Duterte berharap UU baru ini akan mengakhiri konflik yang berlangsung puluhan tahun.
CB,
MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan undang-undang
yang memberi otonomi lebih besar kepada kelompok Muslim di Filipina,
Senin (6/8). Pengumuman UU tentang Hukum Organik untuk Daerah Otonomi
Bangsamoro Muslim Mindanao ke Front Pembebasan Islam Moro (MILF)
dilakukan di Istana Malacanang di Manila.
Seperti dilansir di
Channel News Asia pada Senin (6/8), Presiden Duterte meyakini regulasi itu mampu mengakhiri konflik separatis berdarah.
“Saya
berharap (undang-undang) akhirnya akan mengakhiri konflik puluhan tahun
yang berakar dalam perjuangan Bangsamoro untuk menentukan nasib sendiri
dan pengakuan identitas unik mereka,” kata Duterte merujuk wilayah di
mana banyak konflik telah berkecamuk.
Dia
menandatangani regulasi itu pada bulan lalu dan menyerahkan salinan
simbolis pada pemimpin kelompok pemberontak Muslim terbesar di negara
itu, Senin. Konflik puluhan tahun yang terjadi di wilayah Mindanao telah
menewaskan sekitar 150 ribu jiwa sejak 1970an.
"Semoga ini
berfungsi sebagai lintasan akhir untuk mencapai perdamaian sejati,
stabilitas (dan) pemerintahan yang baik di Mindanao Muslim," ujar dia.
Ia
mengajak semua pihak dapat bekerja sama menyelesaikan konflik berdarah
tersebut. “Mari kita bekerja bersama melanjutkan proses penyembuhan dan
rekonsiliasi,” ujar dia.
Undang-undang itu menegakkan
perjanjian damai pada 2014. Dalam perjanjian ini MILF bersumpah tak lagi
berupaya mencari kemerdekaan. Perjanjian perdamaian awal ditandatangani
pendahulu Duterte, Benigno Aquino. Namun, Kongres sempat menolak
mengesahkan undang-undang pendukung perjanjian itu. Fraksi pemberontak
dan gerilyawan mulai berjanji setia kepada kelompok militan ISIS
Tahun
lalu mereka menyerang kota selatan Marawi yang menyebabkan pertempuran
selama lima bulan dan menewaskan 1.200 orang. Pemberontak menganggap
sepertiga kepulauan Mindanao bagian selatan sebagai tanah air leluhurnya
yang berasal dari pedagang Arab yang tiba pada abad ke-13.
Pada
1996, kelompok pemberontak besar lainnya dari Front Pembebasan Nasional
Moro, menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah yang
menciptakan wilayah otonomi Muslim di selatan. Namun, mereka disebut
gagal mewujudkan perdamaian dan pembangunan.
Di bawah hukum
Duterte, sebuah entitas politik baru yang dikenal sebagai Bangsamoro
akan menggantikan daerah otonom saat ini. Entitas itu akan mendapat 75
persen dari pajak yang dikumpulkan, serta menerima alokasi dana tahunan
senilai lima persen dari pendapatan nasional, atau sekitar 60 miliar
peso (1,12 juta dolar AS).
Entitas itu juga memiliki
parlemen dan pengadilan syariah Islam khusus untuk menangani
kasus-kasus yang melibatkan umat Islam. Berdasarkan perjanjian damai
pada 2014, undang-undang harus disetujui dalam referendum regional.
