CUPUMA

Senin, 04 Maret 2019

Trump: Korut tak punya masa depan ekonomi jika punya senjata nuklir

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperhatikan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un saat pertemuan puncak Korut-AS kedua di Hanoi, Vietnam, Kamis (28/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Leah Millis/djo

Washington/Seoul (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (2/3) mengatakan Korea Utara tidak memiliki masa depan ekonomi jika masih memiliki senjata nuklir.

Sementara itu, Pentagon membenarkan bahwa AS dan Korea Selatan sepakat mengakhiri latihan militer gabungan skala besar.

"Korea Utara punya masa depan ekonomi yang brilian dan luar biasa jika membuat kesepakatan, tetapi mereka tidak memiliki masa depan ekonomi jika mereka memiliki senjata nuklir," kata Trump di Konferensi Aksi Politik Konservatif.

Ia menambahkan hubungan dengan Korea Utara tampak "sangat, sangat, sangat kuat."

Di Vietnam pekan ini, pertemuan kedua antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berakhir tanpa mencapai kesepakatan mengenai pencabutan sanksi terhadap Korea Utara jika negara itu menghentikan program nuklirnya.

AS dan Korea Utara telah mengatakan mereka bermaksud melanjutkan pembicaraan, tetapi waktunya kapan belum dibahas khusus.

Menurut satu pernyataan, penjabat Kepala Pentagon Patrick Shanahan berbicara dengan rekan sejawatnya dari Korea Selatan pada Sabtu dan mereka sepakat untuk menyesuaikan program latihan mereka.

Keduanya "menjelaskan bahwa keputusan Aliansi untuk menyesuaikan program pelatihan mencerminkan keinginan kami untuk mengurangi ketegangan serta dukungan kami bagi usaha-usaha diplomatik untuk mencapai denuklirisasi penuh Semenanjung Korea dalam ragam akhir yang diverifikasi penuh," kata Pentagon.

Militer Korea Selatan mengeluarkan pernyataan serupa, yang membenarkan rencana-rencana untuk mengakhiri latihan militer gabungan pada musim semi.

Credit antaranews.com

Jumat, 01 Maret 2019

Singapura Hendak Beli 4 Jet Siluman F-35 dengan Opsi Beli 8 Lagi

SINGAPURA - Singapura berencana untuk membeli empat unit pesawat jet tempur siluman F-35 untuk tahap awal dari Lockheed Martin Corp, Amerika Serikat (AS). Rencana itu dengan opsi akan membeli delapan unit lagi di masa depan.

Menteri Pertahanan Ng Eng Hen pada hari Jumat (1/3/2019) mengatakan jet-jet tempur siluman F-35 dibutuhkan untuk mengganti armada F-16 yang sudah tua.

Menteri tersebut di Parlemen mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan akan mengeluarkan surat permintaan (LOR) ke Amerika Serikat untuk pembelian, yang nantinya harus dibutuhkan persetujuan Kongres AS.

Dengan anggaran pertahanan terbesar di Asia Tenggara, negara kecil yang kaya ini merupakan hadiah utama bagi perusahaan-perusahaan persenjataan global karena Singapura ingin berinvestasi dalam teknologi baru dan meningkatkan peralatan militernya.

"LOR kami akan meminta akuisisi awal empat F-35, dengan opsi delapan (unit lagi) berikutnya jika kami memutuskan untuk melanjutkan," kata Ng, dikutip Reuters.

"Singapura memiliki dukungan dari Pemerintah dan Departemen Pertahanan AS untuk pembelian F-35 yang kami usulkan, tetapi Kongres masih harus menyetujuinya," ujarnya.

Menurut Ng, ini adalah waktu yang tepat bagi Singapura untuk mengajukan permintaan itu karena harga F-35—yang berkisar antara USD90 juta hingga USD115 juta—terus turun di tengah tingginya permintaan dari Amerika Serikat dan sepuluh negara lain, termasuk Inggris, Italia, Australia, Jepang, dan Korea Selatan.

Seorang eksekutif Lockheed Martin mengatakan kepada Reuters setahun sebelumnya bahwa pembicaraan dengan Singapura telah berpusat pada F-35B, varian jet tempur F-35 yang cocok untuk lingkungan yang dibatasi oleh tanah yang lebih kecil.

Pihak Lockheed Martin belum bersedia menanggapi permintaan komentar pada hari Jumat terkait rencana Singapura.

Armada jet tempur Singapura saat ini sekitar 60 jet F-16, yang pertama kali masuk layanan militer pada tahun 1998 dan akan pensiun setelah tahun 2030.

Credit sindonews.com

Indonesia pada AS: Beli 11 Su-35 Rusia, Kami Independen

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat (AS) soal sikapnya yang independen dalam pembelian persenjataan asing. Pernyataan ini terkait bayang-bayang ancaman sanksi Washington terhadap Jakarta karena membeli 11 unit pesawat jet tempur Su-35 Rusia.

"Kita sampaikan juga kepada Amerika bahwa kita independen dan kita juga beli Boeing, beli F-16 dan tidak apa-apa sebagai negeri independen, saya kira mereka tahu. Kita juga terbuka soal pembelian Sukhoi Su-35 (Rusia). Jadi, semuanya baik-baik saja," kata Duta Besar Indonesia untuk Rusia Wahid Supriyadi.

Dubes Wahid mengatakan sanksi yang dikenakan AS terhadap Rusia hampir tidak berpengaruh pada hubungan dan kerja sama Indonesia dengan Rusia.

"Hampir tidak ada sebenarnya, itu kan hanya kalau bisnisnya, bisnis AS dengan Rusia kan baik baik saja, malah bisnis Rusia dan AS di 2019 naik saya lihat," ujar Wahid di Kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kamis (28/2/2019).

"Memang ada beberapa sanksi terhadap beberapa individu, bahkan tiga perusahaan besar yang disanksi sudah dicabut sanksinya. Memang masih ada, misalnya untuk peralatan militer dan lainnya," ujarnya.

Dia menuturkan, Indonesia sudah memberikan penjelasan kepada pihak AS, bahwa Jakarta mengambil sikap netral. Artinya, terbuka untuk kerja sama dengan kedua belah pihak. AS, lanjut Supriyadi memahami posisi Indonesia, oleh karena itu sanksi-sanksi pada Rusia tidak terlalu berpengaruh pada Indonesia.

Sekadar diketahui Washington telah memberlakukan undang-undang (UU) bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Dalam UU itu, AS merasa berhak menjatuhkan sanksi terhadap negara mana saja yang membeli persenjataan Rusia.

UU AS itu sejatinya hanya ditargetkan pada Moskow sebagai respons atas aneksasi Crimea dari Ukraina pada 2014 dan dugaan ikut campur pemilu AS 2016. Sejauh ini, UU itu telah menghantam China karena membeli beberapa jet tempur Su-35 dan sistem rudal pertahanan S-400 Rusia.

Credit sindonews.com

Demokrat Incar Pemakzulan Donald Trump, Bagaimana Prosedurnya?

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sumber: AP

CB, Jakarta - Partai Demokrat rupanya ingin menggunakan kesaksian Michael Cohen dan investigasi FBI untuk melayangkan gugatan pemakzulan Donald Trump melalui mekanisme konstitusi.
Konstitusi memberikan peran yang berbeda tetapi sama pentingnya bagi 435 kursi Dewan Perwakilan dan Senat yang beranggotakan 100 orang.
DPR bertindak sebagai penuduh, memberikan suara apakah akan mengajukan dakwaan khusus. Kemudian Senat menggelar persidangan dengan anggota DPR yang bertindak sebagai jaksa penuntut dan masing-masing senator yang bertindak sebagai juri.

Suara mayoritas sederhana diperlukan di DPR untuk memakzulkan. Mayoritas dua pertiga diperlukan di Senat untuk menghukum atau menghapus dakwaan.
Demokrat saat ini mengendalikan DPR. Sementara rekan-rekan Trump dari Partai Republik menguasai Senat.
Robert Mueller sedang menyelidiki peran Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016, apakah kampanye Trump berkonspirasi dengan Moskow dan apakah Trump telah secara tidak sah berupaya menghalangi penyelidikan.
Penyelidikan terpisah sedang berlangsung di Kongres, yang juga telah mengadakan sidang terhadap mantan pengacara pribadi Trump, Michael Cohen, yang menuduh presiden melakukan berbagai kesalahan. Donald Trump berulang kali membantah tudingan tersebut.

Riwayat Pemakzulan Presiden AS
Di bawah Konstitusi, presiden, wakil presiden dan semua pejabat sipil Amerika Serikat dapat dipecat dari jabatannya karena pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat dan pelanggaran ringan lainnya, tanpa lebih spesifik, menurut laporan yang dikutip dari Reuters, 1 Maret 2019.
Hanya dua presiden AS yang pernah dimakzulkan, pertama Andrew Johnson pada tahun 1868 setelah terjadinya Perang Sipil Amerika, kedua Bill Clinton pada tahun 1998 atas masalah termasuk hubungannya dengan seorang magang Gedung Putih bernama Monica Lewinsky.
Komite Kehakiman DPR pada tahun 1974 memilih untuk merekomendasikan pemakzulan yang menuduh presiden lain, Richard Nixon, berencana untuk menghalangi penyelidikan dalam skandal Watergate.
Sebelum DPR memberikan suara untuk pemakzulan, Nixon mengundurkan diri dan menjadi satu-satunya presiden AS yang pernah mengundurkan diri.

Berawal di DPR, Diputuskan di Senat
Saat ini ada 235 Demokrat, 197 Republik dan tiga kursi kosong di DPR. Ini berarti mayoritas Demokrat dapat memilih untuk memakzulkan Trump tanpa suara Republik.
Pada tahun 1998, ketika Partai Republik menguasai DPR, pemungutan suara menghasilkan suara mayoritas untuk memakzulkan Bill Clinton, seorang Demokrat.
Saat ini, Senat terdiri dari 53 Republik, 45 Demokrat dan dua independen yang biasanya berkoalisi dengan Demokrat.
Memutuskan vonis pemakzulan membutuhkan 67 suara. Untuk meloloskan ini, berarti dibutuhkan setidaknya 20 anggota Partai Republik harus memilih melawan Trump jika semua Demokrat dan dua independen tetap satu suara untuk memakzulkan Trump.
Komite Kehakiman DPR kemungkinan akan mengadakan sidang tentang potensi gugatan terhadap Trump sebelum DPR mempertimbangkan pemakzulan.
Jika pasal-pasal pemakzulan disetujui oleh DPR, Ketua Mahkamah Agung, A. John Roberts, akan memimpin persidangan di Senat, dengan anggota parlemen terpilih bertindak sebagai jaksa penuntut yang mengajukan kasus di Senat sebelum para senator memberikan suara untuk vonis.

Siapa yang akan menggantikan Donald Trump?
Jika Senat memecat Trump sebagai presiden, maka secara otomatis mengangkat Wakil Presiden Mike Pence menjadi presiden, mengisi sisa masa jabatan Trump, yang berakhir pada 20 Januari 2021.
Kebijakan Departemen Kehakiman AS saat ini, yang pertama kali diadopsi pada tahun 1973 dan ditegaskan kembali pada tahun 2000, menentang gagasan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap presiden yang sedang menjabat, dengan kesimpulan bahwa melakukan hal itu akan melanggar pemisahan kekuasaan yang diatur dalam Konstitusi untuk tiga cabang lembaga AS: eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Namun, andaikata Donald Trump terkena pemakzulan, maka dakwaan pidana terpisah terhadap Trump dapat diajukan ke pengadilan dan bahkan berpotensi hukuman penjara.

Credit tempo.co

Mike Pompeo Sebut Tawaran Denuklirisasi Korea Utara Tidak Konkret

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Pyongyang dalam foto yang dirilis oleh Korea Utara News Agency (KCNA) pada 7 Oktober 2018. [KCNA via REUTERS]

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Korea Utara meminta sanksi penuh dicabut selama pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un, namun tidak memberikan kejelasan konkret apa yang dipersiapkan atas tawaran pembongkaran fasilitas nuklir Yongbyon.
"Mereka cukup ekspansif sehubungan dengan apa yang mereka siap lakukan di Yongbyon, tetapi masih belum ada kejelasan lengkap sehubungan dengan ruang lingkup penuh dari apa yang mereka tawarkan," kata Pompeo pada konferensi pers saat singgah di Manila, dikutip dari Reuters, 1 Maret 2019.

Sementara Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong Ho mengatakan Korea Utara mengajukan proposal yang realistis, namun menurutnya, Donald Trump menuntut lebih selama KTT di Vietnam.

Menurut Ri, seperti dilaporkan Reuters, mengatakan Korea Utara bersedia untuk membongkar kompleks nuklir Yongbyon. Namun AS baru bisa mencabut semua sanksi secara bertahap, jika Korea Utara bersedia melucuti semua material produksi nuklir, termasuk plutonium dan uranium di bawah pengawasan AS.

Situs Yongbyon, Korea Utara. Foto: dailymail.co.uk
Ri mengatakan Korea Utara hanya meminta kelonggaran sanksi sebagian, bukan kelonggaran sanksi penuh, namun pernyataan lain dibeberkan Trump yang mengatakan Korea Utara menginginkan pencabutan penuh sanksi.
"Intinya, mereka ingin sanksi dicabut seluruhnya, dan kami tidak bisa melakukan itu," kata Trump pada konferensi pers setelah pertemuan puncak, dikutip dari CNN.

Ri membantah pernyataan Trump, dengan mengatakan Korea Utara hanya meminta penghapusan lima dari 11 sanksi yang dikenakan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menghukum Pyongyang karena uji coba rudal balistik nuklir dan balistik.Namun Mike Pompeo menegaskan kembali pernyataan Donald Trump yang menyebut Korea Utara "menginginkan penghapusan sanksi penuh" untuk denuklirisasi.

Credit tempo.co

Anak Osama bin Laden Diburu Dengan Hadiah Rp14 Miliar

Hamza bin Laden anak mendiang Osama bin Laden. (Screenshot via edition.cnn.com)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Amerika Serikat memburu Hamza bin Laden, yang merupakan anak mendiang pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden. Mereka bahkan menawarkan hadiah uang hingga US$1 juta (sekitar Rp14 miliar) bagi siapa saja yang memberikan informasi tentang keberadaan Hamza.

Seperti dilansir AFP, Jumat (1/3), keberadaan Hamza sampai saat ini memang masih menjadi misteri setelah ayahnya meninggal. Dia diduga berada di Pakistan, Afghanistan, Suriah, atau Iran dan dianggap menjadi sosok penerus sang ayah di Al-Qaeda.

"Hamza bin Laden adalah anak dari mendiang mantan pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden dan mulai muncul sebagai pemimpin Al-Qaeda yang baru," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri AS.

Hamza yang diperkirakan saat ini berusia 30 tahun beberapa kali mengancam menyerang AS, untuk membalas dendam kematian ayahnya pada 2011 silam. Saat itu sang ayah ditembak dalam penggerebekan yang dilakukan anggota pasukan khusus Angkatan Laut AS, Navy SEALs, di rumah persembunyiannya di Abbottabad, Pakistan.

Badan Intelijen AS (CIA) memperkirakan Hamza bisa muncul sebagai sosok pengganti sang ayah, dan bahkan bisa lebih ekstrem dari kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Empat tahun lalu, rekaman suara yang diduga Hamza menganjurkan supaya para militan pergi dan bersatu dalam perang di Suriah, yang dianggap bisa menjadi jalan untuk membebaskan Palestina. Setahun kemudian dia kembali menerbitkan rekaman suara supaya menggulingkan kepemimpinan kerajaan Arab Saudi.

Setelah Osama meninggal, tiga istri dan sejumlah anak-anaknya kembali ke Arab Saudi. Namun, keberadaan Hamza tetap tidak diketahui. Dia diduga tinggal bersama sang ibu di Iran.

Menurut informasi yang dihimpun, Iran sengaja membuatnya menjadi tahanan rumah sebagai salah satu cara menekan Arab Saudi dan juga menghindari Al-Qaeda menyerang Iran.

Salah satu saudara tiri Hamza mengatakan saudaranya kemungkinan berada di Afghanistan. Dia juga mengatakan Hamza menikahi anak dari Muhammad Atta, salah satu pemimpin serangan pada 11 September 2001 di Gedung World Trade Center, New York, AS.

Credit cnnindonesia.com

Jet Tempur Otonom Boeing Terbang ke Langit Tahun Depan

Desain pesawat jet tempur otonom yang diproduksi Boeing. Foto/Boeing

WASHINGTON - Pesawat jet tempur otonom Boeing sudah dapat terbang ke langit pada tahun 2020. Pengumuman ini disampaikan pihak perusahaan, kemarin.

Pesawat tempur otonom itu sedang dikembangkan di Australia, dan dirancang untuk pelanggan pertahanan global. Dengan menyatukannya dengan pesawat militer yang ada, Boeing berharap bahwa jet tempur otonom akan membantu untuk memperluas misi tempur udara.

Model jet tempur otonom Boeing telah dipamerkan minggu ini di Australian International Airshow, dan pesawat itu terlihat luar biasa.

Wakil Presiden dan Manajer Umum Boeing Autonomous Systems memberikan gambaran keuntungan dari mengoperasikan jet tempur otonom tersebut. "Sistem Teaming Airforce Boeing akan memberikan keuntungan yang mengganggu bagi misi berawak/tak berawak pasukan sekutu," katanya.

"Dengan kemampuannya untuk mengonfigurasi ulang dengan cepat dan melakukan berbagai jenis misi bersama dengan pesawat lain, tambahan terbaru kami pada portofolio Boeing akan benar-benar menjadi pengganda kekuatan karena melindungi dan memproyeksikan kekuatan udara," ujarnya, dikutip dari Daily Mirror, Jumat (1/3/2019).

Pesawat tempur otonom ini akan memiliki panjang 11,7 meter dan diperkirakan memiliki jangkauan lebih dari 2.000 mil laut. Pesawat ini juga akan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk terbang secara mandiri, atau untuk mendukung pesawat utama.

Presiden Boeing International Marc Allen menyebut pesawat tempur otonom ini sebagai sejarah. "Pesawat ini adalah upaya bersejarah bagi Boeing. Tidak hanya dikembangkan di luar Amerika Serikat, itu juga dirancang agar pelanggan global kami dapat mengintegrasikan konten lokal untuk memenuhi persyaratan khusus negara mereka," katanya.

"Boeing Airpower Teaming System menyediakan kemampuan transformasi dalam hal pertahanan, dan pelanggan kami—yang dipimpin oleh Australia—secara efektif menjadi mitra pada program dengan kemampuan untuk menumbuhkan kemampuan berdaulat mereka sendiri untuk mendukungnya, termasuk tenaga kerja teknologi tinggi," lanjut Allen.

Tidak perlu menunggu lama untuk melihat jet tempur otonom Boeing ini beraksi. Boeing memiliki jadwal uji terbang pertama untuk tahun 2020.

Credit sindonews.com

Angkatan Laut AS: Jet Tempur Siluman F-35C Siap Tempur

WASHINGTON - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) menyatakan jet tempur siluman F-35C dinyatakan lulus uji coba dan kini sudah siap untuk tempur. Pengumuman muncul setelah varian pesawat tempur mahal itu menjalani pengujian dan pengembangan selama lebih dari dua dekade.

Dalam pengumumannya hari Kamis waktu setempat, Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan pesawat canggih itu telah mencapai Kemampuan Operasi Awal, yang berarti ia lulus tes yang tepat untuk diterbangkan dalam misi tempur.

Pengumuman disampaikan tak lama setelah skuadron pertama F-35C Angkatan Laut Amerika Serikat menyelesaikan kualifikasi untuk kapal induk USS Carl Vinson.

"F-35C siap untuk operasi, siap untuk pertempuran dan siap untuk menang," kata Wakil Laksamana DeWolfe Miller, komandan Naval Air Forces, seperti dikutip CNN, Jumat (1/3/2019).

"Kami sedang menambahkan sistem senjata yang luar biasa ke dalam gudang Kelompok Tempur Kapal Induk kami yang secara signifikan meningkatkan kemampuan pasukan gabungan," lanjut Miller.

F-35C yang secara resmi dinyatakan siap tempur merupakan tonggak utama bagi Angkatan Laut dan kontraktor utama pesawat Lockheed Martin.

"Kami mengucapkan selamat kepada Angkatan Laut atas pencapaian Kemampuan Operasional Awal dengan armada F-35C," kata Greg Ulmer, Wakil Presiden Lockheed Martin dan manajer umum program F-35, dalam sebuah pernyataan.

"Tonggak sejarah ini adalah hasil dari dedikasi tak tergoyahkan dari pemerintah bersama kami dan tim industri yang berfokus pada pengiriman jet tempur paling mematikan, survivable, dan terhubung di dunia bagi personel pria dan wanita Angkatan Laut AS," imbuh dia.

Menurut Lockheed Martin, F-35 yang dianggap sebagai masa depan penerbangan militer, adalah pesawat yang mematikan dan serbaguna yang menggabungkan kemampuan siluman, kecepatan supersonik, kelincahan ekstrem, dan teknologi fusi sensor canggih.

Jet, yang mempertahankan kemampuan siluman, yang membuat radar musuh lebih sulit mendeteksi, telah menjadi favorit Presiden Donald Trump, yang telah memuji F-35 beberapa kali sebagai pesawat "tidak terlihat".

Namun, pesawat yang merupakan sistem senjata paling mahal dalam sejarah AS, juga telah menuai kritik tajam dalam beberapa tahun terakhir setelah menghadapi daftar panjang kemunduran, termasuk masalah dengan perangkat lunak, mesin dan sistem senjata.

Dan para kritikus terus mengekspresikan skeptisisme tentang kemampuan tempur F-35 meskipun mendapat kepastian dari para pemimpin militer AS yang mengatakan "kekusutan" sedang ditangani.

Credit sindonews.com

Ketika Donald Trump dan Kim Jong Un Batal Makan Siang di Vietnam

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump tampak akrab saat berbincang dalam pertemuan di Hotel Metropole, Hanoi, Vietnam, Rabu, 27 Februari 2019. REUTERS

CB, Jakarta - Pertemuan dua hari Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam, tidak menghasilkan kesepakatan apapun.
Sayangnya, kesepakatan ini selesai sebelum Kim Jong Un dan Trump mencicipi hidangan makan siang foie gras, snowfish dan manisan ginseng,yang dimasak oleh koki Korea Utara dan Barat, pada hari kedua KTT. Menu tersebut tidak sampai disajikan untuk keduanya.

Reuters melaporkan, 1 Maret 2019, ketika chef dan staf hotel hampir menyelesaikan sentuhan akhir untuk makan siang, Gedung Putih mengumumkan Donald Tump akan meninggalkan Hanoi, tanpa kesepakatan, tanpa makan siang.
"Pembatalan betul-betul dilakukan di menit-menit terakhir. (Ketika) semuanya sudah disiapkan," kata salah satu sumber.
Detik-detik menuju makan siang itu menjadi kebuntuan pelucutan nuklir Korea Utara. Padahal, beberapa jam sebelumnya, Trump dan Kim Jong Un mengatakan mereka optimistik tentang kemajuan pertemuan.

Hotel Metropel, gedung pertemuan bergaya arsitektur era kolonial Prancis, dengan ramah mengantar keluar tamu luar negeri mereka.
Di sela-sela persiapan ruangan untuk pembicaraan tingkat tinggi, para pejabat Korea Utara dan Amerika melakukan percakapan kecil tentang bunga-bunga merah tua di tepi kolam renang, di mana Trump dan Kim akan berjalan-jalan keesokan harinya setelah pertemuan pertama mereka.

Pada waktu makan siang pada hari Rabu, seorang pengawal Korea Utara menjelingkan matanya untuk melihat sekelompok staf keamanan AS kembali dengan membawa pesanan burger dari McDonald terdekat.Tetapi suasana berubah sebelum makan siang pada hari Kamis.

Meskipun awal yang menggairahkan, ketika Kim menjawab pertanyaan pertamanya dari seorang jurnalis asing dan kedua pemimpin tampaknya optimistik bahwa kesepakatan harus dilakukan, makan siang yang seharusnya menjadi momentum akhir keduanya tidak pernah terjadi.
Setelah iring-iringan mobil Trump dan Kim dari sisi lain hotel keluar, kehidupan di The Metropole mulai kembali normal.
Saat minum bir bersama suaminya di restoran hotel, Cynthia Pagano, seorang tamu berusia 65 tahun dari negara bagian Georgia, AS, mengatakan dia bersemangat melihat langsung "momen sejarah".
"Apakah mereka akan bertemu lagi besok? Oh tidak," kata suaminya, Ray Pagano.

Ruang La Veranda, tempat Donald Trump dan Kim Jong Un berjabat tangan dan menerima pertanyaan dari korps pers Gedung Putih, meja konferensi untuk negosiasi para pemimpin telah dibenahi, tetapi bendera Korea Utara dan Amerika masih berdiri tegak menghias.

Credit tempo.co

Korea Utara: Donald Trump Terlalu Menuntut di KTT Vietnam

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong Ho mengatakan Korea Utara mengajukan proposal yang realistis, namun menurutnya, Donald Trump menuntut lebih selama KTT di Vietnam.
Menurut Ri, seperti dilaporkan Reuters, 1 Maret 2019, Korea Utara bersedia untuk membongkar kompleks nuklir Yongbyon. Namun AS baru bisa melepas semua sanksi secara bertahap, jika Korea Utara bersedia melucuti semua material produksi nuklir, termasuk plutonium dan uraniun di bawah pengawasan AS.

"Jika AS menghapus sebagian sanksi, pasal sanksi yang menyangkut ekonomi dan kelangsungan hidup rakyat kami, kami akan melucuti seluruh material produksi dan fasilitas nuklir di Yongbyon, termasuk plutonium dan uranium," kata Ri, dikutip dari CNN.

Ri mengatakan Korea Utara hanya meminta kelonggaran sanksi sebagian, bukan kelonggaran sanksi penuh. KTT dua hari di Hanoi yang berakhir pada Kamis, berakhir buntu, Donald Trump dan Kim Jong Un tidak menyepakati apapun.
"Intinya, mereka ingin sanksi dicabut seluruhnya, dan kami tidak bisa melakukan itu," kata Trump pada konferensi pers setelah pertemuan puncak.

Fotot satelit fasilitas nuklir Yongbyon, Korea Utara.[38north.org]
Ri membantah pernyataan Trump, dengan mengatakan Korea Utara hanya meminta penghapusan lima dari 11 sanksi yang dikenakan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menghukum Pyongyang karena uji coba rudal balistik nuklir dan balistik.
Sanksi-sanksi itu telah menghalangi upaya Kim Jong Un untuk meningkatkan ekonomi Korea Utara dan meningkatkan mata pencaharian rakyatnya, salah satu tujuan pemimpin muda Korea Utara.

Ri mengaku Korea Utara bersedia denuklirisasi jika kedua pihak saling membangun rasa percaya. Dirinya juga mengklaim Korea Utara juga menghentikan uji coba nuklir secara permanen.Donald Trump mengatakan pembicaraan dua hari dengan Kim Jong Un di Vietnam mengalami kemajuan yang baik untuk membangun hubungan dan menuju isu denuklirisasi, dan tidak perlu tergesa-gesa daripada meneken kesepakatan yang buruk.

Credit tempo.co

Kashmir Memanas, Sistem Senjata dan Militer India Siaga Tingkat Tinggi

NEW DELHI - Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan tentara India menyatakan mereka dalam siaga tinggi dan siap untuk mengalahkan ancaman lebih lanjut dari Pakistan. Pernyataan itu meluncur setelah mereka mengumumkan bahwa sebuah pesawat tempur Pakistan yang jatuh pada Rabu lalu telah menargetkan lokasi-lokasi militer.

Militer India memberikan tanggapan mereka tentang jatuhnya pesawat perang Pakistan di wilayah udara pada hari Kamis.

Mayor Jenderal Surinder Singh Mahal mengatakan, jet itu menjatuhkan bom yang menghantam situs militer India, tetapi tidak menyebabkan kerusakan signifikan.

“Faktanya adalah bahwa Pakistan menargetkan instalasi militer tetapi kami menggagalkan rencana mereka. Bom tidak dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan karena tindakan IAF cepat," kata Mahal seperi dilansir dari Russia Today, Jumat (1/3/2019).

Sebagai tanggapan, sistem persenjataan negara telah disiapkan dan pasukan mekanis ditempatkan dalam kondisi siaga.

"Kami sepenuhnya siap untuk menanggapi provokasi apa pun," tegasnya.

Dalam pernyataan lebih lanjut, Laksamana Muda DS Gujral meyakinkan tanggapan tegas, cepat dan kuat oleh Angkatan Laut India, yang telah "dikerahkan dalam kondisi kesiapan yang tinggi dan tetap siap dalam tiga dimensi, di darat, laut dan di udara.

Sementara terkait pernyataan bahwa Pakistan telah setuju untuk membebaskan seorang pilot India yang ditangkap setelah ditembak jatuh di wilayah udara Pakistan hari Rabu lalu, Wakil Udara Marsekal R.G.K. Kapoor menolak klaim Islamabad bahwa itu adalah isyarat perdamaian.

"Kami melihatnya sebagai isyarat yang sejalan dengan Konvensi Jenewa," ujarnya.

Menyusul serangan bom mobil yang mematikan yang menewaskan puluhan tentara India pada awal bulan, New Delhi melancarkan serangan udara terhadap wilayah yang diduga sebagai kamp teroris di Pakistan meskipun ada tentangan dari Islamabad.

Keesokan harinya, kedua negara bersenjata nuklir itu bertukar serangan dalam pertempuran udara sementara baku tembak mulai terjadi di sepanjang perbatasan Kashmir yang disengketakan.

Angkatan Udara India mengatakan akan terus menargetkan kamp-kamp teroris di Pakistan, mempertahankan tudingan New Delhi bahwa Islamabad mensponsori kelompok-kelompok teroris.

Credit sindonews.com

Senang Pilotnya Dibebaskan, India Bungkam Soal Deeskalasi di Kashmir

NEW DELHI - Para pejabat militer India mengatakan mereka menyambut baik rencana Pakistan untuk mengembalikan pilot yang ditangkap. Meski begitu mereka menolak mengkonfirmasi akan mengurangi konflik antara kedua negara.

Pilot India, yang diidentifikasi sebagai Komandan Wing Abhinandan, menjadi wajah manusia dari gejolak di atas wilayah yang diperebutkan Kashmir setelah videonya dirilis, menunjukkan dia ditangkap dan kemudian ditahan.

"Kami senang pilot kami dilepaskan," kata Wakil Marsekal Udara RGK Kapoor, pada konferensi pers bersama tiga angkatan bersenjata India, Kamis malam waktu setempat.

Namun dia tidak menjawab saat wartawan bertanya apakah India menganggap kembalinya Abhinandan akan meredakan eskalasi konflik seperti dilansir dari Reuters, Jumat (1/3/2019).

Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan pihaknya akan membebaskan pilot India yang ditahan.

"Sebagai isyarat damai kami akan membebaskannya besok," kata Khan kepada parlemen Pakistan, Kamis sore. Anggota parlemen Pakistan pun memukul meja mereka sebagai tanggapan.

Amerika Serikat (AS), China, Uni Eropa dan negara-negara lain mendesak kedua negara menahan diri, karena ketegangan meningkat setelah pemboman mobil bunuh diri yang menewaskan sedikitnya 40 polisi paramiliter India di Kashmir yang dikuasai India pada 14 Februari lalu.

Pada hari Selasa, India mengatakan pihaknya menghantam sebuah kamp pelatihan untuk kelompok militan yang berbasis di Pakistan yang mengaku bertanggung jawab atas serangan bunuh diri di Kashmir, dan sumber senior pemerintah mengatakan kepada wartawan bahwa 300 gerilyawan telah terbunuh.

Pakistan membantahnya, mengatakan serangan itu gagal dan tidak ada yang tewas, dengan mengatakan bom dijatuhkan di lereng bukit yang sebagian besar kosong. Pakistan juga membantah ada kamp militan di daerah itu. Penduduk setempat mengatakan mereka tidak melihat tanda-tanda korban besar atau kerusakan signifikan, dengan hanya satu orang yang diketahui terluka oleh serangan itu.

Ditanya tentang kerusakan yang disebabkan oleh pesawat tempur India dalam serangan udara Selasa, Kapoor mengatakan masih terlalu dini untuk memberikan rincian tentang korban. Tetapi mereka mengatakan mereka memiliki bukti "kredibel" tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan udara di kamp.

"Apa pun yang kami ingin hancurkan, kami lakukan," katanya.

Wilayah Himalaya yang berpenduduk mayoritas Muslim telah menjadi pusat permusuhan selama lebih dari 70 tahun, sejak pemisahan koloni Inggris di India menjadi negara-negara yang terpisah dari Pakistan Muslim dan mayoritas Hindu India.

Wilayah ini terbagi antara India, yang memerintah Lembah Kashmir dan wilayah yang didominasi Hindu di sekitar kota Jammu, dengan Pakistan, yang mengendalikan irisan wilayah di barat, dan China, yang memiliki daerah dataran tinggi berpenduduk sedikit di utara.

Credit sindonews.com

Pakistan Tembak Jatuh Jet Tempur MiG-21 India dengan Rudal AS

NEW DELHI - Militer New Delhi mengatakan pesawat jet tempur F-16 Viper Pakistan menembak jatuh jet tempur MiG-21 Bison India dengan peluru kendali (rudal) buatan Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, media-media lokal melaporkan militer New Delhi menggunakan bom-bom pintar buatan Israel untuk menyerang wilayah Kahsmir Pakistan.

Angkatan Udara India (IAF) menunjukkan puing-puing rudal buatan AS sebagai bukti meyakinkan bahwa jet tempur Pakistan menyerang pangkalan militer India. Pakistan sebelumnya membantah mengirim pesawat tempurnya.

Wakil Komandan IAF Marsekal Udara R.G.K. Kapoor mempresentasikan potongan rudal buatan AS yang digunakan Pakistan pada konferensi pers bersama, Kamis (28/2/2019). Rudal yang dimaksud adalah AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile atau AIM-120 AMRAAM.

Misil AMRAAM itulah yang menjatuhkan sebuah jet tempur MiG-21 Bison India dan menyebabkan seorang pilotnya tertangkap setelah menyelamatkan diri dari pesawat yang jatuh. Militer Islamabad sebelumnya mengklaim menjatuhkan dua jet tempur militer New Delhi.

Pakistan mengatakan pihaknya berencana untuk melepaskan pilot India yang ditangkap, Komandan Sayap Abhinandan Varthaman sebagai isyarat niat baik pada Jumat (1/3/2019). Pakistan tetap menyangkal F-16 terlibat dalam serangan rudal yang menjatuhkan MiG-21 Bison India. Laporan lain mengutip sumber keamanan Islamabad, JF-17 Thunder sebenarnya yang bertanggung jawab atas penembakan jet tempur India.

“Pakistan mengklaim mereka tidak menggunakan F-16. Ada cukup bukti melalui tanda tangan elektronik bahwa F-16 digunakan," kata Kapoor pada konferensi pers, dikutip The Drive. "Sebagian dari rudal udara-ke-udara AMRAAM, yang hanya dibawa oleh F-16 PAF (Angkatan Udara Pakistan) ditemukan timur Rajouri, wilayah India (di Jammu dan Kashmir)."

Sekadar diketahui, militer Islamabad memiliki armada sekitar 76 unit F-16, yang merupakan campuran dari A/B Air Defense Fighter (ADF), AM/BM Mid-Life Update (MLU), dan Block 52 model C/D. Ini termasuk jet yang diperoleh langsung dari Amerika Serikat dan dari sumber barang bekas.

Nomor kontrak pada fragmen rudal yang ditunjukkan militer India juga menunjukkan bukti yang kuat. Kontrak itu sebenarnya merupakan kesepakatan Penjualan Militer Luar Negeri AS yang lebih besar yang melibatkan pengiriman ke Pakistan.

Kapoor mengatakan bahwa radar India telah mengidentifikasi paket serangan besar yang terdiri dari Pakistan F-16 dan JF-17 Thunders menuju Garis Kontrol (LoC), yang memisahkan pasukan India dan Pakistan di Jammu dan Kashmir, pada 27 Februari 2019.

Pasukan Pakistan kemungkinan juga menggunakan pesawat Mirage 3 atau Mirage 5 yang lebih tua. Kapoor tidak mengatakan apakah radar India yang telah mengidentifikasi tanda tangan para F-16 Viper atau apakah ada sistem intelijen elektronik lain yang terlibat.

Jet tempur India Su-30MKI, MiG-21, dan Mirage 2000 kemudian dikerahkan untuk intersepsi. Laporan terpisah, yang belum dikonfirmasi dari sumber anonim, mengatakan bahwa Komandan Sayap Varthaman mengejar sebuah F-16 Pakistan dengan MiG-21 Bison-nya dan menembak jatuh dengan rudal udara-ke-udara R-73 buatan Rusia.

"Faktanya adalah bahwa unit-unit Angkatan Darat India melaporkan melihat dua parasut jatuh di PoK (Kashmir yang diduduki Pakistan) yang terdiri dari dua pilot F-16 yang ditembak jatuh oleh MiG-21 Bison IAF," ujar Kapoor. Jika benar, lanjut dia, itu akan menunjukkan bahwa pesawat yang dimaksud adalah salah satu dari model F-16B atau D dua kursi Pakistan. India secara konsisten mengklaim hanya menembak satu pesawat tempur Pakistan.

Credit sindonews.com

Paska Lakukan Serangan, Pakistan Mengaku Tak Ingin Perang Dengan India

ISLAMABAD - Pakistan mengatakan mereka tidak ingin berperang dengan tetangga mereka, India. Pernyataan ini muncul tidak lama setelah Pakistan menyatakan mereka telah melakukan serangan udara di wilayah Kashmir yang dikuasai India sebagai balasan atas serangan udara yang India awal pekan ini.

India mencoba merespon dengan melakukan serangan di wilayah Pakistan, namun sayangnya berhasil digagalkan. Dua jet tempur India berhasil ditembak jatuh saat memasuki wilayah Pakistan, dengan dua pilot ditangkap.

Juru bicara Angkat Darat Pakistan, Mayor Jenderal Asif Ghafoor menuturkan pihaknya menunjukkan sikap menahan diri saat menjatuhkan dua jet tempur India, termasuk jet tempur MiG-21.

"Kami telah mengirim pesan ke India bahwa meskipun memiliki kemampuan untuk terlibat, kami telah menunjukkan sikap menahan diri. Tujuan kami adalah untuk mempertahankan tanah air kami, sekaligus memastikan tidak ada provokasi yang tidak perlu untuk yang dapat meningkatkan ketegangan," ucap Ghafoor.

Ghafoor, seperti dilansir Rusia Today pada Rabu (27/2), kemudian mengatakan bahwa Pakistan hanya ingin mempertahankan diri. "Jika agresi dikenakan pada kami, kami akan membalas karena membela diri. Pakistan tidak membawa kawasan kedalam peperangan," sambungnya.

Credit sindonews.com

Pakistan Siap Pulangkan Pilot India untuk Redakan Ketegangan

Pakistan siap memulangkan pilot helikopter India yang mereka tangkap di Kashmir jika tindakan tersebut dapat meredakan ketegangan dengan negara tetangganya itu. (AP Photo/Mukhtar Khan)

Jakarta, CB -- Pakistan menyatakan siap memulangkan pilot helikopter India yang mereka tangkap di Kashmir jika tindakan tersebut dapat membantu meredakan ketegangan dengan negara tetangganya itu.

"Kami mau memulangkan pilot India yang ditangkap jika itu dapat meredakan ketegangan," ujar Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (28/2).

Pernyataan kesiapan ini disampaikan setelah Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, mengusulkan dialog dengan India untuk menurunkan ketegangan di Kashmir.

"Dengan persenjataan yang Anda (India) dan kami miliki, adakah kemungkinan kita keliru melakukan perhitungan? Tidak kah kita berpikir kalau ketegangan ini meningkat akan mengarah ke mana?" ucap Khan.

Khan kemudian mengakui bahwa pasukan Pakistan memang sempat sengaja masuk ke dalam wilayah India untuk menggertak agar mereka tak lagi menerobos perbatasan. Saat itu, India langsung menembak pesawat Pakistan tersebut.

Namun, Khan menyatakan saat ini mereka harus menggunakan jalur diplomasi untuk menghindari peningkatan konflik.

"Rencana kami memang tidak ingin ada korban jiwa. Kami cuma ingin menyampaikan kepada India kalau kalian bisa memasuki wilayah Pakistan, kami juga bisa melakukan hal yang sama dan menggelar operasi," kata Khan.

Menanggapi pernyataan Khan, India tetap menyatakan bahwa serangan Pakistan itu sebagai provokasi. India pun mendesak agar Pakistan memulangkan pilot mereka.

Ketegangan di Kashmir ini meningkat setelah bom bunuh diri menerjang konvoi militer India di wilayah itu pada 14 Februari lalu dan menewaskan 40 personel di dalamnya. India menuding Pakistan sebagai dalang di balik serangan itu.

Meski hidup bertetangga, relasi India dan Pakistan selalu terganjal konflik di Kashmir. Sejak merdeka dari Inggris, Kashmir dibagi dua menjadi wilayah untuk India dan Pakistan. Kedua negara kemudian bertarung untuk memperebutkan keseluruhan wilayah Kashmir.

India dan Pakistan tercatat telah berperang sebanyak dua kali memperebutkan wilayah Kashmir, yakni pada Perang India-Pakistan pada 1947 dan pada 1999 dalam Perang Kargil. Masing-masing juga menyimpan hulu ledak nuklir.

Credit cnnindonesia.com

India-Pakistan Jual Beli Serangan di Kashmir, WNI Diminta Waspada

ISLAMABAD - Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Pakistan diimbau untuk senantiasa waspada mengingat terjadinya eskalasi ketenganan antara India dan Pakistan di Kashmir. Imbauan itu dikeluarkan oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Islamabad, Pakistan.

"Mencermati perkembangan hubungan India-Pakistan yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan, KBRI Islamabad mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia di Pakistan untuk senantiasa waspada dan mengikuti setiap perkembangan situasi keamanan," begitu imbauan yang dikeluarkan pihak KBRI Islamabad dalam surat edaran yang diterima Sindonews, Kamis (28/2/2019).

Pihak KBRI juga meminta WNI untuk membawa identitas dan menghindari kerumunan masyarakat dan tempat-tempat yang dianggap tidak aman. WNI juga diimbau untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan sesama WNI lainnya.

KBRI juga meminta kepada WNI untuk segera menghubungi KBRI jika mendapatkan atau mengalami hal-hal yang tidak dikehendaki.

"WNI bisa menghubungi KBRI Islamabad pada hotline +92 345-857-1989 atau telepon kantor +9251 2832017-10," demikian imbauan yang dikeluarkan pihak KBRI Islamabad.

Credit sindonews.com

Kerahkan 103 Kapal, Turki Latihan Perang Terbesar dalam Sejarah

ANKARA - Turki menggelar latihan perang Angkatan Laut terbesar dalam sejarahnya. Sebanyak 103 kapal, termasuk kapal perang dan kapal selam, dikerahkan di tiga laut.

Pasukan Angkatan Udara dan Angkatan Darat juga ambil bagian dalam latihan perang empat hari yang diberi nama Mavi Vatan 2019. Manuver akbar ini dimulai sejak Rabu (27/2/2019) di Laut Hitam, Laut Aegea, dan Mediterania timur secara bersamaan.

Sejumlah drone dan pesawat jet tempur buatan Turki ikut dilibatkan dalam latihan perang Mavi Vatan 2019. Latihan ini direncanakan enam bulan lalu, sesuai dengan peraturan NATO.

Mengutip Hurriyet Daily News, Kamis (28/2/2019), 103 kapal yang terlibat latihan perang di tiga laut antara lain 13 kapal fregat, 6 kapal korvet, 16 kapal serbu, 7 kapal selam, 7 kapal pemburu ranjau, 14 kapal patroli, serta kapal-kapal Angkatan Laut lainnya.

Manuver Mavi Vatan 2019 dikoordinasikan oleh Komando Pusat Perang Angkatan Laut dan akan berlangsung hingga 2 Maret 2019.

"Tidak ada yang bisa dilakukan di Mediterania tanpa Turki," kata Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu saat mengumumkan latihan perang tersebut pekan lalu. "Kami tidak akan membiarkan itu," ujarnya, yang menambahkan bahwa Turki akan mulai mengebor minyak dan gas di dekat Siprus dengan dua kapal eksplorasi baru.

Ladang gas besar baru-baru ini ditemukan di daerah yang disengketakan di Mediterania timur, di lepas pantai Siprus utara yang diduduki Turki.

Langkah ini diperkirakan akan mengobarkan ketegangan regional dengan Yunani. Selain perselisihan yang sedang berlangsung di Siprus, Athena dan Ankara juga turut campur tangan atas kepemilikan sekelompok pulau di Laut Aegea.

Turki sebelumnya membuat kesal NATO dengan mengumumkan pada hari Selasa bahwa pihaknya telah menandatangani kesepakatan untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia, meskipun AS berupaya membujuk Ankara agar membeli sistem pertahanan rudal Patriot buatan Amerika sebagai gantinya.

Keputusan Ankara ini bisa memicu Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan undang-undang bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). UU yang dirancang untuk mengganggu penjualan persenjataan Rusia itu telah menghantam China setelah Beijing membeli sistem rudal S-400 dan sejumlah jet tempur Su-35.

Credit sindonews.com

Theresa May Dapat Tambahan Waktu 2 Minggu untuk Brexit

PM Inggris Theresa May saat membuat pidato Brexit di Italia pada 22 September 2018. [REUTERS]

CB, Jakarta - Perdana Menteri Theresa May memenangkan tambahan waktu dua minggu untuk batas waktu Brexit dari anggota parlemen Inggris.
Tetapi oposisi Partai Buruh mengumumkan akan mendukung pemungutan suara referendum baru Brexit, pertama kali sejak Inggris memberikan suara pada tahun 2016.
Setelah berbulan-bulan mengatakan bahwa Inggris harus meninggalkan Uni Eropa tepat waktu pada tanggal 29 Maret, May membuka meminta tambahan waktu untuk mencegah Brexit tanpa kesekataan atau No Deal Brexit.

Setelah berdebat sengit, anggota parlemen akhirnya mendukung permohonan penundaan May.
Setelah kesepakatan yang dinegosiasikan dengan para pemimpin Eropa ditolak pada 15 Januari, May berharap untuk membawa kembali perjanjian Brexit untuk pemungutan suara di parlemen sebelum 12 Maret.

Anggota parlemen Inggris pada hari Selasa, 29 Januari 2019, menginstruksikan Perdana Menteri Theresa May untuk membuka kembali perjanjian Brexit dengan Uni Eropa untuk menggantikan pengaturan perbatasan Irlandia yang kontroversial.[REUTERS]
May mengatakan jika proposal kesepakatannya dibatalkan, anggota parlemen akan mendapat kesempatan untuk memilih apakah akan pergi tanpa kesepakatan, atau meminta Uni Eropa untuk menunda batas waktu.

Anggota parlemen memberikan suara 502-20 untuk mendukung amandemen yang diusulkan oleh anggota parlemen dari Partai Buruh Yvette Cooper.
Namun Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, Uni Eropa akan menyetujui perpanjangan batas waktu Brexit melewati 29 Maret, jika Inggris bisa memberikan proposal kesepakatan yang jelas.

Credit tempo.co

Venezuela: AS Sekali Lagi Harus Dikalahkan

JENEWA - Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, mengkritik penolakan Amerika Serikat (AS) atas seruannya untuk melakukan pembicaraan antara presiden kedua negara.

"Itu yang selalu mereka lakukan," kata Arreaza kepada Anadolu Agency.

"Mereka tidak suka dialog. Mereka ingin perang. Tapi mereka akan dikalahkan sekali lagi," imbuhnya seperti dikutip dari kantor berita Turki itu, Jumat (1/3/2019).

Arreaza mengatakan dia senang atas dukungan Turki terhadap Venezuela sejak awal krisis. Turki adalah negara yang penting dan telah menjadi saudara dan saudari Venezuela.

"Presiden (Recep Tayyip) Erdogan telah ada di sana, berdiri dalam solidaritas dengan Venezuela, tetapi dengan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menghentikan segala bentuk agresi ke negara kita," ujarnya.

Washington menolak saran Arreaza bahwa Presiden Nicolas Maduro duduk bersama dengan Presiden AS Donald Trump.

"Mengapa mereka tidak boleh bertemu sehingga mereka bisa mencoba mencari titik temu dan mencari perbedaan?" Arreaza bertanya secara retoris pada sesi ke 40 Dewan HAM PBB (UNHRC) di Jenewa, Rabu.

Robert Wood, wakil permanen AS untuk Konferensi Perlucutan Senjata, menolak seruan untuk berdialog.

"Presiden Trump sedang bersiap untuk bertemu dengan presiden Venezuela yang sah, yaitu (Juan) Guaido," katanya.

Venezuela telah diguncang oleh aksi protes sejak 10 Januari, ketika Maduro dilantik untuk masa jabatan kedua setelah pemungutan suara yang diboikot oleh oposisi.

Ketegangan meningkat ketika Juan Guaido, yang memimpin Majelis Nasional Venezuela, menyatakan dirinya bertindak sebagai presiden pada 23 Januari, suatu langkah yang didukung oleh AS dan banyak negara Eropa serta Amerika Latin.

Turki, Rusia, Iran, Kuba, China, dan Bolivia memberi dukungan mereka pada Maduro, yang telah berjanji untuk memutuskan semua hubungan diplomatik dan politik dengan AS.

Trump menyebut intervensi militer sebagai kemungkinan sejumlah pilihan yang bisa ia gunakan untuk membantu menyelesaikan krisis di Venezuela.

Credit sindonews.com

Swedia Cokok Tersangka Mata-mata Rusia di Stockholm

STOCKHOLM - Seorang karyawan perusahaan teknologi tinggi Swedia ditangkap otoritas keamanan setempat dengan tuduhan telah menjadi mata-mata untuk Rusia. Karyawan yang belum diidentifikasi itu ditangkap di Stockholm pada Selasa malam.

Media Swedia merilis video yang memperlihatkan tersangka dibawa dari sebuah restoran setelah bertemu dengan kontaknya.

Seorang saksi yang dikutip oleh surat kabar Swedia Aftonbladet mengatakan beberapa petugas polisi keamanan Swedia, yang dikenal sebagai Sapo, menyerbu restoran dan mengepung meja di mana dua orang sedang duduk makan.

Media Swedia mengatakan orang kedua juga ditahan dalam operasi itu tetapi kemudian dibebaskan setelah mengklaim kekebalan diplomatik.

"Tersangka telah mengerjakan tugas-tugas intelijen yang diketahui dilakukan oleh pemerintah asing," bunyi pernyataan dinas keamanan, tanpa memberikan perincian tugas intelijen yang dimaksud.

"Diduga kegiatan kriminal ini telah berlangsung sejak 2017," sambung pernyataan itu seperti dilansir dari BBC, Jumat (1/3/2019).

Kepala kontra-intelijen Swedia, Daniel Stenling mengatakan, mereka yakin tersangka direkrut oleh seorang perwira intelijen Rusia yang menyamar sebagai diplomat. Stenling mengatakan ancaman keamanan terhadap Swedia sangat ekstensif dalam beberapa tahun.

"Perkembangan teknologi telah membuat upaya aktor negara untuk mengumpulkan intelijen di dunia maya lebih canggih," ujarnya.

"Pada saat yang sama, pendekatan pengumpulan-intelijen yang lebih tradisional, menggunakan agen-agen yang direkrut untuk mengumpulkan informasi, masih digunakan. Kombinasi ini memungkinkan aktor negara untuk memperluas dan memperdalam pengumpulan informasi rahasia mereka," imbuhnya.

Tahun lalu, kepala dinas keamanan Swedia mengatakan kepada BBC bahwa badan tersebut prihatin dengan meningkatnya campur tangan politik asing.

"Sangat penting bagi kami untuk mengikuti ini dan kami tidak malu di Swedia - kami mengatakan bahwa ancaman terbesar bagi keamanan kami dalam perspektif itu adalah Rusia," kata Anders Thornberg.

Analis percaya hal itu terkait dengan perdebatan di Swedia mengenai apakah akan negara itu mendekat ke NATO atau tidak. Ini membuat negara itu menjadi target khusus untuk Moskow.

Credit sindonews.com