Senin, 26 Maret 2018

Bolton, Penasihat Keamanan Baru Trump yang Anti-Korut

Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menunjuk John Bolton sebagai penasihat keamanan nasional menggantikan HR McMaster menuai sejumlah kontroversi. (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

Jakarta, CB -- Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menunjuk John Bolton sebagai penasihat keamanan nasional menggantikan HR McMaster menuai sejumlah kontroversi.

Hal ini lantaran Bolton, mantan duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)tersebut dikenal sebagai pengamat garis keras.

Pria 69 tahun itu dikenal sangat mengedepankan pendekatan agresif militer dalam menghadapi "musuh". Lewat akun Twitter-nya dia menentang pertemuan Trump dengan Kim Jong-un dengan menyebut bahwa berbicara dengan Korut tidak akan menghasilkan apa-apa.

Penunjukan Bolton pun lantas memunculkan kekhawatiran bagaimana kelanjutan rencana dialog Washington dengan Korea Utara menjelang pertemuan puncak antara Trump dan Kim Jong-un, Mei nanti.

"Sekarang saya khawatir," ucap Megan Stifel, mantan staf Dewan Keamanan Nasional era pemerintahan Barack Obama, merespons berita penunjukkan Bolton melalui Twitter seperti dikutip CNN, Jumat (23/3).

Dalam wawancaranya kepada The Wall Street Journal, Februari lalu, Bolton mengatakan AS seharusnya bisa menyerang Korut sebagai pencegahan dan upaya menghentikan ancaman senjata nuklir negara itu.

Bolton juga menganggap berdialog dengan Pyongyang merupakan langkah yang sia-sia.

Selain isu Korut, selama ini Botlon juga dikenal menolak keras kesepakatan perjanjian nuklir AS dengan Iran yang disepakati Presiden Obama 2015 lalu.

Bolton kerap mendesak pemerintah untuk mengabaikan perjanjian nuklir tersebut. Dikutip USA Today, majalah The American Conservative bahkan mengatakan "Bolton telah bertahun-tahun terobsesi mendorong AS berperang melawan Iran."

Dia juga terkenal dengan pandangannya yang anti-China dan Rusia. Ketika Trump berupaya memperkuat relasinya dengan Moskow, Bolton malah meremehkan Rusia.

"Pemilu terbaru Rusia kemarin menjadi kesempatan Presiden Vladimir Putin berlatih mengintervensi pemilunya sendiri agar bisa lebih baik lagi mencampuri pemilu di negara lainnya," kata Bolton beberapa waktu lalu.

Sejumlah anggota Kongres pun mempertanyakan pilihan Trump yang jatuh pada Bolton ini karena menyangkut jabatan krusial di Gedung Putih.

"Ini bukan pilihan yang bijak. Bolton tidak memiliki kriteria untuk menjadi Penasihat Keamanan yang efektif," ujar Senator Demokrat Jack Reed melalui pernyataan.

Nama Bolton telah lama dikenal di antara pejabat publik di Washington. Dia bahkan pernah berniat mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Republik pada 2016.

Bolton pernah ditunjuk Presiden George W Bush untuk menjadi dubes AS untuk PBB meski dirinya merupakan salah satu kritikus paling vokal terhadap organisasi internasional itu.

Bolton bahkan pernah berkata bahwa PBB merupakan organisasi internasional antar-pemerintah yang paling tidak effisien.

Lebih lanjut, terpilihnya Bolton dianggap sejumlah pihak semakin menegaskan bahwa pemerintahan Trump masih akan menggunakan pendeketan tegas terutama opsi militer dalam menghadapi ancaman AS, terutama Korut dan Iran.

"Bolton telah lama mendukung tindakan pencegahan termasuk opsi militer untuk menghadapi Korut. Pengangkatannya sebagai Penasihat Keamanan Nasional memberikan sinyal kuat bahwa Presiden Trump tetap membuka opsi militer dalam hal tersebut," kata Abraham Denmark, wakil asisten menteri pertahanan untuk Asia Timur era Presiden Obama.

"Terpilihnya Bolton juga mengindikasikan bakal ada pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap China. Perang dagang AS dan China mungkin hanya permulaan dari kompetisi geopolitik yang lebih luas lagi," kata Denmark seperti dikutip Reuters.
Namun dalam wawancara Fox News terbaru, Bolton menyatakan pernyataan-pernyataan keras dia sebelumnya telah menjadi 'masa lalu'. "Yang penting sekarang adalah apa yang dikatakan Presiden," kata Bolton dalam wawancara Fox News "The Story" seperti dilansir CNN, Jumat (23/3).

Credit cnnindonesia.com

Empat Bandara di Arab Saudi Diserang Rudal Balistik

Gerilyawan Houthi (ilustrasi)

Foto: EPA/Yahya Arhab

Rudal balistik jarak jauh ini ditembakkan oleh kelompok gerilyawan Houthi.

CB, SANA'A -- Gerilyawan Syiah Yaman, Houthi, menembakkan beberapa rudal balistik jarak jauh ke empat bandar udara (bandara) di Arab Saudi, demikian satu pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita yang dikuasai Houthi, Saba. Satu rudal balistik ditembakkan ke arah Bandar Udara Internasional Raja Khaled di bagian utara Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh.

Rudal kedua ditujukan ke Bandar Udara Internasional Abha di Provinsi Asir di bagian barat-daya Arab Saudi. Rudal ketiga, tambah pernyataan tersebut, ditembakkan ke arah Bandar Udara Internasional di Provinsi Jizan, bagian selatan Arab Saudi.

Sementara itu, rudal keempat ditembakkan ke arah bandar udara regional di Provinsi Najran, bagian tenggara Arab Saudi. "Tindakan tersebut adalah reaksi terhadap instruksi dari pemimpin revolusi Abdul-Malik Al-Houthi," kata kelompok Syiah Yaman itu di dalam pernyataan tersebut.

"Serangan rudal itu juga adalah pembalasan terhadap koalisi pimpinan Arab Saudi karena menggunakan semua senjata dalam perang mereka melawan rakyat Yaman," tambah kelompok tersebut.

Kelompok yang menguasai sebagian besar provinsi Yaman Utara itu juga mengatakan petempurnya menembakkan beberapa rudal balistik lagi ke beberapa sasaran lain di Arab Saudi, tapi tidak menyebutkan nama sasaran mereka.

Serangan rudal tersebut dilancarkan tak lama setelah pemimpin milisi Houthi, Abdul-Malik Al-Houthi, berpidato melalui televisi untuk memperingati tahun ketiga perang antara kelompok itu dan Pemerintah Yaman yang diakui masyarakat internasional dan didukung oleh pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi. Di dalam pidatonya, Abdul-Malik berikrar akan meningkatkan serangan rudal balistik terhadap Arab Saudi.

Gerilyawan Al-Houthi telah menembakkan ratusan rudal balistik ke arah kota besar Arab Saudi, tapi sebagian besar dicegat oleh pasukan pertahanan udara Arab Saudi. Sejauh ini, perang telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang Yaman, kebanyakan warga sipil, dan mendorong negara Arab tersebut ke ambang kelaparan massal.

Credit republika.co.id

Hamas: Serangan Udara Israel Bentuk Teror ke Warga Sipil

Bangunan hancur akibat serangan udara Israel.

Foto: EPA/Mohammed Saber

Serangan terjadi setelah empat orang Palestina berhasil melewati perbatasan di Gaza.

CB, GAZA -- Pasukan Israel telah menargetkan markas Hamas dengan empat serangan pada Ahad (25/3) di kota selatan Rafah di Jalur Gaza. Serangan ini menyebabkan kerusakan properti.

Dilansir Aljazirah, Ahad (25/3), tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Hamas Fawzi Barhoum mengatakan serangan udara mencerminkan krisis pendudukan Israel, yang dimaksudkan untuk meneror warga sipil.

Israel mengatakan serangan terjadi setelah sebuah operasi di mana empat orang Palestina berhasil melewati pagar perbatasan timur ke jalur Gaza pada Sabtu. Menurut sumber setempat, orang-orang itu berusaha merusak peralatan Israel yang mengoperasikan penghalang bawah tanah, yang sedang dibangun untuk menghentikan orang-orang Palestina menggali terowongan

Media Israel melaporkan empat orang Palestina telah mencoba membakar crane konstruksi, sebelum mereka mundur kembali ke darata setelah unit militer Israel mendekati mereka. Penghalang tanah beton, yang dibangun pemerintah Israel di perbatasan Jalur Gaza, diharapkan akan selesai pertengahan 2019.

Sensor gerak yang dirancang untuk mengidentifikasi pekerjaan penerowongan juga akan dipasang. Bagi warga Palestina yang tinggal di Gaza, terowongan dilihat sebagai jalur hidup untuk melawan blokade udara, angkatan laut dan darat yang telah ada sejak 2007.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir banyak terowongan yang dihancurkan oleh Israel dan Mesir. Mereka mengklaim terowongan itu digunakan untuk menyelundupkan senjata untuk Hamas, yang telah memerintah Gaza selama satu dekade terakhir.

Credit republika.co.id

Israel Kembali Targetkan Hamas dalam Serangan Terbaru

Pesawat militer dengan bendera Israel dibelakangnya.

Foto: israelforum.com

Militer Israel menyerang komplek militer milik Hamas di Rafah.

CB, GAZA -- Pasukan Israel dilaporkan melakukan serangan di wilayah selatan Jalur Gaza pada Sabtu (24/3) malam. Mereka meunding terdapat empat warga Palestina yang telah melanggar ketentuan dengan melintasi perbatasan secara ilegal.

Militer Israel kemudian menyerang komplek militer milik pihak berwenang Hamas di Rafah. Dari laporan media Haaretz, warga Palestina yang melintasi perbatasan secara ilegal juga membawa botol-botol yang mudah dibakar dan menuju Israel, melalui Kibbutz Kissufim.

Kamu akan terus menggagalkan semua upaya untuk mencelakakan Israel dan melawan dengan keras mereka yang ingin menyakiti warga kami, ujar pernyataan tentara Israel melalui jejaring sosial Twitter seperti dilansir Al Araby, Ahad (25/3).

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Hamas bertanggung jawab atas semua agresi yang datang dari Jalur Gaza. Pekan lalu, militer Israel dilaporkan telah meluncurkan serangan udara yang menargetkan fasilitas di bawah tanah milik Hamas.

Serangan udara itu datang sebagai balasan atas terjadi ledakan dengan alat rakitan di perbatasan utara Jalur Gaza dan Israel. Menurut Israel, tindakan ini ditujukan untuk pasukan perbatasan mereka yang menjaga daerah-daerah titik utama.

Sejumlah faksi di Palestina telah memperingatkan eskalasi agresi Israel di Gaza dapat memicu episode konflik terbaru yang mengerikan antara Israel dan Palestina. Hamas telah meminta agar Israel segera mengakhiri pengepungan yang melumpuhkan Gaza.

Credit republika.co.id

Mantan Pemimpin Katalan Ditahan di Jerman

Carles Puigdemont.

Foto: EPA-EFE/JORDI BEDMAR

Puigdemont ditahan setelah lima bulan meninggalkan Spanyol.

CB, BERLIN -- Mantan pemimpin Katalan Carles Puigdemont ditahan pada Ahad (25/3) di Jerman. Puigdemont ditahan setelah lima bulan meninggalkan Spanyol. Ia menghadapi tuntutan hingga 25 tahun penjara karena mengorganisasi referendum yang dianggap pemerintah Spanyol ilegal tahun lalu.

Puigdemont memasuki Jerman dari Denmark setelah meninggalkan Finlandia pada Jumat. Polisi akan memulai proses ekstradisi yang diminta oleh Spanyol.

Penahanan Puigdemont memperburuk krisis Katalan. Kelompok pro-kemerdekaan Katalan menyerukan dukungan kepada Puigdemont di luar kantor delegasi Komisi Eropa dan konsulat Jerman.

Polisi Jerman mengatakan mereka telah menangkap Puigdemont di negara bagian utara Schleswig-Holstein dengan surat perintah penangkapan Eropa yang dikeluarkan oleh Spanyol. Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan Puigdemont ditahan di dekat bagian jalan raya A7 yang memotong negara dari kota Flensburg dekat perbatasan Denmark.

Polisi tidak mengatakan secara pasti di mana Puigdemont ditahan. Tetapi pers Spanyol mengatakan dia berada di kantor polisi di kota terdekat Schuby.

Majalah Jerman, Focus melaporkan, intelijen Spanyol memberi tahu polisi federal BKA bahwa Puigdemont sedang dalam perjalanan dari Finlandia ke Jerman. Dia tiba di Finlandia pada Kamis untuk bertemu anggota parlemen dan menghadiri konferensi. Tidak jelas apakah Puigdemont akan segera diekstradisi dari Jerman.

Kantor kejaksaan Spanyol mengatakan pada Ahad bahwa pihaknya bekerja sama dengan rekan-rekan di Jerman dan lembaga Uni Eropa untuk menyediakan semua informasi yang diperlukan dalam membuat surat perintah penangkapan Eropa untuk Puigdemont.

Sistem surat perintah penangkapan Eropa yang berlaku sejak 2004 mempermudah negara-negara UE untuk menuntut ekstradisi dari negara-negara Uni Eropa lainnya.

Puidgemont dapat membawa kasusnya ke pengadilan tertinggi Jerman, yang pada 2005 memblokir ekstradisi ke Spanyol atas surat perintah penangkapan Uni Eropa untuk seorang tersangka al-Qaeda Jerman-Suriah.

Mahkamah Agung Spanyol memutuskan pada Jumat bahwa 25 pemimpin Katalan akan diadili atas pemberontakan, penggelapan, atau ketidakpatuhan terhadap negara. Hakim Mahkamah Agung Pablo Llarena juga mengirim lima pemimpin separatis ke penjara pra-sidang. Penahanan mereka memicu protes di seluruh wilayah Katalunya.

Credit republika.co.id

PM Turki: Rudal Patriot AS Bukan Alternatif untuk S-400 Rusia

ANKARA - Perdana Menteri (PM) Turki Binali Yıldırım mengatakan, sistem rudal Patriot Amerika Serikat (AS) bukanlah alternatif untuk pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia yang sudah disepakati Ankara dengan Moskow.

Komentar itu muncul setelah para diplomat Turki berencana melanjutkan pembahasan pembelian sistem rudal Patriot selama berkunjung ke AS beberapa hari ke depan.

”Turki adalah anggota NATO, sehingga perbatasan NATO dimulai dengan perbatasan selatan Turki. Kami melihat setiap upaya untuk melindungi perbatasan selatan Turki dengan hangat,” kata PM Yıldırım.

”Meskipun ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Suriah, Washington masih merupakan sekutu kami. Sistem rudal Patriot AS bukanlah alternatif untuk S-400,” ujarnya, seperti dikutip dari Yeni Safak, semalam (24/3/2018).

Seperti diberitakan sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksou mengonfirmasi upaya Ankara untuk melanjutkan pembicaraan dengan AS mengenai pembelian sistem rudal Patriot.

”Saya dapat mengatakan bahwa diskusi kami dengan AS mengenai sistem rudal Patriot terus berlanjut,” kata Aksoy dalam konferensi pers di ibu kota Ankara, hari Jumat lalu.

Upaya Ankara melanjutkan pembahasan pembelian sistem rudal Patriot dengan Washington itu diumumkan setelah sekelompok anggota parlemen AS, yang dipimpin oleh Senator Bob Menendez, merekomendasikan ancaman sanksi untuk Ankara karena sedang dalam proses pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia. Rekomendasi itu disampaikan dalam surat kepada Departemen Luar Negeri AS tertanggal 17 Maret 2018.

Dalam surat tersebut, para senator menyatakan bahwa setiap pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia, termasuk oleh Turki, harus mengarah pada tindakan sanksi di bawah Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau UU Sanksi Pencegahan Musuh Amerika.

Credit sindonews.com

Beli S-400 Rusia Diancam, Turki Isyaratkan Beli Rudal Patriot AS

ANKARA - Turki telah diancam akan dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS) karena sedang dalam proses pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia. Setelah mendapat ancaman tersebut, Ankara akan membahas pembelian sistem rudal Patriot buatan Washington.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengonfirmasi rencana pembelian sistem pertahanan buatan Amerika tersebut.

Menurut laporan surat kabar lokal, Aksoy diperkirakan akan membahas rencana itu selama kemungkinan kunjungannya ke AS minggu depan.

Laporan ini muncul setelah sekelompok anggota parlemen AS, yang dipimpin oleh Senator Bob Menendez, merekomendasikan ancaman sanksi untuk Ankara karena sedang dalam proses pembelian sistem rudal pertahanan S-400 Rusia. Rekomendasi itu disampaikan dalam surat kepada Departemen Luar Negeri AS tertanggal 17 Maret 2018.

Dalam surat tersebut, para senator menyatakan bahwa setiap pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia, termasuk oleh Turki, harus mengarah pada tindakan sanksi di bawah Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau UU Sanksi Pencegahan Musuh Amerika.

”Saya dapat mengatakan bahwa diskusi kami dengan AS mengenai sistem rudal Patriot terus berlanjut,” kata Aksoy dalam konferensi pers di Ibu Kota Ankara pada hari Jumat, yang dikutip dari surat kabar Yeni Safak, Sabtu (24/3/2018).

Menurutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Ümit Yalçın akan segera mengunjungi Washington dan kemungkinan berlangsung minggu depan.

Turki dan AS telah mencoba untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang memicu ketegangan sesama sekutu NATO tersebut. Beberapa masalah itu salah satunya, pembelaan Washington terhadap kelompok YPG Kurdi di Suriah yang sedang diperangi Ankara karena dianggap sebagai kelompok teroris. Oleh AS, pasukan YPG Kurdi merupakan sekutu dalam perang melawan ISIS.

Rusia dan Turki telah menandatangani kesepakatan pembelian sistem rudal pertahanan udara S-400 buatan Moskow pada Desember 2017. Menurut kesepakatan itu, Rusia akan memasok Turki dengan empat baterai S-400.

Pengiriman awal baterai S-400 ke Ankara direncanakan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2020, dan sistem akan dioperasikan oleh angkatan bersenjata Turki secara independen.

Kesepakatan itu memicu kecaman dari sekutu-sekutu Turki di keanggotaan NATO. Pada tanggal 3 Maret 2018, Wakil Sekretaris Jenderal NATO Rose Gottemoeller mengatakan bahwa S-400 tidak sesuai dengan doktrin sistem keanggotaan NATO. Sedangkan Ketua Komite Militer NATO Petr Pavel memperingatkan bahwa membeli sistem rudal dari Rusia akan mendapatkan konsekuensi.

Credit sindonews.com

'Keroyok' AS, Iran Gandeng China dan Rusia

TEHERAN - Sikap permusuhan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berarti Iran harus memperkuat hubungan dengan Rusia dan China. Demikian pernyataan seorang pejabat tinggi Iran.

"Penggunaan elemen-elemen radikal yang memusuhi Republik Islam menunjukkan bahwa Amerika berusaha meningkatkan tekanan terhadap Iran," kata Alaeddin Boroujerdi, ketua komite urusan luar negeri parlemen Iran seperti dikutip dari France24, Minggu (25/3/2018).

Komentar Boroujerdi adalah reaksi pertama seorang pejabat senior Iran atas penunjukkan tokoh konservatif John Bolton oleh Trump sebagai kepala keamanan nasionalnya.

Penunjukkan Bolton terjadi hanya beberapa hari setelah Trump memilih Mike Pompeo sebagai Menteri Luar Negerinya.

Penunjukan itu menimbulkan kekhawatiran tindakan militer AS terhadap Iran. Bolton, mantan duta besar AS untuk PBB dan pendukung terang-terangan invasi pimpinan AS ke Irak pada 2003, menentang kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 yang Trump tolak.

Bolton juga telah memperjuangkan perubahan rezim di Teheran. Pada tahun 2015 sempat menulis: "hanya tindakan militer dapat mencapai apa yang dibutuhkan".

Boroujerdi mengatakan bahwa Trump bekerja untuk meyakinkan Zionis Israel dan Arab Saudi.

"Kami perlu memperkuat hubungan kami dengan negara-negara penting seperti China dan Rusia, yang juga menjadi subyek sanksi AS dan menghadapi tantangan signifikan dari negara itu," katanya.

Boroujerdi mengatakan meningkatkan hubungan dengan China dan Rusia, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan membantu mengurangi dampak tekanan AS.

Iran sendiri dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan hubungannya dengan China dan Rusia. Teheran dan Moskow adalah pendukung utama Presiden Suriah Bashar Al-Assad, sementara China adalah mitra dagang utama Iran.

Credit sindonews.com

Serangan Nuklir Rusia Bisa Membunuh 7,7 Juta Orang Inggris

LONDON - Pemerintah Inggris pernah menganalisis risiko mengerikan jika perang dengan Rusia sampai pecah. Hasil analisis itu menyatakan, 7,7 juta orang Inggris di 38 kota bisa terbunuh karena menjadi target senjata nuklir Moskow.

Gambaran risiko perang itu muncul dalam sebuah dokumen yang tidak diklasifikasikan pemerintah Inggris. Dokumen itu tersimpan di Nation Archives (Arsip Negara).

Data di dokumen itu diulas Daily Star. Selain 38 kota, ada 70 target serangan Rusia, seperti pangkalan militer, pusat komunikasi, lapangan udara dan situs lain dari infrastruktur kunci yang diyakini beresiko selama perang pecah.

Prediksi jumlah korban jiwa hingga 7,7 juta jiwa itu juga berdasarkan ukuran dan dampak senjata-senjata nuklir di gudang senjata rezim Presiden Vladimir Putin.

Ulasan dokumen itu muncul di saat kedua negara bersitegang terkait tuduhan bahwa Rusia meracuni agen ganda—KGB dan M-16—Sergei Skripal di Salisbury, Inggris selatan. Moskow menyangkal tuduhan tersebut dan menuntut London menunjukkan bukti.

Menurut ulasan Daily Star, Minggu (25/3/2018), konsekuensi mengerikan yang dialami pihak London itu akan terjadi pada hari pertama perang jika konflik benar-benar terjadi.

Laporan ulasan itu menyatakan, London akan terkena hantaman paling keras dalam upaya Moskow untuk menghapus jantung Inggris. Imbasnya, Ibu Kota Inggris ini akan “menguap” hingga radius 1,5 mil dan langsung membunuh sekitar 950.000 orang.

Kemudian dalam radius 84 mil sebagai akibat ledakan akan dirasakan kawasan Greather London, di mana bangunan-bangunan diprediksi akan runtuh dan kerusakan luas terjadi.

Sedangkan dampak radius 239 mil akibat ledakan senjata nuklir akan dirasakan orang-orang di Crystal Palace dan Brent Cross, di mana korban senjata nuklir dalam radius ini akan mengalami luka bakar tingkat tiga.

Di London saja, total 2,3 juta orang akan terluka, dan itu hanya salah satu dari 38 kota yang Pemerintah Inggris percaya akan diserang Rusia jika konflik pecah.

Birmingham, Manchester, Glasgow dan Liverpool akan merasakan pukulan keras berikutnya ketika senjata nuklir diluncurkan militer Putin. Prediksi korban jiwa di masing-masing kota itu adalah 420.000 jiwa, 371.000 jiwa, 325.000 jiwa dan 300.000 jiwa.

Masih menurut analisis di dokumen tersebut, kota lain, seperti Bristol akan terdapat korban jiwa sekitar 270.000 jiwa dan 7.500 jiwa di Salcombe.

Simulasi dampak korban jiwa ini mengacu pada alat “NukeMap” milik ahli sejarah nuklir Alex Wellerstein yang memprediksi radius ledakan dan jumlah korban untuk menunjukkan kengerian senjata nuklir.

Simulasi itu menggunakan salah satu ICBM (rudal balistik antarbenua) nuklir paling umum milik Rusia, Topol SS-26—oleh NATO dikenal sebagai Sickle—dimana Putin diyakini memiliki sekitar 160 unit.

Senjata itu mampu membawa hulu ledak nuklir dengan daya ledak hingga 700.000 ton TNT. Itu 46 kali lebih kuat dari bom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima saat Perang Dunia II.

Inggris menyusun dokumen itu dalam rencana rahasia yang ditandatangani oleh perdana menteri Edward Heath yang memerintah tahun 1970-1974. Ulasan dokumen ini hanya kemungkinan besar dampak yang dirasakan Inggris ketika perang dengan Rusia yang saat itu bernama Uni Soviet benar-benar terjadi.

Para pejabat dalam dokumen tersebut memperkirakan setidaknya 150 rudal berpotensi jatuh di Inggris, bersama dengan sejumlah senjata yang “tidak dikenal” yang diluncurkan dari kapal selam.

Credit sindonews.com

Ikut Inggris dan UE, Trump Pertimbangkan Usir Diplomat Rusia

Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan untuk mengikuti jejak Inggris dan sejumlah negara Eropa mengusir diplomat Rusia terkait peracunan eks mata-mata. (REUTERS/Peter Nicholls)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Keamanan Nasional untuk mengusir diplomat Rusia terkait kasus peracunan mantan agen intelijen ganda Rusia dan putrinya di Inggris.

Menurut sumber CNN, Amerika Serikat sedang mengamati apa yang akan dilakukan anggota Dewan Eropa.

Jumat (23/3) lalu, 10 negara Eropa berencana mengikuti jejak Inggris untuk mengusir para diplomat Rusia.

Jerman, Prancis, Denmark, Latvia, Lithuania, Estonia, Ceko, Belanda, Bulgaria, Irlandia dan beberapa lainnya kemungkinan akan mengusir diplomat Rusia pada Senin (26/3), ungkap seorang diplomat senior asing kepada CNN.

Inggris mengusir 23 diplomat Rusia pekan lalu setelah negeri itu menyimpulkan bahwa Rusia bertanggung jawab atas peracunan Sergei Skripal dan putrinya, Yulia.

Rekomendasi Dewan Keamanan Nasional kepada Trump disampaikan pada Jumat (23/3). Rekomendasi tersebut adalah hasil serangkaian pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih, Rabu, dimana Dewan membuat sejumlah opsi tindakan terhadap Rusia.

Pada akhirnya, hasil pertemuan adalah rekomendasi bahwa Trump harus mengusir sejumlah diplomat Rusia dari AS.

Hubungan Rusia dan Inggris memburuk sejak mantan agen ganda Rusia, Sergei Skripal, 66 tahun, dan putrinya, Yulia, 33 tahun, ditemukan pingsan akibat racun di Salisbury, 4 Maret lalu.

Peracunan itu memicu kemarahan Perdana Menteri Inggris Theresa May yang menyebutnya sebagai "upaya berani untuk membunuh warga sipil tidak bersalah di tanah kami."

PM May menuduh Rusia mendalangi serangan itu, tapi para pejabat Rusia berulang kali membantahnya. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan tuduhan tersebut sebagai 'igauan' dan tidak masuk akal. Putin meminta Inggris membuktikan tuduhannya dan jika Rusia terbukti tidak bersalah, Inggris harus minta maaf.

Credit cnnindonesia.com

Bom Meledak Jelang Pilpres Mesir, Dua Polisi Tewas

Bom mobil di Mesir (Foto: AFP PHOTO / STRINGER)

Jakarta, CB -- Sebuah bom mobil meledak di Kota Alexandria, Mesir, Sabtu (24/3), dua hari menjelang pemilihan presiden Mesir. Bom ini diduga ditujukan untuk menyerang kepala kepolisian Jenderal Mostafa el-Nemr dan diledakkan di dekat konvoi yang membawa sang jenderal.

Akibatnya, dua polisi tewas. Dilansir dari AFP, satu tewas di tempat, sementara satu lagi adalah polisi baru, yang sempat dilarikan ke rumah sakit, namun tewas karena luka-lukanya yang parah. Lima lainnya terluka akibat ledakan itu. Mereka dievakuasi ke rumah sakit militer di Kota Alexandria.

Jenderal el-Nemr sendiri dilaporkan selamat, begitu keterangan dari markas besar kepolisian, seperti dikutip koran milik pemerintah, Al-Ahram. Sang jenderal muncul di tayangan televisi, mengunjungi lokasi kejadian tak lama setelah ledakan.

Foto-foto yang beredar di Internet memperlihatkan asap hitam membubung dari lokasi serangan, yang dekat ke kantor polisi di jalan Al-Moaskar Al-Romani. Koresponden AFP melaporkan, polisi dan tentara sudah memblokade lokasi kejadian dan petugas forensik mengumpulkan berbagai bukti.

Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Serangan ini terjadi hanya dua hari menjelang pilpres, di mana petahana Abdel Fattah al-Sisi yakin bisa kembali berkuasa untuk periode kedua. Al-Sisi memenangi pilpres 2014 setelah mengalahkan Muhamad Mursi.

Angkatan bersenjata Mesir menyatakan akan melakukan persiapan intensif untuk mengamankan pilpres yang bakal digelar pada 26-28 Maret mendatang.
Sejak pemilihan 2014, angkatan bersenjata dan polisi Mesir kerap menjadi sasaran serangan kelompok radikal. Kelompok Ansar Beit al-Maqdis yang berafiliasi ke ISIS, diduga berada di balik tewasnya ratusan tentara, polisi, dan warga sipil di Sinai Utara dan beberapa tempat di Mesir.

ISIS juga mengklaim bertanggung jawab atas pengeboman pesawat Rusia yang membawa turis dari resor Sharm el-Sheikh di Sinai Selatan, yang menewaskan 224 penumpangnya, pada 2015.

ISIS juga mengaku membunuh sejumlah jemaat Kristen Koptik Mesir dalam ledakan dan penembakan di gereja. Pada April 2017, bom bunuh diri menewaskan 45 jemaat di gereja di Alexandria dan Tanta. Sejak itu pemerintah memberlakukan status darurat negara.

Sisi mengeluarkan ultimatum tiga bulan deadline kepada polisi dan tentara untuk menumpas kelompok radikal. Ultimatum ini keluar setelah penembakan di masjid di Sinai, yang menewaskan 300 jamaah Sufi di masjid itu.

Credit cnnindonesia.com

Terjerat Skandal, PM Jepang Shinzo Abe Minta Maaf

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, minta maaf atas skandal yang menjeratnya (Reuters/Toru Hanai)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Jepang kembali meminta maaf pada Minggu (25/3) ini, menyusul menurunnya dukungan akibat dugaan skandal yang menjeratnya. Abe meminta maaf karena merasa telah menyebabkan kecemasan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Bertepatan dengan pernyataan itu, polisi harus berjaga-jaga di luar kantor partai pendukung Abe karena para pengunjuk rasa mendesak dirinya untuk mengundurkan diri, di depan kantor yang sedang menggelar konvensi dihadiri sang perdana menteri.

Abe diketahui menghadapi krisis politik terbesarnya sejak menjabat pada Desember 2012 karena dugaan tentang penjualan tanah milik negara dengan diskon besar kepada operator sekolah nasionalis yang memiliki hubungan dengan istrinya.

"Masalah ini telah mengguncang kepercayaan masyarakat dalam pemerintahan," kata Abe pada konvensi.

"Sebagai kepala pemerintahan, saya merasa sangat bertanggung jawab dan sangat ingin meminta maaf kepada rakyat," imbuhnya.

Dia menjanjikan klarifikasi fakta dan pencegahan terhadap kejadian yang sama dengan menarik pemerintah bersama-sama, tetapi tidak memberikan tanda untuk mengundurkan diri.

Abe membantah bahwa dia atau istrinya terlibat campur tangan dalam penjualan atau bahwa ia berusaha untuk mengubah dokumen yang terkait dengan kesepakatan itu.

Rekan dekatnya, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso, juga membantah terlibat dalam perubahan yang dilakukan oleh pejabat kementerian.

Jajak pendapat publik akhir pekan lalu menunjukkan dukungan untuk kabinet Abe menurun hingga 31 persen, dengan mayoritas mengatakan ia memiliki tanggung jawab untuk urusan itu.

Tingkat dukungan yang berubah itu pun dapat menghentikan harapan Abe untuk kembali memenangkan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam pemilihan partai pada September mendatang. Jika dia berhasil, kemenangan itu akan membuatnya sebagai perdana menteri yang memiliki jabatan terpanjang di Jepang.

Pada konvensi partai, LDP mengadopsi proposal untuk merevisi konstitusi pasifis sejalan dengan rencana yang dilayangkan oleh Abe tahun lalu untuk secara eksplisit merujuk pada Self-Defense Forces (SDF), yang dikenal sebagai militer Jepang.

"Waktunya telah tiba untuk menangani revisi konstitusi, yang telah menjadi tugas sejak berdirinya partai. Mari tetapkan Self-Defense Forces dan mengakhiri kontroversi tentang pelanggaran konstitusi," kata Abe.

Pada Mei lalu, Abe mengusulkan bahwa dua klausul pertama dari Pasal 9, yang mencabut hak untuk melancarkan perang dan melarang pemeliharaan militer yang berdiri, tidak berubah tetapi referensi ke SDF ditambahkan untuk memperjelas status ambigu.

Meskipun secara literal melarang tentara tetap, pemerintah berturut-turut telah menginterpretasikan piagam untuk memungkinkan militer secara eksklusif untuk pertahanan.

Abe ingin membuat sikap itu jelas dalam konstitusi itu sendiri, tetapi mengatakan perubahan itu tidak akan mengubah kebijakan keamanan Jepang. Namun, revisi itu dikhawatirkan akan membuka jalan untuk peran yang lebih besar bagi militer di luar negeri.

Dukungan lemah Abe dan mitra koalisi junior dilaporkan Reuters bisa menyulitkan LDP untuk mendorong perubahan, yang juga akan memicu perdebatan yang memecah belah.

Konstitusi Jepang tidak pernah diubah dan setiap perubahan memerlukan persetujuan oleh dua pertiga dari setiap majelis parlemen dan mayoritas dalam referendum publik.

Credit cnnindonesia.com

Kapal Perang AS Manuver di Laut China Selatan, China Marah

BEIJING - Sebuah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) melakukan manuver dalam operasi "kebebasan navigasi" pada hari Jumat di dekat pulau sengketa di Laut China Selatan. Kapal tipe perusak tersebut hanya berjarak 12 mil dari pulau yang direklamasi Beijing.

Pemerintah China marah atas upaya terbaru AS yang oleh Beijing dianggap sebagai pemantik ketegangan dengan dalih operasi kebebasan bernavigasi.

Para pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim kepada Reuters mengatakan, kapal USS Mustin melakukan pelayaran di dekat Mischief Reef di Kepulauan Spratly dan melakukan operasi manuver.

Jarak 12 mil laut adalah batas teritorial yang diakui secara internasional.

AS tak terlibat sengketa di Laut China Selatan. Namun, Washington mengkritik pembangunan pulau-pulau sengketa oleh China karena bisa mengancam kebebasan bernavigasi. Terlebih, Beijing membangun fasilitas militer di pulau sengketa tersebut.

Manuver terbaru kapal perang AS ini terjadi di saaat Presiden Donald Trump mengobarkan perang dagang dengan Beijing.

Ketika ditanya tentang operasi kapal perang USS Mustin, militer AS mengatakan bahwa kegiatannya dilakukan di bawah hukum internasional.

"Kami melakukan operasi navigasi rutin dan reguler, seperti yang telah kami lakukan di masa lalu dan akan terus dilakukan di masa depan," kata Letnan Komandan Nicole Schwegman, juru bicara Armada Pasifik AS, yang dilansir Sabtu (24/3/2018).

China Marah

Kementerian Pertahanan China marah atas manuver kapal perang Amerika. Militer Beijing mengaku mengirim dua kapal Angkatan Laut China untuk mengidentifikasi kapal perang tersebut dan memperingatkannya untuk pergi.

Beijing menganggap tindakan kapal Amerika sebagai aksi serius yang merusak kedaulatan dan keamanan China. Perilaku Washington juga dianggap Beijing mengancam perdamaian dan stabilitas regional.

Menurut Kementerian Pertahanan China, tindakan AS menyebabkan pasukan dari kedua negara mendekat dan bisa dengan mudah menyebabkan kesalahan penilaian atau kecelakaan dan menciptakan provokasi politik dan militer yang serius bagi China.

China, lanjut kementerian itu, selalu mengabdikan diri untuk melindungi kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan."Tetapi menentang gerakan ilegal dan provokatif atas nama kebebasan navigasi," bunyi pernyataan kementerian tersebut.

"Perilaku provokatif oleh pihak AS hanya akan menyebabkan militer China semakin memperkuat kemampuan pertahanan di semua bidang," lanjut kementerian itu.

Credit sindonews.com

AL China akan latihan tempur di Laut China Selatan

Dokumen foto China menggelar latihan militer selama enam hari di Laut China Selatan. (DTN News)

"Ini sudah jadi kegiatan rutin tahunan bagi angkatan laut ..."

Beijing (CB) - Angkatan Laut (AL) China akan berlatih tempur di Laut China Selatan, demikian surat kabar resmi militer Negeri Tirai Bambu itu melaporkan, Jumat, dan menggambarkan langkah tersebut sebagai bagian dari kegiatan rutin tahunan.

Kementerian Pertahanan Taiwan, layaknya dikutip Reuters, mengatakan pekan ini bahwa pihaknya telah membayangi sebuah kelompok kapal induk pesawat milik China melintasi Selat Taiwan yang bergerak ke arah Laut China Selatan.

Dalam laporan singkatnya di akun WeChat, harian Tentara Pembebasan Rakyat mengatakan latihan tempur itu akan berlangsung singkat, kendati tak memeberikan rincian waktu, lokasi atau kapal-kapal apa yang akan ikut serta.

"Ini sudah jadi kegiatan rutin tahunan bagi angkatan laut, tujuannya ialah menguji dan memperbaiki level pelatihan militer dan sepenuhnya menaikkan kemampuan untuk menang. Ini tidak bertujuan pada negara spesifik atau sasaran tertentu," catat Tentara Pembebasan Rakyat.

AL dan Angkatan Udara (AU) China secara berkala melakukan latihan di Laut China Selatan, tempat pemerintah membangun pulau-pulau buatan dan lapangan terbang serta fasilitas lainnya, membuat kekhawatiran di kawasan.

China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, rute perdagangan kunci dan diyakini menyimpan gas alam dan minyak dalam jumlah besar. Selain China, beberapa bagian Laut China Selatan juga diklaim milik Brunei, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Taiwan.

Pemerintah China menolak kritik yang diarahkan kepada aktivitasnya di Laut China Selatan, dengan menyatakan bahwa kawasan itu merupakan teritori China yang negara itu dapat berbuat sesukanya.

Credit antaranews.com

Anggaran pertahanan rudal AS naik 40%

Dokumen foto uji terminal peluru kendali Amerika Serikat (AS) yang dipublikasikan Badan Pertahanan Rudal di Departemen Pertahanan AS (MDA). (Reuters)

Washington (CB) - Badan Pertahanan Peluru Kendali Amerika Serikat (MDA) mendapatkan lonjakan anggaran pada 2018 ke tingkat tertinggi, mencapai 40 persen dibanding tahun lalu, sehingga totalnya setara nilai Rp158 triliun, demikian keterangan ketua MDA berkaitan dengan rencana penggunaan pesawat nirawak bersenjata guna menghadapi Korea Utara.

Di tengah peningkatan ketegangan atas program peluru kendali (rudal) nuklir Korea Utara, rancangan undang-undang di Parlemen Amerika Serikat (AS) meningkatkan pendanaan pertahanan dan memberi MDA kenaikan 40 persen atau setara Rp45,5 triliun lebih banyak daripada tahun anggaran 2017.

Parlemen menyetujui rancangan undang-undang pengeluaran 1,3 triliun dolar AS untuk membiayai agen federal dan mencegah penutupan pemerintah menjelang tenggat Jumat tengah malam waktu setempat.

Senat AS belum memberikan suara pada rancangan undang-undang tersebut.

Pemberian dari parlemen akan mewakili anggaran terbesar MDA, menurut Tom Karako, mitra senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional, seperti dikutip Reuters.

MDA adalah unit dari Kementerian Pertahanan AS (Pentagon).

Rancangan undang-undang itu membantu mendanai perluasan pranata Pertahanan Lintas Batas (GMD) berbasis darat terdiri dari jaringan radar, rudal anti-balistik, dan peralatan lain yang dirancang untuk melindungi AS dari rudal balistik antarbenua.

Pada saat sama, RUU itu akan meningkatkan pendanaan untuk pengembangan dan penggunaan perangkat penghancur yang dirancang ulang, yaitu sebuah hulu ledak yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal yang tengah terbang.

Selama dengar pendapat Komite Angkatan Bersenjata Senat tentang Pasukan Strategis pada hari Kamis, kepala MDA Letnan Jenderal Samuel Greaves mengatakan dia terus mengeksplorasi penggunaan drone untuk menembak jatuh rudal segera setelah mereka diluncurkan.

Senator Tom Cotton, dari Partai Republik, mempertanyakan apakah rencana tersebut merupakan prioritas MDA untuk menciptakan jaring udara yang efektif di atas Semenanjung Korea dengan UAV, baik berupa sensor dan senjata, di perairan internasional yang berpotensi mencegah rudal Korea Utara meninggalkan landasan peluncuran.

Greaves mengatakan itu adalah prioritas tinggi tetapi mereka masih mengembangkan teknologinya. Upaya semacam itu akan mendorong AS untuk terus membuat drone di berbagai negara yang mengancam AS dengan potensi serangan rudal balistik.

Setelah peluru kendali balistik diluncurkan ke wilayah AS, pesawat nirawak akan berada dalam kedudukan untuk menembak jatuh setelah peluncuran peluru kendali itu dan sebelum keluar dari atmosfer Bumi.

Credit antaranews.com

Demo Besar Landa 700 Kota di AS Tuntut Kontrol Senjata

WASHINGTON - Demo besar-besaran terjadi di sekitar 700 kota di seluruh wilayah Amerika Serikat (AS), termasuk Washington untuk menuntut pengontrolan senjata. Demo dukungan “March For Our Lives” ini juga terjadi di 37 negara.

Demo besar di banyak kota di AS ini dimulai pada hari Jumat waktu setempat atau Sabtu (24/3/2018) WIB.

Aksi massa turun ke jalan didominasi anak-anak muda, termasuk kalangan pelajar. Momen langka tersebut dipicu penembakan massal yang menewaskan 17 siswa di Marjory Stoneman Douglas High School, sebuah SMA di Parkland, Florida bulan Februari lalu.

Salah satu remaja yang selamat dari pembantaian massal di SMA tersebut telah bersuara dalam gerakan anti-senjata dan memimpin kritik terhadap Presiden AS Donald Trump.

“Setiap orang yang berbicara masih muda. Kami tidak memiliki siapa pun di atas usia 20 tahun, karena ini adalah kisah kami, ”kata korban selamat dalam penembakan massal di Parkland, Cameron Kasky, kepada NPR.

“Generasi kami harus berurusan dengan ini sepanjang waktu. Sudah waktunya kita bicara. Anda tahu, Anda dapat mengirim pemikiran dan doa Anda. Ini adalah pemikiran kami. Anda harus mendengarkan sekarang,” lanjut Kasky.

Puncak demo besar-besaran diprediksi terjadi hari Sabtu waktu AS atau Minggu (25/3/2018) WIB. Massa anak muda ini menyerukan larangan penggunaan jenis senjata serbu dan magazine berkapasitas tinggi yang sering digunakan dalam penembakan di sekolah.

Mereka juga ingin Kongres menutup celah yang memungkinkan orang yang tidak layak untuk lulus dalam pemeriksaan latar belakang terlibat dalam jual beli senjata.

”Kami adalah orang-orang yang duduk di sana dan berdoa, ketika kami mendengar ketukan di pintu kami dan kaca pecah, itu bukan penembak, itu adalah polisi," kata Alexland yang selamat dari tragedi pembantaian di Parkland ketika berbicara di sebuah acara di Universitas Harvard. ”Saya pikir gerakan ini tidak akan mungkin jika kami bukan remaja.”

Aksi turun ke jalan telah dijadwalkan berlangsung di sekitar 700 kota di seluruh negeri AS, dengan lebih dari 10.000 orang diperkirakan beraksi di New York dan 50.000 orang di Los Angeles. Ada lebih dari 140 demo dukungan digelar di 37 negara, termasuk Kanada, Australia, Selandia Baru, Islandia, Jepang dan seluruh Eropa.

Presiden Trump tidak berada di Washington DC menjelang demo besar. Presiden meninggalkan Gedung Putih menuju resor Mar-a-Lago miliknya di Florida setelah penandatanganan rancangan undang-undang (RUU) anggaran pengeluaran USD1,3 triliun.

Trump telah disalahkan warga AS setelah pembantaian di Parkland. Dia dikritik karena pelaku pembantaian Nikolas Cruz, 19, yang bermasalah pada kesehatan mental mendapat izin untuk memperoleh senjata.

Cruz didakwa awal bulan ini dengan 17 tuduhan pembunuhan berencana tingkat pertama dan 17 tuduhan percobaan pembunuhan tingkat pertama.

March For Our Lives merupakan aksi massa terbaru dalam serangkaian gerakan protes anti-senjata di AS baru-baru ini. Awal bulan ini, siswa sekolah di AS keluar dari ruang kelas sebagai bagian dari protes terhadap kekerasan bersenjata. Belum lama ini, lebih dari 3.000 sekolah terdaftar untuk ikut serta dalam aksi “Enough! National School Walkout”.

Menurut laporan Gun Violence Archive, ada 49 penembakan massal di AS sepanjang tahun ini. Dari hampir 9.000 orang yang tewas atau pun terluka dalam tiga bulan pertama tahun 2018, sekitar 596 orang di antaranya berusia antara 12 hingga 17 tahun.

Credit sindonews.com

Jumat, 23 Maret 2018

Ukraina Menahan Pahlawan Perang, Dituding Melakukan Kudeta

Nadiya Savchenko, dituduh merencanakan kudeta oleh otoritas Ukraina. [http://belsat.eu]

CB, Jakarta - Otoritas Ukraina menahan Nadiya Savchenko, seorang bekas pilot tempur yang sekarang menjadi anggota parlemen setelah dua tahun mendekam dalam penjara Rusia, lantaran dituduh merencanakan kudeta.
Perempuan yang dianggap pahlawan oleh rakyat Ukraina karena perlawanannya terhadap Rusia, menurut tuduhan jaksa penuntut umum, merencanakan sebuah serangan di dalam gedung parlemen menggunakan granad dan senjata otomatis yang diperoleh dari kelompok gerakan sparatis pro-Rusia di timur negara.

Savchenko menjadi terkenal pada 2014 setelah ditangkap oleh Rusia yang mendukung kelompok sparatis di wilayah sebelah timur Ukraina. [Valentyn Ogirenko/Reuters]

"Savchenko berkonspirasi dengan relawan perang Volodymyr Ruban, Kepala Republik Rakyat Donetsk (DNR) Oleksandr Zakharchenk dan sejumlah orang yang siap melakukan kudeta dengan cara menguasai parlemen," tulis situs berita Euromaidan Press, Jumat, 23 Maret 2018, setelah mengutip keterangan jaksa.
Republik Rakyat Donetsk adalah kelompok sparatis yang menuntut memisahkan diri dari Ukraina untuk menjadi negara merdeka.
Adapun laporan Al Jazeera menyebutkan, jaksa penuntut umum Yuiry Lutsenko pada Kamis, 22 Maret 2018, mengatakan kepada parlemen tentang tuduhan rencana tersebut setelah anggota parlemen meminta kekebalan politik Savchenko dicabut.

Polisi membawa rekannya yang terluka saat bentrok dengan demonstran yang menentang amandemen konstitusi tentang desentralisa di depan gedung parlemen di Kiev, Ukraina, 31 Agustus 2015. Bentrokan pecah saat sebagian anggota parlemen berikan kekuasaan besar pada sparatis Rusia. REUTERS/Stringer
"Rencana dia adalah membubarkan sistem konstitusi negara pada kwartal pertama pemerintahan pusat di Kiev dengan cara melakukan serangan senjata yang diperoleh dari para pemimpin yang disebut dengan DNR," kata Lutsenk.
Tuduhan jaksa tersebut dibantah keras oleh Savchenko. Menurutnya, kritik pedas yang kerap disampaikan kepada pemerintah Kiev tidak ada kaitannya dengan kudeta.

"Semua itu akal-akalan agen rahasia yang bekerja untuk pemerintah Ukraina guna mendiskreditkan dirinya," kata Savchenko seperti dikutip Al Jazeera, Jumat, 23 Maret 2018. "Ini bukan aksi teroris, ini adalah provokasi politik untuk membuat pemerintah Ukraina tampak konyol," ucapnya dalam sebuah pernyataan.

Credit TEMPO.CO

Terjerat Kasus Uang Gaddafi, Sarkozy: Hidup seperti di Neraka

Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menyampaikan pidato dalam konferensi pers mengumumkan rencana dana untuk penyakit Kanker , di Marseille, Prancis (2/11/09). Nicholas Sarkozy adalah salah satu kepala negara dengan gaji tertinggi yaitu USD 318.000 setara 3,6 miliar rupiah atau 304 juta/bulan. (ERIC FEFERBERG/AFP/Getty Images)

CB, Paris -- Bekas Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, mengatakan kepada penyidik bahwa tudingan dirinya menerima uang kampanye gelap dari bekas diktator Libya, Muammar Gaddafi, adalah fitnah dan membuat hidupnya terasa seperti di neraka.
Saat ini, Sarkozy sedang menjalani investigasi dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menerima uang Gaddafi untuk kampanye pilpres 2007 sebanyak US$6 juta dollar atau sekitar Rp82 miliar.

Ads by Kiosked

"Fitnah kejam ini membuat hidup saya seperti di dalam neraka sejak 11 Maret 2011," kata Sarkozy, 63 tahun, seperti diberitakan media Le Figaro dari Prancis, yang dikutip Reuters, Kamis, 22 Maret 2018.

Menurut Sarkozy, seperti dilansir CNN, dia menyesalkan tuduhan kepada dirinya karena tidak disertai bukti nyata.
Gaddafi sendiri, yang sempat memerintah selama 49 tahun, tewas diserang pemberontak saat bersembunyi di got di kota Sirte pada 2011 saat terjadi pemberontakan. Dia ditangkap lalu dipukuli sejumlah massa dan ditembak mati.

Bekas Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, didakwa menerima uang dari mantan pemimpin Livya Muammar Qadafi untuk dana kampanye 2007. [Patrick Hertzog/Reuters]
Soal uang Gaddafi ini, Sarkozy selalu membantah telah menerima uang gelap itu dan menyebutnya sebagai fitnah.
Pemeriksaan kasus uang kampanye ini merupakan kasus kedua yang sedang dihadapi Sarkozy. Kasus pertama adalah mengenai penggunaan uang kampanye secara ilegal karena melebih batas maksimal yang berlaku di Perancis. Penyelidik juga menjajaki kemungkinan Saarkozy melakukan apa yang disebut oleh media Le Monde sebagai korupsi pasif.
Kasus uang kampanye dari diktator Libya itu terungkap setelah Gaddafi terjungkal dari posisinya lewat serangan separatis yang menewaskannya di Sirte pada 2011.
Anak Gaddafi, Saif Al Islam, bercerita kepada media bahwa ayahnya pernah memberikan uang sebanyak US$6 juta ata sekitar Rp82 miliar, yang diberikan lewat kepala intelejen Libya kepada tim kampanye Sarkozy melalui pengusaha bernama Ziad Takieddine. Saif meminta uang itu dikembalikan karena milik rakyat Libya.

Credit TEMPO.CO

Cara Cambridge Analytica Pengaruhi Pemilu di Banyak Negara

Konsultan politik Cambridge Analytica terlibat dalam kasus bocornya data 50 juta pengguna Facebook.

Foto: BBC

Cambridge Analytica terlibat dalam kasus bocornya data 50 juta pengguna Facebook.

CB, LONDON -- Seorang eksekutif perusahaan konsultan politik yang berbasis di London Cambridge Analytica membocorkan cara mempengaruhi pemilih mengambang. Perusahaan tersebut dilaporkan terlibat dalam pelanggaran dengan mengambil data dari puluhan ribu pengguna Facebook untuk mempengaruhi kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2016.

Eksekutif perusahaan tersebut berbicara dengan wartawan yang menyamar dari Channel 4 News tentang cara 'kotor' yang dimainkan oleh perusahaan tersebut untuk membantu klien. Termasuk membuat kandidat saingan sang klien masuk dalam jebakan kabar hoaks, seperti pelecehan palsu dan mempekerjakan pelacur dengan tujuan untuk menghancurkan mereka.

"Kedengarannya ini hal yang sangat mengerikan untuk dikatakan, tapi ini adalah hal-hal yang tidak perlu pembenaran selama mereka percaya," kata Chief Executive Cambridge Analytica Alexander Nix dalam salah satu percakapan kepada wartawan Channel 4 News seperti dilansir The Telegraph, Kamis (22/3).

Cambridge Analytica telah dilaporkan mengambil data dari puluhan ribu pengguna Facebook secara tidak sah. Perusahaan tersebut dan Nix, mendapat tekanan dari para politisi di AS dan Inggris untuk menjelaskan bagaimana mereka menangani data tersebut dan peran apa yang dimainkan dari informasi yang mereka 'curi' dalam kampanye, jika ada.

Sementara itu Komisioner Informasi Pemerintah Inggris Elizabeth Denham mengkritik perusahaan tersebut karena tidak kooperatif dengan penyelidikan. Dia memastikan bahwa pengawasnya akan mengajukan sebuah surat perintah untuk memeriksa aktivitas perusahaan tersebut.

Cambridge Analytica menyatakan diri sebagai konsultan hi-tech tertinggi. Mereka menjanjikan ke para klien bisa memenangkan suara pemilih dengan menggunakan data untuk menentukan kelompok sasaran dan memdesain pesan yang akan menarik minat para pemilih.

Meskipun mereka menolak telah menggunakan informasi dari Facebook dalam pekerjaannya. Namun dalam penyelidikan yang disamarkan oleh Channel 4 News, para eksekutif mengklaim menawarkan layanan yang jauh lebih 'kotor'.

Pengakuan tersebut diperoleh seorang wartawan yang berpura-pura menjadi wakil dari keluarga kaya di Sri Lanka yang berusaha mencari pengaruh politik di negaranya saat berbicara dengan eksekutif tersebut. Para eksekutif Cambridge Analytica awalnya membantah bahwa dalam berbisnis perusahaan menggunakan teknik jebakan. Namun Nix kemudian merinci trik kotor yang akan disiapkan perusahaan untuk menarik kliennya dan membantunya dari baliklayar.

Ketika wartawan yang menyamar tersebut bertanya apakah Cambridge Analytica dapat menawarkan penyelidikan terhadap rahasia yang dimiliki lawan politiknya? Nix mengatakan mereka bekerja dengan mantan agen intelijen dari Inggris dan Israel untuk mencari 'kotoran' politik.

Dia juga mengajukan diri agar timnya bisa melangkah lebih jauh dalam melakukan penyelidikan. "Oh, kami melakukan lebih dari itu," kata Nix saat makan malam di sebuah hotel eksklusif di London.

Nix juga memaparkan beberapa skenario yang kerap digunakan Cambridge Analytica untuk menjebak lawan politik dari kliennya. Salah satunya adalah skenario penyamaran.

Nix menyebut Direktur Pelaksana Divisi Politik Cambridge Analytica, Mark Turnbull, akan berperan sebagai pengembang kaya yang ingin bertukar dana kampanye dengan lahan. "Saya seorang ahli penyamaran," kata Turnbull.

Nix juga menceritakan skenario lain yang bisa dijadikan opsi, yaitu dengan menciptakan skandal seks. "Kirim beberapa perempuan ke rumah calon (lawan), kami memiliki pengalaman tentang itu. Kami bisa membawa beberapa orang Ukraina berlibur dengan kami. Anda tahu apa yang saya katakan," ujarnya.

Pekerjaan apa pun mungkin tetap akan menjadi sorotan, namun Nix mengatakan Cambridge Analytica bekerja keras untuk menutupi jejak operasinya. "Kami terbiasa mengoperasikan kendaraan yang berbeda, dalam bayang-bayang, dan saya berharap dapat membangun hubungan jangka panjang dan rahasia dengan Anda," kata Nix kepada sumbernya dalam sebuah panggilan telepon pertama.

Sementara Turnbull mengatakan Cambridge Analytica kadang-kadang menggunakan nama yang berbeda, sehingga tidak ada catatan keterlibatannya. Itu tidak hanya melindungi perusahaan, tapi juga membuat kerjanya lebih efisien.

"Itu harus terjadi tanpa ada orang yang berpikir itu propaganda, karena saat Anda berpikir 'itu propaganda' pertanyaan selanjutnya adalah: 'Siapa yang menyingkirkannya?'" kata Turnbull.

"Mungkin kita harus membuat kontrak dengan nama yang berbeda, entitas yang berbeda, sehingga tidak ada catatan dengan nama kami yang melekat pada ini sama sekali," katanya menambahkan.

Dalam sebuah proyek yang dilakukan baru-baru ini di Eropa timur, kata Turnbull, perusahaan mengirim tim tetapi tidak ada yang tahu mereka ada di sana. "Mereka hanya seperti hantu gentayangan yang melakukan pekerjaan. "

Untuk menyamarkan keberadaan mereka, perusahaan juga melakukan pengaturan proyek-proyek akademik palsu hingga penggunaan visa wisatawan. Cara-cara seperti ini pernah diungkapkan oleh mantan karyawan Cambridge Analytica kepada The Guardian saat pemilu di Amerika Serikat.

Nix juga mengatakan bahwa perusahaannya saat ini tengah menggarap dua proyek yang melibatkan penelitian mendalam mengenai oposisi. Sehingga mereka melibatkan mantan intelijen profesional dari Inggris dan Israel.

Setelah mencuatnya kabar tersebut, Cambridge Analytica membantahnya dengan mengatakan investigasi tersebut mengandung klaim palsu. Mereka menyebutkan investigasi tersebut tidak akurat.

Mereka menuduh Channel 4 News berencana menjebak staf dengan memulai percakapan tentang praktik yang tidak etis. Mereka juga menolak pernyataan bahwa perusahaan tersebut menggunakan berita palsu, 'perangkap madu', sogokan atau jebakan.

"Kami sepenuhnya menolak tuduhan bahwa Cambridge Anlytica atau afiliasinya menggunakan jebakan, sogokan atau yang disebut 'perangkap madu' untuk tujuan apa pun. Cambridge Analytica tidak menggunakan materi yang tidak benar untuk tujuan apa pun," kata pernyataan tersebut.

Credit republika.co.id

Donald Trump Tetapkan Tarif Impor untuk Produk Cina

Presiden AS Donald Trump.

Foto: AP

Investasi Cina di AS terutama bidang teknologi akan dibatasi.

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangai sebuah memorandum kepresidenan untuk kebijakan tarif atas produk Cina sebesar 60 miliar dolar AS. Tak hanya itu, pemerintah AS berencana untuk membatasi kegiatan investasi Cina di AS sebagai sanksi atas dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi selama bertahun-tahun.

Presiden Trump memberikan waktu 60 hari kepada Departemen Keuangan AS untuk membuat daftar produk Cina yang akan dikenakan tarif. Trump juga meminta Departemen Keuangan untuk mengembangkan pembatasan investasi untuk mencegah perusahaan Cina mengakuisisi perusahaan AS yang bergerak di bidang teknologi tinggi.

"Kami memandang mereka sebagai teman, kami telah berbicara kepada Cina dan kami berada di tengah negosiasi," ujar Trump dilansir Reuters, Jumat (23/3).

Masa tunggu 60 hari itu akan memberikan ruang negosiasi bagi industri dan Parlemen AS dalam menyusun daftar produk yang terkena tarif tersebut. Diketahui terdapat 1.300 produk yang akan dikenakan tarif dan sebagian besar di sektor teknologi.

Kebijakan Trump tersebut mendapatkan kecaman dari Pemerintah Cina. Duta Besar Cina untuk AS, Cui Tiankai mengatakan, Pemerintah Cina akan melakukan tindakan balasan atas kebijakan Trump tersebut.

"Kami akan membalas, jika orang ingin bermain keras, kami juga akan bermain keras dengan mereka dan lihat saja siapa yang akan bertahan," ujar Cui dalam sebuah postingan video yang diunggah di halaman Facebook Kedutaan Besar Cina di AS.

Selain kebijakan tarif, memo yang ditandatangani oleh Trump juga meminta agar Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer untuk mengajukan protes terhadap program lisensi teknologi Cina di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Langkah-langkah itu berdasarkan pada hasil investigasi selama delapan bulan oleh USTR tentang dugaan penyalahgunaan teknologi AS oleh Cina.

Pejabat AS mengatakan, penyelidikan dilakukan berdasarkan Bagian 301 dari Undang-Undang Perdagangan 1974. Dalam penyelidikan tersebut ditemukan bahwa Cina terlibat dalam praktik perdagangan yang tidak adil dengan memaksa para investor AS untuk menyerahkan teknologinya kepada perusahaan Cina.

"Banyak dari wilayah-wilayah ini di mana Cina telah berusaha untuk memperoleh keuntungan melalui akuisisi yang tidak adil dan melakukan pemaksaan transfer teknologi dari perusahaan AS," ujar Wakil Direktur Dewan Ekonomi Nasional Everett Eissenstat.

Selain itu, Presiden Trump meminta kepada Departemen Keuangan AS untuk mengusulkan langkah-langkah pembatasan investasi Cina di AS. Di sisi lain, Cina mengancam akan berhenti mengimpor komoditas pertanian dari AS, khususnya kedelai yang nilainya mencapai 14 miliar dolar AS.

Credit republika.co.id

Senjata Amerika Serikat yang Bakal Dibeli Arab Saudi

Sejumlah tentara AS berdiri disamping tank M1 Abrams yang dipersiapkan untuk Operasi Atlantik NATO di Garkalne, Latvia, 8 Februari 2017. REUTERS/Ints Kalnins

CB, Jakarta - Setelah melakukan pembicaraan dengan Presiden Donald Trump, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berkunjung ke perusahaan pertahanan raksasa Lockheed Martin dan Boeing. Senjata Amerika Serikat yang diperkirakan dibeli oleh Arab Saudi, antara lain:
Tank Lapis Baja
M1 Abrams, Amerika Serikat menggunakan tank tempur lapis baja ini dalam berbagai konflik besar sejak diproduksi pada 1980-an. Kendaraan ini dipakai oleh Angkatan Darat dan Marinir dalam setiap operasi militer.

Menurut CNBC, tank ini memiliki bobot mati 70-an ton, boleh dibilang terberat di dunia tetapi memiliki daya tembak dan manuver mengesankan.

Jangan kaget kalau tank buatan General Dynamics ini dibandrol dengan harga US$ 1,15 miliar atau sekitar Rp 16 triliun. Harga itu sudah termasuk biaya perawatan, pelatihan dan dukungan logistik.
Helikopter

Helikopter Boeing CH-47F Chinook milik Angkatan Darat AS menurunkan tim SAR Angkatan Udara AS di ketinggian 9.000 kaki di atas permukaan laut saat misi pelatihan pencarian dan penyelamatan di Gunung Rainier, Washington, 15 Mei 2015. Latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi ketika ada pendaki hilang atau terluka di gunung. AP/Ted S. Warren
Helikopter CH-47F Chinook memiliki dua rotor ganda di bagian depan dan belakang yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan pasukan pertahanan internasional. Tugas utama helikopter ini adalah pengangkut pasukan, artileri dan pengisi bahan bakar. Harga perlengkapan perang ini diperkirakan mencapai US$ 3,51 miliar atau sekitar Rp 48 triliun.
Kapal Perang
Arab Saudi juga diperkirakan akan memperkuat armada lautnya dengan mendatangkan Littoral Combat Ship.
Pendukung gugus tempur laut ini, menurut laporan CNBC, adalah kapal laut terbaru Amerika Serikat yang dirancang untuk dikonfigurasi ulang. Kapal ini dirancang untuk bertempur di permukaan dan antikapal selam.

Harga kapal perang produksi Lockheed Martin, Bethesda, Maryland, diperkirakan mencapai US$ 11,25 miliar atau Rp 155 triliun. Angka sebesar itu sudah termasuk biaya suku cadang dan dukungan logistik.
Rudal Udara, THAAD
Arab Saudi sepertinya tak cukup memiliki peralatan tempur udara dan laut, negeri kerajaan ini bakal melengkapi wilayah pertahanannya dengan sistem pertahanan udara THAAD buatan Lockheed Martin Space Systems di Dallas.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) adalah sistem pertahanan rudal Amerika Serikat yang paling canggih di dunia. Rudal THAAD tidak menghancurkan rudal balistik dengan hulu ledak, melainkan dengan energi kinetik. Rudal THAAD mampu menghadang rudal balistik di atmosfer maupun di luar atmosfer. U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters
Rudal udara THAAD diklaim paling canggih di planet ini karena sanggup memburu dan meledakkan rudal yang masuk tepat di luar angkasa dari peluncur berbasis truk. Harga THAAD sudah termasuk layanan dan dukungan logistik mencapai US$ 15 miliar atau setara dengan Rp 206 triliun.
Bila seluruh perlengkapan perang Amerika Serikat itu benar didatangkan ke Arab Saudi, negeri di Timur Tengah itu bakal membuat gentar rivalnya di kawasan termasuk Iran dan Israel.

Credit tempo.co

Perang Dagang, Cina Tuding Amerika Pelanggar Aturan WTO

Presiden AS Donald Trump dan istrinya Melania mengunjungi Forbidden City didampingi Presiden Cina, Xi Jinping serta istrinya Peng Liyuan di Beijing, Cina, 8 November, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

CB, Shanghai -- Konflik perdagangan antara Cina dan Amerika Serikat meningkat drastis menjelang pengumuman kenaikan tarif impor oleh Presiden Donald Trump atas barang impor dari Cina pada Kamis, 22 Maret 2018 waktu setempat.
Pemerintah Cina menuding Amerika sebagai pelanggar rutin terhadap aturan dagang internasional. Pernyataan ini keluar setelah World Trade Organization mengeluarkan putusan menyalahkan kebijakan tarif anti-subsidi yang dikeluarkan pemerintah Barack Obama.

"Putusan itu menunjukkan AS telah melanggar aturan WTO berulang kali, yang merusak perdagangan internasional yang adil dan melemahkan sistem perdagangan multilateral," begitu pernyataan dari kementerian Perdagangan Cina seperti dilansir Reuters, Rabu, 21 Maret 2018.

Putusan ini juga ditanggapi media resmi China Daily. "Karena AS sepertinya tidak akan memperbaiki caranya, negara-negara lain sebaiknya berhenti berharap mereka tidak akan terkena tembakan proteksionisme dan harus menjadi lebih gigih melawan mereka," begitu pernyataan media resmi Cina, China Daily, seperti dilansir Reuters, Kamis, 22 Maret 2018.
Sekitar dua pekan lalu, Trump mengumukan kenaikan tarif impor untuk produk baja dan aluminium sebanyak masing-masing 25 persen dan 10 persen.
Sebelumnya, Trump telah menyasar Korea Selatan dengan menaikkan tarif impor mesin cuci sebanyak 20 persen untuk pembelian pertama dan 50 persen untuk pembelian berikutnya. Kebijakan ini membuat harga mesin cuci buatan LG menjadi naik drastis.
Trump menaikkan tarif berbagai impor Amerika dari sejumlah negara untuk mencukur defisit neraca perdagangan. Trump pernah meminta Cina untuk mengurangi defisit perdagangan kedua negara, yang mencapai sekitar US$350 miliar pada 2017 atau sekitar Rp4,800 triliun, sebanyak US$100 miliar atau sekitar Rp1,400 triliun. Permintaan ini ditolak Cina, yang menyatakan akan melindungi kepentingan ekonominya.

Credit tempo.co

45 Negara Kecam Hun Sen, Minta Tokoh Oposisi Dibebaskan

Letnan Jenderal, Hun Manet, merupakan kepala staf gabungan Angkatan Bersenjata Kamboja. Reuters.

CB, Phnom Penh -- Sebanyak 45 negara menyerukan kepada pemerintahan Kamboja, yang dipimpin PM Hun Sen, untuk mengaktifkan kembali partai oposisi, melepaskan para pemimpinnya yang dipenjara dan memastikan pemilu pada Juli 2018 berjalan adil dan bebas.
Pernyataan 45 negara menyangkut kondisi HAM ini dibacakan oleh Selandia Baru, yang menyoroti kekhawatiran mendalam terkait menurunnya hak-hak politik dan kebebasan sipil di Kamboja.

"Kami mendesak pemerintah Kamboja untuk mengambil semua langkah yang diperlukan sebelum semuanya terlambat untuk memastikan pemilu 2018 berlangsung bebas, adil dan kredibel," begitu bunyi pernyataan yang dibacakan utusan pemerintah Selandia Baru, seperti dilansir Reuters, Kamis, 22 Maret 2018.

Pernyataan 45 negara ini ditujukan juga kepada Dewan HAM PBB, yang berkantor di Jenewa, Swiss. Negara-negara ini mendesak Hun Sen untuk kembali mengaktifkan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) dan semua anggotanya. Negara yang ikut memberikan pernyataan ini adalah Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Inggris.

Letnan Jenderal, Hun Manet, merupakan kepala staf gabungan Angkatan Bersenjata Kamboja. Reuters.
Sejak dua tahun terakhir pemerintahan Hun Sen menangkap sejumlah tokoh oposisi dengan tudingan mereka bekerja sama dengan AS untuk menjatuhkan pemerintahannya, yang telah berlangsung 33 tahun.
Pemimpin CNRP ditangkap pada September 2017 dan dikenai dakwaan penghianatan, berkolusi dengan AS untuk menjatuhkan pemerintahan Kamboja, yang sah.
Kem dan Kedubes AS telah membantah tudingan itu. Saat ini, Kem bakal menjalani persidangan dengan hukuman maksimal 30 tahun.
Pernyataan tadi juga menyebut nama Kem Sokha secara spesifik agar dibebaskan. "Kami meminta semua tahanan politik dibebaskan termasuk Kem Sokha."
Mengenai ini, juru bicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan, mengatakan pemerintah menolak tunduk pada desakan dunia internasional. "Kami anggota setara di PBB," kata Phay kepada Reuters. "Ini pelanggaraan kedaulatan Kamboja." Menurut dia, pemilu akan digelar berdasarkan hukum Kamboja.

Sebelumnya, Hun Sen dikecam karena berkata kasar kepada rakyat Kamboja yang bakal berdemonstrasi sambil membakar foto dan patung kecil mirip dia di Australia saat berlangsung KTT Asean -- Australia pada pekan lalu.
“Gila dan bodoh. Jangan main-main dengan Hun Sen, kalian semua masih lemah. Untuk satu kali pukulan, kalian akan hilang ingatan hanya gara-gara membakar foto Hun Sen. Jadi, jika Anda memainkan permainan Hun Sen, maka saya akan menyeret Anda bermain,” kata Hun Sen, menanggapi aksi protes yang terjadi di Australia, seperti dikutip oleh Phnompenh Post, Senin, 5 Maret 2018.
Julie Heckscher, asisten pertama Sekretaris Urusan Departemen Asia Tenggara, mengatakan Duta Besar Australia, Angela Corcoran, telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, membahas perangai Hun Sen ini.
"Jelas bahwa ancaman-ancaman (Hun Sen) itu terlihat berbahaya. Ada kebebasan berekspresi dan berpendapat di Australia. Ancaman dilakukan di tanah Australia tidak bisa diterima pemerintah Australia," kata Julie.

Credit tempo.co

Trump Copot Jenderal McMaster sebagai Penasihat Keamanan Nasional AS

WASHINGTON - Presiden Donald John Trump mencopot Jenderal Herbert Raymond McMaster sebagai Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS). Posisi McMaster digantikan sekutu politik Trump, John Bolton.

Presiden Trump dalam pengumumannya mengatakan, John Bolton—mantan duta besar PBB dan pendukung Partai Republik—akan menggantikan Jenderal HR McMaster sebagai Penasihat Keamanan Nasional efektif per 9 April 2018.

Dalam pengumumannya, Trump mengucapkan terima kasih kepada Jenderal McMaster atas layanannya. Dia memujinya atas “pekerjaan luar biasa”. ”McMaster akan selalu tetap menjadi teman saya,” kata Trump.

Keputusan Trump ini juga diumumkan di Twitter.

“Saya senang mengumumkan bahwa, efektif 9/4/2018, @AmbJohnBolton akan menjadi Penasihat Keamanan Nasional baru saya. Saya sangat berterima kasih atas pelayanan Jenderal H.R. McMaster yang telah melakukan pekerjaan luar biasa dan akan selalu menjadi teman saya. Akan ada serah terima secara resmi pada 9/4,” tulis Trump via akun Twitter-nya, @realDonaldTrump, yang dikutip Jumat (23/3/2018).

Sementara itu, McMaster mengklaim bahwa dia yang meminta berhenti dari pekerjaannya.

“Setelah 34 tahun melayani bangsa, saya meminta pensiun dari Angkatan Darat AS efektif musim panas ini, setelah itu saya akan meninggalkan pelayanan publik. Sepanjang karier saya, itu adalah hak istimewa terbesar saya untuk melayani (bangsa) bersama anggota yang luar biasa dan warga sipil yang berdedikasi,” kata McMaster dalam sebuah pernyataan.

Trump membalas pernyataan McMaster dengan pujian.”Kepemimpinan Jenderal McMaster dari staf Dewan Keamanan Nasional telah membantu pemerintah saya mencapai hal-hal hebat untuk meningkatkan keamanan nasional Amerika,” kata Trump dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah AS mencatat peran penting McMaster dalam menyusun Strategi Keamanan Nasional AS termasuk dalam strategi menghancurkan kelompok ISIS dan membawa Korea Utara ke meja perundingan.

McMaster terpilih sebagai Penasihat Keamanan Nasional Trump pada Februari 2017, hanya beberapa hari setelah Presiden AS tersebut memecat pendahulunya, Michael Flynn, di tengah skandal kontaknya dengan mantan Duta Besar Rusia untuk AS yang tak pernah dilaporkan.

Gedung Putih telah menekankan bahwa langkah Trump untuk membebaskan Jenderal McMaster dari tugasnya adalah keputusan yang disepakati bersama. ”Ini tidak terkait dengan satu kejadian atau kejadian apa pun, melainkan hasil dari percakapan yang sedang berlangsung antara keduanya,” kata pejabat Gedung Putih yang menolak ditulis namanya.

Credit sindonews.com

AS Butuh 500 Rudal untuk Cegat Satu ICBM Sarmat Rusia

MOSKOW - Seorang mantan jenderal Rusia mengungkap cara bagi Amerika Serikat (AS) untuk bisa mencegat serangan rudal balistik antarbenua (ICBM) Sarmat. Dalam watku dekat, ICBM Sarmat atau dikenal sebagai rudal Setan 2 akan masuk layanan tempur Pasukan Rudal Moskow.

Viktor Bondarev, mantan Komandan Pasukan Kedirgantaraan mengatakan bahwa untuk mencegat atau menembak jatuh satu ICBM Sarmat, AS setidaknya butuh 500 rudal anti-balistik.

"Ini adalah kesimpulan yang dicapai oleh para ahli Barat," kata mantan jenderal Rusia ini kepada RIA Novosti pada hari Kamis (22/3/2018).

Bondarev, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite Pertahanan Senat Rusia, juga membanggakan rudal hipersonik Kinzhal yang kemampuannya jauh lebih hebat.

"Kinzhal (sistem rudal udara yang diluncurkan dengan kekuatan hipersonik) juga kebal terhadap sistem (pertahanan udara) musuh, dan dijamin akan mencapai target apa pun," ujar Bondarev.

Presiden AS Donald Trump telah menyuarakan keprihatinan atas pengembangan rudal dan torpedo nuklir yang mampu mengalahkan sistem pertahanan rudal Amerika. Keprihatinan Trump itu disampaikan saat melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Vladimir Putin beberapa hari lalu.

Kepala Komando Strategis AS Jenderal John Hyten di hadapan Senat juga mengakui bahwa militer AS saat ini tidak memiliki cara untuk menghentikan rudal hipersonik Kinzhal yang merupakan senjata strategis baru Rusia.

Rudal RS-28 Sarmat yang oleh NATO dinamai SS-X-32 Snowflake adalah ICBM termonuklir. Rudal ini beratnya mencapai sekitar 10.000 kg dan memiliki jangkauan terbang hingga sekitar 10.900 km.

Presiden Putin telah mengomentari status kesiapan RS-28 Sarmat dan senjata lainnya dalam pidato kenegaraan pada 1 Maret 2018 lalu. Senjata baru ini dirancang sebagai respons asimetris terhadap sistem pertahanan rudal AS, serta penyebaran pasukan AS dan NATO di dekat perbatasan Rusia.

Moskow pernah sengaja membocorkan informasi tentang rudal Sarmat pada tahun 2007 dalam upaya untuk menghalangi AS agar tidak mengejar ambisinya guna menciptakan sistem pertahanan rudal global.

Credit sindonews.com

Tentara AS Habisi Ratusan Tentara Bayaran Rusia di Suriah

WASHINGTON - Pasukan Amerika Serikat (AS) diklaim telah membunuh ratusan tentara bayaran Rusia selama serangan udara di Suriah. Demikian pernyataan seorang jenderal angkatan darat AS.

Sebanyak 300 pejuang pro rezim Damaskus diperkirakan tewas dalam pemboman AS yang diluncurkan. Serangan itu adalah tanggapan atas serangan mendadak terhadap pangkalan yang dikuasai AS di kawasan Deir al-Zor yang kaya minyak bulan lalu.

AS meluncurkan tembakan artileri dan serangan udara ke pasukan Rusia setelah diserang pada 7 Februari.

"Putaran tembakan artileri (Rusia) itu mungkin telah mendarat dan membunuh orang Amerika dan itulah mengapa kami terus mempersiapkan pertahanan kami," kata Brigadir Jenderal Jonathan Braga seperti dikutip dari Independent, Jumat (23/3/2018).

Banyak dari mereka yang tewas diyakini adalah tentara bayaran Rusia yang dipekerjakan oleh perusahaan kontraktor. Moskow bersikeras tentara regulernya tidak terlibat.

Namun, Braga mengatakan dia benar-benar prihatin konflik bisa tumbuh menjadi konfrontasi yang lebih besar dengan Rusia.

Bentrokan itu diyakini merupakan yang paling mematikan antara pasukan AS dan Rusia sejak berakhirnya perang dingin.

Kremlin hanya mengkonfirmasi kematian "beberapa lusin" warganya, tetapi terus bersikeras bahwa militernya tidak terlibat. Awalnya Kremlin mengatakan tidak memiliki informasi tentang kematian tentara bayaran Rusia.

Pentagon, sementara itu, mengatakan serangan udara tersebut pembalasan atas serangan "tak beralasan" di darat yang dikendalikan oleh Pasukan Demokrat Suriah yang didukung AS, sebuah koalisi suku Kurdi dan pejuang Suriah.

Baik Moskow maupun Washington tidak secara terbuka memberikan rincian tentang bentrokan itu.

"Kami hanya berurusan dengan data yang menyangkut prajurit pasukan Rusia," kata juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov.

"Kami tidak memiliki data tentang orang Rusia lain yang bisa berada di Suriah," imbuhnya.

Ia kemudian mengatakan lima warganya tewas, sebuah angka yang kemudian meningkat menjadi "beberapa lusin".

Namun Braga, mengatakan bahwa laporan menyatakan antara 200 dan 300 pasukan Rusia yang tewas itu mendekati perkiraan AS.

Tidak semua yang tewas adalah tentara bayaran yang bekerja untuk perusahaan Rusia, tetapi Bloomberg melaporkan bahwa lebih dari 200 orang yang tewas adalah tentara kontrak.

AS mengerahkan sekitar 2.000 pasukan ke Suriah untuk melawan ISIS, yang kini telah dipaksa keluar dari banyak wilayah yang dikuasai.

Sementara AS menentang pemerintah Suriah Bashar al-Assad, pasukan Amerika belum menjadikan tentara Suriah atau sekutunya, seperti Rusia, sebagai target.

Credit sindonews.com