Myanmar mengkaim tidak memiliki niat melakukan pembersihan suku Rohingya.
CB,
YANGON -- Myanmar membentuk komisi untuk menyelidiki tuduhan
pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian bergolak Rakhine.
Diplomat Filipina Rosario Manalo dan mantan Duta Besar Jepang untuk PBB,
Kenzo Oshima mengatakan komisi beranggota empat orang itu terdiri atas
dua anggota lokal dan dua anggota internasional.
Diplomat Filipina Rosario Manalo dan mantan Duta Besar Jepang untuk
PBB, Kenzo Oshima menjadi anggota internasional. Manalo, 82 tahun,
mantan wakil menteri luar negeri Filipina, akan memimpin komisi
tersebut.
Dua anggota lokal ialah pengacara Mya Thein dan
ekonom dan mantan pejabat PBB Aung Tun Thet. Pada tahun lalu, Aung Tun
Thet diangkat pemimpin Aung San Suu Kyi menjadi peran kunci dalam
tanggapan Myanmar atas krisis Rohingya. Pada April, dia mengatakan
kepada harian Bangladesh bahwa Myanmar 'tidak memiliki niat melakukan
pembersihan suku'.
"Komisi
independen ini akan menyelidiki tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM dan
isu-isu terkait, setelah serangan-serangan teroris oleh ARSA," kata
kantor Presiden Win Myint, merujuk kepada Tentara Penyelamat Rohingya
Arakan, sebuah kelompok bersenjata Rohingya.
Lebih dari 700
ribu orang etnis Rohingya meninggalkan negara bagian Rakhine di barat
Myanmar. Mereka meninggalkan Myanmar setelah tindakan keras oleh militer
yang dimulai Agustus lalu sebagai tanggapan atas serangan-serangan oleh
ARSA terhadap pos keamanan.
Myanmar telah menolak
tuduhan-tuduhan melakukan pembersihan etnis dan membantah sebagai besar
laporan melakukan kekejaman. Sebaliknya, Myanmar menyalahkan 'teroris'
Rohingya.
Komisi itu adalah salah satu dari beberapa yang
dibentuk dalam beberapa bulan terakhir untuk menyelesaikan masalah di
negara bagian Rakhine.
