CB, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dan Kongres baru saja menandatangani pengesahan Undang-Undang Organik Bangsamoro atau Bangsamoro Organic Law pada 27 Juli 2018.
Pengesahan ini, seperti dilansir ABS-CBN, menyusul kesepakatan damai yang dicapai Presiden Benigno Aquino III dengan pemimpin Moro Islamic Liberation Front pada 2014.
Pengesahan
UU ini sempat tertunda pada 2015 menyusul terjadinya insiden serangan
komando polisi terhadap markas kelompok separatis, yang malah menewaskan
44 orang anggota pasukan komando polisi Filipina.
Setelah terpilih menjadi Presiden pada 30 Juni 2016, Duterte
mengaktifkan kembali Komisi Transisi Bangsamoro dan membahas sejumlah
poin di dalam rancangan kesepakatan itu untuk menjadi UU.
Kongres Filipiina mengesahkan UU Bangsamoro ini pada Juli 2018. Agar UU ini berlaku penuh, pemerintah akan menggelar pemungutan suara atau plebisit dari warga yang tinggal di area selatan Pulau Mindanao. Rencananya, ini akan digelar menjelang akhir tahun.
Presiden Filipina Rodridgo Duterte menggelar upacara penandatanganan UU Bangsamoro Organic Law di Istana Malacanang pada Senin, 6 Agustus 2018.
Berikut perjalanan singkat konflik ini, seperti dirangkum media Inquirer, hingga berujung pada kesepakatan damai pemerintah dan MILF untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung beberapa dekade ini:
27 Maret 2014
4 Agustus 2011
15 Juli 2010
Pengesahan ini, seperti dilansir ABS-CBN, menyusul kesepakatan damai yang dicapai Presiden Benigno Aquino III dengan pemimpin Moro Islamic Liberation Front pada 2014.
Kongres Filipiina mengesahkan UU Bangsamoro ini pada Juli 2018. Agar UU ini berlaku penuh, pemerintah akan menggelar pemungutan suara atau plebisit dari warga yang tinggal di area selatan Pulau Mindanao. Rencananya, ini akan digelar menjelang akhir tahun.
Presiden Filipina Rodridgo Duterte menggelar upacara penandatanganan UU Bangsamoro Organic Law di Istana Malacanang pada Senin, 6 Agustus 2018.
Berikut perjalanan singkat konflik ini, seperti dirangkum media Inquirer, hingga berujung pada kesepakatan damai pemerintah dan MILF untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung beberapa dekade ini:
27 Maret 2014
- Pemerintah Filipina dan pemimpin MILF menandatangani kesepakatan Comprehensive Agreement on the Bangsamoro untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsun selama beberapa dekade.
- Ketua negosiator MILF, Mohagher Iqbal, mengatakan draf final Bangsamoro Basic Law akan menjadi kunci kesepakatan damai dengan pemerintah Filipina.
- Presiden dan Ketua MILF, Al Haj Murad Ebrahim meluncurkan program Sajahatra Bangsamoro di Institut Manajemen dan Kepemimpinan Bangsamoro di Sulta Kudarat, Maguindanao
- Presiden Corazon Aquino mengatakan kerangka kesepakatan tercapai dengan MILF untuk mendirikan entitas otonom baru yang bernama Bangsamoro dan pemerintahan dijalankan warga Muslim.
- Presiden Corazon Aquino menggelar pertemuan rahasia dengan pimpinan MILF, Murad Ebrahim, di Tokyo, Jepang, untuk mempercepat proses pembahasan kesepakatan damai. Ini pertemuan pertama sejak pertemuan sebelumnya pada 1997.
- Pasukan MILF dan militer Filipina bentrok di Al Barka, Basilan, yang menewaskan 19 tentara dan 6 separatis.
- Presiden Corazon Aquino membentuk panel juru runding untuk memulai pembicaraan damai dengan MILF. Aquino juga mengumumkan Malaysia tetap berperan sebagai fasilitator.
- Pemerintah dan MILF mengumumkan perluasan kewenangan dan wilayah Bangsamoro di Pulau Mindanao.
- Mahkamah Agung menyatakan draf perjanjian damai dengan MILF tidak konstitusional sehingga bisa tidak berlaku.
- Pembicaraan damai dengan MILF dimulai setelah pemerintah Filipina mencapai kata sepakat dengan Moro National Liberation Front, yang dipimpin Nur Misuari. MILF merupakan pecahan dari MNLF.
Credit tempo.co
