Menlu AS kembali menjadi sorotan setelah
namanya disebut dalam Paradise Papers karena 'menimbun' harta jutaan
dolar melalui sahamnya di perusahaan offshore. (Reuters/Yuri Gripas)
Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri
Amerika Serikat, Rex Tillerson, kembali menjadi sorotan setelah namanya
disebut dalam Paradise Papers karena 'menimbun' harta jutaan dolar
melalui sahamnya di perusahaan offshore, yang selama ini dikenal untuk menghindari pajak.
Dalam
sejumlah dokumen dalam Paradise Papaers yang dirilis oleh International
Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada Minggu (5/11),
disebutkan bahwa Tillerson menanam saham pada perusahaan minyak dan gas
Marib Upstream Co., yang berbasis di Bermuda.
Eks CEO ExxonMobil
itu juga disebut pernah menjadi direktur Marib Upstream Co. pada 1997,
saat dirinya juga menjabat sebagai presiden ExxonMobil Yaman. Menurut
Data klien milik firma hukum Appleby itu, Tillerson baru mengundurkan
diri dari pimpinan Marib Upstream Co. pada 1998.
Marib Upstream Co. merupakan perusahaan
joint venture antara
perusahaan negara Yemen Gas Company, anak perusahaan ExonMobil yakni
Yemen Exploration & Production Company, dan Yemen LNG Company yang
juga memiliki saham besar di perusahaan minyak Perancis, Total.
Marib Upstream Co selama ini menjalankan operasinya dengan cara
sistem bagi hasil bersama pemerintah Yaman hingga ditangguhkan pada 2005
lalu, ketika Sanaa menyerahkan seluruh hak produksinya kepada
perusahaan milik negara.
Selain Tillerson, ada beberapa pejabat
sekaligus konglomerat AS lainnya yang tercantum dalam Paradise Papers
dan diketahui memiliki hubungan dekat dengan Trump, salah satunya
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross, investor Thomas J Barrack Jr.,
Sheldon G Adelson, dan Steve Wynn.
Sementara itu, sejumlah eks pemimpin negara seperti mantan Perdana
Menteri Jepang Yukio Hatoyama, eks presiden Costa Rica Jose Maria
Figueres, dan mantan PM Pakistan Shaukat Aziz juga masuk dalam Paradise
Papers yang mencakup 13,4 juta dokumen itu.
Dokumen tersebut
menunjukkan betapa dalamnya sistem keuangan perusahaan cangkang offshore
yang selama ini dikenal untuk menghindari pajak.
Perusahaan cangkang tersebut digunakan oleh para pemain politik dunia
dan perusahaan global lainnya untuk menghindari pajak melalui manuver
pembukuan yang semakin imajinatif.
Bocoran tersebut pertama kali
diperoleh surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan dibagikan ke ICIJ
yang memiliki jaringan lebih dari 380 wartawan di 67 negara.
Namun,
ICIJ menyatakan, ada legitimasi terhadap penggunaan jasa perusahaan
cangkang offshore dan trust. ICIJ tidak menyatakan dan memberikan
sugesti bahwa perusahaan yang tercatat dalam dokumen tersebut melanggar
atau bertindak tidak sesuai hukum.
Credit
cnnindonesia.com
Paradise Papers Gali Relasi Bisnis Mendag AS dan Mantu Putin
Dokumen Paradise Papers membongkar investasi
Mendag AS, Wilbur Ross, yang ternyata menjalin hubungan bisnis dengan
menantu Presiden Rusia, Vladimir Putin. (Reuters/Brendan McDermid)
Jakarta, CB -- Jutaan dokumen dalam
Paradise Papers membongkar investasi sejumlah tokoh dunia di perusahaan
"surga pajak", termasuk Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Wilbur
Ross, yang ternyata menjalin hubungan bisnis dengan menantu Presiden
Rusia, Vladimir Putin.
Bocoran dokumen yang dirilis oleh
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada Minggu
(5/11) itu menunjukkan Ross memegang saham di salah satu perusahaan
perkapalan, Navigator, melalui rantai investasi offshore.
Perusahaan
itu ternyata menjalin kerja sama menguntungkan dengan Sibur, perusahaan
gas Rusia yang juga dimiliki oleh Kirill Shamalov, suami dari putri
Putin, Katerina Tikhinova.
Ross sendiri sudah melepaskan jabatannya di Navigator pada November
2014, dan hanya menanamkan saham di perusahaan itu setelah ia diangkat
menjadi Mendag oleh Trump pada tahun ini.
Namun, sebagai pemegang
saham, dia tetap mendapat keuntungan dari perusahaan Rusia yang
dijalankan oleh keluarga Putin dan sekutu-sekutu dekatnya, beberapa di
antaranya berada di bawah sanksi AS.
Lebih jauh, catatan perusahaan menunjukkan, Navigator mulai menggenjot
relasinya dengan Sibur sejak 2014, ketika AS dan Uni Eropa menjatuhkan
sanksi atas Rusia karena pencaplokan Krimea. Sejak saat itu, Sibur sudah
meraup keuntungan senilai US$68 juta dari Navigator.
Sejumlah
analis pun mengatakan bahwa bisnis ini sangat bermasalah. Daniel Fried
yang pernah menjabat sebagai asisten Menteri Luar Negeri hubungan Eropa
dan Eurasia pada masa George W Bush, mengatakan bahwa hubungan Ross
dengan "kroni Putin" dapat melemahkan sanksi AS.
"Saya tidak
mengerti mengapa ada orang yang memutuskan menjalin hubungan seperti ini
ketika dia akan menduduki posisi senior dalam pemerintahan. Apa yang
dia pikirkan?" katanya.
Namun, seorang pejabat senior Kemlu AS
yang merancang sanksi Rusia di masa Barack Obama, Peter Harrell, mengaku
tak terkejut dengan bocoran ini.
"Saya sebenarnya sangat
terkejut. Mungkin seharusnya saya tidak terkejut, melihat pemerintahan
ini, mungkin ada Rusia di setiap titik," ucap Harrell.
Menanggapi pemberitaan ini, sekretaris pers Ross, James Rockas,
mengatakan bahwa kepemilikan saham ini tak akan berbenturan dengan tugas
sebagai menteri perdagangan AS.
Meski demikian, laporan ini
justru semakin memicu kecurigaan publik atas keterkaitan Ross dalam
kasus dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum AS pada 2016 lalu
untuk memenangkan Trump.
Sebelumnya, Ross selalu menegaskan bahwa dia tuduhan itu hanya "rumor tak berdasar."
Data yang mengungkap hubungan Ross dan Shamallov ini hanya sebagian dari 13,4 juta dokumen Paradise Papers.
Dokumen tersebut menunjukkan betapa dalamnya sistem keuangan perusahaan
cangkang offshore yang selama ini dikenal untuk menghindari pajak.
Perusahaan
cangkang tersebut digunakan oleh para pemain politik dunia dan
perusahaan global lainnya untuk menghindari pajak melalui manuver
pembukuan yang semakin imajinatif.
Bocoran tersebut pertama kali
diperoleh surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan dibagikan ke ICIJ
yang memiliki jaringan lebih dari 380 wartawan di 67 negara.
Namun,
ICIJ menyatakan, ada legitimasi terhadap penggunaan jasa perusahaan
cangkang offshore dan trust. ICIJ tidak menyatakan dan memberikan
sugesti bahwa perusahaan yang tercatat dalam dokumen tersebut melanggar
atau bertindak tidak sesuai hukum.
Credit
cnnindonesia.com