima tahun terakhir, yakni antara 2013 hingga 2017. Data tersebut menunjukkan Timur Tengah menjadi pasar utama penjualan senjata oleh AS dan Eropa.

SIPRI mengatakan, transfer global sistem persenjataan utama antara 2013 hingga 2017 meningkat sebesar 10 persen dibandingkan periode lima tahun sebelumnya. Di antara dua periode yang telah dicatat Sipri, AS sebagai salah satu eksportir senjata terbesar di dunia, meningkatkan penjualannya sebesar 25 persen.

Berdasarkan data SIPRI, senjata-senjata produksi AS telah dikirim ke 98 negara. Namun sebagian besar pasokan senjatanya dikirim ke Timur Tengah yang masih dibekap konflik. Sipri mengatakan Timur Tengah menyumbang 32 persen impor senjata secara global.

Antara 2013 hingga 2017, impor senjata ke Timur Tengah telah naik berlipat ganda. Selain AS, Inggris dan Prancis juga menjadi pemasok persenjataan ke wilayah tersebut. Adapun negara yang menjadi pelanggan utama ketiga negara tadi adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir.

Credit republika.co.id

Cina Bangun Armada Kapal Selam Nirawak, Incar Kapal Amerika

Pemerintah Cina membangun armada kapal selam nirawak dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengimbangi pergerakan pasukan AS di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Barat. SCMP

CB, Beijing – Militer Cina mengembangkan kapal selam cerdas nirawak, yang bakal diluncurkan pada awal 2020. Kapal selam yang dibuat dengan biaya relatif lebih murah dibandingkan kapal selam konvensional berawak ini diproyeksikan untuk melakukan serangkaian misi.

“Misinya seperti melakukan pengintaian musuh, pemasangan ranjau hingga melakukan serangan kamikaze terhadap kapal musuh,” begitu diansir media SCMP mengutip sejumlah ilmuwan yang merancang sistem kecerdasan buatan untuk kapal selam ini, Ahad, 22 Juli 2018.
Kapal selam nirawak ini tidak ditujukan untuk menggantikan sepenuhnya keberadaan kapal selam berawak. Rencananya, kapal selam ini ditujukan untuk mengimbangi pergerakan angkatan laut Barat seperti Amerika Serikat di kawasan laut strategis seperti Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Barat.

Cina telah membangun pusat pengetesan terbesar di dunia untuk kapal drone di Kota Zhuhai, Guangdong. Pemerintah juga membangun sistem pendukung berbasis Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence, untuk para komandan kapal selam.
“System ini dibangun untuk membantu para kapten kapal membuat keputusan akurat secepat mungkin dalam situasi tempur,” begitu dilansir SCMP.
Sistem kapal selam nirawak ini dirancang untuk menjadi bagian terintegrasi dengan sistem persenjataan militer otonom atau berawak baik di darat, udara, laut dan luar angkasa untuk mencapai target yang diinginkan.

Kapal selam nirawak cerdas ini tidak dikendalikan oleh operator di dalamnya. Kapal-kapal selam ini keluar pangkalan untuk melakukan tugasnya lalu kembali ke pangkalan. Kapal ini bisa melakukan kontak dengan komandan di pangkalan untuk mengupdate informasi.
“Tapi didesain sepenuhnya untuk menyelesaikan misi tanpa intervensi manusia,” kata ilmuwan yang tidak disebutkan namanya kepada SCMP.
Cina saat ini memiliki versi awal kapal selam nirawak yang relatif berukuran kecil. Proses peluncuran dan kembalinya kapal selam ke pangkalan masih membutuhkan bantuan kapal yang lebih besar. Daya jangkau dan daya angkutnya juga relatif minim.
Versi generasi kedua yang sedang dibangun ini berukuran jauh lebih besar dibandingkan versi awal. Kapal selam cerdas nirawak lanjutan ini mampu membawa berbagai perlengkapan serius untuk kegiatan pemantauan, rudal dan torpedo. Sumber energinya berasal dari mesin diesel atau jenis energi lain yang bisa menyuplai energi hingga berbulan-bulan.
Kapal selam nirawak cerdas generasi kedua ini bakal bisa bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan kondisi laut yang kompleks, menghindari deteksi radar musuh, berubah arah, dan mampu membedakan kapal militer dengan sipil secara otomatis, hingga mencapai posisi yang diperintahkan.
Seperti diberitakan Reuters, Komando Pasifik AS kerap melakukan latihan di Cina Selatan dengan menggunakan berbagai jenis kapal tempur sejak tahun lalu. Ini dilakukan untuk menantang klaim sepihak Cina atas wilayah laut luas, yang bernilai ekonomi dan strategis ini.

Credit tempo.co

CIA Sebut Cina Gelar Perang Dingin terhadap AS, seperti Apa?

Presiden AS Donald Trump dan istrinya Melania mengunjungi Forbidden City didampingi Presiden Cina, Xi Jinping serta istrinya Peng Liyuan di Beijing, Cina, 8 November, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

CB, Colorado – Badan Intelijen Amerika Serikat mengatakan tujuan dari operasi pengaruh Cina di seluruh dunia adalah menggantikan AS sebagai negara adidaya terdepan atau ‘leading superpower’.

Deputi Asisten Direktur Pusat Misi Asia Timur CIA, Michael Collins, mengatakan Presiden Cina, Xi Jinping, dan pemerintahannya melakukan ‘perang dingin’ terhadap AS.
“Menggunakan apa yang mereka katakan sendiri dan apa yang Xi katakan, saya ingin menyatakan secara definisi apa yang mereka lakukan terhadap kita adalah bentuk perang dingin,” kata Collins saat berbicara di Aspen Security Forum dalam sesi kemunculan Cina seperti dilansir Sabtu, 21 Juli 2018.
Collins melanjutkan,”Perang dingin ini tidak seperti yang terjadi pada Perang Dingin sebelumnya tapi secara definisi ini adalah perang dingin.”
Menurut Collins, Cina melakukan ini dengan cara memanfaatkan berbagai sarana kekuatannya baik secara terbuka atau tersembunyi, publik dan privat, ekonomi dan militer, untuk melemahkan posisi negara pesaing tanpa meski terjadi konflik terbuka. “Cina tidak ingin terjadi konflik,” kata Collins.
Pernyataan Collins ini senada dengan pernyataan Direktur FBI, Christopher Wray, dan Direktur Intelijen Nasional, Dan Coats, yang menunjuk Cina merupakan bahaya nyata terhadap kepentingan AS saat ini.
“Pada akhirnya, mereka ingin setiap negara di dunia mendukung kepentingan Cina,” kata Collins. Dia mengacu kepada pernyataan Xi , yang dicantumkan dalam konstitusi Cina, bahwa negara Tirai Bambu itu menjadi tantangan global terbesar yang dihadapi AS saat ini.

Menurut Collins, Cina berkompetisi dengan jauh melebihi dengan apa yang dapat dilakukan Rusia. “Saya pikir, dari perspektif kontra-intelijen, Cina mewakili ancaman terbesar, paling menantang dan signifikan terhadap AS sebagai negara.”
Saat ini, seperti dilansir Reuters, AS dan Cina terlibat perang dagang, yang terjadi sejak awal Juli 2018. Cina membalas pengenaan tarif 10 – 25 persen atas barang impor dari AS senilai sekitar US$34 miliar atau sekitar Rp487 triliun.
Menurut Collins,”Ini merupakan upaya menyeluruh Cina sebagai sebuah negara. Ini berupa spionase ekonomi dan spionase tradisional. Ini berupa agen intelijen tradisional dan nontradisional. Ini berupa sumber daya orang dan teknologi siber.”
Menurut Collins, pemerintah AS harus menetapkan Cina sebagai kompetitor atau musuh dalam konteks pencurian rahasia bisnis dan penelitian akademis. “Ini adalah garis batas,” kata dia.

Credit tempo.co

Inggris Isyaratkan Akan Kirim Kapal Induk ke Laut China Selatan

GLASGOW - Militer Kerajaan Inggris mengisyaratkan akan mengirim kapal induk HMS Queen Elizebth ke Laut China Selatan. Hal telah dibahas dengan militer Australia di saat pengaruh militerisasi China di kawasan sengketa itu terus menguat.

Menteri Pertahanan Australia Marise Payne dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop telah mendiskusikan operasi angkatan laut bersama di wilayah Pasifik bersama Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson, Jumat kemarin.

Williamson dan Payne mengunjungi galangan kapal BAE Systems di Clyde di Glasgow untuk meninjau kapal fregat Type 26 terbaru yang dibeli Australia bulan lalu dalam kesepakatan senilai 20 miliar poundsterling. Mereka juga menyambangi pangkalan kapal selam nuklir Inggris di Faslane.

Dalam konferensi pers bersama di Edinburgh, termasuk dengan Menteri Luar Negeri Inggris yang baru, Jeremy Hunt, Bishop mengatakan telah terjadi perubahan yang jelas dalam hubungan kekuatan besar yang telah memicu tingkat volatilitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Tak ada yang menyinggung militerisasi China di pulau-pulau sengketa di Laut China Selatan dalam konferensi pers tersebut. Namun, Bishop membahas soal tantangan terhadap "norma dan konvensi" internasional di kawasan Pasifik.

Sedangkan Payne mengatakan ada ancaman yang jelas terhadap "kawasan internasional berbasis aturan".

Keempat menteri itu menyatakan, ancaman yang ada telah membenarkan kerja sama pertahanan dan keamanan yang lebih besar antara Inggris dan Australia, yang didukung oleh peningkatan pos-pos diplomatik Inggris di negara-negara Pasifik selatan seperti Tonga dan Vanuatu.

"Pada titik kritis dalam urusan dunia, kami merasa sangat penting bagi negara-negara yang berpikiran sama untuk bergabung bersama untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas," kata Bishop, dikutip The Guardian, Sabtu (21/7/2018).

"Kami tidak dapat lebih senang bahwa Inggris akan mengambil peran yang semakin meningkat di Indo-Pasifik," katanya lagi.

Mengacu pada meningkatnya ancaman dari kapal selam di Pasifik, yang dioperasikan oleh negara yang tak disebutkan namanya, Williamson menyoroti keputusan Australia untuk membeli sembilan kapal fregat Type 26, yang tengah dibangun oleh BAE di Adelaide, dan diganti namanya oleh Angkatan Laut Australia sebagai kapal Hunter-class.

"Kami sudah mulai melihat perubahan langkah dalam hubungan kami," katanya.

“Untuk pertama kalinya sejak 2013, Inggris telah mengerahkan kapal ke wilayah Pasifik. Kami memiliki tiga tahun ini, dan ini bukan sesuatu yang ingin kami lihat sebagai kilat, tetapi sebenarnya komitmen untuk wilayah yang terus maju selama beberapa tahun mendatang," lanjut Williamson.

“Kami sangat berharap dan akan bekerja sama dalam menyebarkan HMS Queen Elizabeth ke Pasifik dan mudah-mudahan berlayar berdampingan dengan kapal-kapal Australia," ujarnya.

"Dan kami ingin memastikan bahwa semua orang di seluruh dunia memahami bahwa kedua negara besar ini adalah sekutu terbesar," imbuh dia.

Credit sindonews.com

Indonesia-Timor Leste Bahas Pengelolaan Ekosistem Perairan

uliadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Indonesia, Cesar J. Dacruz, Sekretaris Jenderal Timor LEste Ministry of Agriculture and Fisheries, dan Stephen Rudgard, Kepala FAO di Indonesia. (Dok. Harriansyah/FAO Indonesia)

Jakarta, CB -- Indonesia dan Timor Leste menggelar pertemuan untuk membahas pengelolaan ekosistem perairan kedua negara, pekan lalu. Pertemuan tiga hari di Jakarta meluncurkan proyek baru yang dibiayai oleh Global Environment Facility (GEF) tentang "Mengaktifkan Kerjasama Lintas Batas untuk Pengelolaan Ekosistem Laut Indonesia", (ISLME) bekerja sama dengan Badan Pangan dan Pertanian (FAO) digelar pada 17-19 Juli 2018.

Kedua pemerintah berkolaborasi untuk memastikan konservasi dan pengelolaan sumber daya and ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini penting guna memastikan produktivitas perairan terhadap keamanan pangan dan mata pencaharian yang lebih baik bagi masyarakat lokal. Terutama yang menggantungkan aktivitas ekonomi mereka pada sektor perikanan di perairan kedua negara.

Dilansir FAO, ISLME mencakup total 2,13 juta kilometer persegi. Lus tersebut meliputi 98 persen perairan teritorial di Indonesia, dan sekitar dua persen terletak di perairan wilayah Timor Leste.

Sekitar 185 juta orang tinggal di wilayah ISLME, dan mereka sangat bergantung pada industri pesisir dan laut termasuk perikanan, budidaya air, produksi minyak dan gas, transportasi, dan pariwisata.

Proyek tersebut menyatukan pemerintah Indonesia dan Timor Leste serta dan berbagai organisasi di tingkat nasional, regional dan internasional dalam mengatasi masalah lintas batas yang rumit terkait dengan pengelolaan ekosistem dan sumber daya kelautan. Termasuk pengembangan pendekatan ekosistem untuk budidaya Perikanan dan perlindungan sumberdaya perairan.

"Pertemuan dan agenda regional ini telah menjadi peluang penting bagi para pemangku kepentingan untuk belajar lebih banyak tentang aktifitas yang didukung oleh proyek, berbagi pengalaman, wawasan serta praktik dan pembelajaran terbaik," kata Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, Stephen Rudgard.

Pertemuan pertama Komite Pengarah Regional, mengesahkan rencana kerja untuk tahun pertama. GEF memberikan sokongan dana sebesar US $4 juta (sekitar Rp57,9 miliar) untuk mendukung pencapaian target nasional kedua negara selama periode empat tahun.

Di Indonesia, dua Kementerian yang terlibat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan bahwa proyek kerjasama ini akan sejalan dengan prioritas nasional seperti pengurangan praktek penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan (IUU) serta mengatasi kerusakan sumberdaya Perairan lainnya.

Proyek ini akan mengutamakan kolaborasi untuk melindungi dan memperkaya keanekaragaman hayati secara regional dan global dalam agar kawasan kekayaan hayati kedua negara tetap lestari dan makin baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi mendatang.

Credit cnnindonesia.com

Sebut Suriname Negara Gagal, Menlu Belanda Dikecam

Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok. Reuters

CB, Paramaribo – Pemerintah Suriname mengajukan nota protes diplomatik terhadap Belanda terkait pernyataan Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, yang menyatakan Suriname sebagai ‘negara gagal’ terkait keberagaman etnisnya.

Blok, yang merupakan anggota partai konservatif VVD pendukung Perdana Menteri Mark Rutte, menghadapi badai kecaman atas pernyataannya, yang dibuat dalam sebuah pertemuan tertutup di Hague pada 10 Juli 2018.
Rekaman pernyataan ini, seperti dilansir Al Jazeera, diperoleh stasiun televisi Zembla, yang fokus pada kegiatan jurnalisme investigasi.

“Tuduhan kasar melawan perdamaian dan stabilitas di Republik Suriname diarahkan untuk menggambarkan Suriname dan populasinya secara negatif,” kata kementerian Luar Negeri Suriname dalam pernyataan pers, seperti dilansir Reuters.
Pemerintah Suriname telah memanggil pejabat perwakilan Belanda, Jaap Frederiks, untuk menyampaikan nota protes itu. “Belanda berupaya mengisolasi Suriname dengan kemungkinan agenda melakukan rekolonialisasi,” begitu pernyataan kementerian Luar Negeri Suriname.

Suriname, yang terletak di Amerika Selatan, merupakan bekas jajahan Beanda dan menjadi merdeka pada 1975. Negara ini memiliki beberapa etnis seperti warga asli, Jawa dari Indonesia, Afrika, dan Belanda.

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte dari partai VVD melambaikan tangan setelah memberikan suara dalam pemilihan umum di Den Haag, Belanda, 15 Maret 2017. Hasil pemilu Belanda dipandang sebagai barometer bagi masa depan populisme di Eropa. REUTERS/Michael Kooren
Blok membuat pernyataan kontroversial itu saat menghadiri pertemuan karyawan asal Belanda yang bekerja di sejumlah organisasi internasional. “Suriname merupakan negara gagal karena terkait dengan komposisi etnisnya,” kata dia saat itu.
Sejumlah politikus dari beberapa partai di Belanda, termasuk dari partai pemerintah, menuntut Blok untuk menjelaskan pernyataannya itu.
Menurut Al Jazeera, Blok dan audiens sempat melakukan tanya jawab dalam acara tertutup itu.
“Beri saya contoh masyarakat multietnis atau multikultur, yang populasi aslinya masih hidup dengan baik. Dan ada hubungan damai antar-komunitas. Saya tidak tahu ada yang seperti itu,” kata Blok.
Salah satu audiens menyebut Suriname tapi Blok tidak setuju. “Suriname damai? Sebuah negara yang berdasarkan hukum dan demokrasi? Ini pernyataan yang berani. Jadi partai di Suriname tidak terbelah oleh etnisitasnya?” kata Blok.
Dia lalu melanjutkan,”Saya mengagumi optimisme Anda. Suriname merupakan negara gagal dan itu terutama karena disebabkan divisi etnisnya,” kata dia.
Salah satu audiens lalu menyebut nama Singapura. Blok menjawab,”Singapura merupakan negara yang kecil – mini, sangat selektif dalam memilih imigrannya. Sangat selektif,” kata Blok.
“Sangat sulit untuk bisa masuk. Mereka tidak mengizinkan imigran miskin masuk ke sana. Ya, mungkin untuk kegiatan bersih-bersih bisa,” kata dia.
Lewat akun Twitter, Blok mengaku bahasa yang digunakannya terlalu keras dan menyesal telah menyinggung perasaan.
Kepada televisi Zembla, Blok mengatakan tujuan pernyataannya adalah menstimulasi pertukaran ide dan mendengarkan partisipan menceritakan pengalamannya.
“Kontribusi saya selama sesi tanya dan jawab dalam pertemuan itu adalah memancing reaksi dari audiens. Selama pertemuan tertutup, saya menggunakan ilustrasi yang bisa terlihat tidak cocok jika dilakukan dalam debat publik," kata menlu Belanda ini.

Credit tempo.co

Ribuan Pemukim Israel Serbu Kompleks Masjid Al-Aqsa

YERUSALEM - Ribuan pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsha di Yerusalem Timur untuk memperingati penghancuran kuil-kuil Yahudi. Momen berkabung bagi warga Yahudi itu dikenal di Israel dengan sebutan Tisha B'av.

Sumber-sumber Palestina mengatakan, sekitar 1.023 pemukim memasuki kompleks suci itu pada hari Minggu. Mereka di bawah perlindungan polisi Israel secara ketat.

Kompleks Al-Aqsa, yang mencakup Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsha, merupakan situs suci bagi umat Islam dan Yahudi.

Yehuda Glick, anggota Knesset (Parlemen) Israel dari kubu sayap kanan yang berkampanye untuk akses Yahudi ke Masjid Al-Aqsa, juga terlihat di kompleks suci tersebut.

Firas al-Dibis, seorang pejabat Otoritas Wakaf Keagamaan di Yerusalem yang dikelola Yordania, mengatakan kepada Anadolu bahwa polisi Israel menyerbu kompleks suci sebelum massa pemukim tiba.

Menurut Al-Dibis, pasukan Israel menolak akses untuk Najeh Bakirat, seorang sarjana di Otoritas Wakaf. Pasukan Israel mengizinkan jamaah Muslim berada dalam Masjid Al-Aqsa setelah merebut ID (tanda pengenal) mereka.

Media lokal, Shebab News, melaporkan, seorang bocah Palestina ditangkap setelah mengibarkan bendera Palestina di kompleks suci itu.

"Tentara Israel bergegas untuk menangkap bocah Palestina hanya karena menaikkan bendera Palestina di halaman Masjid Al-Aqsa," tulis media tersebut.

"Ini adalah definisi paling jelas dari kolonialisme, di mana Israel mencoba untuk menghilangkan identitas budaya dan agama dari orang-orang Palestina."

Koresponden Al-Jazeera, Mohammed Jamjoom menambahkan, ketegangan di kompleks suci itu mulai memanas dan berpotensi berubah menjadi lebih buruk.

"Para jamaah Muslim Palestina menganggap ini selalu sebagai provokasi," kata Jamjoom, yang dilansir Senin (23/7/2018).

"Ini bukan hal baru bahwa ada flare-up terjadi di kawasan itu," ujarnya. "Tetapi pada hari-hari seperti hari ini-hari libur untuk memperingati banyak bencana dalam sejarah Yahudi-Anda akan melihat lebih banyak pemukim yang ingin mengakses kompleks itu."

Pada Sabtu malam, ratusan pemukim mengorganisir pawai di dalam tembok Kota Tua dan di gerbang kompleks Al-Aqsa. Mereka berdoa, menari dan meneriakkan slogan anti-Arab dan anti-Muslim.

Yerusalem Timur, lokasi Masjid Al-Aqsa berdiri, merupakan wilayah yang masih diduduki Israel. Palestina mendambakan kota ini sebagai ibu kota masa depan mereka.

Credit sindonews.com

Israel Evakuasi 800 Anggota White Helmets ke Yordania

Sukarelawan White Helmets mencari korban setelah ledakan di Idlib, Suriah, April lalu.

Foto: EPA/Mohammed Badra

Evakuasi dilakukan atas permintaan Amerika Serikat.

CB, YERUSALEM -- Sekitar 800 anggota kelompok pertahanan sipil Suriah, White Helmets dan keluarga mereka dievakuasi melalui Israel ke Yordania pada Ahad (22/7). Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengaku telah menyelesaikan upaya kemanusiaan untuk menyelamatkan anggota White Helmets dan keluarga mereka karena ancaman langsung terhadap kehidupan mereka.

Dikatakan, bahwa mereka dipindahkan ke negara tetangga yang masih belum teridentifikasi. Evakuasi dilakukan atas permintaan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.

Media Israel mengidentifikasi orang-orang Suriah sebagai anggota organisasi White Helmets. Secara resmi disebut Pertahanan Sipil Suriah tetapi dikenal dengan White Helmets. Kelompok itu telah mengoperasikan layanan penyelamatan di wilayah Suriah yang dikuasai pemberontak.

Kantor berita resmi Yordania, Petra melaporkan kerajaan memberi wewenang kepada PBB untuk mengatur perjalanan sekitar 800 warga Suriah melalui Yordania untuk pemukiman kembali di negara-negara Barat. Juru bicara Kerajaan Mohammad al Kayed menyebutkan kerajaan menyetujui permintaan Inggris, Jerman, dan Kanada untuk memberi para pekerja White Helmets suaka sementara sebelum bermukim di Barat.

White Helmets diidentifikasi oleh media Yordan sebagai pekerja pertahanan sipil yang melarikan diri dari wilayah yang dikendalikan oposisi Suriah setelah serangan oleh tentara Suriah. Petra mengatakan, anggota White Helmets akan tetap berada di daerah tertutup di Yordania dan Inggris.

Jerman dan Kanada setuju untuk memukimkan mereka kembali dalam waktu tiga bulan. Militer Suriah, yang didukung oleh kampanye udara Rusia, telah menuju ke tepi provinsi Quneitra. Ini menyusul serangan bulan lalu yang mengusir para pemberontak di provinsi Deraa yang dulunya didukung oleh negara-negara bagian Washington, Yordania dan Teluk.

Serangan itu telah memulihkan kontrol pemerintah Suriah atas daerah Barat Daya. Ini merupakan wilayah yang strategis di perbatasan dengan Yordania dan Israel.

Credit republika.co.id

Netanyahu Ancam Serang Hamas Tujuh Kali Lebih Kuat

TEL AVIV - Israel siap, jika perlu, untuk melakukan serangan terhadap gerakan Hamas tujuh kali lebih kuat dari serangan akhir pekan lalu. Hal itu dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Selama akhir pekan kami menyampaikan pukulan keras kepada Hamas. Jika perlu, kami akan melakukan serangan yang akan tujuh kali lebih kuat," kata Netanyahu seperti dikutip dari Sputnik, Senin (23/7/2018).

Pihak berwenang Israel telah mencoba untuk mengakhiri gangguan di perbatasan Israel-Gaza, yang disebabkan oleh penembakan terus dan peluncuran balon pembakaran oleh militan Hamas. Israel menggunakan kekuatan militer dan sanksi ekonomi terhadap gerakan itu dan mengancam untuk meluncurkan serangan besar-besaran baru.

Pada 21 Juli, seorang sumber tingkat atas di Yerusalem mengatakan kepada Sputnik bahwa Hamas telah setuju untuk menerima tuntutan Israel dan menghentikan bentrokan antara pengunjuk rasa dan petugas polisi di daerah perbatasan, serta untuk menghentikan peluncuran balon api

Sebelumnya, pada 20 Juli, pasukan Israel membom hampir 70 fasilitas milik gerakan Hamas setelah seorang tentara Israel tewas akibat tembakan sniper di daerah perbatasan.

Setelah serangan itu, yang berlangsung selama beberapa jam, media melaporkan bahwa kedua pihak berhasil mencapai kesepakatan di bawah mediasi Mesir.

Credit sindonews.com

Tentara Israel tewas ditembak gerilyawan Palestina di Gaza

Dokumen foto tentara Israel berlari saat bentrok dengan warga Palestina. (REUTERS/Mussa Qawasma)

Yerusalem (CB) - Seorang tentara Israel tewas ditembak sejumlah gerilyawan Palestina di perbatasan Gaza, Jumat (20/7), demikian keterangan militer Israel.

Tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) itu ditembak di kawasan selatan Jalur Gaza dan kemudian tewas akibat luka yang dia derita, catat militer Israel dalam pernyataan tertulisnya, yang dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Satu Orang Anggota Hamas Tewas dalam Serangan Udara Israel

Polisi Palestina menunjukkan bangunan yang rubuh akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza, Sabtu (14/7). Serangan ini merupakan serangan terburuk sejak perang Israel-Gaza tahun 2014.

Foto: AP Photo/Khalil Hamra

Angkatan Udara Israel menyerang pos pengawas Hamas di bagian selatan Jalur Gaza

CB, GAZA CITY -- Satu anggota Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) tewas dan tiga lagi cedera pada Kamis (19/7) dalam serangan udara yang dilancarkan oleh "drone" Israel, kata beberapa saksi mata dan Kementerian Kesehatan. Ambulans bergegas ke lokasi dan orang yang cedera dibawa ke Rumah Sakit Eropa di Jalur Gaza, kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza, Ashraf Al-Qedra, di dalam satu pernyataan.

Satu sumber keamanan Palestina mengatakan kepada Xinhua, angkatan Udara Israel menyerang lingkungan satu pos pengawas Hamas di bagian selatan Jalur Gaza. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan prajuritnya menyerang jaringan Hamas, yang bertanggung-jawab melepaskan balon dan layang-layang yang terbakar ke dalam wilayah Israel.

Korban jiwa adalah anggota keamanan yang bekerja di pos di dekat Rafah, kata beberapa sumber Hamas. Belakangan, faksi Palestina membalas dengan menembakkan bom mortir ke arah tentara Israel di seberang perbatasan.

Media Israel melaporkan lima bom mortir ditembakkan dari Jalur Gaza ke wilayah Eshkol di Israel Selatan, tapi tak ada laporan mengenai korban jiwa. Sebelumnya, sayap militer beberapa faksi Palestina mengatakan serangan Israel akan dihadapi dengan tindakan serupa dari pihak mereka.

Ditambahkannya, mereka takkan mengizinkan Israel menerapkan rencana agresifnya terhadap rakyat Palestina atau menantang perlawanan mereka. Bentrokan di perbatasan Jalur Gaza-Israel berlanjut selama berbulan-bulan karena demonstrasi yang dinamakan "Pawai Akbar Kepulangan".

Di dalam siaran pers pada Kamis, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan 142 orang telah tewas. Termasuk 18 anak kecil dan dua perempuan, dan 16.496 orang cedera sejak protes di Jalur Gaza dimulai 30 Maret.

Credit republika.co.id

Dubes RI: UU Negara Yahudi Bertentangan dengan Prinsip Israel

Dubes RI untuk Yordania dan Negara Palestina, Andy Rachmianto. (Dok. Istimewa)

Jakarta, CB -- Duta Besar RI untuk Negara Palestina dan Yordania, Andy Rachmianto menyatakan undang-undang yang disahkan Parlemen Israel, Knesset, Kamis (19/7) sangat kontroversial sejak dirancang pada 2011.

"Kontroversinya terletak pada esensi bahwa UU ini bertentangan dengan prinsip Israel seabgai negara demokrasi yang mengizinkan warga selain Yahudi bisa tinggal di Israel," kata Andy kepada CNNIndonesia.com, Minggu (22/7).

Kontroversi yang membelit UU yang mengesahkan Israel sebagai negara Yahudi tersebut diloloskan Knesset dengan margin suara tipis 62-55 dan dua anggota Knesset menyatakan abstain.

Sejak merdeka, Israel sudah multi-etnik, termasuk warga Arab Palestina yang Yahudi. Undang-undang tersebut ditentang banyak kalangan di Israel sendiri, termasuk Presiden Israel, maupun Yahudi Diaspora karena dianggap rasis dan apartheid.

Adapun bagi Palestina, kata Andy, UU ini berbahaya dan bertentangan dengan hukum internasional. Termasuk resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB). "karena akan melegalkan pendudukan Israel di Tepi Barat yang telah diduduki sejak 1967 serta menjadi dasar bagi kelanjutan pembangunan permukiman ilegal (ilegal settlement) Israel," kata Andy.

Lebih serius lagi, kata mantan Direktur Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI tersebut, UU itu memperkuat pengesahan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, yang akan lebih mempersulit proses perdamaian Palestina-Israel atas dasar solusi dua negara.

"Dengan kata lain, perjuangan negara Palestina dengan Ibu Kota Yerusalem Timur akan bertambah sulit dan rumit," kata Andy.

Dengan UU ini, warga non-Yahudi di Israel akan menjadi warga negara kelas dua. Kelompok aktivia HAM di Israel juga menentang karena UU akan menjadikan agama dan hukum Yahudi sebagai dasar hukum. Sehingga Israel tidak lagi menjadi negara sekuler.

UU ini awalnya disiapkan oleh kelompok/Partai Likud, partai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ultra nasionalis. "Mengingat posisi Netanyahu yang saat ini jauh lebih kuat apalagi dapat dukungan AS, kelompok ini melihat peluang dan timely. Karena itu bulan Maret lalu mereka mengajukannya ke Knesset untuk dibahas dan Kamis kemarin berhasil disahkan," kata Andy.

Saat ditanya CNNIndonesia.com, apakah UU tersebut bisa batal, Andy menyatakan secara teoritis bisa terjadi. "Apalagi jika ada gejolak di masyarakat," kata dia. Untuk saat ini, gejolak di kalangan masyarakat Israel belum terlihat. Selain itu UU tersebut masih memerlukan pengesahan dari Mahkamah Agung Israel.

Credit cnnindonesia.com

UU Negara Yahudi Israel Tuai Kecaman di Dalam Negeri

Foto: REUTERS/Ammar Awad

Jakarta, CB -- Undang-undang yang baru disahkan Knesset, Parlemen Israel, yang menegaskan negeri itu sebagai negeri bangsa Yahudi menuai kecaman dari kemarahan di dalam negeri dan kelompok-kelompok Yahudi.

Diberitakan kantor berita Turki, Anadolu News Agency, Knesset mengesahkan undang-undang yang juga menyatakan 'Yerusalem bersatu' sebagai Ibu Kota Israel, dan bahasa Ibrani sebagai satu-satunya bahasa resmi. Adapun bahasa Arab yang sebelumnya juga menjadi bahasa resmi, hanya diakui sebagai bahasa yang memiliki 'status khusus'.

Tamar Zandberg, ketua partai sayap kiri, Partai Meretz menggambarkan undang-undang itu sebagai 'memalukan'.

"Zionisme bukan lagi sebuah gerakan nasional, tapi nasionalisme yang dipaksakan yang mempermalukan minoritas dan memantabkan supremasi rasional," kata Zanberg.

Hal senada disampaikan pemimpin oposisi Israel lainnya, Isaac Herzog. "Sejarah akan menentukan apakah undang-undang tersebut akan menguntungkan Israel atau tidak," kata dia.

Mantan Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Livni menyatakan undang-undang tersebut hanya akan menguntungkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. "Netanyahu menginginkan hukum tersebut demi perjuangannya," kata Livni, anggota Persekutuan Zionis.

Partai Livni, partai oposisi terbesar dengan 24 kursi di Knesset telah menentang undang-undang tersebut selama tiga kali sidang pembahasan.

Netanyahu menyebut undang-undang tersebut sebagai 'momen yang menentukan bagi Zionisme dan Israel.'

Seusai sidang pleno pengesahan UU, anggota Knesset Arab Ahmad Tibi dan Ayeda Touma-Souliman meneriaki Netanyahu, "Anda meloloskan hukum apartheid, hukum yang rasis."

"Mengapa Anda takut pada bahasa Arab?" teriak Tibi seperti dilansir situs berita Israel, Haaretz. PM Netanyahu disebut membalas teriakan Tibi dengan mengatakan, "Beraninya kau berbicara seperti itu pada satu-satunya demokrasi di Timur Tengah?"

Sejumlah aktivis hak-hak minoritas Arab di Israel juga mengecam UU itu sebagai 'kolonial' dan 'menunjukkan elemen kunci apartheid.'

"Undang-undang itu menjamin karakter etnis-keagamaan Israel sebagai eksklusif Yahudi dan menguasai hak istimewa yang dinikmati warga Yahudi, di saat bersamaan melakukan diskriminasi terhadap warga Palestina dan melegitimasi pengecualian, rasisme dan ketimpangan sistemik," kata Adalah Legal Center for Arab Minority Rights dalam sebuah pernyataan.

Undang-undang baru Israel itu juga melanggar hukum internasional dengan 'memproklamirkan praktik apartheid, termasuk hukum sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan."

"Undang-undang baru secara konstitusional mengabadikan identitas Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi, meskipun terdapat 1,5 juta warga Palestina," kata pernyataan tersebut.

Undang-undang baru itu juga dikecam kelompok advokasi Yahudi di Amerika Serikat, American Jewish Committee. "Undang-undang itu membahayakan komitmen para pendiri Israel untuk membangun sebuah negara Yahudi yang demokratis," demikian pernyataan AJC seperti dilansir Anadolu.

Credit cnnindonesia.com

Arab Saudi Tolak UU Negara Yahudi Israel

Foto: REUTERS/Ronen Zvulun

Jakarta, CB -- Arab Saudi menolak undang-undang baru Israel yang menetapkan negeri itu sebagai negara Yahudi. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan penolakan dan ketidaksetujuan terhadap UU yang baru saja disahkan Parlemen Israel itu lewat kantor berita Saudi Press Agency (SPA).

Dilansir Saudi Gazette, sumber tersebut menyatakan undang-undang baru Israel itu berlawanan dengan hukum internasional, prinsip legitimasi internasional, prinsip hak asasi manusia, dan merusak upaya internasional untuk perdamaian Israel-Palestina.

Sumber di Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang tidak disebut namanya itu juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk bertanggung jawab melawan tindakan Israel tersebut. Yang dianggap melanggengkan diskriminasi rasial terhadap rakyat Palestina, mendistorsi identitas nasional dan mengorbankan hak-hak rakyat Palestina.

Selain Arab Saudi, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengutuk ratifikasi UU Israel, yang dianggap sebagai tantangan besar terhadap komunitas, hukum dan resolusi internasional.

Sekretaris Jenderal OKI Yousef Bin Ahmed Al-Othaimeen menekankan bahwa undang-undang tersebut rasis dan tidak sah. Menurut OKI, UU tersebut mengabaikan hak-hak historis rakyat Palestina, baik muslim maupun Kristen dan merupakan perpanjangan dari permukiman Israel.

Sekjen OKI menyerukan kepada komunitas internasional untuk menolak dan mengutuk UU baru Israel yang dianggap rasis dan menghadap seluruh kebijakan rasis Israel.

Di Kairo, Parlemen Arab memastikan penolakan tegas dari UU Israel yang menyatakan negeri itu sebagai negara orang Yahudi.

"Hukum itu benar-benar tidak dapat diterima karena secara terbuka mengkonsolidasikan sistem pemisahan dan apartheid terhadap Palestina, yang merupakan pemilik historis wilayah dan sebaliknya, menghalangi mereka untuk hidup di tanah air mereka serta hak minimum mereka yang dinyatakan oleh hukum internasional, prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, resolusi PBB dan menyangkal hak mereka untuk menentukan nasib sendiri," kata Ketua Parlemen Arab, Mishaal Al-Salami seperti dilansir Saudi Gazette, Sabtu (21/7).

Al-Salami memperingatkan dampak bencana dari UU baru Israel yang dianggap meletakkan dasar bagi kebijakan rasis, melanggar prinsip hukum internasional, hak asasi manusia dan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Credit cnnindonesia.com

Jet Tempurnya Dituduh Bombardir Suriah, Israel Bungkam

TEL AVIV - Militer Israel bungkam setelah pesawat-pesawat jet tempurnya dituduh membombardir situs militer di Kota Misyaf, Hama, Suriah. Serangan udara pada hari Minggu itu dilaporkan dilakukan pesawat-pesawat Tel Aviv dari wilayah udara Lebanon.

Stasiun televisi pemerintah Suriah menyatakan, serangan udara Israel telah menyebabkan kerusakan material. Media rezim Damaskus itu tidak menjelaskan apa yang sebenarnya jadi target serangan.

Namun, sumber intelijen di Suriah mengatakan pusat penelitian militer untuk produksi senjata kimia yang menjadi target serangan. Pusat penelitian itu diyakini sebagai rumah bagi tim ahli militer Iran yang terlibat dalam produksi rudal dan senjata kimia.

"Kami tidak mengomentari laporan asing," kata militer Israel ketika ditanya tentang laporan serangan udara oleh jet-jet tempurnya ke wilayah Suriah, seperti dikutip Reuters, Senin (23/7/2018).

Kantor berita negara Suriah, SANA, melaporkan apa yang terjadi pada hari Minggu merupakan agresi militer Israel. "Salah satu posisi militer kami di Masyaf adalah sasaran agresi udara Israel," tulis SANA mengutip sumber militer.

Serangan ini hanya berselang beberapa hari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan terus menyerang wilayah Suriah dengan target basis-basis militer Iran.

"Kami tidak akan berhenti mengambil tindakan di Suriah terhadap upaya Iran untuk membangun kehadiran militer di sana," bunyi pernyataan kantor Perdana Menteri Israel, pekan lalu.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa serangan udara tersebut manargetkan lokakarya yang diawasi oleh Iran, di mana rudal surface-to-surface diproduksi.

"Pasukan pro-Iran dari gerakan Hizbollah Lebanon dikerahkan di sektor itu," kata kepala Observatorium Rami Abdel Rahman kepada AFP.

Credit sindonews.com

Usai Gempur Suriah, Israel Dilaporkan Incar Irak

TEL AVIV - Israel telah menyerang Suriah beberapa kali dengan klaim menargetkan aset-aset militer Iran di negara itu. Usai Suriah, wilayah Irak dilaporkan menjadi target berikutnya dengan dalih serupa.

Sebuah laporan situs Arab, Al-Jarida, disebutkan bahwa Israel sudah memperoleh daftar target di dalam wilayah Irak. Laporan dalam bahasa Arab itu sudah diterjemahkan oleh Seth J. Frantzman dari Jerusalem Post.

"Tel Aviv memiliki daftar situs militer Iran yang digunakan untuk mengangkut senjata, peralatan dan elemen ke Suriah dan berniat untuk membom mereka untuk menghentikan apa yang dilihatnya sebagai penumpukan militer Iran," bunyi laporan tersebut, yang dikutip Sabtu (21/7/2018).

Untuk memperkuat laporannya, media Arab itu mengklaim sudah memperoleh foto-foto dari beberapa situs yang masuk daftar target serangan Israel di Irak. Situs-situs itu di antaranya, area penyeberangan perbatasan Irak-Iran di dekat Mehran, timur Baghdad, dan persimpangan lain di dekat Basra.

"Dalam dua bulan terakhir, Al-Jarida memperoleh foto-foto udara eksklusif dari target yang ingin dicapai Israel, termasuk penyeberangan perbatasan dengan Iran, seperti Mehran dan Bashmak? Bersamaan dengan perbatasan Shalamjah-Basra dan dekat Kuwait," lanjut terjemahan Frantzman, di mana target yang masih dalam tanda tanya itu masih menimbulkan keraguan dalam penerjemahannya.

Menurut Al-Jarida, Israel telah memantau apa yang diklaim sebagai upaya Iran untuk membuat koridor darat dari Teheran melalui Baghdad ke wilayah Suriah.

Media Arab tersebut mencatat bahwa beberapa situs di Irak yang saat ini berada di bawah kendali Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) sebelumnya berada di bawah kendali militer AS.

"Situs-situs termasuk (pangkalan udara) H3 dan situs militer Rutba, serta lokasi di jalan-jalan penting dekat desa dan kota, seperti Al-Burr (terjemahan tidak jelas) dan posisi militer Irak lainnya," lanjut Frantzman menerjemahkan.

"Pengeboman Israel terhadap target di Irak akan mewakili perubahan dalam aturan permainan, dan mungkin upaya Tel Aviv untuk memperluas peta konfrontasi dengan Iran, setelah rezim Suriah mulai mengontrol perbatasan Quneitra dengan wilayah yang diduduki oleh Israel dari Dataran Tinggi Golan."

Laporan soal dugaan rencana Israel menyerang Irak ini muncul di tengah laporan bahwa AS ingin menarik militernya dari Suriah, terutama dari pangkalan Al-Tanf, yang terletak di dekat perbatasan Suriah dengan Irak dan Yordania.

Pemerintah Israel belum berkomentar atas laporan itu. Pemerintah Irak juga belum merespons. Jika rencana militer Tel Aviv itu terkonfirmasi, maka Irak akan kembali menderita setelah negara itu baru saja berjuang memerangi kelompok ekstremis ISIS.

Credit sindonews.com

Pasukan Suriah Bombardir Basis ISIS di Dekat Perbatasan Israel

DAMASKUS - Pasukan rezim Suriah bersama sekutunya, pasukan Rusia, membombardir basis-basis kelompok ISIS di dekat Dataran Tinggi Golan yang berbatasan dengan Israel pada hari Sabtu (21/7/2018). Serangan dilakukan dengan pesawat tempur dan artileri secara masif.

Serbuan pasukan rezim Presiden Bashar al-Assad mencakup sejumlah wilayah termasuk Kota Tasil, Saidah, Sahyun dan Shabraq.

Mengutip laporan The Jerusalaem Post, pertempuran masih terlihat saat ini dari wilayah Golan yang dikuasai Israel.

Turis dan penduduk setempat menyaksikan pertempuran itu dari wilayah Tel Saqi, area yang pernah jadi tempat pertempuran tahun 1973.

Serangan oleh pasukan ini sebenarnya sudah dimulai sejak 24 jam sebelumnya. Pada Sabtu pagi tadi, kelompok Islamic State atau ISIS meledakkan bom mobil di kota Hayt.

Sementara itu, Observatorim Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan, rezim Suriah juga melancarkan serangan udara di Provinsi Daraa, Suriah selatan, pada hari Jumat. Serangan di wilayah yang sebagian dikuasai kelompok ISIS itu dilaporkan menewaskan 26 warga sipil.

Direktur Observatorium, Rami Abdel Rahman, mengatakan 11 anak termasuk di antara mereka yang tewas dalam serangan sepanjang hari oleh pesawat tempur rezim Suriah dan sekutunya, Rusia, di Daraa.

Menurut Observatorium, ratusan serangan udara termasuk dengan bom barel dilancarkan di beberapa kota yang dikendalikan oleh kelompok cabang ISIS yang dikenal sebagai kelompok Jaish Khaled bin Walid.

"Pemboman itu menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, dan seluruh permukiman hancur," kata kelompok pemantau krisis Suriah itu.

Rezim Suriah dan sekutunya saat ini sedang berusaha merebut kembali kendali penuh Daraa yang berada di perbatasan Suriah dengan Yordania. Suriah juga berupaya merebut kembali Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.

Credit sindonews.com

Gerilyawan Suriah mundur dari perbatasan Golan

Dokumen foto pos pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Dataran Tinggi Golan, perbatasan Israel dengan Suriah. (REUTERS/Baz Ratner )

"Kami menunggu operasi itu dimulai dan semoga saja bisa dimulai pada hari ini."

Beirut (CB) - Gerilyawan Suriah mulai meninggalkan kawasan Dataran Tinggi Golan, yang berbatasan langsung dengan Israel, Jumat (20/7).

Mereka akan meninggalkan daerah itu sesuai dengan kesepakatan penyerahan wilayah kepada Presiden Bashar al Assad.

"Kami menunggu operasi itu dimulai dan semoga saja bisa dimulai pada hari ini," kata Hammam Dbayat, Gubernur Provinsi Quneitra, kepada Reuters.

Sejumlah bus telah disiapkan untuk mengangkut para gerilyawan itu ke Provinsi Idlib di kawasan barat laut Suriah.

Rekaman video Reuters dari sisi perbatasan Israel menunjukkan sejumlah pria menaiki truk penuh barang, yang kemudian meninggalkan desa al Qahtaniya di perbatasan Golan. Tidak diketahui ke mana tujuan kendaraan itu.

Puluhan ribu orang melindungi diri di sejumlah tempat penampungan di daerah perbatasan yang sama sejak pihak pemerintah memulai operasi militer satu bulan lalu.

Gerilyawan di Quneitra sepakat pada Kamis untuk memilih antara menerima kekuasaan pemerintah, atau meninggalkan wilayah itu ke Idlib di utara. Populasi di Idlib semakin membengkak arus warga Suriah yang melarikan diri dari serangan Bashar di area lain.

Operasi militer pemerintah Suriah telah berhasil membebaskan sebagian besar wilayah di barat daya, yang sangat strategis karena berbatasan dengan Yordania dan Israel.

Kemenangan pemerintah di barat daya merupakan salah satu kemenangan yang paling signifikan selama tujuh tahun perang di negara itu. Amerika Serikat, yang dulu sempat memberi senjata pada gerilyawan di selatan, telah memperingatkan gerilyawan untuk tidak berharap intervensi dari Washington.

Meski banyak wilayah Suriah yang belum dikuasai pemerintah, operasi militer Bashar dalam dua tahun terakhir semakin membuat dia dekat dengan kemenangan.

Situasi ini membuat gerilyawan hanya punya satu wilayah besar tersisa, di wilayah barat laut yang berbatasan dengan Turki yang merentang dari Provinsi Idlib sampai dengan kota Jarablus di Aleppo.

Selain itu, sebagian wilayah timur laut dan timur juga masih di luar kontrol Bashar, karena masih dikuasai milisi Kurdi, dengan dukungan 2.000 tentara Amerika Serikat di darat.

Gubernur Dbayat masih belum mengetahui seberapa banyak gerilyawan yang akan meninggalkan Quneitra, dan pemerintah telah menyediakan 45 bus.

"Kami siap untuk memindahkan milisi keluar dari area ini. Dan setelah selesai, kami akan segera memulihkan layanan kepada para warga, termasuk listrik dan air," kata dia.

Serangan di Quneitra membuat lebih dari 320.000 orang mengungsi ke perbatasan selatan, dekat dengan Israel dan Yordania, yang sudah menegaskan tidak akan menerima pengungsi.

Credit antaranews.com

Setelah dua dasawarsa, Eritrea angkat dubes pertama untuk Ethiopia

Ilustrasi - Peta sengketa wilayah perbatasan Ethiopia dan Eritrea pada 1998. (Wikimedia Commons)

Nairobi (CB) - Eritrea mengangkat duta besar pertama dalam dua dasawarsa terkini untuk ditempatkan di negara tetangganya, Ethiopia.

Kedua negara itu, yang sebelumnya bermusuhan, berupaya memulihkan hubungan.

Jabatan duta besar diberikan kepada Semere Russom, menteri pendidikan Eritrea saat ini serta mantan duta besar untuk Amerika Serikat, kata Menteri Penerangan Yemane Meskel di Twitter, seperti dikutip Reuters.

Sejak menandatangani kesepakatan di Asmara pada 9 Juli untuk memulihkan hubungan, pemimpin Eritrea dan Ethiopia segera mengambil langkah untuk menghentikan permusuhan dua dasawarsa mereka, sejak perang meletus di antara kedua negara tetangga di wilayah Tanduk Afrika itu pada 1998.

Sementara itu, Ethiopia pada Kamis mengangkat Redwan Hussein, yang merupakan mantan duta besar Ethiopia untuk Irlandia, untuk menjadi kepala perwakilan Addis Ababa di Asmara.

Langkah memperbaiki hubungan itu dipicu dengan dimulainya jabatan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed pada April. Ahmed mengumumkan bahwa ia ingin menerapkan kesepakatan perdamaian yang telah mengakhiri peperangan.

Kedua pemimpin telah saling berkunjung dan Presiden Eritrea Isaias Afewerki pekan ini sudah membuka kembali kedutaan besar negaranya di Addis Ababa.

Perusahaan penerbangan nasional Ethiopia, Ethiopia Airlines, pada Rabu melakukan penerbangan pertama kali ke Asmara dalam dua puluh tahun belakangan.

Penerbangan perdana itu disambut para penari, yang melambai-lambaikan bendera dan bunga, sementara para keluarga, yang terpisah karena perang dan permusuhan, berkumpul lagi dalam suasana penuh keharuan.

Credit antaranews.com

Turki dan Belanda Normalisasi Hubungan

Menlu Turki Mevlut Cavusoglu. (Anadolu/Arif Hüdaverdi Yaman)

Jakarta, CB -- Turki dan Belanda sepakat untuk menormalisasi hubungan setelah sempat menurun sebelum referendum kepresidenan April lalu. Kesepakatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Jumat (20/7).

Dilansir kantor berita Turki, Anadolu News Agency, Cavusoglu menyatakan dia bertemu Menlu Belanda Stef Blok di sela-sela pertemuan puncak NATO di Brussels.

Keduanya membahas peristiwa pada Maret 2017 yang membuat hubungan Turki dan Belanda memburuk. Menjelang referendum kepresidenan 16 April, Belanda membatalkan izin terbang pesawat yang akan membawa Menlu Cavusoglu pada 11 Maret.

Sambil menggarisbawahi perlunya meninggalkan isu-isu yang menghalangi kerja sama strategis kedua negara, Cavusoglu menyatakan bahwa "Mitra Belanda saya telah menyampaikan sebuah surat, menegaskan kesediaan untuk menormalisasi hubungan. Selain surat, saya juga telah berbicara dengan dia lewat telepon dan sepakat untuk membuka jalan bagi hubungan kita."

"Dalam konteks ini, kami sepakat untuk membuat pernyataan bersama sebagai langkah pertama. Kami juga sepakat untuk mengembalikan duta besar kami secepatnya," kata dia.

Cavusoglu juga telah mengundang Menlu Belanda untuk mengunjungi Turki untuk merumuskan kembali hubungan kedua negara dan membangun kembali dialog serta kepercayaan.

Mengingat besarnya komunitas Turki yang tinggal di Belanda, yakni sekitar 450 ribu orang, Cavusoglu menyatakan bahwa pihaknya akan bertindak sesuai kepentingan nasional dalam mengambil kebijakan luar negeri.

Dalam pernyataan bersama Menlu Turki dan Belanda ditegaskan bahwa kedua negara memiliki hubungan intensif selama lebih dari empat abad dan telah menjadi sekutu NATO selama lebih dari enam dekade, serta menjalin hubungan perdagangan dan investasi yang besar.

Cavusoglu dan Blok juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama strategis antara Turki dan Belanda dalam berbagai isu seperti migrasi, terorisme dan kerja sama ekonomi.

Menjelang referendum kepresidenan Turki 16 April lalu, pemerintah Belanda juga mengusir Menteri Keluarga dan Sosial Fatma Betul Sayan Kaya yang akan berbicara dengan komunitas Turki di Belanda di Rotterdam. Belanda juga melarang komunitas Turki yang akan menggelar aksi mendukung referendum di negeri itu.

Credit cnnindonesia.com

Jumat, 20 Juli 2018

Papua Nugini Tegaskan Papua dan Papua Barat Wilayah Indonesia

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato menegaskan bahwa wilayah Papua dan Papua Barat adalah wilayah Indonesia. Ia juga menyatakan Papua Nugini sangat menghormati integritas wilayah Indonesia.

Berbicara pasca melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Pato menyatakan setiap pernyataan yang mengatasnamakan Papua Nugini, yang berisikan dukungan pada kemerdekaan Papua bukan berasal dari pemerintah Papua Nugini.

"Dalam isu kedaulatan dan integritas Indonesia dan Papua Nugini, kebijakan Papua Nugini dulu, sekarang dan di masa depan bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat tetap bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia," tegas Pato pada Kamis (19/7/2018).

Pato, dalam kesempatan itu meyakinkan Retno bahwa kebijakan Papua Nugini tidak akan berubah sampai kapanpun. Papua Nugini, lanjut Pato, akan terus mengakui Bumi Cendrawasih sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, Pato mengajak Indonesia untuk bekerja sama dalam membangun wilayah di perbatasan kedua negara. Menurutnya, kerja sama itu akan menguntungkan bagi warga kedua negara dan dapat mensejahterakan warga Papua yang hidup di dekat perbatasan.

Pada giliranya, Retno menyatakan Indonesia sangat menghormati integriras wilayah Indonesia dan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukunganya terhadap kedaulatan Indonesia.

"Hubungan kedua negara saling menghormati, termasuk saling menghormati integritas wilayah masing-masing negara," ungkap Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu.

Papua Nugini adalah satu dari sedikit negara di kawasan Pasifik yang menegaskan kedaulatan Indonesia di Papua. Seperti diketahui, banyak negara di Pasifik yang mendukung Organisasi Papua Merdeka.

Masih segar dalam ingatan, dua negara Pasifik yakni Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu mengecam Indonesia karena dinilai melakukan pelangaran di Papua. Keduanya tidak jarang mengungkapkan dukungan terhadap kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Credit sindonews.com