Korea Utara menuding pelapor khusus PBB tentang Korea, Marzuki Darusman,
sebagai "oportunis" dan mengecam keras laporan tim PBB yang dipimpin
Marzuki.
Marzuki, yang pernah menjabat sebagai jaksa agung
Indonesia, dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press,
mengatakan bahwa laporan mereka -yang menjadi dasar resolusi PBB bulan
Desember lalu- tidak menganjurkan opsi militer untuk perubahan rezim
sebagaimana disebutkan Korea Utara.
"Yang penting, menurut saya,
tugas pertama adalah untuk membantu pembebasan 80.000 hingga 100.000
(tahanan) dan pembubaran kamp-kamp (tahanan) ini," kata Marzuki.
"Namun itu hanya bisa terjadi jika sistem kepemimpinan kultus itu
benar-benar dibongkar. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah
jika keluarga Kim Jong-un secara efektif diasingkan, secara efektif
dikeluarkan dari posisinya, dan diganti dengan kepemimpinan baru," kata
Marzuki
Kata-kata eksplisit seperti itu memang jarang terdengar
dari seorang pejabat tinggi PBB, meskipun umum di antara para pejabat
Amerika Serikat.
Ia mengatakan usulan yang disampaikan kepada
PBB sebelumnya mengenai upaya membujuk atau memaksa Korea Utara untuk
memperbaiki catatan hak asasi manusianya hanya sebatas langkah
"retoris".
Resolusi DK PBB
Namun ia mengatakan resolusi ini, disahkan oleh Majelis Umum pada bulan
Desember, lebih berbobot karena menganggap Kim bertanggung jawab
berdasarkan laporan sepanjang 372 halaman yang disampaikan tahun lalu
oleh Komisi Penyelidikan yang didukung oleh PBB yang memaparkan secara
rinci penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, eksekusi dan kamp-kamp
penjara politik.
"Ini merupakan suatu gelombang perubahan dalam sikap masyarakat internasional," katanya.
Korea Utara, menurut Marzuki, "berada dalam posisi paling rentan,
setiap kali kesalahan dan tanggung jawab pemimpin mereka mendapat
sorotan publik internasional".
Tanggapan keras Korea Utara
antara lain ancaman tes nuklir yang lebih banyak lagi, aksi massa,
kampanye hitam terhadap pembelot yang bekerja sama untuk laporan PBB itu
dan tuduhan bahwa Washington mengatur semua ini sebagai upaya
mempercepat perubahan rezim.
Media pemerintah pekan lalu
mencerca temuan PBB lagi dengan mengatakan "orang-orang yang memalsukan
laporan itu semua merupakan penipu politik yang disuap dan manusia
sampah tercela".
Mereka juga menyebut Marzuki sebagai "oportunis."
Dalam sebuah upaya perundingan yang langka, diplomat Korea Utara di PBB
melobi untuk tidak membawa-bawa kesalahan Kim dalam resolusi itu. Namun
mereka gagal.
Proposal tersebut masuk dalam agenda Dewan
Keamanan, yang tahun ini diharapkan untuk membuat keputusan apakah akan
membawa kasus ini ke Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag.
Sikap Cina
Hanya beberapa saat sebelum resolusi itu disahkan Majelis Umum PBB,
diplomat Korea Utara minta berbicara dengan Marzuki untuk menghapus
kata-kata tersebut. Selama pertemuan, Ri Hung Sik, duta besar Korea
Utara, mengisyaratkan bahwa masa depan mereka dipertaruhkan, kata
Marzuki.
"Mereka mengatakan bahwa orang lain akan mengambil
alih, dan garis keras akan mengambil alih," kata Marzuki, yang
menyiratkan bahwa perpecahan mungkin sudah terbentuk antara faksi-faksi
yang berebut membuktikan loyalitas dan efektifitas dalam melindungi
kepemimpinan di Korea Utara.
Namun inilah realitas mengenai resolusi tersebut: Kemungkinan proses pidana terhadap Kim sangat kecil.
Hal itu mungkin akan ditidak setujui oleh Cina atau Rusia, yang
memiliki hak veto di Dewan Keamanan. Selain itu, walaupun lebih dari 120
negara mendukung Mahkamah Pidana Internasional, Amerika Serikat bukan
salah satu dari mereka, jadi agak susah bagi Washington untuk secara
kuat mendorong hal ini.
Namun bahkan tanpa membawa Kim ke
pengadilan, Marzuki mengatakan, menempatkan masalah hak asasi warga
Korea Utara dalam agenda Dewan Keamanan berarti Pyongyang akan
menghadapi peningkatan pengawasan dari masyarakat internasional.
Ia mengatakan Cina juga akan berada di bawah tekanan untuk menjauhi Pyongyang atau beresiko kehilangan kredibilitas.
"Mungkin susah dipercaya, namun pada tahap tertentu Cina tidak dapat
terus berhubungan dengan rezim yang dikecam oleh masyarakat
internasional," katanya.
Credit
BBC World - detikNews