Kamis, 22 Maret 2018

Seteru Berlanjut, Menlu Inggris Samakan Putin dengan Hitler

LONDON - Perseteruan London dengan Moskow terkait tuduhan bahwa Rusia mendalangi serangan racun saraf Novichok terhadap mantan agen ganda Kremlin Sergei Skripal di wilayah Inggris terus berlanjut.

Kali ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Boris Johnson menyamakan Presiden Vladimir Putin dengan diktator Nazi; Adolf Hitler.

Menlu Johnson mengatakan, Putin mencoba untuk memperkuat citra Rusia melalui tuan rumah Piala Dunia dengan cara yang sama seperti Adolf Hitler menggunakan Olimpiade 1936 di Nazi Jerman.

Rusia memang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada musim panas tahun ini. Komentar Johnson itu menggemakan pernyataan anggota parlemen Inggris Ian Austin yang mengatakan bahwa Putin akan menggunakan turnamen sepak bola dunia itu untuk meningkatkan citra Rusia. Dia membandingkannya dengan ketika Jerman menjadi tuan rumah Olimpiade.

Johnson setuju dengan penilaian politisi London tersebut. ”Karakterisasi Anda tentang apa yang akan terjadi di Moskow di Piala Dunia, di semua tempat , ya, saya pikir perbandingan dengan 1936 pasti benar,” ujar diplomat utama Inggris tersebut.

Di parlemen, Johnson ditanyai para legislator mengenai serangan racun kimia terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Kota Salisbury, Inggris selatan pada awal bulan ini.

London telah menyalahkan Moskow atas serangan terhadap mantan mata-matanya yang telah berkhianat itu. Sebagai respons, 23 diplomat Moskow diusir dari Inggris.

Kremlin telah membantah tuduhan itu dan menuntut Inggris memberikan bukti. Kremlin juga membalas dengan mengusir 23 diplomat London dalam tempo sepekan.

Johnson khawatir dengan nasib keamanan para penggemar tim Inggris setelah Pemerintah Perdana Menteri Theresa May menyerukan para pemimpin politik dan anggota kerajaan untuk memboikot Piala Dunia 2018 di Rusia.

Penggemar tim Inggris dan Rusia dikenal kerap bentrok setiap ajang Piala Dunia digelar. ”Terserah orang Rusia untuk menjamin keamanan penggemar Inggris yang pergi ke Rusia,” ujar Johnson.

”Saat ini kami tidak cenderung aktif untuk menghalangi orang-orang pergi karena kami ingin mendengar dari Rusia langkah apa yang akan mereka ambil untuk menjaga fans kami,” imbuh dia, seperti dikutip Reuters, Kamis (22/3/2018).

Credit sindonews.com

Jenderal Pentagon Akui AS Tak Bisa Cegat Rudal Hipersonik Rusia

WASHINGTON - Jenderal utama Pentagon akhirnya mengakui bahwa Amerika Serikat (AS) tidak bisa menghentikan atau mencegat peluru kendali (rudal) hipersonik Kinzhal Rusia yang dibanggakan Presiden Vladimir Putin. Padahal, Pentagon dan CIA sebelumnya menganggap klaim Putin hanya bualan semata.

Menurut Rusia, rudal Kinzhal dengan hulu ledaknya mampu melesat lebih cepat 20 kali dari kecepatan suara. Kemampuan seperti itu tidak mungkin untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara manapun di dunia, termasuk sistem pertahanan udara AS.

Pengakuan ketidakberdayaan sistem pertahanan AS ini disampaikan kepala Komando Strategis AS, Jenderal John Hyten dalam kesaksiannya di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat AS pada hari Selasa, 20 Maret 2018.

Jenderal Hyten adalah penanggung jawab utama persenjataan nuklir Pentagon.

Ketika ditanya oleh Senator Jim Inhofe, seperti apa kemampun pertahanan AS terhadap senjata hipersonik musuh, Hyten menjawab; "Kami sangat sulit, ya, pertahanan kami adalah kemampuan jera kami. Kami tidak memiliki sistem pertahanan apapun yang bisa menghentikan penggunaan senjata semacam itu terhadap kami, jadi tanggapan kami adalah kekuatan jera kami, yang merupakan tiga serangkai (triad) dan kemampuan nuklir kami."

Triad senjata AS yang dimaksud Jenderal Hyten adalah rudal balistik antarbenua (ICBM), rudal balistik yang diluncurkan dari bawah laut dan pesawat pembom strategis.

Tapi Hyten mengakui bahwa senjata yang bisa melesat jauh di atas kecepatan suara merupakan ancaman nyata bagi AS. Senjata seperti itu, menurutnya, telah dimiliki Rusia dan China."Yang secara agresif mengejar senjata hipersonik semacam itu," kata Hyten seperti dilansir CNBC, Rabu (21/3/2018).

Dalam paparannya di depan Senat, komandan nuklir Pentagon tersebut mengungkap bahwa AS sedang mengembangkan rudal jelajah rudal baru yang akan diluncurkan dari laut. Namun, senjata masa depan itu diklaim bukan chip tawar-menawar untuk Rusia.

"Saya tidak suka istilah 'tawar-menawar'. Kemampuan yang kami usulkan dalam Tinjauan Postur Nuklir (Nuclear Posture Review) adalah sebagai tanggapan terhadap ancaman," kata Hyten.

"Jika ancaman itu berubah, maka saran militer saya akan berubah. Tetapi jika ancaman itu tidak berubah, maka saran saya akan mengatakan bahwa kami memerlukan kemampuan tersebut untuk menanggapi ancaman tersebut," ujar Hyten.

Dia menggambarkan ancaman tersebut sebagai doktrin Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan bahwa mereka menggunakan senjata nuklir dalam peperangan konvensional untuk menang. Menurutnya, doktrin Putin itu pernah disampaikan pada tahun 2000.

Jenderal Hyten enggan bicara dengan bahasa diplomatik dengan alasan dia bukan politisi.

"Saya bukan diplomat. Saya bukan politisi. Diplomat perlu mengatasi masalah itu dengan lawan-lawan kami," ujar Hyten, seperti dikutip Washington Examiner.

"Saya harap mereka melakukannya, tapi pekerjaan saya sebagai perwira militer adalah melihat ancaman, memahami ancaman tersebut, dan mengusulkan kemampuan kepada badan ini untuk dikirim ke militer sehingga kita dapat menanggapi ancaman yang ada," katanya.

Hyten menolak menentukan kapan rudal jelajah masa depan yang diluncurkan dari laut akan dioperasikan tentara AS.

Credit sindonews.com

AS Siap Uji Coba Senjata Laser di Jet Tempur

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) akan memulai pengujian senjata laser pada musim panas ini. Jet tempur F-15 dipilih Angkatan Udara AS sebagai jet tempur yang akan melakukan pengujian ini.

Seorang pejabat Pentagon mengatakan bahwa dalam uji coba itu, jet tempur F-15 bersenjata laser itu akan menembak jatuh rudal jelajah dan drone dari langit.

"Kami sudah mendapat tes mulai musim panas ini dan tes penerbangan musim panas mendatang," kata Jeff Stanley, asisten deputi bidang sains, teknologi dan teknik seperti dilansir dari Sputnik, Rabu (21/3/2018).

Program Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHIELD) dirancang untuk membuat pesawat Angkatan Udara AS macam F-15C, F-15E dan F-16 lebih dapat bertahan hidup. Namun senjata laser ini tidak mungkin dipasang pada armada F-35, karena pod dapat mengganggu fitur siluman pesawat. Pun begitu dengan pesawat B-2 dan F-22.

SHIELD terdiri dari tiga komponen: teknologi yang mengarahkan laser pada target, 'rumah' pod dan pendingin laser dan laser itu sendiri. Northrop Grumman, Boeing dan Lockheed Martin ditugasi mengembangkan masing-masing subsistem SHIELD ini.

Alat uji memiliki tenaga sekitar 50 kilowatt. "Masih ada beberapa tantangan teknis yang harus kami atasi - terutama ukuran, berat, kekuatan," terang Stanley.

Program SHIELD diharapkan akan selesai pada 2021 mendatang.

Sebelumnya dilaporkan bahwa Angkatan Laut AS juga tengah bekerja untuk mempersenjatai sebuah kapal perang dengan 60 hingga 150 kilowatt laser dalam dua tahun ke depan.

Credit sindonews.com

Jepang Hendak Kerahkan Rudal Amerika, Rusia Terusik

TOKYO - Rusia terusik dengan rencana Jepang yang akan mengerahkan sistem rudal Amerika Serikat (AS). Moskow merasa penyebaran sistem rudal Washington itu akan berdampak langsung pada keamanan nasional Rusia dan kepentingan regionalnya.

Kecemasan Moskow itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov saat berkunjung ke Tokyo pada hari Rabu.

”Rencana Jepang untuk menggelar sistem pertahanan rudal global secara langsung memengaruhi kepentingan keamanan Rusia,” kata Lavrov pada konferensi pers dengan mitranya dari Jepang, Taro Kono, di Tokyo.

Kabinet Jepang pada bulan Desember menyetujui pengerahan sistem rudal pertahanan Aegis yang berbasis di darat dalam upaya untuk melawan ancaman dari Korea Utara.

”Pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara telah menjadi ancaman yang lebih besar dan lebih dekat bagi keamanan nasional Jepang, dan kami perlu secara drastis meningkatkan kemampuan pertahanan rudal balistik kami untuk melindungi Jepang secara berkelanjutan,” kata pemerintah Jepang dalam sebuah pernyataan.

Pada bulan Januari, AS menyetujui penjualan rudal sistem rudal pertahanan senilai USD133,3 juta ke Jepang untuk membela diri terhadap apa yang disebut Washington sebagai ancaman nuklir dan rudal yang berkembang dari Korea Utara.

Departemen Luar Negeri AS telah memberi tahu Kongres tentang masalah Jepang tersebut dan meminta untuk menyetujui penjualan empat rudal SM-3 Block IIA.

Dalam konferensi pers, Lavrov menyatakan kekhawatiran Moskow atas niat Tokyo untuk secara aktif terlibat dalam rencana AS untuk menyebarkan komponen pertahanan rudal di wilayah Jepang.

”Dengan rasa hormat atas hak Jepang untuk memilih cara melindungi wilayahnya, kami melanjutkan dari premis bahwa tindakan apapun dari negara mana pun harus didasarkan pada aturan keamanan yang tidak terpisahkan,” kata Lavrov, seperti dikutip dari kantor berita TASS, Kamis (22/3/2018).

Dia menekankan bahwa tidak ada negara yang harus memastikan keamanannya dengan melanggar keamanan negara lain.

Selain sistem rudal Aegis, Washington telah melengkapi Tokyo dengan sistem rudal Patriot dan Terminal High Altitude Area Defence (THAAD).

Jepang dan AS juga bekerja sama dalam pengembangan Standard Missile 3 (SM-3) RIM-161 yang akan digunakan dengan sistem Aegis.

Credit sindonews.com

Media Pemerintah China Sebut Beijing Mesti Siap Gempur Taiwan

Ilustrasi militer China. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Surat kabar pemerintah China menyebut Beijing mesti menyiapkan tindakan militer terhadap Taiwan dan menekan Amerika Serikat dalam kerja sama terkait Korea Utara, setelah Washington meloloskan undang-undang kerja sama dengan Taipei.

Beijing marah setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang yang mendorong pemerintahannya mengirim pejabat senior ke Taiwan dan sebaliknya, pekan lalu.

Di Taipei, Wakil Menteri Luar Negeri Alex Wong mengatakan komitmen Amerika pada Taiwan berada di titik terkuat. Dia juga menyebut pulau itu merupakan inspirasi bagi kawasan Indo-Pasifik.

China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menganggap pulau yang punya pemerintahan sendiri itu sebagai provinsi pembangkang. Presiden Xi Jinping pada Selasa mengancam negara tersebut akan menerima "hukuman bersejarah" karena upaya separatisme.

Dalam artikel editorialnya yang dikutip Reuters, Global Times menyatakan pemerintah China mesti "menyerang balik" undang-undang yang diloloskan AS.

"China bisa menekan AS pada area kerja sama bilateral lain: misalnya, isu Semenanjung Korea dan nuklir Iran. China juga bisa memosisikan diri melawan AS di organisasi internasional seperti PBB."

"China daratan juga mesti mempersiapkan bentrokan militer langsung di Selat Taiwan. Pemerintah mesti memastikan eskalasi pertukaran pejabat AS-Taiwan akan membawa konsekuensi serius bagi Taiwan," kata koran yang diterbitkan Partai Komunis China itu.

"Surat kabar ini telah menyarankan China daratan bisa mengirim pesawat dan kapal tempur melintasi jalur tengah Selat Taiwan. Hal ini bisa diimplementasikan bertahap, bergantung pada situasi lintas Selat."

Masalah seputar pulau itu adalah salah satu isu paling sensitif bagi China yang bisa memicu pertikaian militer. Menekankan ancaman, Taiwan mengirim kapal dan pesawat pada Rabu kemarin untuk membayangi kapal induk China yang melintasi selat.

The Global Times menyatakan "unifikasi damai" tidak selali berarti proses yang berharmoni dan menyenangkan.

"Tongkat lebih berarti daripada bunga dalam jalan menuju reunifikasi damai," kata surat kabar itu.

Sikap keras China meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen, anggota partai pro-kemerdekaan Taiwan, pada 2016 lalu.

China curiga Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi. Hal itu tidak bisa ditolerir para pemimpin Partai Komunis di Beijing, meski Tsai telah mengatakan dirinya ingin mempertahankan status quo dan berkomitmen menjaga perdamaian.

Credit cnnindonesia.com

China perketat penguasaan media dengan perombakan regulator

Presiden China Xi Jinping. (REUTERS)

... peran khusus dan penting dalam ideologi propaganda dan hiburan budaya ...

Beijing (CB) - China sedang memperkuat peraturan pada film, berita dan penerbitan di bawah Departemen Publisitas Partai Komunis, dan memperkuat penguasaan media atas konten oleh pemerintah, demikian laporan Reuters dan melibatkan seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Pergeseran itu terjadi saat China terlihat menggabungkan beberapa kementerian dan menciptakan regulasi baru yang mengawasi hal-hal mulai dari perbankan hingga keamanan pangan.

China, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, telah menindak tegas berita, konten dalam jaringan dan film yang bertentangan dengan nilai-nilai Partai Komunis China.

Pengorganisasian kembali tersebut dapat membuat Departemen Publisitas akan memainkan "peran khusus dan penting dalam ideologi propaganda dan hiburan budaya", demikian dokumen pemberitahuan dari Komite Sentral Partai, yang berkuasa, tertanggal 19 Maret 2018.

Departemen Publisitas tidak segera membalas permintaan Reuters untuk memberikan komentar melalui faksimili dan tidak dapat dihubungi melalui telepon.

Lembaga tersebut akan mengambil alih kekuasaan atas film, berita dan penerbitan, yang sebelumnya dipegang oleh Administrasi Negara untuk Pers, Publikasi, Radio, Film dan Televisi, yang dibubarkan awal bulan ini sebagai bagian dari perombakan yang lebih luas.

Selain itu, dokumen terbaru tersebut mencantumkan bahwa Pemerintah China juga menyetujui pembentukan siaran baru yang disebut Voice of China (VOC), yang akan memperkuat penguasaan pada beberapa stasiun televisi dan radio negara yang ada.

Siaran yang baru dibuat tersebut akan diarahkan oleh Departemen Publisitas.

Credit antaranews.com

Presiden Myanmar mengundurkan diri

Presiden Myanmar Htin Kyaw (REUTERS/Ye Aung Thu/Pool/cfo/1)

Yangon (CB) - Presiden Myanmar Htin Kyaw mengundurkan diri "untuk beristirahat dari tugas dan tanggung jawabnya saat ini," kata kantor kepresidenan Myanmar dalam posting di Facebook seperti dikutip Reuters.

Htin Kyaw yang mengisi jabatan seremonial itu adalah sekutu dekat penguasa de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Dia dipilih oleh peraih Hadiah Nobel Perdamaian itu untuk menjadi presiden karena konstitusi yang dirancang junta militer telah menghalangi Suu Kyi menjadi presiden negeri itu.

Beredar rumor di media setempat bahwa beberapa bulan ini Htin Kyaw sakit, namun kemudian dibantah oleh istana kepresidenan.

Kantor kepresidenan menyatakan, berdasarkan undang-undang dasar Myanmar pasal 73 (b), jabatan lowong presiden akan diisi dalam waktu tujuh hari kerja.

Credit antaranews.com

Israel Resmi Akui Hancurkan Reaktor Nuklir Suriah pada 2007

Ilustrasi. (AFP Photo/Thomas Coex)

Jakarta, CB -- Setelah lebih dari satu dekade berlalu, pemerintah Israel akhirnya secara resmi mengakui bahwa mereka menghancurkan reaktor nuklir di Suriah pada 2007.

"Pesan dari serangan pada reaktor nuklir pada 2007 lalu adalah bahwa Israel tidak akan membiarkan ada kemampuan yang mengancam eksistensi Israel," ujar kepala militer Israel, Gadi Eizoncot, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (21/3).

Pengumuman ini disampaikan setelah militer Israel mencabut perintah sensor yang membuat para pejabat negara tak boleh membicarakan serangan tersebut selama lebih dari sepuluh tahun belakangan.

Pernyataan ini ditindaklanjuti dengan perilisan materi-materi rahasia terbaru, termasuk foto dan video kokpit yang menunjukkan momen ketika pasukan udara Israel melancarkan serangan untuk menghancurkan fasilitas Al-Kubar di dekat Deir-al-Zor.

"Ini adalah pesan kami pada 2007, dan masih menjadi pesan kami hari ini dan akan terus berlanjut menjadi pesan kami di masa depan," tutur Eizoncot.

Israel mengumumkan pengakuan resmi ini ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang gencar-gencarnya meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional untuk mengambil aksi lebih kuat terhadap sekutu Suriah, Iran.

Netanyahu berulang kali memperingatkan bahwa Israel tak akan membiarkan Iran mengembangkan senjata nuklir atau membangun pabrik rudal di Suriah.

Sebelumnya, sejumlah pejabat Amerika Serikat juga sempat melontarkan pernyataan yang mengindikasikan bahwa Israel bekerja sama dengan Korea Utara dalam pembangunan fasilitas Al-Kubar ini,

Namun, Suriah sebagai pihak yang tergabung dalam Perjanjian Non-Proliferasi selalu menampik bahwa fasilitas tersebut adalah reaktor nuklir. Mereka juga membantah bekerja sama dengan Korut untuk membangun kekuatan nuklir.

Meski demikian, Badan Energi Atom Internasional menyatakan bahwa situs itu "sangat mungkin merupakan reaktor nuklir yang harus dideklarasikan."

Credit cnnindonesia.com

Milisi Al-Houthi akui serang pesawat koalisi pimpinan Saudi

Ilustrasi (REUTERS/Richard Chung)

Sana`a, Yaman (CB) - Gerilyawan Syiah Yaman, Al-Houthi, mengatakan mereka menyerang satu pesawat tempur milik koalisi militer pimpinan Arab Saudi saat terbang di wilayah udara Saada, Yaman Utara, Rabu (21/3).

"Pasukan pertahanan udara kami menembakkan satu rudal dan menghantam satu pesawat F-15 di wilayah udara Saada," kata kelompok gerilyawan Syiah tersebut di dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita Saba.

Sementara itu, Juru Bicara Pasukan Koalisi Kolonel Turki Al-Maliki mengatakan pesawat tersebut diserang rudal pada 15.48 waktu setempat (19.48 WIB) yang ditembakkan dari kamp Bandar Udara Saada, tapi tak menimbulkan kerusakan serius. Dan pesawat itu berhasil kembali dengan selamat.

Al-Maliki mengatakan rudal tersebut "tidak termasuk dalam simpanan senjata Pemerintah Yaman ... dan itu adalah bukti lain mengenai senjata Iran yang diselundupkan ke gerilyawan Syiah di Yaman".

Iran telah lama membantah bahwa senjata diselundupkan untuk gerilyawan Yaman.

Pada 7 Januari, gerilyawan Al-Houthi mengatakan mereka menambkan jatuh satu jet tempur koalisi militer pimpinan Arab Saudi, meskipun media Saudi melaporkan pesawat tersebut jatuh karena gangguan mesin.

Koalisi pimpinan Arab Saudi telah melancarkan serangan udara dan operasi pengawasan rutin terhadap wilayah Yaman yang dikuasai oleh gerilyawan Al-Houthi sebagai bagian dari perangnya melawan gerilyawan di Yaman --yang meletus pada 2015.

Koalisi tersebut memulai operasi udara militer pada Maret 2015 guna mematahkan perlawanan gerilyawan Al-Houthi dan memulihkan kekuasaan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi --yang hidup di pengasingan-- serta pemerintahnya.

Koalisi itu juga memberlakukan blokade laut dan udara atas Yaman guna mencegah senjata yang diselundupkan sampai kepada gerilyawan Al-Houthi, yang merebut kekuasaan di Ibu Kota Yaman, Sana`a, dan sebagian besar provinsi Yaman Utara.

Data statistik PBB memperlihatkan lebih dari 10.000 orang, kebanyakan warga sipil, telah tewas sejak koalisi pimpinan Arab Saudi campur-tangan dalam perang saudara di Yaman.

Credit antaranews.com

Jet tempur koalisi jadi sasaran serangan rudal di Yaman

Ilustrasi - Militan Houthi menembakkan senjata saat berlangsungnya perkumpulan suku untuk menunjukkan dukungan kepada gerakan Houthi di Sanaa, Yaman, Kamis (10/11/2016). (REUTERS/Khaled Abdullah )

Riyadh, Arab Saudi (CB) - Koalisi militer pimpinan Arab Saudi pada Rabu (21/3) mengumumkan salah satu jet tempurnya dijadikan sasaran serangan gagal rudal permukaan-ke-udara di atas wilayah Bandar Udara Saada, demikian laporan Al Arabiya.

Juru Bicara Koalisi Kolonel Turki Al-Maliki mengatakan peristiwa itu terjadia pada pukul 15.48 waktu setempat (19.48 WIB), demikian laporan Xinhua. Sebelumnya, satu rudal pertahanan udara permukaan-ke-udara ditembakkan ke jet tempur tersebut dari dalam Bandar Udara Saada.

Al-Maliki juga mengkonfirmasi bahwa jet tempur itu menyelesaikan misinya di daerah tersebut dan menyerang sumber serangan serta kembali ke pangkalan udaranya dan mendarat dengan selamat.

Al-Maliki mengatakan kehadiran rudal pertahanan udara itu di tangan kelompok penyelundup dan organisasi teror adalah ancaman langsung bagi navigasi udara, penerbangan bantuan dan kemanusiaan di Yaman.

Credit antaranews.com

Liga Arab Terbentuk Hari Ini 73 Tahun Lalu

Bendera negara-negara peserta Liga Arab

Liga Arab dibentuk untuk menengahi perselisihan negara anggota.

CB, RIYADH -- Perwakilan dari Mesir, Suriah, Lebanon, Transyordania (sekarang Yordania), Arab Saudi, Irak, dan Yaman mengadakan pertemuan di Kairo pada 22 Maret 1945 untuk mendirikan Liga Arab. Liga Arab adalah sebuah organisasi regional khusus negara-negara Arab, yang juga dikenal dengan nama al-Jamia ad-Duwal al-Arabiyah dan al-Jamia al-Arabiyah.

Dilansir dari Britannica, tujuan dibentuknya Liga Arab adalah untuk memperkuat dan mengkoordinasikan program politik, budaya, ekonomi, dan sosial para negara anggotanya. Organisasi tersebut juga dibuat untuk menengahi perselisihan di antara mereka atau antara mereka dan pihak ketiga.

Ketika negara Israel diciptakan pada 1948, negara-negara Liga Arab bersama-sama menyerang, tetapi kemudian dipukul mundur oleh Israel. Dua tahun kemudian, pada 13 April 1950, Liga Arab melakukan penandatanganan perjanjian tentang pertahanan bersama dan kerja sama ekonomi.

Liga tersebut juga melakukan penandatangan koordinasi langkah-langkah pertahanan militer. Lebih dari 15 negara Arab lainnya akhirnya bergabung dengan organisasi tersebut, yang membentuk pasar bersama pada 1965.

Negara-negara Arab yang menyusul menjadi anggota Liga Arab adalah Libya (1953); Sudan (1956); Tunisia dan Maroko (1958); Kuwait (1961); Aljazair (1962); Bahrain, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) (1971); Mauritania (1973); Somalia (1974); Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) (1976); Djibouti (1977); dan Komoro (1993). Ketika Yaman masih terbagi dua rezim, dari 1967 hingga 1990 kedua rezim negara tersebut secara terpisah memiliki wakil di Liga Arab.

Negara-negara anggota kemudian membentuk Dewan Liga. Setiap anggota memiliki satu hak suara dalam dewan tersebut, sehingga keputusan dewan hanya mengikat pada negara-negara yang telah memilih.

Pada tahun-tahun awal, Liga Arab fokus pada program ekonomi, budaya, dan sosial. Pada 1959, liga ini mengadakan kongres minyak bumi Arab pertama dan pada 1964 mendirikan Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization (ALECSO).

Pada 1964, Liga Arab meningkatkan status PLO dari pengamat ke perwakilan Palestina, meski sempat ada keberatan dari Yordania. Palestina kemudian mendapatkan keanggotaan penuh Liga Arab pada 1976.

Di bawah kepemimpinan sekretaris jenderal ketiga Mahmoud Riad (1972-1979), aktivitas politik di organisasi itu meningkat. Liga Arab kemudian dilemahkan oleh perselisihan internal terhadap isu-isu politik, terutama yang menyangkut Israel dan Palestina.

Setelah Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 26 Maret 1979, anggota lain dari Liga Arab memilih untuk menangguhkan keanggotaan Mesir. Mereka memindahkan markas Liga Arab dari Kairo ke Tunis. Mesir kembali menjadi anggota Liga Arab pada 1989 dan markas liga kembali ke Kairo pada 1990.

Invasi Irak ke Kuwait pada 1990 telah menyebabkan keretakan yang mendalam di dalam liga. Apalagi ada keterlibatan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS), atas permintaan Arab Saudi untuk menyingkirkan Kuwait di Irak.

Liga Arab dipaksa beradaptasi dengan perubahan mendadak di dunia Arab ketika protes massal yang dikenal dengan Arab Spring pecah di beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika Utara pada akhir 2010 dan awal 2011. Pada Maret 2011, Liga Arab memberikan suara untuk mendukung zona larangan terbang di atas Libya. Hal itu dilakukan guna melindungi pemberontak dari serangan udara pasukan loyalis rezim pemimpin Libya Muammar al-Qaddafi.

Zona larangan terbang berevolusi menjadi intervensi militer internasional yang lebih luas. Operasi militer berkontribusi pada penggulingan Qaddafi pada Agustus.

Pada awal November, Liga Arab mengumumkan mereka telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Suriah untuk mengakhiri perang saudara yang telah terjadi di negara itu selama 10 bulan. Namun kurang dari dua minggu kemudian, di tengah laporan bahwa pasukan Suriah terus melakukan serangan, Liga Arab memilih untuk menangguhkan keanggotaan Suriah.

Credit republika.co.id

Rabu, 21 Maret 2018

MNLF Filipina Siap Patroli Laut Bersama Indonesia

Pimpinan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) Nur Misuari mengawal warga Norwegia, Kjartan Sekkingstad setelah dibebaskan dari kelompok militan Abu Sayyaf Islam al-Qaeda, di Jolo, Sulu di Filipina, 18 September 2016. Kelompok Nur Misuari ini membantu dalam proses pembebasan tersebut. REUTERS/Nickie Butlangan

CB, Jakarta - Nur Misuari, pendiri organisasi garis keras di Filipina, Moro National Liberation Front atau MNLF, secara mengejutkan menyatakan siap bekerja sama dengan Indonesia dalam mengamankan wilayah perbatasan. Filipina baru-baru ini memfokuskan pengamanan di wilayah-wilayah perairan perbatasan.
“Secepatnya kami akan melakukan inagurasi bergabungnya pasukan kami dengan Indonesia,” kata Misuari, Minggu, 18 Maret 2018 seperti dikutip dari Rappler.com

Pertemuan Filipina-MNLF di Indonesia Batal

Pernyataan Misuari itu disampaikan di hadapan ribuan pendukungnya dan anggota MNLF di Davao City saat merayakan berdirinya MNLF dan memperingati 50 tahun pembantaian Jabidah, yang terjadi puluhan tahun lalu terhadap pemberontak Moro di Mindanao.
“Pemerintah Indonesia telah menginformasikan kepada kami dan presiden telah memberikan izin untuk menerima proposal bahwa kami harus mengerahkan 10 kapal besar ke sekitar teritorial laut kami,” kata Misuari.

Menurut Misuari, pasukan pengamanan wilayah perbatasan laut Indonesia-Filipina separuhnya akan berasal dari Angkatan Darat Indonesia, sedangkan pasukan bersenjata Filipina akan diwakilkan oleh pasukan MNLF. Hingga berita ini diturunkan, masih belum diketahui presiden siapa yang dimaksud Misuari, yang telah memberikannya izin terhadap partisipasi MNLF.
Sebelumnya pada Januari 2018 lalu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte berjumpa dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Davao untuk mendiskusikan rencana kedua negara mengawal wilayah perbatasan laut terhadap teroris. Dalam pertemuan itu, Retno menilai Presiden Duterte telah memberikan sinyalemen Filipina ingin meningatkan kerjasamanya dengan Indonesia melalui sebuah kesepakatan pasukan militer gabungan.
Pemerintah Indonesia sendiri pernah memuji MNLF karena membantu membebaskan warga negara Indonesia yang diculik kelompok pemberontak Abu Sayyaf di Filipina.

Credit tempo.co

Disuntik Mati, Badak Putih Jantan Terakhir di Dunia Kini Tiada

NAIROBI - Sudan, seekor badak putih utara jantan terakhir yang tersisa di dunia ini telah mati di Kenya pada usia 45 tahun setelah disuntik mati. Sekarang tinggal ada dua badak putih betina anggota dari subspesiesnya yang tersisa.

Matinya badak putih utara jantan terakhir di dunia itu diumumkan para konservasionis yang merawatnya pada hari Selasa (20/3/2018).

Sudan menjadi badak yang terkenal setelah didaftarkan di aplikasi Tinder dalam upaya menyelamatkan spesiesnya dari kepunahan. Menurut Lembaga Konservasi Ol Pejeta, satwa ini sudah tidak sehat untuk waktu yang lama dan mati pada hari Senin di tempat konservasinya di Kenya tengah.

”Sudan dirawat karena komplikasi terkait usia yang menyebabkan perubahan degeneratif pada otot dan tulang yang dikombinasikan dengan luka kulit yang meluas. Kondisinya memburuk secara signifikan dalam 24 jam terakhir, dia tidak dapat berdiri dan banyak menderita,” kata pihak Ol Pejeta.

Ol Pejeta, Dinas Margasatwa Kenya dan dokter hewan di Kebun Binatang Dvůr Králové di Republik Ceko memutuskan untuk melakukan euthanasia terhadap satwa tersebut.

“Sudan akan dikenang karena kehidupannya yang sangat mengesankan,” kata Ol Pejeta.

”Pada 1970-an, dia lolos dari kepunahan pada jenisnya di alam liar saat dipindahkan ke Kebun Binatang Dvůr Králové. Sepanjang keberadaannya, dia secara signifikan berkontribusi terhadap kelangsungan hidup spesiesnya saat dia membawa dua betina,” lanjut Ol Pejeta.

”Selama tahun-tahun terakhirnya, Sudan kembali ke Afrika dan mencuri hati banyak orang dengan martabat dan kekuatannya,” imbuh Ol Pejeta.

Sudan tinggal dengan dua betina terakhir yang selamat dari subspesies, yakni keturunannya sendiri; Najin dan Fatu.Pihak konservasi mengatakan materi genetik Sudan dikumpulkan pada hari Senin.

”Satu-satunya harapan untuk pelestarian subspesies ini sekarang terletak pada pengembangan teknik fertilisasi in vitro,” kata Ol Pejeta. Teknik ini menggunakan contoh sperma dan sel telur yang disimpan di laboratorium khusus. Nantinya, sperma dan sel telur itu dipasangkan melalui sebuah reka pembuahan.

Upaya pelestarian badak Afrika telah hancur oleh pemburu yang membunuh satwa langka ini. Badak jenis ini diburu untuk diambil tanduknya yang dimanfaatkan sebagai perhiasan dan obat tradisional dengan pangsa pasar di Vietnam dan China.

”Kami hanya bisa berharap bahwa dunia belajar dari hilangnya Sudan yang menyedihkan dan mengambil setiap tindakan untuk mengakhiri semua perdagangan tanduk badak,” kata Peter Knights, kepala eksekutif organisasi konservasi WildAid yang berbasis di San Francisco.

”Saat harga klorin badak jatuh di China dan Vietnam, perburuan tanduk masih mengancam semua spesies badak,” imbuh Knights, seperti dikutip USA Today.

Credit sindonews.com

Nekat Pisahkan Diri, Jinping Ancam Jatuhkan Hukuman kepada Taiwan

BEIJING - Presiden China Xi Jinping memberikan peringatan keras kepada Taiwan. Pulau otonom itu diancam akan menghadapi hukuman yang akan dicatat oleh sejarah untuk usaha separatisme dalam bentuk apapun.

Taiwan adalah salah satu masalah paling sensitif di Cina dan berpotensi menjadi pemantik aksi militer yang berbahaya.

Dalam pidato di akhir sesi tahunan parlemen China, Xi Jinping mengatakan kepada 3.000 delegasi bahwa China akan mendorong reunifikasi damai atas Tanah Air dan bekerja lebih keras agar warga Taiwan dapat menikmati peluang pembangunan China.

"Ini adalah aspirasi bersama semua orang China dan dalam kepentingan dasar mereka untuk menjaga kedaulatan serta integritas teritorial Tiongkok dan mewujudkan reunifikasi China sepenuhnya," kata Jinping.

"Setiap tindakan dan trik untuk membagi China ditakdirkan gagal dan akan bertemu dengan kecaman rakyat dan hukuman yang dicatat sejarah," tambahnya, yang disambut tepuk tangan meriah.

"Cina memiliki kemauan, kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengalahkan kegiatan separatis," tegas Jinping.

“Orang-orang Tionghoa memiliki kepercayaan yang sama bahwa separatisme itu tidak pernah diizinkan dan sangat tidak mungkin untuk memisahkan setiap inci wilayah dari wilayah negara China kami yang besar,” tukasnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (20/3/2018)

Taiwan yang demokratis tidak menunjukkan ketertarikannya untuk dijalankan oleh China yang otokratis. Taiwan menuduh Cina tidak memahami bagaimana demokrasi berjalan, menunjukkan bahwa rakyat Taiwan memiliki hak untuk menentukan masa depannya.

Eskalasi hubungan China-Taiwan meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik pro-kemerdekaan pada tahun 2016.

Cina mencurigai Tsai ingin mendorong kemerdekaan, yang akan melanggar batas merah bagi para pemimpin Partai Komunis di Beijing. Tsai sendiri menyatakan keinginannya untuk mempertahankan status quo dan berkomitmen untuk memastikan perdamaian.

China sebelumnya murka oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menandatangani undang-undang perjalanan AS-Taiwan. Undang-undang ini membuat seorang pejabat senior AS bisa ke Taiwan untuk bertemu dengan kolega merasa asal Taiwan.

AS tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan. Meski begitu, Washington diwajibkan oleh undang-undang untuk membantu Taipei untuk membela diri dan merupakan sumber utama senjata di pulau itu.

Undang-undang baru AS mengenai Taiwan juga menambah ketegangan antara Beijing dan Washington mengenai perdagangan. Trump telah memberlakukan tarif dan meminta China untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan yang besar dengan AS, bahkan ketika Washington telah membungkuk di Beijing untuk membantu mengatasi ketegangan dengan Korea Utara (Korut).

Taiwan telah mengucapkan terima kasih kepada AS atas undang-undang tersebut dan dukungannya, namun kementerian luar negeri mengatakan tidak ada rencana pemimpin senior, seperti presiden, untuk mengunjungi negara tersebut.

Sementara China meningkatkan latihan militer di seluruh Taiwan selama setahun terakhir telah mengguncang Taipei, Xi mengulangi klaim bahwa kenaikan China bukanlah ancaman bagi negara manapun, meskipun China menganggap Taiwan hanya sebagai provinsi China bukan sebuah negara.

"Hanya mereka yang dalam kebiasaan mengancam orang lain akan melihat orang lain sebagai ancaman," kata Xi.

Credit sindonews.com

Parlemen Eropa minta Zuckerberg jelaskan penggunaan data "Facebook"

Dokumentasi--Amerika Serikat dan Inggris geger oleh skandal media sosial yang pertama kali disiarkan oleh The Telegraph dan New York Times mengenai dugaan pemanfaatan profil puluhan juta pengguna Facebook oleh sebuah perusahaan yang disewa oleh tim kampanye Donald Trump sewaktu Pemilihan Presiden 2016. Nama perusahaan itu adalah Cambridge Analytica. (Reuters)

Brussel (CB) - Parlemen Eropa, Selasa, mengumumkan telah mengundang pemimpin Facebook Mark Zuckerberg untuk berbicara kepada parlemen setelah terungkap bahwa data perusahaannya digunakan secara besar-besaran untuk kepentingan politik.

"Kami mengundang Mark Zuckerberg ke Parlemen Eropa. Facebook perlu menjernihan kepada wakil 500 juta warga Eropa bahwa data pribadi tidak digunakan untuk memanipulasi demokrasi," kata presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani melalui Twitter.

Perusahaan konsultan Inggris, Cambridge Analytica, dituduh memanen data hingga 50 juta pengguna Facebook tanpa izin dan menggunakannya untuk membantu politisi, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kampanye Brexit.

"Kalau benar, memanipulasi data pribadi kita adalah tindakan tidak bisa diterima dan menjadi ancaman bagi demokrasi," kata Tajani.

"Kami menunggu perwakilan Facebook untuk memberikan kesaksian soal keterbukaan dan penghormatan terhadap aturan Uni Eropa soal perlindungan data," tambahnya.

Credit antaranews.com

PBB minta Turki akhiri keadaan darurat, hentikan pelanggaran HAM

PBB (en.wikipedia.org)

Jenewa (CB) - Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa meminta Turki mengakhiri keadaan darurat sejak Juli 2016, yang menyebabkan pelanggaran luas hak asasi manusia, termasuk penangkapan 160 ribu orang dan pemecatan pegawai negeri secara sewenang-wenang.

Presiden Tayyip Erdogan mengumumkan keadaan darurat setelah kudeta gagal pada Juli 2016 dan mengeluarkan lebih dari 20 dekrit, yang sering menyebabkan penyiksaan terhadap tahanan, pembiaran dan gangguan terhadap peradilan, kata kantor hak asasi manusia PBB.

Turki harus segera mengakhiri keadaan darurat dan memulihkan pekerjaan lembaga dan hukum, katanya dalam laporan.

"Jumlah, kekerapan dan kekurangan hubungan pada beberapa keputusan pada beberapa ancaman nasional tampaknya menunjukkan penggunaan kekuatan darurat untuk menahan segala bentuk kritik atau perbedaan pendapat, yang berhubungan dengan pemerintah," katanya.

Pemerintah Turki menyalahkan jaringan Fethullah Gulen, seorang ulama Muslim berbasis di Amerika Serikat, atas usaha kudeta yang gagal di mana 250 orang terbunuh. Gulen membantah terlibat dalam kudeta itu.

Zeid Ra`ad al-Hussein, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa jumlah orang yang ditangkap atau diberhentikan "hanya untuk mengejutkan".

Hampir 160 ribu orang telah ditangkap dan 152 ribu pegawai sipil dipecat, "benar-benar secara sewenang-wenang", dalam 18 bulan terakhir, katanya dalam sebuah pernyataan.

"Guru, hakim dan pengacara diberhentikan atau dituntut; para jurnalis ditangkap, media ditutup dan situs web diblokir - jelas keadaan darurat yang dinyatakan secara berturut-turut di Turki telah digunakan untuk benr-benar dan secara sewenang-wenang mengurangi hak asasi manusia pada kebanyakan orang," kata Zeid.

Laporan setebal 28 halaman tersebut mendokumentasikan penggunaan penyiksaan dan penganiayaan dalam tahanan, termasuk pemukulan kejam, serangan seksual, sengatan listrik dan "waterboarding" (cara pemeriksaan dengan meniru penenggelaman) oleh polisi, gendarmerie, polisi militer dan pasukan keamanan.

Di tenggara Turki, dikatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang "besar dan serius" terus dilakukan oleh aparat keamanan. Hal tersebut termasuk pembunuhan, penyiksaan, penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan penghancuran rumah serta warisan budaya Kurdi.

Kantor hak asasi PBB meminta jalan penuh untuk dapat menilai keadaan di wilayah tersebut, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Denuklirisasi Korut tak Masuk Agenda Helsinki

Citra satelit yang menunjukkan lokasi reaktor nuklir Korea Utara (Korut) Yongbyon.

Foto: reuters

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Finlandia Timo Soini.

CB, HELSINKI -- Denuklirisasi dikabarkan tidak masuk dalam agenda bahasan dalam pertemuan antara delegasi Korea Utara, Korea Selatan, dan AS di Helsinski. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Finlandia Timo Soini.

Menurutnya Deputi Direktur Jenderal Hubungan Amerika Utara Kementerian Luar Negeri Korea Utara Choe Kang Il hadir dalam sejumlah pembicaraan bersama beberapa perwakilan diplomatik untuk mendiskusikan kemungkinan bertemunya Korea Utara dengan AS. Namun, kata Soini, program nuklir Korea Utara tidak masuk dalam agenda pembicaraan yang akan berakhir pada Rabu (21/3).

''Ini yang disebut pertemuan trek 1,5 pada akademisi dan petinggi. Finlandia hanya memfasilitasi. Karena 1,5, pembicaraan soal nuklir tidak ada di dalamnya,'' ungkap Soini seperti dikutip Reuters, Selasa (20/3).

Menurut Soini, adalah hal bagus diskusi ini bisa bergulir dan memanfaatkan momen Olimpiade untuk membuka jalan lebih lebar antara kedua Korea.

Para delegasi bertemu di bangunan pemerintah abad 19 yang memang biasa dipakai untuk pertemuan para petinggi. Namun, tak ada media yang dibolehkan masuk ke sana.

Kementerian Luar Negeri Finlandia menyatakan, pertemuan ini merupakan satu dari serangkaian pertemuan yang telah bertahun-tahun coba diupayakan, terutama terkait isu Asia timur laut. Sejauh ini, pertemuan berjalan positif.

Menteri Luar Negeri Korea Utara dan Menteri Luar Negeri Swedia juga sempat bertemu dalam rapat tiga hari di Swedia akhir pekan lalu. Mereka membicarakan persiapan Semenanjung Korea atas kemungkinan pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Korea Utara sendiri tak mengindahkan kritikan berbagai negara soal program nuklir mereka. Korea Utara bahkan tak malu menunjukkan program pengembangan misil nuklir dimana misil tersebut mereka klaim dapat menjangkau AS.

Credit republika.co.id

Senat akan Akhiri Keterlibatan AS dalam Konflik Yaman

Konflik di Yaman

Foto: VOA

Sebanyak 55 senator menentang resolusi yang mendukung militer AS dalam konflik Yaman.

CB, WASHINGTON -- Senat Amerika Serikat (AS) telah memblokir sebuah resolusi kekuatan perang, untuk mengakhiri keterlibatan militer AS dalam konflik Yaman, pada Selasa (20/3). Sebanyak 55 senator dalam pemungutan suara, memilih menentang resolusi yang akan mendukung gerakan prosedural militer AS dalam konflik tersebut.

Tiga senator, yaitu Mike Lee perwakilan Partai Republik dari Utah, Bernie Sanders perwakilan independen dari Vermont, dan Chris Murphy perwakilan Partai Demokrat dari Connecticut, telah mendorong dilakukannya pemungutan suara itu.

Menurut mereka, militer AS telah membantu Arab Saudi dan negara-negara lain tanpa otorisasi Kongres. Dalam konflik yang sedang berlangsung di Yaman tersebut koalisi pimpinan Arab Saudi berperang melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran.

Mereka berpendapat, memberikan bantuan termasuk dukungan logistik dan pengisian bahan bakar udara, merupakan bentuk keterlibatan dalam tindakan permusuhan. Hal itu dinilai turut berkontribusi terhadap krisis kemanusiaan yang besar di Yaman.

"Para Founding Fathers memberikan kekuasaan kepada Kongres untuk mengesahkan konflik militer, karena Kongres adalah cabang yang paling bertanggung jawab kepada rakyat. Bukan kepada Presiden tapi Kongres," kata Sanders, dikutip CNN.

Para pejabat pemerintahan Trump dan mayoritas anggota Partai Republik menentang langkah Kongres itu, dengan alasan dukungan militer terbatas tidak memerlukan persetujuan kongres. Mereka juga mengatakan keterlibatan AS di Yaman diperlukan untuk melawan ancaman dari Iran.

"Dukungan AS akan meningkatkan, bukan menurunkan, risiko adanya korban sipil. Dan itu menandakan kami tidak serius dalam melawan Iran dan sekutunya," kata Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell sebelum pemungutan suara.

Menteri Pertahanan James Mattis telah melakukan perjalanan ke Capitol untuk melobi para senator yang memblokir resolusi tersebut.

Credit republika.co.id

PBB Minta Israel Akhiri Pendudukan Palestina

Perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan Israel. (ilustrasi)

Foto: EPA/Abed Al Hashlamoun

Israel dinilai telah gagal memastikan kesehatan dan kesejahteraan penduduk Palestina.

CB, JENEWA -- Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Palestina Michael Lynk meminta Israel segera mengakhiri 50 tahun pendudukan atas Palestina. Menurutnya, Israel, sebagai negara penguasa pendudukan, telah gagal memastikan kesejahteraan untuk masyarakat Palestina.

"Israel telah gagal menegakkan kewajibannya di bawah hukum internasional untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan penduduk Palestina di bawah kendalinya," ungkap Lynk dalam laporannya yang diserahkan ke Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Selasa (20/3), dikutip laman Anadolu.

Ia secara khusus menyoroti perihal sistem layanan kesehatan yang berada di Jalur Gaza. Lynk menilai sistem pelayanan kesehatan di daerah yang diblokade Israel tersebut berada di ambang kehancuran.

Lynk mengatakan warga Palestina di Gaza kerap kesulitan mendapatkan izin dari Israel ketika hendak mencari perawatan medis di luar daerah tersebut. Ini menjadi salah satu elemen bahwa Israel tidak menjalankan kewajibannya sebagai negara pendudukan.

Oleh sebab itu, Lynk mendesak Israel agar segera mengakhiri pendudukan terhadap Palestina. "Saya sekali lagi menyerukan kepada Israel untuk mematuhi hukum internasional dan mengakhiri sepenuhnya pendudukan 50 tahun atas wilayah Palestina yang dimulai sejak 1967," ujarnya.

Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Kate Gilmore juga mempresentasikan enam laporan tentang situasi HAM di wilayah Palestina yang diduduki kepada Dewan HAM PBB. Dalam laporannya, ia memaparkan kondisi warga Palestina yang berisiko tinggi dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang oleh Israel.

"Setengah abad pendudukan telah mengambil banyak korban pada HAM setiap warga Palestina, terlepas dari di mana di wilayah yang diduduki mereka berada," ucap Gilmore.

Ia pun menyoroti situasi kemanusiaan di Jalur Gaza. "Setelah lebih dari satu dekade di bawah blokade, situasi di Gaza telah memburuk ke titik yang tak tertahankan bagi penduduknya dan tidak dapat dipertahankan untuk masa depan," kata Gilmore.

Gilmore menyinggung perihal pemangkasan pasokan listrik antara 18-20 jam per hari. Menurutnya hal tersebut telah benar-benar mematikan aktivitas perekonomian di Gaza. Pemangkasan ini juga berdampak pada pusat-pusat layanan yang vital, seperti rumah sakit.

Credit republika.co.id

Dituduh Main Sihir, 5 WNI Terancam Dipancung di Saudi

JAKARTA - Lima warga negara Indonesia (WNI) terancam dieksekusi pancung di Arab Saudi atas tuduhan mempraktikkan ilmu sihir. Nasib kelima WNI ini disampaikan Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal.

Menurut Iqbal, ada 20 WNI yang terancan hukuman mati di Arab Saudi. Sebanyak 15 di antaranya terjerat kasus pembunuhan. Sedangkan lima orang lainnya terjerat kasus dugaan praktik sihir.

Para WNI itu merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Diplomat Indonesia asal Lombok ini menuturkan, tuduhan terlibat praktik ilmu sihir muncul karena adanya rasa tidak senang dari salah satu majikan terhadap TKI yang bekerja di tempat mereka.

"Ya karena majikannya itu kerja semua, anaknya lebih nempel sama TKI kita. Majikannya yang laki-laki senang-lah, eh yang perempuan yang tidak suka. Lalu menemukan rambut yang memang dikumpulkan di kamar, disangka main sihir. Lalu dia dilaporkan ke polisi syariah, kemudian diamankan," ujar Iqbal pada Selasa (20/3/2018).

Menurut Iqbal para WNI yang terkena tuduhan main sihir bisa dibebaskan. "Hukum sihir berbeda dengan pembunuhan. Hukum tindakan sihir adalah hukum negara, bukan hukum yang berdasarkan Alquran, jadi kita bisa mintakan pengampunan," katanya.

Iqbal menambahkan, tidak jarang orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk di Saudi, membawa jimat untuk keberuntungan. Hal inilah yang terkadang dianggap tindakan sihir oleh warga Saudi.

"Adanya kasus-kasus semacam ini juga menunjukkan kurangnya pelatihan kepada para TKI kita yang akan dikirim ke luar negeri mengenai budaya negara tempat dia akan ditempatkan," ujar Iqbal.

Credit sindonews.com

Trump Minta Saudi Berbagi Kekayaan dengan Beli Banyak Senjata AS

WASHINGTON - Presiden Donald John Trump meminta Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk berbagi kekayaan negaranya dengan membeli banyak senjata buatan Amerika Serikat (AS). Putra Raja Salman bin Abdulaziz itu mengunjungi Trump di Gedung Putih pada hari Selasa waktu Washington, DC.

Seruan Trump pada Riyadh agar terus membeli senjata Washington itu disampaikan ketika para senator AS menyuarakan pembatasan penjualan senjata untuk mengurangi korban sipil dalam perang di Yaman yang dilakukan Arab Saudi dan sekutu Arab-nya.

Kunjungan Pangeran Mohammed juga diwarnai demonstrasi di sejumlah kota di AS yang menentang invasi di Yaman yang dianggap berkontribusi terhadap krisis kemanusiaan.

Dalam pidato pembukaan sebelum pertemuan dengan Pangeran Mohammed, Trump mendambakan penjualan senjata AS kepada Arab Saudi melampaui nilai USD12,5 miliar dan terus meningkat pada masa-masa yang akan datang.

”Arab Saudi adalah negara yang sangat kaya, dan mereka akan memberi Amerika Serikat sebagian dari kekayaan itu, semoga dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk pembelian peralatan militer terbaik di mana pun di dunia,” kata Trump.

”Tidak ada yang mendekati (AS), seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika menyangkut rudal dan pesawat serta semua peralatan militer,” kata Trump. ”Tidak ada yang bahkan mendekati kami dalam hal teknologi dan kualitas peralatan, dan Arab Saudi mengpresiasi itu,” katanya lagi, seperti dikutip CNBC, Rabu (21/3/2018).

Beberapa senator AS seperti Mike Lee, Bernie Sanders, dan Chris Murphy telah memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) pada bulan Februari lalu yang menyerukan penarikan militer AS dari konflik Yaman, di mana Pentagon menyedikan bantuan intelijen dan pengisian bahan bakar untuk pesawat tempur Saudi dan koalisinya.

Suara penentangan perang Yaman itu disuarkan lagi para senator tersebut pada hari Selasa. Sementra itu, demonstrasi anti-perang pecah Washington dan New York City. Demo serupa juga direncanakan akan digelar di Boston bertepatan dengan kunjungan Putra Mahkota Saudi tersebut.

Putra Raja Salman ini dianggap mempelopori invasi Yaman tidak lama setelah dinobatkan sebagai Menteri Pertahanan pada 2015. Konflik itu telah berlangsung selama tiga tahun dan memicu krisis kemanusiaan di negara termiskin di dunia Arab.

Sebelum kunjungannya, Pangeran Mohammed mengatakan kepada CBS bahwa Arab Saudi akan segera mencari senjata nuklir jika Iran mengembangkannya.

Credit sindonews.com

Di Amerika, Bendera Malaysia Dikira Bendera AS Bersimbol ISIS

WASHINGTON - Sebagian orang Amerika Serikat (AS) mengira bendera Malaysia sebagai bendera AS dengan simbol kelompok Islamic State atau ISIS. Anggapan itu memicu gugatan hukum yang diajukan oleh seorang insinyur Malaysia yang bekerja di negeri Paman Sam tersebut.

Insinyur Malaysia bernama Munir Zanial mengajukan gugatan yang difasilitasi American Civil Liberties Union (ACLU) cabang Kansas. Organisasi advokasi sipil itu menggambarkan kasus ini sebagai tindakan pencitraan ras yang berlebihan dan diskriminasi agama secara mencolok.

Kasus ini bemula ketika bendera Malaysia digunakan di sebuah pesta di sebuah danau rekreasi di kota Wichita, Kansas, September lalu.

Pemilik properti, Spirit Boeing Employees' Association (SBEA) mengeluh kepada atasan Zanial, insinyur Malaysia yang mengatur pesta.

SBEA menuduh Munir dan tamunya memiliki bendera ISIS dan sedang melakukan pertemuan ISIS dengan properti SBEA.

"Pada 2 September 2017, (Munir) Zanial menyelenggarakan pesta untuk merayakan Idul Adha di SBEA Recreational Lake di Wichita, Kansas," kata ACLU dalam gugatannya.

"Setelah pesta tersebut, SBEA melaporkan tim keamanan Zanial kepada Spirit Aerosystems berdasarkan kekhawatiran bahwa Zanial berafiliasi dengan terorisme radikal dan menuduh bahwa dia telah menggunakan danau SBEA untuk mengadakan pertemuan ISIS," lanjut dokumen gugatan tersebut yang dikutip dari The Star, Rabu (21/3/2018).

"SBEA menuduh bahwa Zanial dan tamunya memiliki bendera Amerika yang telah dinodai lambang ISIS dan mengenakan 'baju Muslim'," imbuh dokumen gugatan ACLU.

Spirit Aerosystems, tempat Zanial bekerja, kemudian mengajukan keluhan kepada Federal Bureau of Investigation (FBI).

Sebagai tindak lanjut, FBI menyingkirkan insinyur kedirgantaraan asal Malaysia itu pada bulan Oktober 2017. Sedangkan SBEA yang memiliki penyelidik swasta terus melakukan penyelidikan dan menghentikan sewa properti oleh Zanial.

Yang menyebabkan ACLU mengajukan gugatan federal pada hari Minggu (18/3/2018) terhadap SBEA adalah karena perilaku rasial dan diskriminasi agama terhadap Zanial.

"Secara tidak langsung, SBEA secara pribadi mendiskusikan tuduhan dengan (Munir) Zanial sebelum mengakhiri manfaat sewa tersebut, dan dia tidak diberi tahu soal penghentian (sewa) sampai dia kembali mencoba untuk memesan fasilitas rekreasi di kemudian hari," kata pihak ACLU.

"Cobaan itu telah menyebabkan Zanial mengalami stres dan kecemasan," lanjut ACLU.

"Dia prihatin bahwa penyelidikan dapat mempengaruhi status penduduk tetapnya yang sah, merasa tertekan dan merasa terhina berdasarkan etnis, ras dan agama," imbuh ACLU dalam sebuah pernyataan di situsnya.

Zanial telah tinggal di Wichita, Kansas bersama istri dan dua anaknya yang masih kecil sejak 2011. Kasus ini menjadi sorotan media-media di AS, termasuk The New York Times.

Menurut pernyataan dalam arsip ACLU, pesta itu dihadiri oleh sekitar 45 tamu yang mayoritas adalah warga Malaysia keturunan India.

Beberapa tamu perempuan Munir, termasuk istrinya, mengenakan jilbab. Pesta tersebut diadakan untuk merayakan sebuah perayaan Idul Adha dan hari Kemerdekaan Malaysia.

Munir memperoleh gelar master di bidang Aerospace Engineering dari Wichita State University dan menyelesaikan program studi kerja di National Institute for Aviation Research.

Credit sindonews.com

Komandan Nuklir: Rudal Jelajah Baru AS Bukan Chip Tawar Rusia

WASHINGTON - Komandan nuklir Pentagon menyatakan Amerika Serikat (AS) memang sedang mengembangkan rudal jelajah rudal baru yang akan diluncurkan dari laut. Namun, senjata masa depan itu diklaim bukan chip tawar-menawar untuk Rusia.

Kendati demikian, bahasa dalam doktrin nuklir pemerintah Trump baru-baru ini jelas menyatakan bahwa AS dapat melepaskan senjata terbarunya jika Rusia berulah.

"Saya tidak suka istilah 'tawar-menawar'. Kemampuan yang kami usulkan dalam Tinjauan Postur Nuklir (Nuclear Posture Review) adalah sebagai tanggapan terhadap ancaman," kata Jenderal John Hyten, komandan Komando Strategis AS yang bertanggung jawab atas persenjataan nuklir Pentagon, kepada anggota Senat pada hari Selasa.

"Jika ancaman itu berubah, maka saran militer saya akan berubah. Tetapi jika ancaman itu tidak berubah, maka saran saya akan mengatakan bahwa kami memerlukan kemampuan tersebut untuk menanggapi ancaman tersebut," ujar Hyten dalam paparannya di depan Komite Angkatan Bersenjata Senat AS.

Dia menggambarkan ancaman tersebut sebagai doktrin Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan bahwa mereka menggunakan senjata nuklir dalam peperangan konvensional untuk menang. Menurutnya, doktrin Putin itu pernah disampaikan pada tahun 2000.

"Jika Rusia kembali mematuhi kewajiban pengendalian senjata, mengurangi arsenal nuklir non-strategisnya, dan memperbaiki perilaku destabilisasi lainnya, Amerika Serikat dapat mempertimbangkan kembali pengejaran SLCM (Sea-Launched Cruise Missile)," bunyi doktrin nuklir AS.

Jenderal Hyten enggan bicara dengan bahasa diplomatik dengan alasan dia bukan politisi.

"Saya bukan diplomat. Saya bukan politisi. Diplomat perlu mengatasi masalah itu dengan lawan-lawan kami," ujar Hyten, seperti dikutip Washington Examiner, Rabu (21/3/2018).

"Saya harap mereka melakukannya, tapi pekerjaan saya sebagai perwira militer adalah melihat ancaman, memahami ancaman tersebut, dan mengusulkan kemampuan kepada badan ini untuk dikirim ke militer sehingga kita dapat menanggapi ancaman yang ada," katanya.

Hyten menolak menentukan kapan rudal jelajah masa depan yang diluncurkan dari laut akan dioperasikan tentara AS.

Credit sindonews.com

AS-Korsel Latihan Perang Jelang Pertemuan dengan Korut

Amerika Serikat dan Korea Selatan berencana menggelar latihan militer bersama mulai 1 April. (REUTERS/Choi Chang-ho/News1)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat bersama Korea Selatan berencana memulai kembali latihan militer gabungan pada 1 April mendatang.

Pejabat Korsel mengatakan latihan Foal Eagle tersebut akan berlangsung selama sebulan dan dilakukan guna mempersiapkan angkatan bersenjata menghadapi setiap ancaman Korea Utara.

"Latihan ini akan berlangsung sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya dan ditujukan untuk memperbaiki kesiapan kami membendung berbagai ancaman Korut," kata pejabat Korsel yang tak ingin disebut identitasnya itu kepada Reuters, Selasa (20/3).

Latihan tersebut diperkirakan melibatkan sedikitnya 23.700 personel AS dan 300.000 pasukan Korsel.

Latihan rutin tersebut seharusnya dilakukan pada Februari lalu, namun ditunda seiring dengan digelarnya Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang. Penundaan juga dilakukan demi menciptakan situasi kondusif untuk memulai dialog dengan Korea Utara di sela perhelatan olimpiade.

Pyongyang rutin mengecam latihan militer gabungan Seoul dan Washington selama ini yang dianggapnya sebagai persiapan perang.

Latihan gabungan ini pun dikhawatirkan merusak suasana cair di Semenanjung Korea, menjelang pertemuan bersejarah antara pemimpin Korut Kim Jong-un bersama Presiden Korsel Moon Jae-in pada akhir April dan juga pertemuan Kim dengan Presiden AS Donald Trump pada Mei.

Namun, Kementerian Pertahanan AS mengatakan bahwa militer Korut telah diberitahu oleh Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait latihan gabungan awal April ini.

Juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel Christopher Logan, menekankan latihan gabungan ini bersifat defensif sehingga tidak mengancam pihak mana pun.

Dia menegaskan latihan gabungan ini dilakukan bukan untuk merespons pergerakan Korut selama ini atau pun situasi di Semenanjung Korea selama ini.

"Latihan bersama ini bersifat pertahanan sehingga tidak ada alasan bagi Korut untuk mememandangnya sebagai provokasi," kata Logan.

Dalam pertemuan dengan delegasi Korea Selatan di Pyongyang awal Maret lalu, Kim Jong-un disebut-sebut memahami latihan militer bersama Seoul dan Washington dan merasa tidak keberatan.

Credit cnnindonesia.com

Dana Kampanye dari Libya, Eks-Presiden Perancis Sarkozy Dibui

Kepolisian Perancis menjebloskan eks-Presiden Nicolas Sarkozy ke dalam penjara terkait dugaan aliran dana kampanye dari Libya, Selasa (20/3). (AFP PHOTO / POOL / PATRICK HERTZOG)

Jakarta, CB -- Kepolisian Perancis menjebloskan eks-Presiden Nicolas Sarkozy ke dalam penjara terkait dana kampanye, Selasa (20/3).

Sebelumnya Sarkozy diperiksa sebagai bagian dari penyelidikan atas pendanaan kampanye pemilihannya. Pemeriksaan itu adalah pertama kalinya setelah seorang rekan Sarkozy, Alexandre Djouhri ditahan di London, dan belakangan dibebaskan dengan jaminan.

Surat kabar Le Monde menyatakan penyelidikan terkait aliran dana dari Libya bagi kampanye Sarkozy pada 2007.

Penyelidikan yang dimulai pada 2013 bermula dari klaim mantan pemimpin Libya Moammar Khadafi dan putranya Seif Al-Islam yang menyebut mereka mendanai kampanya Sarkozy.

Pada 2016, Sarkozy dipeiksa setelah seorang pengusaha Ziad Takieddine mengaku telah mengirim uang sebenar lima juta euro dari pemimpin Libya bagi Sarkozy yang sedang bertarung dalam kampanye pemilihan presiden pertamanya.

Seperti dilansir AFP, Takieddine mengaku tiga kali bolak-balik dari Tripoli, Libya ke Paris pada akhir 2006 dan awal 2007. Tiap kali membawa sebuah koper berisi uang sebanyak 1,5 hingga 2 juta euro dalam pecahan 200-an dan 500-an euro. Sarkozy membantah semua tuduhan.

Credit cnnindonesia.com

Serangan roket di pasar terkenal Damaskus, 35 orang tewas

Dokumentasi--Tentara Suriah berjaga dekat kantor polisi di pusat kota Damaskus, Suriah, Rabu (11/10/2017). (REUTERS/Omar Sanadiki )

Damaskus (CB) - Setidak-tidaknya 35 orang tewas dalam serangan roket pemberontak di pasar padat pengunjung di ibu kota Suriah, Damaskus, pada Selasa.

Roket rakitan itu menghantam pasar Kashkoul di timur Damaskus dan membuat banyak orang terluka.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu serangan paling mematikan, yang ditimbulkan roket pemberontak di Damaskus. Di kota itu, empat orang lain juga tewas pada Selasa karena tembakan mortir di berbagai wilayah.

Serangan itu terjadi pada saat militer Suriah bergerak di kedalaman benteng pemberontak di Ghouta Timur di daerah pedesaan Damaskus.

Televisi pemerintah mengatakan pasukan Suriah pada Selasa telah mencapai daerah pertanian Ayn Tarma, yang merupakan benteng pertahanan para pemberontak Failaq al-Rahman. Kelompok itu merupakan pelaku sebagian besar serangan mortir dan roket di ibu kota negara.

Militer Suriah mengendalikan lebih dari 80 persen wilayah Ghouta timur, yang menjadi ancaman terakhir terhadap Damaskus.Demikian laporan Xinhua.

Credit antaranews.com

Uni Eropa jatuhkan sanksi ke pejabat Suriah terkait senjata kimia

Bendera Uni Eropa dan negara anggotanya. (European Parliament)

Brussel (CB) - Uni Eropa pada Senin (19/3) menjatuhkan sanksi kepada empat pejabat senior Suriah terkait penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil di tengah kabar bahwa pasukan Presiden Bashar al-Assad menggunakan gas klorin di daerah Ghouta Timur yang dikuasai pemberontak.

Para menteri luar negeri Uni Eropa mengenakan larangan perjalanan dan pembekuan aset kepada seorang brigadir jenderal dan tiga ilmuwan yang bekerja di Pusat Studi dan Riset Ilmiah Suriah (SSRC).

Sanksi terbaru menambah jumlah tokoh rezim yang dihukum blok tersebut dalam konflik tujuh tahun di negara itu menjadi 261 orang.

"Uni Eropa menambahkan empat orang ini karena keterlibatan mereka dalam pengembangan dan penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil, sejalan dengan kebijakan Uni Eropa untuk memerangi proliferasi dan penggunaan senjata kimia," demikian pernyataan yang disampaikan setelah para menteri menyetujui langkah tersebut di Brussel.

"Orang-orang ini meliputi seorang pejabat tinggi militer dan tiga ilmuwan yang bekerja di Pusat Studi dan Riset Ilmiah Suriah."

Pasukan rezim berulang kali dituduh menggunakan klorin dalam beberapa pekan terakhir selama operasi udara dan darat mereka untuk merebut kembali Ghouta Timur, daerah dekat Damaskus, dari pemberontak antipemerintah.

Uni Eropa memiliki satu paket sanksi luas berkenaan dengan konflik Suriah dan Brussel mendesak pelanjutan perundingan pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa yang ditujukan untuk mengakhiri perang, demikian menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Rusia minta Inggris buktikan tuduhan atau minta maaf

Sergei Skripal, mantan agen dinas rahasia Rusia yang membelot ke Inggris, dan baru-baru ini mendadak sakit keras karena terpapar zat berbahaya. (Reuters)

Moskow (CB) - Inggris harus membuktikan keterlibatan Rusia dalam peracunan mantan agen ganda Sergei Skripal di Inggris atau meminta maaf, kata juru bicara kepresidenan Rusia.

"Cepat atau lambat tuduhan tak berdasar ini harus dijawab: dengan dukungan bukti yang memadai atau permintaan maaf," kata juru bicara kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, Senin (19/3), sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Peskov juga menanggapi pertanyaan tentang apakah memburuknya ketegangan dengan Barat telah meningkatkan performa Vladimir Putin dalam pemilihan presiden Rusia pada Minggu.

"Saya tidak akan menggunakan istilah 'memburuknya ketegangan dengan Barat'. Ini adalah pertanyaan yang sulit dijelaskan dan dipahami motivasinya, dari pihak Inggris terhadap Rusia,” katanya.

Pada Minggu, Putin menampik tuduhan Inggris dan sekutunya bahwa Rusia berada di balik serangan 4 Maret terhadap Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, Inggris, menyebutnya "omong kosong".

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson menanggapinya dengan mengatakan bahwa bantahan Moskow menjadi "semakin absurd".

London mengatakan bahwa racun saraf kelas militer rancangan Soviet, Novichok, digunakan untuk menyerang Skripal, dan pekan lalu Inggris, Prancis, Jerman dan Amerika Serikat (AS) mengeluarkan pernyataan gabungan yang menyalahkan Rusia atas serangan pertama yang menggunakan senjata kimia di Eropa sejak Perang Dunia II.

Credit antaranews.com

Inggris kian sengit menuduh Rusia racuni eks mata-mata

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson (REUTERS/Toby melville)

Ini strategi klasik Rusia...mereka sudah tak lagi sembunyi-sembunyi

Brussels, Belgia (CB) - Rusia salah telah membantah bertanggung jawab atas serangan gas saraf terhadap seorang mantan agen ganda Rusia di bumi Inggris pada 4 Maret, kata Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson seperti dikutip Reuters.

"Penyangkalan Rusia semakin absurd," kata Johnson kepada wartawan begitu tiba di Brussels guna menghadiri pertemuan dengan timpalan-timpalannya di Uni Eropa.

Dalam pertemuan itu, Johnson akan membeberkan insiden peracunan itu kepada para mitranya di Uni Eropa.

"Ini strategi klasik Rusia...mereka sudah tak lagi sembunyi-sembunyi," kata Johnson.

Johnson menyatakan tidak ada jaminan negara-negara mana pun, termasuk di Uni Eropa, yang tidak akan menjadi korban prilaku fitnah dan merusak yang dilakukan Rusia.

Credit antaranews.com

Selasa, 20 Maret 2018

Inggris dan Uni Eropa Sepakati Masa Transisi Brexit

Sesuai kesepakatan, Inggris dapat menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan negara lain selama 21 bulan, terhitung sejak Brexit dimulai pada 29 Maret 2019. (REUTERS/Neil Hall)

Jakarta, CB -- Inggris dan Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan terkait persyaratan periode transisi keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Demi memuluskan proses negosiasi kesepakatan dagang, Inggris terpaksa menyetujui solusi 'backstop' terkait masalah yang menyangkut masa depan perbatasan Republik Irlandia dan Irlandia Utara.

Dikutip dari CNN.com, Inggris dapat menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan negara lain selama 21 bulan, yang di mulai sejak Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada akhir Maret 2019.

Namun, untuk mengamankan kesepakatan yang memberi tingkat kepastian bisnis tersebut, Inggris terpaksa membuat konsesi, termasuk terkait hak-hak warga negara Eropa yang tiba selama masa transisi.

Inggris juga harus menerima kesepakatan 'backstop' sebagai solusi masalah perbatasan Republik Irlandia dan Irlandia Utara. Keputusan tersebut akhirnya diambil, kendati beberapa minggu lalu Perdana Menteri Theresa May menyebut Inggris tak bisa menerima gagasan semacam itu.

Republik Irlandia adalah negara konstituen atau bagian dari Kerajaan Inggris Raya, sedangkan Irlandia Utara adalah negara sendiri yang merupakan bagian dari Uni Eropa.

Kesepakatan "backstop" diusulkan Uni Eropa untuk status perbatasan Irlandia, Irlandia Utara yang diperintah Inggris akan tetap menjadi bagian dari serikat bea cukai Uni Eropa, jika tidak ada ide yang lebih baik. Namun, masalah yang mendera ini memerlukan pembicaraan lebih lanjut untuk diselesaikan sepenuhnya.

"Transisi akan dimulai pada hari Inggris keluar dari Eropa yakni 29 Maret 2019 hingga 31 Desember 2020. Selama periode tersebut, Inggris tak akan lagi berpartisipasi dalam proses penentuan keputusan di Eropa," ujar Kepala Negosiasi Brexit dari Uni Eropa Michel Barnier, dikutip dari AFP.

Menteri Inggris Urusan Brexit David Davis menekankan bahwa kesepakatan ini memberi kepastian yang diminta oleh pebisnis dan warga di seluruh Inggris dan Uni Eropa.

Kedua belah pihak menginginkan kesepakatan transisi ini bisa ditandatangani oleh para pemimpin Uni Eropa pada pertemuan puncak Brussels akhir pekan ini, yang memungkinkan pembukaan perundingan mengenai hubungan Inggris-UE di masa depan pada bulan April.

Periode transisi tersebut memiliki dua tujuan, yakni memberi waktu kepada pengusaha dan warga negara untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah Brexit, serta memberi Inggris dan Uni Eropa lebih banyak waktu untuk menyetujui sebuah kesepakatan perdagangan.

Credit cnnindonesia.com

AS, Korut dan Korsel Bahas Denuklirisasi di Finlandia

Setelah menemui Kim Jong-un (kanan), kini delegasi Korsel dilaporkan akan kembali berdialog dengan perwakilan Korut dan AS di Finlandia. (The Presidential Blue House/Yonhap via REUTERS)

Jakarta, CB -- Sejumlah perwakilan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Korea Utara disebut akan bertemu di Finlandia guna membahas isu perlucutan senjata nuklir Pyongyang.

Pertemuan ini dilakukan menjelang pertemuan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un pada Mei mendatang.

"Pertemuan itu disebut pertemuan jalur 1.5 yang melibatkan perwakilan Korut, Korsel, dan AS. Sesi itu akan mempertemukan pejabat pemerintah dan ahli non-pemerintah dari masing-masing negara," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Finlandia, Kimmo Lahdevirta, Senin (19/3).

Meski begitu, Lahdevirta mengatakan Korut dan AS dikabarkan tidak akan mengirim pejabat pemerintah dalam pertemuan tersebut.

Secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Finlandia, Petra Sarias, mengatakan bahwa negaranya tidak terlibat dalam perundingan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Dia mengatakan Helsinki hanya menjadi fasilitator pertemuan tersebut.

Dilansir CNN, baik Lahdevirta maupun Sarias tidak menjelaskan secara detail mengenai isu denuklirisasi yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Keduanya juga tidak menolak memberi tahu detail waktu dan lokasi pertemuan tersebut.

Sementara itu, Kemlu Korsel mengatakan mantan pejabat publik dan ahli swasta akan berpartisipasi mewakili pemerintahnya dalam "perundingan tingkat kedua" tersebut.

Wakil Direktur Jenderal urusan Amerika Utara Kemlu Korut, Choe Kang Il, terlihat telah bertolak ke Finlandia pada Minggu (18/3) dari Bandara Internasional Beijing.

Kantor berita Yonhap melaporkan Choe menepis pertanyaan wartawan bahwa pertemuan itu akan membahas dan merundingkan isu pelucutan senjata nuklir Korut.

Hingga kini, Korut belum juga buka suara soal rencana pertemuan Kim Jong-un dan Trump. Namun, pelapor upaya diplomatik antara AS dan Korut, Joseph Yun, menyebut Korut "terkejut" Presiden Trump menyetujui dengan cepat undangan Kim Jong-un untuk bertemu.

Sebab, Trump segera menyetujui pertemuanya dengan Kim Jong-un tak lama setelah delegasi Korsel menyampaikan pesan kepadanya bahwa pemimpin Korut bersedia bertemu dengan dirinya, awal Maret lalu.

Undangan tersebut disampaikan Kim dalam pembicaraannya bersama pejabat Korsel di Pyongyang 4 Maret lalu

Credit cnnindonesia.com

Menlu Inggris: Penyangkalan Rusia tidak Masuk Akal

Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson.

Foto: Reuters

Uni Eropa mendukung Inggris yang menuduh Rusia di balik serangan agen syaraf.

CB, LONDON -- Menteri luar negeri Inggris menyebut penyangkalan Rusia atas serangan dengan racun agen syaraf terhadap mantan intelijen semakin tidak masuk akal.

Menlu Inggris Boris Johnson juga mendapat dukungan dari Uni Eropa.
"Penyangkalan Rusia semakin tidak masuk akal," kata Johnson.

Rusia membantah terlibat dalam percobaan pembunuhan Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, yang merupakan penggunaan pertama gas syaraf yang diketahui di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Moskow mengumumkan pada pekan lalu, pengusiran 23 diplomat Inggris dalam sebuah respons langsung terhadap keputusan Inggris pekan lalu untuk mengusir 23 diplomat Rusia dari London.

Pada Ahad (18/3), Johnson menuduh Rusia menimbun racun saraf era Soviet yang mematikan atau Novichok, yang digunakan untuk meracuni Skripals. Tuduhan itu dibantah oleh Moskow. Skripal dan putrinya ditemukan tak sadarkan diri di bangku di Kota Salisbury, Inggris, pada 4 Maret dan tetap dalam kondisi kritis di rumah sakit.

Setibanya di pertemuan Brussels pada Senin, menteri luar negeri baru Jerman, Heiko Maas, menyatakan dukungannya untuk Inggris. Seluruh 28 menteri luar negeri Uni Eropa diperkirakan akan mengeluarkan pernyataan bersama mengenai serangan tersebut Senin malam.

Meskipun tidak ada kemungkinan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia yang disepakati pada Senin, Perdana Menteri Inggris Theresa May akan memiliki kesempatan untuk mempresentasikan kasusnya pada pertemuan puncak Uni Eropa pada Kamis. Dia juga kemungkinan menyeru negara lain untuk mengusir pulang diplomat.

"Kami perlu memberi tekanan pada Rusia untuk mengambil bagian dalam penyelidikan nyata tentang serangan tersebut," kata Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders.

Rusia pada Kamis (15/3) membantah keberadaan program Novichok, gas syaraf tingkat-militer yang dikatakan Inggris dikembangkan oleh Rusia. Negara itu mendesak Inggris agar memberikan bukti nyata yang melandasi tuduhannya.

Credit republika.co.id