uliadi, Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap KKP Indonesia, Cesar J. Dacruz, Sekretaris Jenderal
Timor LEste Ministry of Agriculture and Fisheries, dan Stephen Rudgard,
Kepala FAO di Indonesia. (Dok. Harriansyah/FAO Indonesia)
Kedua pemerintah berkolaborasi untuk memastikan konservasi dan pengelolaan sumber daya and ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini penting guna memastikan produktivitas perairan terhadap keamanan pangan dan mata pencaharian yang lebih baik bagi masyarakat lokal. Terutama yang menggantungkan aktivitas ekonomi mereka pada sektor perikanan di perairan kedua negara.
Dilansir FAO, ISLME mencakup total 2,13 juta kilometer persegi. Lus tersebut meliputi 98 persen perairan teritorial di Indonesia, dan sekitar dua persen terletak di perairan wilayah Timor Leste.
Sekitar 185 juta orang tinggal di wilayah ISLME, dan mereka sangat bergantung pada industri pesisir dan laut termasuk perikanan, budidaya air, produksi minyak dan gas, transportasi, dan pariwisata.
Proyek tersebut menyatukan pemerintah Indonesia dan Timor Leste serta dan berbagai organisasi di tingkat nasional, regional dan internasional dalam mengatasi masalah lintas batas yang rumit terkait dengan pengelolaan ekosistem dan sumber daya kelautan. Termasuk pengembangan pendekatan ekosistem untuk budidaya Perikanan dan perlindungan sumberdaya perairan.
"Pertemuan dan agenda regional ini telah menjadi peluang penting bagi para pemangku kepentingan untuk belajar lebih banyak tentang aktifitas yang didukung oleh proyek, berbagi pengalaman, wawasan serta praktik dan pembelajaran terbaik," kata Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, Stephen Rudgard.
Pertemuan pertama Komite Pengarah Regional, mengesahkan rencana kerja untuk tahun pertama. GEF memberikan sokongan dana sebesar US $4 juta (sekitar Rp57,9 miliar) untuk mendukung pencapaian target nasional kedua negara selama periode empat tahun.
Di Indonesia, dua Kementerian yang terlibat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan bahwa proyek kerjasama ini akan sejalan dengan prioritas nasional seperti pengurangan praktek penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan (IUU) serta mengatasi kerusakan sumberdaya Perairan lainnya.
Proyek ini akan mengutamakan kolaborasi untuk melindungi dan memperkaya keanekaragaman hayati secara regional dan global dalam agar kawasan kekayaan hayati kedua negara tetap lestari dan makin baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi mendatang.
Credit cnnindonesia.com
