Tentara Israel berlatih di wilayah Dataran
Tinggi Golan yang direbut pada 1967 dan diupayakan diakui internasional
sebagai bagian wilayah Israel. (Reuters/Baz Ratner)
Israel merebut sebagian besar wilayah Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam perang pada tahun 1967 dan berupaya mendapatkan agar diakui internasional sebagai bagian dari wilayah negara itu.
Pada Mei lalu, seorang pejabat senior Israel mengatakan AS akan mengakuinya dalam beberapa bulan mendatang.
Namun, klaim ini dibantah oleh John Bolton yang merupakan penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat.
"Saya mendengar ide itu diajukan tetapi tidak ada pembicaraan terkait masalah itu, belum ada keputusan dari pemerintah AS," kata Bolton kepada kantor berita Reuters, di Yerusalem, Selasa (21/8).
Palestina berusaha menjadikan wilayah lain di Dataran Tinggi Golan yaitu Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur sebagai bagian dari wilayah negara baru Palestina. Langkah Palestina ini diajukan dalam perundingan pendirian dua negara, Palestina dan Isarel, yang didukung AS namun terhenti sejak 2014.
Pemerintah Trump mencoba menghidupkan kembali jalur diplomasi ini namun ditanggapi dengan dingin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas sejak AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember lalu.
Washington juga mengisyaratkan kemungkinan mengakomodir pemukiman Yahudi di Tepi Barat dengan menghapus istilah "pendudukan" dalam sebagian dokumen AS terkait wilayah itu.
Sementara sebagian besar negara adidaya di dunia menganggap pemukiman Yahudi tersebut ilegal.
Ketika ditanya apakah pemerintah Trump memandang negara Palestina merupakan masa depan untuk memecahkan konflik di Timur Tengah, Bolton bersikap hati-hati.
"Menurut saya sudah menjadi pandangan AS sejak lama bahwa pada akhirnya Israel dan Palestina harus sepakat soal ini," ujarnya. "Tidak ada pihak yang akan berdamai tanpa itu."
Terkait kemungkinan perundingan damai dengan Abbas bisa dimulai kembali, Bolton mengatakan "itu tergantung pada dia."
Palestina
ingin agar Jalur Gaza yang berada di dataran tinggi Golan menjadi
bagian negara Palestina bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
(Reuters/Mohammed Salem)
|
"UNWRA adalah mekanisme yang gagal. badan ini melanggar hukum internasional terkait status pengungsi. Program UNWRA adalah satu-satunya dalam sejarah yang dibuat berdasarkan asumsi bahwa status pengungsi bisa diturunkan, dan saya pikir sudah pada tempatnya kami mengurangi pendanaan," kata Bolton.
UNWRA dan Palestina telah memperingatkan bahwa pemotongan dana bisa mempersulit warga di Gaza, satu kantung wilayah yang diblokade oleh Israel dan Mesir agar Hamas terisolasi.
Presiden Abbas yang merupakan pesaing Hamas juga membatasi pendanaan di Jalur Gaza.
Bolton berupaya menyerahkan tanggung jawab atas kesulitan di Gaza kepada Hamas, dan dia mempertanyakan hubungan antara anggaran UNWRA dengan kesejahtaraan warga Palestina.
"Sebagian besar pengeluaran UNWRA adalah untuk mendokumentasikan stasus pengungsi warga Palestina, menurut saya ini satu kesalahan. Menurut saya ini kesalahan dari kaca mata kemanusiaan...mendokumentasikan status yang tidak secara alami terjadi," ujarnya.
"Menurut saya yang kami inginkan adalah warga Palestina bisa mendapatkan pekerjaan yang produktif," ujar Bolton yang senada dengan himbauan Palestina dan Israel agar ada perbaikan ekonomi di Tepi Barat dan Gaza.
"Tanpa perekonomian yang berfungsi, tidak akan tercipta stabiltias sosial dan politik," tambahnya.
Credit cnnindonesia.com
