Kamis, 23 November 2017

Peluk Putin, Assad: Terimakasih Sudah Selamatkan Suriah

CB, Jakarta -Presiden Suriah Bashar al-Assad memeluk erat Presiden Vladimir Putin setibanya di resor Black Sea di kota Sochi, Rusia, Senin, 21 November 2017.
Assad mengucapkan terimakasih kepada Rusia karena telah menyelamatkan Suriah dengan operasi militernya menghadapi kelompok teroris ISIS.
Putin dan Assad bertemu empat mata untuk membahas situasi di Suriah dan perang melawan terorisme yang telah berlangsung selama tujuh tahun, seperti dikutip dari Al Jazeera, 22 November 2017.

Pertemuan Putin dan Assad berlangsung selama sekitar 4 jam, seperti dilaporkan kantor berita RIA.
"Operasi militer sungguh segera akan berakhir," kata Putin kepada Assad, seperti dikutip dari New York Times. "Saatnya sekarang untuk bekerja mewujudkan penyelesaian politik dalam jangka panjang."
Assad pun menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi dengan berbagai pihak yang berminta menyelesaikan konflik di Suriah.
"Saya senang melihat kesiapan anda untuk bekerja dengan setiap orang yang ingin membangun perdamaian dan menemukan solusi," kata Putin.

"Kami harus akui operasi yang dibuat memungkinkan untuk memajukan proses penyelesaian politik di Suriah," ujar Assad merespons dan kemudian merangkul Putin lalu menyalami barisan jenderal yang hadir dalam pertemuan itu.
Sejak perang sipil memberangus ISIS pecah di Suriah tujuh tahun lalu, baru dua kali Assad ke luar dari negaranya. Pertama, tahun 2015 untuk bertemu Putin di Moscow. Kedatangannya tak lama setelah Rusia memulai operasi militer dengan melancarkan serangan udara ke ISIS di Suriah. Kedua, pertemuannya di Sochi untuk membahas Suriah setelah ISIS dinyatakan kalah di Suriah.
Selain Rusia, Suriah juga mendapat bantuan dari sekutu utamanya, Iran dan milisi Lebanon, Hizbullah. Assad pun mengucapkan terimakasihnya kepada sekutunya.

Pertemuan Assad dan Putin di Sochi tersebut berlangsung sehari sebelum pertemuan tingkat tinggi Rusia dengan Turki dan Iran untuk membahas penyelesaian perang sipil di Suriah.
Perang melawan ISIS selama 7 tahun di Suriah telah menewaskan sekitar 475 ribu orang dan lebih dari 12 juta penduduk Suriah mengungsi.
Jaringan HAM Suriah mendata sekitar 26.446 anak-anak tewas sejak Maret 2011. Sebagian besar anak-anak tewas akibat serangan pasukan pemerintah Suriah.

Credit TEMPO.CO

Simpang Siur Kabar Pangeran Saudi, Tersangka Korupsi, Tewas

CB, Jakarta - Beredar kabar pangeran Arab Saudi Abdulaziz Bin Fahd tewas. Putra mendiang Raja Fahd Abdul Aziz Al-Saud yang tewas dalam usia 44 tahun merupakan salah satu pangeran yang menjadi tersangka korupsi dan ditahan.
Kabar kematian pangeran Abdulaziz muncul pada minggu pertama November 2017, namun belum ada penjelasan resmi Riyadh .
Kabar pertama kematian pangeran Abdulaziz berasal dari seorang mantan agen khusus FBI, Ali Soufan lewat ciutan di akun Twitternya.

Ali Soufan membuat hastag #Pangeran Abdulaziz Bin Fahd tewas. Beberapa saat kemudian muncul lagi cuitannya dengan hastag #Abdulaziz dipastikan tewas, mengutip alwabawa.com.
Informasi ini pun beredar cepat di masyarakat Arab Saudi. Ia ditahan sejak Sabtu pekan pertama November.
Kabar kematian pangeran Abdulaziz bersamaan dengan ketegangan yang muncul di Saudi saat reformasi dan pemberantasan korupsi dikumandangkan putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman.

Pangeran Abdulazis tidak memegang jabatan di pemerintahan. Namun ia bersahabat dekat dengan mantan Perdana Menteri Lebanon, Saad Hariri, mengutip New York Times. Abdulaziz dan Hariri menjalankan bisnis bersama. Perusahannya bernama Saudi Oger, didirikan oleh ayah Hariri.
Sejak awal September lalu, pangeran Abdulaziz tidak mencuit apapun di akun Twitternya.
Kabar kematian pangeran ini beredar juga di media asing. Media Pakistan The Express Tribune melaporkan, anak bungsu mendiang raja Fahd itu diduga tewas karena dibunuh di rumah tahanan polisi atau karena dia menolak ditangkap. Begitu juga media Arab, Alithad News melaporkan kematian pangeran itu kemarin, 20 November 2017, tanpa menjelaskan penyebabnya.

Media pemerintah Suriah, Al-Masdar, juga sempat memberitakan kematian pangeran Abdulaziz namun kemudian mencabutnya.
Sebelumnya, Pangeran Mansour bin Muqrin tewas bersama helikopter yang membawanya pada Minggu, 5 November 2017. Ia tewas bersama tujuh penumpang lainnya.
Menurut sumber yang tak bersedia disebutkan namanya kepada New Khaleej, pangeran bin Muqrin diyakini menjadi penentang utama putra mahkota Arab Saudi sekaligus Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Mohammed bin Salman.

Credit TEMPO.CO

Hindari Ancaman Kelaparan, Arab Saudi Kurangi Blokade Yaman

Anak-anak di Yaman menderita gizi buruk dan kelaparan karena blokade yang dilakukan koalisi Arab Saudi.

CB,ARAB SAUDI -- Arab Saudi akan mengurangi blokade militer di Yaman setelah berminggu-minggu diperingatkan oleh PBB dan kelompok-kelompok kemanusiaan. Embargo terhadap Yaman dikhawatirkan menyebabkan kelaparan massal di negara yang dilanda perang tersebut.

Diberitakan the Telegraph, koalisi militer yang dipimpin oleh Saudi mengatakan bahwa mulai Kamis, hal itu akan memungkinkan kapal-kapal bantuan datang melalui pelabuhan Hodeida dan membiarkan PBB melanjutkan penerbangan kemanusiaan ke Sanaa, ibu kota pemberontak Yaman.

Baik pelabuhan dan bandara tersebut telah ditutup sepenuhnya sejak 4 November sebagai tanggapan atas sebuah rudal yang ditembakkan oleh kelompok Houthi ke bandara internasional Riyadh. Pihak berwenang Saudi mengatakan, blokade tersebut diperlukan untuk menghentikan senjata masuk ke Yaman. Namun PBB memperingatkan "ribuan orang yang tak terhitung jumlahnya" akan mati jika blokade tidak dicabut.

Pemerintah Saudi mengatakan pada hari Rabu, mereka akan membuka kembali pelabuhan Hodeida dan bandara Sanaa pada Kamis siang. "Perintah Koalisi untuk Mengembalikan Legitimasi di Yaman mengumumkan pada hari Rabu untuk membuka kembali Pelabuhan Hodeida untuk menerima bantuan kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan, dan membuka kembali bandara Sanaa untuk pesawat PBB," kata koalisi tersebut.

Koalisi militer juga mengatakan, pihaknya berencana untuk segera mengumumkan rencana operasi kemanusiaan komprehensif yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang Yaman. Koalisi meminta PBB untuk segera mengirim tim ahli untuk membahas prosedur pemantauan untuk memastikan bahwa senjata tidak diselundupkan di tengah pasokan bantuan. PBB sebelumnya mengatakan akan melakukannya.

Jika penerbangan dan pengiriman bantuan diizinkan dilanjutkan, akan ada jalan untuk meredakan krisis Yaman dengan cepat. Rumah sakit berjalan tak efektif, bahkan obat-obatan terlarang dan bahan bakar diesel mulai habis. Hal itu menyebabkan kekurangan tenaga di rumah sakit.

Tetapi bahkan jika arus bantuan berlanjut, Yaman tetap merupakan bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Sekitar tujuh juta orang hidup di ambang kelaparan dan empat juta orang tidak memiliki akses terhadap air bersih.

Save the Children, memperkirakan sebelum blokade dimulai, sekitar 130 anak-anak meninggal setiap hari. Lebih dari 50 ribu orang akan meninggal pada akhir tahun 2017.

Koalisi militer yang dipimpin oleh Saudi juga telah mengebom Houthi selama lebih dari dua tahun untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Namun tidak ada akhir yang terlihat dalam pertempuran tersebut.

Baik Amerika Serikat maupun Inggris telah mendukung koalisi yang dipimpin Saudi dengan logistik dan intelijen, terlepas dari tuduhan bahwa koalisi tersebut bersalah atas kejahatan perang karena membom sasaran sipil. Lebih dari 300 penerbangan bantuan telah dibatalkan sejak blokade dimulai dan puluhan kapal telah menunggu di luar negeri untuk mengirimkan pasokan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Arab Saudi Setuju untuk Mengurangi Blokade Yaman

RIYADH - Arab Saudi menyatakan akan memudahkan blokade militer di Yaman. Keputusan ini muncul setelah berminggu-minggu PBB dan kelompok kemanusiaan memperingatkan bahwa blokade telah menyebabkan kelaparan massal di negara itu.

Koalisi militer yang dipimpin oleh Saudi mengatakan bahwa mulai Kamis (23/11/2017), akan memungkinkan kapal-kapal bantuan datang melalui pelabuhan Hodeida. Koalisi Arab juga akan membiarkan PBB melanjutkan penerbangan kemanusiaan ke Sanaa, ibu kota pemberontak Yaman.

Baik pelabuhan dan bandara tersebut telah ditutup sepenuhnya sejak 4 November. Ini sebagai tanggapan atas serangan rudal yang ditembakkan oleh kelompok pemberontak Houthi ke bandara internasional Riyadh.

Pihak berwenang Saudi mengatakan bahwa blokade tersebut diperlukan untuk menghentikan senjata masuk ke Yaman. Namun PBB memperingatkan bahwa ribuan orang yang tak terhitung jumlahnya akan mati jika tidak dicabut.

Pemerintah Saudi mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka akan membuka kembali pelabuhan Hodeida dan bandara Sanaa pada siang hari pada hari Kamis.

"Perintah Koalisi untuk Mengembalikan Legitimasi di Yaman mengumumkan pada hari Rabu untuk membuka kembali Pelabuhan Hodeida untuk menerima bantuan kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan, dan membuka kembali bandara Sanaa ke pesawat PBB," kata koalisi tersebut seperti dikutip dari Telegraph.

Koalisi militer juga mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk segera mengumumkan rencana operasi kemanusiaan komprehensif yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan bantuan kepada orang-orang Yaman.

Koalisi tersebut juga meminta PBB untuk segera mengirim tim ahli untuk membahas prosedur pemantauan guna memastikan bahwa senjata tidak diselundupkan di tengah pasokan bantuan. PBB sebelumnya mengatakan akan melakukannya.

Jika pengiriman penerbangan dan pengiriman bantuan diizinkan dilanjutkan, akan ada jalan untuk meredakan krisis Yaman dengan cepat. Rumah sakit telah berjalan sangat rendah bahkan obat-obatan terlarang dan bahan bakar diesel mulai habis, menyebabkan kekurangan pasokan listrik di rumah sakit.

Tetapi bahkan jika arus bantuan berlanjut, Yaman tetap merupakan bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Sekitar tujuh juta orang hidup di ambang kelaparan dan empat juta orang tidak memiliki akses terhadap air bersih.

Save the Children memperkirakan bahwa bahkan sebelum blokade dimulai sekitar 130 anak-anak meninggal setiap hari dan lebih dari 50.000 orang akan meninggal pada akhir tahun 2017.

Koalisi militer yang dipimpin oleh Saudi juga telah mengebom Houthi selama lebih dari dua tahun untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Namun hingga saat ini tidak ada akhir yang terlihat dalam pertempuran tersebut.

Baik AS maupun Inggris telah mendukung koalisi yang dipimpin Saudi dengan logistik dan intelijen, terlepas dari tuduhan bahwa koalisi tersebut bersalah atas kejahatan perang karena membom sasaran sipil.

Lebih dari 300 penerbangan bantuan telah dibatalkan sejak blokade dimulai dan puluhan kapal telah menunggu di luar negeri untuk mengirimkan pasokan.

Credit sindonews.com

Turki Akan Mulai Terima Komponen S-400 dari Rusia pada 2019

ANKARA - Menteri Pertahanan Turki mengatakan berdasarkan kontrak dengan Rusia, Ankara akan menerima pengiriman pertama sistem anti-pesawat jarak jauh S-400 pada tahun 2019. Kedua negara memiliki perjanjian opsi untuk pembelian ekstra perangkat keras pertahanan udara.

Nurettin Canikli pada hari Rabu memberikan rincian kesepakatan senjata profil tinggi - yang dikritik oleh NATO - kepada komisi anggaran Parlemen Turki.

"Pembelian sistem rudal jarak jauh Rusia yang maju ditujukan untuk kebutuhan mendesak Turki untuk meningkatkan pertahanannya," katanya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (23/11/2017).

Menteri tersebut menegaskan bahwa dengan uang muka yang telah dibuat untuk kontrak tersebut, keputusan untuk membeli sistem tersebut dengan "lengkap." Dia menambahkan bahwa Ankara telah membeli satu baterai S-400 dari Rusia dan memiliki opsi untuk yang kedua.

Keputusan Turki untuk membeli sistem militer Rusia yang canggih dikritik oleh NATO dan beberapa sekutu individual seperti Amerika Serikat (AS), yang mengatakan bahwa S-400 tidak kompatibel dengan perangkat keras yang digunakan oleh anggota organisasi tersebut. Pejabat Amerika mengisyaratkan bahwa keputusan tersebut dapat merusak rencana Turki untuk membeli jet tempur F-35 dari AS.

Ankara membenarkan pembelian tersebut dengan keengganan beberapa sekutu lama untuk menjual sistem senjata canggih, yang perlu dipertahankan oleh Turki. Sentimen tersebut mungkin telah terpengaruh oleh penarikan mundur rudal anti-pesawat jarak jauh Patriot tahun 2015 yang sebelumnya ditempatkan di bawah aegis NATO di sepanjang perbatasan Turki dengan Suriah. Penarikan tersebut terjadi di tengah ketegangan yang meningkat mengenai keputusan AS untuk mendukung milisi Kurdi di Irak dan Suriah, yang dianggap sebagai ancaman utama di Turki.

Sistem anti rudal S-400 adalah peluru kendali terbaik yang saat ini dioperasikan Rusia, pertama kali digunakan pada tahun 2007. Sistem ini mampu menyasar berbagai target udara, termasuk rudal balistik dan taktis. Beberapa rudal pencegat yang bisa diluncurkannya bisa mengeluarkan target di orbit rendah bumi, menurut militer Rusia.

Credit sindonews.com

AS resmi sebut Myanmar lakukan "pembersihan etnis" terhadap Rohingya

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Amerika Serikat juga akan meminta pertanggungjawaban dengan menggunakan hukum AS, termasuk kemungkinan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas dugaan penyiksaan yang telah memaksa ratusan ribu Rohingya mengungsi

Washington (CBs) - Amerika Serikat resmi menyebut operasi militer Myanmar terhadap warga Rohingya sebagai "pembersihan etnis" dan untuk itu AS mengancam untuk menerapkan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas apa yang disebutnya "kejahatan yang mengerikan".

"Situasi di negara bagian Rakhine utara merupakan pembersihan etnis terhadap Rohingya," kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex
Tillerson.

"Amerika Serikat juga akan meminta pertanggungjawaban dengan menggunakan hukum AS, termasuk kemungkinan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas dugaan penyiksaan yang telah memaksa ratusan ribu Rohingya mengungsi ke Bangladesh," kata Tillerson lagi seperti dikutip Reuters.

AS mengubah pendiriannya sebagai bagian dari upaya meningkatkan tekanan kepada pemimpin militer dan sipil Myanmar yang dalam dua tahun terakhir ini berbagi kekuasaan, setelah berpuluh tahun diperintah junta militer. Tindakan AS ini ditempuh demi menjawab kritik internasional menyangkut krisis Rohingya.

Organisasi-organisasi HAM menuduh militer Myanmar melakukan pembunuhan, pemerkosaan massal dan pembakaran, terhadap warga Rohingya setelah pemberontak Rohingya melancarkan serangan terkoordinasi ke 30 pos polisi dan sebuah pangkalan militer pada 25 Agustus.

Sudah sekitar 600.000 pengungsi Rohingya menyingkir dari Rakhine ke Bangladesh, sejak operasi militer Myanmar setelah serangan pemberontak Rohingya itu.

"Penyiksaan oleh mereka yang berasal dari militer, pasukan keamanan dan warga biasa Burma ini telah menyebabkan penderitaan mengerikan dan memaksa ratusan ribu pria, wanita dan anak-anak meninggalkan rumah mereka," kata Tillerson.

Mengulangi kecaman AS terhadap serangan pemberontak, Tillerson mengatakan provokasi apa pun, termasuk serangan pemberontak, tidak bisa menjadi justifikasi untuk melakukan kejahatan mengerikan seperti dialami Rohingya.

Pemerintahan Myanmar pimpinan peraih Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, mendapatkan tekanan internasional yang hebat akibat responnya terhadap krisis Rohingya, kendati diakui tak bisa mengendalikan militer yang menjadi mitra berbagi kekuasaan.

"Ini situasi yang tidak sepenuhnya dalam kendali kekuasaan dia, tetapi jelas kami mengandalkan dia untuk menunjukkan kepemimpinannya dan juga bekerja lewat pemerintahan sipil dengan militer guna mengatasi krisis ini," kata seorang pejabat senior AS.

Credit antaranews.com

Duterte Tantang Perang Pemimpin Pemberontak Komunis Filipina

Presiden Rodrigo Duterte membatalkan perundingan dengan pemberontak komunis dan menantang para pemimpin kelompok yang sedang mengasingkan diri di Belanda untuk berperang. (Reuters/Lean Daval)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, membatalkan perundingan damai dengan pemberontak komunis New People's Army (NPA) dan menantang para pemimpin kelompok yang sedang mengasingkan diri di Belanda untuk berperang.

"Kalian katakan kepada orang-orang yang di Belanda sana, saya tidak mau lagi berunding. Ayo perang!" ujar Duterte, sebagaimana dilansir AFP, Selasa (21/11).

Dengan pengumuman ini, Duterte kembali menutup jalan keluar dari konflik yang sudah bergejolak sejak setengah abad lalu ini.

NPA merupakan sayap militer dari Partai Komunis Filipina (CPP) yang sudah memberontak sejak 1968 untuk menghapuskan sistem kapitalis di negara tersebut.

Perundingan damai untuk mengakhiri konflik yang sudah merenggut 30 ribu nyawa ini sudah berulang kali dilakukan, tapi tak pernah membuahkan hasil.

Duterte sendiri berjanji membuka kembali perundingan damai ini tak lama setelah ia dilantik menjadi presiden pada tahun lalu.

Perundingan itu pertama kali digelar pada Mei lalu, kemudian dilanjutkan dua bulan kemudian, setelah gerilyawan NPA menyerang sejumlah pasukan keamanan.

Namun, Duterte geram setelah para sekelompok pemberontak komunis melakukan serangan di selatan Filipina pada bulan ini hingga menewaskan satu personel kepolisian dan bayi berusia empat bulan.

"Jika kalian terus bersikap seperti itu, kita akan berperang karena bahkan warga sipil menjadi korban. Kita harus menghentikan perundingan ini," ucap Duterte.

Penasihat perundingan damai Duterte, Jesus Dureza, menyayangkan keputusan ini. Namun, Dureza memastikan bahwa dia akan segera memberi kabar kepada Belanda dan Norwegia selaku mediator perdamaian mengenai pembatalan ini.

"Ini merupakan perkembangan yang tidak diinginkan dalam upaya kami mencapai perdamaian. Sebelumnya, kami tidak pernah sampai sejauh ini dalam bernegosiasi dengan mereka," kata Dureza.

Credit cnnindonesia.com

Filipina Segera Punya Undang-Undang Dasar untuk Bangsa Moro

Bangsamoro.

CB,MINDANAO -- Daerah Otonom Mindanao Muslim (ARMM) memperingati ulang tahun ke-28 pada Senin (20/11) lalu. Petinggi daerah tersebut optimistis bahwa Pemerintah Filipina akan menyetujui Undang-undang Dasar (UUD) untuk umat Muslim di kawasan tersebut.

Dilansir dari World Bulletin, Kamis (23/11), Gubernur ARMM, Mujiv Hataman, menyampaikan optimisme tersebut. "Saya percaya hal itu akan segera terjadi," kata Hataman.
UUD bagi bangsa Moro atau yang populer disebut Bangsamoro Basic Law (BBL) itu merupakan pemenuhan kesepakatan damai yang dilakukan pada 2014 antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Aturan ini dipresentasikan oleh Komisi Transisi Bangsa moro kepada Presiden Rodrigo Duterte pada bulan Juli. Duterte lantas mengirimkan aturan ini kepada Senat dan Kongres pada Agustus.
Pada bulan lalu, Duterte juga meminta anggota parlemen untuk mempercepat berlakunya usulan BBL karena dia berkomitmen pada MILF dan Front Pembebasan Nasional Moro untuk menyampaikannya. "Jika kita tidak bertindak secepat itu, saya berpikir bahwa kita akan mengalami masalah. "Itu adalah komitmen. Bukan janji tapi komitmen kepada orang Moro," kata Duterte.
Hataman mengatakan bahwa percepatan pembahasan BBL merupakan bentuk rasa hormat kepada ribuan saudara laki-laki Muslim yang terkena dampak krisis lima bulan di Marawi. Sementara itu, Duterte mengatakan bahwa BBL akan membantu meningkatkan perdamaian di Mindanao karena pemerintah memulai rehabilitasi Kota Marawi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

China Desak Negosiasi Ulang soal Label Sponsor Terorisme Korut

SEOUL - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan Korea Utara (Korut) dalam daftar negara sponsor terorisme. Langkah tersebut didukung Korea Selatan (Korsel) dan Jepang. Meski demikian, China sebagai aliansi Korut meminta semua pihak kembali ke meja perundingan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Lu Kang menjelaskan, Beijing telah mengetahui tentang keputusan AS tersebut. "Saat ini, situasi di semenanjung Korea rumit dan sensitif. Kami masih berharap semua pihak terkait dapat berbuat lebih banyak untuk meringankan situasi dan lebih kondusif bagi semua pihak kembali ke jalur negosiasi, dialog, dan konsultasi untuk menyelesaikan isu nuklir semenanjung," kata Lu di Beijing, dikutip kantor berita Reuters.

Menurut China, langkah AS akan semakin memperumit situasi di semenanjung Korea. "Prospek semenanjung Korea bebas nuklir telah menjauh oleh satu aksi, disusul aksi lain yang tidak bertanggung jawab atau retorika menggelegar," ungkap Lu.

Peningkatan ketegangan di Korea pada tahun ini tak dapat dilepaskan dari sejumlah perang kata-kata antara AS dan Korut. Langkah Trump memasukkan kembali Korut dalam daftar negara sponsor terorisme sepekan setelah dia kembali dari lawatan ke Asia selama 12 hari.

Lawatan itu memiliki agenda utama menghentikan ambisi nuklir Korut. "Sebagai tambahan mengancam dunia dengan kehancuran nuklir, Korut berulang kali mendukung aksi terorisme inter nasional, termasuk berbagai pembunuhan di tanah asing," kata Trump di Gedung Putih.

"Ini akan ditindaklanjuti dengan sanksi dan penalti pada Korut dan orang-orang terkait serta mendukung kampanye tekanan maksimal untuk mengisolasi rezim kejam," ungkap Trump.

Jepang dan Korsel sebagai aliansi AS mendukung langkah Trump. "Saya menyambut dan mendukung langkah itu untuk meningkatkan tekanan pada Korut," kata Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe. "Korsel berharap langkah Trump akan mendukung denuklirisasi damai," papar pernyataan Kementerian Luar Negeri Korsel.

PM Australia Malcolm Trunbull juga mendukung keputusan Trump. "Kim Jong-un menjalankan operasi kriminal global dari perdagangan senjata Korut, perdagangan narkoba, terlibat kejahatan cyber, dan mengancam stabilitas wilayah dengan senjata nuklirnya," kata Turnbull di Sydney.

Credit sindonews.com

Australia-ASEAN Kerja Sama Hentikan Aliran Dana Teroris

Kota Marawi bebas ISIS pada 17 Oktober lalu. Australia dan negara-negara ASEAN sepakat bekerja sama menghentikan aliran dana bagi terorisme. (AFP PHOTO/Ted ALJIBE)

Jakarta, CB -- Australia dan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) sepakat menjalin kerja sama untuk memutus aliran dana terorisme di kawasan. Aliansi yang dinamakan Kelompok Kerja Pemberantasan Pendanaan Terorisme Asia Tenggara ini dibentuk sebagai bagian dari penguatan kerja sama intelijen dikawasan dalam mengantisipasi ancaman terorisme.

"Stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara adalah kepentingan kritikal bagi Australia. Canberra berkomitmen untuk memberantas ancaman teroris termasuk ISIS di kawasan," kata Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan dalam sebuah konferensi konter-terorisme di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (22/11).

Keenan mengatakan aliansi ini akan dipimpin oleh Badan Intelijen Keuangan Australia, AUSTRAC, dan Dewan Anti-Pencurian Uang Filipina. Di bawah inisiatif baru ini, seluruh negara yang berpartisipasi akan langsung memblokir setiap jalur pendanaan mencurigakan dari sistem keuangan internasional dan sumber lainnya.

Penguatan kerja sama ini disepakati menyusul kekhawatiran kehadiran kelompok teroris, milisi teroris di Irak dan Suriah (ISIS) di kawasan. Kekhawatiran itu muncul setelah kelompok milisi Maute di Filipina, yang berbaiat kepada ISIS, menguasai Kota Marawi selama lima bulan sejak akhir Mei lalu.

Sejumlah pihak khawatir bahwa konflik Marawi di Filipina menjadi awal rencana ISIS untuk membentuk basis baru di kawasan Asia Tenggara setelah kekalahannya di Irak dan Suriah.

Tak sedikit milisi asal Indonesia, Malaysia, Singapura bergabung dengan aksi terorisme Maute di Marawi. Kelompok itu akhirnya berhasil ditumbangkan pada pertengahan Oktober lalu setelah pemimpin mereka, Omarkhayam Maute, bersama Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf, yang disebut-sebut sebagai Emir ISIS Asia Tenggara, tewas di tangan militer.

"Tragedi Bom Bali pada 2002 yang menewaskan ratusan orang termasuk puluhan turis asal Negeri Kanguru itu juga menjadi salah satu pendorong Australia untuk bekerja sama dengan negara di kawasan dalam hal pemberantasan terorisme.

Australia bahkan mengirimkan dua pesawat tempur Orion untuk membantu militer Filipina memantau pergerakan militan demi membebaskan Kota Marawi dari genggaman teroris ISIS.

Sebagaiaman dikutip AFP, Keenan mengatakan, Australia sebenarnya telah lama melakukan pertukaran informasi intelijen dengan negara di Asia Tenggara. Namun, katanya, kerja sama intelijen ini perlu dilembagakan agar bisa berdampak secara maksimal.

Kita tahu bahwa kunci senjata untuk mengalahkan perang melawan teroris adalah dengan sumber informasi. Maka dari itu, kita perlu menemukan cara untuk berbagi informasi intelijen dengan tepat sasaran dan tepat waktu," kata Keenan yang turut mendampingi Perdana Menteri Malcolm Turnbull dalam konferensi itu.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia-Malaysia kerja sama kembangkan pendidikan Islam

Arsip Foto. Pemimpin tertinggi Institusi al-Azhar, Kairo, Mesir, Grand Syeikh of Al Azhar Ahmed Mohammed Ahmed Eltayeb (kiri) berbincang dengan sejumlah santri saat berkunjung di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (25/2/2016). ( ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Kuching (CB) - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi dan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Idris Jusuh menandatangani nota kesepahaman kerja sama mengenai pengembangan pendidikan tinggi Islam di Hotel Hilton Kuching, Sarawak, Malaysia, Rabu.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohamad Najib menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama yang lingkupnya pendidikan berbasis Islam tersebut.

Setelah menyaksikan penandatanganan kerja sama dan menyampaikan keterangan pers bersama, sekitar pukul 14.00 waktu setempat, Presiden Jokowi dan rombongan menuju Stadium Perpaduan Kuching untuk menghadiri acara Temu Kangen Masyarakat Indonesia di Sarawak dengan Presiden RI.

Presiden antara lain didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana dan Konsul Jenderal RI Kuching Jahar Gultom.

Credit antaranews.com

Di Kuching, Jokowi-Najib Hasilkan Enam Lembar Kesepakatan

Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia Najib Tun Razak dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Tahunan ke-12 Indonesia-Malaysia di Kuching, Sarawak, Rabu (22/11). (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak menghasilkan enam lembar kesepakatan bersama seusai pertemuan tahunan ke-12 di Kuching, Sarawak, Malaysia, Rabu (22/11).

Beragam kesepakatan itu menunjukkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Malaysia semakin kokoh. Hal ini tampak dengan meningkatnya angka perdagangan lebih dari 21 persen di semester pertama 2017.

Dalam pernyataan pers bersama Presiden Jokowi dan PM Najib di Hotel Hilton, Kuching, Malaysia, Indonesia mengharapkan Malaysia bisa mengalokasikan 20 persen kuota impor berasnya untuk Indonesia.

“Indonesia berharap Malaysia dapat mengalokasikan 20 persen dari kuota impor berasnya, sekitar 150 ribu ton dengan mengimpor dari Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Indonesia telah memulai ekspor beras ke Malaysia pada Oktober 2017 lalu sebanyak 25 ribu ton. Jumlah ekspor tersebut diharapkan akan terus meningkat setiap tahun.

Selain itu, masalah pengaturan perbatasan yang merupakan salah satu ciri khas hubungan Indonesia-Malaysia juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Indonesia mengharapkan draft Border Crossing Agreement yang sudah selesai dirundingkan untuk segera ditandatangani. Demikian juga dengan Border Trade Agreement,” kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kedua negara memiliki kerja sama baru yang sangat strategis yaitu penguatan kemitraan untuk kelapa sawit melalui pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

Bahkan pada November 2017, Indonesia telah menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC dengan mengundang sejumlah negara penghasil sawit lainnya.

“Kita harus bersatu melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit,” kata Presiden Jokowi.

Isu penting lain yang dibahas kedua negara adalah terkait perlindungan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Hal ini penting mengingat perlindungan WNI merupakan prioritas pemerintah Indonesia.

“Hak pendidikan bagi anak pekerja Indonesia juga telah saya mohonkan perhatian kepada PM Najib,” kata Kepala Negara.

Sementara itu, PM Najib menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas upayanya mengatasi kabut asap.

“Saya mau ucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia. Sudah dua tahun Malaysia tidak alami masalah jerebu,” kata PM Najib merujuk istilah kabut asap dalam bahasa Malaysia.

Lebih lanjut, PM Najib menyampaikan bahwa upaya tersebut tak lepas dari perhatian serius yang diberikan pemerintah Indonesia.

“Terima kasih atas perhatian serius Indonesia, ini yang memberikan kelegaan terhadap rakyat Indonesia termasuk Sarawak. Cuaca sudah lega, enaklah,” tutur PM Najib.

Kedua kepala negara juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Bidang Pendidikan Tinggi Islam yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Idris Jusoh.

Dalam enam lembar kesepakatan bersama, kedua negara juga menyetujui kerja sama konservasi badak Sumatera, dan kerja sama trilateral antara Indonesia-Malaysia-Filipina dalam mengatasi keamanan maritim. Presiden Jokowi dan PM Najib juga menyambut baik patroli maritim trilateral di Tarakan yang dimulai 19 Juni lalu, patroli udara trilateral yang diluncurkan di Subang, Malaysia 12 Oktober lalu.

Kedua pemimpin juga membahas pentingnya bekerja sama dengan mitra regional untuk mengatasi tantangan keamanan kawasan. Antara lain terorisme dan ancaman dari pulangnya para milisi teroris asing, ancaman kejahatan cyber, serta keamanan maritim.

Presiden Jokowi dan PM Najib juga menyampaikan keprihatinan serta kekhawatiran akan ancaman rudal nuklir Korea Utara. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama mendesak Korea Utara untuk mematuhi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB).

Credit cnnindonesia.com

Warga Serbia Diminta Move On dari Kenangan Perang Balkan

Perdana Menteri Serbia, Aleksandar Vucic

CB,BEOGRAD -- Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, meminta warganya melupakan kenangan pahit konflik yang pernah terjadi di Semenanjung Balkan pada dua dekade lalu. Pada Rabu (22/11), pemimpin tentara Serbia-Bosnia selama Perang Bosnia, Ratko Mladic, dijatuhi hukuman seumur hidup karena terbukti terlibat dalam pembersihan etnis saat perang tersebut.

Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) di Den Haag, Belanda, memutuskan bahwa Mladic harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Mladic juga didakwa atas lebih dari 10 tuduhan termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang antar-etnis di Semenanjung Balkan pada 1990-an.

"Kita harus mulai melihat ke masa depan, memikirkan anak-anak kita, perdamaian, stabilitas di wilayah ini," kata Vucic, sebagaimana dilansir dari SBS, Kamis (23/11).

Vucic juga ingin memastikan bahwa perang saudara tidak akan terjadi lagi di wilayah Balkan. "Ada kebutuhan untuk merevitalisasi pabrik, membangun bangunan, dan bukannya mengungkap kembali air mata masa lalu," lanjut dia.

Vucic sebelumnya pernah menjadi bagian dari kelompok ultranasionalis dan sekutu dekat orang Presiden Serbia sebelumnya, Slobodan Milosevic. Seperti diketahui, Milosevic juga menghadapi tuduhan kejahatan perang ketika dia meninggal dalam tahanan pada tahun 2006. Kini, Vucic telah menjadi bagian pro-Eropa yang gigih dan berharap dapat membawa Serbia masuk ke dalam Uni Eropa.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pesawat Militer AS Jatuh di Perairan Jepang

Ilustrasi pencarian pesawat jatuh. Pesawat milik Angkatan Laut Amerika Serikat jatuh di perairan Jepang, tenggara Okiniawa, Rabu (22/11) (REUTERS/Maxim Shemetov)

Jakarta, CB -- Sebuah pesawat angkatan laut Amerika Serikat yang mengangkut 11 awak dan penumpang jatuh di lepas pantai perairan Jepang sebelah tenggara Okinawa pada Rabu (22/11) sore waktu setempat.

Angkatan Laut melaporkan pesawat Greyhound C-2 jatuh sektiar pukul 14.45 waktu setempat saat hendak terbang mendekati kapal induk USS Ronald Reagan yang tengah beroperasi di Laut Filipina.

Pesawat yang telah beroperasi selama lebih dari lima dekade dan biasanya dikerahkan untuk mengangkut personel,dokumen, dan barang dari darat menuju kapal-kapal militer yang tengah berlayar di tengah samudra.

Hingga kini penyebab jatuhnya pesawat itu belum jelas. Daftar identitas para penumpang dan kru pesawat pun belum diungkap ke publik.

Armada Ketujuh Angkatan Laut AS di Samudera Hindia dan bagian barat Samudra Pasifik mengatakan operasi pencarian dan penyelamatan pun sudah dikerahkan untuk menyelamatkan awak pesawat naas yang jatuh tersebut. Tak ada laporan mengenai korban jiwa dalam insiden tersebut.

"Pemulihan para kru dan penumpang pesawat tengah berjalan dan kondisi mereka akan dievaluasi oleh staf medis USS Ronald Reegan," bunyi pernyataan Angkatan Laut AS sebagaimana dikutip The Independent.

Armada Ketujuh Angkatan Laut AS pernah mengalami dua kecelakan fatal dalam setahun terakhir hingga menewaskan 17 pelaut. Pertama, pada Agustus lalu saat kapal USS John S.

McCain bertabrakan dengan kapal tanker minyak di dekat perairan Singapura yang menewaskan 10 orang.

Kedua yakni insiden kapal perang USS Fitzgerald yang bertabrakan dengan kapal kontainer pada Juni lalu hingga menewaskan tujuh personel angkatan laut.

Kedua kecelakaan itu pun menyebabkan delapan perwira tinggi angkatan laut termasuk komandan tertinggi Armada Ketujuh Angkatan Laut Amerika Serikat dipindahkan dari jabatannya.

Credit cnnindonesia.com

Pesawat AL AS Dilaporkan Jatuh di Perairan Jepang

TOKYO - Pesawat pengangkut milik Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) dilaporkan jatuh di perairan Okinawa, Jepang. Saat jatuh, kapal itu diketahui membawa 11 orang, termasuk pilot dan co-pilot.

Armada Ketujuh AS menuturkan, kapal tersebut jatuh saat dalam perjalanan untuk kembali ke kapal induk USS Ronald Reagan. Proses pencarian pesawat nahas tersebut saat ini sedang berlangsung.

"USS Ronald Reagan sedang melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Penyebab kecelakaan itu belum diketahui," kata Armada Ketujuh AS dalam sebuah pernyataan, sepeti dilansir Reuters pada Rabu (22/11).

Sementara itu, Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera mengatakan, Angkatan Laut AS telah memberitahukan kepadanya bahwa kecelakaan yang terjadi di dekat Laut Filipina itu mungkin disebabkan oleh masalah mesin.

Pesawat bertenaga propeller bertenaga, Greyhound C-2, membawa personel, surat dan kargo lainnya dari pangkalan daratan ke kapal induk yang beroperasi di laut. Pesawat tersebut telah beroperasi lebih dari lima dekade dan akan digantikan oleh pesawat tilt-rotor jarak jauh, Osprey.

Credit sindonews.com

Pencarian kapal selam Argentina masuki fase kritis

Kapal selam ARA San Juan (REUTERS)

Mar Del Plata, Argentina (CB) - Pencarian selama satu pekan kapal selam milik angkatan laut Argentina yang hilang di Atlantik Selatan telah mencapai "fase kritis", Rabu waktu setempat, karena 44 awak kapal selam itu kemungkinan mengalami krisis pasokan oksigen, kata juru bicara angkatan laut Argentina Enrique Balbi seperti dikutip Reuters.

Puluhan pesawat dan kapal laut terus mencari kapal selam ARA San Juan. Jika kapal selam buatan Jerman yang sudah beroperasi tiga dekade itu karam atau bisa mencapai permukaan sejak mengirimkan sinyal terakhir 15 November lalu, maka kapal selam itu akan menggunakan pasokan oksigen dalam tujuh hari terakhir.

"Kita berada pada fase kritis, terutama berkaitan dengan oksigen. Belum ada kontak lagi dengan apa pun yang berasal dari kapal selam San Juan," kata Balbi kepada wartawan.

Sekitar 30 kapal laut dan pesawat serta 4.000 warga Argentina, Amerika Serikat, Inggris, Chile dan Brasil bergabung dalam misi pencarian kapal selam yang terakhir mengirimkan lokasinya sekitar 480 km dari garis pantai.

Pesawat terbang telah menyisir area pencarian seluas 500.000 km persegi, namun sebagian besar dari area seluas itu belum tersentuh kapal laut pencari.

Sedangkan pesawat P-8 Poseidon milik AS telah meninggalkan pangkalan Comandante Espora yang berada 650 km dari arah selatan Buenos Aires demi mendeteksi lokasi kapal selam itu melalui "sonobuoys" atau pelampung yang dilengkapi sistem sonar yang dijatuhkan dari pesawat yang biasa dipakai dalam perang mencari kapal selam musuh, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

PM Lebanon batalkan pengunduran diri untuk redakan krisis Arab

Dokumentasi Mantan perdana menteri Lebanon Saad al-Hariri (kiri) berbincang dengan Perdana Menteri Tammam Salam dalam pertemuan mengenai keamanan bersama komandan keamanan di kantor pusat pemerintahan di Beirut, Jumat (8/8/2014). Al-Hariri kembali ke Lebanon hari Jumat kemarin untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, sebuah kunjungan yang dipandang sebagai penekanan pengaruh moderat atas masyarakat Sunni setelah adanya serangan mematikan oleh militan Islam. (ANTARA FOTO/REUTERS/Sharif Kar)

Beirut (CB) - Saad al-Hariri pada Rabu membatalkan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri Lebanon atas permintaan Presiden Michel Aoun untuk meredakan krisis yang semakin memanas di Timur Tengah.

Keputusan itu disampaikan setelah Hariri pulang ke Beirut untuk pertama kalinya sejak mengundurkan diri dengan tiba-tiba pada 4 November dalam sebuah siaran langsung dari Arab Saudi, lapor Reuters.

Di istana kepresidenan dekat Beirut, Hariri berharap keputusan ini akan membuka "jalan baru bagi perundingan yang lebih bertanggung jawab yang membahas isu pemecah belah yang merusak hubungan Lebanon dengan negara-negara Arab."

"Saya menyampaikan pengunduran diri saya kepada presiden pada hari ini dan dia meminta saya untuk bertahan," kata Hariri.

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi itu, Hariri mengatakan bahwa semua warga Lebanon untuk menghindari semua konflik regional.

Pernyataan ini secara tidak langsung merujuk pada milisi bersenjata sekutu Iran, Hizbullah, yang terlibat dalam sejumlah konflik regional seperti di Yaman dan Suriah sehingga sempat membuat Arab Saudi geram.

Sebelumnya dalam pengunduran diri di Riyadh, Hariri mengatakan bahwa semua kelompok bersenjata di Lebanon harus mundur dari konflik-konflik tersebut jika tidak ingin mendapat sanksi pengucilan seperti yang dialami Qatar.

Para politikus senior di Lebanon sempat menduga pengunduran diri itu merupakan paksaan dari Riyadh. Hariri bahkan diduga sempat ditahan di Arab Saudi.

Pulangnya sang perdana menteri ke Lebanon pada Selasa malam merupakan hasil intervensi Prancis.

Sementara itu Presiden Aoun, yang merupakan sekutu Hizbullah, sebelumnya sudah menolak pengunduran diri Hariri karena diumumkan dari luar negeri "di tengah situasi yang misterius." Dia bahkan menyebut Hariri telah menjadi tawanan Arab Saudi.

Pada Rabu, Hariri berterimakasih kepada Aoun atas tekadnya melindungi stabilitas Lebanon.

Pengunduran diri Hariri sempat membuat Lebanon menjadi pusat baru rivalitas antara blok Arab Saudi dan blok Iran, yang mendukung Hizbullah.

Hariri, yang lebih dekat dengan Arab Saudi, mengaku khawatir dengan ancaman pembunuhan saat mengundurkan diri. Dia saat itu juga mengecam Iran dan Hizbullah karena dianggap telah menyebabkan banyak konflik di dunia Arab.

Pemerintah Arab Saudi saat itu juga langsung mengeluarkan pernyataan keras terhadap pemerintahan Lebanon dan juga Hizbullah. Mereka beranggapan Lebanon telah menyatakan perang terhadap Riyadh.

Namun negara-negara Barat justru mendukung Hariri dan stabilitas Lebanon yang dipuji karena sukses menjadi tuan rumah bagi 1,5 juta pengungsi asal Suriah--meski populasi warganya hanya enam juta orang.

Sementara itu pemimpin Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrullah, yang juga meminta Arab Saudi melepaskan Hariri, mengatakan bahwa kelompoknya "terbuka terhadap semua perundingan."

Nasrullah juga membantah keterlibatan kelompoknya di Yaman.

Credit antaranews.com

PM Lebanon tak jadi mundur

Perdana Menteri Lebanon Saad Al-Hariri (Reuters)

Beirut (CB) - Saad al-Hariri menyatakan menunda keputusannya mundur dari jabatan perdana menteri Lebanon atas permintaan Presiden Michel Aoun, sehingga mengendurkan krisis yang sempat memperdalam ketegangan di Timur Tengah.

Hariri mengumumkan keputusannya ini setelah kembali ke Beirut untuk pertama kali sejak tiba-tiba menyatakan mundur pada 4 November di Arab Saudi.

Para pejabat teras Lebanon menyebut Saudi telah memaksa Hariri mundur dan menahan dia di Saudi. Riyadh dan Hariri membantah tuduhan ini.

Di istana kepresidenan dekat Beirut, Hariri berkata bahwa dia mengharapkan keputusannya itu akan mengantarkan kepada "dialog yang bertanggung jawab yang mengatasi masalah-masalah yang memecah belah dan perbedaan dalam hubungan Lebanon dengan saudara-saudara Arab lain."

Hariri menyatakan semua pihak di Lebanon mesti bertekad menjaga negaranya dari konflik regional. Perkataannya merujuk gerakan politik dan militer dukungan Iran, Hizbullah, yang belakangan membuat Saudi cemas. Saudi sendiri adalah sekutu Hariri.

"Saya hari ini mengajukan pengunduran diri saya kepada Presiden Aoun dan beliau mendesak saya untuk menunggu sebelum mengajukan pengunduran diri dan menundanya sampai dialog menyangkut alasan dan latar belakang politiknya, dan saya telah menunjukkan keresponsifan saya," kata dia dalam pernyataan yang disiarkan televisi.

Pengunduran diri itu sendiri mengejutkan banyak pihak, bahkan orang-orang dekat Hariri. Dia kembali ke Lebanon Selasa malam lalu setelah Prancis campur tangan.

Aoun yang bersekutu dengan Hizbullah, menolak pengunduran diri Hariri, dengan alasan ada hal misterius di balik itu. Dia pernah menyebut Hariri disandera Arab Saudi, demikian Reuters.

Credit hantaranews.com

Rabu, 22 November 2017

Israel Ingin Klaim Tepi Barat Palestina Jadi Wilayahnya

Desa Jabal al-Baba di Tepi Barat, Palestina yang terancam diusir paksa Israel.

CB, TEL AVIV -- Menteri Pendidikan dan Urusan Diaspora Israel Naftali Bennett menyerukan agar pemerintahnya segera mengklaim Tepi Barat Palestina sebagai wilayah Israel. Menurutnya Israel bertanggung jawab untuk dapat menyediakan tempat bagi setiap orang Yahudi yang tersebar di berbagai penjuru dunia.

"Sekarang 50 tahun sejak kita membebaskan Yudea dan Samaria (TepiBarat). Ini saatnya untuk mengakui mereka (Tepi Barat) sebagai (wilayah) Israel. Ini saatnya kedaulatan, " ujar Bennett dilaporkan laman Middle East Monitor, Selasa (21/11).

Sebagai seorang menteri diaspora, ia menilai Israel perlu untuk menyediakan ruang bagi setiap warga Yahudi di dunia. "Kita perlu memahami bahwa negara Yahudi bukan hanya negara warga Israel. Ini adalah keadaan di mana setiap orang Yahudi di dunia memiliki tempat di sini," ujarnya.

"Hari ini, di seluruh dunia, ada jutaan orang Yahudi yangmembutuhkan kita untuk pergi dan menjangkau mereka. Dan kita melakukan lebihdari yang pernah kita lakukan, " kata Bennett menambahkan.

Israel memang berulang kali mengklaim negaranya sebagai negara Yahudi. Namun klaim tersebut selalu ditolak, khususnya oleh Palestina. Hal ini berkaitan dengan okupasi dan aneksasi yang dilakukan Israel atas tanah Palestina.

Saat ini Israel tengah mempercepat pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pada awal Oktober, Israel telah mengumumkan akan mengebut proses pembangunan 4.000 unit rumah di Tepi Barat guna memperluas permukiman Yahudi di daerah yang diduduki. Rencana tersebut mencakup pembangunan permukiman di kota tua Hebron.

Lebih dari 600 ribu warga Yahudi Israel kini telah tinggal di permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pencaplokan lahan masih terus dilakukan olehIsrael walaupun telah dinyatakan ilegal menurut hukum internasional. Tindakan okupasi ini yang dinilai kian mempersulit tercapainya solusi dua negara antaraIsrael dan Palestina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

PBB: Rekonsiliasi Palestina Kunci Perdamaian dengan Israel

NEW YORK - Utusan khusus PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov mengatakan, rekonsiliasi Palestina adalah kunci untuk terciptanya perdamaian dengan Israel. Menurutnya, kelanjutan pembicaraan dengan Israel bergantung pada sukses atau tidaknya rekonsiliasi tersebut.

Berbicara di depan Dewan Keamanan (DK) PBB, Mledenov menyatakan, pembicaraan rekonsiliasi antara rival Palestina Fatah dan Hamas harus berhasil, dan memperingatkan bahwa kegagalan pembicaraan itu kemungkinan besar akan menghasilkan konflik lainnya.

"Kesepakatan 12 Oktober antara Hamas dan Fatah, yang bertujuan memulihkan pemerintahan Otoritas Palestina adalah awal dari sebuah jalan panjang yang dapat menyebabkan rekonsiliasi," kata Mladenov, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (21/11).

Namun, dia mengatakan bahwa faksi-faksi yang bersaing tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan krisis kemanusiaan bagi dua juta penduduk Gaza, dan mengembalikan kontrol wilayah tersebut ke Otoritas Palestina.

Pembicaraan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah sendiri saat ini masih berlangsung. Meski demikian, Hamas mulai menyerahkan kontrol atas Gaza, dan juga perbatasan kepada pemerintah Palestina.

Credit sindonews.com

Qatar Sebut Saudi Penyebab Krisis di Timur Tengah

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menyebut Arab Saudi dan sekutunya sebagai penyebab krisis yang terjadi di Timur Tengah. Menurutnya, Saudi cs bertanggung jawab karena kebijakan mereka menyebabkan guncangan di kawasan.

"Pemain regional bertindak tidak bertanggung jawab, berjudi politik dengan kehidupan warga negara lain tanpa strategi yang jelas," kata Sheikh Mohammed, saat berbicara di sebuah forum di Washington, Amerika Serikat (AS).

Dia lalu mengatakan, blok yang dipimpin Saudi mencoba untuk menaklukkan negara-negara yang lebih kecil di wilayah tersebut, seperti Qatar, Yaman, Somalia, Libya dan juga Lebanon.

"Dunia melihat berita dan melihat gambar dari wilayah saya yang penuh dengan drama dan perselisihan," ucapnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (21/11).

"Periode gelap dari pemikiran tertutup, totalitarianisme, dan agresi telah terjadi. Timur Tengah beralih dari pusat konektivitas dan pencerahan menjadi daerah yang kacau. Selama masa agresi, ekstremisme telah berkembang," ungkap Sheikh Mohammed.

Sheikh Mohammed menambahkan, negara-negara di blok yang dipimpin Saudi bersedia menggunakan cara intimidasi yang tidak terkendali dan terkadang melanggar hukum internasional.

"Mereka membungkam pembangkang, menciptakan krisis kemanusiaan, mematikan komunikasi, memanipulasi pasar keuangan, menggertak negara-negara yang lebih kecil, memeras, membuat pemerintah terpecah, meneror warga negara, kuat mempersenjatai para pemimpin negara lain dan menyebarkan propaganda," tukasnya.

Credit sindonews.com

Korea Utara Disiplinkan Militer, Ada Apa?

CB, Seoul -- Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, menertibkan pimpinan organisasi militer untuk memperkuat pengawasan terhadap elit partai dan militer.
Lembaga intelejen Korea Selatan atau National Intelligence Service melaporkan temuan ini kepada parlemen Korea Selatan dalam rapat kerja tertutup, Senin, 20 Nopembeer 2017.

"Biro Politik Umum Kore Utara sedang diaudit oleh pimpinan negara itu untuk pertama kalinya dalam 20 tahun," begitu dilansir New York Times, Senin, 20 Nopember 2017. "Direktur Biro itu, Marsekal Muda Hwang Pyong-so dan para deputinya dihukum."

Biro Politik Umum bertugas mengawasi pandangan politik dari sekitar 1,1 juta Tentara Rakya Korea Utara. Biro ini bertugas mengecek loyalitas para pejabat militer. Marsekal Muda Hwang disebut-sebut sebagai orang nomor 2 dalam rezim totaliter Kim Jong Un.
NIS Korea Selatan tidak menyebutkan mengenai caranya mendapatkan informasi sensitif ini. Dalam penjelasannya kepada parlemen, NIS tidak menggunakan istilah eksekusi atau perombakan. Ini menunjukkan bahwa Hwang masih menduduki jabatannya meskipun terkena sanksi. Menurut media Korea Selatan, Hwang tidak muncul di publik sejak 13 Oktober.

Para pejabat intelejen Korea Selatan mengatakan Biro Politik Umum Korea Utara diaudit karena dinilai berperilaku tidak murni menurut standar negara komunis tertutup itu. Dan audit ini dimotori oleh Choe Ryong-he, yang merupakan pejabat tinggi Partai Pekerja Korea Utara. Choe memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada Hwang dan ini terlihat saat dia mengikuti rapat partai pada awal Oktober.
Choe sendiri merupakan kepala Departemen Organisasi dan Panduan. Ini adalah lembaga partai paling kuat, yang digunakan Kim Jong Un untuk mengontrol elit politik dan militer.
Awalnya, Marsekal Muda Hwang terlihat lebih dekat ke Kim Jong Un dibandingkan Choe. Pada 2014, Hwang menggantikan Choe sebagai kepala Biro Politik Umum.
Namun kondisi ini berubah pada Oktober lalu saat terjadi perombakan susunan kepemimpinan Korea Utara. Posisi Choe naik dibandingkan Hwang. Pejabat senior lainnya yang juga menonjol adalah Premier Pak Pong-ju, yang bertugas mengelola ekonomi.
Naiknya posisi Choe dan Pak, menurut New York Times, menunjukkan upaya Korea Utara untuk fokus membangun ekonomi ditengah sanksi Perserikatan Bangsa - Bangsa.
Korea Utara belum menggelar uji coba nuklir dan rudal balistik lagi sejak 15 September 2017. Ini bisa menjadi tren menurunnya ketegangan di Semenanjung Korea dan membuka dialog dengan Amerika Serikat.

Credit TEMPO.CO

Amerika Jatuhkan Sanksi untuk 13 Perusahaan Cina dan Korea Utara

CB, Jakarta - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap 13 perusahaan Cina dan Korea Utara atas tuduhan membantu Korea Utara lewat perdagangan. Sanksi ini dikeluarkan sehari setelah Presiden Donald Trump memasukkan Korea Utara dalam daftar negara pensponsor terorisme.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Heather Nauert mengatakan, sanksi ini sebagai upaya mengucilkan Pyongyang. Ia memastikan hubungan kedua negara, Cina dan Amerika, tidak akan terganggu dengan jatuhnya sanksi baru ini.

"Kami berhubungan baik dengan Cina. Hal itu tidak akan berubah," kata Nauert seperti dikutip dari Reuters, 22 November 2017.

Sanksi baru ini difokuskan pada perdagangan yang terjadi antara Cina dan Korea Utara. Hubungan perdagangan kedua negara dianggap sebagai kunci untuk menekan Pyongyang berpaling dari ambisinya membuat rudal nuklir dengan target wilayah Amerika Serikat.
Perusahaan Cina yang dkenai sanksi antara lain, adalah Dandong Kehua Economy & Trade Co, Dandong Xianghe Trading Co, dan Dandong Hongda Trade Co.

Menteri Keuangan Amerika mengatakan nilai perdagangan ketiga perusahaan Cina dan digabungkan dengan perdagangan Korea Utara mencapai lebih dari US$750 juta.
Adapun pengusaha Cina yang masuk kotak hitam Amerika adalah Sun Sidong dan perusahaannya, Dandong Dongyuan Industrial Co. Lembaga pemikir Washington, C4ADS, mengatakan perusahaan milik Sun Sidong merupakan jaringan yang terhubung dengan Korea Utara. Perusahaan ini memiliki proporsi besar dalam berbisnis dengan Korea Utara.

Adapun perusahaan Korea Utara yang terkena sanksi Amerika adalah perusahaan-perusahaan yang mengirim pekerja ke luar negeri seperti ke Rusia, Polandia, Kamboja, dan Cina.
Amerika bermaksud memangkas uang milik Korea Utara yang diperoleh dari mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri.
Menurut ahli di Pusat Keamanan untuk Amerika Baru, Peter Harrell mengatakan, Amerika untuk pertama kali mengeluarkan sanksi ke perdagangan produksi konsumsi sehari-hari di Korea Utara.

Credit tempo.co

Tillerson: Sanksi Akan Buat Korut Menyadari Pentingnya Diplomasi

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson menyatakan, sanksi ekonomi akan benar-benar menyakiti Korea Utara (Korut). Hal ini diyakininya akan membuat Korut sadar akan pentingnya diplomasi.

Berbicara saat menggelar konferensi pers di Gedung Putih, Tillerson menuturkan, sanksi AS terhadap Korut mulai berlaku saat masyarakat internasional mulai menghentikan hubungan dagang dengan Pyongyang.

Dia juga menyebut bahwa saat sanksi diberlakukan, hal itu akan meningkatkan tekanan pada pemerintah Korut, yang pada akhirnya akan membuat mereka menyadari bahwa pihaknya perlu melakukan perundingan diplomatik.

"Vietnam, mereka berkomitmen bahwa mereka akan membatasi kegiatan lebih jauh dengan Korut. Malaysia telah mengindikasikan pembatasan, Singapura telah memotong semua perdagangan dengan Korut, Filipina telah memotong semua perdagangan," ucap Tillerson.

"Pemerintah Sudan secara tradisional telah membeli senjata dari Korut, mereka sekarang setuju untuk menghentikan semua pembelian tersebut juga, jadi ini mulai berlaku di seluruh dunia," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (21/11).

Selain itu, Tillerson mengatakan bahwa paket baru sanksi AS terhadap Korut akan lebih luas, dan akan mempengaruhi lebih banyak pihak di Korut, dibandingkan dengan yang telah diterapkan di masa lalu.

Dia menambahkan, langkah tersebut akan membantu mengganggu hubungan antara Pyongyang, dan negara-negara pihak ketiga. Dia menunjukkan bahwa Korut sudah mengalami kekurangan bahan bakar, dan pendapatan mereka menurun dengan drastis.

Credit sindonews.com

Kurangi Dampak Sanksi Ekonomi, Korea Utara Larang Pesta

CB, Jakarta - Korea Utara telah melarang warganya untuk melakukan perayaan meriah dengan melibatkan minum beralkohol dan hiburan. Kebijakan baru ini dirancang agar negara dapat bertahan dari dampak sanksi internasional.
Larangan untuk bersenang-senang ini dilaporkan oleh Biro Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) saat rapat tertutup dengan anggota parlemen pada Senin, 20 November 2017.

"Pyongyang telah merancang sebuah sistem dimana organ partai melaporkan kesulitan ekonomi masyarakat setiap hari, dan telah melarang pertemuan yang berkaitan dengan minum, bernyanyi dan hiburan lainnya," demikian laporan Biro Intelijen Nasional Korea Selatan seperti dilansir Telegraph pada Selasa, 21 November 2017.

Larangan keras ini berdampak pada pembatalan mendadak "Festival Bir Pyongyang", yang populer pada Juli. Festival itu juga ditiadakan selama periode kekeringan yang berkelanjutan.
Warga Korea Utara, yang telah mengalami pembatasan berat dalam perjalanan dan kebebasan, juga dilarang mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada ibu mereka pada "Hari Ibu". Larangan itu diberlakukan karena rezim Korea Utara ditengarai merasa khawatir perayaan itu akan mengurangi rasa hormat rakyat kepada pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un.
Sumber-sumber di Korea Utara mengatakan kepada situs media yang berbasis di Korea Selatan bahwa meningkatnya popularitas liburan November, yang resmi digunakan untuk memuji peran ibu, telah menggoyahkan pengkultusan terhadap diri Kim Jong Un.
Pemerintah sekarang telah memperjelas bahwa pesan pada karangan bunga, yang menunjukkan cinta atau kesetiaan kepada orang lain selain Kim, tidak akan ditolerir.
"Sangat menyedihkan bahwa orang harus mengucapkan terima kasih kepada 'sang ayah' Kim Jong-un setelah setiap hal kecil yang dia lakukan, tapi kami tidak dapat mengungkapkan ucapan terima kasih kepada ibu kami yang sebenarnya pada Hari Ibu," kata seorang penduduk Provinsi Pyongan Selatan.
Sementara itu Kim juga disebut juga akan memperketat cengkeramannya pada elit negara untuk memastikan kesetiaan mereka. Kim dikabarkan telah mendisiplinkan dua pejabat yang menjadi kepala organisasi militer Korea Utara yang paling kuat.
Ada laporan Hwang Pyong-so dan Kim Won-hong kemungkinan telah dihukum setelah dilakukannya pemeriksaan pertama atas Biro Umum Politik dalam 20 tahun. Informasi intelejen ini juga termuat dalam briefing NIS pada Senin lalu. Laporan itu sejalan dengan pemberitaan media New York Times bahwa Hwang, yang memiliki gelar Wakil Marshall, belum terlihat di depan umum sejak 13 Oktober.
Pejabat intelijen Korea Selatan juga memperkirakan Korea Utara akan menggelar uji coba rudal balistik lainnya sebelum akhir tahun ini.

Credit tempo.co

Korea Utara Bikin Kapal Selam 3000 Ton dengan Rudal Nuklir

CB, Pyongyang - Pemerintah Korea Utara melanjutkan program pembangunan kapal selam domestik berbasis sistem senjata rudal nuklir.
"Menurut para ahli, kapal selam ini bakal memiliki teknologi yang inferior dibandingkan rivalnya di sekitar Semenanjung Korea sehingga mudah sekali dilacak dan, jika dirasa mengancam bakal, mudah dinetralisir juga," begitu dilansir USA Today, Senin, 20 Nopember 2017.

Teknologi kapal selam ini memiliki kelemahan mendasar. Menurut para ahli dari US-Korea Institut di Johns Hopkins University, ada sejumlah gambar yang berhasil direkam satelit-satelit komersil yang melintasi kawasan itu.

Misalnya ada gambar-gambar kemunculan kapal selam itu di galangan kapal Sinpo Selatan, yang diambil pada awal bulan ini. Gambar itu menunjukkan badan kapal selam yang berdampingan dengan sebuah ruang konstruksi di galangan itu.

"Galangan kapal itu terlihat mengalami modernisasi selama 18 bulan terakhir," begitu dilansir USA Today. Ada penambahan beberapa bagian pada galangan kapal seperti penambahan atap dan bangunan pabrik. Penjelasan detil soal ini dipublikasikan di akun Twitter @38NorthNK.
Menurut analisis dari tim ini, kapal selam ini memiliki bobot hingga sekitar 3000 ton dan termasuk kelas Sinpo-C, yaitu kapal selam dengan sistem senjata rudal balistik.

Kapal ini diperkirakan bakal menyusup ke kawasan Lautan Pasifik dan bersembunyi agar tidak terdeteksi. Ini membuat kapal ini bisa meluncurkan rudal balistik termasuk hulu ledak nuklir jika diperintahkan untuk mnyerang target-target.
Pemerintah Korea Utara telah melakukan sejumlah uji coba peluncuran rudal dari beberapa kapal perang berbasis rudal. Kapal-kapal perang ini adalah kapal perang dari era Sovyet Golf-II, yang awalnya dibeli sebagai besi bekas. Belakangan, kapal-kapal ini telah direkondisi dan diaktifkan.
Kapal selam Korea Utara ini diperkirakan tidak berbahaya. Ini karena kapal selam Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan memiliki teknologi yang jauh lebih canggih.
"Sulit bagi kita untuk mengetahui apa yang Korea Utara sedang coba lakukan untuk jangka panjang karena tidak ada seorang pun yang berbicara dengan mereka," kata Garren Mulloy, seorang associate proffesor yang mengajar hubungan internasional di Universitas Bunka Daito, Jepang.
"Kita bisa simpulkan untuk sementara bahwa negara itu ingin menjadi negara berkekuatan besar dan dihormati komunitas internasional. Tapi dalam jangka pendek, Korea Utara seperti terlihat ingin menunjukkan kekuatan militer signifikan dan ini bisa mengancam negara-negara lain," kata Mulloy kepada Deutsche Welle, seperti dikutip USA Today.

Credit TEMPO.CO

Jokowi Menerima Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan perwakilan Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan yang dipimpin Mohammad Karim Khalili di Istana Bogor, Selasa (21/11). (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo menerima kunjungan perwakilan Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan yang dipimpin Mohammad Karim Khalili , Selasa (21/11) pagi ini di Istana Bogor.

“Indonesia bersedia membantu Afghanistan mencari solusi,” kata Jokowi di Istana Bogor.

Jokowi terlihat didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim, dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Jokowi mengapresiasi niat baik Afghanistan berkunjung ke Indonesia sebagai bentuk upaya mencari solusi mendamaikan kelompok-kelompok yang berseteru puluhan tahun.

Jokowi mengatakan, ia juga siap menindak lanjut hasil pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Kabul, Ibu Kota Afghanistan, beberapa waktu lalu.

Sejak beberapa bulan lalu, Jokowi selalu menyebut Presiden Afghanistan Ashraf Ghani memang akan mengirimkan perwakilan ke Indonesia untuk belajar keberagaman.

Awalnya, Afghanistan memiliki tujuh suku. Tetapi akibat dua suku berseteru, kini Afghanistan terpecah menjadi 40 kelompok.

Indonesia dinilai dapat menjadi contoh bagi Afghanistan, sebab kesatuan tetap dapat dijaga meski memiliki 714 suku dan 1100 lebih bahasa.

Turut hadir mendampingi Jokowi saat menerima Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan antara lain, Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar-agama dan Peradaban Din Syamsuddin, dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.

Credit cnnindonesia.com

Jokowi Menjamu Tamu Afghanistan dengan Bakso dan Sate Ayam

Presiden Joko Widodo menjamu Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan yang dipimpin Mohammad Karim Khalili di Restoran Grand Garden, Kebun Raya Bogor ( (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo menggelar jamuan makan siang Ketua Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan Mohammad Karim Khalili beserta rombongan di Restoran Grand Garden, Kebun Raya Bogor, Selasa (21/11).

Restoran tersebut merupakan tempat yang sama saat Jokowi menjamu mantan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama beberapa waktu lalu.

Tampak Jokowi duduk semeja dengan Ketua Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan Mohammad Karim Khalili, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan Arief Rachman, serta Duta Besar Afghanistan di Jakarta, Roya Rahmani.

Beberapa menu disajikan mulai dari bistik sapi, sate ayam, bakso, dan jajanan pasar. Sejumlah jus buah mulai dari jeruk, terong belanda, dan strawberry juga disuguhkan.

Acara makan siang ini dilakukan langsung setelah Jokowi beserta sejumlah menteri berdialog dengan perwakilan Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan.

Makan siang berlangsung sekitar satu jam. Setelah makan siang, Jokowi menyatakan pertemuan berlangsung hangat dan Indonesia bersedia membantu Afghanistan untuk menemukan solusi perdamaian.

“Kita dianggap yang pertama Islam moderat, netral, dan tidak memiliki kepentingan. Mereka ingin sharing belajar banyak dari Islam moderat Indonesia,” kata Jokowi.

Sikap itu sangat diapresiasi Afghanistan. Ketua Majelis Tinggi Mohammad Karim Khalili berterima kasih karena Indonesia mau membantu negaranya mengatasi perpecahan yang terjadi puluhan tahun.

Sebaliknya, Jokowi pun mengapresiasi niat baik Afghanistan berkunjung ke Indonesia sebagai bentuk upaya mencari solusi mendamaikan kelompok-kelompok yang berseteru puluhan tahun.

Setelah bertemu Jokowi, para perwakilan Afghanistan akan mengunjungi sejumlah organisasi kemasyarakatan berbasis agama seperti Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama.

Credit cnnindonesia.com

Pemerintah Prancis Janji Selesaikan Persoalan Muslim Setempat

Kaum Muslim melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Agung Strasbourg, Prancis.

CB, Pemerintah Prancis berjanji segera menyelesaikan persoalan konflik demonstran dan Muslim setempat. Namun, Pemerintah Prancis tak menargetkan waktu penyelesaian itu.

"Kami akan menyelesaikan konflik dalam beberapa minggu mendatang," kata Menteri Dalam Negeri Prancis Gerard Collomb dilansir dari Independent, Selasa (21/11).

Ia mengakui perlu banyak masjid di negara itu. "Muslim harus memiliki tempat untuk shalat," ujar dia.

Pemerintah Prancis menghentikan umat Islam yang menggelar shalat di jalanan kota Paris, Ahad (19/11). Penghentian itu menyusul bentrokan antara umat Islam dan demostran. Ketegangan kedua kelompok itu meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu dipicu aksi protes komunitas multi etnis Clichy la Garenne terhadap kegiatan shalat di jalanan.

Umat Islam mulai beribadah di jalanan pada Maret lalu. Hal itu memprotes penutupan masjid setempat yang diubah menjadi perpustakaan. Perselisihan itu menggarisbawahi ihwal kekurangan masjid di negara tersebut. Umat Muslim beranggapan pihak berwenang tidak menawarkan lahan sesuai untuk pusat-pusat Islam.

Wali Kota sayap kanan Remi Muzeau memimpin sekitar 100 orang menentang kegiatan ibadah di jalanan pada awal November lalu. Saat itu, umat Islam meneriakkan Allahhu akbar. Sementara demonstran memegang salib dan menyenyikan lagu kebangsaan Prancis.

Aparat kepolisian turun tangan memisahkan kedua kelompok tersebut. Saat itu, pihak berwajib mempersilahkan Muslim melanjutkan ibadah mereka. Membangun masjid baru untuk lima juta Muslim di Prancis diperkirakan menuai kontroversial di negara sekuler itu. Prancis secara ketat mengatur kebebasan keagamaan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Hariri Akhirnya Tiba di Lebanon

Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri tiba di Rafik Hariri International Airport di Beirut, Lebanon, Selasa (21/11). Dia kembali ke Lebanon lebih dari dua pekan setelah mengumumkan pengunduran diri di Arab Saudi.

CB, BEIRUT -- Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri telah kembali ke Lebanon setelah dua pekan lebih mengumumkan pengunduran dirinya dari Arab Saudi. Hariri tiba di Bandara Internasional Beirut pada Selasa (21/11) waktu setempat.

Pengumuman pengunduran diri Hariri diketahui saat pidatonya disiarkan oleh sebuah stasiun televisi. Dalam pidatonya pada 4 November tersebut ia mengatakan ada dugaan rencana pembunuhan terhadap dirinya. Ia juga menyalahkan campur tangan Iran dan sekutu Lebanonnya Hizbullah dalam keputusannya.

Pengunduran diri mendadak tersebut menurut Presiden Lebanon Michel Aoun karena Hariri ditekan Arab Saudi. Aoun tidak bisa menerima pengunduran diri yang diumumkan dari luar negeri dan meminta Hariri untuk segera kembali ke Beirut untuk menjelaskan statusnya.

Sejak pengumuman pengunduran dirinya itu dia belum pernah menginjakkan kakinya di negaranya. Seperti dilansir dari Aljazirah, Selasa (21/11), politikus Muslim Sunni itu merupakan sekutu lama Arab Saudi.

Sebelumnya saat berbicara di Future TV, sebuah stasiun yang berafiliasi dengan partai politiknya, Hariri mengatakan saat kembali ke Lebanon dia akan mengonfirmasi pengunduran dirinya sesuai dengan konstitusi negara tersebut.

Dilansir dari Aljazirah, dengan Hariri kembali ke Lebanon, banyak yang percaya Aoun akan mencoba untuk berkompromi dan membujuk Hariri untuk menarik pengunduran dirinya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Hariri Pulang, Rayakan Hari Kemerdekaan Lebanon

CB, Jakarta - Saad Hariri menepati janji pulang ke negaranya setelah selama dua pekan di luar negeri usai menyatakan mundur sebagai Perdana Menteri Lebanon di Riyadh, Arab Saudi, 4 November 2017.
Spekulasi yang berkembang, pengunduran ini putra bekas PM Safik Hariri itu akibat tekanan Arab Saudi.

Wanita Lebanon memegang poster yang mendukung Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri untuk kembali dari Arab Saudi di Beirut, Lebanon, 12 November 2017. AP

Hariri menjelaskan dalam pidato di televisi Arab Saudi bahwa pengunduran dirinya itu akibat ancaman terhadap jiwanya sebagaimana pembunuhan yang terjadi pada ayahnya yang tewas akibat dibunuh pada 2005.
Hizbullah kelompok bersenjata Syiah Lebanon dan Iran mengarahkan tudingannya terhadap negeri Sunni, Arab Saudi, sebagai biang pengunduran diri Hariri. Namun tuduhan dua kelompok bersekutu di Timur Tengah tersebut dibantah oleh Arab Saudi.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron berbincang dengan Saad al-Hariri, di Elysee Palace, Paris, 18 November 2017. REUTERS/Stringer/Pool
Hariri tiba di lapangan terbang internasional Lebanon pada Selasa, 21 November 2017, sehari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Lebanon.
Kedatangannya itu sesuai dengan janji Hariri yang disampaikan di Paris, Prancis, Sabtu, 18 November 2017, usai bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron.
"Saya akan pulang ke Beirut, Lebanon, bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan," ucapnya di depan wartawan, Sabtu.
Sejumlah pejabat di Lebanon, termasuk Hizbullah dan Presiden Michel Aoun menolak pengunguduran diri Hariri, kecuali disampaikan di dalam negeri.

Credit TEMPO.CO

Komandan Pasukan Elit Arab Saudi dan Perwira Tinggi Dianiaya

CB, Jakarta - Komandan Pasukan Pengawal Nasional Arab Saudi, Pangeran Mutaib bin Abdullah bersama lima tahanan lainnya dilarikan ke unit perawatan intensif rumah sakit setelah dianiaya oleh militer. Abdullah merupakan satu dari sejumlah pangeran yang ditahan saat putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman atau MBS, sapaannya, melakukan reformasi besar-besaran.
Mengutip Albawaba.com, 20 November 2017, Mohammed Bin Salman memerintahkan penangkapan Abdullah untuk mengkonsolidasikan militer yang berbeda peran dan fungsi di bawah kendalinya. Abdullah merupakan salah satu anggota terkemuka keluarga kerajaan. Bahkan orang-orang sempat mengira Abdullah yang akan menjadi putra mahkota Saudi.

Informasi terbaru, ternyata bukan Abdullah dan lima tahanan lain itu saja yang ditangkap aparat militer. Albawaba melaporkan, lusinan perwira tinggi militer ditahan pada 18 November lalu karena berpotensi akan menentang atau menolak aturan baru putra mahkota tersebut.

Putra mahkota Saudi ini berambisi untuk mengkonsolidasi seluruh militer di bawah kendalinya termasuk Pasukan Pengawal Kerajaan yang dipimpin Abdullah.

Padahal selama ini, Pasukan Pengawal Kerajaan Saudi tidak di bawah kendali Kementerian Pertahanan. Pasukan ini didirikan justru untuk melindungi keluarga kerajaan dari upaya militer melakukan kudeta terhadap raja dan keluarganya.
Sehingga ambisi Mohammed bin Salman agar Pasukan Pengawal Kerajaan dan militer di bawah kendalinya merupakan hal yang belum pernah terjadi di Saudi.
Jika Mohammed Bin Salman yang pernah menjabat menteri pertahanan tanpa pengalaman mililter ini memaksakan ambisinya menyatukan dua lembaga militer yang berbeda peran itu, maka dikhawatirkan Saudi akan chaos.

Sebelumnya, pengamat asing mencurigai MBS punya motif lain di balik gerakan reformasi yang menekankan pada pemberantasan korupsi .
"MBS menggunakan tongkat antikorupsi untuk memukul orang-orang itu," kata Jamal Khashoggi, yang pernah menjadi penasehat Pangeran Turki al-Faisal. Turki pernah menjadi kepala intelejen dari 1979 hingga 2001.
Namun, dia menduga putra mahkota Arab Saudi itu selektif dalam proses penangkapan tersangka korupsi dan ingin kekuasaan berada di satu tangan, yaitu dirinya. "Saya yakin MBS seorang yang nasionalis dan mencintai negaranya. Dia ingin negaranya menjadi negara yang kuat. Tapi masalahnya adalah dia ingin berkuasa sendirian," kata dia.

Credit TEMPO.CO