CUPUMA

Jumat, 30 November 2018

Selain Cina, India Juga Bangun Kereta Peluru Bawah Laut

Jurnalis mengambil foto kereta peluru yang menghubungkan Shanghai dengan Hangzhou, Selasa, di Shanghai, Cina. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

CB, Jakarta - Selain Cina, India juga sedang membangun kereta peluru bawah laut. Langkah awal, pemerintah India telah mengumumkan tentang proses pembelian kereta peluru seri Shinkansen 18E5 dari Jepang seharga US$964 juta atau setara Rp 13,8 triliun.
Adapun Beijing dilaporkan baru saja menyetujui proyek kereta peluru bawah laut pada berbiaya Ro 43,2 juta., seperti dikutip dari CNN, 29 November 2018. Proyek ditargetkan rampung pada tahun 2025.

Kereta ini menghubungkan kota pelabuhan Ningbo di selatan Shanghai ke Zhoustan, patai timur di provinsin Zheijang, sekitar 77 kilometer jarak kedua kota ini.

Menurut laporan Travel anda Leisure, 11 September 2018, sebelum membangun kereta, India akan mengajukan manufaktur kereta dari Jepang untuk berpartisipasi dalam tender.
Rute kereta peluru akan menghubungkan Mumbai dan Ahmedabad dengan berhenti di 12 stasiun antara kedua kota. Dalam jarak 13 mil, kereta akan berada di bawah laut menghubungkan Thane Creek ke Virar.
"Setiap kereta akan memiliki 10 masinis dan mampu berlari dengan kecepatan 350 kilometer per jam," ujar laporan resmi Economic Times. Itu artinya kereta berkecepatan tinggi ini menempuh jarak sejauh itu dalam tempo 2 jam.
Nantinya harga tiket kereta peluru bawah laut diperkirakan sebesar US$41. Untuk first class, service dan perlengkapannya akan setara dengan kelas serupa yang disediakan maskapai penerbangan.
Pembangunan konstruksi kereta peluru bawah laut akan dimulai pada Januari 2019 dan dijadwalkan rampung pada tahun 2022.

Credit tempo.co

Cina Bangun Kereta Peluru Bawah Laut Berbiaya Rp 43,2 Triliun

Cina awal tahun 2019 untuk pertama kali membangun proyek rute kereta bawah laut berbentuk peluru. [CNN]

CB, Jakarta - Beijing, Cina baru saja mendapat lampu hijau untuk membangun proyek perdana rute kereta peluru bawah laut berbiaya US$ 3 miliar atau setara Rp 43,2 triliun, kereta yang dirancang untuk menarik banyak turis.
Pemerintah Cina pertama kali merancang pembangunan transportasi kereta bawah laut ini pada tahun 2005. Rencana studi kelayakan kereta bawah tanah Yong-Zhou Railway disetujui Beijing pada November ini, seperti dikutip dari CNN, 29 November 2018.

Rute yang dibangun dalam bentuk terowongan akan menghubungkann Ningbo, kota pelabuhan di selatan Shanghai ke Zhoustan, di pantai timur di provinsi Zhejiang, dengan jarak sekitar 77 kilometer. Rinciannya sepanjang 70.92 kilometer merupakan rute baru yang akan dibangun termasuk 16,2 kilometer berada di bawah laut.
Jika proyek ini rampung, maka Yong-Zhou Railway akan menghubungkan Stasiun Ningbo East dan Stasiun Zhoushan dengan kereta kecepatan tinggi yakni 250 kilometer per jam.
Pembangunan proyek kereta bawah laut ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah turis karena lama perjalanan telah dipangkas. Misalnya dari Hangzhou, ibukota menuju Zhoustan hanya butuh 80 menit. Sebelumnya, dengan menggunakan bus butuh waktu 4,5 jam dan dengan mobil pribadi sekitar 2,5 jam.

Desa nelayan Houtouwa di Cina yang ditinggal penghuninya jadi destinasi wisata. [CNN]
Adapun jarak tempuh Zhoushan ke Shanghai dengan berkendaraan mobil mencapai 3 jam lamanya. Zhoushan merupakan kota bisnis bahkan mendapat status zona pembangunan ekonomi khusus yang didisain Beijing.

Di Zhoushan juga berdiri pabrik pesawat Boeing milik
Amerika yang akan beroperasi resmi pada Desmeber 2018.
Adapun pelabuhan Ningbo-Zhoushan merupakan pelabuhan tersibuk di dunia karena menjadi lintasan kapal-kapal kargo.
Di Zhoushan juga berdiri situs National Scenic Area di Cina yang baru-baru ini membuat para netizen dibuat kagum atas karya foto dari situs yang tak lain desa nelayan Houtuwan yang ditinggalkan seluruh penghuninya karena sulitnya akses keluar.

Pemandangan desa yang rumah-rumahnya sudah berlumut dan dipenuhi tanaman merambat menarik minat banyak turis yang ingin berkunjung ke sana.
Dengan pembangunan proyek rute kereta peluru bawah laut pertama Cina, akan memudahkan turis mengakses tempat-tempat wisata di Zheijang. Proyek ini akan dimulai pada tahun 2019 dan dijadwalkan rampung pada 2025.

Credit tempo.co

Perang Dagang AS-China Jadi Sorotan Utama KTT G20

Presiden AS Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jin Ping di sela KTT G20 di Argentina. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- KTT G20 digelar di Buenos Aires, Argentina, di tengah memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Preisden China Xi Jinping di sela KTT disebut-sebut bakal menentukan nasib perang dagang kedua negara ke depannya.

Sejak September silam, ekonomi dunia dirundung potensi bahaya dari guncangan perang dagang Trump. Dengan moto 'America First', Trump mencederai konsensus yang telah disepakati negara-negara G20 selama satu dekade dalam menjalani perdagangan internasional.

Trump melancarkan perang dagang ke sejumlah negara, termasuk China. Dengan China, perang dagang itu terjadi sejak pertengahan 2018. AS memberlakukan tarif tinggi atas barang-barang China senilai US$250 miliar per tahun (Rp3,6 triliun).

Sebagai pembalasan, Cina memberlakukan tarif sebesar US$110 miliar (Rp1,6 triliun) terhadap barang-barang AS.

Ajang saling balas menaikkan tarif antara AS dan China ini mendorong kenaikan harga pada sejumlah produk China seperti penyedot debu hingga alat teknologi seperti modem. Di sisi lain, barang-barang AS yang ditargetkan China antara lain gas alam cair dan jenis pesawat tertentu.

Konflik ini diproyeksikan akan menuju titik terang pada KTT G20 di Argentina mendatang. Pasalnya, Trump dan Xi Jin Ping akan bertemu di konferensi G20 ke-13 tersebut.

Belum reda api konflik perang dagang, agenda lain sudah menanti untuk dibahas di KTT G20 mendatang. Trump mengancam akan membatalkan pertemuan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Trump memang dijadwalkan akan bertemu dengan Putin di sela-sela pertemuan G20 mendatang. Keduanya akan membahas berbagai isu mulai dari pengendalian senjata, konflik Timur Tengah, hingga masalah Ukraina.

Pada pekan lalu, Rusia dan Ukraina kembali bersitegang di Selat Kerch, Laut Hitam. Rusia melepaskan tembakan dan menyita tiga kapal Ukraina yang mereka klaim memasuki wilayah Moskow. Sedangkan, Ukraina mengaku bahwa kapal mereka ditembaki setelah awak memutuskan menjauh dan kembali ke pelabuhan di Odesa.

Insiden ini dinilai mampu memicu kembali perselisihan terbuka antara AS dan Rusia negara seperti terjadi pada 2014 silam saat kedua negara terlibat pertikaian atas Krimea.

Credit cnnindonesia.com

Cina Harapkan Hasil Positif dalam Pertemuan dengan AS di G20

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping

Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Donald Trump dan Xi Jinping akan membicarakan perdagangan di sela-sela KTT G20

CB, BEIJING - Kementerian Perdagangan Cina mengatakan Beijing berharap adanya hasil positif dalam menyelesaikan sengketa perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping dijadwalkan bertemu untuk membicarakan perdagangan di sela-sela KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, pada Sabtu (1/12).

Ketika ditanya apakah Cina berusaha mencegah lebih banyak kenaikan tarif dari AS pada pertemuan itu, juru bicara kementerian, Gao Feng, mengatakan tim ekonomi dari kedua belah pihak telah menjalin kontak untuk menerapkan konsensus yang dicapai oleh Trump dan Xi dalam panggilan telepon bulan ini.

"Saya berharap Amerika Serikat dan Cina dapat bergerak ke arah satu sama lain dan bekerja keras untuk mencapai hasil positif dalam pertemuan itu," kata Gao, tanpa memberikan rincian.

AS telah mengenakan bea tambahan antara 10 persen hingga 25 persen pada barang-barang Cina senilai 250 miliar dolar AS tahun ini. Kebijakan itu disebut sebagai hukuman atas praktik perdagangan yang tidak adil yang dituduh telah dilakukan Cina. Tarif 10 persen akan meningkat menjadi 25 persen di tahun depan.

Sebuah jajak pendapat Reuters pada Rabu (28/11) menunjukkan, pabrik-pabrik Cina tengah berjuang untuk terus berdiri selama dua bulan berturut-turut pada November ini. Hal itu karena permintaan menurun di dalam negeri dan ancaman tarif AS yang lebih tinggi.

"Pihak Cina telah berulang kali menekankan, esensi dari kerja sama ekonomi dan perdagangan Cina-AS adalah saling menguntungkan dan win-win," ungkap Gao.

Credit republika.co.id

Pengadilan Korea Selatan perintahkan Mitsubishi ganti rugi romusha, Jepang marah

Carlos Ghosn (kiri) pimpinan sekaligus CEO aliansi Renault-Nissan bersama CEO Mitsubishi Motors Corp dalam sebuah konferensi pers di Tokyo, Jepang, pada Oktober 2016. (Reuters)

Seoul (CB) - Pengadilan tertinggi Korea Selatan pada Kamis memutuskan perusahaan Jepang Mitsubishi Heavy Industries Ltd harus memberikan ganti rugi kepada 10 warga Korea Selatan atas kerja paksa selama Perang Dunia Kedua, yang langsung membuat marah Tokyo.

Keputusan itu menggemakan amar penting Mahkamah Agung pada bulan lalu, yang mendukung warga Korea Selatan meminta ganti rugi dari Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. Jepang untuk kerja paksa pada masa perang.

Putusan itu mengukuhkan keputusan pengadilan banding pada 2013, yang mengharuskan Mitsubishi membayar 80 juta won (satu miliar rupiah lebih) untuk masing-masing lima pekerja atau keluarga mereka sebagai ganti rugi.

Dalam putusan terpisah, pengadilan itu juga memerintahkan Mitsubishi membayar hingga 150 juta won kepada masing-masing dari lima penggugat lain atau keluarga mereka.

Mitsubishi menyebut putusan itu "sangat disesalkan", dengan mengatakan dalam pernyataan bahwa perusahaan tersebut akan membahas tanggapannya dengan pemerintah Jepang.

Jepang dan Korea Selatan berbagi sejarah pahit, yang mencakup penjajahan Jepang pada 1910-1945 atas semenanjung Korea dan penggunaan wanita penghibur, penghalusan Jepang untuk gadis dan wanita, banyak dari mereka orang Korea, yang dipaksa bekerja di rumah bordilnya semasa perang.

Sengketa sejarah perang sejak lama menjadi batu sandungan hubungan di antara tetangga Asia Timur tersebut, yang memicu kekhawatiran bahwa itu dapat membahayakan upaya bersama untuk mengendalikan kegiatan nuklir Korea Utara.

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono mengeluarkan pernyataan menyebut putusan pengadilan itu "betul-betul tidak dapat diterima". Kementerian itu memanggil duta besar Korea Selatan untuk menyampaikan keluhan.

"Keputusan betul-betul menjungkirkan landasan hukum hubungan ramah dan kerja sama di antara kedua negara itu," kata Kono.

Kono mendesak Seoul segera mengambil tindakan untuk memperbaiki "kerusakan dan biaya tidak benar", yang menimpa perusahaan Jepang atau Tokyo akan mempertimbangkan pilihannya, termasuk merujuk perkara tersebut ke mahkamah dunia.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan penyesalan atas yang disebutnya "tanggapan berlebihan" Jepang, juga memanggil duta besar Jepang dan mendesak menahan diri.

"Kami akan menyusun tanggapan dengan cara yang dapat menyembuhkan rasa sakit dan luka korban, tapi pada saat sama memupuk hubungan ke depan dengan Jepang," kata juru bicara kementerian itu, Roh Kyu-deok, dalam jumpa pers.

"Tapi, pemerintah harus menghormati keputusan pengadilan di bawah asas pemisahan kekuasaan," katanya.

Perkara sebelumnya, yang diadukan kelompok lima mantan buruh, yang dibawa di Jepang, ditolak dengan alasan bahwa hak pemulihan mereka berakhir dengan perjanjian pemulihan hubungan diplomatik Seoul dengan Tokyo pada 1965.

Tapi, Mahkamah Agung Korea Selatan memperkuat putusan pada bulan lalu bahwa pendudukan atas semenanjung itu Jepang tidak sah.

"Perjanjian itu tidak mencakup hak korban kerja paksa atas ganti rugi atas kejahatan terhadap kemanusiaan perusahaan Jepang, yang berhubungan langsung dengan kekuasaan jajahan tidak sah pemerintah Jepang dan serbuan terhadap semenanjung Korea," kata pernyataan pengadilan tersebut.

Kim Seong-ju, penggugat berusia 90 tahun dalam perkara kedua, menyatakan dikirim ke Jepang ketika berusia 15 tahun atas saran gurunya, yang berkebangsaan Jepang.

"Saya diberitahu bahwa saya bisa ke sekolah menengah dan tinggi dan belajar lebih banyak, tapi ternyata harus bekerja di pabrik sepanjang waktu," kata Kim dalam jumpa pers sesudah putusan itu, dengan menunjukkan tangannya, dengan luka menetap, "Saya sekarang merasa luar biasa."

Credit antaranews.com

Prancis Bahas Perluasan Kerjasama UE-ASEAN dengan Indonesia

JAKARTA - Menteri Muda Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Baptiste Lemoyne menuturkan Uni Eropa (UE) ingin memperluas kerjasama dengan ASEAN. Namun, dia menuturkan, Prancis masih membahas hal ini dengan Indonesia.

Lemoyne menuturkan, pembahasan dengan Indonesia mengenai perluasan kerjasama ini adalah sebuah langkah awal. Selanjutnya, Prancis juga akan membicarakan hal serupa dengan negara-negara lain di ASEAN.

Dia lalu menyebut alasan mengapa UE, khususnya Prancis ingin memperluas kerjasama dengan ASEAN. Lemoyne menyebut, UE lebih tertaris melakukan hubungan multilateral dibandingkan bilateral.

"Karena kami tidak begitu mendukung hubungan bilateralisme, yang kami harapkan ke depan ada kerja sama lebih baik dengan ASEAN. Diharapkan ada kesepakatan komersial perdagangan yang lebih baik dengan," ucapnya pada Kamis (29/11).

Dirinya menyebut, jika hal ini benar-benar terjadi, maka itu dapat membuka pasar luas dengan ratusan juta konsumen. Dengan demikian, ungkapnya, maka ketegangan yang sedang terjadi antara China dan Amerika Serikat (AS) tidak akan terlalu berpengaruh pada dua kawasan itu.

Namun, dia mengaku masih belum tahu kapan kerja sama ini akan tercapai. Pasalnya, UE masih melihat stabilitas ASEAN, baik secara ekonomi, politik maupun secara keamanan.

Credit sindonews.com

KBRI Tunjuk Pengacara Dampingi WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia menuturkan bahwa Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia telah menunjuk pengacara untuk mendampingi seorang warga negara Indonesia (WNI) asal Lombok, yang terancam hukuman mati di Neger Jiran itu.

WNI yang diketahhui bernama Zainul Watoni dituntut di Mahkamah Magistrat atau Pengadilan Tingkat Pertama di Kota Tinggi. WNI tersebut dituduh membunuh penduduk setempat pada 4 November.

Zainul disebut membunuh seorang warga Ladang Kambau, Kuala Sedili bernama Rizal Muhamad. Kepala polisi Kota Tinggi, Inspektur Ahsmon Bajah menuturkan, korban meninggal karena luka tusukan di tubuhnya.

"KJRI Johor Bahru sudah menangani kasus ini dan sudah memberikan pendampingan kekonsuleran. KBRI KL sudah menunjuk Kantor Pengacara Gooi & Azzura untuk memberikan pendampingan hukum," kata Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal.

Iqbal, dalam pernyataan tertulis kepada awak media pada Kamis (29/11), kemudian menuturkan persidangan kasus ini baru mulai di Mahkamah Magistrat, sehingga diperkirakan prosesnya masih sangat panjang.

Sementara itu, selain karena kasus pembunuhan, Zainul juga diketahui telah menghadapi dakwaan kedua karena tidak memiliki surat izin yang sah untuk masuk ke Malaysia. Namun dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan itu dan didakwa dibawah Undang-undang Imigrasi.

Credit sindonews.com

Kamis, 29 November 2018

Trump Ancam 'Shutdown' Pemerintah Federal AS

Presiden AS Donald Trump.

Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Trump ingin kongres menyetujui pendanaan pembangunan tembok perbatasan.

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan melakukan shutdown atau menutup sementara pemerintahan federal jika Kongres tidak mendanai pembangunan tembok perbatasan AS- Meksiko. Ia meminta Kongres memberikan dana jaminan sebesar 5 miliar dolar AS.

Berbicara kepada Politico di Gedung Putih pada Selasa (27/11), Trump juga mengatakan permintaan dana sebesar 5 miliar dolar AS itu hanya untuk membangun penghalang fisik di perbatasan. Menurut dia, pendanaan tambahan akan diperlukan untuk keamanan perbatasan.

Dalam sebuah wawancara terpisah dengan The Washington Post, Trump mengisyaratkan ia dapat menghindari shutdown pemerintahan dan membangun tembok perbatasan dengan memanfaatkan militer AS. Ia telah mengerahkan militer ke perbatasan AS-Meksiko bulan lalu untuk memasang kawat berduri dan pagar.

Anggota parlemen AS harus bertindak untuk mengeluarkan RUU pengeluaran anggaran pada 7 Desember guna mendanai beberapa lembaga pemerintah, termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengawasi perbatasan dan imigrasi.

Komentar itu disampaikan Trump kepada Politico dan The Washington Post di tengah pertemuan Gedung Putih pada Selasa (27/11) dengan anggota Partai Republik di House. Partai tersebut masih mengontrol House atau DPR AS sampai Partai Demokrat mengambil alih pada Januari mendatang.

Credit republika.co.id

Pakar Hukum Curiga Laut Indonesia Ditanami Perangkat Bawah Air

JAKARTA - Pakar hukum laut internasional, Hasjim Djalal menuturkan dia curiga bahwa ada pihak asing yang telah menaruh sejumlah perangkat di dasar laut Indonesia. Kecurigaan itu muncul karena semakin banyaknya ikan paus yang tersesat di perairan Indonesia.

Ditemui paska berbicara di acara Focus Group Discussion Delimitasi Batas Maritim di Jakarta, Hasjim menuturkan dia selalu bertanya-tanya mengenai apa yang membuat ikan paus selalu tersesat lewat perairan Indonesia sekarang. Menurutnya, selama berabad-abad, ikan paus melewati Laut Sawu jika ingin ke utara dari selatan. Namun kini mamalia terbesar di dunia itu bisa temui di perairan Painan, bahkan Aceh.

"Saya selalu curiga, tapi tidak punya bukti. Curiga kalau di dasar laut itu sudah banyak di taruh underwater device untuk mengontrol kapal-kapal asing yang lewat. Nah, siapa yang menaruh alat itu, karena Indonesia tidak mengontrol, kadang tidak tahu kalau ada kapal selam asing lewat," ungkapnya pada Rabu (28/11).

Sementara itu, ketika ditanya mengenai kebijakan maritim Indonesia saat ini, Hasjim menilai kebijakan pemerintah sekarang sudah baik, terlebih dengan dimunculkanya konsep Indo Pasifik. Namun, Hasjim menyebut dia ingin melihat adanya visi yang lebih luas dan panjang dalam bidang kemaritiman.

"Saya membayangkan sampai 2045, 100 tahun kita merdeka. Kita masih memiliki waktu 27 tahun lagi. Dalam 27 tahun lagi, visi maritimnya itu luas, harus mampu memanfaatkan samudera yang dikatakan Indo Pasifik itu. Mampu memanfaatkan dasar laut, mampu memeliharnya. Bukan hanya dasar laut kita saja, tapi juga dasar laut Samudera Pasifik dan Hindia itu," ucapnya.

Pria yang juga merupakan diplomat senior Indonesia itu mengatakan, dalam 27 tahun kedepan dia ingin melihat Indonesia juga bisa mendarat di luar angkasa. Dia mengatakan, Indonesia dahulu pernah berfikir seperti itu.

"Visi saya mungkin lebih dalam, lebih tinggi dan lebih lebar. Bahwa sekarang ada kesadaran pemerintah mengembangkan visi kemaritiman, itu bagus dan kembangkan Indo Pasifik, itu bagus. Tapi, visi kemaritiman Indonesia sekarang ini baru mengenai sumber daya, tidak salah, lalu mengenai lingkungan, itu juga bagus. Tidak ada yang salah, tapi saya ingin lihat kita lebih luas lagi di masa depan," tukasnya.

Credit sindonews.com

Kebakaran Hutan, Ribuan Warga Australia Dievakuasi

Ilustrasi kebakaran hutan (REUTERS/Eric Thayer)

Jakarta, CB -- Ribuan warga Australia dievakuasi dari kediaman mereka. Evakuasi dilakukan akibat kebakaran hutan yang melanda negara bagian Queensland di tengah gelombang panas yang menyengat.

Sekitar 8 ribu warga diperintahkan untuk meninggalkan Kota Gracemere yang terletak di selatan Rockhampton. Penyebabnya adalah api yang bergerak begitu cepat dan mengancam rumah-rumah penduduk di sekitarnya.

Biro Meteorologi setempat menyatakan bahwa kawasan tersebut tengah menghadapi risiko bencana kebakaran yang masif. Petugas pemadam kebakaran berjuang untuk menahan lebih dari 130 kebakaran di seluruh negara bagian.

"Ini adalah situasi yang sangat menegangkan bagi keluarga. Saya ingin Anda semua kuat. Saya ingin Anda semua mendengarkan. Keluarga Anda dan perlindungan masyarakat sangat penting bagi kami," ujar Perdana Menteri Australia, Annastacia Palaszczuk, melansir AFP.

Palaszczuk meminta warga Australia agar mendengarkan apa yang disampaikan pihak berwenang. "Ini bisa jadi lebih buruk dari sekarang," tambahnya.

Suhu panas telah memecahkan rekor di Queensland dengan suhu udara mencapai 37,9 derajat Celcius di ibu kota negara bagian, Brisbane.

"Kita akan melihat lebih banyak kebakaran yang menyala sangat cepat, ini hanya permulaan," ujar petugas pemadam kebakaran dan kedaruratan Queensland, Katarina Carrol.

Luana Royle, salah seorang penduduk Finch Hatton, Queensland, mengatakan bahwa daerah tempat ia tinggal telah terkena dampak hebat oleh kebakaran.

"Di sini Anda bahkan tidak bisa melihat jarak 500 meter di depan Anda pagi ini," kata Royle. Kebakaran di Finch Hatton setidaknya telah menghanguskan dua rumah di antaranya.

Australia tak asing dengan kondisi cuaca ekstrem. Bencana banjir bandang, badai pasir, bahkan kekeringan ekstrem kerap melanda beberapa wilayah di Australia.

Tak hanya di Queensland, badai petir dan hujan lebat juga melanda Sydney di negara bagian New South Wales.

Akibat peristiwa itu, beberapa jadwal penerbangan dibatalkan, jalur kereta api ditutup, dan sejumlah pengendara terdampar terjebak di jalanan yang terhantam banjir.

Credit cnnindonesia.com

Lalu Lintas Kota Sydney Kacau Akibat Badai Hujan

Badai hujan yang menerjang Sydney dan wilayah New South Wales lainnya menyebabkan banjir dan kekacauan lalu-lintas hari Rabu (28/11).

Foto: ABC News: Jade MacMillan

Curah hujan yang turun setara dengan rata-rata curah hujan satu bulan.

CB, SYDNEY -- Layanan Darurat (SES) New South Wales Australia harus menyelamatkan puluhan warga yang terjebak dalam kendaraan saat banjir menerjang Kota Sydney pada Rabu (28/11) pagi. Hampir 300 panggilan darurat diterima pihak SES bahkan sebelum jam kerja sementara intensitas badai semakin meningkat.

Kota itu dilanda badai hujan dalam dua jam dengan curah hujan yang setara dengan rata-rata curah hujan satu bulan. Sebagian wilayah Sydney mengalami curah hujan 100 milimeter (mm) sementara wilayah pedalaman NSW, seperti Blue Mountains curah hujannya tercatat 80 mm.

Mobil-mobil terjebak banjir dan jalan raya tampak seperti sungai yang sedang dilanda banjir. Akibatnya, sejumlah jalan utama ditutup sehingga semakin menambah kekacauan arus lalu lintas.

Juru bicara SES Terri Langendam mengatakan, pihaknya juga melakukan penyelamatan di berbagai kawasan kota. "Mereka umumnya pengendara yang nekat menerjang banjir," katanya.

Perusahaan listrik Ausgrid melaporkan pemadaman listrik terhadap sekitar 3.500 rumah dan gedung, termasuk di pusat kota. Bandara Sydney sendiri menutup dua landasan pacu yang mengakibatkan kemungkinan pembatalan sejumlah penerbangan. Hingga menjelang siang, hanya satu landasan bandara yang beroperasi.

Kerusakan akibat badai hujan di Sydney dan sekitarnya. (ABC News)

Curah hujan meningkat

Rob Taggart dari Biro Meteorologi setempat menyebutkan, curah hujan yang melanda berbagai kawasan NSW hari ini sangat fenomenal. Pada pukul 08.00 pagi, badai telah mereda dan bergerak ke lepas pantai.

"Saat ini, kita mengalami curah hujan sedang, namun bisa meningkat lagi menjelang siang," kata Taggart. Karena itu, katanya, dipastikan terjadi banjir bandang di berbagai wilayah.

Badai hujan ini mengacaukan arus lalu lintas, termasuk layanan kereta api yang sebagian dihentikan sementara. Bus-bus dikerahkan untuk menggantikan layanan kereta api yang terdampak. Biro Meteorologi memperingatkan cuaca buruk akan meluas ke wilayah pesisir utara NSW, Hunter, dan Central Tablelands.

Credit republika.co.id

Rodrigo Duterte Mau Bentuk Tim Pembunuh Komunis

Foto 19 April 2018 ini, menunjukkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, bercanda kepada fotografer ketika dia memegang senapan Galil buatan Israel yang dipamerkan oleh mantan Kepala Kepolisian Nasional Filipina Jenderal Ronald "Bato" Dela Rosa di upacara pergantian-komando di Kamp Crame di kota Quezon timur laut Manila. (AP Photo / Bullit Marquez, File)

CB, Jakarta - Sejumlah senator Filipina menentang rencana Presiden Rodrigo Duterte untuk membuat regu pembunuh untuk membasmi pemberontak komunis.
"Disesalkan. Kadang-kadang Presiden mengatakan hal-hal semacam itu, tetapi ada hukum yang harus diikuti dan hukum akan menang. Ada proses," kata Senator Grace Poe, seperti dilaporkan dari Rappler, 28 November 2018.

Senator oposisi Antonio Trillanes IV mengklaim Duterte memiliki 3 tujuan dalam memamerkan rencananya kepada publik, yakni untuk menyebarkan ketakutan di antara orang Filipina, untuk menipu Pengadilan Pidana Internasional (ICC), dan untuk mengalihkan perhatian media dan publik dari isu-isu yang melibatkan kesepakatan dengan Cina dan penyelundupan sabu-sabu.

Senator oposisi Filipina, Antonio Trillanes IV, memimpin sidang komite di Dinas Sipil Selasa, 4 September 2018 di kota Pasay, di selatan Manila, Filipina. (AP Photo / Bullit Marquez)
"Dia melakukan ini karena dia merasa bahwa dia kehilangan cengkeramannya pada kekuasaan dan ketakutan itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga orang-orang," kata Trillanes.
Namun senator mengatakan bahwa strategi itu tidak akan berhasil karena publik sudah tidak sabar dan tidak akan diintimidasi lagi.
Sementara Senator Francis Pangilinan mengatakan pembunuhan tidak akan menyelesaikan masalah negara.

"....Menciptakan regu pembunuh, menciptakan kekerasan dan pembunuhan sehari-hari bukanlah solusi untuk penyakit bangsa kita, itu adalah bagian dari masalah," katanya.
Politikus sayap kiri mengatakan Duterte akan memperburuk iklim ketakutan dan impunitas yang ada dengan mengancam akan mengerahkan orang-orangnya sendiri untuk memburu New People’s Army (NPA), milisi komunis yang telah melancarkan pemberontakan kecil di Filipina selama beberapa puluh tahun.

Foto yang diambil pada 23 November 2016, memperlihatkan anggota pemberontak komunis Tentara Rakyat Baru (NPA) berbaris selama upacara sebelum konferensi pers rahasia di perkemahan gerilya di pegunungan Sierra Madre di tenggara Manila, Filipina.[AP Photo/ Aaron]
Duterte mengatakan regu pembunuhnya akan memburu pembunuh bayaran NPA, yang dikerahkan untuk membunuh polisi pada tahun 1970-an dan 1980-an selama kekuasaan diktator mendiang Ferdinand Marcos.
"Jadi saya akan menciptakan pembunuh saya sendiri, 'regu pembunuh Duterte',"kata Duterte dalam pidatonya pada Selasa, seperti dikutip dari Reuters.
Jose Maria Sison, pendiri Partai Komunis Filipina yang mengasingkan diri, membantah adanya pembunuh bayaran NPA, dan mengatakan Duterte menggunakannya sebagai dalih untuk membunuh orang yang dicurigai sebagai pemberontak komunis. Sison menyamakannya dengan kampanye anti-narkoba Duterte, di mana ribuan orang tewas.
"Dia memberi dirinya alasan untuk membentuk regu pembunuhnya sendiri," kata Sison kepada ANC."Siapa pun yang diduga dapat dibunuh, karena polisi memiliki wewenang untuk membunuh."

Rodrigo Duterte.[CBCPNews]
Pernyataan Rodrigo Duterte mengkhawatirkan kelompok-kelompok HAM, yang mengatakan pidatonya bisa ditafsirkan polisi sebagai lampu hijau untuk membunuh orang yang dicurigai sebagai penjahat.

Duterte pernah dituduh membentuk tim pembunuh ketika dia menjabat sebagai Wali Kota Davao City untuk menindak keras pelanggar hukum. Namun ini disangkal oleh Duterte.
Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan bahwa ide regu pembunuh dari Rodrigo Duterte akan dipertimbangkan, tetapi membutuhkan pedoman dan pengawasan operasional yang jelas.

Credit tempo.co

AS Kirim 2 Kapal Perang ke Selat Taiwan, Kirim 'Pesan' ke China

TAIPEI - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengirim dua kapal perang ke Selat Taiwan pada hari Rabu. Armada Pasifik AS menyatakan kehadiran kedua kapal itu sebagai "pesan" kepada China bahwa Washington komitmen terhadap kebebasan navigasi di kawasan Indo-Pasifik.

Kedua kapal perang Pentagon dikirim hanya beberapa hari menjelang pertemuan yang direncanakan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di KTT G20 di Buenos Aires, Argentina.

Armada Pasifik Amerika Serikat dalam sebah email yang dikirim kepada Business Insider mengatakan, kapal USS Stockdale kelas Arleigh Burke dan kapal USNS Pecos kelas Henry J. Kaiser transit di Selat Taiwan untuk mengirim pesan kepada China.

"Transportasi kapal-kapal melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen AS terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Dave Werner, juru bicara Armada Pasifik.

"Angkatan Laut AS akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan," lanjut dia, yang dilansir Kamis (29/11/2018).

Bulan Oktober lalu, dengan tujuan sama, AS mengirim dua kapal perang; USS Curtis Wilbur dan Antietam, ke Selat Taiwan. Operasi serupa juga dilakukan Washington pada bulan Juli, ketika kapal USS Mustin dan USS Benfold berlayar antara daratan China dan Taiwan.

Beijing sangat sensitif terhadap manuver militer AS di dekat Taiwan, wilayah yang dianggap sebagai provinsinya yang membangkang.

Sementara itu, Trump dan Xi Jinping dijadwalkan akan bertemu untuk makan malam di sela-sela KTT G20 di Buenos Aires. Keduanya kemungkinan akan membahas sejumlah masalah, mulai dari perang perdagangan hingga ketegangan militer di laut.

Dalam beberapa bulan terakhir, Angkatan Udara AS telah berulang kali menerbangkan pesawat pembom B-52 di Laut China Selatan. Pada bulan September, kapal perang Angkatan Laut AS juga melakukan operasi kebebasan navigasi di dekat Kepulauan Spratly yang diperebutkan China dengan beberapa negara Asia.

Credit sindonews.com

Dugaan Pelanggaran HAM Etnis Uighurs, Cina Siap Melawan Sanksi

Duta Besar Cina untuk Amerika Serikat, Cui Tiankai, mengatakan segala kebijakan Beijing di kawasan itu ditujukan untuk mengedukasi para terduga teroris. Sumber: Wikipedia

CB, Jakarta - Beijing tidak akan tinggal diam jika Amerika Serikat menjatuhkan sanksi yang menyasar pejabat tinggi Negara Tirai Bambu itu terkait tuduhan pelanggaran HAM di wilayah Xinjiang. Duta Besar Cina untuk Amerika Serikat, Cui Tiankai, mengatakan segala kebijakan Beijing di kawasan itu ditujukan untuk mengedukasi para terduga teroris.
Dalam wawancara dengan Reuters, Rabu, 28 November 2018, Cui mengatakan tindakan Beijing di Xinjiang adalah upaya memberantas terorisme internasional yang menggunakan sebuah propaganda. Ini sama hal dengan Amerika Serikat memberantas kelompok Islamic State atau ISIS di Irak dan Suriah.

"Bisakah Anda bayangkan jika pejabat tinggi Amerika Serikat yang bertugas memerangi ISIS akan dikenai sanksi? Jika tindakan semacam itu dilakukan pada pejabat kami, maka kami tak bisa tinggal diam," kata Cui, yang tidak menjelaskan secara rinci tindakan yang mungkin dilakukan.

Duta Besar Cina untuk Amerika Serikat, Cui Tiankai, mengatakan segala kebijakan Beijing di kawasan itu ditujukan untuk mengedukasi para terduga teroris. Sumber: news.cgtn.com

Beijing menghadapi kritikan dari sejumlah aktivis, akademisi dan pemerintah asing serta para ahli di PBB terkait penahanan massal pada penduduk etnis Uighur di Xinjiang. Etnis Uighur adalah kelompok minoritas dan sebagian besar beragama Islam.
Sebelumnya pada Agustus lalu, sebuah panel HAM PBB mengatakan telah menerima banyak laporan kredible bahwa jutaan penduduk etnis Uighurs di Cina ditahan di sebuah tempat yang mirip kamp penawanan penuh rahasia.
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang mempertimbangkan menjatuhkan sanksi-sanksi kepada sejumlah perusahaan dan pejabat pemerintah Cina yang terlibat dalam tindak kekerasan terhadap kelompok etnis Uighur. Diantara pejabat yang diincar Amerika Serikat adalah Sekertaris Partai Komunis Cina di Xinjiang, Chen Quanguo.

Credit tempo.co

China Sebut Muslim Uighur Tak Normal, Layak Masuk Kamp Khusus

Etnis Uighur di kawasan Xinjiang, China. (Kevin Lee)

Jakarta, CB -- Pemerintah China menolak tudingan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Muslim Uighur di Wilayah Otonomi Xinjiang, dengan memaksa mereka masuk ke kamp khusus. Mereka malah menganggap etnis Uighur bukan orang normal dan mencoba 'mendidiknya'.

"Kami mencoba mendidik mereka kembali. Mencoba mengembalikan mereka menjadi orang normal yang menjalani kehidupan sehari-sehari secara lazim," kata Duta Besar China untuk Amerika Serikat, Cui Tiankai, seperti dilansir CNN, Rabu (28/11).

Tiankai menyatakan pemerintah China bakal membalas jika pemerintah AS menjatuhkan sanksi, atas tuduhan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Mereka tetap menyangkal tudingan itu, dan menyatakan kamp itu cuma bagian dari 'pelatihan'.

"Jika hal itu dilakukan, kami akan membalas," kata Tiankai.

Sejumlah orang Uighur yang pernah merasakan dijebloskan ke kamp konsentrasi itu mengaku dipaksa mempelajari propaganda Partai Komunis China setiap hari. Bahkan beberapa mengaku disiksa.

Menurut pernyataan 270 orang akademisi, konon etnis Uighur yang tidak mengikuti seluruh 'pendidikan politik' ala pemerintah China bakal dipukuli, dimasukkan ke sel, atau dihukum dengan cara menekan kejiwaan atau melanggar norma agama.

Memang ada sejumlah warga Uighur yang terlibat perkara terorisme. Namun, hal itu dianggap tidak bisa dijadikan pembenaran untuk bersikap diskriminatif.

Pemerintah China dikenal berlaku diskriminatif terhadap wilayah Xinjiang dan etnis Uighur yang memeluk Islam. Mereka kerap memberlakukan aturan tak masuk akal, seperti melarang puasa saat Ramadhan, dilarang menggelar pengajian, hingga salat berjamaah. Bahkan aparat China secara ketat menempatkan pos-pos pemeriksaan di seluruh wilayah hingga perbatasan Xinjiang.

Alasan pemerintah China melakukan hal itu adalah untuk mencegah penyebaran ideologi radikal di kalangan etnis Uighur. Namun, dari sisi etnis Uighur, mereka menyatakan justru perlakuan pemerintah China yang memicu radikalisme dan ekstremisme.

Saat pemimpin Partai Komunis China, Mao Tse Tung meluncurkan program Revolusi Budaya pada 1966 hingga 1976, sejumlah masyarakat yang memegang teguh prinsip religius ikut terdampak. Padahal, mulanya gagasan itu bertujuan memerangi kaum bangsawan di masa kekaisaran yang dianggap menyusup ke pemerintahan, dan hendak mengembalikan posisi mereka.

Karena program itu juga pasukan China menyerbu dan mencaplok Tibet. Hal itu menyebabkan pemimpin Tibet, Dalai Lama, mengungsi dan hingga saat ini berada di pengasingan di India.

Tentara Merah China dan organisasi sayap Partai Komunis juga kerap merusak rumah-rumah ibadah serta simbol-simbol kaum bangsawan saat masa Revolusi Budaya.

Credit cnnindonesia.com

Rencana Pertemuan Hak Asasi Manusia PBB Bikin Korut Meradang

NEW YORK - Korea Utara (Korut) mendesak anggota Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membatalkan usulan Amerika Serikat (AS) untuk mengadakan pertemuan mengenai catatan hak asasi manusia Pyongyang. Korut mengatakan pertemuan itu akan bertentangan dengan gerakan perdamaian baru-baru ini.

Duta Besar Korut untuk PBB Kim Song menyatakan sangat terkejut dan kecewa DK PBB akan berenang melawan arus saat ini dengan mengadakan pertemuan itu.

Menurut surat yang dikirm ke DK PBB, pertemuan tersebut secara tentatif akan dilakukan pada 10 Desember mendatang.

Jika terus berlanjut, ini akan menjadi yang kelima kalinya DK PBB mengadakan pertemuan tahunan untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia di Korut sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

"Pertemuan itu akan memicu konfrontasi, bukannya mendorong dan memopromosikan perkembangan positif yang sedang berlansung," tulis Kim Song seperti dikutip dari Daily Mail, Rabu (28/11/2018).

Ia pun menuding AS telah melakukan konspirasi dengan mengundang kepala hak asasi PBB Michelle Bachelet untuk berbicara dengan dewan guna melaporkan pelanggaran hak asasi di Korut.

Sebuah laporan penting pada tahun 2014 oleh Komisi Penyelidikan PBB mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia pada skala yang mengerikan di Korut. Laporan itu menggambarkan jaringan luas kamp penjara di mana tahanan menjadi sasaran penyiksaan, kelaparan dan eksekusi mati.

Laporan itu menuduh Pemimpin Korut, Kim Jong-un telah melakukan kekejaman dan menyimpulkan bahwa ia dapat dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Korut menolak laporan itu sebagai rekayasa berdasarkan kesaksian dari para pembangkang yang telah mengkhianati negara mereka.

AS setiap tahun sejak 2014 mengajukan pertemaun ini. Sejauh ini negara itu telah mengumpulkan sembilan suara yang dibutuhkan di dewan untuk mengadakan pertemuan, meskipun ada tentangan dari China.

Setiap tahun, China telah meminta pemungutan suara prosedural dalam upaya untuk memblokir pertemuan. China beralasan bahwa hak asasi manusia harus didiskusikan di Dewan Hak Asasi Manusia yang bermarkas di Jenewa dan tidak di Dewan Keamanan.

Diskusi tentang pelanggaran hak asasi di Korut terjadi ketika China dan Rusia mendorong dewan untuk meringankan sanksi terhadap Pyongyang guna mendorong kemajuan dalam pembicaraan tentang denuklirisasi.

DK PBB telah menampar serangkaian sanksi ekonomi yang keras terhadap Korut atas uji coba nuklir dan rudalnya.

Pertemuan bersejarah antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong Un membuka dialog tentang denuklirisasi semenanjung Korea antara kedua negara setelah berbulan-bulan ancaman militer.

Pertemuan kedua diperkirakan akan diadakan tahun depan, tetapi Korut telah mengambil beberapa langkah konkret untuk meninggalkan program rudal nuklir dan balistiknya.

Meski begitu, AS menyatakan bahwa sanksi PBB akan tetap berlaku sampai Korut sepenuhnya menghapus program senjatanya.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Beli Pertahanan Rudal AS

Ilustrasi Rudal

Foto: Foto : MgRol112

Arab Saudi resmi membeli 44 peluncur misil dan beberapa peralatan lainnya.

CB, WASHINGTON -- Arab Saudi akan membeli sistem pertahanan rudal milik Lockheed Martin senilai 15 miliar dolar AS. Hal ini diungkapkan juru bicara Departemen Pertahanan AS, setelah melakukan negosiasi yang agresif untuk mencapai kesepakatan, termasuk melibatkan Presiden AS Donald Trump dan Raja Arab Saudi Salman.

Dilansir Reuters, Kamis (29/11), Departemen Luar Negeri AS menyatakan, para pejabat Arab Saudi dan AS telah menandatangani surat penawaran dan dokumen penerimaan pada awal pekan lalu. Dokumen-dokumen tersebut menandai bahwa Arab Saudi resmi membeli 44 peluncur misil atau Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), dan beberapa peralatan lainnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan Trump dan industri pertahanan AS berupaya menyelamatkan beberapa transaksi aktual untuk penjualan paket senjata senilai 110 miliar dolar AS ke Arab Saudi. Adapun kesepakatan penjualan THAAD telah dibicarakan sejak Desember 2016. Presiden Trump dan Raja Salman bernegosiasi lewat panggilan telepon untuk mencapai kesepakatan penjualan tersebut pada September lalu.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan, kesepakatan tersebut untuk mendukung keamanan jangka panjang wilayah Arab Saudi dan wilayah Teluk dalam menghadapi ancaman rudal balistik yang kelompok ekstremis yang didukung Iran. Sementara, persetujuan kongres untuk penjualan sistem pertahanan rudal THAAD diberikan pada 2017.

Credit republika.co.id

Nekat Beli S-400 Rusia, Turki Terancam Didepak dari Program F-35

WASHINGTON - Turki berisiko dikeluarkan dari program pesawat jet tempur siluman F-35 yang dipimpin Amerika Serikat jika Ankara nekat mengakuisisi sistem rudal S-400 Rusia. Laporan Pentagon yang dikirim ke Kongres mengungkap ancaman tersebut.

Turki telah menjadi mitra penting program tersebut dengan menginvestasikan lebih dari USD1,25 miliar sejak pengembangan jet tempur itu dimulai pada tahun 2002.

"Pemerintah akan menilai kembali kelanjutan partisipasi Turki sebagai salah satu dari delapan negara mitra seandainya mereka melanjutkan pembelian S-400," bunyi laporan rahasia Pentagon untuk Kongres setebal dua halaman, yang dikutip Bloomberg, Kamis (29/11/2018).

"Pemerintah Turki telah berulang kali dan secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk mendapatkan S-400 dengan pengiriman paling awal Juli 2019," lanjut laporan tersebut.

Selain Turki membeli F-35 yang diproduksi Lockheed Martin Corp AS, 10 perusahaan Ankara juga telah ditetapkan sebagai produsen sejumlah komponen jet tempur itu seperti badan pesawat hingga landing gear dengan nilai produksi sekitar USD12 miliar.

"Industri Turki memproduksi suku cadang pesawat untuk semua varian dan pelanggan F-35," imbuh laporan Pentagon.

Laporan itu disusun atas atas desakan Senator Thom Tillis, seorang politisi Partai Republik dari North Carolina, dan Jean Shaheen, seorang politisi Partai Demokrat dari New Hampshire.

Kongres telah membuat undang-undang yang melarang pengiriman jet tempur F-35 ke Turki sampai ada laporan peninjauan dari Pentagon.

Turki, yang oleh laporan itu disebut sebagai "sekutu kritis NATO" secara simbolik sudah menerima dua jet tempur F-35. Namun, kedua pesawat itu masih berada di AS untuk pelatihan pilotnya.

Negara yang dipimpin Presiden Tayyip Erdogan ini sudah sepakat akan membeli 30 dari 100 unit jet tempur F-35 yang direncanakan.

Credit sindonews.com

Darurat Militer Pertama Ukraina Sejak Merdeka, Seperti Apa?

Presiden Ukraina Petro Poroshenko, memberikan pidato saat menghadiri upacara untuk penyerahan senjata dan kendaraan militer untuk tentara Ukraina yang berperang di timur Ukraina, di Chuhui, 23 Agustus 2016. Mikhail Palinchak/Ukraina Presiden Press Service

CB, Jakarta - Ukraina memberlakukan darurat militer pada Senin 26 November setelah Rusia menyita dua kapal perang dan satu kapal tunda Ukraina yang dituduh Rusia melanggar kedaulatan maritim di Selat Kerch, Crimea.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko, mengatakan dalam pidatonya kepada Parlemen bahwa darurat militer akan dimulai pada Rabu, tetapi situs resminya mengatakan telah berlaku Senin.

Selain itu, surat kabar milik pemerintah menerbitkan versi yang lebih lama dan lebih ketat dari undang-undang yang mengatakan bahwa darurat militer akan berlangsung 60 hari, bukan 30 hari seperti yang disetujui oleh anggota parlemen, seperti dilaporkan dari New York Times, 28 November 2018.

Presiden Ukraina Petro Poroshenko, menghadiri upacara untuk penyerahan senjata dan kendaraan militer untuk tentara Ukraina yang berperang di timur Ukraina, di Chuhui, 23 Agustus 2016. Mikhail Palinchak/Ukraina Presiden Press Service
Poroshenko berusaha untuk meyakinkan publik melalui wawancara televisi dan unggahan Facebook bahwa hukum darurat militer hanya akan diberlakukan jika terjadi invasi dan bahwa darurat militer tidak akan membatasi kebebasan.
Namun para pengacara, diplomat, dan ahli lainnya mengatakan bahwa pemberlakuan darurat militer terkesan samar.

"Tidak ada yang diketahui tentang pembatasan itu sendiri," kata Eugene Krapyvin, seorang pengacara yang bekerja pada reformasi pemerintah.
Surat kabar resmi, Uryadovyi Kuryer, menerbitkan versi lawas dari undang-undang darurat militer Ukraina yang diminta oleh Poroshenko untuk mengantisipasi invasi darat Rusia.

Sebuah kapal perang bersenjata artileri miliki Ukraina dan kapal tunda terlihat berlabuh di pelabuhan Kerch, Crimea, Rusia pada 26 November 2018. Reuters

Kantor Poroshenko tidak menanggapi permintaan klarifikasi tentang UU darurat militer, yang terbatas pada 10 provinsi yang berbatasan dengan wilayah tempat pasukan Rusia dikerahkan serta di sepanjang Laut Hitam dan Laut Azov.
Roman Marchenko, seorang pengacara swasta di Ukraina, mengatakan garis besar mencakup kemampuan komandan militer di masing-masing dari 10 wilayah untuk meminta properti dan kendaraan pribadi, untuk memobilisasi warga sebagai tentara, untuk mengevakuasi pusat-pusat populasi dan memberlakukan jam malam.

"Pertanyaannya adalah apakah para pejabat militer akan menggunakan kekuatan ini dalam kenyataan," kata Marchenko, mencatat bahwa tidak ada yang tahu bagaimana pelaksanaannya akan berhasil karena darurat militer tidak pernah diberlakukan sejak Ukraina menyatakan kemerdekaan dari Uni Soviet pada tahun 1991.

Credit tempo.co

Bela Ukraina, Bos Pentagon Sebut Rusia Tak Bisa Dipercaya

WASHINGTON - Kepala Pentagon atau Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Norman Mattis mengecam penyitaan tiga kapal militer Ukraina oleh Rusia di Selat Kerch, pantai Crimea. Dia mengatakan tindakan itu sebagai melanggar perjanjian antara kedua negara dan menunjukkan bahwa Moskow tidak dapat dipercaya.

"Ketika Anda berpikir bahwa ada perjanjian antara kedua negara itu hanya menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat diandalkan sekarang untuk menepati janji," kata Mattis kepada wartawan hari Rabu waktu Washington, yang dilansir Reuters, Kamis (29/11/2018).

"Itu jelas pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Itu, saya pikir, penggunaan kekuatan yang melelahkan, yang melukai para pelaut Ukraina," imbuh bos Pentagon tersebut.

Pihak Gedung Putih telah memberi tahu Presiden Donald Trump telah tentang situasi tersebut. Trump sedang mempertimbangkan apakah akan membatalkan pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin atau tidak.

Sebelumnya, Putin menyalahkan Ukraina atas bentrok kapal militer kedua negara di pantai Crimea pada hari Minggu. Menurutnya, insiden itu adalah "permainan kotor" yang dimainkan Presiden Petro Poroshenko untuk menaikkan popularitas menjelang pemilu di negara tersebut.

Pada hari Minggu kapal perang Moskow menembaki kapal-kapal militer Kiev yang dianggap melanggar wilayah Rusia di Selat Kerch, pantai Crimea di Laut Hitam. Dalam insiden itu, tiga kapal militer dan para tentara Ukraina ditangkap pasukan Rusia.

"Ini adalah permainan kotor di dalam negeri (Ukraina)," kata Putin. "Ini adalah provokasi yang diprakarsai oleh otoritas saat ini, dan saya pikir oleh presiden (Ukraina), sehubungan dengan pemilu mendatang yang akan diadakan tahun depan," katanya lagi.

"Insiden di Laut Hitam, itu adalah insiden perbatasan, tidak lebih," lanjut Putin.

Komentar Putin muncul setelah pemerintah Ukraina memberlakukan undang-undang darurat militer pertama di negara itu dengan alasan mengantisipasi aksi militer dari Rusia. Presiden Poroshenko mengatakan ada ancaman "sangat serius" dari invasi darat musuh.

Negara-negara Barat kompak mendukung Ukraina dan menuduh Rusia melanggar hukum internasional. Awal pekan ini, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada presiden Ukraina bahwa aliansi mendukung integritas dan kedaulatan wilayah Ukraina, meskipun Kiev bukan bagian dari aliansi militer NATO.

Kremlin menanggapi undang-undang darurat militer di Ukraina dengan berencana menambah sistem rudal S-400 di Crimea. Sistem pertahanan tambahan itu akan beroperasi akhir tahun ini.

Credit sindonews.com