Khawatir Kudeta Susulan, Erdogan Perintahkan F-16 Berpatroli

 

Recep Tayyip Erdogan memberi sambutan usai mengikuti salat mayit berjamaah pada sejumlah korban aksi Kudeta Militer Turki di Masjid Fatih, Istanbul, Turki, 17 Juli 2016. (Burak Kara/Getty Images)

 

CB, Istanbul - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, pada Ahad kemarin waktu setempat, memerintahkan pasukan pesawat tempur melakukan patroli di wilayah udara agar tidak terjadi kudeta militer susulan setelah upaya pertama pada Jumat pekan lalu.

Seperti dilansir kantor berita Turki, Andolu, perintah Erdogan tersebut dikeluarkan untuk menjamin keamanan nasional dan kendali atas situasi di Turki.

Instruksi kontrol dari udara itu keluar dua hari setelah pesawat F-16 dan helikopter digunakan pasukan pro-kudeta pimpinan Jenderal Akin Ozturk untuk menyerang gedung pemerintah serta masyarakat umum.

Sementara itu, sedikitnya 42 helikopter dilaporkan hilang dari fasilitas militer Turki yang menyebabkan kekhawatiran bahwa mungkin ada tindakan percobaan lain untuk menggulingkan Erdogan.

Langkah-langkah darurat pun telah diterapkan di Istanbul dan Ankara, di mana 1.800 tentara dan polisi tambahan dikerahkan di kota dan diperintahkan menembak jatuh helikopter yang terbang tanpa izin ataupun tanpa peringatan sebelumnya.

Dalam serangan pada Jumat malam hingga Sabtu pagi pekan lalu tersebut, pesawat F-16 pemberontak menembaki gedung parlemen dan bangunan tempat Presiden Erdogan berkantor. Sedangkan sebuah helikopter terekam menembak warga sipil secara acak.

Insiden yang melanda Turki itu hingga kini telah menewaskan sedikitnya lebih dari 200 nyawa. Sekitar 6.000 orang, termasuk 2.839 tentara, yang diduga terlibat dalam upaya kudeta itu, ditahan. Sebanyak 103 jenderal dan laksamana serta ribuan hakim serta jaksa juga turut dibekuk.



Credit  TEMPO.CO

Ini Dua Jenderal yang Dituding Otak Pelaku Kudeta Turki

  

Hulusi Akar. wikipedia.org

 

CB, Istanbul - Pemerintah Turki menyatakan enam komandan senior militer ditangkap sehubungan dengan kudeta yang gagal pada Jumat malam, 15 Juli 2016. Dua jenderal, yakni Akin Ozturk dan Hulusi Akar, termasuk di antara sekitar 6.000 orang yang ditangkap terkait dengan kudeta.

Ozturk merupakan mantan atase militer Turki di Israel pada periode 1990-an, yang kemudian menjabat sebagai komandan Angkatan Udara Turki. Sosok militer 64 tahun itu mengundurkan diri sebagai panglima angkatan udara tahun lalu, tapi tetap membantu Dewan Agung Militer Turki. Ozturk merupakan pemimpin militer yang cukup berhasil. Dia sering mendapat medali penghargaan dari Angkatan Udara Turki dan NATO.

Satu lagi jenderal yang dituduh terlibat dalam aksi kudeta tersebut adalah Hulusi Akar, yang merupakan kepala staf militer Turki. Akar merupakan lulusan Akademi Militer Turki angkatan 1972. Setelah lulus Sekolah Infanteri pada 1973, dia kemudian diangkat menjadi komandan peleton dan komandan kompi antara tahun 1973 dan 1976.

Akar kemudian melanjutkan pendidikan militer dan lulus dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada 1982, dari Angkatan Bersenjata Tinggi pada 1985, dan dari Staff College Angkatan Bersenjata Amerika Serikat pada 1987. Setelah menyelesaikan pendidikannya, karier Akar terus berkembang, hingga pada 1998 ia dipromosikan menjadi brigadir jenderal, lalu promosi untuk mayor jenderal pada 2002, dan letnan jenderal pada 2009.

Setelah promosi untuk pangkat jenderal pada 2011, dia menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Umum Militer Turki dari 2011 sampai 2013 dan Panglima Angkatan Darat Turki dari 2013 sampai 2015. Setelah itu, Akar dipilih sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki pada 18 Agustus 2015 hingga saat ini. Ayah dua anak tersebut juga beberapa kali mendapat medali kehormatan, baik dari dalam maupun luar negeri, atas prestasi-prestasinya yang luar biasa dalam operasi keamanan.


Credit  TEMPO.CO

UI Luncurkan Empat Mobil Listrik Senilai Rp 13 Miliar

 

REUTERS/Tyrone Siu

 

CB, Jakarta - Universitas Indonesia meluncurkan empat mobil listrik nasional (Molina) berbarengan saat Dies Natalis ke 52 Fakultas Teknik pada hari ini, Senin 18 Juli 2016. Proyek empat mobil listrik menelan biaya Rp 13 miliar yang berasal dari kampus, pemerintah dan penyedia dana.

Empat mobil listrik terdiri dari satu mobil jenis minibus, dua mobil jenis city car dan satu bus. Ketua Almamater Center Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia Askar Triwiyanto mengatakan bis tersebut berkapasitas 60 penumpang dan menggunakan tenaga 220 kiloWatt dan 300 Ah.

"Bus ini akan diproyeksikan untuk ditingkatkan level kelayakannya untuk diproduksi secara massal dengan titik tolak menggantikan bis kampus di lingkungan UI (Universitas Indonesia)," kata Askar melalui keterangan tertulis, Senin, 18 Juli 2016. Saat ini bis kampus milik Universitas Indonesia menggunakan solar.

Mobil listrik dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini bagian dari pengembangan peta besar mobil listrik nasional yang disusun pada 19 Maret 2012. Selain Universitas Indonesia, pemerintah menunjuk Institut Teknologi Surabaya, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada dan Universitas Negeri Solo berpartisipasi membuat mobil listrik nasional.

Proyek mobil listrik menjadi perhatian pemerintah mengingat semakin terbatasnya energi fosil. Selain itu, fluktuasi harga minyak dan pemanasan global juga menjadi sebab makin banyak masyarakat terobsesi dengan mobil listrik.


Credit  TEMPO.CO

Ladang Gas Natuna Harus Segera Digarap Sebelum Dicuri China

 

 

Foto: Grandyos Zafna

 

Jakarta -Blok East Natuna, ladang gas terbesar Indonesia yang memiliki cadangan sampai 46 TCF (triliun kaki kibuk), termasuk dalam 'nine dash line' atau 9 garis batas di Laut Cina Selatan yang diklaim China sebagai wilayahnya.

Kemenko Maritim dan Sumber Daya berpendapat, blok ini harus segera digarap untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di perairan Natuna.

Memang tak mudah, ada berbagai kendala untuk pengembangan Blok East Natuna, terutama masalah keekonomian dan teknologi. Tapi sebaiknya pertimbangan keekonomian dikesampingkan dulu demi kedaulatan nasional.

"Seharusnya Natuna D-Alpha (Blok East Natuna) ini segera dikembangkan. Kandungan CO2 yang tinggi memang membuat biaya investasinya tinggi. Memang biaya untuk mengembangkannya mahal dan gas baru mengalir 5-10 tahun, tapi ya harus dimulai," kata Tenaga Ahli Bidang Migas Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Haposan Napitupulu, kepada detikFinance di Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Menurutnya, selama pembangunan proyek tersebut akan melibatkan banyak orang kerja, dan terlihat ada aktivitas. Sehingga, China akan berpikir dua kali sebelum mengklaim wilayah yang terlihat sibuk tersebut.

"Saat tahap produksi juga ada kegiatan, ada helikopter bolak-balik, ada segala macam. Kalau sekarang kan kosong, seharusnya pemerintah berpikir bukan hanya segi komersialitas, tapi juga kedaulatan negara, jangan hanya berpkir komersialnya saja," ujarnya.

Dia menambahkan, hambatan utama dalam pengembangan Blok East Natuna sebenarnya bukan masalah keekonomian dan teknologi seperti yang disebut-sebut selama ini, tapi komitmen dari pemerintah.

Kalau pemerintah memang punya kemauan, pasti ada jalan. Skenario untuk membuat Blok East Natuna menjadi ekonomis bisa dicari, teknologi untuk pengembangannya bisa diciptakan.

"Kendala utamanya adalah keinginan pemerintah. Pemerintah punya kemauan tidak untuk membangun ini? Kalau ada kemauan, diberikan lah semua fasilitas yang penting ini terbangun. Harusnya kan begitu baru bisa dibangun," ucapnya.

Selama ini pemerintah terkesan enggan membuat terobosan, terlalu birokratis dan kaku dalam menerapkan aturan. Kalau saja pemerintah mau berkorban sedikit, kedaulatan bisa ditegakan, keuntungan pun bisa diperoleh dalam jangka panjang.

Misalnya insentif tax holiday untuk pengembangan Blok East Natuna. Pemerintah memang untuk sementara tidak akan mendapat apa-apa dari pajak, tapi dalam jangka panjang akan memperoleh keuntungan dari pajak, gas yang diproduksi, hingga penciptaaan nilai tambah dari industri pengguna gas di dalam negeri. Jadi jangan terlalu perhitungan dalam pemberian insentif.

"Kalau kata pemerintah aturannya harus begini begitu, fiskalnya nggak bisa begini nggak bisa begitu, pemerintah dapat apa? Nggak dapat apa-apa juga. Kalau kasih tax holiday 10 tahun, memang 10 tahun nggak dapat pendapatan pajak, tapi setelah 10 tahun kan dapat. Yang penting ini bisa dikembangkan," pungkasnya.




Credit  detikfinance

Ini Alasan RI Wajib Bangun Blok Migas di Natuna

 

Foto: istimewa

 

Jakarta -Tenaga Ahli Bidang Migas Kementerian Koordinator Kemaritiman, Haposan Napitupulu berpendapat bahwa potensi blok migas di Perairan Natuna harus segera digarap untuk menegakkan kedaulatan Indonesia.

Natuna sendiri saat ini telah mulai dikembangkan oleh pemerintah. Proyek pengembangan blok migas ini pun digadang-gadang akan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

"Jadi kegiatan migas di Natuna telah dimulai sejak akhir 60-an. Tidak ada klaim dari China saat itu. Jalan aja. Salah satu gas besar di dunia, dan terbesar di Asia Tenggara. Namun sayang gasnya 72% CO2 yang saat ini bukan gas komersil," katanya di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (18/7/2016).

"Natuna itu lapangan gas bumi Natuna. Yang bisa dikomersilkan 46 TCF. Sejak tahun 73 hingga sekarang belum dikomersilkan karena terganjal masalah keekonomian," tambahnya

Nine dash line sebagai sembilan titik area penangkapan tradisional yang menunjukkan klaim China atas sebagian besar wilayah di Laut China Selatan pun menjadi salah satu penyebab munculnya konflik.

"Ada 85% diklaim oleh China. China mengklaim berdasarkan nine dashed lines. Dihubung-hubungkan lah ini. Dari situ (nine dashed lines), maka Vietnam 50% diklaim lautnya oleh China, Brunei 90%, Indonesia 30%, Malaysia dan Filipina 80% diklaim oleh China," tandasnya.

Meski begitu pengembangan potensi migas di wilayah Natuna terbilang tak mudah. Setidaknya, ada 7 poin yang menjadi tantangan dalam pengembangan wilayah blok migas Natuna Timur. Tangan tersebut di antaranya:
1. Investasi yang cukup besar (sekitar US$ 24 Miliar)
2. Produksi gas sekitar 4 BSCFD, dan hanya 1 BSCFD yang dapat dipasarkan
3. Membutuhkan area khusus untuk penyimpanan CO2
4. Fasilitas pemrosesan khusus pemisahan CO2 dengan volume terbesar di dunia
5. Konstruksi fasilitas pemrosesan terapung terbesar di dunia
6. Letak lapangan gas jauh dari konsumen
7. Diperlukan waktu 9 sampai 10 tahun (sejak dibuatnya final investment decision) untuk membangun fasilitas proyek hingga gas sudah dapat mulai diproduksi

"Seandainya itu kita kembangkan maka akan ada kesibukan. Akan ada pergerakan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Maka eksistensi Indonesia akan jelas di situ," jelas Haposan.

Credit  detikfinance

Cadangan Migas RI di Natuna Bisa Jadi 'Mesin' Uang

 

 Foto: istimewa

 

Jakarta -Tenaga Ahli Bidang Migas Kemenko Kemaritiman, Haposan Napitupulu mengatakan potensi migas di perairan Natuna dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan sumber pendapatan bagi Indonesia.

"Gas D alpha di Natuna merupakan cadangan migas terbesar yang pernah ditemukan selama sepanjang sejarah permigasan di Indonesia 130 tahun. Cadangannya itu 222 triliun TFC," ungkapnya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Namun, cadangan gas yang melimpah ini tidak dibarengi dengan aspek komersil yaitu gas yang bisa dieksplorasi untuk saat ini. Kandungan CO2 yang tinggi membuat calon investor menjadi kurang berminat untuk 'menggali' blok migas tersebut.

"Selama ini tidak bisa dikembangkan karena kandungan CO2-nya 72%. Sehingga yang bisa dikomersialkan menjadi gas metana dan sebagainya hanya sekitar 46 TCF saja," tambahnya.

Menurut Haposan, pengembangan wilayah perairan Natuna ini akan menjadi suatu peringatan bagi negara lain, termasuk China yang selama ini melakukan klaim terhadap wilayah ini.

"Seandainya itu kita kembangkan maka akan ada kesibukan. Akan ada pergerakan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Maka eksistensi Indonesia akan jelas di situ," terangnya.

Harga minyak yang saat ini terjun bebas pun menjadikan nilai ekonomis blok D Alpha ini kurang menarik untuk dikembangkan. Sehingga pengembangan Blok Natuna oleh beberapa konsorsium seperti PT Pertamina pun masih melakukan studi mencari cara paling tepat dan ekonomis untuk mengembangkannya.

"Pemerintah harus duduk dengan Pertamina agar lapangan ini bisa dikembangkan. Insentif-insentif apa yang bisa diberikan sehingga bisa ekonomis lagi," jelasnya.

"Migas ini biasanya jadi ujung tombak, karena biasanya kan kita bekerja sama dengan big player dari negara besar. Mengerjakan ribuan orang dan budget-nya cukup besar. Hanya migas yang melakukan demikian di Natuna," pungkasnya.




Credit  detikfinance

Kapuspen TNI: Kostrad baku tembak dengan kelompok Santoso

 

Perburuan Kelompok Santoso. Sejumlah prajurit TNI menyusuri jalan setapak dalam hutan untuk memburu kelompok Santoso di Desa Sedoa, Lore Utara, Poso, Sulawesi Tengah, Kamis (24/3/2016). Aparat gabungan TNI-Polri terus memburu kelompok teroris pimpinan Santoso yang kian terdesak di pegunungan Poso dalam operasi keamanan bersandi Tinombala 2016. (ANTARA FOTO/Edy)

Saat ini terakhir informasi yang saya dapat, masih dilakukan evakuasi dari TKP, dengan satu pucuk M16. Informasi selanjutnya kita tunggu penjelasan dari pihak polisi."

Jakarta (CB) - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Tatang Sulaiman, menyebutkan, batalyon Raider 515 Kostrad, Satgas Tinombala, baku tembak dengan kelompok Santoso dan menyebabkan salah seorang terduga Santoso, tewas.

"Jadi ada kontak senjata di koordinat UTM 2027-6511. Kontak tembak dari satuan tugas batalyon Raider 515 Kostrad. Yang jelas tim satgas penugasan pengejaran Santoso," kata Kapuspen TNI saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa.

Jenderal bintang dua ini menyebutkan, baku tembak terjadi pada Senin (18/7) sekitar pukul 17.00 WIT. Ada lima orang yang terlibat baku tembak dengan tim Satgas Tinombala, dua orang di antaranya tewas. Salah satunya diduga Santoso.

"Dua orang meninggal salah satu cirinya berjenggot dan mempunyai tahi lalat yang cirinya dicurigai mirip Santoso," jelas Tatang.

Saat ini, tim masih melakukan evakuasi, karena lokasi penembakan yang jauh, sekitar 60 kilometer dari Poso, tepatnya berada di Tambarana, Poso Pesisir Utara, Sulteng. Tim akan langsung membawa dua jenazah itu ke RS Bhayangkara di Poso untuk melakukan identifikasi.

"Saat ini terakhir informasi yang saya dapat, masih dilakukan evakuasi dari TKP, dengan satu pucuk M16. Informasi selanjutnya kita tunggu penjelasan dari pihak polisi," tutur Tatang.

Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, AKBP Hari Suprapto, membenarkan kontak tembak antara personel Operasi Tinombala di Poso dengan kelompok sipil bersenjata pimpinan Santoso yang menewaskan dua orang dari kelompok teroris itu, Senin petang.

"Ada dua anggota yang diduga anggota Santoso yang tewas dan saat ini sedang dalam proses evakuasi," katanya saat dihubungi di Poso, Senin malam.

Baku tembak itu terjadi di pegunungan sekitar Desa Tambarana, Kabupaten Poso, sekitar pukul 17.00 WITA dan berlangsung selama sekitar setengah jam.

Setelah dilakukan penyisiran, ditemukan dua jenazah anggota kelompok sipil bersenjata tersebut.

Namun Hari enggan memberikan keterangan lebih jauh karena kedua jenazah masih dalam proses evakuasi dari lokasi yang cukup jauh di dalam hutan dengan medan yang berat.

"Mungkin besok siang baru ada informasi yang lengkap," ujarnya.

Mengenai informasi yang menyebutkan bahwa salah satu jenazah korban tembak ada kemiripan dengan Santoso, Hari Suprapto menolak berkomentar.

"Kita tunggu aja hasil identifikasi jenazah. Insya Allah besok siang ada informasinya," ujar dia lagi.

Satgas Tinombala merupakan tim khusus yang dibentuk untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok Santoso di hutan Poso. Tim ini merupakan gabungan dari prajurit TNI dan Polisi yang jumlah totalnya lebih dari 3.000 orang.

Selama ini, kerja sama TNI dan Polisi yang tergabung dalam Satgas Tinombala cukup efektif menyulitkan pergerakan kelompok Santoso. Sudah banyak anggota kelompok Santoso yang berhasil ditangkap oleh tim Satgas Tinombala.


Credit  ANTARA News

Kapolri Akui Korban Tewas Baku Tembak di Poso Mirip Santoso

 

Kelompok teroris Santoso (istimewa)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengakui anak buahnya baku tembak dengan kelompok teroris‎ di Poso, Sulawesi Tengah. Akibat kontak senjata tersebut, dua teroris dikabarkan mati tertembak.

‎"Saya dapat informasi, ada dua orang yang tertembak meninggal dunia, kemudian tiga orang lagi melarikan diri dan disita juga satu senjata M-16‎," kata Tito di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Tito mengaku belum bisa memastikan identitas dua teroris yang tertembak itu. Namun dari ciri-ciri fisik sementara, satu di antaranya gembong teroris yang paling dicari yakni Santoso.

"Memang ada tanda-tanda tahi lalat di dahinya yang menjadi ciri khas Santoso," ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya tak mau menyimpulkan terlalu dini. Pasalnya jazad terduga teroris masih dalam tahap evakuasi untuk dilakukan identifikasi."Ya mudah-mudahan itu yang bersangkutan (Santoso)," katanya.



Credit Sindonews

Keterangan Mabes Polri Soal Kontak Senjata yang Diduga Tewaskan Santoso

 

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jalan Trunojoyo, Jakarta (Kompolnas.go.id)

 

JAKARTA - Mabes Polri mengakui telah terjadi kontak senjata yang melibatkan Tim Satuan Tugas (satgas) Gabungan Polri dan TNI dengan kelompok teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah pada Senin (18/7/2016) pukul 18.30 Wita.

Adapun tim tersebut sedang melakukan Operasi Tinombala yang dirancang khusus untuk menangkap kelompok pimpinan Mujahidin Timur Indonesia (MTI) itu.

"Jam 18.30 Satgas Tinombala lapor kalau telah terjadi kontak tembak yang diduga kelompok Santoso Cs," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar saat dikonfirmasi, Senin (18/7/2016).

Dalam peristiwa, dua orang anggota kelompok Santoso tewas. Salah satu di antaranya Santoso sendiri. "Sementara dua yang meninggal masih dalam proses identifikasi," ujarnya.  

Sedangkan untuk tiga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. "Dua orang perempuan dan satu laki-laki, membawa satu pucuk senjata. Telah berhasil disita satu pucuk senpi M16," ujar Boy.

Credit Sindonews

Ini Ciri-ciri Fisik Jenazah Mirip Teroris Santoso

 

Teroris Santoso alias Abu Wardah (istimewa)

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian belum dapat menyimpulkan identitas teroris yang tertembak di Poso, Sulawesi Tengah adalah gembong teroris Santoso.

Kendati demikian Kapolri mengakui ciri-ciri fisik terduga teroris yang tewas dalam baku tembak denga aparat memiliki kesamaan dengan Santoso alias Abu Wardah. "Informasinya ada tahi lalat, itu yang jadi ciri khas Santoso," ujar Tito di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Selain tahi lalat, teroris yang tewas itu memiliki kesamaan lain dengan Santoso, yakni memiliki janggut. "Ya, ada janggutnya juga. Tapi saya pikir jangan berspekulasi dulu," kata mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror itu. 

Dia mengimbau masyarakat untuk sabar menunggu sampai ada hasil identifikasi terhadap dua jenazah teroris yang tertembak. Tito menjelaskan, identifikasi jenazah dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara setempat.

"Dibersihkan (jenazahnya), kemudian orang yang mengenali Santoso akan dibawa apakah betul dia. kemudian setelah itu kami tes yang lain, DNA dan yang lain-lain," kata Tito.


Credit Sindonews

Misteri Kudeta Turki, Erdogan Jenius atau Militer Amatir?

 

Rakyat Turki turun ke jalan melawan upaya kudeta militer. | (Reuters)

 

ANKARA - Penggagalan kudeta militer oleh ribuan rakyat Turki pada Jumat malam telah menjadi sorotan media dunia. Gagalnya kudeta militer Turki secara sekilas menunjukkan jeniusnya Presiden Tayyip Erdogan yang mampu menggerakkan ribuan orang hanya dengan fitur FaceTime di iPhone untuk melakukan perlawanan.

Ketika kudeta militer Turki berlangsung pada Jumat malam, Presiden Erdogan sejatinya sedang sedang berlibur di sebuah resor di Marmaris—pantai di Mediterania.  Saat itu, personel militer Turki sudah menduduki lokasi strategis di seluruh Istanbul dan Ankara.

Pasukan Turki bersenjata berat juga memasuki gedung stasiun televisi TRT yang dikelola negara dan menuntut penyiar berita membacakan pengumuman kudeta.



 
Erdogan tak mau kalah. Dia gunakan fitur FaceTime pada iPhone-nya untuk menghubungi penyiar berita CNN Turk, Nevsin Mengu. Via fitur di ponsel pintar itulah, Erdogan secara efektif bisa berkomunikasi secara visual dan meminta ribuan rakyat Turki turun ke jalan melawan kudeta militer.

”Mari kita berkumpul sebagai bangsa di square (lapangan). Saya percaya kami akan melenyapkan pendudukan ini dalam waktu singkat,” seru Erdogan kepada rakyatnya.

....
“Saya mengimbau rakyat kita sekarang untuk datang ke lapangan dan kami akan memberi mereka jawaban yang diperlukan,” lanjut Erdogan.


 

Saat seruan Erdogan muncul, tank-tank tempur militer Turki sudah bermunculan di sejumlah kota. Kurang dari 20 menit kemudian, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim menulis pesan kemarahan di Twitter, di mana dia mencela para pemberontak.

Tak hanya tank-tank tempur, di langit Turki juga beterbangan jet tempur F-16 dengan suara nyaring. Manuver seperti ini dikenal sebagai doktrin militer untuk mengintimidasi orang-orang di darat tanpa melepaskan tembakan.

Pedoman Kudeta Usang

Gareth Jenkins, seorang peneliti dan penulis di bidang militer di Istanbul mengatakan; ”Kudeta ini jelas direncanakan cukup baik, tetapi menggunakan pedoman dari tahun 1970-an,” katanya.

Pedoman yang dia maksud adalah acuan kudeta yang pernah digunakan di Chili pada tahun 1973. Acuan itu juga digunakan di Ankara pada tahun 1980. Belum jelas mengapa militer Turki tidak menggunakan cara yang modern dalam upaya kudeta tersebut. Kejanggalan inilah yang membuat kesan militer Turki yang melakukan kudeta masih amatir. Padahal, beberapa jenderal top, seperti yang dituduhkan Pemerintah Erdogan, terlibat dalam upaya kudeta itu.


Mantan perwira militer Turki yang dikutip Reuters mengatakan beberapa pesawat jet tempur F-16 yang dikendalikan anti-Erdogan membidik pesawat yang membawa Erdogan pulang dari Marmaris ke Istanbul. Anehnya, jet tempur itu tidak menembakkan senjata meski sudah ambil bagian dalam kudeta.

Lolos dari kudeta militer, Erdogan langsung mengumbar tuduhan terhadap musuh politiknya, Fethullah Gulen, seorang ulama yang tinggal di pengasingan di Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) sebagai dalang kudeta. Sejumlah menteri di kabinet Erdogan juga menuduh AS terlibat kudeta.

Dicap Rekayasa Erdogan

Gulen yang dulunya merupakan teman Erdogan tak terima dengan tuduhan itu. Dia justru mengecam upaya kudeta militer Turki dan menuduh balik bahwa upaya kudeta itu rekayasa Erdogan dan partainya AKP dengan meluncurkan operasi palsu.

Meski demikian, upaya kudeta itu telah menewaskan ratusan orang, baik dari kubu warga sipil—termasuk teman Erdogan—maupun kubu militer. Ribuan orang lainnya terluka.


Dr Murat Yurtbilir dari Australian National University mengatakan kepada news.com.au, Senin (18/7/2016), menyoroti kejanggalan kudeta yang tanpa dukungan kepala militer, media dan publik.

”Dari permulaan (harapan) itu sudah hilang,” katanya. Menurutnya, kesan amatir dalam kudeta militer Turki bisa dilihat dari berbagai sisi.

Di antaranya, kudeta terjadi pada Jumat malam, antara pukul 21.00-22.00 malam, di mana kebanyakan orang masih terjaga.

”Kudeta sebelum-sebelumnya dimulai pada 04.00 (pagi)," katanya. Jam kudeta seperti itu memungkinkan Presiden Erdogan berkesempatan menggerakkan massa untuk melakukan perlawanan dengan tampil di televisi.

”Mereka (pendukung kudeta) tidak mencegah stasiun televisi dari aktivitas penyiaran, termasuk stasiun pro-pemerintah,” sambung dia melanjutkan kejanggalan kudeta di Turki.



Langkah lain yang menarik adalah Pemerintah  Erdogan menggunakan masjid untuk menyampaikan pesan melalui imam-imam untuk menyerukan orang-orang guna mendukung Presiden Erdogan.


Dr Yurtbilir, bahkan mengaku menerima pesan teks dari Pemerintah Turki melalui ponsel yang sudah lama dia tidak gunakan. Pesan itu, memintanya untuk “menyelamatkan demokrasi" dan protes.

”Kami mengundang semua dari bangsa kita turun ke jalan-jalan dan lapangan untuk mempertahankan kehendak nasional dan demokrasi,” bunyi pesan dari Negara Republik Turki yang menyebar via ponsel.

”Beberapa orang yang saya tahu memiliki pesan ini 10 kali,” lanjut Dr Yurtbilir.

Sinan Ulgen, Ketua Pusat Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri di Istanbul, mengatakan kepada Radio Nasional bahwa kudeta yang terjadi tidak memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih keberhasilan yang nyata.

Oposisi Menentang Kudeta

Kudeta di masa lalu dipandang sebagai aksi militer yang mendukung demokrasi. Sedangkan kudeta kali ini sangat berbeda, di mana partai oposisi yakni partai sekuler CHP dan partai nasionalis Kurdi HDP jelas-jelas menentang kudeta militer Turki.

”Tidak ada dukungan apapun di seluruh spektrum politik bagi intervensi militer,” kata Ulgen.


Terlepas dari rentetan kejanggalan ini, Ulgen dan para pakar lainnya percaya bahwa penjelasan yang paling logis untuk kudeta adalah soal gerakan yang terlibat.



Murat Yurtbilir mengatakan, nama-nama mereka yang dipenjara, kemungkinan anggota gerakan Hizmet yang beraksi di belakang Gulen, sebab Gulen sudah jelas membantah terlibat kudeta. Tapi Yurtbilir tidak berpikir semua pendukung kudeta termotivasi oleh gerakan itu. Terlebih, para jenderal top Turki tidak terlibat gerakan yang dijuluki sebagai Gulenists itu.

Sebaliknya pejabat militer lainnya diduga telah termotivasi oleh pembersihan Dewan Militer. ”Alasan utama untuk kudeta ini sudah dekat pada (pembersihan) Dewan Tinggi Militer Agustus,” ujar Yurtbilir.









Credit  Sindonews

Dijebloskan ke Penjara, Jenderal Top Turki Tetap Sangkal Pimpin Kudeta

 

Jenderal top Turki, Akin Ozturk saat akan dipenjara (kiri) dan saat masih menjabat sebagai komandan Angkatan Udara Turki. | (Daily Sabah)

 

ANKARA - Jenderal top Turki, Akin Ozturk telah didakwa dan dijebloskan ke penjara oleh pengadilan atas tuduhan pengkhianatan. Namun, mantan komandan Angkatan Udara Turki ini tetap menyangkal sebagai perencana dan pemimpin kudeta terhadap Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan.

Jenderal Akin Ozturk adalah satu di antara 70 jenderal dan laksamana yang dipenjara. Kantor berita Anadolu melaporkan, Jenderal Akin Ozturk bersama 26 perwira militer senior Turki didakwa pada hari Senin.

Dalam sebuah pernyataan kepada jaksa, Ozturk menyampaikan bantahan keras. ”Saya bukan orang yang merencanakan atau memimpin kudeta,” katanya, yang dilansir Selasa (19/7/2016).

Anadolu sebelumnya mengutip laporan bahwa Ozturk saat diinterogasi mengaku bertindak sebagai perencana kudeta yang berakhir dengan kegagalan pada Jumat malam lalu.

”Saya tidak tahu siapa yang direncanakan atau mengarahkan itu. Menurut pengalaman saya, saya berpikir bahwa (gerakan Gulen) berupaya melakukan kudeta ini,” lanjut Jenderal Akin Ozturk yang ditirukan oleh jaksa sebelum muncul di pengadilan di Ankara.

”Tapi saya tidak bisa mengatakan siapa yang mengorganisir di dalam angkatan bersenjata dan membawanya keluar. Saya tidak memiliki informasi. Saya telah berjuang melawan struktur ini,” imbuh Ozturk.

 

Para pejabat Turki menyatakan korban tewas dalam kudeta gagal mencapai 232 orang dan ribuan orang lainnya terluka. Pemerintah Turki juga tetap menyalahkan ulama oposisi Fethullah Gulen yang tinggal di pengasingan di Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) sebagai dalang kudeta terhadap rezim Presiden Erdogan.

Namun, dalam sebuah wawancara dengan BBC pada Senin malam, Gulen menyebut upaya pengambilalihan kekuasaan itu sebagai "pengkhianatan". Dia mendesak Pemerintah Erdogan untuk mengumpulkan bukti keterlibatannya sebagaimana yang dituduhkan sebelumnya.

Gulen mengaku kecewa bahwa negaranya,Turki, tidak lagi benar-benar menjadi negara demokrasi. ”Apa yang terjadi pada negara kita?,” ujarnya.

Buntut kegagalan kudeta, Kementerian Dalam Negeri telah memecat hampir 9.000 petugas polisi sebagai upaya “pembersihan” dari para pejabat yang diduga terlibat upaya kudeta. Pemecatan massal itu menyusul penangkapan sekitar 6.000 personel militer dan penindakan terhadap hampir 3.000 hakim selama akhir pekan.


Credit  Sindonews

Turki Tak Bisa Masuk Uni Eropa jika Terapkan Hukuman Mati

 

 

 Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini menyatakan bahwa Turki tidak akan dapat bergabung dengan Uni Eropa jika menerapkan hukuman mati. (Reuters/Francois Lenoir)

 

Jakarta,CB  -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini menyatakan bahwa Turki tidak akan dapat bergabung dengan Uni Eropa jika menerapkan hukuman mati.

Pernyataan Mogherini terlontar menyusul penolakan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk menghapus hukuman mati atas ribuan orang yang ditangkap terkait percobaan kudeta yang gagal akhir pekan ini.

"Biar saya jelaskan, tidak ada negara yang bisa menjadi anggota Uni Eropa jika menerapkan hukuman mati ," kata Mogherini, Senin (18/7), dikutip dari CNN.

Mogherini juga memperingatkan agar pemerintah Turki tidak mengambil langkah yang akan merusak tatanan konstitusional setelah kudeta pada Jumat (15/7) gagal.

"Kami adalah yang pertama mengatakan pada malam yang tragis itu bahwa institusi yang sah harus dilindungi," katanya kepada wartawan sebelum pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels, Belgia, yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.

"Kami adalah orang-orang yang mengatakan bahwa kebijakan hukum harus dilindungi di negeri itu. Negara tak boleh melanggar hal itu," ujarnya, dikutip dari Reuters.

Mogherini juga menekankan, "Lembaga yang demokratis dan sah harus dilindungi. Hari ini, bersama dengan para menteri, menyatakan bahwa jelas [kudeta] tidak berarti bahwa aturan hukum dan sistem pengecekan dan keseimbangan tidak diperhitungkan."

Turki mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota Uni Eropa penuh pada 1987. Namun, baru sejak 1999 Turki dianggap sebagai kandidat serius yang ingin bergabung dengan blok 27 negara Eropa itu.

Di Turki, hukuman mati dilarang pada 2004, salah satu kebijakan Turki yang berubah sebagai upaya untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Namun, Erdogan telah menyatakan dia tak akan menghapus kemungkinan hukuman mati atas ribuan orang yang ditangkap terkait percobaan kudeta pekan lalu.

"Ada sebuah kejahatan pengkhianatan yang jelas di sana," ujar Erdogan dalam wawancara eksklusif dengan CNN di Istana Kepresidenan Turki di Istanbul, Senin (18/7) malam.

"Namun tentu saja, akan ada keputusan dari parlemen untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan konstitusi. Sehingga para pemimpin harus berkumpul dan mendiskusikan hal itu. Dan jika mereka menerima untuk membahasnya, maka saya sebagai Presiden akan menyetujui setiap keputusan yang dibuat oleh parlemen," ujarnya.

Hanya beberapa hari setelah kudeta, Turki sudah menangkap hampir 3.000 personel militer yang diduga terlibat kudeta, dari pejabat tinggi hingga prajurit biasa. Sekitar 3.000 lainnya juga ditangkap, dari jajaran hakim dan jaksa.

Menurut kantor berita Turki, Anadolu, sebanyak 8.777 petugas dari Kementerian Dalam Negeri Turki telah dikeluarkan dari kantor kementerian. Di antara ribuan orang itu tercatat ada 103 staf berpangkat Jenderal dan Laksamana dari militer Turki.




Credit  CNN Indonesia

Presiden Turki Tolak Hapus Hukuman Mati untuk Pelaku Kudeta

 

 

Presiden Erdogan menilai telah terjadi sebuah kejahatan pengkhianatan kepada negara saat kudeta militer yang menewaskan lebih dari 200 orang terjadi pekan lalu. (Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace/Handout via REUTERS)

 

Jakarta, CB -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan menolak untuk menghapus hukuman mati atas ribuan orang yang ditangkap terkait kudeta militer yang gagal dilakukan pada Jumat pekan lalu.

"Ada sebuah kejahatan pengkhianatan yang jelas di sana," ujar Erdogan, berbicara melalui penerjemahnya dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis CNN, Becky Anderson di Istana Kepresidenan Turki di Istanbul, Senin (18/7) malam waktu setempat.

"Namun tentu saja, akan ada keputusan dari parlemen untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan konstitusi. Sehingga para pemimpin harus berkumpul dan mendiskusikan hal itu. Dan jika mereka menerima untuk membahasnya, maka saya sebagai Presiden akan menyetujui setiap keputusan yang dibuat oleh parlemen."

Pernyataan itu diungkapkan oleh Erdogan dalam wawancara dengan CNN, yang dilakukan pertama kali olehnya pasca gagalnya usaha kudeta milliter empat hari lalu.

Meski menegaskan keputusannya, namun jika Turki memperkenalkan kembali hukuman mati maka Turki tidak lagi dapat bergabung dengan Uni Eropa. Hal itu sebelumnya telah disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Mogherini itu merupakan tanggapan resmi Uni Eropa setelah Erdogan bersumpah akan memberikan sanksi yang berat kepada orang-orang yang dianggap melakukan pengkhianatan kepada negara.

Menurut kantor berita Turki, Anadolu, sebanyak 8.777 petugas dari Kementerian Dalam Negeri Turki telah dikeluarkan dari kantor kementerian. Di antara ribuan orang itu tercatat ada 103 staf berpangkat Jenderal dan Laksamana dari militer Turki.

Erdogan juga menyampaikan, pihaknya telah membuat permintaan tertulis resmi yang dikirimkan kepada Amerika Serikat untuk mengekstradisi ulama Turki bernama Fethullah Gulen, yang kini berada dalam pengasingan legal di Saylorsburg, Pennsylvania, AS.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukan jika AS menolak untuk mengekstradisi Gulen, Erdogan mengatakan bahwa Turki telah memiliki kesepakatan tentang ekstradisi pelaku kejahatan.

"Jadi sekarang Anda meminta seseorang untuk diekstradisi, Anda adalah mitra strategis saya, saya selama ini telah mematuhi dan taat dengan peraturan, tentu saja harus ada timbal balik dalam beberapa hal," ujar Erdogan.

Meski begitu, hingga saat ini, Menteri Luar Negeri John Kerry menyatakan pemerintahnya belum menerima surat permintaan resmi dari Turki terkait ekstradisi Gulen.

Sebelumnya, Gulen, ulama Turki yang dituding mendalangi percobaan kudeta militer terhadap pemerintahan Erdogan, telah menyatakan akan mematuhi ekstradisi jika pemerintah AS memutuskannya.

"Saya benar-benar tidak khawatir tentang permintaan ekstradisi, sebagaimana saya tidak khawatir terhadap kematian," kata Gulen dalam wawancara dengan wartawan di kediamannya pada Minggu (17/7), seperti dikutip dari Reuters.

Gulen juga sempat membantah tudingan dirinya sebagai dalang kudeta militer pada yang menewaskan lebih dari 200 orang itu. Sebaliknya, ia menuding bahwa Erdogan berada di balik percobaan kudeta, yang menurutnya, bisa jadi direkayasa itu.

"Sebelumnya, ada permintaan dari pihak Erdogan agar saya meminta maaf, tapi seseorang yang memiliki keyakinan kuat tidak akan meminta maaf kepada seorang penindas," katanya.



Credit  CNN Indonesia

Korut Tembakkan Tiga Rudal Balistik, Terbang Hingga 600 Km

 

 

Sejak awal tahun, Korea Utara terus menguji dan menembakkan serangkaian rudal balistik, termasuk rudal kapal selam pada awal bulan ini dan rudal jarak menengah pada bulan Juni. (KCNA via Reuters)

 

Jakarta, CB -- Korea Utara menembakkan tiga rudal balistik ke lepas pantai timur pada Selasa (19/7) pagi. Militer Korea Selatan memperkirakan rudal tersebut terbang hingga jarak 500-600 kilometer.

Rudal tersebut diluncurkan ke arah timur dari Hwangju, wilayah barat Korut pukul 05.45 hingga 6:40 pagi waktu setempat, menurut pernyataan daring dari militer Korsel.

"Rudal balistik pesawat terbang hingga 500 sampai 600 kilometer, merupakan jarak yang cukup jauh untuk menyerang seluruh Korea Selatan termasuk Busan," bunyi pernyataan tersebut, dikutip dari Reuters.

Busan merupakan kota pelabuhan di sebelah selatan Korea Selatan.

Sejak awal tahun, Korea Utara terus menguji dan menembakkan serangkaian rudal balistik, termasuk rudal kapal selam pada awal bulan ini dan rudal jarak menengah pada bulan Juni.

Peluncuran rudal Korut pada Selasa terjadi menyusul keputusan Amerika Serikat untuk mengerahkan sistem pertahanan anti-rudal Terminal High Altitude Area Defence, THAAD, di Korea Selatan. Sistem pertahanan ini dikerahkan untuk melawan ancaman dari Korea Utara.

Terkait pengerahan THAAD, militer Korea Utara mengancam akan membalas dengan "respon fisik," ketika waktu dan lokasi pengerahan THAAD diumumkan.

Sekutu utama Korut, China, juga mengkritik tajam keputusan AS dan Korsel itu, dan menilainya ssebagai langkah yang akan mengguncang keseimbangan keamanan di kawasan.



Credit  CNN Indonesia

Rusia Kirim Bagian Rudal dari S-300 ke Iran

 

 

 

Ilustrasi (Dok. Wikimedia/CC BY 2.0/High Contrast)

 

Jakarta, CB -- Rusia telah mengirimkan bagian rudal dari sistem pertahanan S-300 ke Iran, dan akan menyelesaikan pengiriman semua bagian pada akhir tahun ini.

“Pengiriman pertama rudal dari sistem rudal S-300 yang baru-baru ini sudah tiba di Iran menunjukkan tekad Iran untuk memperlengkapo sistem pertahanan udaranya dengan sistem ini,” lapor kantor berita Tasnim, Senin (18/7).
 

Kesepakatan Rusia untuk mengirimkan S-300 ke Iran sebelum ini sudah menuai protes dari Israel, yang menuding Iran ingin menghancurkan negaranya.

Rusia membatalkan kontrak pengiriman S-300 ke Iran pada 2010 karena tekanan dari Barat. Namun pada April 2015, Presiden Rusia Vladimir Putin mencabut larangan itu setelah mulai terlihat titik cerah dalam kesepakatan nuklir Iran.

Rusia mengirimkan bagian pertama dari S-300, yakni tabung rudal dan peralatan radar, ke Iran pada April lalu.




Credit  CNN Indonesia

Gulen Bersedia Diekstradisi

 

Fethullah Gulen.

 

CB, PENNSYLVANIA -- Tokoh Muslim dan politik Turki, Fethullah Gulen mengaku bersedia diekstradisi jika diminta, Ahad (17/7). Ia dituduh sebagai dalang utama kudeta Turki yang gagal pada Jumat lalu. Meski demikian, Gulen mengecam kudeta dari tempat tinggalnya di Pennsylvania.

"Saya tidak terlalu khawatir dengan permintaan ekstradisi, sama seperti saya tidak khawatir dengan kematian," kata Gulen yang bicara melalui penerjemahnya di Pennsylvania.

Sebaliknya, Gulen menuduh kudeta bisa saja merupakan skenario dari mantan sekutunya, Presiden Recep Tayyip Erdogan. Gulen mengatakan ia tidak akan melakukan apa pun yang akan menodai martabatnya.

"Di masa lalu, ada permintaan dari pihak Erdogan agar saya meminta maaf, tapi seseorang yang punya keyakinan tidak meminta maaf pada penindasan," kata Gulen.

Ia juga mengatakan tidak akan khawatir jika pemerintah Amerika Serikat mengikuti klaim yang diciptakan Erdogan. Sehingga jika ada permintaan ekstradisi, maka ia akan mematuhinya.

Sebelumnya, Gulen menyangkal tuduhan pemerintah Turki yang mengatakan ia berada dibalik kudeta. Erdogan menuduh Gulen mencoba membuat struktur pararel dengan pengadilan, polisi, pasukan bersenjata dan media untuk mementaskan kudeta.

Pendukung Erdogan telah berkumpul di depan rumahnya di Istanbul dan meminta orang-orang dibalik kudeta dihukum mati. Erdogan mengindikasikan dukungan terhadap permintaan tersebut. "Dalam demokrasi, apa pun kata rakyat harus terjadi," kata dia.

Erdogan mengatakan kelompok pimpinan Gulen telah mengacaukan pasukan bersenjata. Pemerintah kini telah menangkap 6.000 personil militer, termasuk komandan jabatan tinggi.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Sebanyak 42 Helikopter Hilang di Turki Picu Spekulasi Kudeta Kedua

 

Helikopter militer Turki. | (Reuters/Umit Bektas)

ANKARA - Setidaknya 42 helikopter telah hilang dari markas militer Turki. Hal ini memicu spekulasi upaya kudeta kedua terhadap Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan setelah kudeta militer pada Jumat malam lalu gagal.

Penyiar CNN Turk, Serdar Tuncer, melaporkan bahwa kekhawatiran akan adanya kudeta kedua di Turki bermunculan setelah hilangnya 42 helikopter.

”Seolah-olah ini akan mencoba hal-hal nakal. Bisakah mereka berhasil? Tidak! Tapi mereka akankah mencoba?,” kata jurnalis itu dalam laporannya, Senin (18/7/2016).



Pada Jumat malam lalu, militer Turki berupaya melakukan kudeta terhadap rezim Pemerintah Erdogan. Namun, atas seruan Erdogan ribuan rakyat Turki melawan kudeta dengan turun ke jalan.

Perlawanan terhadap kudeta militer Turki itu menewaskan 265 orang, termasuk dari kubu militer dan warga sipil. Lebih dari 2 ribu orang lainnya terluka.

Pemerintah Turki menegaskan bahwa mereka sepenuhnya telah mengendalikan kontrol pemerintahan dan mulai melakukan “pembersihan” sistematis di kubu militer.

Pada hari Sabtu, Pemerintah Turki mengumpulkan lebih dari 6 ribu orang yang akan menghadapi tuntutan di bawah undang-undang pengkhianatan negara, di mana Presiden Erdogan menolak untuk mengesampingkan penerapan hukuman mati untuk para pengkhianat.

Mereka yang ditangkap itu termasuk 2.745 hakim dan lebih dari 2.800 tentara di militer Turki tak terkecuali penasihat militer Erdogan.





Credit  Sindonews

Diduga Terlibat Kudeta, Kepala Penasihat Militer Erdogan Ditahan

 

Setidaknya 6.000 orang telah ditahan dalam operasi pembersihan pasca kudeta berdarah di Turki. | (Istimewa)

 

ANKARA - Kepala penasihat militer Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, Kolonel Ali Yazici, telah ditahan atas dugaan keterlibatan dalam upaya kudeta. Surat perintah penangkapan untuk pejabat tinggi telah dikeluarkan, demikian laporan CNN Turki.

Kolonel Ali Yazici sekarang akan dimasukkan ke dalam tahanan atas dugaan keterlibatan dalam upaya kudeta pada Jumat lalu. Meski begitu, media Turki tidak menyebutkan peran Yazici mainkan dalam kudeta berdarah itu seperti dikutip dari laman Sputnik, Minggu (17/7/2016).

Pada hari Sabtu kemarin, Komandan Pangkalan Udara Balikesir Brigjen Ishak Dayioglu ditahan karena mempunyai hubungan dengan kudeta. Selain itu, Akin Ozturk yang merupakan pemimpin dugaan upaya kudeta militer di Turki dan mantan komandan angkatan udara negara juga ditahan.

Seperti diketahui, Jumat lalu pihak berwenang Turki mengatakan telah terjadi upaya kudeta di Turki. Presiden Turki, Recep Tayyep Erdogan mendesak warga Turki untuk turun ke jalan dan menyatakan bahwa upaya kudeta dilakukan oleh sekelompok kecil dalam militer Turki.

Upaya kudeta berhasil ditumpas pada Sabtu pagi. Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim menyatakan, semua pendukung kudeta telah ditahan dan Turki telah kembali normal. Meski hanya berlangsung dalam hitungan jam, sedikitnya 260 orang tewas dan 1.400 orang terluka. Sementara setidaknya 6.000 orang telah ditahan dalam operasi pembersihan pasca kudeta.

Credit  Sindonews

Dicurigai Terlibat Kudeta Turki, Komandan "Rumah Nuklir" AS Ditangkap

 

Pangkalan Udara Incirlik di Adana, Turki. | (Reuters)

 

ADANA - Otoritas Turki menangkap Jenderal Bekir Ercan Van, komandan Pangkalan Udara Incirlik yang jadi rumah senjata nuklir Amerika Serikat (AS) di Turki. Komandan militer Turki itu turut dicurigai terlibat kudeta militer yang gagal pada Jumat malam.

Penangkapan Jenderal Bekir terjadi pada hari Minggu. Dia selama ini bertanggung jawab atas operasi di Pangkalan Udara Incirlik yang jadi markas AS dalam meluncurkan serangan terhadap ISIS di Irak dan Suriah.

Menurut laporan Sputniknews, Senin (18/7/2016), sejumlah petugas berpangkat lebih rendah turut ditangkap bersama Jenderal Bekir. Penangkapan komandan Pangkalan Udara Incirlik merupakan bagian dari operasi "pembersihan" besar-besaran di korps militer Turki. Hingga kini, sekitar 6.000 orang telah ditangkap.

 

Setelah kudeta pada Jumat malam, Konsulat AS melaporkan bahwa akses masuk dan keluar dari dan ke Pangkalan Udara Incirlik diblokir. Listrik juga diputus. Padahal, pangkalan ini menjadi rumah bagi 2.500 staf militer dan 90 senjata nuklir AS.

Sementara itu, di saat situasi di Turki, khususnya di Pangkalan Udara Incirlik sudah stabil, muncul laporan bahwa 42 helikopter telah hilang dari markas militer Turki. Hal ini telah memicu spekulasi akan adanya kudeta kedua. Spekulasi itu juga merembet pada kekhawatiran soal keamanan senjata nuklir AS di Turki.

Pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, berharap peristiwa yang terjadi di Turki tidak akan mempengaruhi operasi militer bersama. Dia juga membahas rintangan yang dialami personel militer AS usai upaya kudeta di Turki.

”Mungkin ada beberapa pengisian bahan bakar yang berlangsung dengan Angkatan Udara Turki, dengan pesawat yang terbang dalam kudeta itu sendiri,” katanya.

Juru bicara Pentagon, Peter Cook, mengklaim bahwa operasi anti-ISIS telah dipulihkan kembali. Menurutnya, pemadaman listrik yang sempat terjadi di Pangkalan Udara Incirlik usai kudeta tidak mempengaruhi fasilitas AS yang menyediakan energi dengan generator sendiri.


Credit  Sindonews

Ini Dia Sosok Dibalik Kudeta Turki

  Kolonel Muharrem Kose, sosok ini disebut-sebut sebagai sosok dibalik upaya kudeta yang berlangsung di Turki. (Istimewa)

ANKARA -  Kolonel Muharrem Kose, sosok ini disebut-sebut sebagai sosok dibalik upaya kudeta yang berlangsung di Turki. Upaya kudeta di Turki berlangsung pada Jumat malam waktu setempat, atau Sabtu (16/7) dinihari waktu Indonesia barat.
 
Kose, seperti diberitakan kantor berita Turki, Anadolu News Agency bukanlah anggota militer aktif. Dia diketahui telah dipecat secara tidak hormat dari militer Turki pada bulan Maret lalu.
 
Anadolu melaporkan, Kose dipecat karena dituding memiliki hubungan dengan tokoh anti-pemerintah yang saat ini berada di Amerika Serikat (AS), Fethullah Gulen.
 
Tidak lama setelah dipecat,  Kose mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian, yakni pemerintah sementara untuk memulihkan demokrasi dan hak asasi manusia di Turki yang disebut-sebut mulai dilucuti oleh pemerintah Turki dibawah pimpinan Tayyip Erdogan.
 
Dengan bantuan personil yang setia kepada dirinya, Kose melancarkan aksi kudeta semalam. Dia berhasil merebut stasiun televisi TRT, menduduki jembatan, dan Bandara Internasional Ataturk.
 
Namun, aksi Kose dan pasukannya tidak bertahan lama. Mereka berhasil dipukul mundur oleh pasukan Turki yang setia kepada Erdogan, setelah sebelumnya sempat terjadi pertempuran antara dua kubu tersebut di Ankara.


Credit  Sindonews

Mengenal Gulen, Tokoh yang Dituding Dalangi Kudeta Turki

 

Erdogan menuding Fethullah Gulen sebagai dalang dari upaya kudeta oleh militer di Turki. Erdogan dan Gulen sempat berkawan, namun pecah kongsi tahun 2013. (Dok. Wikipedia)

 

Jakarta, CB -- Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan kudeta di Turki didalangi seseorang dari Pennsylvania di Amerika Serikat, yaitu seorang tokoh agama Islam Fethullah Gulen. Mengasingkan diri dari Turki, Gulen adalah kawan yang berakhir menjadi lawan bagi pemerintahan Erdogan.

Gullen adalah warga Turki, seorang mantan imam, penulis sekaligus tokoh politik. Pria 75 tahun ini membentuk gerakan politik keagamaan bernama gerakan Gulen, atau yang dikenal dengan nama Hizmet di Turki.

Mengaku bermazhab Hanafi, Gulen menekankan pengajarannya dengan memadukan agama dengan ilmu pengetahuan alam, mendorong dialog antar agama, serta demokrasi multi partai. Dia menginisiasi dialog dengan Vatikan dan organisasi-organisasi Yahudi.

Awalnya, Gulen merupakan pendukung Erdogan. Kongsi kedua tokoh ini pecah tahun 2013 saat kasus korupsi mendera keluarga dan para pendukung Erdogan di pemerintahan dan kepolisian. Erdogan membantah tudingan tersebut dan menuduh Gulen berada di balik fitnah korupsi terhadap dirinya. Gulen kemudian kabur ke AS, upaya Turki mendeportasinya belum membuahkan hasil.

Ajaran Gulen diyakini oleh sekitar 10 persen populasi Turki, atau yang disebut Gulenis. Saat ini Gulen masuk dalam salah satu buronan teroris nomor satu Turki. Hizmet yang dijuluki Turki sebagai Organisasi Teror Gulenis, FETO, dituding mencoba menggulingkan pemerintahan Erdogan, salah satunya dengan menebar fitnah korupsi di ring satu pemerintahan.

Dalam sebuah rekaman video tahun 1999, Gulen menyarankan para pengikutnya untuk menyusup ke institusi-institusi pemerintahan.

"Kalian harus masuk ke urat nadi sistem, tanpa seorang pun yang mengetahui kehadiran kalian, sampai kalian mencapai pusat dari kekuatan....kalian harus menunggu sampai memperoleh semua kekuatan di pemerintahan, sampai semua kekuatan di institusi konstitusional berada di pihak kalian," ujar Gulen saat itu.

Gulen membantahnya, mengatakan video rekaman itu telah diubah.

Pengacara pemerintah Turki, Robert Amsterdam, mengatakan ada indikasi keterlibatan para Gulenis dalam upaya kudeta militer ini. Menurut laporan intelijen yang diterima Amsterdam, ada "tanda-tanda Gulen bekerja sama dengan beberapa petinggi militer untuk melawan pemerintah terpilih."

Dari kediamannya di kota kecil Saylorsburg, Pennsylvania, Gulen membantah tuduhan tersebut. Dia mengaku menentang perebutan kekuasaan dengan kekerasan. "Sebagai seseorang yang menderita akibat beberapa kali kudeta militer selama lima dekade terakhir, sebuah penghinaan jika saya dituduh terkait dalam upaya yang sama," kata Gulen.

Upaya kudeta berhasil digagalkan setelah ribuan orang pendukung Erdogan turun ke jalan. Dalam pidatonya, Erdogan menegaskan bahwa pelaku kudeta adalah para pengkhianat. Sedikitnya 60 orang tewas dalam upaya kudeta di Ankara. Ratusan tentara ditahan.


Credit  CNN Indonesia

Turki Tahan Enam Ribu Orang Terkait Percobaan Kudeta

 

 

Dua hari usai drama percobaan kudeta, pemerintahan yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan situasi kini berada dalam kendali, baik sektor keamanan maupun ekonomi. (Kayhan Ozer/Presidential Palace Press Office)

 

Jakarta, CB -- Pemerintah Turki mengambil tindakan tegas untuk menghukum para pendukung percobaan kudeta yang gagal pada akhir pekan lalu dengan menangkap tak kurang dari 6.000 personel militer dan pengadilan.

Dua hari usai drama percobaan kudeta, pemerintahan yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan situasi kini berada dalam kendali, baik sektor keamanan maupun ekonomi.

Erdogan menuduh musuhnya, ulama Muslim yang berbasis di Amerika Serikat Fethullah Gulen, sebagai dalang percobaan kudeta, salah satunya dengan menciptakan "struktur paralel" di jajaran personel pengadilan, polisi, angkatan bersenjata dan media.

Hingga Minggu (17/7) malam, pemerintah Turki telah menangkap hampir 3.000 komplotan militer pelaku kudeta, mulai dari komandan tingkat atas hingga prajurit berpangkat rendah. Sekitar 3.000 lainnya yang ditangkap merupakan para hakim dan jaksa.

Di antara mereka yang ditangkap adalah Jenderal Bekir Ercan Van, komandan pangkalan udara Incirlik yang selama ini digunakan sebagai markas jet tempur Amerika Serikat untuk melawan ISIS di Irak dan Suriah.

CNN Turk melaporkan bahwa asisten kepala militer Erdogan juga termasuk yang ditahan. Sementara, pemerintah Arab Saudi menahan atase militer Turki untuk Kuwait atas permintaan Turki, menurut laporan media Saudi, Al Arabiya TV.

Pada Sabtu (16/7), Menteri Tenaga Kerja Turki Suleyman Soylu menyatakan kepada media Haberturk bahwa ia yakin Washington berada di balik upaya kudeta.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry menegaskan bahwa tuduhan AS mendalangi kudeta adalah informasi yang "sangat salah" dan menyatakan pada Minggu bahwa AS tidak memiliki informasi intelijen sebelumnya soal perencanaan kudeta.

Sementara, para pendukung Erdogan berkumpul di depan rumahnya di Istanbul, mendesak agar komplotan kudeta menghadapi hukuman mati. Di Turki, hukuman mati dilarang pada 2004, salah satu kebijakan Turki yang berubah sebagai upaya untuk bergabung dengan Uni Eropa.

"Kita tidak bisa mengabaikan permintaan ini," kata Erdogan di tengah para pendukungnya, dikutip dari Reuters.

"Dalam demokrasi, apa pun yang diminta rakyat harus terjadi," ujarnya.

Erdogan mengatakan "kelompok teror" yang dipimpin Gulen telah merusak angkatan bersenjata. Ia bersumpah, bahwa aksi "pembersihan" militer akan terus berlanjut. Gulen sendiri di kediamannya di Pennsylvania, AS, membantah terlibat dalam kudeta.

Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan korban tewas akibat aksi kekerasan yang mewarnai kudeta pada Jumat mencapai lebih dari 290 orang, termasuk 100 pemberontak. Jumlah korban luka mencapai 1.400 orang.




Credit  CNN Indonesia

Impor Peralatan Militer RI Melonjak, Beli Dari Negara Mana?

 

 

Foto: Agung Pambudhy

 

Jakarta -Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada periode Juni 2016, terjadi peningkatan impor peralatan militer. Khususnya pada kelompok tank, bom, granat, torpedo, peluru serta amunisi senjata lainnya.

Dari mana asalnya?

"Impor biasanya dari kalau nggak dari Korea Selatan dan dari Brasil. Biasanya, tank dari Korsel," ungkap Deputi Distribusi Statistik dan Jasa BPS Sasmito Hadiwibowo di Kantor Pusat, Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Impor tersebut, kata Sasmito memang tidak terjadi reguler. Impor sangat bergantung terhadap pasokan yang ada di pemerintah.

"Kalau stoknya kurang, ya diimpor. Kalau tidak ya tidak," imbuhnya.

Sasmito menjelaskan, kenaikan impor ini dimungkinkan karena peningkatan sisi pertahanan dan keamanan oleh pemerintah. Terkait dengan terjadinya aksis terorisme dan penyanderaan warga negara Indonesia.

"Ini kan mungkin ada persiapan yang lebih tinggi dibandingkan biasanya, mengingat ada terorisme dan ada penyanderaan juga. Itu kan kita harus siap," papar Sasmito




Credit  detikfinance

Impor Tank, Bom, Granat Dkk Melonjak di Juni 2016

 

Foto: Agung Pambudhy

 

Jakarta -Impor barang konsumsi meningkat cukup signifikan pada periode Juni 2016 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut salah satunya terjadi pada alat-alat pertahanan dan keamanan.

"Impor barang konsumsi seperti alat-alat perang itu meningkat di Juni," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin di kantor pusat, Jakarta, Jumat (15/6/2016).

Di antaranya adalah bom, granat, torpedo, peluru serta amunisi senjata lainnya. Volume impornya mencapai 334 ton atau setara dengan US$ 23,4 juta. Sementara pada Mei 2016, volumenya mencapai 1,9 ton atau US$ 4,7 juta.

Kemudian untuk kelompok tank dan kendaraan perang diimpor sebanyak 389,1 ton atau US$ 46,5 juta. Lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1.120 ton atau senilai US$ 32,9 juta.

Akan tetapi pada kelompok senjata militer, diimpor sebanyak 91,9 ton atau US$ 16,3 juta. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 93,6 ton atau US$ 26,2 juta.

"Ini memang terlihat ada tambahan peningkatan pertahanan dan keamanan oleh pemerintah," jelasnya.







Credit  detikfinance

China Kemungkinan Bangun Fasilitas Nuklir di Laut Sengketa

Denny Armandhanu, CNN Indonesia

 

China kemungkinan akan membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir di Laut China Selatan, perairan sengketa yang diklaim banyak negara. (Reuters/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe/Handout)

 

Jakarta, CB -- China kemungkinan akan membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir di Laut China Selatan. Hal ini dilaporkan oleh media pemerintah selang beberapa hari setelah pengadilan internasional menolak klaim China di laut sengketa itu.

"Pembangunan pondasi kekuatan nuklir Laut akan digunakan dalam mendukung kendali yang efektif China di Laut China Selatan," tulis media Global Times yang mengutip pernyataan Perusahaan Nuklir Nasional China, CNNC, di sosial media WeChat.

Global Times melaporkan, pembangunan fasilitas nuklir akan dilakukan di kepulauan dan terumbu karang Spratly yang diperebutkan oleh beberapa negara Asia Tenggara.

"Di masa lalu, pembagian air tawar ke tentara yang bermarkas di Laut China Selatan tidak terjamin, dan hanya bisa diantarkan dengan kapal yang membawa air," tulis Global Times mengutip CNNC.

"Di masa depan, saat sistem tenaga dan listrik Laut China Selatan telah kuat, China akan mempercepat pembangunan komersial di wilayah Laut China Selatan," lanjut tulisan tersebut.

China dalam beberapa bulan terakhir memang menggencarkan pembangunan di Laut China Selatan, termasuk melakukan reklamasi daratan, serta membangun fasilitas militer dan sipil, memicu ketegangan di kawasan.

Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda, menyatakan klaim China atas Laut China Selatan tidak sah dan tidak berdasar, sehingga pemerintah Beijing tidak berhak berada di perairan tersebut.

Selain itu, laporan arbitrase menyebutkan aktivitas China di perairan yang diyakini kaya gas dan minyak itu telah merusak ekosistem terumbu karang dan mengancam keberadaan satwa laut langka.

China menegaskan akan mengabaikan keputusan arbitrase itu yang menurut mereka tidak mengikat.

Sementara itu, situs berita yang disokong Beijing, The Paper, mengutip ahli dari Perusahaan Industri Galangan Kapal China, CSIC, Zhu Hanchao, yang mengatakan China tengah mengembangkan 20 pondasi nuklir laut.

Namun Zhu mengatakan, pondasi itu akan ditempatkan di kilang minyak lepas pantai di Laut Bohai, timur laut China, bukan di Laut China Selatan.

China telah menggunakan tenaga nuklir untuk memberi daya pada kapal selam dan kapal induk. Saat ini proyek nuklir untuk kebutuhan sipil tengah digarap bekerja sama dengan Rusia.


Credit  CNN Indonesia

Kelompok Negara Melanesia Tolak Keanggotaan Papua Merdeka

Mereka bukan negara atau pun kawasan, demikian pernyataan MSG.

Ilustrasi jika Papua merdeka. (U-Report)

 

CB – Kelompok separatis Papua, yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua, gagal menjadi anggota penuh Melanesia Spearhead Group pada Konferensi Tingkat Tinggi yang berlangsung di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis, 14 Juli 2016. Ini memupus harapan gerakan tersebut untuk diakui menjadi anggota kelompok negara yang berada di gugusan kepulauan Pasifik itu.
"KTT khusus MSG memutuskan tidak ada tempat bagi ULMWP, karena mereka bukan negara atau pun kawasan," kata Duta Besar Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui surat elektronik, Jumat, 15 Juli 2016.
Penolakan ini mencerminkan ketegasan negara di kawasan Pasifik dalam mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia. "Putusan ini bukti negara-negara di Pasifik menghargai dan menghormati kedaulatan NKRI," jelasnya.
Putusan konferensi itu juga mengubur impian kelompok tersebut, yang selama ini berjuang memerdekakan Papua, untuk mendapatkan pengakuan dari kawasan. "Tak ada lagi jalan untuk itu, semua sudah terkubur," ungkapnya.
Menurut Desra, partisipasi aktif dan lobi intensif delegasi Indonesia pada konferensi itu, telah berhasil meyakinkan para pemimpin Melanesia Spearhead Group untuk tidak menerima keanggotaan ULMWP. Delegasi ini terdiri dari perwakilan lima provinsi berbudaya Melanesia, yaitu Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat.
"KTT juga bersepakat untuk membahas lebih lanjut pedoman keanggotaan yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Vila, Vanuatu," ucap Desra.
Tentunya hal tersebut dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG.

Duta Besar Desra selaku ketua delegasi RI juga menekankan, komitmen Indonesia untuk mendorong dan menjadikan MSG sebagai organisasi progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata dan dialog konstruktif dalam mencapai tujuan bersama. Pada konferensi tersebut, Desra juga menyampaikan undangan Pemerintah Indonesia kepada negara anggota MSG untuk berpartisipasi pada Bali Democracy Forum 8 - 9 Desember 2016 mendatang.

MSG adalah organisasi kerja sama di kawasan Melanesia, yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan keamanan.

Indonesia menjadi associate member MSG pada KTT ke-20 MSG di Honiara, Kepulauan Solomon pada 2015, setelah sebelumnya aktif terlibat sebagai pemantau. Saat ini, Indonesia juga tengah mempertimbangkan untuk menjadi anggota penuh.

Credit  VIVA.co.id

Pangkostrad Yakin Cuma Butuh Tiga Minggu Tumpas Abu Sayyaf

'Tinggal tunggu izin dari Filipina, boleh tidak Kostrad masuk.'

Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi di Markas Kostrad Cilodong, Depok (Zahrul Darmawan/ VIVA.co.id)

 

CB – Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi, menegaskan pihaknya siap menumpas kelompok milisi Abu Sayyaf, yang sudah beberapa kali menyandera warga negara Indonesia di perairan Filipina selatan. Namun dia bilang ada persoalan legalitas melakukan aksi militer sehingga pasukannya tak bisa bergerak.
“Tinggal tunggu [izin] dari Filipina, boleh tidak pasukan Kostrad masuk," kata Edy di Markas Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat, 15 Juli 2016.
Menurut dia, dengan pengalaman dan kemampuan tempur yang dimiliki Kostrad, seluruh jaringan kelompok itu diperkirakan bisa ditumpas dalam waktu tiga pekan. "Kalau pasukan Kostrad masuk, kita kasih waktu tiga minggu, selesai. Kostrad sangat siap, kita sudah nungguin, tinggal perintah bergerak.”
Di mata Edy, serangkaian aksi penyanderaan oleh Abu Sayyaf telah merusak harga diri bangsa Indonesia. “Kita punya marwah, bangsa ini punya adat yang tidak boleh dikecilkan oleh bangsa mana pun," tegas dia.
Sejak awal 2016, sudah empat kali Abu Sayyaf menculik pelaut Indonesia yang melintas di perairan Filipina selatan. Terakhir adalah tiga warga Nusa Tenggara Timur yang disandera kelompok itu di perairan Sabah, Malaysia, pada Sabtu lalu, 9 Juli 2016. Padahal, tujuh warga Indonesia awak kapal tunda Charles 001 asal Samarinda, Kalimantan Timur, belum dibebaskan sejak akhir Juni lalu.


Credit  VIVA.co.id

Rusia Bangun Jet Pengebom Hipersonik, Bisa Keliling Dunia dalam 2 Jam

 

PH/Express PAK-DA sudah dapat mengudara sekitar awal 2020.

 

MOSKWA, CB - Rusia sedang membangun pesawat hipersonik pembawa bom nuklir yang dapat menjangkau berbagai tempat, termasuk mengelilingi bumi hanya dalam dua jam.
Pesawat pengebom siluman itu dapat mencapai target di mana saja di dunia ini, seperti dirilis Daily Express dan Daily Mail, Kamis (14/7/2016).
Pesawat pengebom nuklir bernama PAK-DA itu akan mengudara sekitar awal tahun 2020.
Menurut media Inggris itu, pesawat tersebut dapat menembakkan senjata atom atau hulu ledak nuklir dari ruang angkasa dan menarget tepat pada sasarannya.
Uji coba mesin pesawat itu akan dilakukan pada pameran militer pada Forum Teknologi Militer Internasional yang akan diadakan Moskwa, ibu kota Rusia, 6-11 September 2016..
Kolonel Jenderal Sergei Karakayev, komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia mengakui kalau pesawat pengebom itu sedang dipersiapkan.
Mesin pesawat sudah sukses dalam diuji coba di Akademi Militer Serpukhovo.
"Sebuah mesin untuk pesawat luar angkasa berhasil dikembangkan di Akademi Pasukan Roket Strategis," ujarnya.
Tujuan diciptakan pesawat ini adalah untuk mengawasi wilayah udara Rusia dari luar angkasa.
"Gagasannya bahwa pesawat hipersonik pengebom itu akan take off dari landasan pacu normal di pangkalannya untuk patroli wilayah udara Rusia,” kata Karakayev.
Jika diperintahkan,  maka pesawat tersebut akan terbang ke luar angkasa dan menembak target dengan hulu ledak nuklir, dan kemudian kembali ke pangkalan.
Jet hipersonik itu akan memiliki dua mesin dan dimaksudkan untuk menggantikan model yang sudah tua yakni pengebom jarak jauh Tu-160, Tu-95MS, dan Tu-22M3.
Selain Rusia, Inggris juga mengembangkan jet supersonik yang begitu cepat itu yang dapat melebihi kecepatan rudal dan meninggalkan atmosfer Bumi untuk mencapai target dalam beberapa menit.
Menggabungkan teknologi jet dan roket, pesawat Inggris itu memiliki potensi untuk merevolusi penerbangan hipersonik dan dapat mengakses ruang angkasa lebih cepat.

Credit  KOMPAS.com

Setelah putusan Arbitrase, China malah terbitkan buku putih LCS

 

Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut Tiongkok Selatan. (inquirer.net)

 

Beijing (CB) - China di Beijing, Rabu, menerbitkan buku putih mengenai komitmen negara tersebut untuk menyelesaikan sengketa maritim dengan Filipina di Laut China Selatan (LCS) melalui mekanisme dialog.

Buku putih yang diterbitkan dalam dua bahasa oleh Kantor Informasi Dewan Negara China tersebut, terdiri atas lima bab terkait sengketa China dan Filipina, mulai dari fakta sejarah sebagian besar wilayah LCS adalah teritori China, hingga posisi China terhadap sengketa dengan Filipina di LCS.

"Posisi China tidak akan berubah, atas keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (MAI), yakni tidak menerima, tidak berpartisipasi dan tidak akan melaksanakan apapun keputusan yang dihasilkan," kata Wakil Menteri Luar Negeri China Liu Zhenmin.

Terlebih, lanjut dia, keputusan yang dihasilkan MAI tidak mengikat. Maka China juga akan tetap pada posisinya di LCS. "China tetap mengajak semua negara yang bersengketa dengan China di LCS untuk menyelesaikan melalui perundingan dan dialog," ujarnya.

Dialog yang dilakukan haruslah didasarkan pada fakta sejarah dan hukum internasional, bukan berdasar keputusan MAI yang memenangkan Filipina.

"Buku Putih ini adalah bukti, bahwa China telah melakukan berbagai upaya dialog untuk menyelesaikan sengketa dengan Filipina di LCS. Apa yang dilakukan Filipina telah mencederai kesepakatan bilateral untuk menyelesaikan sengketa maritim di LCS melalui dialog," tutur Liu Zhenmin.

Tiongkok menilai apa yang dilakukan Filipina dan apa yang diputuskan MAI dapat menjadi preseden buruk terhadap penyelesaian sengketa di LCS melalui mekanisme konsultasi dan dialog, katanya..

China dan negara lain diharapkan mampu bersama-sama menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan di LCS berdasarkan saling menghormati, kemitraan dan kerja sama, kata Liu Zhenmin.

Meski begitu, lanjut dia, China akan tetap menghadirkan kekuatan militernya di LCS.

"Keputusan Arbitrase tidak mengikat, dan posisi China tidak menerima, tidak berpartisipasi dan melaksanakan keputusan tersebut. Apa yang kami lakukan adalah untuk menjaga kedaulatan kami," kata Liu Zhenmin.


Credit  ANTARA News

China bilang keputusan arbitrase tidak pengaruhi kode COC LCS

 

Ilustrasi peta kawasan Laut China Selatan. China mengklaim secara sepihak hampir semua Laur China Selatan, dan menerapkan area udara pertahanan di atas wilayah itu. Sampai kini China tidak menetapkan koordinat pasti Sembilan Garis Putus-putus yang dijadikan dasar klaim sepihak mereka. (www,beforeitnews.com)

 

Beijing (CB) - China menyatakan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang memenangkan Filipina, tidak akan mempengaruhi proses konsultasi penyelesaian kesepakatan kode etik (Code of Conduct/CoC) untuk mengatasi sengketa Laut China Selatan (LCS).

Wakil Menteri Luar Negeri China Liu Zhenmin dalam jumpa wartawan di Beijing, Rabu mengatakan China berkomitmen untuk menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian di Laut China Selatan.

"Karena itu, China berharap keputusan Arbitrase Internasional tidak akan mempengaruhi proses konsultasi CoC. Begitu pun terhadap pelaksanaan Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration on the Conduct of Parties/DOC) Laut China Selatan," katanya menekankan.

Liu Zhenmin mengemukakan DoC telah sepakati pada 2002 dan ditandatangani Menteri Luar Negeri sepuluh negara ASEAN dan Tiongkok. "Itu fakta, yang harus dihormati semua pihak yang bersepakat, termasuk untuk komitmen menempuh jalur dialog secara bilateral antarnegara ASEAN yang bersengketa dengan Laut China Selatan dengan Tiongkok," tuturnya.

Karena itu Tiongkok pun akan mendorong proses percepatan penyelesaian CoC, tanpa dipengaruhi hasil Mahkamah Arbitrase Internasional., kata Liu Zhemin.

Tiongkok berharap hubungan dengan ASEAN tetap berjalan baik, meski telah dinyatakan kemenangan Filipina atas sengketa Laut China Selatan yang ditetapkan Mahkamah Arbritase Internasional di Belanda pada Selasa (12/7).

Liu Zhenmin menegaskan sengketa antara beberapa negara ASEAN dengan China di Laut China Selatan bukan merupakan perseteruan antara ASEAN dan China secara keseluruhan.

"Kami akui, sengketa maritim antara beberapa negara ASEAN dan China di Laut China Selatan, sedikit mempengaruhi hubungan ASEAN dan China. Namun, tidak secara umum," ungkapnya.





Credit  ANTARA News