Trump jadi presiden AS masuk 10 risiko tertinggi dunia

 
  Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS dinilai berdampak pada situasi keamanan dan politik dunia. 
 

Kemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat merupakan salah satu 10 risiko tertinggi yang dihadapi dunia, menurut kajian the Economist Intelligence Unit (EIU).

Divisi riset dan analisa majalah the Economist itu memperingatkan bahwa keberadaan Trump pada kursi presiden AS bisa berdampak pada situasi keamanan dan politik dunia.
Pada skala risiko 1 hingga 25, naiknya Trump sebagai presiden AS dikategorikan 12. Berdasarkan angka tersebut, Trump menduduki peringkat enam dalam 10 risiko tertinggi.
Persis di bawah Trump, juga dengan angka risiko 12, adalah peningkatan ancaman terorisme jihadi yang menggoyang stabilitas ekonomi dunia.
Bahkan potensi duduknya Trump di kursi nomor satu AS dinilai lebih berisiko dari hengkangnya Inggris dari Uni Eropa (peringkat delapan), bentrokan di Laut Cina Selatan akibat ekspansionisme Cina (peringkat sembilan), dan kenaikan harga minyak bumi akibat ambruknya investasi di sektor perminyakan (peringkat 10).
“Secara khusus dia menunjukkan sikap bermusuhan terhadap perdagangan bebas, terutama kawasan perdagangan bebas Amerika Utara (Nafta). Dia juga berulang kali mencap Cina sebagai ‘manipulator mata uang’,” sebut pernyataan EIU.

 

Trump juga telah menyerukan pendirian “tembok besar” di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, yang didanai Meksiko, demi membendung arus imigran tak berdokumen resmi dan penyalur narkotika ke wilayah AS.

Trump juga telah menyerukan pembangunan “tembok besar” di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, yang didanai Meksiko, demi membendung arus imigran tak berdokumen resmi dan penyalur narkotika ke wilayah AS.
Pernyataan keras Trump terhadap Meksiko dan Cina, lanjut EIU, “bisa berlanjut ke arah perang dagang.”
Dalam rangkaian kampanyenya, Trump menghendaki semua keluarga teroris dibunuh. Dia pun ingin menginvasi Suriah guna membasmi kelompok ISIS dan merebut minyak di sana.
“Tendensi militeristiknya terhadap Timur Tengah dan seruan pelarangan terhadap umat muslim ke AS akan menjadi alat perekrutan yang potensial bagi kelompok-kelompok jihadi sehingga meningkatkan ancaman baik di kawasan (Timur Tengah) dan lainnya,” papar EIU.
Bagaimanapun, EIU, memprediksi Trump tidak mampu mengalahkan Hillary Clinton yang dianggap sebagai “rivalnya dari Partai Demokrat”.
Pada daftar peringkat risiko tersebut, kejadian yang dinilai bakal menghadirkan risiko paling tinggi adalah krisis ekonomi di Cina. Insiden tersebut masuk kategori 20 dari skala 1-25.

 

Krisis ekonomi Cina dipandang sebagai risiko terbesar dunia, menurut the Economist Intelligence Unit.

Daftar peringkat risiko bagi dunia (skala 1-25)

1. Cina mengalami krisis ekonomi. (20)
2. Intervensi Rusia di Ukraina dan Suriah memulai terjadinya ‘perang dingin’ yang baru. (16)
3. Volatilitas mata uang yang berpuncak pada pasar suatu krisis utang korporat di pasar yang berkembang pesat. (16)
4. Terguncang akibat tekanan internal dan eksternal, Uni Eropa mulai retak. (15)
5. Hengkangnya Yunani dari Uni Eropa disusul dengan terpecahnya zona mata uang euro. (15)
6. Donald Trump memenangi pemilihan presiden AS. (12)
7. Peningkatan ancaman terorisme jihadi yang menggoyang stabilitas ekonomi dunia. (12)
8. Hengkangnya Inggris dari Uni Eropa. (8)
9. Bentrokan di Laut Cina Selatan akibat ekspansionisme Cina. (8)
10. Kenaikan harga minyak bumi akibat ambruknya investasi di sektor perminyakan. (4)

Credit  BBC

Penduduknya Kelaparan Ethiopia Minta Dunia Bantu Pangan

CB,JAKARTA -- Pemerintah Ethiopia mendesak organisasi-organisasi di dunia agar menyumbang bantuan pangan. Sebab, rawan pangan yang terjadi di Ethiopia telah mengakibatkan 10 juta orang kelaparan.

"Ini tidak boleh diabaikan dengan cara apapun, meskipun semua krisis lain juga terjadi di tempat lain di dunia," ujar Perdana Menteri Ethiopia Hailemariam Desalegn, seperti dilansir Aljazirah, Kamis (17/3).

Kendati mengharapkan bantuan dari negara atau organisasi internasional dunia, pemerintah Ethiopia mengklaim bahwa pihaknya telah menggelontorkan dana sekitar 380 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk menangani hal ini.

"Negara saya pantas mendapatkan dukungan. Karena kita juga menaungi sekitar 750 ribu pengungsi dari negara-negara tetangga yang membutuhkan bantuan pangan," jelas Hailemariam.

Sekitar 400 ribu anak-anak terancam meninggal akibat krisis pangan yang dihadapi Ethiopia. Sejauh ini, Amerika Serikat (AS) merupakan negara pendonor terbesar bagi pemerintah dan masyarakat Ethiopia. Sejak Oktober 2014, AS diperkirakan telah menyumbang sekitar 532 juta dolar sebagai dana kemanusiaan bagi Ethiopia.

Credit  Sindonews

Sejarah Hari Ini: Manusia Pertama yang Berjalan di Ruang Angkasa

Kosmonaut Rusia Alexei Leonov, manusia pertama yang melihat Bumi dari luar angkasa

 

CB, JAKARTA --  Alexei Leonov tak merasa bergerak saat ia berjalan dengan sulit di luar pesawat ruang angkasanya, yang berjarak 500 kilometer di atas bumi. Leonov tak menyadari ia pada dasarnya bergerak di sekitar planet Bumi dengan kecepatan berkali-kali kecepatan pesawat jet.

Leonov menurut BBC News, merupakan manusia pertama yang melihat planet Bumi dari ruang angkasa. Berita orang pertama yang berhasil berjalan di ruang angkasa pada 18 Maret 1965 menjadi hal yang mengejutkan sekaligus menyenangkan dan menjadi pukulan telak bagi Amerika Serikat.

Leonov yang merupakan kosmonaut Rusia bersama misinya Voskhod 2 dielu-elukan sebagai sebuah kudeta propaganda Uni Soviet. Tapi cerita keberhasilannya tak semulus kenyataan di belakang layar.

Leonov mengisahkan beberapa menit saat melangkah di ruang angkasa, ia menyadari setelan bajunya membesar seperti balon. Itu sempat membuatnya kesulitan kembali ke pesawat.

Dalam perjalanan pulangnya ke Bumi pun ia mendapat masalah. Pesawatnya sempat terkena hantaman berkekuatan besar, dan mendarat ratusan kilometer dari target di sudut terpencil di Siberia. Tempat jatuhnya dihuni serigala dan beruang. Namun hal itu dirahasiakan penguasa Soviet.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik Jarak Menengah

 

Di tengah ketegangan di semenanjung Korea yang meningkat, Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik yang terbang sekitar 800km lepas pantai timur. (Reuters/KCNA)

 

Jakarta, CB -- Korea Utara dilaporkan menembakkan rudal balistik yang terbang sekitar 800km lepas pantai timur. Peluncuran rudal balistik ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi yang lebih keras dan luas kepada negara terisolasi pimpinan Kim Jong Un itu.

Kantor berita Korea Selatan menyatakan bahwa rudal yang diluncurkan pada Jumat (17/3) itu diduga merupakan rudal jarak menengah jenis Rodong.

Kepala Staf Kantor Militer Gabungan di Korea Selatan menyatakan bahwa rudal itu diluncurkan dari daerah dekat pantai barat, sebelah utara ibu kota Pyongyang. Rudal itu terbang melintasi semenanjung dan menuju pantai timur pada Jumat pagi.
Militer Korsel belum mengkonfirmasi jenis rudal, namun kemampuan rudal untuk terbang dengan jarak 800km melampaui kemampuan rudal jarak pendek yang dimiliki Korea Utara.

Sebelumnya, Korea Utara terakhir kali menembakkan rudal jarak menengah pada 2014.

Namun pekan lalu, Korea Utara menembakkan dua rudal jarak pendek ke lepas pantai timur. Kim bahkan memerintahkan negaranya untuk lebih banyak meluncurkan uji coba senjata nuklir dan rudal untuk meningkatkan kemampuan serangan.
Korea Utara pekan lalu juga mengklaim telah berhasil memperkecil ukuran rudal balistik sehingga dapat dipasangkan pada rudal balistik jarak jauh.

Dilaporkan CNN, militer Korea Selatan masih melakukan pelacakan dan pemantauan terkait tindakan Korut yang dinilai memprovokasi ketegangan ini.

Peluncuran rudal dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea, akibat sejumlah tindakan Korut yang agresif beberapa bulan terakhir. Pada awal Januari, Korut menguji coba bom nuklir, sementara pada awal Februari, Korut meluncurkan roket jarak jauh yang diklaim sebagai satelit pemantau bumi. Tindakan Korut ini dinilai berisiko menimbulkan sanksi baru dari Dewan Keamanan PBB.
Korea Utara kerap kali menembakkan rudal ketika ketegangan di semenanjung Korea meningkat atau ketika berada dalam di bawah tekanan untuk tidak mengembangkan program senjata. Ketegangan juga meningkat akibat latihan militer gabungan tahunan Korsel-AS yang dinilai Korut sebagai persiapan perang.

AS menjatuhkan sanksi baru yang lebih keras dan luas terhadap Pyongyang pada Rabu (16/3), yang bertujuan untuk memperluas blokade AS terhadap negara yang terisolasi itu. Di bawah sanksi ini, individu dan entitas yang berhubungan dengan perekonomian Korea Utara terancam masuk daftar hitam AS.

Sementara, Mahkamah Agung Korea Utara pada Rabu menghukum seorang mahasiswa Amerika Serikat dengan hukuman kerja keras selama 15 tahun karena dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap negara. Washington menilai hukuman itu bermotif politik.



Credit  CNN Indonesia

Arab Saudi Akan Bekukan Aset Pendukung Hizbullah

 

Arab Saudi dan negara-negara Teluk menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris. (Reuters/Ali Hashisho)

 

Jakarta, CB -- Arab Saudi akan membekukan rekening bank dan aset para pendukung Hizbullah di negara tersebut. Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi warga asli, tapi juga para ekspatriat di Saudi.

Seperti dikutip Saudi Gazette yang mengutip sumber pejabat Saudi, Kamis (17/3), pembekuan aset para pendukung Hizbullah akan dilakukan oleh unit penyidik finansial di Kementerian Dalam Negeri Saudi.
Pembekuan rekening dan aset dilakukan selama tiga bulan atau lebih selama penyidikan masih berlangsung. Selain pembekuan rekening, Saudi juga akan menyita properti para pendukung Hizbullah.

Sumber Saudi Gazette mengatakan, para ekspatriat yang terbukti terlibat dengan jaringan Hizbullah dan kelompok teroris lainnya akan dideportasi setelah menjalani hukuman penjara. Mereka juga akan dilarang memasuki Saudi lagi.
Kelompok militan Syiah Hizbullah asal Libanon dimasukkan ke daftar teroris karena ikut campur dalam perang Suriah. Hizbullah juga dianggap melakukan kampanye media dalam mendiskreditkan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk, GCC.

Sebelumnya dua anggota GCC, Bahrain dan Uni Emirat Arab, telah mendeportasi beberapa warga Lebanon yang terkait Hizbullah. Baik GCC dan Liga Arab telah menyatakan Hizbullah sebagai organisasi teroris.

Credit  CNN Indonesia

Putin: Rusia Dapat Kembali ke Suriah dalam Hitungan Jam

 

Meskipun mulai menarik pasukan, Putin menyatakan bahwa Rusia bisa saja meningkatkan kehadiran militernya kembali di Suriah dalam beberapa jam. (Reuters/Alexander Zemlianichenk)

 

Jakarta, CB -- Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia bisa saja meningkatkan kehadiran militernya kembali di Suriah dalam beberapa jam, meskipun kini militer Rusia mulai menarik diri dari Suriah setelah meluncurkan serangan udara lebih dari lima bulan.

Berbicara di salah satu ruang termegah di Kremlin tiga hari setelah dia memerintahkan sebagian pasukan Rusia untuk menarik diri dari Suriah, Putin mengungkapkan bahwa dia meninggalkan sejumlah kecil pasukan tempur Rusia untuk membatu tentara pemerintah yang loyal kepada Presiden Suriah, Bashar al-Assad.
"Saya yakin bahwa kita akan melihat keberhasilan yang baru dan serius dalam waktu dekat," kata Putin dalam acara penganugerahan lebih dari 700 anggota militer, Kamis (17/3). Secara khusus, Putin berharap kota kuno Palmyra, yang saat ini masih dikuasai ISIS, segera dapat direbut oleh pasukan Assad.

"Saya berharap bahwa mutiara dari peradaban dunia ini, atau setidaknya apa yang tersisa [di wilayah itu] setelah para bandit ini menguasainya, akan kembali ke rakyat Suriah dan seluruh dunia," kata Putin, merujuk kepada kota Palmyra yang dipenuhi bangunan dan patung masa Romawi.

Dalam pernyataan publik pertamanya sejak memerintahkan penarikan pasukan dari Suriah, Putin untuk pertama kalinya mengungkapkan perkiraan biaya operasi militer Rusia di Suriah, yakni sekitar 33 miliar rubel (Rp6,1 triliun) yang diambil dari anggaran kementerian pertahanan.
Putin juga mengungkapkan bahwa akan terdapat sejumlah biaya tambahan untuk menggantikan amunisi dan senjata serta melakukan perbaikan.

Putin menekankan bahwa serangan udara Rusia terhadap ISIS, Al-Nusra dan kelompok teroris lainnya akan terus gencar dilakukan. Selain itu, Rusia juga akan memberikan bantuan militer kepada pasukan pemerintah Suriah, termasuk membantu mereka merencanakan serangan.

Putin menyatakan dia tidak ingin meningkatkan kembali keterlibatan Rusia dalam konflik Suriah setelah penarikan pasukan. Meski demikian, lanjut Putin, Rusia akan dengan mudah kembali meningkatkan pasukannya jika memang dibutuhkan.

"Jika perlu, secara harfiah dalam beberapa jam, Rusia dapat membangun kontingen di kawasan itu dalam ukuran [militer] yang proporsional dengan situasi yang berkembang di sana dan menggunakan seluruh kemampuan yang kita miliki," katanya.
Seorang pejabat senior pemerintahan Obama yang tak dipublikasikan namanya menyatakan kepada Reuters bahwa Amerika Serikat memantau "sejumlah besar" penarikan pesawat Rusia di Suriah namun mengkonfirmasi bahwa militer Rusia bisa saja kembali ke Suriah dalam hitungan jam.

Meskipun begitu, sejumlah pesawat senjata, baterai roket jarak jauh dan sebagian besar dari 5.000 personil Rusia nampaknya tetap berada di Suriah.

Sumber militer Rusia menyatakan kepada kantor berita Interfax bahwa hanya sekitar 1.000 tentara yang tetap tinggal di Suriah, setengah di antaranya merupakan penasihat militer.

Menuju perdamaian

Putin menyatakan Rusia bahwa meninggalkan sistem pertahanan udara S-400 yang paling canggih di Suriah dan tidak akan ragu untuk menembak jatuh "setiap target" yang melanggar ruang udara Suriah.
Dalam kesempatan itu, Putin juga mengaku bangga atas pengorbanan para tentara Rusia yang tewas dalam operasi militer di Suriah selama lima bulan.

Selain itu, Putin juga memuji Assad atas "upayanya menahan diri demi keinginan yang tulus untuk perdamaian, dan kesiapannya untuk berkompromi dan berdialog." Putin juga mengklaim bahwa keberadaan militer Rusia mengirim sinyal positif bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam pembicaraan damai di Jenewa.

"Kalian, tentara Rusia, membuka jalur menuju perdamaian," katanya di hadapan para tentara.

Rusia mengejutkan dunia dengan meluncurkan serangan udara pertama di Suriah pada 30 September tahun lalu. Pengumuman Rusia untuk menarik pasukan ketika pembicaraan damai tengah berlangsung juga terjadi tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya.




Credit  CNN Indonesia

Pesawat Brunei berawak semua wanita mendarat di Arab Saudi

Para awak wanita pesawat Royal Brunei Airlines yang bersama krunya yang semua wanita terbang dari Brunei ke Jeddah, Saudi Arabia, pada 23 Februari 2016/ (Twitter: @RoyalBruneiAir)

 

Jakarta (CB) - Untuk pertama kalinya, pesawat yang semua awaknya wanita, termasuk pilot dan co-pilot, mendarat di Jeddah, Saudi Arabia setelah terbang dari Brunei Darussalam.

Itu merupakan pencapaian penting untuk Royal Brunei Airlines, maskapai yang mempekerjakan mereka, di negara yang sampai sekarang tidak membolehkan kaum hama mengemudikan sebuah mobil.

Pencapaian para wanita Brunei dalam industri yang selama ini didominasi pria itu, langsung mendapatkan sorotan dan pujian dari berbagai media dunia.

Untuk menandai Hari Nasional Brunei, yang merayakan peringatan kemerdekaan negara itu, Kapten Sharifah Czarena Surainy, Senior First Officer Dk Nadiah Pg Khashiem, dan Senior First Offecer Sariana Nordin menerbangkan BI081 ke negara Timur Tengah pada 23 Februari lalu, tulis Independent dalam laporannya.

Perjalanan itu dilakukannya hanya lebih tiga tahun setelah Kapten Czarena became perempuan kapten pertama di sebuah maskapai berbendera Asia Tenggara.

Kepada Brunei Times waktu itu pada 2012, ia mengatakan, "Menjadi seorang pilot, orang normal melihat ini sebagai pekerjaan yang didominasi pria."

"Sebagai seorang wanita, seorang wanita Brunei, ini adalah pencapaian besar," kata wanita jebolan sekolah pilot the Cabair Flying School di Cranfield ini.

Royal Brunei Airlines berkomitmen untuk mendapatkan lebih banyak wanita masuk ke industri ini dan baru-baru ini mereka menawarkan sebuah program Engineering Apprentice untuk pria dan wanita, demikian the Independent melaporkan.



Credit  ANTARA News

Pakar: Indonesia harus lebih aktif terkait LCS

Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut Tiongkok Selatan. (inquirer.net)

Saya melihat Indonesia belum melaksanakan prinsip bebas aktif di Laut China Selatan secara maksimal dan terkesan pasif,"

Jakarta (CB) - Indonesia harus bersikap lebih aktif dalam menerapkan kebijakan luar negeri bebas aktif terkait isu Laut China Selatan karena sebenarnya Jakarta dapat memainkan peran kepemimpinannya di kawasan, kata pakar.

"Saya melihat Indonesia belum melaksanakan prinsip bebas aktif di Laut China Selatan secara maksimal dan terkesan pasif," kata Prof. Donald E. Weatherbee dari University of South Carolina di Depok, Jawa Barat, Kamis.

Prof. Donald E. Weatherbee, Edy Prasetyono Ph.D, Kepala Program Pasca Sarjana, Departemen Hubungan Internasional, FISIP UI dan Dr. Adriana Elisabeth, Kepala Pusat Penelitian Politik, LIPI bertindak sebagai pembicara dalam seminar internasional bertema "A Contemporary Analysis of Bebas Aktif in Indonesian Foreign Policy"yang diselenggarakan di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI Depok.

Para pembicara dalam seminar yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri, FISIP UI dan USINDO itu menyampaikan pandangannya tentang prinsip bebas aktif sebagai landasan kebijakan luar negeri RI.

Lebih lanjut Prof. Weatherbee mengatakan kepada Antara seusai acara bahwa sikap Indonesia tersebut bergantung pada konsensus ASEAN.

Dia mengatakan dirinya mengamati prinsip bebas aktif secara substantif diterapkan berbeda oleh Presiden Joko Widodo dan pendahulunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam bagian paparannya terkait isu LCS, Edy Prasetyono mengatakan bahwa Indonesia dapat mengambil peran kepemimpinan terkait keamanan dan keselamatan maritim di kawasan itu. "Pada tahun 1990-an Indonesia berperan aktif dengan menyelenggarakan lokakarya terkait isu Laut China Selatan dan berharap lebih aktif pada saat ini," kata Edy.

China termasuk negara yang mengklaim seluruh kawasan Laut China Selatan yang kaya minyak sebagai teritorialnya. Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan juga mengklaim sebagian dari kawasan tersebut masuk ke dalam kedaulatannya.

Pada bagian lain Dr. Adriana Elisabeth mengatakan kepada Antara bahwa dalam hubungan bilateral Amerika Serikat memandang Indonesia hanya sebatas sebagai mitra komprehensif dan penting, bukan strategis.

"Pola hubungan bilateral dimana AS memandang Indonesia sebatas mitra komprehensif dan penting menjadi kemitraan tak seimbang. Faktanya AS menuntut terlalu banyak dari Indonesia," kata Adriana.

Dia menyarakan AS mengubah kemitraannya dengan Indonesia dan menjadikannya sebagai mitra strategis sehingga posisi keduanya sejajar.

Menurut dia, AS menjalin hubungan misalnya dengan Korea Selatan dan Singapura dengan berlandaskan kemitraan strategis.

Dalam siaran pers yang disiarkan Kemlu, Prof. Donald E. Weatherbee menekankan pentingnya Indonesia menetapkan bagaimana prinsip bebas aktif akan diterapkan dalam kebijakan luar negerinya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penentuan sikap tersebut sangat dinantikan oleh negara-negara tetangga Indonesia di kawasan karena prinsip bebas aktif telah menjadi satu-satunya prinsip dalam kebijakan luar negeri Indonesia sejak kemerdekaan.

Mskipun akan sulit untuk melihat terjadinya deviasi dari prinsip bebas aktif, Indonesia diharapkan dapat segera menemukan kontinuitas yang tepat bagi prinsip tersebut dalam kebijakan luar negerinya saat ini sehingga dapat tetap memenuhi kepentingan nasional Indonesia dan melahirkan peran aktif Indonesia yang lebih memimpin di kawasan.

Sebagai contoh ia mengatakan bahwa dalam isu Laut China Selatan, Indonesia dapat mengambil peran mengupayakan tercapainya kesamaan sikap pada seluruh anggota ASEAN untuk mendorong China agar melakukan perundingan dengan negara-negara ASEAN sebagai sebuah kelompok. "Dalam hal ini prinsip bebas aktif Indonesia dapat menjdi semangat yang menggerakkan proses tersebut," katanya.

Edy Prasetyono memberikan pandangan lain terkait dengan kondisi regionalisme saat ini yang diwarnai kompetisi antarkekuatan seperti antara China dan Amerika Serikat. Dalam kondisi kompetitif tersebut, negara-negara yang bekerja sama secara ekonomi bisa saja berkompetisi secara politik dan militer.

Oleh karena itu, katanya, meskipun terus berupaya untuk memperkuat kerja sama ekonomi sebagai salah satu fokus kebijakan luar negeri, Indonesia perlu tetap memerhatikan aspek geopolitik dan geostrategis di kawasan agar dapat merumuskan kebijakan luar negeri yang tepat.

Menurut dia, kebijakan luar negeri yang bebas aktif hendaknya tidak difahami sebagai kebijakan luar negeri yang "low profile". Indonesia perlu menjadi negara kuat yang antara lain didukung oleh kapabilitas yang kuat pula. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan strategi kebijakan luar negeri yang terstruktur dan memiliki kejelasan sehingga dapat menjawab berbagai tantangan pada tingkat regional dan global.

Dr Adriana Elisabeth memaparkan hasil penelitian tentang "grand design" politik luar negeri RI tahun 2015-2025 yang berisi panduan dan strategi dalam pelaksanaan politik luar negeri . Untuk menghadapi berbagai isu yang berpotensi menimbulkan ketakstabilan dan ketakamanan pada tingkat regional dan global, Indonesia memerlukan prioritas yang terfokus pada setiap kawasan di dunia.

"ASEAN sebagai kawasan terdekat akan tetap menjadi acuan utama kebijakan luar negeri Indonesia," katanya.



Credit  ANTARA News

Ingin Sebar Amunisi di ASEAN, AS Bisa Picu Perang Dunia III

AS ingin sebar amunisi di ASEAN untuk membendung ekspansi pengaruh China. Ilustrasi

WASHINGTON - Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) mengumumkan rencananya untuk menyebarkan stok amunisi di negara-negara ASEAN, untuk membendung ekspansi pengaruh China di kawasan regional. Langkah AS itu dikritik sejumlah pihak karena bisa memicu Perang Dunia III.

Negara-negara ASEAN yang akan jadi tempat penempatan amunisi AS di antaranya, Vietnam, Kamboja dan beberapa negara lain yang dirahasikan AS. Para ahli meyakini Filipina juga akan menjadi “tuan rumah” amunisi AS karena negara itu selama ini bersikap agresif terhadap China dalam sengketa Laut China Selatan.

Pengumuman Angkatan Darat AS itu muncul hari Rabu waktu AS atau hari ini (17/3/2016) WIB. Komandan Material Tentara Angkatan Darat AS, Jenderal Dennis Via, menekankan bahwa, selain amunisi, situs-situs di ASEAN akan diisi stok untuk kebutuhan Kemanusiaan dan Bencana (HADR).

Rencana AS itu sebagai respons atas langkah China yang dituduh AS telah melakukan militerisasi untuk menguasai kawasan Laut China Selatan.

Mantan Kepala CIA, Jenderal Michael Hayden, memperingatkan bahwa “menyalahgunakan” kebangkitan China akan menjadi bencana.

Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) juga sependapat dengan kekhawatiran Hayden. CSIS mempredikasi bahwa Laut China Selatan akan menjadi ”danau China” pada tahun 2030, terutama setelah Beijing menempatkan sistem rudal canggih baru-baru ini di pulau yang disengketakan.

China telah membela atas penempatan sistem rudal itu dengan dalih itu hak China untuk membangun di wilayah kedaulatannya sendiri.

Rencana militer rezim Barack Obama itu juga dikritik penulis opini David Ignatius di Washington Post, pada hari Rabu, dengan judul “The US is heading toward a dangerous showdown with China” (AS menuju konfrontasi berbahaya dengan China).

Dia mengutip mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Asia, Kurt Campbell, yang khawatir sikap pemerintahan Obama bisa memicu Perang Dunia III.


“Ini bukan Pearl Harbor, tetapi jika orang-orang di semua sisi tidak hati-hati, bisa menjadi 'The Guns August’,” bunyi kutipan Campbell mengacu pada buku Barbara Tuchman yang merinci rantai peristiwa yang menyebabkan Perang dunia I.




Credit  Sindonews

AS Jual 36 Rudal Canggih AIM-120C-7 AMRAAMs ke Indonesia

Amerika menjual rudal canggih AIM120C7 AMRAAMs pada Indonesia. U.S. Air Force

JAKARTA - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyetujui penjualan 36 rudal canggih AIM-120C-7 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAMs) kepada Indonesia. Total nilai penjualan senjata AS itu diperkirakan mencapai USD95 juta atau sekitar Rp1,2 triliun.

Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan (DCSA) AS dalam keterangan tertulisnya melaporkan penjualan rudal canggih pada Indonesia itu.

DSCA adalah badan utama di Departemen Pertahanan AS yang bertanggung jawab untuk penjualan senjata, pelatihan dan mempertahankan kontak militer AS dengan negara-negara sekutu.

Penjualan senjata itu yang meliputi peralatan, pelatihan, dan dukungan logistik, masih harus disetujui oleh Kongres AS bulan ini. Satu pemandu rudal juga ikut dalam bagian penjualan tersebut.

“Juga termasuk dalam penjualan ini adalah; kontrol dukungan peralatan, suku cadang, jasa, logistik, teknis rekayasa kontraktor dan dukungan teknis, pemuatan adapter, publikasi teknis, pelatihan dan sosialisasi, alat uji, dan unsur terkait lainnya,”demikian penjelasan DSCA, seperti dikutip The Diplomat, Jumat (18/3/2016).

Pada bulan Mei 2015, Departemen Luar Negeri AS juga menyetujui penjualan rudal AIM-9X-2 Sidewinder ke Indonesia dengan nilai penjualan diperkirakan mencapai USD 47 juta. Kemudian, pada bulan Desember 2015, parlemen Indonesia meneken pengajuan anggaran USD38 juta untuk pembelian awal dari sejumlah rudal udara untuk Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia (TNI).


Rudal canggih AS biasanya diproduksi oleh kontraktor pertahanan Raytheon. “Penjualan diusulkan guna meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mencegah ancaman regional dan memperkuat pertahanan Tanah Air-nya. Indonesia mampu menyerap peralatan tambahan ini dan dukungan di angkatan bersenjatanya,” lanjut keterangan DCSA.

Militer Indonesia saat ini juga menanti pasokan 10 pesawat jet tempur Su-35 Rusia yang kesepakatan akhir pembeliannya dijadwalkan diteken bulan April 2016 mendatang.

Namun, surat kabar Rusia, Izvestia, melaporkan, pasokan pesawat jet tempur Su-35 Rusia untuk Indonesia baru bisa dikirim mendekati tahun 2018. Penyebabnya, produsen pesawat tempur itu kebanjiran pesanana dari banyak negara dan Indonesia harus antre.


Credit  Sindonews

Di Sidang Dewan HAM, Solomon Minta PBB Turun ke Papua

Sejumlah warga dan anak-anak suku pedalaman Papua menyaksikan acara-acara pada hari ke-3 Festival Lembah Baliem ke-24 di Distrik Wosilimo, Jayawijaya, Papua, (13/8). ANTARA/Widodo S. Jusuf

 

 

CB, Jayapura - Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) ke-31 di Jenewa, Swiss berlangsung pada 29 Februari hingga 24 Maret mendatang. Berbagai isu HAM di berbagai negara anggota PBB disampaikan dalam sidang ini. Salah satunya isu HAM di Papua yang disampaikan oleh delegasi Kepulauan Solomon.

Dalam sesi pleno 15 Maret, Barrett Salato, yang menjadi Ketua delegasi Kepulauan Solomon di sidang Dewan HAM PBB, menyampaikan beberapa isu HAM di Papua yang menjadi perhatian bukan saja Kepulauan Solomon, melainkan juga Melanesia Spearhead Groups (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF).

“Kami sangat menghargai pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Melalui Otonomi Khusus ini, banyak sumber daya pembangunan yang disediakan untuk Papua, termasuk untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kami juga mengapresiasi meningkatnya perhatian Presiden Indonesia Joko Widodo kepada Papua sejak ia terpilih sebagai Presiden,” kata Barrett Salato.

Meski demikian, lanjut Barrett Salato, negaranya memiliki kepedulian besar pada berbagai laporan tentang penahanan, pembunuhan, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul yang terjadi di Papua.

“Hal-hal ini menunjukkan indikasi kuat adanya diskriminasi rasial yang terjadi pada Orang Asli Papua (OAP) di tanah mereka sendiri,” lanjut Barrett Salato.

Kepulauan Solomon dan negara-negara Melanesia, menurut Barrett Salato, juga prihatin dengan populasi OAP yang diperkirakan telah menjadi minoritas di Tanah Papua, sekitar 43 persen dari total populasi di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Kami mendorong pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Dewan HAM PBB memprioritaskan akses untuk Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi datang ke Papua,” kata Barrett Salato.

Kepulauan Solomon, ujar Barrett Salato, juga mendesak pemerintah Indonesia merespons secara positif permintaan Ketua PIF Peter O’Neill yang juga Perdana Menteri Papua Nugini, untuk mengizinkan misi pencari fakta HAM datang ke Papua guna memastikan adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

Mengenai misi pencari fakta yang merupakan resolusi pertemuan PIF di Port Moresby tahun lalu, Ketua PIF Peter O’Neill telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada akhir Januari lalu untuk berkonsultasi tentang misi tersebut.

Namun Ketua MSG Manasye Sogavare, seusai bertemu dengan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama di Suva pekan lalu, mengatakan belum ada jawaban pasti dari pemerintah Indonesia.

“Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri PNG Peter O’Neill, ia mengatakan ia masih berdiskusi dengan Presiden Indonesia, tentang bagaimana PIF bisa mengirim misi pencari fakta ke Indonesia,” kata Sogavare.


Credit  TEMPO.CO

Korut Hukum Mahasiswa AS Kerja Paksa, Gedung Putih Minta Ampunan

Otto Warmbier, mahasiswa AS dihukum kerja paksa di Korut selama 15 tahun. | (Reuters)

WASHINGTON - Gedung Putih meminta ampunan pada Pemerintah Korea Utara (Korut) untuk mahasiswa Amerika Serikat (AS), Otto Warmbier, 21, yang dihukum kerja paksa 15 tahun.


Gedung Putih minta mahasiswa itu dibebaskan segera. Warmbier yang bepergian ke Pyongyang dengan fasilitas perusahaan travel yang berbasis di China, ditangkap Januari 2016 lalu karena mencoba mencuri selebaran propaganda dari sebuah hotel di Pyongyang tempat dia menginap.


Mahasiswa Universitas Virginia itu dinyatakan bersalah dalam sidang tertutup selama satu jam di Mahkamah Agung Korut pada Rabu (16/3/2016) kemarin. Dia dinyatakan bersalah atas kegiatan makar.

Warmbier di sebuah stasiun televisi Pemerintah Korut pernah mengaku bersalah. Dia mengaku menjalankan misi sebuah gereja di negara bagian Ohio, AS, yang menawarkannya hadiah mobil senilai USD10 ribu jika dia bisa menyelundupkan poster propaganda dari Korut.

Demi hadiah itu, dia mencoba mencuri poster propaganda Korut di Yanggakdo International Hotel di Pyongyang. Dia akhirnya ditahan dan kemarin divonis kerja paksa selama 15 tahun.

Beberapa jam setelah hukuman itu diumumkan, juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, minta Korut mengampuni Warmbier. Earnest menuduh rezim Korut atau DPRKmenggunakan warga AS sebagai ”pion untuk mengejar agenda politik”.

“Kami sangat mendorong pemerintah Korea Utara untuk mengampuni dan memberinya amnesti khusus dan bebaskan segera,” kata Earnest kepada BBC, yang dilansir Kamis (17/3/2016).

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Mark Toner, mengatakan bahwa hukuman itu tidak sesuai dengan dugaan kejahatan yang dituduhkan terhadap Warmbier. Beberapa warga asing yang belum lama ini dibebaskan rezim Pyongyang mengaku bahwa “pengakuan bersalah” disampaikan tahanan karena di bawah tekanan.


Warmbier telah meminta maaf pada pemerintah dan rakyat Korut.”Saya melakukan tindak pidana mencatat slogan politik dari staf Yanggakdo International Hotel. Saya minta maaf kepada masing-masing dan setiap orang dari jutaan rakyat Korea,” katanya.



Credit  Sindonews

Jenderal Pentagon Akui AS Tak Siap Perang Besar Lawan Rusia

Kepala Staf Angkatan Darat AS, Jenderal Mark Milley. | (Jonathan Ernst / Reuters )

WASHINGTON - Seorang jenderal top Pentagon memberi kesaksian dalam sidang Kongres Amerika Serikat (AS) bahwa AS tidak siap untuk perang berskala besar melawan Rusia, China, Iran dan Korea Utara (Korut).

Jenderal yang mengungkap ketidaksiapan militer AS itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Mark Milley. Ketidaksiapan militer AS bermuara pada anggaran. Dia menyuarakan “keprihatinan serius” pada masalah itu.

Jenderal Milley pada hari Rabu di Gedung Komite Angkatan Bersenjata Kongres AS mengatakan, AS masih siap untuk memerangi kelompok teror Islamic State (ISIS) dan kelompok teror lain seperti di Afghanistan. Tapi, kata dia, setelah hampir 15 tahun menjalankan misi anti-teror, ada “pemotongan” pasukan yang membuat kesiapan untuk perang berskala besar telah habis.

Menurutnya, ada empat kekuatan besar yang bernama China, Iran, Korea Utara dan Rusia. Kepada para legislator, Jenderal Milley mengatakan, rakyat AS akan berharap bahwa militer Washington dapat mengatasi dua dari empat kekuatan besar dalam satu waktu. Tapi, menurutnya hal itu tidak realistis untuk kondisi saat ini.

”(Tentara) tidak di tingkat yang dapat mengeksekusi secara memuaskan, baik dari segi waktu dan biaya untuk tujuan militer,” katanya, seperti dikutip Mirror, Kamis (17/3/2016).

Dalam sidang Kongres terkait pengajuan anggaran tahun fiskal 2017 untuk militer, Sekretaris Angkatan Udara; Deborah James, mengatakan bahwa setengah dari pasukan tempurnya tidak cukup siap untuk melawan negara seperti Rusia.

"Uang ini berguna untuk kesiapan, tetapi untuk melangkah dan melakukan pelatihan, itu adalah sama pentingnya,” ujar James.

Awal bulan ini, pihak Angkatan Udara AS mengatakan bahwa mereka kekurangan lebih dari 500 pilot pesawat tempur.

Belanja militer AS telah meningkat tajam sejak serangan teror 9/11 dan itu telah mencatatkan AS sebagai negara dengan anggaran militer terbesar di dunia.

Pada tahun fiskal 2017, militer AS mengajukan anggaran USD148 miliar. Jumlah itu meningkat dari pengajuan tahun fiskal 2016 yakni sebesar USD146,9 miliar.




Credit  Sindonews

Indonesia Bantah Jalin Kesepakatan Rahasia dengan Israel

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. | (Sindonews/Isra T)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah laporan yang menyebutkan adanya kesepakatan rahasia antara Indonesia dan Israel, terkait rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi ke Ramallah, Palestina.


”Saya ingin tegaskan mengenai laporan itu, tidak pernah ada pertemuan antara Menlu RI dan Israel terkait kunjungan Menlu RI ke Ramallah,” kata juru bicara Kemlu, Arrmanatha C Nasir, pada Kamis (17/3/2016).

”Tidak pernah ada pembahasan, terlebih kesepakatan mengenai kunjungan ke Yerusalem dengan pihak Israel. Yang saya ingin tekankan bahwa persiapan kunjungan (Menlu) RI ke Ramallah sudah dilakukan sejak Desember, pengaturan dilakukan melaui jalur diplomatik resmi yang dilakukan oleh Dubes RI di Amman,” lanjut Arrmanatha.


Diplomat Indonesia ini menambahkan bawah sejak awal rencananya Menlu Retno akan menggunakan helikopter dari Amman, dan akan langsung menuju Ramallah kemudian mendarat di Kantor Kepresidenan Palestina. "Jadi Menlu tidak akan melalui jalan darat dan melalui check point Israel,” katanya.

”Tujuan utama kunjungan Menlu ke Amman dan Ramallah ada dua. Pertemuan bilateral dan kunjungan kehormatan pada Perdana Menteri Yordania. Kemudian ke Ramallah untuk bertemu Menlu dan Presiden Palestina, serta melantik Konsul Kehormatan. Menlu tidak ada tujuan lain selain kedua itu, dan tidak pernah diskenariokan untuk mengunjungi tempat lain,” imbuh dia.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Hotovely, mengungkap adanya kontak rahasia antara Indonesia dan Israel mengenai kunjungan Menlu Retno ke Ramallah. Hotovely bahkan mengatakan ada pejabat Israel yang baru-baru ini melakukan kunjungan rahasia ke Indonesia.



Credit  Sindonews

Indonesia Tak Peduli Israel Larang Menlu Retno Masuk Palestina

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia tidak peduli dengan alasan Israel melarang Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi masuk Ramallah, Palestina.


Israel berdalih, Menlu Retno tak bisa masuk Ramallah karena menolak bertemu dengan para pejabat Israel di Yerusalem.

”Kita tidak peduli alasanya apa, dalam kunjungan ke Amman dan Ramallah kita fokus pada misi kita, untuk melakukan pertemuan bilateral dan meresmikan Konsul Kehormatan,” kata juru bicara Kemlu Indonesia,  Arrmanatha C Nasir, pada Kamis (17/3/2016).

Terkait pelantikan Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah, Arrmanatha mengatakan, sedari awal Kemlu sudah menyiapkan sejumlah skenario dalam melangsungkan pelantikan tersebut. Skenario pertama adalah melantik langsung di Ramallah, dan skenario kedua adalah melantik di Amman, Yordania.

Ketika ditanya apa alasan Kemlu sudah menyiapkan dua skenario itu, diplomat Indonesia tersebut blak-blakan menjawab, karena sikap Israel. Menurutnya, Israel sulit dipercaya.

”Serigala walaupun sudah memakai lipstik dan gaun, tetap akan bertingkah layaknya serigala, itulah alasan kita menyiapkan sejumlah skenario dalam pelantikan itu,” katanya.


Credit  Sindonews

Terungkap! Israel dan Indonesia Menjalin Kontak Rahasia

Diplomat Israel mengungkap negaranya dan Indonesia menjalin kontak rahasia. | (ING IMAGE/ASAP)

JAKARTA - Meski tidak punya hubungan diplomatik, Israel dan Indonesia menjalin kontak rahasia. Hal itu diungkap Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Hotovely.

Wakil Menlu Israel itu bahkan membeberkan, ada kunjungan rahasia oleh pejabat Israel baru-baru ini ke Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim. Kunjungan rahasia itu, kata Hotovely, sebagai upaya untuk mengatur kunjungan Menlu Indonesia, Retno LP Marsudi, ke Israel.


Hotovely menyebut kontak diam-diam Israel dan Indonesia itu sebagai “hubungan diplomatik rahasia”.

Awal pekan ini, para pejabat Palestina mengatakan bahwa Israel melarang Menlu Retno memasuki Ramallah, Palestina karena dia tidak mau bertemu para pejabat Israel di Yerusalem. Hotovely juga membenarkan laporan itu.

Menlu Retno sedianya akan ke Ramallah untuk meresmikan Konsulat Kehormatan Indonesia di Palestina. Tapi, helikopter militer Yordania yang membawa Retno dilarang Israel masuk ke wilayah Ramallah. Akhirnya, Retno meresmikan Konsulat Kehormatan Indonesia di Amman, Yordania, bukan di Ramallah.

”Meskipun tidak ada ikatan formal, ada kontak berkelanjutan antara kami dan Indonesia pada berbagai isu,” kata Hotovely dalam pleno Knesset untuk menanggapi pertanyaan tentang laporan pelarangan Menlu Indonesia ke Ramallah oleh Pemerintah Israel.

”Ada kontak rahasia dengan Indonesia, meski kita tidak memiliki hubungan diplomatik, dan ada pemahaman yang kasar dan rusak, jadi kami menutup jalan masuk,” kata Hotovely, seperti dikutip Times of Israel, Rabu (16/3/2016).

”Ini adalah pelanggaran protokol diplomatik, dan yang paling terhormat untuk dilakukan adalah untuk menghormati protokol, sehingga ketika Anda istirahat mereka tidak terkejut bahwa Anda dicegah dari tindakan mengunjungi (Otoritas Palestina),” lanjut dia.

Jika Israel tidak melarang Menlu Retno menyeberang ke Ramallah, maka dia akan menjadi Menlu pertama Indonesia yang menembus wilayah Israel untuk mencapai Palestina.

Meski demikian, tindakan Israel itu telah dikiritik media-media di negara Yahudi tersebut. Sebab, Israel mengizinkan para diplomat asing, termasuk para diplomat Arab untuk mengunjungi pejabat Palestina tanpa bertemu dengan para pejabat Israel.

Hotovely mengatakan bahwa Kepala Departemen Luar Negeri Divisi Asia, Mark Sofer, pada pekan lalu berkunjung ke Indonesia. Menurutnya, diplomat Israel itu berupaya mencapai pemahaman atas kunjungan Menlu Retno dan menghindari kegaduhan publik.

”Terlepas dari kenyataan Indonesia tidak terlibat dalam hubungan diplomatik resmi dengan Israel, kita memiliki banyak rasa hormat untuk masyarakat Indonesia dan para pemimpinnya,” ucap Hotovely.





Credit  Sindonews

Komas HAM Minta Pemerintah Jamin Keselamatan Pekerja di Papua

 Lokasi Penembakan oleh OTK (Foto: Wilpret Siagian/detikcom)


Jakarta - Peristiwa pembunuhan 4 warga sipil oleh orang tak dikenal di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Jaminan keamanan bagi warga sipil di Papua masih minim.

Ketua Bidang Penyelidikan Komnas HAM Natalis Pigay mengatakan, tidak seharusnya warga sipil menjadi korban kekerasan di Papua. Sebab menurutnya selama ini konflik yang terjadi di Papua adalah antara aparat pemerintah dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Oleh karena itu, Komnas HAM meminta jaminan keselamatan bagi warga sipil di Papua ditingkatkan.

"Pihak aparat harus memastikan adanya jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pekerja dan masyarakat lokal. Harus dipastikan itu," kata Natalis dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (16/3/2016).

Dengan peningkatan jaminan keamanan bagi warga, ia berharap tidak ada lagi warga sipil yang jadi korban aksi brutal oleh orang tak dikenal. Seluruh penduduk sipil dapat beraktifitas normal tanpa kecemasan dan ketakutan akan menjadi korban sasaran penembakan selanjutnya.

Sementara yang terjadi selama ini menurut Natalis, keberadaan aparat tidak memberikan ketenangan bagi warga. Konflik antara aparat dengan OPM justru semakin mengkhawatirkan keselamatan warga.

"Seringkali bahwa yang justru menciptakan ketidaknyamanan tidak hanya kelompok bersenjata tapi juga aparat. Aparat juga jangan mengganggu kenyamanan warga," kata Natalis.

Empat orang yang tewas ini merupakan pekerja pembangunan jalan trans Papua di Kabupaten Puncak dari Distrik Ilaga menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pekerja dari PT Modern itu sedang dalam proyek pembangunan jalan nasional Trans Papua lintas kabupaten dan provinsi. Perusahaan tersebut juga mengerjakan pembangunan bandara di Sinak.




Credit  detikcom

Perjanjian Konsesi Kereta JKT-BDG: Sengketa Diselesaikan di Singapura

 

 Foto: Penandatanganan Konsesi Kereta Cepat (Ardan Adhi Chandra-Detik)

 

Jakarta -Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) hari ini, Rabu (16/3/2016) menyepakati isi perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum atau perjanjian konsesi untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 km.

Dalam perjanjian konsesi tersebut, 9 poin yang disepakati antara regulator dan operator. Perjanjian ini ditandatangani oleh Dirjen Perkeretaapian, Hermanto Dwiatmoko dan Direktur Utama KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan. Perjanjian ini disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan.

Apa saja isi perjanjian konsesi kereta cepat?

1. Pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana
2. Pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana
3. Masa konsesi 50 tahun sejak 31 Mei 2019 dan tidak dapat diperpanjang (kecuali dalam keadaan kahar)
4. Pembangunan prasarana kereta api paling cepat 3 tahun terhitung sejak izin pembangunan prasarana dikeluarkan
5. Pada akhir masa konsesi, semua prasarana perkeretaapian Kereta Cepat, termasuk tanah yang dimiliki Pemerintah dalam kondisi laik operasi dan bebas dari jaminan pihak ketiga
6. Pendanaan proyek didanai oleh pihak ketiga dan hak penyelenggaraan dijadikan jaminan
7. Izin usaha dan izin pembangunan akan dikeluarkan setelah perjanjian ditandatangani
8. Perjanjian konsesi tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
9. Penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre.

Credit  detikfinance

Ini Rencana Bos Baru Bengkel Pesawat Garuda

 

Foto: Dirut Baru GMF (Rachman Haryanto-detik)

 

Jakarta -Juliandra Nurtjahjo hari ini diangkat sebagai Direktur Utama, PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia (GMF) yang baru menggantikan Richard Budihadianto. Usai diangkat, mantan Direktur Operasi GMF ini menargetkan bisa memperoleh pendapatan US$ 1 miliar di 2018.

"Kita sudah punya target 2020 rencana jangka panjangnya salah satu indikatornya adalah penambahan pendapatan mencapai US$ 1 miliar. Sesuai dengan rapat pemegang saham kita di-challange sebelum 2020 sehingga kita mencanangkan bahwa di tahun 2018 target kita bisa lebih cepat, jadi 2 tahun lebih cepat," kata Juliandra di Hangar 4 GMF, Bandara Soekarno Hatta, Tanggerang, Rabu (16/3/2016).

Juliandra optimis untuk mencapai target pendapatan US$ 1 Miliar. Ia juga berniat menyusul Singapura dan Hong Kong dalam bisnis pemeliharaan dan perbaikan pesawat atau Maintenance, Repair, Overhaul (MRO).

"GMF untuk Maintenance Repair and Overhaul (MRO) dunia berada dalam posisi 17. Kita ingin dengan revenue kita di 2015 lalu ingin menjadi 10 besar di tahun 2020. Tentunya di tahun 2018 kita ditarget lebih cepat mencapai pendapatan US$ 1 Miliar, kita ingin lebih cepat targetnya harus bisa masuk 10 besar," kata Juliandra.

"Saat ini kita masuk 17 besar, Singapura Enginering Company dan Hong Kong Enginering Company mereka sudah di 10 besar sehingga Asia harus menambah 1 bengkel lagi untuk masuk di 10 besar dunia yaitu GMF. Itu target kita. Kita ingin masuk di 10 besar dunia bersama Singapura dan Hong Kong," ujar Juliandra.

Apabila GMF masuk 10 besar dunia, bengkel-bengkel pesawat Asia akan mendominasi pasar MRO dunia. Langkah konkret apa yang dilakukan GMF untuk mencapai target itu?

"Kita tidak bisa mengandalkan hanya dengan bisa inorganic growth. Itu hanya memperbesar kapabilitas dan kapasitas kita. Tetap kita harus bisa men-develop inorganic growth, jadi melakukan akuisisi, merger dan pembentukan perusahaan-perusahaan baru di domestik maupun di luar. Jadi kita harus menancapkan GMF itu di luar juga kalau mau cepat," papar Juliandra.

"Untuk proses inorganic kita sudah menjajaki dengan beberapa perusahaan bengkel di Korea, Timur Tengah dan satu bengkel di Eropa. Kalau itu bisa terjadi kita bisa menaruh orang-orang di sana dan ahli-ahli kita di sana maka kita sudah bisa mulai berkiprah di market luar," imbuhnya.

Pada tahun 2016 ini, GMF berencana mengencangkan negosiasi dan analisa akuisisi beberapa perusahaan nasional dan internasional. Tujuannya, agar GMF di tahun 2017 sudah bisa membuka jejaring di dunia internasional.

Dalam accelerate roadmap, GMF ke depan akan fokus menggarap pertumbuhan inorganic melalui pembentukan entitas bisnis baru, merger, dan akuisisi. Pendapatan dari pertumbuhan inorganic ditargetkan akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2018 bisa tumbuh mencapai 20%.

Terkait pertumbuhan inorganic, Juliandra mengatakan kualitas SDM menjadi faktor pendukung yang penting. Dengan begitu, GMF berencana membangun GMF Academy.

"Dalam rangka menjamin ketersediaan dan kompetensi SDM yang handal dan kompeten menjadi syarat mutlak dalam mendukung pertumbuhan inorganic," kata Juliandra.


Credit  detikfinance

Ini Daftar Mobil Listrik yang Pernah Dibuat Putra-Putri Indonesia

 

Foto: Istimewa

 

Jakarta -Negara maju di dunia saat ini sangat aktif melakukan penelitian dan pengembangan mobil listrik. Dana mengalir untuk mengembangkan mobil masa depan ini, tak terkecuali untuk negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Thailand. Mobil listrik di negeri jiran itu memperoleh dukungan penuh pemerintah.

Sementara, isu mobil listrik Indonesia sempat meredup alias tidak ada berita proyek mobil listrik pasca pergantian pemerintah tahun 2014. Belum lagi ada isu kriminalisasi terhadap pencipta mobil listrik. Meski demikian, para peneliti dan penggiat mobil listrik tetap bekerja.

Hingga kini, para peneliti mobil listrik asal Indonesia telah melahirkan purwarupa atau prototype riset untuk mobil listrik nasional berbagai tipe yang tidak kalah dengan mobil listrik karya negara maju. Berikut ini, mobil-mobil listrik yang berhasil diciptakan oleh para peneliti dan pemerhati kendaraan masa depan Indonesia ini:

1. Selo

Mobil listrik tipe sport car ini sempat dipamerkan pada acara KTT APEC 2013 di Pulau Bali. Mobil listrik varian premium ini dirancang oleh Ricky Elson, salah satu pencipta mobil listrik yang tergabung dalam Pandawa Putra Petir. Mobil dirancang mirip Lamborghini Gallardo.

2. Gendhis

Selain Selo, Ricky Elson menciptakan mobil listrik tipe minibus sejenis Alphard dengan nama 'Gendhis'. Mobil kelas premium ini juga sempat dipamerkan pada KTT APEC di Nusa Dua Bali. Gendhis sendiri dirakit di rumah modifikasi asal Yogyakarta, Kupu-Kupu Malam.

Saat proses finishing, mobil ini sempat mengalami permasalahan pada baterai.



3. Tucuxi

Sebelum lahirnya Selo, ahli mobil listrik lainnya bernama Danet Suryatama melahirkan mobil listrik sport bernama Tucuxi. Mobil listrik ini dibiayai oleh Dahlan Iskan. Mobil ini juga dirakit di rumah modifikasi asal Yogyakarta, Kupu-Kupu Malam. Mobil ini sempat dipamerkan di Jakarta. Usia Tucuxi tidak berlangsung lama. Mobil ini hancur saat dikemudikan oleh Dahlan. Tucuxi saat itu (6/1/2013), mengalami rem blong sehingga menabrak tiang listrik di Tawangmangu Karanganyar. Saat itu, mobil listrik dalam perjalanan Solo-Surabaya.



4. Electric Car Ahmadi

Dasep Ahmadi, seorang ahli mobil listrik, berhasil meluncurkan mobil listrik kelas city car. Mobil listrik berwarna hijau sempat dipakai oleh Dahlan Iskan, saat menjadi Menteri BUMN.

Mobil listrik tipe ini dirancang untuk kendaraan dalam kota.



5. Bus Listrik Ahmadi

Selain city car, Dasep Ahmadi melalui bendera PT Sarimas Ahmadi Pratama berhasil melahirkan prototype bus listrik made in Depok. Bus listrik ini dirancang untuk menyambut pagelaran KTT APEC 2013. detikFinance pernah merasakan proses uji jalan bus listrik ini saat berkeliling area Jakarta. Akibat pengadaan mobil listrik untuk KTT APEC ini, Dasep harus berurusan dengan aparat penegak hukum.



6. Mobil Listrik LIPI

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ikut andil merancang kendaraan listrik. Tercatat, LIPI telah melahirkan beberapa purwarupa mobil listrik berjenis sedan dan bus.

Kendaraan listrik itu diberi nama 'Hevina'. Hevina memiliki 2 varian bentuk, yakni bentuk sedan dan bus yang diperuntukkan untuk executive meeting.



7. Mobil Listrik ITB

Institut Teknologi Bandung (ITB) masuk ke dalam perguruan tinggi yang aktif dalam penelitian dan pengembangan mobil listrik. Hingga kini, ITB telah melahirkan beberapa jenis purwarupa atau prototype mobil listrik seperti jenis sedan, angkutan barang dan bus.



Credit  detikfinance

Pencipta Mobil Listrik RI Dipenjara, Peneliti 'Galau'

 

 Foto: Dasep Ahmadi dan mobil listrik ciptaannya (Grandyos Zafna-detik)

 

Jakarta -Peneliti mobil listrik nasional merasa cemas alias galau pasca hukuman terhadap salah satu pencipta mobil listrik, Dasep Ahmadi. Dasep sendiri divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan karena melakukan korupsi pengadaan mobil listrik tahun 2013 untuk penyelenggaraan KTT APEC.

"Kalau pure peneliti, agak pusing karena peneliti hanya berkaitan engineering atau science bukan dikaitkan masalah hukum. Kita jadi agak hati-hati," Ketua Tim Mobil Listrik Institut Teknologi Bandung (ITB), Agus Purwadi kepada detikFinance, Rabu  (16/3/2016).

Selain cemas, peneliti juga bakal merasa enggan untuk lebih agresif dalam melahirkan berbagai purwarupa atau prototype mobil listrik karena khawatir bisa bernasib serupa.

"Jadi keengganan untuk mengembangkan listrik. Takut kalau mungkin seperti itu," sebutnya.

Bila kecemasan ini masih berlangsung, ia khawatir perkembangan mobil listrik nasional menjadi lambat. Ujung-ujungnya, mobil listrik impor bisa menguasai pasar Indonesia.

Alhasil, Agus meminta pemerintah turun tangan dalam melindungi para peneliti. Ia juga berharap pemerintah menjadi pemimpin dalam pengembangan industri mobil masa depan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, Thailand, dan Singapura.

"Kalau tren teknologi itu nggak bisa dihindari untuk mobil listrik. Mestinya di mana-mana pemerintah harus support supaya kita bisa berkiprah dan nggak hanya jadi pasar terus," ujarnya.


Credit  detikfinance

Pabrik baja galvanis KNSS pertama di Indonesia selesai 60 persen

Ilustrasi. Model Agya dengan keterangan onderdil yang dipasok UKM (ANTARA News/Hendrina Dian Kandipi)

 

Jakarta (CB) - Pembangunan pabrik baja otomotif jenis galvanis milik PT Krakatau Nippon Steel Sumikin (KNSS) yang terletak di Cilegon, Jawa Barat, mencapai 60 persen.

"Pembangunannya sudah 60 persen. Diperkirakan mulai beroperasi pada 2017," kata Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika I Gusti Putu Suryawirawan di Jakarta, Rabu.

Putu menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan jajaran direksi KNNS di kantornya, Gedung Kemenperin.

Putu mengatakan, pabrik tersebut akan memproduksi 480 ribu ton baja galvanis per tahun yang akan memenuhi kebutuhan industri otomotif di dalam negeri, di mana komponen tersebut masih diimpor 100 persen saat ini.

"Produksi mobil kita satu juta per tahun, itu membutuhkan 700 ribu sampai 800 ribu ton baja galvanis. Kalau digabung dengan sepeda motor menjadi sekitar 1 juta ton," ujar Putu.

Dengan demikian, pabrik dengan nilai investasi 400 juta dollar AS tersebut diprediksi mampu mensubtitusi galvanis impor hingga 50 persen.

Untuk memperoleh bahan baku, perusahaan joint venture antara Krakatau Steel, Nippon Steel dan Sumitomo Metal ini masih perlu mengimpor CRC dengan spesifikasi khusus untuk membuat bagian luar kendaraan.

Pada kesempatan tersebut, Putu juga meminta agar KNNS memproduksi galvanis untuk kebutuhan industri elektronika di Indonesia.

"Kami minta supaya tidak hanya galvanis, ke depannya mereka juga memproduksi baja berlapis, masuk ke plat yang tipis. Jadi, juga menggunakan cat atau lapisan lain supaya bisa digunakan industri elektronika," ujar Putu.


Credit ANTARA News

Ini pesan Kemenperin untuk pengembangan mobil Esemka

Mobil Esemka. (ANTARA FOTO/Rudi Mulya) 

 

Jakarta (CB) - Kementerian Perindustrian mendukung pembangunan pabrik mobil Esemka yang digagas PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK).

Sebagai pembina industri, Kemenperin memiliki pesan terhadap pengembangan dan produksi mobil yang pabriknya tengah dibangun di Boyolali, Jawa Tengah ini.

"Kemenperin sangat dukung produksi mobil ini, Tinggal pola bisnisnya harus disesuaikan. Kalau pola bisnisnya mengikuti perusahaan besar, tidak akan mampu bersaing," kata Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat di Jakarta, Rabu.

Syarif mengatakan, pada industri otomotif besar, ongkos produksi bisa ditekan dengan memproduksi mobil dalam jumlah yang sangat besar.

Sementara itu, dengan produksi yang relatif lebih sedikit, produsen mobil Esemka perlu menyiasati agar penjualannya bisa menutupi ongkos produksi.

Selain itu, lanjut Syarif, mobil tersebut juga perlu memiliki segmentasi pasar tersendiri, misalnya kendaraan yang khusus digunakan untuk program-program pertanian di daerah.

"Itu akan menyerap lebih banyak. Jangan pola bisnis besar. Jadi, bagaimana bisa dihitung, pola produksi, kemitraannya, mungkin 500 unit sudah bisa," ujar Syarif.

Syarif menambahkan, yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas mesin agar selalu dalam kondisi prima, sehingga tidak mudah mogok.

Kemudian, konstruksi mobilnya sendiri perlu disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan.

Credit  ANTARA News

Khoirul Anwar Luruskan Polemik 'Penemu 4G LTE'

 

Foto: agung pambudhy

 

Jakarta - Kiprah anak bangsa di dunia internasional selalu menjadi sorotan. Khoirul Anwar adalah salah satunya. Namun prestasinya dalam dunia teknologi telekomunikasi rupanya sedikit diwarnai miskomunikasi.

Beberapa tahun belakangan, seiring mulai dikenalnya teknologi 4G LTE di Indonesia, namanya ramai disebut sebagai penemu 4G LTE. Pria bergelar Dr. Eng. ini jadi punya PR baru untuk meluruskannya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Khoirul tidak pernah mengklaim dirinya sebagai penemu 4G LTE. Penjelasannya mengenai temuan konsep dua Fast Fourier Transform (FFT) yang di kemudian hari dipakai dalam teknologi 4G LTE, sering diartikan secara sederhana oleh awam menjadi 'Khoirul Anwar penemu 4G LTE'.

Dalam salah satu catatan blognya pada Desember 2014 berjudul 'Mimpi Saat Menjadi Mahasiswa: Standard ITU vs Penemu 4G LTE', Khoirul pun pernah berupaya meluruskannya.

"Saya tidak menulis sebagai penemu 4G LTE karena 4G LTE sendiri seharusnya memang tidak ditemukan, melainkan disepakati. Forumlah yang menyepakati teknik tertentu untuk dipakai atau tidak dipakai dalam sebuah standard," tulisnya.

Secara sederhana, teknologi LTE terdiri dari banyak sekali komponen. Di antara sekian banyak komponen pembentuknya, Khoirul pencipta salah satunya yang juga menjadi standard ITU-R.


Dimulai pada 2010

Khoirul sendiri tidak tahu siapa yang memulai penyebutannya sebagai penemu 4G LTE. Yang pasti, dia selalu menyebutkan bahwa dirinya menemukan konsep dua FFT.

"Kalau tidak salah dimulai sekitar 2010-2011, saat 4G belum terkenal. Yang jelas saya bilang bahwa saya menemukan konsep dua FFT. Dan ternyata 4G system di masa depan menggunakan konsep dua FFT juga," terangnya saat dikonfirmasi detikINET, Kamis (17/3/2016).

Konsep tersebut kemudian menjadi standar International Telecommunication Union (ITU) dan dipatenkan pada 2005. Konsep dua FFT ini dijelaskan Khoirul melakukan perbaikan yang luar biasa dibandingkan dengan konsep satu FFT yang sekarang dipakai.

"Kira-kira itu yang saya sampaikan. Nah, saat 4G standard keluar, Sensei atau Profesor saya bilang: 'Anwar, this is your technique'. Bagi saya ini luar biasa," sebutnya.

Namun pria kelahiran Kediri ini tidak mengartikan kalimat Sensei-nya tersebut sebagai 'penemu 4G LTE'. Kegembiraannya lebih karena apa yang dirumuskannya terbukti. "Konsep yang selama ini saya pikirkan berarti memang benar," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Khoirul juga menampik tudingan yang mengatakan dirinya membiarkan publik menyebutnya sebagai penemu 4G LTE. Menurut pria yang kini tinggal di Jepang ini, selain melalui blog, dia selalu berupaya meluruskannya di setiap acara di mana dirinya menjadi pembicara.

"Ini tuduhan tidak benar. Jadi jika panitia (seminar/konferensi) tanya sebelum bikin banner, saya minta ditulis sebagai penemu teknik Standard International ITU. Jika tidak konfirmasi, itu yang tidak bisa saya koreksi. Tapi biasanya saya koreksi oral saat presentasi. Saya jelaskan masalahnya," terangnya.

Kontroversi

Sejumlah peneliti berpendapat, konsep dua FFT yang disampaikannya bukan hal baru. Seperti yang baru-baru ini dikemukakan Basuki Priyanto dan Eko Onggosanusi. Keduanya berpendapat, konsep dua FFT tersebut sudah dipublikasikan pada 2002.

"Konsep dua FFT ini baru dan paten granted serta menjadi standard international ITU. Karena kalau tidak baru kan harusnya tidak lolos patent dan tidak menjadi standard," kata Khoirul menjawab pendapat tersebut.

Dikatakannya, hingga sebuah temuan akhirnya berhasil dipatenkan, prosesnya lama dan berliku. Peneliti lain boleh membantah atau meragukannya, dan di sinilah kegigihan si penemu konsep memperjuangkan temuannya diuji.

Ini juga yang terjadi pada Khoirul dengan temuan konsep dua FFT-nya. Berkali-kali diprotes karena diklaim mirip dengan paten milik orang lain, sudah dialaminya.

"Jadi saya diminta membuktikan bahwa ini baru. Akhirnya kembali menurunkan rumus untuk membuktikannya. Berkali-kali dan ganti-ganti paper. Bahkan ada paten lain yang harus dibaca karena mirip. Akhirnya menurunkan rumus lagi untuk membuktikan berbeda. Sampai finalnya menjadi standard ITU dan tidak ada lagi review dan protes dari reviewer," kenangnya.

Protes di dunia penelitian, menurut Khoirul suatu hal yang biasa terjadi. Untuk menjawabnya, semua akan kembali lagi pada perumusan masalah hingga bisa dibuktikan bahwa temuannya bersifat baru.

Khoirul pun mengusulkan peneliti yang ingin menyampaikan pendapat mengenai keraguan mereka terhadap hasil temuannya, bisa menulis opini bareng dengannya. Menurutnya, ini perlu dilakukan agar informasi yang sampai ke publik dapat berimbang dan lengkap.

Tiga Paten di Dunia Teknologi

Saat ini, ada tiga paten milik Khoirul di dunia teknologi telekomunikasi. Pertama, paten terkait dengan TX dan RX menggunakan dua FFT.

"Klaimnya adalah semua sistem komunikasi yang menggunakan dua FFT. Makanya logikanya 4G LTE bakal kena. Menurut saya yang menentukan adalah pengadilan," sebutnya.

Kedua, paten terkait dengan sistem komunikasi broadband tanpa guard interval. Teknologi ini bisa dipakai untuk 4G, berpotensi digunakan dalam 5G dan sistem komunikasi private internal sebuah perusahaan.

Yang terakhir adalah paten terkait dengan sistem deteksi illegal transmitter, juga berpotensi dipakai dalam teknologi 5G. Meski demikian, dikatakan Khoirul penggunaannya bisa lebih luas lagi.

"Tapi juga tidak harus 5G. Bermanfaat juga misalnya saat nanti ada Tokyo Olympic 2020. Orang akan ramai banget dan bisa jadi ada transmitter yang di luar ketentuan Jepang," tutupnya.




Credit  detikinet

Kurdi Suriah Akan Umumkan Sistem Federal di Suriah Utara

 

Kelompok Kurdi Suriah secara efektif menguasai perbatasan Suriah-Turki sepanjang 400 km yang terbentang dari sungai Efrat hingga perbatasan dengan Irak. (Reuters/Rodi Said)

 

Jakarta, CB -- Sejumlah wilayah yang dikuasai etnis Kurdi di Suriah akan mengumumkan sistem federal dalam waktu dekat. Langkah itu dilakukan Kurdi setelah mereka tidak diikutsertakan dalam perundingan damai Suriah di Jenewa, Swiss.

Langkah ini bertujuan untuk menggabungkan tiga wilayah otonomi yang dipimpin Kurdi di Suriah utara ke dalam sebuah pemerintahan federal. Langkah ini diperkirakan akan memicu peringatan keras dari Turki yang tak ingin kelompok Kurdi di Suriah menguat dan dapat menimbulkan separatisme di Turki.

Rencana ini tercermin dalam konferensi yang digelar di kota yang dikendalikan Kurdi dari Rmeilan pada Rabu (16/3), dengan tajuk "Sistem federal Demokrat untuk Rojava - Suriah Utara." Konferensi ini berakhir dengan keputusan untuk membuat pengumuman sistem federal pada konferensi pers yang akan diselenggarakan pada Kamis (17/3).
Rojava adalah nama lain yang digunakan etnis Kurdi untuk menyebut Suriah Utara.

Menurut kelompok pemerhati konflik di Suriah, Syrian Observatory for Human Rights, rencana pembentukan sistem federal awalnya akan diumumkan pada Rabu namun ditunda karena "alasan logistik" dan karena tuntutan dari masyarakat Arab dan lokal untuk menjaminan bahwa sistem federal tidak berarti pemisahan diri dari Suriah.

Peserta konferensi ini juga meramalkan bahwa perundingan damai Suriah yang disponsori PBB di Jenewa pekan ini tidak akan berhasil, utamanya dengan tidak adanya partai Kurdi Suriah, PYD.
Pejabat Kurdi dan salah satu penyelenggara konferensi, Aldar Khalil, menilai sistem "federalisme demokratis" merupakan sistem yang terbaik dan yakin sistem ini akan disetujui semua pihak. Sementara pejabat Kurdi lainnya, Idris Nassan, berharap federalisme dapat segera dideklarasikan.

Sementara itu, Observatory melaporkan bahwa pasukan keamanan internal Kurdi Suriah, yang dikenal sebagai Asayish, telah menangkap 60 anggota milisi pro-pemerintah Suriah di kota Qamishli.

Dalam laporannya, Observatory menyatakan Asayish meluncurkan tembakan ke wilayah yang menjadi lokasi sejumlah gedung keamanan milik pemerintah. Sebagian besar Qamishli dikendalikan oleh pasukan Kurdi, sementara pemerintah Suriah hanya dapat berkuasa di pusat kota dan bandara.
Kelompok Kurdi Suriah secara efektif menguasai perbatasan Suriah-Turki sepanjang 400 km yang terbentang dari sungai Efrat hingga perbatasan dengan Irak, yang merupakan wilayah otonomi Kurdi Irak sejak awal 1990-an.

Kurdi juga menguasai sejumlah wilayah di perbatasan sebelah barat laut di daerah Afrin. Kelompok minoritas etnis Kurdi juga berada di Turki dan Iran.

Kelompok Kurdi Suriah dan sekutu mereka memiliki tiga zona otonomi, yang dikenal sebagai Jazeera, Ayn al-Arab dan Afrin. Keberhasilan mereka merebut kota Tel Abyad dari kelompok militan ISIS tahun lalu menciptakan penyambungan teroritial antara Jazeera dan Ayn al-Arab.
Afrin dipisahkan dari dua daerah otonomi lainnya dengan jarak sekitar 100 km dari wilayah yang sebagian besar masih dikuasai ISIS.

Nassan menyatakan bahwa sistem federal akan memperluas "kerangka administrasi independen yang dibentuk Kurdi dan kelompok lainnya." Nassan juga menilai bahwa sistem politik semacam ini akan mewakili semua kelompok etnis yang tinggal di wilayah tersebut.

Sistem ini bertujuan untuk membentuk area dengan "administrasi independen yang demokratis," yang akan mengelola urusan ekonomi, keamanan dan pertahanan mereka sendiri, menurut dokumen yang disusun oleh komite persiapan rencana ini.

Khalil menyatakan rincian sistem federal ini akan diumumkan lebih lanjut.



Credit  CNN Indonesia