Selasa, 07 November 2017

Saudi Bekukan Aset Pangeran dan Menteri yang Korupsi


Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz (kiri) bersama putranya Muhammad bin Salman.
Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz (kiri) bersama putranya Muhammad bin Salman.


CB, RIYADH -- Komisi antikorupsi Arab Saudi dilaporkan mulai membekukan aset para pangeran, menteri, dan mantan menteri yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa mereka tak kebal terhadap hukum.

"Komite berwenang untuk mengungkapkan rincian bank milik tersangka, membekukan aset dan uang mereka, serta mengambil tindakan lain yang sesuai," kata Presiden Komite Antikorupsi Saudi Mehaisen, seperti dilaporkan laman Aljazirah, Selasa (7/11).

Ia menegaskan bahwa tidak satu pun tersangka korupsi di Saudi yang kini bisa lolos dari jerat hukum, terlepas dari posisi, jabatan, atau status mereka. "Seperti Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman telah menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada yang berada di atas hukum dan tidak ada orang yang terbukti terlibat korupsi akan melarikan diri, bahkan tidak seorang pangeran atau menteri," ujar Mehaisen.

Sementara itu Raja Salman bin Abdulaziz baru saja melantik dua menteri baru. Ia adalah Pangeran Khalid bin Ayyaf al-Muqrin yang ditetapkan sebagai menteri Garda Nasional dan Mohammed al-Tuwaijri sebagai menteri Perekonomian dan Perencanaan.

Sebelumnya menteri Garda Nasional dijabat oleh Pangeran Miteb bin Abdullah sedangkan menteri Perekonomian diduduki Adel Fakeih. Namun keduanya dipecat dari jabatannya setelah diklaim terlibat korupsi oleh komisi antikorupsi Saudi.

Pada Sabtu pekan lalu, Raja Salman membentuk komisi antikorupsi yang dikepalai Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman. Setelah resmi dibentuk, komisi tersebut segera menangkap dan menahan 11 pangeran, empat menteri, serta puluhan mantan menteri karena diyakini terlibat kasus korupsi.

Penangkapan besar-besaran terhadap pangeran dan menteri tersebut memicu perdebatan serta spekulasi bahwa Mohammed bin Salman tengah berupaya menyingkirkan orang-orang yang tak sehaluan dengan cara pandangnya. Kendati demikian, sebagian kalangan menilai ini merupakan langkah awal yang sedang ditapaki Mohammed bin Salman untuk mereformasi sistem perekonomian di negaranya. 




Credit  republika.co.id


Saudi blokir rekening para pangeran yang ditangkap


Saudi blokir rekening para pangeran yang ditangkap
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud melambaikan tangan sebelum menaiki pesawat menuju Brunei Darussalam di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (4/3/2017). (ANTARA/Muhammad Adimaja)



Jakarta (CB) - Pihak berwenang Arab Saudi menyatakan telah membekukan rekening bank milik para tersangka yang ditahan oleh kerajaan karena tuduhan korupsi.

Pemerintah menyatakan tidak akan pandang bulu dalam menangani kasus ini.

Saudi Center for International Communication, yang didirikan Kementerian Kebudayaan dan Informasi, menyatakan uang yang muncul berkaitan dengan kasus korupsi akan dikembalikan ke kas negara.

Komisi antikorupsi Saudi yang dibentuk Sabtu pekan lalu melalui dekrit Raja Salman dan diketuai Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman, telah menangkap beberapa pangeran dan menteri, demikian laman Al-Arabiya.



Credit  antaranews.com













Raja Saudi temui mantan PM Lebanon Hariri


Raja Saudi temui mantan PM Lebanon Hariri
Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)



Riyadh (CB) - Raja Arab Saudi Salman pada Senin bertemu dengan mantan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri, kurang dari 48 jam setelah dia mengundurkan diri dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi dari Riyadh.

Saat pertemuan itu, "mereka mengkaji situasi di Lebanon," lapor kantor berita Saudi Press Agency, seperti dikutip AFP.

Menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri negara untuk urusan Arab dan Teluk juga hadir.

Hariri, anak didik Riyadh, pada Sabtu mengumumkan pengunduran dirinya yang mengejutkan dalam sebuah siaran di ibu kota Saudi.

Dia menjelaskan "cengkeraman" sekutu Hizbullah, Iran, terhadap negaranya sebagai alasan dari keputusannya, dan juga menyatakan dia merasa nyawanya terancam.


Credit  antaranews.com


Raja Salman Dilaporkan Temui PM Libanon yang Mengundurkan Diri


Raja Salman Dilaporkan Temui PM Libanon yang Mengundurkan Diri
Pemimpin Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saudi dilaporkan telah melakukan pertemuan dengan Said Hariri, PM Libanon yang mengundurkan diri. Foto/Reuters


RIYADH - Pemimpin Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saudi dilaporkan telah melakukan pertemuan dengan Said Hariri, mantan Perdana Menteri Libanon, yang kemarin menyampaikan pengunduran diri.

Menurut keterangan media Saudi, Al Arabiya, seperti dilansir dari Anadolu Agency pada Senin (6/11), pertemuan itu berlangsung pada Senin pagi waktu setempat. Belum diketahui apa isi dari pembicaraan antara Raja Salman dan Hariri.

Pertemuan ini sendiri sejatinya cukup mengejutkan, karena hanya terjadi dua hari setelah Hariri menyampaikan pengumuman mendadak pengunduran dirinya, yang kebetulan juga dilakukan di Saudi.

Sementara itu, terkait isi pidato pengunduran Hariri, yang menyerang Iran dan Hizbullah, pemimpin gerakan Hizbullah Libanon, Hassan Nasrallah, menyebut pidato itu ditulis oleh pihak Saudi. Dia juga menuduh Saudi sebagai “aktor” di balik pengunduran diri Hariri.

”Bukan keinginan kami agar Hariri mengundurkan diri,” kata pentolan Hizbullah tersebut, yang menggambarkan mundurnya Hariri sebagai langkah mendadak dan tak terduga.

Bahkan, jika dia dipaksa untuk mengundurkan diri, cara eksekusi seperti itu tidak mencerminkan cara Hariri dalam menanganinya,” sambungnya.

Hariri, dalam pidatonya, menyalahkan campur tangan Iran dan Hizbullah di Libanon. Intervensi itu menjadi salah satu keputusannya untuk mengundurkan diri. Dia juga mengonfirmasi bahwa ada kekhawatiran pada dirinya menjadi target pembunuhan.


Credit  sindonews.com


Menteri Saudi: Libanon Nyatakan Perang Melawan Arab Saudi


Menteri Saudi: Libanon Nyatakan Perang Melawan Arab Saudi
Menteri Urusan Teluk Arab Saudi, Thamer al-Sabhan, menyebut pemerintah Libanon telah menyatakan perang melawan Kerajaan Arab Saudi. Foto/Al Arabiya


RIYADH - Menteri Urusan Teluk Arab Saudi, Thamer al-Sabhan, mengatakan bahwa pemerintah Libanon telah menyatakan perang melawan Kerajaan Arab Saudi. Pernyataan menteri tersebut merujuk pada tindakan Hizbullah Libanon yang dia anggap sudah melakukan agresi terhadap Riyadh.

”Kami akan memperlakukan pemerintah Libanon sebagai pemerintah yang menyatakan perang terhadap Arab Saudi karena agresi Hizbullah,” katanya.

Mengutip laporan Al Arabiya, Selasa (7/11/2017), Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud telah mengungkapkan bahwa Saad Hariri—Perdana Menteri Libabon yang mengumumkan mengundurkan diri—merinci agresi Hizbullah terhadap Riyadh. Kerajaan Saudi menekankan bahwa pemerintah Libanon harus menyadari bahaya yang dipaksakan oleh milisi sekutu Iran tersebut.


Sabhan melanjutkan, milisi Hizbullah terlibat dalam tindakan “teroris” yang mengancam Kerajaan. Dia menegaskan bahwa Arab Saudi akan menggunakan semua cara politik dan lainnya untuk menghadapi faksi yang dia sebut sebagai “Partai Setan” itu.

”Kami mengharapkan pemerintah Libanon bertindak untuk mencegah Hizbullah,” katanya dalam sebuah wawancara dengan Al Arabiya.

Sabhan juga menuduh Hizbullah menyelundupkan narkoba ke Arab Saudi dan melatih pemuda Saudi dalam tindakan terorisme.

Menteri tersebut mengatakan bahwa Hariri dan pemerintah Libanon tidak akan menerima posisi milisi Hizbullah. ”Libanon diculik oleh milisi Hizbullah dan di belakangnya adalah Iran,” katanya.

Pemerintah Libanon di Beirut belum merespons pernyataan pejabat tinggi Riyadh perihal klaim pengumuman perang itu. 




Credit  sindonews.com








Pasukan pimpinan Saudi tutup jalan udara, laut, darat menuju Yaman


Pasukan pimpinan Saudi tutup jalan udara, laut, darat menuju Yaman
Pemandangan Kota Tua Sanaa di Yaman, Minggu (25/9/2016). (REUTERS/Mohamed al-Sayaghi)



Dubai (CB) - Pasukan sekutu militer pimpinan Arab Saudi mengatakan bahwa untuk sementara pihaknya akan menutup semua jalan udara, darat dan laut menuju Yaman, guna membendung aliran senjata dari Iran kepada pemberontak Houthi, menurut pernyataan pada Senin dalam laporan SPA.

Langkah tersebut diambil menyusul dicegatnya sebuah peluru kendali yang ditembakkan menuju Riyadh pada Sabtu. Sekutu pimpinan Saudi menganggap peristiwa tersebut sebagai sebuah "peningkatan serangan berbahaya" yang dilancarkan oleh gerakan Houthi, sebuah kelompok pemberontak yang bersekutu dengan Iran, dalam mengendalikan sebagian besar wilayah Yaman.

Sekutu gabungan itu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Iran sebagai dalang atas serangan tersebut, namun Kepala Pengawal Revolusi Iran membantah tuduhan itu pada Minggu, menganggap ucapan Trump tersebut sebagai sebuah "fitnah".

Pertahanan udara Arab Saudi berhasil mencegat peluru kendali balistik dan dijatuhkan di dekat bandar udara Riyadh tanpa menyebabkan adanya korban jiwa.

Sekutu gabungan tersebut telah menyasar gerakan Houthi sejak kelompok itu merebut beberapa bagian dari Yaman pada 2015, termasuk ibu kota Sanaa. Memaksa Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi untuk melarikan diri dan mencari pertolongan ke negara tetangganya, Arab Saudi.

"Komando Pasukan Gabungan memutuskan untuk sementara waktu menutup semua pelabuhan udara, laut dan perbatasan darat menuju Yaman," kata SPA dalam pernyataan. Kantor berita Saudi itu menambahkan bahwa pekerja bantuan dan pasokan kemanusiaan akan tetap memiliki jalan untuk masuk dan keluar dari Yaman.

PBB dan organisasi bantuan internasional telah berulang kali mengkritik pasukan gabungan pimpinan Saudi karena menghalangi jalannya bantuan, terutama ke wilayah utara yang dikepung pemberontak.

Perang saudara telah menewaskan lebih dari 10.000 orang dan memicu krisis kemanusiaan yang parah di salah satu negara Arab termiskin di dunia itu. Lebih dari setengah juta penduduk Yaman terjangkit kolera dan sekitar tujuh juta lagi berada dalam jurang kelaparan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada Minggu, seorang pelaku bom mobil bunuh diri meledakkan diri di sebuah pos pemeriksaan keamanan di kota Aden, menewaskan 15 orang dan melukai sedikit-dikitnya 20 orang, kata beberapa warga dan petugas keamanan. Aden adalah pusat kegiatan sementara pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, demikian Reuters.




Credit  antaranews.com


Saudi tutup perbatasan dengan Yaman, tuduh Iran luncurkan rudal


Saudi tutup perbatasan dengan Yaman, tuduh Iran luncurkan rudal
Arsip Foto. Polisi dan warga memeriksa lokasi tabrakan di sebuah jalan bebas hambatan menuju perbatasan antara Yaman dan Arab Saudi. (REUTERS/Khaled Abdullah)



Riyadh (CB) - Koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi pemberontak Houthi di Yaman menutup perbatasan udara, laut dan darat dengan Yaman pada Senin dan menuduh Iran berada di balik serangan rudal ke Riyadh pada akhir pekan, dengan mengatakan bahwa itu "mungkin merupakan sebuah tindakan perang."

Arab Saudi mencegat dan menghancurkan rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman ke dekat bandara internasional Riyadh pada Sabtu.

Rudal tersebut pertama diarahkan oleh pemberontak ke jantung ibu kota Arab Saudi, menekankan ancaman yang berkembang akibat konflik itu.

"Kepemimpinan pasukan koalisi oleh karena itu menganggap ini... sebuah agresi militer terang-terangan oleh rezim Iran yang mungkin merupakan sebuah tindakan perang" menurut pernyataan kantor berita Arab Saudi SPA dalam sebuah pernyataan.

Puing-puing rudal itu jatuh di Bandara Internasional Raja Khalid, tepat di sebelah utara Riyadh, setelah rudal tersebut ditembak jatuh, tetapi pihak berwenang tidak melaporkan adanya kerusakan atau korban jiwa.

Perperangan rumit di Yaman melibatkan pemerintah Presiden Abedrabbo Mansour Hadi melawan mantan presiden Ali Abdullah Saleh dan sekutu pemberontak Houthi yang didukung Iran.

Pernyataan Arab Saudi menyatakan bahwa perbatasan ditutup "untuk mengisi kesenjangan dalam prosedur pemeriksaan yang memungkinkan penyelundupan rudal dan peralatan militer berlanjut ke milisi Houthi yang setia pada Iran di Yaman".

Meski ada penutupan sementara perbatasan udara, laut dan darat, Arab Saudi akan melindungi "masuk dan keluarnya bantuan dan personel kemanusiaan" menurut pernyataan pemerintah Arab Saudi yang dikutip AFP.

"Koalisi... menegaskan hak kerajaan untuk merespons ke Iran pada waktu yang tepat dan dalam bentuk yang tepat," kata pernyataan itu, yang disampaikan sehati setelah ISIS mengklaim serangan besar ke benteng utama pemerintah Yaman di Aden pada Minggu yang menewaskan 15 orang.

ISIS dan ekstremis Al-Qaeda rivalnya memanfaatkan situasi perang untuk meningkatkan keberadaan mereka di sepanjang wilayah selatan.

Sementara Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) selama bertahun-tahun punya posisi kuat di bagian selatan Yaman, ISIS baru-baru ini maju untuk mengklaim serangan ke militer maupun milisi Syiah.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, lebih dari 8.650 tewas sejak konflik meletus di negara itu tahun 2015 dan hampir 49.000 lainnya terluka. 


Credit  antaranews.com













Pertemuan Xi-Trump Tentukan Masa Depan Cina-AS


Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping.
Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping.


CB, BEIJING -- Pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump yang akan melakukan kunjungan ke Beijing pada Rabu (8/11) hingga Jumat (10/11) akan menentukan masa depan hubungan Cina dan Amerika Serikat.

Trump merupakan kepala negara pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan setelah Kongres ke-19 Partai Komunis Cina yang kembali memutuskan Xi sebagai Sekretaris Jenderal partai tersebut.

"Kami punya banyak persyaratan dalam kunjungan kenegaraan itu," kata Duta Besar Cina untuk AS Cui Tinkai sebagaimana dikutip Kantor Berita Xinhua, Senin (6/11).

Selain upacara penyambutan dengan karpet merah, pembicaraan formal, dan jamuan makan, Presiden Xi dan mitranya itu memiliki beberapa agenda informal, demikian Wakil Menteri Luar Negeri Cina Zheng Zeguang. Menurut Cui, sejumlah agenda informal tersebut bukan untuk konsumsi publik karena merupakan hal istimewa bagi Trump dan keluarganya untuk belajar lebih banyak tentang sejarah, budaya, dan rakyat Cina.

"Kedua kepala negara tersebut memiliki agenda pembicaraan penting terkait peningkatan hubungan bilateral," kata Cui.

Pada April lalu, keduanya telah menghabiskan waktu lebih dari tujuh jam dalam dialog di real estate milik Trump, Mar-a-Lago, di negara bagian Florida, AS.

"Pertemuan informal nanti akan menghasilkan suasana yang kondusif dalam jalinan kemitraan dan persahabatan antarkedua kepala negara," kata Direktur Studi Amerika di China Institute of Contemporary International Relations, Da Wei.

Kerja sama perdagangan dan isu Semenanjung Korea merupakan topik utama pertemuan kedua kepala negara di Beijing itu. Nilai perdagangan kedua negara naik dari 2,5 miliar dolar AS pada 1979 menjadi 520 miliar dolar AS pada 2016 sebagaimana data Kementerian Perdagangan Cina.

Zheng mengatakan upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan antara Cina dan AS adalah dengan memperbanyak ekspor AS ke Cina dan meningkatkan investasi kedua belah pihak. Upaya tersebut jauh lebih baik daripada membatasi impor barang dari Cina, demikian tambah Zheng.

"Kemitraan ekonomi kedua negara maju di bidang perekonomian di dunia itu harus terus menguntungkan kedua belah pihak," kata Cui.

Menurut Zheng, pihaknya akan selalu mendukung denuklirisasi di Semenanjung Korea dan masalah tersebut akan dibahas di meja perundingan nanti. Setelah kesepakatan pasar Cina kembali terbuka bagi sapi AS pada Juli yang merupakan bagian dari rencana aksi 100 hari peningkatan kerja sama ekonomi, daging sapi dari AS kembali tersajikan di meja-meja makan Cina.

Sejak pertemuan di Mar-a-Lago pada April, rencana aksi 100 hari telah menghasilkan beberapa kemajuan. Kerja sama bilateral juga akan dilakukan melalui mekanisme dialog yang mengarah pada diplomasi dan keamanan, ekonomi, penegakan hukum, keamanan siber, sosial, dan pertukaran antarmasyarakat kedua negara.

Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross diperkirakan mengajak seorang delegasi bisnis ke Beijing dalam pertemuan tersebut. Kunjungan Trump yang dilakukan beberapa hari setelah Kongres ke-19 PKC itu merupakan bentuk penegasan kembali terbukanya strategi win-win.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID







Jepang Hendak Tembak Rudal Korut, China Minta Tokyo Tahan Diri


Jepang Hendak Tembak Rudal Korut, China Minta Tokyo Tahan Diri
Juru bicara Kementerian Luar Negeir China, Hua Chunying menuturkan, pernyataan Abe tersebut sangat berbahaya. Foto/Reuters


BEIJING - Pemerintah China meminta Jepang untuk menahan diri terkait dengan masalah Korea Utara (Korut). Ini merupakan respon atas pernyataan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Abe, yang berbicara pasca menggelar makan siang dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menuturkan, Jepang akan melakukan tekanan maksimal kepada Korut, terkait dengan pengembangan rudal balisitk.

Pemimpin Jepang itu kemudian mengatakan, pihaknya mungkin akan menembak jatuh rudal balisitk Korut, jika negara yang dipimpin Kim Jong-un itu kembali melakukan uji coba rudal balistik.

Menanggapi pernyataan Abe ini, juru bicara Kementerian Luar Negeir China, Hua Chunying menuturkan, pernyataan Abe tersebut sangat berbahaya. Menurutnya, situasi di Semenanjung Korea sangat rapuh, sehingga pernyataan apapun bisa memperkeruh situasi di kawasan tersebut.

"Semua pernyataan mengenai masalah Pyongyang harus berkontribusi pada de-eskalasi ketegangan, karena situasi di Semenanjung Korea sangat rumit dan sensitif," kata Hua dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (6/11).

Jepang sejauh ini Jepang memang belum pernah menembak rudal Korut yang melintas negara mereka. Rencana Abe ini muncul setelah Trump menyesalkan sikap lembek Jepang, yang membiarkan rudal Korut melintasi langit Jepang.




Credit  sindonews.com







Trump: Jepang Akan Tembak Rudal Korut Jika Beli Senjata AS


Trump: Jepang Akan Tembak Rudal Korut Jika Beli Senjata AS
Presiden AS Donald Trump memberikan pernyataan sebelum melakukan makan malam bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Foto/Reuters


TOKYO - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Jepang akan menembak rudal Korea Utara (Korut) 'keluar dari langit' jika membeli persenjataan AS. Ia pun meminta Tokyo mengambil sikap yang telah dihindari sampai sekarang.

Trump, yang berbicara setelah pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, mengulangi pernyataannya "era kesabaran strategis" dengan Korut telah berakhir. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kedua negara bekerja sama untuk melawan "agresi berbahaya".

Trump juga menekan Jepang untuk menurunkan defisit perdagangannya dengan AS dan membeli lebih banyak perangkat keras militer AS.

"Dia (Abe) akan menembak mereka keluar dari langit saat dia menyelesaikan pembelian banyak peralatan militer tambahan dari Amerika Serikat," kata Trump, mengacu pada rudal Korea Utara.

"Perdana menteri akan membeli sejumlah besar peralatan militer, seperti seharusnya. Dan kami membuat peralatan militer terbaik sejauh ini," sambungnya seperti disitat dari Reuters, Senin (6/11/2017).

Abe, untuk sementara, mengatakan Tokyo akan menembak jatuh rudal "jika perlu".

Trump membalas sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Abe - yaitu bagaimana dia menanggapi sebuah kutipan Trump dari sebuah wawancara baru-baru ini dimana dia mengatakan bahwa Jepang adalah negara "samurai" dan seharusnya telah menembak jatuh rudal Korut.

Kebijakan Jepang adalah bahwa ia hanya akan menembak jatuh sebuah rudal jika jatuh di wilayah Jepang atau jika dinilai menimbulkan "ancaman eksistensial" ke Jepang karena ditujukan untuk sasaran AS.

Presiden AS pada hari kedua perjalanannya ke Asia selama 12 hari yang fokus pada perdagangan dan program rudal nuklir Korut.

"Yang terpenting, kami berupaya melawan agresi berbahaya rezim tersebut di Korea Utara," kata Trump, yang menyerukan uji coba nuklir Pyongyang dan peluncuran rudal balistik baru-baru ini di atas Jepang sebuah ancaman bagi dunia yang beradab dan terhadap perdamaian dan stabilitas internasional.

"Beberapa orang mengatakan bahwa retorika saya sangat kuat. Tapi lihatlah apa yang terjadi dengan retorika yang sangat lemah selama 25 tahun terakhir. Lihat dimana kita sekarang," tambahnya. 

Tindakan Korut baru-baru ini telah mengangkat pertaruhannya dalam tantangan internasional yang paling penting dari kepresidenan Trump.

Trump telah mengagetkan sejumlah sekutunya sumpahnya untuk "benar-benar menghancurkan" Korut jika mengancam AS dan mencemooh pemimpin Korut Kim Jong-un sebagai "manusia roket" dalam misi bunuh diri.

Abe, yang kerap terlibat beberapa pertemuan puncak dan telepon, mengulangi pernyataannya bahwa Jepang mendukung pernyataan Trump bahwa semua opsi ada di atas meja. Ia mengatakan sudah waktunya untuk memberikan tekanan maksimal pada Korea Utara dan kedua negara "100 persen" bersama dalam masalah ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying, menanggapi komentar Abe, mengatakan bahwa "situasi" Korut "sudah sangat kompleks, sensitif dan lemah".

"Kami berharap bahwa di bawah situasi sekarang, semua kata dan tindakan di antara semua pihak dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun kembali rasa saling percaya dan mendapatkan kembali masalah nuklir Korea Utara pada jalur dialog dan negosiasi yang benar," katanya.




Credit  sindonews.com



Trump buka pintu negosiasi untuk Korea Utara


Trump buka pintu negosiasi untuk Korea Utara
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Eduardo Munoz )



Jakarta (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pesan lebih rekonsiliatif kepada Korea Utara dalam pertemuan bisnis di Tokyo selama lawatannya ke Asia yang akan didominasi oleh masalah krisis nuklir Korea Utara.

Trump sempat mengawali lawatan maratonnya ke Asia dengan bahasa lebih keras ketika kemarin menyatakan bahwa tidak ada seorang pun diktator yang boleh menyepelekan AS. Pernyataan ini disebut-sebut ditujukan kepada pemimpin muda usia Kim Jong-Un.

Namun kemudian dia mengubah intonansinya dengan menyatakan akan membuka pintu kepada Pyongyang guna bertemu dengan Kim.

"Saya akan duduk bersama dengan siapa pun. Saya tak menganggap ini kuat atau lemah, saya kira duduk bersama dengan yang lain itu tidaklah buruk," kata dia dalam wawancara dengan program televisi AS "Full Measure".

"Oleh karena itu saya pasti akan terbuka untuk melakukan hal itu tetapi kami akan menunggu ke mana arahnya. Saya kira kita terlalu dini."

Trump tiba di Asia di bawah tingginya ketegangan dengan Korea Utara setelah bomber AS terbang di atas Semenanjung Korea yang memicu timbulnya kekhawatiran bahwa Korea Utara akan terdorong untuk menggelar uji coba nuklir atau peluru kendalinya, demikian AFP.



Credit  antaranews.com






Jepang akan bekukan aset 35 organisasi dan individu Korut


Jepang akan bekukan aset 35 organisasi dan individu Korut
Arsip Foto. Pejalan kaki melewati layar TV di Tokyo, Jepang, yang menyiarkan peluncuran rudal Korea Utara pada Jumat (15/9/2017). (REUTERS/Issei Kato )



Tokyo (CB) - Jepang akan membekukan aset organisasi dan individu asal Korea Utara sebagai sanksi baru, kata Perdana Menteri Shinzo Abe pada Senin, dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Kami akan memutuskan besok untuk membekukan aset 35 organisasi dan individu" sebagai sanksi tambahan untuk menyelesaikan isu penculikan dan pengembangan nuklir dan rudal Pyongyang, kata Abe.

Jepang juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Trump bahwa semua pilihan bisa dipertimbangkan dalam menangani Korea Utara.

"Kami selalu mendukung kebijakan Presiden Trump bahwa semua pilihan bisa dipertimbangkan" dalam mengekang Korea Utara atas aksi provokatif yang melibatkan program nuklir dan rudal balistiknya, kata Abe sebagaimana dikutip kantor berita AFP. 



Credit  antaranews.com



Korea Selatan kenakan sanksi pada 18 warga Korea Utara


Korea Selatan kenakan sanksi pada 18 warga Korea Utara
Arsip Foto. Warga memperhatikan layar raksasa menunjukkan peluncuran uji coba misil balistik antar-benua Hwasong-14 dalam foto yang disiarkan Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA), Rabu (5/7/2017). (KCNA/via REUTERS/djo/17)



Seoul (CB) - Korea Selatan menjatuhkan sanksi sepihak terhadap 18 warga Korea Utara pada Senin, menghalangi transaksi keuangan apa pun antara mereka yang dikenai sanksi dan warga Korea Selatan sebagai bagian dari upaya internasional untuk mengeringkan arus kas ilegal Pyongyang.

Semua 18 orang yang dijatuhi sanksi memiliki hubungan langsung dengan bank-bank Korea Utara menurut pengumuman resmi yang diunggah di situs web Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan.

"Mereka adalah orang-orang di lembaga-lembaga keuangan Korea Utara yang telah mendapat sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa," seorang pejabat pemerintah yang terlibat langsung dalam proses pengenaan sanksi tersebut mengatakan kepada Reuters. Pejabat tersebut meminta dirahasiakan identitasnya karena tidak berwenang berbicara dengan media.

Orang-orang yang dikenai sanksi merupakan pegawai berpangkat tinggi yang telah dikaitkan dengan program pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara, serta upaya pengadaan valuta asing di negaranya menurut pejabat pemerintah itu.

Pengumuman tersebut disampaikan sehari menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Korea Selatan sebagai bagian dari tur Asianya, di mana ia diperkirakan membahas program nuklir dan rudal Korea Utara secara panjang lebar dengan pejabat pemerintah lokal.

Ketika ditanya mengenai waktu penyampaian pengumuman tersebut, pejabat pemerintah itu membantahnya keterkaitannya dengan kunjungan Trump ke Seoul.

Pengumuman sanksi tersebut diperkirakan tidak akan berdampak terhadap kegiatan ilegal Korea Utara untuk mendanai program senjata karena semua pertukaran perdagangan dan keuangan telah dilarang sejak Mei 2010 setelah insiden serangan torpedo oleh Korea Utara terhadap kapal perang Korea Selatan.

Mereka yang terkena sanksi bernama: Kang Min, Ko Chol Man, Ku Ja Hyong, Kim Kyong Il, Kim Tong Chol, Kim Sang Ho, Kim Jong Man, Kim Hyok Chol, Ri Un Song, Ri Chun Song, Ri Chun Hwan, Mun Kyong Hwan , Park Mun Il, Pak Bong Nam, Pang Su Nam, Pae Won Uk, Chu Hyok dan Choe Sok Min.

Menurut pengumuman, 14 orang dari mereka berbasis di China, dua berbasis di Libya sementara dua sisanya berada di Rusia.

Institusi yang berafiliasi dengan 18 orang tersebut adalah Bank Daesong Korea, Foreign Trade Bank of the Democratic People's Republic of Korea, Korea United Development Bank, Bank of East Land dan Bank Internasional ILSIM.

Hingga pengumuman sanksi pada Senin, Korea Selatan telah mengenakan sanksi terhadap 97 orang Korea Utara. 





Credit  antaranews.com








Penembakan di Texas, ini penjelasan Presiden AS Donald Trump


Penembakan di Texas, ini penjelasan Presiden AS Donald Trump
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Yuri Gripas )




Tokyo (CB) - Presiden Amerika Serikat pada Senin mengatakan bahwa penembakan massal di gereja Texas, yang menewaskan sedikit-dikitnya 26 orang, terjadi karena "persoalan kesehatan mental".

Dia menegaskan bahwa penembakan itu tidak terjadi karena masalah aturan penjualan bebas senjata, yang menjadi masalah politik hangat di Amerika Serikat.

Saat ditanya dalam jumpa pers di Tokyo mengenai kebijakan yang akan ia dukung sebagai tanggapan atas penembakan tersebut, Trump mengatakan bahwa berdasarkan laporan awal, sang pelaku adalah "orang gila, yang punya banyak masalah".

"Kami punya banyak masalah kesehatan mental di negara kami, sebagaimana juga terjadi di negara lain. Itu bukan masalah persenjataan," kata dia seperti diberitakan Reuters.

"Untung saja ada orang lain yang juga membawa senjata dan menembak pelaku," kata Trump.

"Itu masalah kesehatan mental dalam tingkat tertinggi. Itu peristiwa menyedihkan, sangat menyedihkan," kata Trump.

Pria pelaku itu, yang bergerak sendiri, mulai menembakkan senapan serbu bawaannya pada Minggu setelah memasuki Gereja Baptis Pertama di Sutherland Springs, sekitar 65 km sebelah timur San Antonio.

Ia membunuh jamaah gereja berusia lima hingga 72 tahun.

Setelah menembak, sang pelaku, yang digambarkan sebagai seorang kulit putih berusia 20 tahunan, kemudian ditembak oleh seorang warga setempat.

Ia melarikan diri dengan kendaraannya dan ditemukan tewas di daerah di dekat tempat tersebut.

Belum jelas apakah sang pelaku melakukan bunuh diri atau tewas akibat tembakan dari warga itu, kata pejabat setempat.

Trump berada di Jepang untuk melakukan kunjungan 12 hari ke lima negara Asia.




Credit  antaranews.com




Paradise Papers Ungkap Aset Menlu AS di 'Surga Pajak'


Paradise Papers Ungkap Aset Menlu AS di 'Surga Pajak'
Menlu AS kembali menjadi sorotan setelah namanya disebut dalam Paradise Papers karena 'menimbun' harta jutaan dolar melalui sahamnya di perusahaan offshore. (Reuters/Yuri Gripas)


Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, kembali menjadi sorotan setelah namanya disebut dalam Paradise Papers karena 'menimbun' harta jutaan dolar melalui sahamnya di perusahaan offshore, yang selama ini dikenal untuk menghindari pajak.

Dalam sejumlah dokumen dalam Paradise Papaers yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada Minggu (5/11), disebutkan bahwa Tillerson menanam saham pada perusahaan minyak dan gas Marib Upstream Co., yang berbasis di Bermuda.

Eks CEO ExxonMobil itu juga disebut pernah menjadi direktur Marib Upstream Co. pada 1997, saat dirinya juga menjabat sebagai presiden ExxonMobil Yaman. Menurut Data klien milik firma hukum Appleby itu, Tillerson baru mengundurkan diri dari pimpinan Marib Upstream Co. pada 1998.


Marib Upstream Co. merupakan perusahaan joint venture antara perusahaan negara Yemen Gas Company, anak perusahaan ExonMobil yakni Yemen Exploration & Production Company, dan Yemen LNG Company yang juga memiliki saham besar di perusahaan minyak Perancis, Total.


Marib Upstream Co selama ini menjalankan operasinya dengan cara sistem bagi hasil bersama pemerintah Yaman hingga ditangguhkan pada 2005 lalu, ketika Sanaa menyerahkan seluruh hak produksinya kepada perusahaan milik negara.

Selain Tillerson, ada beberapa pejabat sekaligus konglomerat AS lainnya yang tercantum dalam Paradise Papers dan diketahui memiliki hubungan dekat dengan Trump, salah satunya Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross, investor Thomas J Barrack Jr., Sheldon G Adelson, dan Steve Wynn.


Sementara itu, sejumlah eks pemimpin negara seperti mantan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama, eks presiden Costa Rica Jose Maria Figueres, dan mantan PM Pakistan Shaukat Aziz juga masuk dalam Paradise Papers yang mencakup 13,4 juta dokumen itu.

Dokumen tersebut menunjukkan betapa dalamnya sistem keuangan perusahaan cangkang offshore yang selama ini dikenal untuk menghindari pajak.


Perusahaan cangkang tersebut digunakan oleh para pemain politik dunia dan perusahaan global lainnya untuk menghindari pajak melalui manuver pembukuan yang semakin imajinatif.

Bocoran tersebut pertama kali diperoleh surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan dibagikan ke ICIJ yang memiliki jaringan lebih dari 380 wartawan di 67 negara.

Namun, ICIJ menyatakan, ada legitimasi terhadap penggunaan jasa perusahaan cangkang offshore dan trust. ICIJ tidak menyatakan dan memberikan sugesti bahwa perusahaan yang tercatat dalam dokumen tersebut melanggar atau bertindak tidak sesuai hukum.




Credit  cnnindonesia.com


Paradise Papers Gali Relasi Bisnis Mendag AS dan Mantu Putin


Paradise Papers Gali Relasi Bisnis Mendag AS dan Mantu Putin
Dokumen Paradise Papers membongkar investasi Mendag AS, Wilbur Ross, yang ternyata menjalin hubungan bisnis dengan menantu Presiden Rusia, Vladimir Putin. (Reuters/Brendan McDermid)


Jakarta, CB -- Jutaan dokumen dalam Paradise Papers membongkar investasi sejumlah tokoh dunia di perusahaan "surga pajak", termasuk Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur Ross, yang ternyata menjalin hubungan bisnis dengan menantu Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Bocoran dokumen yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada Minggu (5/11) itu menunjukkan Ross memegang saham di salah satu perusahaan perkapalan, Navigator, melalui rantai investasi offshore.

Perusahaan itu ternyata menjalin kerja sama menguntungkan dengan Sibur, perusahaan gas Rusia yang juga dimiliki oleh Kirill Shamalov, suami dari putri Putin, Katerina Tikhinova.


Ross sendiri sudah melepaskan jabatannya di Navigator pada November 2014, dan hanya menanamkan saham di perusahaan itu setelah ia diangkat menjadi Mendag oleh Trump pada tahun ini.

Namun, sebagai pemegang saham, dia tetap mendapat keuntungan dari perusahaan Rusia yang dijalankan oleh keluarga Putin dan sekutu-sekutu dekatnya, beberapa di antaranya berada di bawah sanksi AS.


Lebih jauh, catatan perusahaan menunjukkan, Navigator mulai menggenjot relasinya dengan Sibur sejak 2014, ketika AS dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi atas Rusia karena pencaplokan Krimea. Sejak saat itu, Sibur sudah meraup keuntungan senilai US$68 juta dari Navigator.

Sejumlah analis pun mengatakan bahwa bisnis ini sangat bermasalah. Daniel Fried yang pernah menjabat sebagai asisten Menteri Luar Negeri hubungan Eropa dan Eurasia pada masa George W Bush, mengatakan bahwa hubungan Ross dengan "kroni Putin" dapat melemahkan sanksi AS.

"Saya tidak mengerti mengapa ada orang yang memutuskan menjalin hubungan seperti ini ketika dia akan menduduki posisi senior dalam pemerintahan. Apa yang dia pikirkan?" katanya.

Namun, seorang pejabat senior Kemlu AS yang merancang sanksi Rusia di masa Barack Obama, Peter Harrell, mengaku tak terkejut dengan bocoran ini.

"Saya sebenarnya sangat terkejut. Mungkin seharusnya saya tidak terkejut, melihat pemerintahan ini, mungkin ada Rusia di setiap titik," ucap Harrell.


Menanggapi pemberitaan ini, sekretaris pers Ross, James Rockas, mengatakan bahwa kepemilikan saham ini tak akan berbenturan dengan tugas sebagai menteri perdagangan AS.

Meski demikian, laporan ini justru semakin memicu kecurigaan publik atas keterkaitan Ross dalam kasus dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum AS pada 2016 lalu untuk memenangkan Trump.

Sebelumnya, Ross selalu menegaskan bahwa dia tuduhan itu hanya "rumor tak berdasar."

Data yang mengungkap hubungan Ross dan Shamallov ini hanya sebagian dari 13,4 juta dokumen Paradise Papers.


Dokumen tersebut menunjukkan betapa dalamnya sistem keuangan perusahaan cangkang offshore yang selama ini dikenal untuk menghindari pajak.

Perusahaan cangkang tersebut digunakan oleh para pemain politik dunia dan perusahaan global lainnya untuk menghindari pajak melalui manuver pembukuan yang semakin imajinatif.

Bocoran tersebut pertama kali diperoleh surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan dibagikan ke ICIJ yang memiliki jaringan lebih dari 380 wartawan di 67 negara.

Namun, ICIJ menyatakan, ada legitimasi terhadap penggunaan jasa perusahaan cangkang offshore dan trust. ICIJ tidak menyatakan dan memberikan sugesti bahwa perusahaan yang tercatat dalam dokumen tersebut melanggar atau bertindak tidak sesuai hukum.



Credit  cnnindonesia.com




Eks Pemimpin Catalonia Tak Ditahan, Bebas Kampanye


Eks Pemimpin Catalonia Tak Ditahan, Bebas Kampanye
Carles Puigdemont dinyatakan tak perlu ditahan oleh otoritas Belgia. (Reuters/Ivan Alvarado)


Jakarta, CB -- Mantan pemimpin Catalonia Carles Puigdemont tidak perlu mendekam di balik jeruji setelah pengadilan Brussels menyatakan ia boleh melenggang bebas di Belgia hingga Spanyol mendakwanya melakukan pemberontakan terhadap negara.

Putusan pengadilan ini berarti Puigdemont, yang meninggalkan Spanyol bulan lalu menyusul pembubaran pemerintah regional Catalan oleh Madrid, kini bebas untuk berkampanye jelang pemilihan umum sela 21 Desember yang akan datang.

Puigdemont pada Senin (6/11) menyatakan langkah pemerintahannya sah dan ia mengkritisi sistem yudisial Spanyol karena “jelas tidak independen dan tidak netral.”

Pemilu sela Desember ini bisa dipandang sebagai referendum kemerdekaan secara de facto, menyusul pemungutan suara sesungguhnya yang dianggap ilegal, 1 Oktober lalu.

Partai Puigdemont, PDeCAT, dan satu partai pro-kemerdekaan lainnya, menyatakan mungkin akan membentuk koalisi, tapi mesti membuat pernyataan aliansi resmi dengan tenggat waktu pada Selasa ini.

Walau demikian, aliansi lain juga bisa terbentuk setelah pemilu itu sendiri.


Upaya merdeka Catalonia telah menarik Spanyol ke dalam krisis politik terparah sejak pemberlakuan kembali demokrasi empat dekade lalu. Krisis ini telah memecah belah negara, memicu sentimen anti-Spanyol di Catalonia dan kecenderungan nasionalis di tempat-tempat lain.

Puigdemont menyerahkan diri kepada polisi Belgia bersama empat mantan menterinya, Minggu, menyusul perintah penangkapan yang dikeluarkan Spanyol atas dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan dana.

Semua buron Spanyol itu dilarang meninggalkan Belgia tanpa seizin hakim.

Mereka akan disidang pada 17 November dalam rangka membahas perintah penangkapan tersebut, kata jaksa di Brussel yang dikutip Reuters.





Credit  cnnindonesia.com


Belgia Bebaskan Mantan Pemimpin Catalonia


Belgia Bebaskan Mantan Pemimpin Catalonia
Pengadilan Belgia dilaporkan telah melepaskan mantan pemimpin Catalonia yang menjadi buronan Spanyol, Carles Puigdemont. Foto/Reuters


BARCELONA - Pengadilan Belgia dilaporkan telah melepaskan mantan pemimpin Catalonia yang menjadi buronan Spanyol, Carles Puigdemont. Pengadilan Belgia diketahui melepaskan Puigdemont, setelah mereka melakukan interogasi terhadap pencetus referendum kemerdekaan Catalonia itu.

Dibebaskannya Puigdemont oleh pengadilan Belgia disampaikan oleh Wakil Presiden organisasi anti-kemerdekaan Majelis Nasional Catalan Agusti Alcoberro. Dia menuturkan, Puigdemont bebas dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

"Mantan pemimpin Catalonia dan mantan penasihat yang menemaninya di Belgia, dibebaskan dengan syarat, bahwa mereka tidak akan meninggalkan negara tersebut sampai masalah deportasi mereka ke Spanyol diselesaikan," kata Alcoberro, seperti dilansir Sputnik pada Senin (6/11).

Sebelumnya dilaporkan, Puigdemont dan empat orang politisi senior Catalonia menyerahkan diri kepada kepada otoritas Belgia, kemarin. Juru bicara Jaksa Brussels, Gilles Dejemeppe mengatakan, Puigdemont dan rekan-rekannya sempat dijebloskan ke dalam penjara, sembari menunggu proses pemeriksaan.

Seperti diketahui, Puigdemont dan empat orang rekannya diketahui melarikan diri ke Belgia tidak lama setelah menyatakan deklarasi kemerdekaan Catalonia. Mereka pada awalnya melarikan diri ke Belgia untuk meminta suaka politik, namun sayangnya Brussesl sedari awal menyatakan mereka tidak akan memberikan suaka kepada Puigdemont.

Jumat lalu, Spanyol secara resmi menyerahkan surat perintah penangkapan Eropa untuk pemimpin Puigdemont dan empat rekannya ke kejaksaan Belgia. Dokumen tersebut menuturkan, kelima orang itu telah terlibat pemberontakan, penghasutan, penyalahgunaan dana publik, ketidaktaatan dan pelanggaran kepercayaan yang berkaitan dengan kekhawatiran kampanye kemerdekaan Catalonia. 






Credit  sindonews.com

















Senin, 06 November 2017

Mantan Pemimpin Catalonia Serahkan Diri pada Polisi Belgia


Mantan Pemimpin Catalonia Serahkan Diri pada Polisi Belgia
Puigdemont, dan empat orang rekanya diketahui melarikan diri ke Belgia tidak lama setelah menyatakan deklarasi kemerdekaan Catalonia. Foto/Reuters


BRUSSELS - Sejumlah politisi senior Catalonia yang melarikan diri ke Belgia dilaporkan telah menyerahkan diri kepada otoritas di Brussels. Salah satu dari mereka yang menyerahkan diri dikabarkan adalah mantan pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont.

"Pagi ini lima orang yang diinginkan oleh Spanyol menyerahkan diri mereka ke polisi di Brussels. Mereka dimasukkan ke dalam tahanan pada pukul 9.17 pagi ini," ucap juru bicara jaksa Brussels, Gilles Dejemeppe.

"Hakim akan mendengar pernyataan orang-orang siang ini. Dia memiliki waktu sampai esok hari untuk memutuskan," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Minggu (5/11).

Pada hari Jumat, Spanyol menyerahkan surat perintah penangkapan Eropa untuk pemimpin Puigdemont dan empat rekannya ke kejaksaan Belgia. Dokumen tersebut menuturkan, kelima orang itu telah terlibat pemberontakan, penghasutan, penyalahgunaan dana publik, ketidaktaatan dan pelanggaran kepercayaan yang berkaitan dengan kekhawatiran kampanye kemerdekaan Catalonia.

Puigdemont, dan empat orang rekanya diketahui melarikan diri ke Belgia tidak lama setelah menyatakan deklarasi kemerdekaan Catalonia. Mereka pada awalnya melarikan diri ke Belgia untuk meminta suaka politik, namun sayangnya Brussesl sedari awal menyatakan mereka tidak akan memberikan suaka kepada Puigdemont. 




Credit  sindonews.com


Mantan pemimpin Catalonia serukan persatuan untuk kemerdekaan


Mantan pemimpin Catalonia serukan persatuan untuk kemerdekaan
Bendera Spanyol (kiri) dan Catalonia berkibar di atap Istana Generalitat, kantor pusat pemerintah wilayah Catalonia di Barcelona, Spanyol, Senin (30/10/2017). (REUTERS/Yves Herman/djo/17)



Madrid/Barcelona (CB) - Pemimpin Catalonia yang dipecat, Carles Puigdemont, pada Sabtu menyerukan agar kekuatan-kekuatan politik bersatu dalam pemilihan 21 Desember untuk melanjutkan upaya mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol serta menentang pemenjaraan terhadap para anggota pemerintahan wilayah itu.

Puigdemont, yang pergi ke Belgia setelah pemerintahannya dibubarkan terkait pernyataan kemerdekaan Catalonia secara sepihak, mengatakan pada Jumat bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Catalonia dari Brussel.

Dalam krisis politik terburuk dalam sejarah Spanyol setelah kembalinya demokrasi pada akhir tahun 1970-an, Perdana Menteri Mariano Rajoy, setelah pemerintah pusat mengambil alih kendali Catalonia satu pekan lalu, mengumumkan bahwa pemilihan umum dini akan digelar.

Partai-partai politik yang ingin mengikuti pemilihan umum diberi waktu hingga Selasa untuk mendaftarkan koalisi mereka dan paling lambat 18 November untuk mengajukan kandidat mereka.

"Ini saatnya bagi seluruh kalangan demokrat untuk bersatu. Untuk Catalonia, untuk pembebasan tahanan politik dan untuk republik," kata Puigdemont di Twitter. Dalam cuitannya, ia memasukkan tanda pagar llistaunitaria.cat, yaitu laman daring yang disediakan bagi partai-partai untuk menyatukan diri menentang pemerintah Spanyol pada pemilihan.

Penandatangan di laman itu telah mencapai lebih dari 40.000 orang, dari sebelumnya hanya 2.000 orang, dalam waktu beberapa jam setelah Puigdemont mengeluarkan seruan di Twitter.

Berdasarkan hasil suatu jajak pendapat yang diterbitkan pada Selasa, koalisi prokemerdekaan Junts pel Si (Bersama untuk Ya) tampak berada di posisi teratas dengan mendapatkan 35,2 persen suara jika pemilihan umum segera digelar.

Hasil itu akan mengembalikan mayoritas parlemen ke pihak pendukung kemerdekaan jika kelompok itu terjebak dengan perjanjian yang ada saat ini dengan partai kiri-jauh, CUP.

Catalonia, wilayah di timur laut yang kaya, masih terbagi rata antara mereka yang mendukung kemerdekaan dari Spanyol dan yang menentangnya, menurut sejumlah jajak pendapat yang dilakukan sejak Catalonia menyatakan kemerdekaan.

Pada Kamis, sembilan anggota kabinet Puigdemont yang dipecat diperintahkan Pengadilan Tinggi Spanyol untuk dipenjara sambil menunggu hasil penyelidikan serta kemungkinan disidangkan.

Sementara itu pada Jumat, Spanyol mengeluarkan perintah penahanan atas Puigdemont dan empat mantan anggota kabinetnya atas tuduhan melakukan pemberontakan, penghasutan, penyelewengan dana rakyat, ketidakpatuhan serta pelanggaran kepercayaan.

Puigdemont menyatakan dirinya tidak akan kembali ke Spanyol sampai ia mendapat "jaminan", yang tidak disebutkan secara spesifik, dari pemerintah Spanyol.

Dengan keluarnya perintah penahanan, proses ekstradisi bisa memakan waktu 45 hari kendati dalam kasus ini bisa bertambah hingga 90 hari.

Puigdemonat pada Sabtu menegaskan melalui Twitter bahwa ia akan bekerja sama secara penuh dengan badan peradilan Belgia terkait keluarnya perintah penahanan terhadap dirinya, demikian Reuters.





Credit  antaranews.com









Dapat Ancaman, AS Perintahkan Diplomatnya Tinggalkan Mogadishu



Dapat Ancaman, AS Perintahkan Diplomatnya Tinggalkan Mogadishu
Kedubes AS di Ibu Kota Somalia, Mogadishu. Foto/Wikipedia


MOGADISHU - Misi diplomatik Amerika Serikat (AS) di Somalia telah mengarahkan semua staf yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan Ibu Kota Somalia, Mogadishu. Hal itu dilakukan setelah mereka menerima ancaman khusus terhadap para pegawainya.

Langkah tersebut dilakukan sehari setelah Washington melakukan serangan udara pertama terhadap gerilyawan ISIS di negara itu. Dalam serangan tersebut, AS mengatakan telah membunuh beberapa teroris.



"Karena informasi ancaman spesifik terhadap personil AS di Bandara Internasional Mogadishu, misi diplomatik AS untuk Somalia telah mengarahkan karyawan warga AS yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan Mogadishu sampai pemberitahuan lebih lanjut," bunyi sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Minggu (5/11/2017).

Meski begitu, pernyataan itu tidak memberikan rincian lebih lanjut.

ISIS telah mengumpulkan anggota baru di wilayah tersebut, namun tetap menjadi pemain kecil dibandingkan dengan kelompok al-Shabaab. Bulan lalu, sebuah kelompok yang setia kepada ISIS merebut sebuah kota pelabuhan kecil di wilayah semi otonom Somalia, Puntland.

Al-Shabaab adalah kelompok yang mempunyai keterkaitan dengan al-Qaeda, kelompok pesaing ISIS. Kelompok ini pernah menguasai sebagian besar Somalia.

Kelompok tersebut bertujuan untuk mengusir pasukan penjaga perdamaian internasional, menggulingkan pemerintah Somalia yang didukung Barat dan memberlakukan syarita Islam di negara Tanduk Afrika itu.

AS sesekali melakukan serangan terhadap al-Shabaab. Kelompok ini diduga menjadi dalah serangan bom kembar yang menewaskan lebih dari 350 orang di Mogadishu bulan lalu. 




Credit  sindonews.com



Setelah Setengah Abad, Raja Maroko Kembali Kunjungi Indonesia


Setelah Setengah Abad, Raja Maroko Kembali Kunjungi Indonesia
Raja Mohammed VI akan berkunjung ke Indonesia untuk memenuhi undangan Presiden Indonesia Joko Widodo, untuk berbicara dalam acara Bali Democracy Forum X. Foto/Istimewa


RABAT - Pemimpin Maroko, Raja Mohammed VI dipastikan akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada bulan depan. Ini akan menjadi kunjungan pertama Raja Maroko ke Indonesia dalam kurun waktu 50 tahun terakhir.

Kepastian akan adanya kunjungan ini didapat saat terjadi pertemuan antara Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia A.M. Fachir dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita di ibukota Maroko, Rabat.

Menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Minggu (5/11), Raja Mohammed VI akan berkunjung ke Indonesia untuk memenuhi undangan Presiden Indonesia Joko Widodo, untuk berbicara dalam acara Bali Democracy Forum (BDF) X, yang akan berlangsung pada awal Desember mendatang.

“Rencana kunjungan tersebut akan menjadi bersejarah karena merupakan kali pertamanya kunjungan Raja Maroko ke Indonesia,” kata Bourita. Dia lalu mengharapkan kedua negara menyiapkan rencana kunjungan tersebut agar dapat menghasilkan deliverables yang konkret.

Sementara itu, Fachir dalam kesempatan itu menuturkan pentingnya bagi negara-negara muslim untuk berbagi pengalaman dalam mengelola demokrasi yg bersifat home-grown dan berdasarkan nilai Islam yang luhur. Karenanya, Fachir mendorong kehadiran Raja Maroko pada BDF X sebagai momentum untuk menggaungkan kesuksesan Raja dalam mengelola aspirasi rakyat dan memajukan demokrasi di Maroko.

"Indonesia mengundang Maroko sebagai salah satu negara yang mampu menunjukkan keharmonisan dalam Islam dan Demokrasi," ungkap mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi itu.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya juga turut membahas mengenai perkembangan hubungan bilateral antara kedua negara. Fachir menyampaikan Indonesia dan Maroko memiliki hubungan yang baik, dan hubungan harmonis tersebut perlu diterjemahkan dalam kerja sama dan kesepakatan di berbagai bidang, yang berorientasi kepada kebutuhan rakyat kedua negara.

"Beberapa bidang yang perlu mendapat penekanan antara lain kerja sama keamanan, perdagangan, serta keagamaan," ungkapnya.

Khusus di bidang ekonomi, Fachir dan Bourita sepakat untuk mendorong perundingan Preferential Trade Agreement untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Sejauh ini teridentifikasi salah satu kendala perdagangan disebabkan tarif bea masuk impor yang tinggi. Tercatat total nilai perdagangan tahun 2016 sebesar USD 157 juta, dengan surplus bagi Indonesia sejumlah USD 33 juta. 




Credit  sindonews.com






Apa itu Paradise Papers dan apa yang diungkap?


Apa itu Paradise Papers dan apa yang diungkap?
- (Pixabay/Kahll)



Jakarta (CB) - Bocornya 13,4 juta dokumen pada Paradise Papers menunjukkan skala kerajaan lepas pantai yang melibatkan semua orang, dari Ratu hingga Facebook.

Apa itu Paradise Papers?

Nama tersebut mengacu pada bocoran 13,4 juta dokumen. Sebagian besar dokumen atau sekitar 6,8 juta di antaranya berhubungan dengan biro hukum dan perusahaan penyedia layanan yang beroperasi bersama di 10 wilayah hukum dengan nama Appleby. Tahun lalu, penyedia layanan bisnis "fidusia" dari bisnis itu menjadi subjek pembelian manajemen dan sekarang disebut Estera.

Pada dokumen itu, terdapat pula rincian 19 perusahaan terdaftar yang dikelola oleh pemerintah di yurisdiksi rahasia, yakni di Antigua dan Barbuda, Aruba, Bahama, Barbados, Bermuda, Kepulauan Cayman, Kepulauan Cook, Dominika, Grenada, Labuan, Lebanon, Malta, Kepulauan Marshall, St Kitts dan Nevis, St Lucia, St Vincent, Samoa, Trinidad dan Tobago, dan Vanuatu. Makalah ini mencakup periode 1950-2016.

Pelanggan

Uang mengalir ke dunia lepas pantai dari mana-mana. Seringkali sangat sulit untuk mengidentifikasi orang dan perusahaan di baliknya. Di antara dokumen yang bocor adalah database pelanggan Appleby sejak 1993 sampai 2014. 

Di dalamnya terdapat lebih dari 120.000 orang dan perusahaan. Tidak semua terhubung ke perusahaan yang terdaftar di luar negeri. Menjadi tugas mustahil untuk memeriksa apakah pelanggan hanya berhubungan atau mereka pernah menggunakan layanan Appleby selama bertahun-tahun. Tapi ini memberi indikasi bagus di mana permintaan layanan Appleby berasal. Banyak klien berasal dari Inggris, China dan Hong Kong, namun jumlah terbesar, lebih dari 30.000, berasal dari Amerika Serikat.

Perusahaan tersembunyi

Perusahaan yang terdaftar di luar negeri dapat digunakan untuk menyimpan aset seperti properti, pesawat terbang, yacht dan investasi pada saham. Data Appleby mencatat sekitar 25.000 perusahaan lepas pantai. Yurisdiksi yang paling populer untuk penggabungan adalah surga pajak yang diperintah oleh Inggris di Bermuda dan Kepulauan Cayman. Kepulauan Virgin Inggris, wilayah luar Inggris yang lain, dan Isle of Man, yang merupakan ketergantungan mahkota Inggris, juga populer di kalangan klien Appleby.

Berapa banyak organisasi media yang melihat data itu?

The Guardian adalah satu dari 96 mitra media dalam proyek ini. Sebanyak 381 wartawan dari 67 negara telah menganalisis materi tersebut.

Siapa yang mendapat dokumen itu dan bagaimana caranya?

Kebocoran tersebut diperoleh oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung, yang juga menerima dokumen Panama Papers tahun lalu. Süddeutsche Zeitung berbagi materi dengan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sebuah organisasi berbasis di AS yang mengkoordinasikan kolaborasi global. Süddeutsche Zeitung belum, dan tidak akan, mendiskusikan masalah seputar sumber.

Data bocor terbesar kedua di dunia

Paradise Papers merupakan data bocor terbesar kedua di dunia yakni sebesar 1,4 terrabytes (TB) setelah Panama Papers yang datanya sebesar 2,6 TB pada 2016. 

Setelah Paradise Papers, menyusul Offshore Secrets sebesar 260 gigabytes (GB) pada 2013 dan Luxembourg tax files sebesar 4,4 GB pada 2014, HSBC files sebesar 3,3 GB pada 2015 dan WikiLeaks 1,7 GB pada 2010.

Apakah Paradise Papers fokus pada perusahaan atau individu?

Keduanya. Mereka dipersatukan oleh satu hal, yakni uang. Beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia mengalami kebocoran, termasuk Apple, Nike dan Facebook, serta beberapa orang terkaya di dunia, mulai dari Ratu, Bintang komedi Inggris Bono, hingga bintang-bintang yang menyukai Hollywood Boulevard.

Apa isi dokumen itu?

File tersebut menunjukkan kerajaan lepas pantai lebih besar dan lebih rumit daripada yang dipikirkan kebanyakan orang. Dan bahkan perusahaan seperti Appleby, yang membanggakan diri sebagai pembawa standar di lapangan, telah melanggar peraturan regulator yang mencoba mengepalai industri ini.

File-file tersebut menetapkan berbagai cara di mana perusahaan dan individu dapat menghindari pajak dengan menggunakan struktur buatan. Skema ini legal jika dijalankan dengan benar. Tapi banyak yang tampaknya tidak benar. Dan politisi di seluruh dunia mulai bertanya apakah mereka harus dilarang. Apakah mereka adil? Apakah mereka bermoral?

Apa yang dikatakan Appleby?

Perusahaan tersebut membantah melakukan kesalahan, baik oleh dirinya sendiri atau oleh kliennya. Tapi menjadi rahasia umum bahwa perusahaan itu tidak sempurna dan telah mencoba untuk belajar dari kesalahannya. Perusahaan telah sepakat untuk mengambil bagian dalam penyelidikan formal. Sementara Estera menolak berkomentar. Demikian The Guardian memberitakan.





Credit  antaranews.com





Investasi “Paradise Papers” lebih besar dari “Panama Papers”


Appleby jauh lebih prestisius daripada Panama

Jakarta (CB) - Paradise Papers, bocoran dokumen keuangan skala besar yang mengungkap orang-orang kaya di seluruh dunia yang secara diam-diam menanamkan investasinya di luar negeri untuk mendapat pajak rendah bahkan tidak membayar pajak, terungkap.

Lantas, apa bedanya Paradise Papers yang mengungkap 13,4 juta dokumen itu dengan Panama Papers yang juga bocor tahun lalu. Salah satu anggota pendiri International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) atau Konsorsium Jurnalis Investigatif Andreas Harsono menjelaskannya.

Sebagian besar data Paradise Papers berasal dari perusahaan yang disebut Appleby, yakni perusahaan hukum di Bermuda yang membantu para nasabah di luar negeri untuk membayar pajak rendah atau tanpa pajak sama sekali. Sedangkan Panama Papers sebagian besar berasal dari perusahaan bernama Mossack Fonseca.

“Mereka sama-sama lawfirm yang membantu klien mereka membuka perusahaan cangkang di luar negeri. Jadi, kalau mau beli sesuatu di luar negeri, anda tidak mau pakai nama anda langsung, anda bikin perusahaan cangkang atau shell company. Makin rahasia, makin mahal tarifnya,” papar Andreas kepada ANTARA news saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Andreas, Aplleby adalah perusahaan hukum yang tarifnya paling mahal di dunia, termasuk jika dibandingkan dengan Mossack Fonseca.

“Appleby jauh lebih prestisius daripada Panama,” tukas Andreas.

Ia menganalogikan, jika seseorang potong rambut di salon pinggir jalan dengan salon di pusat perbelanjaan, pasti orang tersebut berharap salon di pusat perbelanjaan akan menghasilkan potongan yang lebih baik.

“Kalau anda investasi di salon yang lebih mahal, pasti anda ingin hasil yang lebih baik kan,” ungkapnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna jasa Appleby merupakan investor yang nilai investasinya lebih besar dari dokumen yang diungkap di Panama.

“Kecantikan kan bisa dianggap sebagai investasi. Sama seperti Panama dan Appleby, mana yang anda harapkan lebih dengan investasi yang besar,” ujar Andreas.

Pada kesempatan tersebut, Andreas, yang tidak turun langsung dalam investigasi dokumen itu namun mengetahuinya, juga membenarkan terdapat tiga nama orang Indonesia yang tercantum dalam “Paradise Papers”.

“Iya, sejauh ini hanya tiga yang saya ketahui,” pungkasnya.





Credit  antaranews.com





Paradise Papers ungkap kekayaan tersembunyi elite dunia

Paradise Papers ungkap kekayaan tersembunyi elite dunia

- (Flickr/quinn.anya)



Jakarta (CB) - Penyelidikan besar baru di imperium-imperium offshore Inggris mengungkap bagaimana para pebisnis besar dunia, kepala negara dan tokoh global bidang politik, hiburan dan olahraga yang telah melindungi kekayaan mereka di surga-surga pajak rahasia.

The Guardian pada Minggu (5/11) menyiarkan rincian informasi tersebut, yang berasal dari bocoran 13,4 juta arsip yang mengungkap lingkup-lingkup global tempat pelanggaran pajak berkembang-- serta cara kompleks dan tampak artifisial yang digunakan korporasi-korporasi kaya untuk melindungi kekayaan mereka dari pajak.

Data-data yang datang dari dua penyedia layanan offshore dan registrasi perusahaan di 19 surga pajak yang diperoleh surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan dibagikan oleh Konsorsium Jurnalis Investigatif (International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) yang mitranya meliputi Guardian, BBC dan New York Times.

Proyek yang disebut Paradise Papers itu antara lain mengungkap informasi berikut:

  • Jutaan poundsterling dari real estat Ratu Inggris telah diinvestasikan di pendanaan Cayman Islands - dan sebagian dari uangnya masuk ke peritail yang dituduh mengeksploitasi keluarga miskin dan orang-orang yang rentan.
  • Kesepakatan-kesepakatan offshore ekstensif yang dilakukan anggota kabinet, penasihat dan donor Donald Trump, termasuk pembayaran substansial dari perusahaan milik menantu Vladimir Putin kepada kelompok pelayaran sekretaris perdagangan AS, Wilbur Ross.
  • Bagaimana Twitter dan Facebook menerima ratusan juta dolar investasi yang bisa ditelusuri kembali ke institusi-institusi keuangan negara Rusia.
  • Perserikatan penghindaran pajak Cayman Islands dikelola oleh kepala keuangan perdana menteri Kanada Justin Trudeau.
  • Perserikatan offshore 450 juta dolar AS, yang sebelumnya tidak diketahui, melindungi kekayaan Lord Ashcroft.
  • Penghindaran pajak yang agresif oleh perusahaan multinasional, termasuk Nike dan Apple.
  • Bagaimana beberapa nama terbesar di industri film dan TV melindungi kekayaan mereka dengan serangkaian skema offshore.
  • Miliaran pengembalian pajak oleh Isle of Man dan Malta kepada pemilik jet pribadi dan kapal pesiar mewah.
  • Pinjaman rahasia dan aliansi yang digunakan oleh Glencore multinasional yang terdaftar di London dalam upayanya untuk mendapatkan hak penambangan yang menguntungkan di Republik Demokratik Kongo.
  • Jaringan offshore kompleks yang digunakan oleh dua milyarder Rusia untuk membeli saham di klub sepak bola Arsenal dan Everton.

Pengungkapan tersebut akan memberi tekanan pada para pemimpin dunia, termasuk Trump dan perdana menteri Inggris, Theresa May, yang telah berjanji untuk mengekang skema penghindaran pajak agresif.

Publikasi penyelidikan yang dilakukan oleh lebih dari 380 wartawan dan menghabiskan waktu satu tahun untuk menyisir data 70 tahun ini muncul pada saat ketimpangan pendapatan global meningkat.

Sementara itu, perusahaan multinasional menggeser pangsa keuntungan yang tumbuh di luar negeri --sekitar 600 miliar euro tahun lalu saja--. Ekonom terkemuka Gabriel Zucman akan mengungkapnya dalam sebuah penelitian yang akan diterbitkan akhir pekan ini.

"Surga-surga pajak adalah salah satu mesin kunci dari kenaikan ketidaksetaraan global," kata Zucman.

"Saat ketidaksetaraan meningkat, penghindaran pajak di luar negeri menjadi 'olahraga' para elit," sambung dia.

Di pusat kebocoran tersebut ada Appleby, sebuah firma hukum yang ada di Bermuda, Kepulauan Cayman, Kepulauan Virgin Inggris, Isle of Man, Jersey dan Guernsey.

Kontras dengan Mossack Fonseca, perusahaan yang menjadi pusat penyelidikan Panama Papers tahun lalu, Appleby membanggakan diri sebagai anggota terkemuka "lingkaran ajaib" penyedia layanan offshore peringkat atas.

Appleby bertindak sebagai penyedia struktur yang membantu mengurangi tagihan pajak para elit secara legal.

Appleby menyatakan telah menyelidiki semua tuduhan tersebut, dan menemukan "tidak ada bukti adanya kesalahan, baik dari pihak kami atau klien kami."

"Kami adalah firma hukum yang menasihati klien mengenai cara yang sah dan sesuai hukum untuk menjalankan bisnis mereka. Kami tidak mentoleransi perilaku ilegal," demikian pernyataan Appleby yang dilansir The Guardian.






Credit  antaranews.com





Invasi Darat AS ke Korut Bisa Bunuh Jutaan Orang, Kongres Terganggu



Invasi Darat AS ke Korut Bisa Bunuh Jutaan Orang, Kongres Terganggu
Presiden AS Donald Trump beranjak pergi setelah bermain golf dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Kasumigaseki Country Club di Kawagoe, Jepang. Foto/REUTERS/Jonathan Ernst


WASHINGTON - Sekelompok anggota Kongres Amerika Serikat (AS) merasa terganggu dengan laporan Pentagon yang mewacanakan opsi invasi darat ke Korea Utara (Korut) untuk amankan senjata nuklir Pyongyang. Alasannya, serbuan militer itu dapat membunuh jutaan orang dari Korut, Korea Selatan, Jepang, Guam dan AS sendiri.

Pejabat tinggi Pentagon, Laksamana Michael J Dumont dari Staf Gabungan, mengungkapkan bahwa satu-satunya cara agar AS dapat menemukan dan menghancurkan dengan pasti semua komponen senjata nuklir Korut adaah melalui invasi darat. Cara itu, lanjut Dumont, juga satu-satunya cara untuk mengamankan semenanjung Korea.

Kelompok politisi Kongres—terdiri dari 15 politisi Demokrat dan satu politisi Republik—menggambarkan penilaian Pentagon itu sebagai hal yang “sangat mengganggu”. Data yang dikutip para politisi dari Pentagon menyatakan bahwa invasi darat dapat mengakibatkan ratusan ribu, atau bahkan jutaan kematian hanya dalam beberapa hari pertama pertempuran.



Dumont telah menulis surat  sebagai tanggapan atas permintaan dua anggota Kongres terkait perkiraan jumlah korban dalam sebuah konflik dengan Korea Utara. Jutaan korban yang diperkirakan bisa tewas termasuk untuk warga sipil dan tentara AS, warga Korea Selatan, warga Jepang, warga Guam dan tentunya juga warga Korut.

”Keputusan untuk menyerang negara lain akan berdampak pada pasukan dan pembayar pajak, dan juga daerah-daerah itu, selama beberapa dekade,” kata Ted Lieu (politisi Partai Demokrat dari California) dan Ruben Gallego (politisi Partai Demokrat dari Arizona) dalam suratnya kepada Pentagon.

”Kami belum mendengar analisis terperinci tentang korban sipil AS atau sekutu yang diperkirakan, rencana apa yang ada setelah terjadi serangan, termasuk kontinuitas Pemerintah Korea Selatan,” lanjut surat para anggota Kongres tersebut.

Diane Feinstein, anggota senior Partai Demokrat yang juga anggota Komite Intelijen Senat, memberi pandangan suram kepada CNN yang dikutip Senin (6/11/2017). ”Saya telah menghabiskan banyak waktu untuk membaca (laporan) intelijen, saya memiliki kesempatan untuk mendiskusikan situasi dengan Menteri (Pertahanan James Norman) Mattis, saya percaya bahwa wabah perang akan membunuh ratusan ribu orang,” katanya.

Wacana invasi darat AS ke Korut itu muncul saat Presiden Donald Trump memulai tur pertamanya di Asia, termasuk lawatan ke Korea Selatan.

Berbicara dari sebuah pangkalan udara di Tokyo pada hari Minggu, Trump mengatakan bahwa tidak ada yang boleh meremehkan AS. “Tidak ada diktator, tidak ada rezim yang harus meremehkan keputusan Amerika,” katanya.
(mas)




Credit  sindonews.com








Pentagon: Amankan Situs Nuklir Korut Memerlukan Invasi Darat


Pentagon: Amankan Situs Nuklir Korut Memerlukan Invasi Darat
Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian


WASHINGTON - Pentagon menyebut satu-satunya cara untuk menemukan dan mengamankan semua situs nuklir Korea Utara (Korut) dengan informasi yang lengkap hanya melalui invasi darat. Pentagon juga memprediksi, Korut akan menggunakan senjata biologis dan kimia jika terjadi konflik.

Hal itu diungkapkan Pentagon dalam sebuah surat kepada anggota parlemen.

"Korea Utara dapat mempertimbangkan penggunaan senjata biologis dan negara tersebut memiliki program senjata kimia jangka panjang dengan kemampuan menghasilkan racun saraf, kulit melepuh, darah dan sesak nafas," tulis Pentagon seperti dikutip dari Washington Post, Minggu (5/11/2017).

Dalam suratnya, Pentagon menolak untuk mendiskusikan kemampuan militer AS dalam menanggapi kemampuan senjata nuklir Korut secara terbuka.

"Diskusi penuh kemampuan AS untuk melawan Korea Utara dengan senjata nuklir dan untuk melenyapkan senjata nuklir Korea Utara yang berada di dalam fasilitas bawah tanah yang sangat terkubur paling sesuai dilakukan dalam pertemuan rahasia," kata Pentagon.

Surat tersebut ditulis oleh Wakil Direktur Staf Gabungan Pentagon Michael J. Dumont atas permintaan informasi dari dua anggota DPR AS.

Dumont mengatakan militer mendukung strategi AS terhadap Korut saat ini, yang dipimpin oleh Sekretaris Negara Rex Tillerson. Strategi itu terfokus pada tekanan ekonomi dan diplomatik sebagai upaya utama untuk membuat pemimpin Korut, Kim Jong-un, berhenti mengembangkan senjata nuklir.

"Kita belum melihat adanya perubahan dalam posisi ofensif pasukan Korea Utara," tulis Dumont.

Dumont juga mencatat kemungkinan sikap oposisi dari China atau Rusia.

"Departemen Pertahanan mempertahankan serangkaian rencana kontinjensi terkini untuk menjamin kepentingan keamanan nasional kita yang vital," kata Dumont.

"Rencana ini mencakup berbagai kemungkinan, termasuk intervensi pihak ketiga, dan membahas cara terbaik untuk 'menahan eskalasi'," sambung Dumont. 

"Rusia atau China lebih memilih untuk menghindari konflik dengan Amerika Serikat, atau mungkin bekerja sama dengan kita," demikian bunyi surat tersebut.




Credit  sindonews.com







21 orang tewas dalam bentrokan sengit di Aden, Yaman



21 orang tewas dalam bentrokan sengit di Aden, Yaman
Ilustrasi - Warga membawa jasad seorang pria yang mereka temukan di lokasi serangan udara di kota Saada, barat laut Yaman, Rabu (1/11/2017). (REUTERS/Naif Rahma)



Aden, Yaman (CB) - Bentrokan sengit yang melibatkan penggunaan senjata api berlanjut pada Minggu (5/11) antara pasukan keamanan Yaman dan petempur ISIS di markas keamanan Aden, Yaman, dan menewaskan 21 orang, kata satu sumber militer.

Satu sumber militer yang berpusat di Permukiman KhorMaksar di Aden mengatakan pasukan keamanan yang didukung oleh satuan anti-teror berusaha menyerbu Departemen Penyelidikan Pidana (CID), tapi ledakan keras terjadi.

Ia mengatakan banyak perwira dan wanita polisi terkepung di dalam gedung CID, tempat sejumlah gerilyawan ISIS bersembunyi sejak Sabtu pagi.

Salah seorang petempur ISIS meledakkan dirinya saat pasukan keamanan berusaha menyerbu dan membersihkan ruang lain di gedung CID dari pelaku teror, ia menambahkan.

Beberapa prajurit keamanan dan sandera tewas dalam peristiwa bom bunuh diri tersebut, yang terjadi sekitar pukul 17.30 waktu setempat, kata beberapa sumber.

Warga mengkonfirmasi kepada Xinhua, "Bentrokan dan ledakan masih berkecamuk di seluruh daerah ini. Prajurit pasukan elit berusaha mengusir pelaku teror dari gedung keamanan tersebut."

"Prajurit keamanan sekarang sepenuhnya menguasai daerah itu tapi ada kesulitan sesungguhnya dalam upaya membebaskan sandera di dalam gedung CID," kata perwira polisi di dekat lokasi.

"Pelaku teror dengan jumlah yang tak diketahui mengambil posisi di dalam gedung dan mengancam akan meledakkan diri mereka jika ada prajurit pasukan keamanan yang mendekat atau menyerbu gedung itu," kata sumber polisi tersebut.

Sementara itu, seorang pejabat medis mengatakan kepada Xinhua, "Tiga ledakan hari ini dan bentrokan mengakibatkan tewasnya 21 prajurit dan cederanya 30 orang lagi."

Pada Minggu pagi, kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab atas satu serangan bom bunuh diri terhadap gedung CID dan markas pasukan keamanan di Aden.

"Salah seorang anggota kelompok tersebut melancarkan operasi dan meledakkan kendaraannya, yang diisi peledak di gerbang utama gedung CID di Aden," kata kelompok itu di dalam satu pernyataan singkat. Namun keaslian pernyataan tersebut tak bisa diabsahkan secara independen.

Kelompok fanatik itu mengaku "operasi bunuh diri tersebut, yang dilancarkan di gerbang utaa CID menewaskan 30 prajurit dan diikuti oleh serangan lain bersenjata yang menewaskan 20 orang lagi".

Kota Pelabuhan Aden dipandang sebagai ibu kota sementara Yaman dan Pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, berpusat di sana sejak 2015.

Gerilyawan cabang Al-Qaida yang berpusat di Yaman dan kelompok ISIS lebih aktif di bagian selatan negeri itu dan Angkatan Bersejata Yaman --yang didukung oleh Uni Emirat Arab-- melancarkan serangan besar terhadap tempat persembunyian gerilyawan di sana.




Credit  antaranews.com







Inggris Merasa Ditipu AS dalam Invasi Irak


Inggris Merasa Ditipu AS dalam Invasi Irak
Patung mantan Presiden Irak, Saddam Hussein, dihancurkan usai kemenangan AS dalam invasi. Foto/Istimewa


LONDON - Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, telah ditipu oleh koleganya mantan Presiden Amerika Serikat George Bush untuk mendukung perang Irak. Hal itu diungkapkan oleh mantan Menteri Keuangan Inggris di era Tony Blair, Gordon Brown.

Brown mengatakan bahwa AS gagal untuk memperlihatkan sebuah laporan yang menunjukkan tidak ada bukti bahwa Saddam Hussein memiliki akses ke senjata pemusnah massal.

Laporan rahasia tersebut juga secara fatal mengacaukan apa yang disebuy sebagai "berkas cerdik" Inggris yang mengklaim bahwa Irak dapat meluncurkan serangan biologis ke Inggris dalam waktu 45 menit.

"Kami semua disesatkan oleh keberadaan WMD (senjata pemusnah massal," tulis Brown di buku barunya, My Life, Our Times, yang diterbitkan pada hari Selasa.

"Mengingat Irak tidak memiliki senjata kimia, biologi atau nuklir yang dapat digunakan, yang bisa digunakan dan tidak akan menyerang koalisi, maka dua tes untuk sebuah perang tidak terpenuhi. Perang tidak bisa dibenarkan sebagai upaya terakhir dan invasi sekarang tidak dapat dilihat sebagai respon yang proporsional," jelas Brown seperti dikutip dari Telegraph, Minggu (5/11/2017).

Pemerintahan Bush menaruh keraguan tentang Brown. Pada bulan Agustus 2010 Sunday Telegraph mengungkapkan bahwa Tony Blair didesak oleh Washington untuk memperpanjang waktunya di kantor daripada menyerahkan kendali kepada Gordon Brown.

Banyak aktivis Buruh tidak senang dengan tidak hanya partisipasi Inggris dalam perang Irak, yang menghilangkan 33 nyawa tentara Inggris, tapi juga kedekatan Blair dengan Bush.

"Dalam bulan-bulan sebelum perang, saya tidak tahu bahwa pengambil keputusan utama di Amerika sudah menyadari bahwa bukti keberadaan WMD lemah, bahkan dapat diabaikan dan di bidang-bidang utama yang tidak ada," Brown telah menulis dalam bukunya yang baru.

"Sungguh mengherankan bahwa tak seorang pun dari kita di Pemerintah Inggris pernah melihat laporan Amerika ini," sambungnya.

"Seperti yang kemudian kami temukan, intelijen belum pasti diragukan bahwa Saddam terus menghasilkan senjata kimia dan biologi atau upaya pengembangan senjata nuklir berlanjut," tukasnya.

Investigasi selama tujuh tahun atas keterlibatan Inggris dalam Perang Irak menemukan Saddam Hussein tidak sedang dalam posisi segera memberikan ancaman saat AS dan Inggris menyerang. 

Laporan Chilcot juga menyimpulkan bahwa laporan intelijen yang "cacat" telah memulai perang.






Credit  sindonews.com






Arab Saudi Hancurkan Rudal yang Ditembakkan dari Yaman


Arab Saudi Hancurkan Rudal yang Ditembakkan dari Yaman
Seorang tentara Arab Saudi sedang mengamati sekitarnya di perbatasan Arab Saudi dan Yaman. Disebutkan sebuah rudal telah ditembakkan ke Riyadh dari Yaman, tapi berhasil dijatuhkan. (REUTERS/Faisal Al Nasser)


Jakarta, CB -- Arab Saudi disebut telah mengintersepsi dan menghancurkan sebuah rudal balistik yang meluncur melintasi Riyadh, Sabtu (4/11) waktu setempat. Rudal itu disebut diluncurkan dari Yaman.

“Malam ini sebuah rudal balistik ditembakkan dari daerah Yaman ke Kerajaan Arab Saudi,” kata juru bicara koalisi Turki al-Maliki, seperti dikutip AFP dari Saudi Press Agency. “Rudal itu diluncurkan dengan sasaran warga sipil dan daerah permukiman, puing rudal itu mendarat di daerah tak berpenduduk di bandara dan tak ada yang cedera.”

Otoritas penerbangan sipil setempat melaporkan bandara beroperasi seperti biasa dan begitu juga berbagai penerbangan tetap sesuai jadwal.
 


Warga Riyadh sendiri melaporkan mendengar suara dentuman keras dekat bandara saat rudal itu ditembak jatuh. Otoritas setempat mengklaim tak ada kerusakan berarti dan korban jiwa akibat peristiwa itu.

Serangan ini menandai ancaman yang muncul akibat konflik di Yaman. Konflik yang meningkat sejak koalisi yang dipimpin Arab Saudi memulai intervensi militernya di Yaman pada 2015.

Stasiun Televisi Al-Masirah milik kelompok Huthi di Yaman, menyatakan bahwa rudal itu ditembakkan dari Yaman dengan target bandara. Lokasi peluncuran sendiri berada 1.200 kilometer dari Riyadh.

Bukan kali pertama Arab Saudi diancam serangan rudal seperti itu. Pada Juli lalu, sebuah rudal balistik ditembakkan dari Yaman dan jatuh dekat Mekah, sebulan sebelum pelaksanaan ibadah Haji.

Di provinsi perbatasan dengan Yaman, di Jizan dan Najran, ribuan mortir dan roket telah menghancurkan sekolah, masjid, dan rumah-rumah. Ribuan warga telah dievakuasi dari perbatasan.



Credit  cnnindonesia.com


Riyadh Diserang Rudal, Saudi: Tindakan Perang Iran Melawan Kerajaan


Riyadh Diserang Rudal, Saudi: Tindakan Perang Iran Melawan Kerajaan
Sebuah rudal balistik Houthi Yaman yang menargetkan Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, pada Sabtu (4/11/2017) ditembak jatuh pasukan Arab Saudi. Foto/REUTERS/Houthi Military Media Unit


RIYADH - Pemerintah Arab Saudi menyalahkan Iran terkait serangan peluru kendali (rudal) balistik kelompok Houthi Yaman terhadap wilayah Riyadh. Saudi anggap kejadian pada hari Sabtu itu sebagai agresi terang-terangan Iran dan tindakan perang melawan Kerajaan.

Rudal balistik yang ditembakkan dari Yaman tersebut menargetkan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Senjata itu berhasil ditembak jatuh pasukan Angkatan Udara Arab Saudi dan tidak menimbulkan kerusakan besar maupun korban jiwa.



Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (6/11/2017), Pemerintah Saudi menyalahkan serangan tersebut terhadap “kaki tangan” Iran. Menurut pernyataan itu, serangan tak akan terjadi jika Iran tidak mendukung pemberontak Houthi di Yaman.

”Peran Iran dan komando langsungnya terhadap proxy Houthi dalam hal ini merupakan tindakan agresi yang jelas yang menargetkan negara-negara tetangga, dan mengancam perdamaian dan keamanan di wilayah dan secara global,” bunyi pernyataan pemerintah sebagaimana dikutip oleh AP.

”Oleh karena itu, komando koalisi menganggap ini tindakan terang-terangan atas agresi militer oleh rezim Iran, dan dapat dianggap sebagai tindakan perang melawan Kerajaan Arab Saudi,” lanjut pernyataan pemerintah. “Arab Saudi berhak untuk menanggapi Iran dalam waktu dan cara yang tepat.”

Koalisi militer Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi juga mengumumkan telah menutup semua penyeberangan perbatasan darat, pelabuhan laut dan bandara di Yaman sebagai respons  peluncuran rudal tersebut.

Koalisi telah memerangi pemberontak Houthi yang menguasai Ibu Kota Yaman, Sanaa, pada awal 2015. Riyadh sendiri merupakan mendukung Presiden Yaman Abd Rabbo Mansour Hadi, yang nyaris digulingkan Houthi. 




Credit  sindonews.com



Saudi Tembak Jatuh Rudal Balistik dari Yaman yang Menuju Riyadh


Saudi Tembak Jatuh Rudal Balistik dari Yaman yang Menuju Riyadh
Peta lokasi Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi yang jadi target serangan rudal balistik dari Yaman. Foto/Google Maps


RIYADH - Angkatan Udara Arab Saudi menembak jatuh sebuah peluru kendali (rudal) balistik yang diluncurkan dari Yaman menuju wilayah Riyadh pada Sabtu malam. Media lokal melaporkan ada ledakan keras yang terdengar di bandara ibu kota.

Tak ada kerusakan parah yang disebabkan oleh serangan rudal tersebut. Mengutip laporan Al Arabiya, Minggu (5/11/2017), rudal dari Yaman itu diduga ditargetkan terhadap Bandara Internasional King Khalid.

Pasukan Houthi Yaman mengklaim bertanggung jawab atas upaya serangan tersebut. Klaim itu dilansir Al Jazeera yang mengutip seorang juru bicara dari kelompok pemberontak Yaman.

Rudal balistik itu dilaporkan memiliki jarak tempuh lebih dari 800 kilometer (500 mil). Senjata tersebut telah terbang lebih dari 500 kilometer di atas perbatasan Saudi-Yaman.

Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyampaikan di akun Twitter-nya bahwa rudal tersebut jatuh di lokasi bandara. Namun  semua fasilitas bandara tidak rusak.

Pihak Bandara Internasional King Khalid dalam sebuah pernyataan untuk penumpang pesawat mengatakan bahwa semua penerbangan dioperasikan secara normal dan sesuai jadwal.

Tak lama setelah serangan itu, muncul video di YouTube yang diklaim rekaman dari situasi di Bandara Internasional King Khalid. Dalam video itu, orang-orang terlihat berlari ke segala arah. Asap mengepul disertai beberapa ledakan keras dan sirine yang nyaring terdengar.

Awal pekan ini, koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi meluncurkan serangan udara di Yaman yang menghantam sebuah pasar dan sebuah bangunan hotel di Provinsi Saadah utara. Sedikitnya 26 orang tewas dalam serangan tersebut. 



Credit  sindonews.com