Korea Utara menuding pelapor khusus PBB tentang Korea, Marzuki Darusman,
 sebagai "oportunis" dan mengecam keras laporan tim PBB yang dipimpin 
Marzuki.
 Marzuki, yang pernah menjabat sebagai jaksa agung 
Indonesia, dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, 
mengatakan bahwa laporan mereka -yang menjadi dasar resolusi PBB bulan 
Desember lalu- tidak menganjurkan opsi militer untuk perubahan rezim 
sebagaimana disebutkan Korea Utara.
 "Yang penting, menurut saya,
 tugas pertama adalah untuk membantu pembebasan 80.000 hingga 100.000 
(tahanan) dan pembubaran kamp-kamp (tahanan) ini," kata Marzuki.
 "Namun itu hanya bisa terjadi jika sistem kepemimpinan kultus itu 
benar-benar dibongkar. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah 
jika keluarga Kim Jong-un secara efektif diasingkan, secara efektif 
dikeluarkan dari posisinya, dan diganti dengan kepemimpinan baru," kata 
Marzuki
 Kata-kata eksplisit seperti itu memang jarang terdengar 
dari seorang pejabat tinggi PBB, meskipun umum di antara para pejabat 
Amerika Serikat.
 Ia mengatakan usulan yang disampaikan kepada 
PBB sebelumnya mengenai upaya membujuk atau memaksa Korea Utara untuk 
memperbaiki catatan hak asasi manusianya hanya sebatas langkah 
"retoris".
Resolusi DK PBB
Namun ia mengatakan resolusi ini, disahkan oleh Majelis Umum pada bulan 
Desember, lebih berbobot karena menganggap Kim bertanggung jawab 
berdasarkan laporan sepanjang 372 halaman yang disampaikan tahun lalu 
oleh Komisi Penyelidikan yang didukung oleh PBB yang memaparkan secara 
rinci penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, eksekusi dan kamp-kamp 
penjara politik.
 "Ini merupakan suatu gelombang perubahan dalam sikap masyarakat internasional," katanya.
 Korea Utara, menurut Marzuki, "berada dalam posisi paling rentan, 
setiap kali kesalahan dan tanggung jawab pemimpin mereka mendapat 
sorotan publik internasional".
 Tanggapan keras Korea Utara 
antara lain ancaman tes nuklir yang lebih banyak lagi, aksi massa, 
kampanye hitam terhadap pembelot yang bekerja sama untuk laporan PBB itu
 dan tuduhan bahwa Washington mengatur semua ini sebagai upaya 
mempercepat perubahan rezim.
 Media pemerintah pekan lalu 
mencerca temuan PBB lagi dengan mengatakan "orang-orang yang memalsukan 
laporan itu semua merupakan penipu politik yang disuap dan manusia 
sampah tercela".
 Mereka juga menyebut Marzuki sebagai "oportunis."
 Dalam sebuah upaya perundingan yang langka, diplomat Korea Utara di PBB
 melobi untuk tidak membawa-bawa kesalahan Kim dalam resolusi itu. Namun
 mereka gagal.
 Proposal tersebut masuk dalam agenda Dewan 
Keamanan, yang tahun ini diharapkan untuk membuat keputusan apakah akan 
membawa kasus ini ke Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag.
Sikap Cina
Hanya beberapa saat sebelum resolusi itu disahkan Majelis Umum PBB, 
diplomat Korea Utara minta berbicara dengan Marzuki untuk menghapus 
kata-kata tersebut. Selama pertemuan, Ri Hung Sik, duta besar Korea 
Utara, mengisyaratkan bahwa masa depan mereka dipertaruhkan, kata 
Marzuki.
 "Mereka mengatakan bahwa orang lain akan mengambil 
alih, dan garis keras akan mengambil alih," kata Marzuki, yang 
menyiratkan bahwa perpecahan mungkin sudah terbentuk antara faksi-faksi 
yang berebut membuktikan loyalitas dan efektifitas dalam melindungi 
kepemimpinan di Korea Utara.
 Namun inilah realitas mengenai resolusi tersebut: Kemungkinan proses pidana terhadap Kim sangat kecil.
 Hal itu mungkin akan ditidak setujui oleh Cina atau Rusia, yang 
memiliki hak veto di Dewan Keamanan. Selain itu, walaupun lebih dari 120
 negara mendukung Mahkamah Pidana Internasional, Amerika Serikat bukan 
salah satu dari mereka, jadi agak susah bagi Washington untuk secara 
kuat mendorong hal ini.
 Namun bahkan tanpa membawa Kim ke 
pengadilan, Marzuki mengatakan, menempatkan masalah hak asasi warga 
Korea Utara dalam agenda Dewan Keamanan berarti Pyongyang akan 
menghadapi peningkatan pengawasan dari masyarakat internasional.
 Ia mengatakan Cina juga akan berada di bawah tekanan untuk menjauhi Pyongyang atau beresiko kehilangan kredibilitas.
 "Mungkin susah dipercaya, namun pada tahap tertentu Cina tidak dapat 
terus berhubungan dengan rezim yang dikecam oleh masyarakat 
internasional," katanya.
Credit   
BBC World - detikNews