150 pemukim Yahudi serbu kompleks Masjid Al-Aqsha

Seorang pemukim Yahudi melaksanakan ibadah pagi sebelum beberapa mulai pindah dari daerah Ulpana pemukiman Beit El dekat kota Tepi Barat, Ramallah, Selasa (26/6). Pemukim mulai pindah dari apartemen mereka yang menurut Mahkamah Agung Israel dibangun secara ilegal diatas tanah milik warga Palestina, usai mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk pindah secara damai. (REUTERS/Baz Ratner)

Al-Quds (CB) -  Sebanyak 150 pemukim Yahudi pada Kamis masuk secara paksa ke dalam Kompleks Masjid Al-Aqsha, yang sering menjadi tempat bentrokan di Al-Quds (Jerusalem) Timur, yang diduduki Israel, kata seorang pejabat Palestina.

"Sebanyak 150 pemukim Yahudi --yang didukung oleh sedikitnya 30 polisi-- telah masuk secara paksa ke dalam kompleks masjid tersebut sejak pagi," kata Firas Ad-Dibs, Juru Bicara Lembaga Waqaf Agama di Al-Quds --lembaga Jordania yang bertugas mengawasi tempat suci Muslim dan Kristen di kota tersebut-- kepada Kantor Berita Turki, Anadolu.

Setelah memasuki kompleks Masjid Al-Aqsha melalui Gerbang Al-Mugharbah, pemukim Yahudi itu terus melakukan perjalanan di kompleks tersebut, kata Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam. Mereka berjalan di halaman Masjid Kubbah Shakhrah (Dome of the Rock) dan Al-Qibali, kata pejabat itu.

Menurut Ad-Dibs, sejumlah pemukim Yahudi berusaha melakukan upacara agama Yahudi sebelum meninggalkan tempat tersebut melalui Gerbang As-Silsila,

Peningkatan ketegangan belakangan ini terjadi sehari setelah pemerintah Israel untuk sementara menutup Kompleks Masjid Al-Aqsha buat orang Palestina yang ingin beribadah, sehingga makin meningkatkan ketegangan di tempat suci tersebut --yang menjadi tempat bentrokan.

Ketegangan meningkat terus di Al-Quds sejak Februari, ketika polisi Israel menutup sebentar Gerbang Ar-Rahmah (Golden Gate), sehingga memicu kemarahan rakyat Palestina.

Dalam beberapa pekan sesudahnya, pemerintah Israel telah melarang banyak orang Palestina --termasuk tokoh agama-- memasuki Masjid Al-Aqsha, tempat suci ketiga umat Muslim setelah Mekkah dan Madinah.

Israel menduduki Al-Quds Timur, tempat Masjid Al-Aqsha berada, selama Perang Arab-Israel 1967. Israel kemudian mencaplok seluruh kota itu pada 1980, dalam tindakan yang tak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Credit  antaranews.com

Konflik Palestina-Israel, RI-Oman Dukung Solusi Dua Negara

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam pernyataan bersamanya dengan Menlu Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia dan Oman menyatakan 'solusi dua negara' masih menjadi satu-satunya jalan penyelesaian konflik Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Indonesia menyatakan akan selalu mendukung Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya.

"Bagi Indonesia solusi dua negara tidak dapat ditawar dan tidak ada plan B bagi solusi dua negara," ucap Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di Jakarta, Kamis (14/3).

Retno menyampaikan pernyataan bersama soal Palestina dengan Menlu Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah.

Dalam pertemuan bilateral, Retno menegaskan kepada Yusuf persoalan Palestina masih dan akan selalu menjadi perhatian utama dan prioritas politik luar negeri Indonesia.


"Saya berharap Indonesia dan Oman di masa mendatang dapat meningkatkan terus peran kedua negara untuk dunia yang lebih aman dan lebih baik," kata Retno.

Dalam kesempatan yang sama, Yusuf memuji peran Indonesia yang selama ini aktif dalam membantu menyelesaikan konflik dan permasalahan yang dihadapi negara-negara Timur Tengah dan Arab.

Yusuf menyatakan Oman juga sangat menghargai posisi Indonesia yang tegas dalam mendukung hak-hak Palestina.

"Kami sangat senang Indonesia memiliki pandangan yang positif kepada Palestina. Terima kasih kepada Indonesia atas dukungannya terhadap kebebasan penuh bagi Palestina. kami dukung posisi Indonesia, terutama soal solusi dua negara," kata Yusuf.

Bangun Kilang Baru

Selain mengulas masalah Timur Tengah, Retno dan Yusuf juga membahas kerja sama bilateral antara Indonesia-Oman. Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi.

Retno menuturkan perusahaan minyak dan gas, Oman Overseas Oil and Gas (OOG), berencana bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) membangun kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur. Kilang tersebut ditargetkan berkapasitas 300 ribu barel per hari.

Selain itu, Retno juga memaparkan Indonesia dan Oman sepakat memberlakukan kebijakan bebas visa bagi paspor diplomatik, baik untuk perjalanan dinas atau pun khusus.

"Soal visa ini rencana penandatanganan kerja sama akan dilakukan dalam waktu dekat," kata Retno.

Tak hanya Oman, Indonesia juga menyatakan niatnya memperkuat hubungan dagang dan investasi dengan negara Dewan Kerja Sama Negara Teluk (GCC) lainnya.

Credit  cnnindonesia.com

PLO: laporan HAM AS dimaksudkan untuk membersihkan pendudukan Israel

A member of the Temporary International Presence in Hebron (TIPH) walks past the Beit Romano settlement in Hebron, in the Israeli-occupied West Bank January 29, 2019. REUTERS/Mussa Qawasma (REUTERS/MUSSA ISSA QAWASMA)

Ramallah (CB) - Laporan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan AS dimaksudkan untuk mencuci-bersih pendudukan Israel dan memaafkan pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina, kata Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi pada Selasa.

Sangat jelas bahwa Pemerintah Presiden Donald Trump menggerakkan semua lembaga pemerintah untuk mencuci-bersih pendudukan Israel dan pelanggaran HAM, yang sudah berurat-akar," kata Ashrawi di dalam satu pernyataan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.
"Laporan tersebut juga berusaha tidak mempertimbangkan kenyataan dengan menghilangkan kenyataan yang tak bisa dipungkiri mengenai pendudukan Israel atas wilayah Palestina, dan mencerminkan kegila-gilaan pemerintah ini dengan pilihan versi palsu mengenai kenyaaan dan keabsahan."

Pejabat PLO tersebut mengatakan kebanyakan keberatan ialah penghapusan laporan itu mengenai identitas nasional rakyat Palestina dan akar yang mendalam di tanah air mereka dengan merujuk rakyat Palestina sebagai "semata-mata warga" di tanah air mereka sendiri. "Ini sangat tercela secara moral dan politik."

"Maksud penerbitannya jelas. Itu bertujuan membebaskan Israel dari tuduhan pelanggaran HAM-nya, yang tak bisa dipungkiri, karena dengan sengaja berusaha menggambarkan kebijakan rasis dan sikap pemerintah Israel sebagai 'ramah' meskipun ada kenyataan bahwa mereka menolak sejarah, kewarganegaraan dan hak asasi rakyat Palestina," kata Ashrawi.

Ashrawi menambahkan, "Dalam upayanya yang bersemangat untuk membenarkan dan mengarus-utamakan agenda sayap-kanan di Israel, pemerintah Trump telah mengolok-olok 'Laporan' HAM dan kembali menegaskan keterlibatannya dalam mendorong dan mendukung pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina. Sikap hukum dan politik Palestina dan Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah di bawah pendudukan Israel tak bisa diperdebatkan berdasarkan hukum internasional. Namun, penolakan fakta tak bisa mengubah kenyataan dan tak bisa mengubah kewajiban hukum dan moral semua negara berdasarkan hukum internasional untuk menghormati dan menjamin dihormatinya hak asasi manusia."

"Pemerintah (Presiden AS Donald) Trump tidak menyia-nyiakan upaya untuk menetapkan kembali perannya yang merusak dan agenda yang bermusuhan di wilayah tersebut melakukan persekongkolan dengan Israel. Sia-sia untuk berhubungan dengan pelaku yang mengganggu seperti itu, terutama mengingat keengganan mereka bagi kenyataan dan sikap bermusuhan nyata terhadap hak asasi dan nasional rakyat Palestina. Namun, pemimpin Palestina dan rakyatnya akan terus bekerjasama dengan mitra yang memiliki nilai yang sama dengan kami mengenai perdamaian dan hukum internasional dengan dasar penghormatan, martabat dan keadilan."

Credit  antaranews.com

Uighur Disoal, Cina Kritik Balik Catatan HAM Amerika

Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Youtube.com

CB, Beijing – Pemerintah Cina mengkritik balik pemerintah Amerika menggunakan istilah yang tidak biasanya keras dengan menyebut kebebasan pers yang buruk, sikap rasis, dan prasangka ideologis.

Ini setelah kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, mengecam catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh pemerintah Cina termasuk perlakuannya terhadap warga minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.
“Kami juga menyarankan kepada Amerika Serikat untuk melihat dengan serius catatan pelanggaran HAM domestik dan pertama-tama untuk mengurus urusannya sendiri,” kata Lu Kang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, seperti dilansir Reuters pada Kamis, 14 Maret 2019.

Lu Kang menuding catatan laporan HAM tahunan yang dilansir AS, seperti biasanya, penuh dengan prasangka indeologi, dan tuduhan tak berdasar. Cina sudah mengajukan komplain soal ini. Dia mengklaim Cina telah menjaga HAM secara penuh dan membuat banyak capaian di bidang ini.
Lu Kang menanggapi laporan HAM tahunan yang dibacakan Menlu AS, Mike Pompeo, berjudul “Country Reports on Human Rights Practices”. Menurut laporan ini, Pompeo mengatakan, ada sejumlah pelanggaran HAM di Sudan selatan, Iran, Nikaragua, dan Cina. “Tapi Cina berada di liga tersendiri kalau terkait soal pelanggaran HAM,” kata Pompeo kepada media.
Michael Kozak, kepala Biro HAM dan Demokrasi di Kemenlu AS, mengatakan perlakuan buruk Cina terhadap warga etnis minoritas Uighur di Xinjiang saat ini belum pernah terjadi sejak 1930an. Ini sepertinya merujuk pada kebijakan persekusi Hitler di Jerman dan Stalin di Uni Sovyet pada era itu terhadap kelompok minoritas.

Cina menuding Amerika menerapkan standar HAM yang berbeda. “Ada standar ganda HAM yang dilakukan dan itu jelas,” kata Dewan Negara Cina atau Kabinet menyoal rekam jejak HAM AS.
“Kebebasan media mendapat serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata kabinet merujuk kasus jurnalis ditangkap dan dilarang melakukan tugasnya.
“Pemerintah AS juga terus menerus menuding media dan jurnalis secara terbuka telah menyebarkan ‘berita bohong’ dan menciptakan atmosfer intimidasi serta sikap bermusuhan,” begitu pernyataan dari kabinet.

Saat ini, Amerika dan Cina, seperti dilansir CNN dan SCMP, sedang menghadapi masalah bilateral menyangkut perang dagang, yang masih dalam negosiasi penyelesaian, Taiwan yang ingin merdeka, dan kebebasan Tibet. Proses negosiasi terkait perang dagang masih berlangsung alot meskipun kedua pihak membuat kemajuan. Lalu, Taiwan memborong sejumlah jet tempur F-26 dan F-35 ke AS meskipun Cina merasa keberatan. AS juga mendesak Cina membuka aksess ke Tibet, yang dikuasai saat ini dan penuh dengan kekayaan alam. 

Credit  tempo.co

AS: Penindasan Cina terhadap Muslim di Xinjiang Meluas

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, belajar menjahit pakaian, Jumat (3/1/2019).

Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

AS mendesak Cina mengubah kebijakannya di Xinjiang.

CB, JENEWA -- Wakil Amerika Serikat (AS) untuk Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Kelley Eckels Currie mengatakan Pemerintah Cina masih melakukan tindakan represif terharap etnis minoritas di Provinsi Xinjiang. AS sedang mempertimbangkan langkah-langkah membidik para pejabat Xinjiang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

"Apa yang baru adalah luasnya penindasan (di Xinjiang) dan bagaimana Pemerintah Cina menggunakan terobosan dalam teknologi untuk meningkatkan efektivitasnya," ujar Currie dalam pertemuan Dewan HAM PBB yang digelar di Jenewa, Swiss, pada Rabu (13/3), dikutip laman New York Times.

Dia mendesak Cina untuk mengubah kebijakannya di Xinjiang dan mengizinkan para ahli PBB mengunjungi wilayah tersebut. Hal itu dilakukan guna menyingkap kondisi sesungguhnya di Xinjiang.

Pertemuan yang digelar di Jenewa memang diinisiasi AS. Tujuannya adalah menarik perhatian global atas langkah-langkah ekstrem yang diambil Cina di Xinjiang, terutama terkait dugaan penahanan lebih dari 1 juta Muslim Uighur.

Pertemuan itu juga menyoroti adanya peningkatan upaya oleh Cina dalam melawan kritik internasional perihal isu Xinjiang. Cina dijadwalkan tampil di Dewan HAM PBB untuk putaran akhir tinjauan formal atas kinerja HAM-nya.

Adrien Zenz, seorang pakar Xinjiang dari Jerman yang turut hadir dalam pertemuan di Jenewa mengatakan, pusat-pusat penahanan telah berkembang pesat di Xinjiang dalam dua tahun terakhir. Dia menduga pusat penahanan tersebut menampung sekitar 1,5 juta Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya. "Taktik Cina tidak kurang dari kampanye genosida budaya yang sistematis," ucapnya.

Keberadaan kamp penahanan dikonfirmasi oleh Omir Bekali (43 tahun), seorang Kazakh Uighur yang tinggal di Xinjiang. Dalam pertemuan di Jenewa Bekali menuturkan bahwa dia pernah ditangkap polisi Xinjiang pada 2017.

Setelah ditangkap, dia kemudian disiksa dan ditahan di sebuah ruangan kecil bersama 40 orang lainnya selama enam bulan. Selama ditahan, dia dan para tahanan lainnya harus menyanyikan lagu-lagu yang mengagungkan Presiden Cina Xi Jinping.

Selain itu, para tahanan pun dituntut untuk meyanjung dan memuji Partai Komunis Cina. "Kami tidak punya hak untuk bicara," ujar Bekali.

Seorang diplomat Cina yang mendengar kesaksian Bekali segera membantahnya. Dia menuding apa yang dikisahkan Bekali merupakan kebohongan. "Pusat-pusat ini tidak lain adalah sekolah asrama biasa," katanya menyangkal cerita Bekali.

Pemerintah Cina telah berulang kali membantah melakukan penahanan terhadap lebih dari 1 juta Muslim Uighur. Beijing pun menyangkal membangun kamp-kamp penahanan.

Menurutnya, apa yang dibangun di Xinjiang adalah pusat reedukasi dan pelatihan vokasi. Cina mengklaim kehadiran pusat tersebut penting untuk menghapus kemiskinan di Xinjiang.

Mereka pun mengklaim bahwa para peserta telah menandatangani perjanjian untuk menerima pelatihan vokasi tersebut. Namun banyak pihak meragukan klaim Cina. Hal itu terutama disebabkan keengganan Cina memberi kemudahan akses bagi dunia internasional untuk berkunjung ke Xinjiang. 

Credit  republika.co.id

Lagi, AS Kirim Dua Bomber B-52 ke Laut China Selatan

Pesawat pembom B-52 milik AS. Foto/Istimewa

TOKYO - Amerika Serikat (AS) telah mengirim pesawat pembom B-52 di dekat pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Pasukan Udara Pasifik AS, PACAF, pada Kamis. Ini merupakan misi kedua di atas jalur air yang disengketakan dalam 10 hari terakhir.

PACAF dalam pernyataannya mengatakan bahwa kedua pesawat B-52 itu lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen di wilayah pulau AS di Guam, dan berpartisipasi dalam "misi pelatihan rutin."

"Pesawat AS secara teratur beroperasi di Laut Cina Selatan untuk mendukung sekutu, mitra, dan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Japan Times, Jumat (15/3/2019).

Pesawat B-52 yang terlibat dalam misi tersebut adalah bagian dari kehadiran pesawat pembom berkelanjutan Angkatan Udara AS yang berbasis di Guam. Sejak 2004, AS telah merotasi pesawat pembom jarak jauh B-1, B-52 dan B-2 dari Guam untuk melakukan misi pelatihan di Asia.

Sejalan dengan apa yang disebut oleh Angkatan Laut AS sebagai operasi kebebasan navigasi, di mana telah berlayar di dekat pulau-pulau yang disengketakan yang diklaim oleh China di Laut Cina Selatan, misi angkatan udara dimaksudkan untuk menyatakan bahwa wilayah itu juga merupakan wilayah udara internasional.

Beijing telah membangun serangkaian pos militer di Laut Cina Selatan, mencakup jalur laut vital yang menghasilkan sekitar USD3 triliun setiap tahunnya melalui lalu lintas kapal perdagangan dunia.

Washington dan Beijing sering berkutat dengan militerisasi Laut Cina Selatan, tempat China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina memiliki klaim.

AS tidak mempertahankan klaim apa pun di wilayah itu, tetapi mengatakan operasi dilakukan secara global dengan tujuan kebebasan navigasi.

Kepala Komando Indo-Pasifik AS Laksamana Philip Davidson minggu lalu mengatakan bahwa AS telah mengamati peningkatan aktivitas militer China di wilayah Laut Cina Selatan selama setahun terakhir. 

Davidson menolak untuk mengukur peningkatan aktivitas. Ia juga tidak akan mengatakan apakah jumlah patroli kebebasan navigasi akan meningkat atau tetap.

"Itu membangun, tidak mengurangi arti kata," kata Davidson seperti dikutip di Singapura pada 7 Maret lalu ketika ditanya tentang kegiatan militer China di jalur perairan itu.

"Ada lebih banyak aktivitas dengan kapal, pesawat tempur dan pembom selama setahun terakhir dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tentu saja," tukasnya.


Credit  sindonews.com

Indonesia Siap Berkontribusi Proses Perdamaian di Afghanistan

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Afghanistan Salahuddin Rabbani dalam joint press statement, usai melakukan pertemuan bilateral, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta, Jumat (15/3/2019). (ANTARA/Yuni Arisandy)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan Salahuddin Rabbani kembali menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia siap berkontribusi dalam proses dan upaya mewujudkan perdamaian di Afghanistan.

"Dalam pertemuan tadi, Indonesia kembali menegaskan komitmen dan dukungan penuh bagi perdamaian Afghanistan. Kami membahas berbagai kemajuan dalam proses penciptaan perdamaian. Indonesia siap berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Afghanistan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI.

Menurut Menlu Retno, berdasarkan perspektif Pemerintah RI, Indonesia dapat berkontribusi dalam tiga hal untuk proses perdamaian di Afghanistan, yaitu dalam proses membangun rasa saling percaya (trust building), upaya pembangunan perdamaian (peace building), dan menggalang dukungan di fora internasional.

"Pertama, 'trust building' merupakan elemen penting dalam tiap proses perdamaian. Tahun lalu Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Indonesia-Pakistan-Afghanistan. Indonesia siap memfasilitasi berbagai kegiatan 'trust building' untuk perdamaian Afghanistan," ujar Menlu Retno.

Kedua, untuk proses pembangunan perdamaian dan "state building", Indonesia menawarkan bantuan pembangunan kapasitas dan beasiswa kepada pemerintah dan warga Afghanistan.

"Indonesia menawarkan 100 beasiswa di bidang minyak, gas, dan pertambangan. Indonesia juga memberikan pelatihan untuk para diplomat Afghanistan serta pelatihan untuk prosedur ekspor impor," ujar Menlu Retno.

Selain itu, Pemerintah Indonesia siap berbagi pengalaman dan praktik terbaik tentang penyelenggaraan pemilu kepada Afghanistan yang akan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu dekat.

"Isu tentang perempuan juga sangat penting, maka salah satu program pembangunan kapasitas yang diberikan adalah terkait isu pemberdayaan perempuan," kata Menlu RI itu pula.

Saat ini, Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk menyelesaikan pembangunan Indonesia Islamic Center (IIC) di Kabul, dan juga memulai pembangunan klinik kesehatan di dalam IIC.

Ketiga, pemerintah Indonesia dapat berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan dengan menggalang dukungan dari berbagai fora internasional.

"Di fora internasional, termasuk PBB, Indonesia terus menggalang dukungan bagi proses perdamaian Afghanistan. Indonesia bersama Jerman sedang merumuskan resolusi untuk perpanjangan misi UNAMA (Misi Bantuan PBB di Afghanistan)," ujar Menlu Retno.

"Indonesia juga terus mendorong PBB untuk mendukung proses perdamaian dan stabilitas di Afghanistan," katanya pula.

Credit  antaranews.com

Indonesia Minta Dukungan Afghanistan untuk Keanggotaan Dewan HAM

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan Salahuddin Rabbani, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta, Jumat (15/3/2019). (ANTARA/Yuni Arisandy)

Jakarta (CB) - Pemerintah Republik Indonesia meminta dukungan dari Afghanistan untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) periode 2020-2022.

Permintaan dukungan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan Salahuddin Rabbani, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Jumat.

"Indonesia meminta dukungan bagi pencalonan untuk keanggotaan di Dewan HAM PBB periode 2020-2022 pemilihannya akan berlangsung pada Oktober 2019 di New York," ujar Menlu Retno.

Menlu RI sebelumnya pada bulan lalu telah meluncurkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 di Markas PBB di Jenewa, Swiss.

Menlu Retno pada pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-40, juga menyampaikan komitmen Indonesia sebagai mitra terpercaya bagi demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial.

Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri Dewan HAM PBB, dan sebelumnya telah empat kali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2012-2014 dan 2015-2017.

Dalam pencalonan kali ini, terdapat lima kandidat dari kelompok Asia Pasifik, yaitu Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Marshall Island, dan Iran yang akan memperebutkan empat kursi.

Dewan HAM memiliki 47 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun.

Credit  antaranews.com

RI Sebut Isu Pelanggaran HAM Papua di Dewan HAM PBB Tak Laku

Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib. (CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia membantah seluruh paparan soal pelanggaran hak asasi manusia yang diutarakan perwakilan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo dan Veronika Koman, dalam Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss pada Rabu (13/3) kemarin. Mereka menyatakan isu yang dibawa KNPB justru tidak laku dan kalah dari masalah lain yang dibahas.

Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, menyatakan sejumlah paparan Victor terkait isu Papua kalah dari isu HAM terkini. Yakni seperti soal LGBT, persekusi etnis Uighur di Xinjiang, China, konflik di Kashmir hingga Sahara Barat lantaran didukung oleh LSM yang lebih banyak.

"Mengingat banyaknya NGO (LSM) yang berbicara mengenai masalah-masalah HAM di negara lain (sekitar 130-150an NGO terdaftar untuk berbicara) pada mata acara 4 DHAM, pernyataan-pernyataan Veronika Koman dan Victor Yeimo tersebut sangat miskin pendengar dan perhatian," kata Hasan saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan instan pada Kamis (14/3).


Menurut Hasan, pemerintah terus memperhatikan pembangunan dan peningkatan promosi HAM di Papua dan Papua Barat. Menurut dia, pemerintah juga mendorong praktik demokrasi dan hubungan antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

"Namun sangat disayangkan, pemerintah dihadapkan dengan LSM yang rendah kredibilitasnya. LSM ini justru mempertajam perbedaan dan mengejar publisitas dengan menyudutkan pemerintah," ucap Hasan.

"Bahkan ketika negara seperti Indonesia berkomitmen menegakkan demokrasi dan telah mengupayakan yang terbaik untuk memperbaiki situasi HAM di lapangan," lanjut Hasan.

Dalam sidang itu, Victor Yeimo yang merupakan Ketua KNPB dan Veronika Koman menggambarkan nasib warga Papua yang menjadi minoritas di tanah leluhurnya sejak 1969. Hal itu terjadi setelah operasi militer Dwikora, yang mereka anggap sebagai bentuk penjajahan oleh pemerintah Indonesia.

Victor juga menyinggung tindakan represif aparat keamanan Indonesia kepada masyarakat Papua dalam sidang itu, termasuk konflik di Nduga beberapa waktu lalu.

Hasan membenarkan isu Papua diangkat dalam salah satu sesi sidang Dewan HAM PBB kemarin di Jenewa. Isu tersebut disebut cukup mendapat perhatian bukan oleh negara, melainkan oleh tiga LSM atas nama Fransiscan Internasional (FI), Vivat Internasional (VI) dan Geneva for Human Rights (GHR).

Hasan menyebut Victor dapat berbicara di forum itu atas nama GHR. Dia menegaskan Victor tidak memiliki organisasi di Jenewa sehingga tak memiliki kapasitas untuk berbicara sebagai pribadi atau kelompoknya.

Hasan menyebut dalam sidang itu Victor hanya bisa berbicara dengan meminjam nama LSM yang sudah memiliki akreditasi di Ecosoc consultative status.

Meski begitu, Hasan menegaskan Indonesia tetap menyampaikan pembelaan terhadap pernyataan Victor dalam sidang tersebut.

Hasan menjelaskan pada Februari lalu sejumlah LSM internasional, termasuk FI dan Dewan Gereja Dunia, telah mengunjungi Papua. Namun, dia menyatakan KNPB tidak menyinggung soal itu dan malah memanipulasi informasi untuk keuntungan sendiri.

Credit  cnnindonesia.com

Pentagon Ngotot Pensiunkan Kapal Induk Truman 25 Tahun Lebih Awal

Kapal induk Amerika Serikat USS Harry S Truman. Foto/REUTERS/Paul Farley

WASHINGTON - Pentagon membela keputusannnya untuk pensiunkan dini kapal induk USS Harry S Truman. Keinginan Pentagon itu telah ditentang para anggota parlemen karena kapal induk kelas Nimitz itu masih berumur 25 tahun untuk beroperasi ke depan.

Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Patrick Shanahan dalam paparannya di depan Komite Angkatan Bersenjata Senat hari Kamis bersikeras bahwa kapal induk Truman lebih baik pensiun dini.

Ketua Komite Layanan Angkatan Bersenjata Senat, Jim Inhofe, menanyakan alasan mengapan Pentagon ingin pensiunkan dini kapal induk tersebut.

Shanahan mengatakan, pensiunnya USS Harry S Truman diimbangi dengan pembelian dua kapal kapal induk kelas Ford masa depan dalam kesepakatan yang dinegosiasikan dengan Huntington Ingalls Industries yang diumumkan awal tahun ini.

"Biarkan saya berjalan melalui manfaat dari keputusan dan kemudian off-ramp potensial sehingga kita tidak menemukan diri kita dalam situasi yang sulit," kata Shanahan kepada Inhofe, dikutip USNI News, Jumat (15/3/2019).

“Dengan keputusan pembelian dua operator ini dan untuk tidak mengisi bahan bakar Truman, mematikan operator kami dan kemampuan kami meningkat dengan kedua operator (baru) tersebut," lanjut pengganti James Mattis tersebut.

"Yang kedua adalah, sampai pertengahan 2020-an kita mempertahankan level 11 operator. Bagian dari kalkulus di sini adalah mempertahankan pekerjaan. Bahkan, dengan keputusan (ini), kami menumbuhkan lapangan kerja di basis industri," paparnya. 

"Kami ingin memastikan bahwa tidak hanya galangan kapal yang mempertahankan pekerjaan mereka, ada pertumbuhan, juga rantai pasokan. Yang terakhir adalah dana yang kami bebaskan untuk membuat keputusan ini diinvestasikan dalam kekuatan masa depan."

Anggota parlemen dari Partai Demokrat Joe Courtney, sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya akan memblokir rencana Pentagon untuk menonaktifkan kapal induk USS Harry S Truman lebih cepat dari jadwalnya. 

Credit  sindonews.com

Militer Pro Maduro Gelar Latihan Besar Pasca Listrik Padam

Presiden Venezuela Nicolas Maduro menghadiri latihan militer di Turiamo, Venezuela, 3 Februari 2019.[Istana Kepresidenan Venezuela / Handout Miraflores via REUTERS]

CB, Caracas – Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, mengatakan militer, yang loyal kepada Presiden Nicolas Maduro, akan menggelar latihan tahap kedua pada akhir pekan ini menyusul terjadinya padam listrik secara nasional.

“Akhir pekan ini, militer akan menggelar latihan berjuluk “Ana Karina Rote”, yang merupakan latihan tahap kedua,” kata Rodriguez seperti dilansir Sputnik News pada Kamis, 14 Maret 2019. Rodriguez juga merangkap sebagai kepala intelijen Venezuela.

Media setempat, latihan militer berskala besar ini termasuk manuver untuk mengamankan instalasi strategis nasional seperti pembangkit listrik dan perusahaan distribusi akhir. Latihan militer pertama digelar pada pertengahan Februari 2019 dengan nama “Angostura”.

Rencana pemerintah menggelar latihan ini setelah Presiden Nicolas Maduro menuding Amerika Serikat terlibat melakukan serangan siber terhadap jaringan komputer di instalasi pembangkit listrik Waduk Guri, yang merupakan terbesar di negara itu.

Maduro meminta PBB, Rusia, Cina, dan Kuba membantu menginvestigasi padamnya listrik nasional pada 7 Maret 2019. Ini membuat 21 dari 23 negara bagian mengalami padam listrik. Kondisi ini mulai membaik pada Selasa, 12 Maret 2019.

Venezuela mengalami listrik padam secara massal pada 7 Maret 2019 secara mendadak yang mengenai 22 dari 23 negara bagian. Presiden Maduro menuding ini sebagai aksi sabotase oposisi dan Amerika Serikat, yang dibantah keduanya. Reuters

Mengenai permintaan ini, seperti dilansir Reuters, juru bicara kemenlu Cina, Lu Kang, mengatakan negaranya siap membantu dan telah mendengar adanya serangan peretasan itu.

Secara terpisah, Wakil Presiden, Jorge Rodriguez, mengatakan 100 persen listrik yang padam sudah pulih kembali pada Rabu, 13 Maret 2019. Instalasi air juga sudah beroperasi dengan suplai sebanyak 80 persen. Namun, sekolah masih akan tutup hingga Kamis sebelum kembali dibuka. Jorge dan Delcy masih bersaudara kandung. Keduanya merupakan anak dari pendiri Partai Sosialis di Venezuela yaitu Jorge Antonio Rodriguez.

Credit  tempo.co

2 Masjid Jadi Target Penembakan di Selandia Baru

Petugas membawa korban penembakan di Christchurch, Selandia Baru, 15 Maret 2019. TVNZ/via REUTERS TV

CB, Jakarta - Peristiwa penembakan selain terjadi di masjid Al Noor juga di masjid Linwood yang keduanya berlokasi di kota Christchurch, Selandia Baru.
Penembakan terjadi saat salat Jumat yang dihadiri ratusan umat Muslim di dua masjid di kota Christchurch.

Menurut laporan yang dikutip dari news.com.au, puluhan orang dikhawatirkan tewas dalam aksi penembakan sekelompok pria bersenjata di dua masjid di Christchurch pada Jumat, 15 Maret 2019.

Sedikitnya 50 orang terluka. Mobil ambulans tampak sibuk mengangkut para korban ke rumah sakit Christchurch Hospital.
Seorang saksi mata kepada Stuff NZ mengatakan dirinya melihat sedikitnya 4 orang tergeletak di tanah di satu masjid penuh berlumuran darah.

Seorang fotographer juga melihat tiga orang terluka serius tergeletak di tangga masjid.
Seorang pria kepada Radio NZ mengatakan, saat penembakan sebanyak 110 orang berada di dalam masjid Linwood Ave. Sedikitnya 13 orang terluka.
"Kami semua cari perlindungan," ujar pria itu.

"Ketika kami tidak lagi mendengar tembakan, kami bangkit. Beberapa orang berlari keluar dan kembali dengan penuh darah. Lima menit sesudahnya polisi datang dan mengantar kami keluar," kata pria itu.
Menurut Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, KBRI terus memantau situasi di Christchurch. Polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang pelaku, motif, dan jumlah korban penembakan di 2 masjid di kota Christchurch.

Credit  tempo.co

Salat Jumat di Masjid Selandia Baru Ditembaki

Sebuah masjid di Selandia Baru ditembaki saat salat Jumat berlangsung. Foto ilustrasi/SINDOnews

CHRISTCHURCH - Seorang pria dengan senapan dilaporkan memasuki sebuah masjid di Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3/2019). Pria tersebut mengumbar tembakan terhadap jamaah yang sedang salat Jumat.

Polisi sudah merespons laporan dan sedang mengatasi insiden di masjid tersebut.

Saksi mata bernama Ahmad al-Mahmoud mengatakan kepada Stuff bahwa pelaku penembakan memasuki masjid 10 menit setelah salat dimulai dan melepaskan hingga lusinan putaran tembakan.

Dia menggambarkan pria itu berkulit putih, berambut pirang, pendek, serta mengenakan helm dan rompi antipeluru.

"Kami memiliki insiden kritis di Deans Ave Christchurch. Silakan hindari area ini. Kami akan memberi (informasi) lebih banyak dalam waktu dekat," kata Kepolisian Canterbury, Selandia Baru, di Twitter via akun @NZPCanterbury.
Sekitar 20 petugas sedang memsterilkan gedung-gedung di dekatnya, sementara sekolah-sekolah di Christchurch dalam kondisi lockdown. Saksi lain mengaku melihat seorang pria yang diborgol dibawa pergi oleh polisi.

Polisi Selandia Baru via akun Twitter-nya, @nzpolice, juga telah mengonfirmasi insiden penembakan tersebut. "Menanggapi insiden di Christchurch semua sekolah Christchurch telah di-lockdown. Polisi memaksa agar menjauh dari jalan-jalan dan melaporkan perilaku mencurigakan segera ke 111," tulis polisi Selandia Baru.

Banyak saksi, yang dikutip oleh media, telah melaporkan beberapa orang terbunuh, meskipun polisi belum mengonfirmasi hal itu. Saksi Muhammad Alsouzan mengatakan ada hingga 15 orang ditembak di dalam masjid.

Federasi Asosiasi Islam Selandia Baru melaporkan 50 orang ditembak selama salat Jumat. Sebanyak 21 kendaraan darurat telah meluncur ke rumah sakit, dengan dua orang dalam kondisi serius.

Credit  sindonews.com

Kronologi Penculikan WNI oleh Kelompok Bersenjata di Yaman

Ilustrasi gedung Kementerian Luar Negeri Indonesia. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan seorang warga Indonesia yang sempat disandera kelompok bersenjata di Yaman pada November 2018 lalu merupakan seorang mahasiswa bernama Adib Nadim. Dia ditawan ketika sedang dalam perjalanan menuju Kota Sanaa.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, menuturkan Adib ditangkap kelompok bersenjata di Kota Yaslah, sekitar 30 kilometer di selatan Yaman, pada 28 November 2018. Adib saat itu adalah mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Daru Hadits, Sihr, Hadramaut, sejak 2013 silam.

Iqbal mengatakan Adib ditahan selama 99 hari bersama sekitar tujuh warga asing lain. Dia dibebaskan pada 7 Maret 2019 lalu.


"Saat ditangkap Adib sedang menemani sahabatnya, warga negara Malaysia, untuk menjenguk keluarganya di Kota Sanaa," kata Iqbal dalam keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com melalui pesan instan, Kamis (14/3).

Iqbal memaparkan Adib telah sampai di Indonesia pada Rabu (13/3) sore kemarin. Pemulangan Adib dibantu KBRI Muscat, Oman menggunakan maskapai Oman Air.

Iqbal mengatakan upaya pembebasan Adib dilakukan bekerja sama dengan pemerintah Oman. Kontak-kontak KBRI Muscat juga tak luput membantu pembebasan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah Oman telah banyak membantu proses evakuasi WNI dari wilayah konflik, terutama yang berada di Yaman, saat perang meletup di negara itu pada 2014 lalu.

Sejak konflik pecah di Yaman, pemerintah mengevakuasi seluruh WNI dari negara itu. Puncaknya terjadi pada 30 Maret 2015 hingga 21 April 2015. Pemerintah bahkan mengirim tim khusus untuk mengevakuasi WNI secara intensif. 

Berdasarkan data Kemlu RI, total ada 1.925 WNI dan 173 warga asing negara sahabat berhasil dievakuasi lewat jalur darat, laut dan udara.

Sejak itu, pemerintah Indonesia telah melarang WNI masuk ke Yaman.

Oman selama ini memang kerap dijadikan jalur untuk masuk ke Yaman. Sejak perang di Yaman pecah, pemerintah Oman juga telah mengeluarkan larangan melintasi perbatasannya.

Larangan itu diberlakukan pemerintah setempat untuk mencegah kelompok pemberontak Houthi, maupun mereka yang merupakan jejaring kelompok teroris Al Qaidah masuk ke Yaman. 

Credit  cnnindonesia.com

Seorang pelajar Indonesia dibebaskan dari penyanderaan di Yaman

Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah (pertama kiri) mengisi buku tamu sebelum melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kedua kiri) di Gedung Pancasila, Jakarta, Kamis (14/2/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Seorang pelajar asal Indonesia, Adib Nadim, dibebaskan dari penyanderaan oleh kelompok bersenjata di Yaman dan dipulangkan ke Tanah Air melalui Oman oleh KBRI Muscat, kata Meteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Adib yang telah tiba di Indonesia pada Rabu (13/3), sebelumnya ditangkap oleh kelompok bersenjata di Kota Yaslah yang berlokasi 30 kilometer selatan Yaman, pada 28 November 2018.

Ia ditahan selama 99 hari bersama sekitar tujuh warga negara asing lainnya hingga akhirnya dibebaskan pada 7 Maret 2019.

"Semalam kami berhasil membebaskan seorang WNI dan memulangkannya ke Tanah Air, setelah sempat ditangkap oleh kelompok bersenjata di Yaman. Pembebasan dan pemulangan ini tidak lepas dari kerja sama dan bantuan oleh otoritas Oman," kata  Menlu Retno Marsudi usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah di Gedung Pancasila, Jakarta, Kamis.

Adib adalah seorang mahasiswa Universitas Darul Hadits, Sihr, Hadramaut. Ia berangkat ke Yaman untuk meneruskan studinya pada 2013.

Saat ditangkap, Adib sedang menemani sahabatnya, yakni seorang warga Malaysia, untuk menjenguk keluarganya di Kota Sanaa.

Upaya pembebasan Adib dilakukan lewat kerja sama dengan otoritas keamanan Kesultanan Oman dan kontak-kontak KBRI Muscat yang ada di Sanaa.

"Alhamdulillah saya bisa bebas. Terima kasih atas bantuan KBRI dan pemerintah yang sudah mengupayakan pembebasan saya", ujar Adib saat diterima Duta Besar RI Muscat Mustofa Taufik Abdul Latif setelah pembebasan tersebut, seperti disampaikan melalui keterangan tertulis Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI.

Sejak konflik bersenjata pecah pada 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI untuk tidak berkunjung ke Yaman.

Hingga saat ini, imbauan tersebut belum dicabut karena secara umum situasi keamanan di Yaman dianggap belum kondusif bagi warga negara asing.

Credit  antaranews.com

Oman tanam modal 10 miliar dolar untuk pembangunan kilang di Bontang

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kedua kiri) berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah (pertama kiri) sebelum melakukan pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (14/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia menyambut baik kerja sama antara perusahaan minyak dan gas asal Oman, Overseas Oil and Gas (OOG), dan PT Pertamina (Persero) yang menyepakati pembangunan kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur, dengan investasi senilai 10 miliar dolar AS.

Proyek investasi tersebut dibahas oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi bin Abdullah dalam pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis.

“Selain menggunakan kerangka kerja sama bilateral, Indonesia juga mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dengan Dewan Kerja Sama Negara Teluk (GCC), yang Oman menjadi salah satu anggotanya,” kata Menlu Retno.

Kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari itu ditargetkan dapat beroperasi efektif mulai 2025.

Dalam pertemuan tersebut, kedua menlu juga sepakat untuk segera menandatangani kerja sama perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik, dinas, dan khusus, yang telah rampung dinegosiasikan.

Selain itu, Menlu Retno dan Menlu Yusuf sepakat mempercepat persetujuan angkutan udara dan persetujuan penghindaran pajak berganda yang pembahasannya sudah memasuki tahap akhir.

“Kami sepakat untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama yang sudah berjalan dengan sangat baik,” tutur Menlu Retno.

Menlu Retno secara khusus menyampaikan apresiasinya atas bantuan pemerintah Oman kepada WNI, termasuk fasilitas yang diberikan pemerintah Oman dalam proses evakuasi WNI dari Yaman, saat terjadi krisis di negara tersebut.

Otoritas Oman kembali membantu proses pembebasan dan pemulangan seorang WNI yang sempat ditangkap oleh kelompok bersenjata di Yaman sejak November 2018.

“Hingga saat ini, pemerintah Oman juga membantu memfasilitasi pelajar Indonesia untuk keluar-masuk Yaman melalui Salalah, Oman,” tutur Menlu Retno.

Menlu Retno berharap Indonesia dan Oman bisa terus meningkatkan perannya untuk dunia yang lebih baik dan damai.

Di sisi lain, Menlu Yusuf menyebut pertemuan keduanya dengan Menlu Retno sebagai momentum yang baik untuk terus melanjutkan kerja sama investasi di Indonesia.

“Kami juga berkeinginan membahas bidang-bidang lain yang memungkinkan investasi antara kedua negara,” ujar dia.

Menlu Yusuf juga mengapresiasi posisi Indonesia yang tegas memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mendukung perdamaian atas krisis yang terjadi di Arab dan Timur Tengah.

"Sejak berdirinya Negara Israel tahun 1948 kami berharap Palestina juga bisa merdeka. Kami sekarang mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka, independen dan strategis sehingga bisa menciptakan kondisi yang stabil dan aman di kawasan Timur Tengah,” kata dia.

Credit  antaranews.com

Saudi Tolak Penyelidikan Internasional atas Kasus Khashoggi

Jamal Khashoggi

Foto: Metafora Production via AP

Saudi menyatakan 11 orang telah disidang untuk kasus pembunuhan Khashoggi.

CB, JENEWA -- Kepala Komisi Hak Asasi Manusia Saudi, Bandar bin Mohammed al-Aiban mengatakan, kerajaan membawa mereka yang dituduh atas pemunuhan jurnalis, Jamal Khashoggi ke pengadilan. Namun, menolak penyelidikan internasonal terhadap kasus ini.

Bandar bin Mohammed al-Aiban mengatakan pada Dewan HAM PBB, mereka diadili karena kejahatan yang keji. Sejauh ini pelaku yang dituduh telah menghadiri sidang, beserta dengan pengacara mereka, namun tidak memberikan nama atau detail lebih lanjut.

"Keadilan di kerajaan Arab Saudi beroperasi sesuai dengan hukum internasional dan itu berlaku transparansi," kata Aiban kepada forum Jenewa saat peninjauan catatan hak asasi Saudi, dilansir dari laman Aljazirah, Jumat (15/3).

Ia mengatakan, kerajaan tidak akan menerima campur tangan asing baik itu urusan dalam negeri dan sistem peradilannya.

Sejumlah negara Barat, termasuk 28 anggota Uni Eropa menyerukan Saudi untuk bekerja sama dalam penyelidikan pada pekan lalu. Mereka meminta penyelidikan dipimpin oleh PBB terhadap pembunuhan seorang kritikus dan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi.

Sebelumnya Khashoggi dibunuh oleh Agen Saudi pada 2 Oktober 2018. Pembunuhan secara sadis dilakukan di konsulat Saudi di Istanbul. Juru bicara penuntut umum Saudi mengatakan, 11 orang Saudi telah didakwa di pengadilan atas kasus ini. Pihak berwenang meminta hukuman mati untuk lima orang.

Beberapa pemerintah barat menuduh Putra Mahkota, Mohammed bin Salman terlibat dalam pembunuhan ini. Namun pemerintah Saudi telah membantah keterlibatan Putra Mahkota.

Penyelidik PBB tentang Eksekusi di luar pengadilan, Agnes Callamard mengatakan, para pejabat Saudi belum menanggapi permintaan untuk bekerja sama dengan penyelidikannya terhadap pembunuhan ini.

Pejabat Human Rights Watch, John Fischer mengatakan, masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab atas kasus ini, termasuk siapa yang akhirnya bertanggung jawab, siapa yang memerintahkan, dan seberapa tinggi tingkatannya.

"Apa yang telah kita lihat dari awal sejak seluruh kisah ini menjadi publik adalah serangkaian kebingungan dan penolakan oleh Arab Saudi," kata Fischer.

"Jadi, sangat sulit untuk memiliki kepercayaan pada narasi mereka dan itulah sebabnya kami menyerukan penyelidikan internasional yang independen, sehingga komunitas internasional dapat memastikan fakta untuk dirinya sendiri," kata dia.

Credit  republika.co.id

PBB: Korut Terus Produksi Bahan Nuklir pada 2018

Citra satelit yang menunjukkan lokasi reaktor nuklir Korea Utara (Korut) Yongbyon.

Foto: reuters

Upaya diplomatik untuk perlucutan nuklir tidak menghentikan Korut.

CB, SEOUL -- Laporan Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) mengatakan, Korea Utara (Korut) tetap memproduksi bahan untuk penggunaan senjata nuklir pada 2018. Hal itu dilakukan meskipun pada tiga bulan di 2018 terdapat diplomasi yang intens untuk denuklirisasi semenanjung Korea.

Harian Korea Cholsunilbo edisi Selasa (12/3) mengutip laporan Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB tentang Korut melaporkan, Pyongyang terus memproduksi bahan baku untuk senjata nuklir tahun lalu, meskipun ada upaya diplomatik dengan Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan upaya nuklir Korut.

"Reaktor Yongbyon 5 MW telah beroperasi normal sejak Desember 2015, meskipun untuk sementara waktu menangguhkan operasinya selama beberapa hari pada Februari, Maret, dan April pada 2018," kata Harian Cholsunilbo seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (14/3).

Negara anggota PBB mengumumkan bahwa operasi reaktor tersebut sudah ditangguhkan dari September hingga Oktober 2018.

"Komite itu mengatakan, organisasi dan individu yang menyelidik di Asia yang diam-diam memasok sentrifugal bagi Korut yang memperkaya uranium untuk senjata nuklir," harian Korea itu menambahkan.

Laporan terbaru ini muncul setelah Korut dilaporkan memulihkan peluncuran roket Dongchang-ri. Komite PBB juga mengatakan, bahwa Korut mengumpulkan rudal di pabrik sipil atau fasilitas non-militer yang tampaknya untuk menjaga terhadap serangan yang ditargetkan terhadap fasilitas nuklir dan rudal resmi.

Sebelumnya, AS dan Korut gagal mencapai kesepakatan untuk melakukan denuklirisasi semenanjung Korea bahkan setelah Donald Trump dan Kim Jong-un bertemu dua kali.

Credit  republika.co.id

Krisis Listrik Berlalu, Venezuela Dihantam Darurat Air Bersih

Warga Venezuela membutuhkan air bersih yang terbebas dari kontaminasi. Foto/Istimewa

CARACAS - Aliran listrik telah kembali normal di Venezuela setelah dihatam kegelapan total selama seminggu. Namun krisis baru menghantam negara itu, akses mendapatkan air bersih yang tidak tercemar.

Menteri Informasi Venezuela Jorge Rodrigues mengatakan pada konferensi pers bahwa aliran listrik di negara itu 100 persen telah pulih.

"Presiden Nicolas Maduro telah memutuskan untuk melanjutkan kegiatan kerja di seluruh negara. Aktivitas sekolah tetap ditunda selama 24 jam," katanya seperti dikutip dari Fox News, Jumat (15/3/2019).

Pada konferensi pers hari Rabu itu, Menteri Informasi menyatakan bahwa presiden sementara Venezuela yang mendeklarasikan dirinya sendiri, Juan Guaido, memiliki peran dalam pemadaman listrik.

Pemerintah Maduro juga menyalahkan Amerika Serikat (AS).

Para pemimpin oposisi mengatakan bahwa pemadaman listrik dan masalah lain di negara itu berakar pada korupsi dan ketidakmampuan pemerintah.

Mantan pejabat dinas layanan umum dan insinyur mengatakan kepada Reuters bahwa mereka percaya masalah teknis saluran transmisi yang menghubungkan pembangkit listrik tenaga air Guri di tenggara Venezuela dengan jaringan listrik nasional kemungkinan menjadi penyebab pemadaman listrik.

Meski pemadaman listrik telah berlalu, namun akses mendapatkan air tetap menjadi masalah tersendiri.

Pemadaman listrik telah memperburuk kualitas air minum di negara itu. Warga banyak melaporkan air mereka berubah menjadi hitam terkontaminasi minyak. Pemadaman listrik menghambat kemampuan utilitas untuk memompa air ke rumah. 

Wartawan Venezuela Heberlizeth Gonzalez mentweet: “Situasi kekurangan air…mengerikan. Ada daerah yang tidak memiliki air selama lebih dari dua bulan. Pagi ini air mulai keluar seperti ini - sama sekali tidak layak untuk dikonsumsi."

Dia memposting video air hitam mengalir dari keran.

Seorang warga, Jose Perez, mengatakan kepada Sky News bahwa orang-orang sangat membutuhkan air. Mereka terpaksa mengambil risiko, terlepas dari apakah itu mungkin terkontaminasi.

"Anda tidak tahu dari mana air ini berasal, apakah itu diolah atau tidak diolah, Anda membawa pulang air itu tanpa mengetahui konsekuensinya di masa depan," ujarnya.

"Hal yang menyedihkan tentang semua yang kita jalani di Venezuela adalah kesedihan dari semua yang terjadi di negara kita, kesedihan dari apa yang terjadi dengan semua pemuda saat ini - itu bukan kehidupan," imbuhnya.

Kekurangan air bukanlah masalah baru di Venezuela.

Rakyat Venezuela telah berjuang melalui kekurangan air di bawah pemerintahan Maduro karena sejumlah alasan, termasuk kerusakan jaringan air, menurut laporan Reuters tahun lalu.

Itu adalah bagian dari krisis ekonomi yang telah menjangkiti negara yang pernah kaya selama enam tahun terakhir.

"Selama bertahun-tahun proses penurunan ini tidak terlihat," Jose De Viana, mantan presiden Hidrocapital, dinas layanan umum pemerintah yang bertanggung jawab atas pasokan air Caracas, mengatakan kepada Reuters tahun lalu.

"Tapi sekarang sistem transportasi air sangat rusak," imbuhnya.


Akses air yang buruk, dan air kotor yang mengalir dari keran, telah menciptakan masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir.

Masalah-masalah kesehatan itu termasuk kondisi kulit dan perut, dan kudis serta diare semakin umum.



Credit  sindonews.com

Ribuan Orang Keracunan Gas, Mahathir Enggan Sebut Bencana

Pencemaran Sungai (ilustrasi)

Foto: Koran Nusantara

Pencemaran zat kimia di sungai wilayah Pasir Gudang membuat ribuan orang keracunan.

CB, JOHOR BARU -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan, bahwa insiden Pasir Gudang tidak perlu dinyatakan sebagai daerah bencana. Mahathir segera memerintahkan berbagai pihak untuk evakuasi.

Menurut Mahathir, situasinya belum mencapai tingkat yang memerlukan tindakan seperti halnya sebagai daerah bencana. "Rakyat harus memiliki kepercayaan pada pemerintah bahwa kami menangani masalah ini sebaik kemampuan kami," ujar Mahatir seperti dilansir The Star, Jumat (15/3).

Mahathir mengatakan, pencemaran gas yang menyebabkan dampak buruk bagi warga, merupakan insiden pertama kali di negara yang dipimpinnya. Mahathir juga sempat berkunjung ke daerah yang terimbas gas beracun dan mengunjungi korban di rumah sakit.

Lebih dari 100 sekolah di Malaysia ditutup akibat pembuangan limbah ke sungai yang menyebabkan ratusan orang, mayoritas anak-anak, jatuh sakit. Mereka mengalami gejala seperti keracunan.

Pekan lalu sebuah truk diyakini telah membuang limbah ke sungai di Negara Bagian Johor. Limbah itu mengirimkan asap berbahaya ke seluruh daerah tersebut.

Mereka yang menghirup asap itu menunjukkan gejala keracunan seperti mual dan muntah. Lebih dari 500 orang, kebanyakan dari mereka adalah murid sekolah, telah menjadi korban. Sebanyak 160 orang di antaranya menjalani perawatan di rumah sakit.

Belum diketahui jenis gas beracun apa yang telah dilepaskan dari limbah tersebut. Awal pekan ini, otoritas Malaysia telah menangkap tiga tersangka pembuangan limbah. Pasir Gudang merupakan sebuah kawasan industri di negara tersebut.

Credit  republika.co.id