CUPUMA

Rabu, 13 Februari 2019

Bolton Sebut Revolusi Islam Iran sebagai Sebuah Kegagalan

WASHINGTON - Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton mengatakan, Revolusi Islam Iran yang terjadi 40 tahun lalu adalah sebuah kegagalan. Revolusi ini membawa Iran kepada kemunduran.

“Sudah 40 tahun gagal. Sekarang terserah rezim Iran untuk mengubah perilakunya dan akhirnya terserah orang-orang Iran untuk menentukan arah negara mereka," kata Bolton melalui akun Twitternya.

"Washington akan mendukung kehendak rakyat Iran dan berdiri di belakang mereka untuk memastikan suara mereka didengar," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (12/2).

Sementara itu, sebelumnya dalam peringatan 40 tahun Revolusi Islam Iran, kemarin, Yel-yel anti-AS, Israel, dan Arab Saudi disuarakan massa di jalan-jalan. "Matilah Amerika, Matilah Israel, Matilah al-Saud," pekik para demonstran yang meramaikan peringatan revolusi tersebut.

Setiap 11 Februari, Iran menyelenggarakan pertemuan umum nasional untuk menyoroti besarnya dukungan akar rumput untuk revolusi, yang menggantikan rezim pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi dengan Republik Islam di bawah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Di dalam negeri, acara ini juga dikenal sebagai "Fajar Sepuluh Hari" untuk memperingati periode protes kekerasan, setelah kembalinya Khomeini 1 Februari 1979 dari pengasingan. Ini juga menandai akhir 2.500 tahun Kekaisaran Persia.

Credit sindonews.com

Israel Tembakkan Empat Rudal ke Suriah Selatan

Pesawat tanpa awak Israel, Ethan.

Foto: timesofisrael

Wilayah tersebut merupakan benteng milisi dukungan Iran pimpinan Hizbullah

CB, AMMAN— Pesawat nir-awak Israel menembakkan empat rudal ke dekat sebuah rumah sakit yang hancur dan pos pemantauan di Provinsi Quneitra, Suriah selatan, dekat perbatasan dengan Israel. Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut.

Sumber militer yang dikutip Kantor Berita Pemerintah SANA mengatakan Israel juga menghantam sejumlah situs di sepanjang desa perbatasan di dekat zona demiliterisasi 1974 di perbatasan Dataran Tinggi Golan, yang dengan dukungan Rusia, militer Suriah kembali mendapatkan kendali dari gerilyawan tahun lalu.

Saat ditanya mengenai serangan di Provinsi Quneitra, juru bicara militer Israel menolak berkomentar.

Media tersebut sebelumnya mengatakan situs-situs di Quneitra yang dihantam Israel berasal dari sejumlah tank artileri yang mengelilinginya.

Penduduk yang akrab dengan wilayah tersebut mengatakan situs tersebut ditargetkan jatuh ke dalam wilayah strategis yang dikenal sebagai "triangle of death", yang menghubungkan pedesaan Damaskus Selatan dengan Provinsi Deraa dan Quneitra.

Wilayah tersebut merupakan benteng milisi dukungan Iran yang dipimpin kelompok Hizbullah Lebanon.

Serangan rudal Israel itu bertepatan dengan Teheran merayakan peringatan 40 tahun jatuhnya rezim Shah sekaligus peringatan Revolusi Islam.

Menurut dua sumber intelijen Barat, dalam banyak kasus pengerahan anggota milisi di daerah tersebut sangat bergantung kepada perekrutan pemuda setempat.

Mereka mengatakan Hizbullah telah memperkuat front barunya di Suriah Selatan dan pengaruh Iran, yang sudah mendarah daging sejak kekalahaan kelompok Sunni, yang pernah didukung Washington, Yordania, dan negara-negara Teluk.

Israel gencar melakukan serangan di Suriah sebagai bagian dari upayanya untuk melawan pengaruh yang ditinggalkan Iran, yang mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang yang meletus pada 2011.

Kelompok Iran dan sejumlah kelompok dukungan Iran termasuk Hizbullah Lebanon, yang dikerahkan di Suriah kini mempertahankan kehadirannya di bekas daerah yang dikuasai gerilyawan dan wilayah yang direbut kembali dari ISIS di Suriah Timur.

Pada Januari, pesawat perang Israel menyerang lokasi yang menurut mereka sebagai gudang senjata Iran di Suriah.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan Israel akan meningkatkan perlawanannya terhadap pasukan yang didukung Iran di Suriah setelah penarikan pasukan AS dari Suriah.

Seorang pejabat Israel pada September mengatakan Israel telah melancarkan lebih dari 200 serangan terhadap sasaran Iran di Suriah dalam dua tahun terakhir.

Menjelang pemilu pada April, Israel semakin terbuka untuk melakukan serangan udara.

Credit republika.co.id

Perusahaan Israel Terancam Masuk Daftar Hitam PBB

Seorang gadis Palestina mencoba meninju seorang tentara Israel saat unjuk rasa memprotes perluasan permukiman Yahudi di desa Halamish, dekat Ramallah, Jumat (2/11).

Foto: AP/ Majdi Mohammed

Ini karena melakukan bisnis dalam pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan

CB, ALQUDS -- Sejumlah perusahaan Israel dan internasional menghadapi risiko dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB karena melakukan bisnis dalam pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat. Demikian laporan Harian Israel Yedioth Ahronoth, Selasa (12/2). Perusahan tersebut yang terancam dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB meliputi Coca Cola, perusahaan telekom Bezeq dan industri Teva Pharmaceutical.

Pada 2016, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui satu resolusi untuk mengumpulkan daftar hitam perusahaan Israel dan internasional yang beroperasi di sektor pembangunan permukiman Yahudi. Meskipun ada tekanan AS dan Israel, dewan itu siap mengeluarkan daftar yang diperbarui mengenai perusahaan yang dimasukkan ke dalam daftar hitam pada Maret, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu, Selasa.

Sejumlah perusahaan tersebut menyatakan kekhawatirannya masuk dalam daftar hitam Dewan Hak Asasi Manusia PBB karena berpeluang tersangkut hukum. Ada peluang perusahaan internasional keluar dari penanaman modal mereka di Israel.

"Oleh karena itu, kami meminta pemerintah Israel dan Kementerian Luar Negeri turun-tangan untuk mencegah penerbitan daftar ini. Penanganan masalah ini adalah kepentingan nasional yang paling penting," tulis Tal Granot-Goldstein, CEO Hot Telecommunication Systems Ltd., salah satu perusahaan yang terancam dimasukkan ke dalam daftar hitam, di dalam surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pada Januari 2018, Dewan PBB itu mengidentifikasi 206 perusahaan yang beroperasi di sektor pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Israel menduduki Tepi Barat, termasuk Al-Quds (Jerusalem) Timur, selama Perang Arab-Israel 1967. Israel mencaplok seluruh kota tersebut pada 1980, dan mengklaimnya sebagai "ibu kota negara Yahudi yang tak terpisahkan dan abadi", tindakan yang tak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Al-Quds Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua pembangunan permukiman Yahudi di sana tidak sah.

Credit republika.co.id

Palestina Minta Negara Arab Boikot KTT Timur Tengah di Polandia

RAMALLAH - Negara-negara Arab diminta untuk memboikot atau tidak mengirimkan perwakilannya ke KTT Timur Tengah yang disponsori Amerika Serikat (AS) di Polandia. Seruan itu dilontarkan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki.

Dikatakan oleh Malki, negara-negara Arab paling tidak harus diwakili oleh delegasi pejabat setingkat di bawah menteri dalam konferensi tersebut. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bahkan mengirimkan menteri luar negerinya. Sedangkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu rencana akan menghadiri acara tersebut.

"Palestina memandang konferensi Warsawa sebagai komplotan menentang perjuangan Palestina," cetus Malki seperti dikutip dari VOA, Selasa (12/2/2019).

Ia mengatakan hal itu kepada Suara Palestina ketika Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan mengunjungi Arab Saudi.

Sebagian besar negara-negara Arab telah menahan diri untuk tidak menjalin hubungan dengan Israel tanpa kemajuan berarti dibuat menuju perdamaian dengan Palestina. Namun banyak negara Teluk berbagi dengan kekhawatiran Israel atas pengaruh Iran yang berkembang.

Credit sindonews.com

Israel hancurkan jalan yang baru diperbaiki di Masafer Yatta

A member of the Temporary International Presence in Hebron (TIPH) walks past the Beit Romano settlement in Hebron, in the Israeli-occupied West Bank January 29, 2019. REUTERS/Mussa Qawasma (REUTERS/MUSSA ISSA QAWASMA)

Al-Khalil, Palestina (CB) - Pasukan Israel menghancurkan jalan yang diperbaiki belum lama ini, yang menghubungkan Khirbet Shaab Al-Butum dengan Masafer Yatta di bagian selatan Tepi Barat Sungai Jordan, kata seorang pegiat lokal.

Koordinator Komite Anti-Tembok dan Anti-Permukiman di Rateb Al-Jabour, bagian selatan Al-Khalil (Hebron), mengatakan kepada Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi, pasukan Israel memberi perlindungan buat satu buldoser militer saat alat berat itu terus menghancurkan jalan tersebut. Jalan itu digunakan untuk memfasilitasi akses petani Palestina ke lahan pertanian mereka dan daerah-daerah permukiman.

Ia mengatakan perbuatan militer Israel tersebut bertujuan mengusir orang Palestina dari daerah itu untuk membangun permukiman.

Khirbet Shaab Al-Butum termasuk di antara puluhan permukiman kecil yang berada di Masafer Yatta, daerah yang sangat mengandalkan peternakan sebagai sumber utama nafkah mereka.

Masafer Yatta diklasifikasikan sebagai Daerah C, yang sepenuhnya berada di bawah kendali militer Israel. Daerah C merupakan sebanyak 60 persen daerah Tepi Barat --yang diduduki Israel dan belakangan Israel berencana mencaploknya setelah mengusir penduduk Palestina di daerah itu.

Daerah tersebut telah dirancang sebagai zona militer tertutup Israel untuk pelatihan sejak 1980-an dan kemudian dirujuk sebagai Zona Penembakan 918.

Pelanggaran Israel atas daerah itu meliputi pembongkaran kandang hewan, rumah warga Palestina dan bangunan tempat tinggal.

Penguasa Israel tidak pernah mengeluarkan izin mendirikan bangunan buat warga lokal Palestina di daerah tersebut.

Credit antaranews.com

Guaido upayakan pemulihan hubungan dengan Israel

Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido, yang dikenal oleh banyak negara sebagai penguasa sementara yang sah, menghadiri acara keagamaan untuk berdoa bagi Venezuela bersama dengan istrinya Fabiana Rosales di Caracas, Venezuela, Minggu (10/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/cfo

Al-Quds (Yerusalem), (CB) - Pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden Venezuela, Juan Guaido sedang berupaya memulihkan hubungan dengan Israel, yang diputus oleh Karakas sejak satu dekade yang lalu sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina.

Israel berada di antara negara besar yang bersekutu dengan Amerika Serikat yang mendukung Guaido setelah mengakui dirinya sebagai presiden Venezuela bulan lalu dalam perebutan kekuasaan dengan Presiden sosialist Nicolas Maduro. Perebutan tersebut terjadi saat Venezuela tenggelam dalam kemiskinan.

"Saya sangat senang untuk melaporkan bahwa proses untuk menstabilkan hubungan dengan Israel sedang mencapai puncaknya," kata Guaido dalam wawancara dengan harian Israel Hayom yang tersebar luas, demikian Reuters melaporkan.

Pengumuman resmi pemulihan kembali hubungan dengan Israel dan pembukaan kedutaan besar baru Venezuela di sana akan datang "pada waktu yang tepat".

Pendahulu Maduro, Hugo Chavez, menjauh dari Israel selama perang di Gaza pada 2008-2009, dan merajut hubungan dengan Palestina serta musuh bubuyutan Israel, Iran. Para pemimpin Israel mengatakan postur Karakas mendorong penerbangan orang-orang Yahudi Venezuela.

"Komunitas (Yahudi) ini sangat aktif dan makmur sehingga memberikan kontribusi besar bagi masyarakat kita," kata Guaido dalam wawancara tersebut.

Maduro, yang mempertahankan dukungan dari Rusia dan China serta kontrol sejumlah lembaga negara termasuk militer, menjadikan pergeseran Guaido sebagai rencana yang telah diatur oleh Amerika Serikat. Guaido berpendapat bahwa terpilihnya kembali Maduro pada pemilu tahun lalu merupakan satu kecurangan.

Credit antaranews.com

Trump Tak Senang dengan Kesepakatan Tembok Meksiko

Presiden Donald Trump mengaku tak senang dengan draf kesepakatan mengenai pembangunan tembok di perbatasan Meksiko. Pemerintahan AS pun terancam kembali tutup. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengaku tidak senang dengan draf kesepakatan antara kubu Republik dan Demokrat mengenai pendanaan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Meksiko. Pemerintahan Amerika Serikat pun terancam kembali tutup.

"Saya harus mempelajarinya. Saya tidak senang," ujar Trump merujuk pada draf kesepakatan pendanaan yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan dan Senat juga tanda tangan sang presiden demi menghindari penutupan pemerintahan.

Sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (13/2), draf kesepakatan itu berisi rencana anggaran pembangunan tembok Meksiko yang diminta Trump dan dana untuk membiayai pemerintahan hingga akhir masa fiskal pada September mendatang.

Jika Kongres kembali tak mencapai kesepakatan anggaran pada tenggat waktu 15 Februari mendatang, pemerintahan AS terancam tutup lagi setelah situasi serupa terjadi sejak Desember hingga akhir Januari lalu.

Hambatan besar dalam kesepakatan ini adalah permintaan Trump untuk menyediakan anggaran US$5,7 miliar guna membangun tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko demi menghalau imigran ilegal.

Partai Republik yang menguasai Senat memperjuangkan permintaan Trump, sementara Partai Demokrat sebagai pemegang suara mayoritas di Dewan Perwakilan menganggap dana tersebut terlalu besar.

Ketika ditanya apakah pemerintahan harus ditutup kembali jika ia tak suka dengan kesepakatan tersebut, Trump berkata, "Saya kira kalian tidak akan melihat penutupan pemerintahan. Jika ya, itu kesalahan Demokrat."

Sejumlah sumber mengatakan bahwa Trump jengkel karena dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak menganggarkan US$1,37 miliar untuk pembangunan tembok berbahan tonggak baja di perbatasan sepanjang 90 kilometer.

Demokrat juga menawarkan pengurangan jumlah penutup tempat tidur di fasilitas detensi imigran dari 40.520 menjadi 35.520. Dana penyediaan penutup itu kemudian dapat digunakan untuk membiayai tembok Meksiko.

Selama ini, Partai Demokrat mendesak pemerintahan Trump agar mengurangi jumlah imigran yang ditahan selagi menunggu proses deportasi. Mereka mengusulkan pemasangan alat deteksi untuk terus memantau pergerakan imigran yang sedang menanti deportasi tersebut.

Namun, Trump sendiri selama ini ingin semua imigran ilegal yang bersiap dipulangkan ke negara asalnya ditahan di fasilitas detensi.

Meski Trump tak mendapatkan semua yang diinginkan, Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell, berharap sang presiden mau menandatanganinya demi menghindari penutupan pemerintahan.

"Saya berharap ia memutuskan untuk menandatanganinya," kata McConnell.

Credit cnnindonesia.com

Parlemen AS Capai Kesepakatan Sementara Hindari Shutdown

WASHINGTON - Para negosiator kongres Amerika Serikat (AS) mencapai kesepakatan sementara untuk menghindari penutupan pemerintahan pada Sabtu (16/2). Meski demikian, sejumlah sumber menyatakan kesepakatan sementara itu tidak termasuk dana USD5,7 miliar yang diminta Presiden AS Donald Trump untuk dinding perbatasan.

“Kami mencapai kesepakatan secara prinsip untuk pendanaan program keamanan perbatasan hingga 30 September,” ungkap Senator dari Partai Republik Richard Shelby, dilansir Reuters. “Para staf kami sedang bekerja cepat untuk menyatukan semuanya,” papar Shelby tanpa memberi penjelasan lebih rinci tentang kesepakatan sementara itu.

Selain itu, masih belum jelas apakah Presiden Trump akan mendukung kesepakatan itu. Trump meminta dana USD5,7 miliar tahun ini untuk membantu membiayai dinding di perbatasan AS-Meksiko. Permintaan itu ditolak anggota kongres dari Partai Demokrat sehingga memicu 35 hari penutupan pemerintahan federal yang berakhir bulan lalu tanpa ada dana untuk dinding perbatasan.

Sumber dari kongres menjelaskan, isi kesepakatan sementara itu termasuk dana USD1,37 miliar untuk memasang pagar baru di sepanjang perbatasan bagian selatan. Jumlah tersebut sama dengan dana yang dialokasikan Kongres tahun lalu dan jauh dari jumlah yang diminta Trump.

Sumber itu menyatakan, tidak ada dana yang dialokasikan untuk dinding seperti yang dijanjikan Trump dalam kampanye presidennya pada pemilu 2016. Demokrat menganggap pembangunan dinding itu akan mahal dan tidak efektif.

Dua sumber kongres lain mengungkapkan, hanya desain terbaru yang dapat digunakan untuk konstruksi penghalang tambahan sepanjang 90 km. Desain itu termasuk pagar tonggak baja yang sudah digunakan sejak sebelum Trump menjadi presiden.

Beberapa saat setelah kesepakatan sementara itu tercapai di parlemen, Trump menggelar pawai di kota perbatasan El Paso, Texas, untuk menyatakan bahwa dinding itu dapat melindungi rakyat AS dari para penjahat, narkoba dan serangan hebat kafilah migran.

Trump menyatakan dia mendengar tentang kemajuan perundingan hanya beberapa saat sebelum dia naik ke panggung untuk berpidato. “Hanya agar Anda tahun, kita tetap akan membangun dinding. Mungkin kemajuan telah dibuat, mungkin tidak,” kata Trump.

Sesuai kesepakatan sementara itu, Demokrat bersedia menarik permintaan untuk menurunkan batas tempat tidur tahanan imigran di wilayah AS. Demokrat memprotes pemerintahan Trump yang menaikkan kapasitas tahanan sebagai cara mempercepat deportasi imigran ilegal yang mencari suaka sesuai hukum AS.

Namun, jumlah maksimal di perbatasan dan wilayah AS akan tetap sebanyak 40.520 tempat tidur. Sumber di kongres menjelaskan, meski ada batas maksimal, jumlah tersebut dapat bertambah hingga 49.057 tempat tidur dan sesuai kesepakatan, jumlah tersebut akan dikurangi sesuai batas yang disahkan.

Meski demikian, kesepakatan itu akan memberi Trump fleksibilitas menambah jumlahnya menjadi 52.000 tempat tidur jika diperlukan. “Saya harap pada Rabu (13/2) kita akan memiliki produk akhir,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dari Partai Demokrat Nita Lowey.

Credit sindonews.com

Anggota Dewan AS Capai Kesepakatan Dasar soal Tembok Meksiko

Ilustrasi kompleks Kongres AS. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Negosiator anggota Dewan Perwakilan dan Senat Amerika Serikat mengaku sudah mencapai kesepakatan dasar mengenai pendanaan tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko demi menghindari penutupan pemerintahan.

Senator dari Partai Republik, Richard Shelby, dan anggota Dewan Perwakilan dari Partai Demokrat, Nita Lowey, mengatakan bahwa kesepakatan itu tercapai pada Senin (11/2) malam setelah serangkaian rapat selama satu hari.

Sebagaimana dilansir Reuters, Shelby mengatakan bahwa ia berharap Gedung Putih akan menerima kesepakatan yang sudah dicapai anggota Senat dan Dewan Perwakilan tersebut.

Shelby dan tak menjabarkan lebih lanjut isi kesepakatan tersebut. Namun sebelumnya, Partai Republik terus memperjuangkan permintaan Presiden Donald Trump agar Kongres mengucurkan dana US$5,7 miliar untuk membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko.

Permintaan yang dianggap terlalu besar oleh kubu Demokrat ini sempat membuat Kongres tak menyepakati rancangan anggaran sehingga pemerintahan AS harus tutup selama lebih dari 30 hari, terlama dalam sejarah.

Trump akhirnya sepakat membuka sementara pemerintahan hingga 15 Februari dengan jaminan Kongres akan membahas pendanaan tembok tersebut.

Demi menghindari penutupan pemerintahan, Partai Demokrat akhirnya mengajukan tawaran untuk mengurangi ruang dalam tahanan bagi para imigran yang menghadapi deportasi.

Demokrat menolak usulan Trump untuk memperluas kapasitas tahanan bagi para imigran yang ditangkap Aparat Bea Cukai dan Imigrasi AS (ICE).

Mereka pun menawarkan pengurangan jumlah penutup tempat tidur di fasilitas detensi imigran dari 40.520 menjadi 35.520. Dana penyediaan penutup itu kemudian dapat digunakan untuk membiayai tembok Meksiko.

Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell, menganggap proposal itu bagai "pil racun" karena dapat membuat AS harus melepaskan ribuan imigran ilegal.

Kubu Demokrat kemudian menyatakan bahwa ada banyak cara untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya melepaskan imigran dari pusat detensi, tapi memasangkan detektor pada tubuhnya agar dapat terus dipantau.

Ketua Komite Alokasi Dana Dewan Perwakilan AS, Nita Lowey, pun berharap negosiasi berjalan lancar sehingga pemerintahan tidak harus ditutup lagi.

"Kami akan mencoba dan berupaya mencapai kesepakatan. Saya selalu optimistis kami dapat melakukannya," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Di PBB, Rezim Maduro Tegaskan Siap Duduk Satu Meja dengan Oposisi

NEW YORK - Pemerintan Venezuela yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro siap untuk duduk dengan oposisi tanpa syarat dan mencari solusi intuk krisis politik. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza.

"Bagaimana mungkin ada prasyarat antara Venezuela? Pemerintah telah mengatakan: Anda adalah Venezuela, saya Venezuela. Mari kita duduk bersama. Kita memiliki Konstitusi kita. Mari kita duduk dan terlibat dalam dialog. Mari kita mencoba mencari solusi tanpa segala bentuk ikatan, atau prasyarat apa pun," kata Arreaza kepada wartawan di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

"Keangkuhan semacam ini (dengan bersikukuh pada prasyarat) hanya akan menghalangi dialog. Itulah mengapa kami mengatakan kami menunggu oposisi untuk mengejar kemerdekaannya dari pemerintah AS dan kemudian kami bisa duduk bersama oposisi dan setuju serta bernegosiasi sesuai dengan Konstitusi, dan temukan solusi Venezuela," imbuhnya seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (13/2/2019).

Venezuela telah berada dalam ketegangan politik sejak 23 Januari ketika Presiden Majelis Nasional, sebutan untuk parlemen negara itu, Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan diakui oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lain.

Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu sebenarnya sudah menggelar pemilu 2018 lalu. Pemenangnya adalah Maduro dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV). Namun, pemimpin oposisi dari Partai Popular Will (PV), Juan Guaido, tak mengakui kemenangan itu dengan alasan pemilu dicurangi. Sebaliknya, Guaido menyerukan demo besar-besaran untuk melengserkan Maduro.

Rusia, China, Meksiko, Turki dan beberapa negara lain berdiri di belakang Maduro dan mendesak dialog damai untuk menyelesaikan krisis. Sedangkan Prancis, Jerman dan Spanyol dari blok Uni Eropa mendukung Guaido.

Pemerintah Caracas menuduh Washington ikut campur urusan dalam negerinya dengan harapan mendapat untung dari cadangan minyaknya yang tercatat terbesar di dunia.

Credit sindonews.com

Maduro Sebut Pemerintahan Trump Geng Ekstrimis

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyalahkan Amerika Serikat (AS) atas krisis politik dan ekonomi di negaranya. Ia pun menyebut pemerintahan Trump adalah gerombolan ekstrimis.

Dalam sebuah wawancara, pemimpin sosialis yang diperangi itu menegaskan kembali rencananya untuk mencegah bantuan kemanusiaan untuk memasuki negaranya. Bantuan tersebut direncanakan oleh kelompok oposisi yang didukung oleh AS.

Dia mengatakan mengizinkan bantuan untuk memasuki Venezuela adalah cara bagi AS untuk membenarkan intervensi militer.

"Mereka adalah orang gila untuk mengambil alih Venezuela," kata Maduro seperti dikutip dari Fox News, Selasa (12/2/2019).

Ia pun telah berulang kali menyangkal negaranya yang hancur secara ekonomi menghadapi krisis kemanusiaan, meskipun beberapa laporan keluar dari Venezuela tentang orang yang menderita karena kekurangan kebutuhan dasar.

Ia mengatakan kepada BBC bahwa negaranya memiliki kapasitas untuk memenuhi semua kebutuhan rakyatnya dan tidak harus memohon dari siapa pun.

"Ini adalah bagian dari sandiwara itu," kata Maduro.

"Itu sebabnya, dengan segala hormat, kami katakan pada mereka bahwa kami tidak menginginkan remah-remah mereka, makanan beracun mereka, sisa-sisa makanan mereka," imbuhnya.

Maduro menegaskan ia tidak akan mundur dari kekuasaan dan menuduh AS berupaya menjajah Venezuela serta mengeksploitasi cadangan minyaknya yang sangat besar.

Ia berharap kelompok ekstremis di Gedung Putih dikalahkan oleh opini publik yang kuat di seluruh dunia.

"Ini adalah perang politik, dari kekaisaran Amerika Serikat, dari kepentingan hak ekstrem yang saat ini sedang memerintah, Ku Klux Klan, yang memerintah Gedung Putih, untuk mengambil alih Venezuela," tambah Maduro.

Maduro telah membuat pertunjukan mengawasi operasi militer yang diputar di TV pemerintah hampir setiap hari. Dia berlari dengan pasukan dalam formasi, menaiki tank amfibi dan mencerca apa yang dikatakannya sebagai invasi AS yang akan datang yang dia samakan dengan Vietnam Amerika Latin.

Presiden Donald Trump mengatakan semua opsi ada di meja perihal pelengseran Maduro. AS juga telah menjatuhkan sanksi pada perusahaan minyak negara PDVSA pada akhir Januari lalu dan dimaksudkan untuk menekan Maduro lengser dari jabatannya, namun belum menggigit. Di Ibu Kota Venezuela, Caracas, penduduk yang berhenti di pompa bensin masih dapat mengisi mobil mereka, meskipun ada kekhawatiran bahwa sanksi akan membuat kekurangan.

Credit sindonews.com

Sekjen PBB Tawarkan Diri Jadi Penengah Krisis Venezuela

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, menawarkan diri menjadi penengah untuk mengakhiri krisis Venezuela. (Reuters/Linus Escandor Ii/Pool)

Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menawarkan diri menjadi penengah untuk mengakhiri krisis Venezuela.

Tawaran ini disampaikan ketika Guterres bertemu dengan Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreasa, atas permintaan Caracas pada Senin (11/2), ketika perebutan kekuasaan antara Presiden Nicolas Maduro dan pemimpin oposisi, Juan Guaido, tak kunjung usai.

"Sekjen menyampaikan kembali bahwa tawarannya menjadi penengah kedua pihak masih berlaku untuk negosiasi serius demi membantu negara itu keluar dari kebuntuan untuk kesejahteraan rakyat Venezuela," ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, seperti dikutip AFP.

Perebutan kekuasaan ini bermula ketika Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela di tengah demonstrasi anti-Maduro besar-besaran di berbagai penjuru negara.

Guaido mendulang dukungan dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat. Sementara itu, Maduro didukung China, Rusia, dan sejumlah negara Afrika.

Uni Eropa dan sejumlah negara lain lantas membentuk satu grup untuk membahas pemecahan masalah di Venezuela yang pada dasarnya dipicu krisis ekonomi akibat hiperinflasi di masa pemerintahan Maduro.

Blok Eropa itu tak mengikutsertakan AS dan Rusia dengan dalih agar negosiasi dan pembicaraan berjalan lancar tanpa konflik kepentingan.

Di tengah kisruh ini, Guterres enggan ikut serta dalam sejumlah pembicaraan yang diadakan berbagai pihak untuk mengatasi krisis Venezuela untuk menunjukkan posisi netral.

Credit cnnindonesia.com

Kepolisian Kanada Bebaskan 43 Warga Mesiko dari Perbudakan

Ilustrasi. (Istockphoto/menonsstocks)

Jakarta, CB -- Kepolisian Kanada membebaskan 43 warga Meksiko yang menjadi korban penipuan dan perbudakan setelah dipekerjakan di negara tersebut nyaris tanpa imbalan.

Kepolisian Ontario (OPP) menyatakan bahwa para pekerja yang kebanyakan laki- laki itu dipikat ke Kanada oleh sindikat perdagangan manusia. 

Awalnya, mereka membayar sejumlah besar uang kepada sindikat itu dengan iming-iming bisa belajar di Kanada, atau mendapatkan visa kerja dan status kependudukan tetap.

Begitu tiba di Kanada, mereka ditempatkan dalam kawasan kumuh di bagian tengah dan timur kota Ontario. Mereka kemudian dipaksa bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel-hotel.

"Perdagangan manusia adalah pebudakan modern. Eksploitasi adalah adalah elemen kunci dari pelanggaran ini," kata Wakil Komisaris OPP, Rick Barnum, sebagaimana dikutip AFP.

Dua pejabat perusahaan jasa kebersihan di daerah Barrie, Ontario, diduga terlibat dalam kasus ini. Namun, sejauh ini mereka belum ditahan.

"Tidak dapat dibayangkan bahwa kejadian ini terjadi di lingkungan kami," kata Kepala Kepolisan Daerah Barrie, Kimberly Greenwood.

Credit cnnindonesia.com

Ramai skandal pelecehan seksual di gereja, Meksiko berhentikan 152 pastor

Bendera Meksiko (REUTERS/Seth Wenig)

Mexico City (CB) - Sedikitnya 152 pastor Katolik di Mexico diberhentikan dari pelayanan dalam sembilan tahun terakhir karena pelecehan seksual terhadap anak, kata Uskup Agung Meksiko untuk Monterrey, Senin.

Hal tersebut mendorong pengacara para terduga korban pelecehan mempertanyakan keseriusan dari pihak Gereja.

"Beberapa pastor nakal berada di penjara dan sejumlah pastor lainnya diberhentikan dari pelayanan mereka. Dalam sembilan tahun terakhir, sebanyak 152 pastor dipensiunkan," kata Uskup Agung untuk Monterrey, Rogelio Cabrera kepada Reuters, Minggu.

Pengumuman Gereja Meksiko tersebut muncul di tengah maraknya skandal pelecehan seksual di seluruh gereja Katolik di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Chile, Australia dan Jerman. Meksiko merupakan rumah bagi komunitas Katolik terbesar kedua di dunia seteah Brazil.
Paus Fransiskus akan menerima para uskup di Vatikan akhir Februari guna membahas pengungkapan pelecehan seksual di Gereja di seluruh dunia, yang telah merusak kredibiltas lembaga tersebut.

Pengacara Martin Faz Mora, yang mewakili 19 terduga korban pelecehan oleh seorang pastor di Negara Bagian San Luis Potosi, Meksiko Tengah, menyatakan keraguan tentang pengumuman Gereja tersebut.

"Itu menjadi contoh yang tak bertanggungjawab lantaran para korban masih menunggu ganjaran atas penodaan terhadap mereka," kata Faz kepada Reuters, Senin. "Dalam hal apapun Gereja tidak membicarakan masalah untuk mengobati penderitaan korban".

Paus Fransiskus kerap berjanji bahwa tidak ada toleransi bagi pastor yang melakukan pelecehan terhadap anak namun sejumlah kritikus menuntut tindakan yang lebih.

Credit antaranews.com

Selasa, 12 Februari 2019

Pentagon: Senjata Laser Cina dan Rusia Ancam Satelit AS

Senjata Laser Cina. uk.businessinsider.com

CB, Jakarta - Laporan terbaru Pentagon mengungkapkan tentang senjata laser milik Cina dan Rusia yang mengancam satelit AS di luar angkasa. Senjata laser ini mampu merusak satelit-satelit AS di luar angkasa.
Pentagon dalam laporannya yang bertajuk Challenges to Security in Space menjelaskan, Cina,Rusia, Iran, dan Korea Utara tengah mengembangkan kemampuannya untuk mengancam posisi yang selama ini dipegang AS.

Sistem Senjata Laser Mobile, Peresvet, buatan militer Rusia. Noticiasmilitares

"Cina dan Rusia khususnya, sedang mengembangkan berbagai cara untuk mengeksploitasi ketergantungan AS terhadap sistem berbasis ruang dan menantang posisi AS di luar angkasa," ujar laporan Pentagon seperti dikutip dari CNN, Selasa, 12 Februari 2019.
Satelit memainkan peranan kunci di AS dalam segala hal, mulai dari navigasi, menarget senjata dan mengumpulkan data intelijen, termasuk juga mengawasi program senjata nuklir Korea Utara serta memantau aktivitas militer Cina dan Rusia.
Juga berfungsi sebagai rumah sensor yang terlibat dalam mendeteksi peluncuran rudal musuh.

Senjata Laser milik ANgkatan Laut Amerika Serikat. mashable.com

Pentagon dalam laporannya memperingatkan bahwa Cina juga memiliki rudal yang mampu menghantam satelit di orbit rendah Bumi. Sementara Rusia sedang dalam proses mengembangkannya.
Selain itu, Cina dan Rusia sedang mengembangkan satelit "inspeksi dan melayani" yang dapat melakukan serangan terhadap satelit di orbit.
Lebih lanjut laporan Pentagon menjelaskan, Beijing dan Moskow tengah membuat senjata laser untuk menganggu, menurunkan, atau merusak satelit serta alat penyensornya.

Cina juga kemungkinan telah memiliki kemampuan terbatas untuk menggunakan sistem laser terhadap sensor satelit.
Adapun Rusia dilaporkan telah mengirimkan senjata laser ke Pasukan Ruang Angkasa sebelum Juli 2018, yang kemungkinan untuk misi anti-satelit.
Rusia juga mengembangkan sistem senjata laser udara (anti-satelit) untuk digunakan terhadap sensor pertahanan rudal berbasis ruang.

Credit tempo.co

Satelit Rusia Pantau Ledakan Misterius di Atmosfer, Diklaim Alien

Satelit Rusia Pantau Ledakan Misterius di Atmosfer. Kredit: Sputnik News

CB, Moskow - Sebuah teleskop ultraviolet yang dipasang di satelit Rusia Lomonosov telah menangkap ledakan cahaya di atmosfer Bumi, yang sifat fisiknya belum dijelaskan sejauh ini.
Hal itu disampaikan direktur Institut Penelitian Fisika Nuklir di Universitas Negeri Rusia Mikhail Panasyuk dalam sebuah wawancara dengan Sputnik News, 11 Februari 2019.

"Dengan bantuan teleskop, kami telah memperoleh hasil yang lebih penting daripada yang kami perkirakan. Sepertinya kami telah menemukan fenomena fisik baru ... Kami belum mengetahui sifat fisik ini ... Misalnya, selama penerbangan Lomonosov di ketinggian beberapa lusin kilometer, kami telah memantau beberapa kali 'ledakan' cahaya yang sangat kuat. Tetapi di bawahnya semua jelas, tidak ada badai, tidak ada awan," kata Mikhail Panasyuk.

Karena para ilmuwan tidak dapat memberikan penjelasan yang meyakinkan atas ledakan cahaya misterius di atmosfer Bumi itu, salah satu teori konspirasi secara aneh mulai mengklaim bahwa peristiwa ini bisa menjadi tanda invasi alien yang akan datang.
Para ahli teori konspirasi ini percaya bahwa alien mungkin telah mencapai atmosfer Bumi, dan mereka mungkin sedang menguji senjata kuat mereka sebelum mengarahkannya ke manusia, sebagaimana dikutip IB Times.
Beberapa penganut teori konspirasi lain berpendapat bahwa fenomena langit yang tidak dapat dijelaskan ini bisa menjadi tanda kiamat yang akan segera terjadi. Menurut para ahli teori ini, dunia akan melalui akhir zaman, dan bulan super darah baru-baru ini merupakan indikasi bahwa hari kiamat siap untuk mengubah Bumi menjadi neraka.
Satelit astronomi Rusia Mikhailo Lomonosov dari Moscow State University diluncurkan ke orbit Bumi pada tahun 2016.

Satelit itu dirancang untuk mengamati fenomena sementara di atmosfer atas Bumi serta mempelajari karakteristik radiasi magnetosfer planet dan untuk penelitian kosmologis dasar. Bobotnya 625 kilogram.
Satelit ini dilengkapi dengan teleskop ruang angkasa untuk mengukur spektrum energi dan komposisi kimiawi sinar kosmik berenergi tinggi dari orbit dekat-Bumi. Selain itu, ada sistem instrumental yang dipasang untuk mempelajari semburan sinar gamma kosmik dan magnetosfer dekat Bumi.

Credit tempo.co

Kaisarnya Disebut Anak Penjahat Perang, Jepang Tersinggung

TOKYO - Jepang dan Korea Selatan (Korsel) terlibat perseteruan diplomatik setelah seorang legislator Seoul menyebut Kaisar Akihito sebagai anak penjahat perang dan harus minta maaf atas tindakan mendiang ayahnya selama Perang Dunia II. Tokyo tak terima dengan komentar itu dan menuntut Seoul meminta maaf.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Moon Hee-sang harus menarik kembali komentarnya dan mengajukan permintaan maaf.

"Pernyataan Moon sangat tidak pantas," kata Yoshihide Suga kepada wartawan, Selasa (12/2/2019), dikutip Reuters.

Dalam komentarnya, Moon Hee-Sang juga mengusik masa lalu ayah Kaisar Akihito, yakni mendiang Kaisar Hirohito, yang terlibat Perang Dunia II. Menurut politisi Seoul itu, militer Jepang selama Perang Dunia II memaksa para wanita Korea menjadi "wanita penghibur" di rumah bordil militer Jepang.

"Kami sangat memprotes karena pernyataannya yang benar-benar tidak pantas dan sangat disesalkan," ujar Yoshihide Suga. "Pada saat yang sama, kami menuntut permintaan maaf dan penarikan komentarnya."

Komentar Moon Hee-Sang dikutip Bloomberg pekan lalu. Moon menyebut Kaisar Jepang saat ini adalah "putra pelaku utama kejahatan perang".

Pada masa Perang Dunia II, sekitar 200.000 wanita dan gadis yang kebanyakan dari Korea Selatan, dipaksa melayani Tentara Kekaisaran Jepang sebagai "wanita penghibur" dan dilecehkan secara seksual di rumah bordil militer Jepang.

Menurut Suga, pemerintah Seoul sudah mengatakan kepada Tokyo bahwa laporan Bloomberg bukan cerminan sikap pemerintah Korea Selatan yang ingin meningkatkan hubungan bilateral.

Perdana Menteri Shinzo Abe menyebut pernyataan politisi Korea Selatan itu sangat disesalkan.

Credit sindonews.com

Tidak Tarik Pasukan dari Suriah, Iran Ancam Bombardir Pangkalan AS

TEHERAN - Iran memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa pangkalan militernya di berada dalam jangkauan serangannya jika negara itu menolak untuk menarik pasukannya dari Suriah. Presiden AS Donald Trump pada akhir tahun lalu berencana untuk menarik pasukannya dari Suriah karena kelompok militan ISIS telah dikalahkan.

"Semua pangkalan AS di Suriah berada dalam jangkauan senjata lintas-batas kami, dan jika ini gagal, kami akan menyerangnya dari dalam Iran," kata Wakil Menteri Pertahanan Iran Reza Talai-Nik seperti dikutip Daily Express dari kantor berita semi resmi Tasnim, Selasa (12/2/2019).

Ancaman itu dilontarkan Talai-Nik karena Iran tidak sabar dengan kehadiran tentara AS yang terus berlanjut di sekutunya Suriah.

Pasukan AS telah berada di dalam Suriah sejak 2015 membantu perang melawan ISIS.

Pada 19 Desember, Trump mengonfirmasi bahwa dia menarik semua tentara Amerika dari negara itu dan mereka akan meninggalkan Suriah dalam waktu 30 hari.

Pada saat itu, Trump berkata: "Kami telah menang melawan ISIS."

"Anak-anak kita, mereka semua kembali dan mereka akan kembali sekarang," ujarnya.

Namun tak lama setelah pengumuman itu dibuat batas waktu penarikan diperpanjang beberapa bulan.

Pekan lalu, Ali Akbar Velayati, seorang pembantu senior Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, memerintahkan AS untuk memindahkan pasukannya.

"Apakah mereka mau atau tidak, Amerika harus meninggalkan Suriah," kata Velayati.

"Tidak 90 persen tanah Suriah berada di bawah kendali pemerintah dan sisanya akan segera dibebaskan oleh tentara Suriah," imbuhnya.

Saat ini ada sekitar 2.000 tentara Amerika di Suriah, termasuk pasukan khusus dan personel pelatihan. Pasukan khusus Inggris dan Prancis juga aktif di negara itu.

Pasukan Iran juga aktif di Suriah, di mana mereka mendukung rezim Bashar al-Assad.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Dituduh Rancang Penghancuran Situs Gunung Sinai

Doubting Thomas Research Foundation percaya puncak Gunung Sinai berlokasi di Arab Saudi

CB, Jakarta - Arab Saudi diduga merancang penghancuran situs Gunung Sinai tempat Musa menerima 10 Perintah Tuhan atau setidaknya menyembunyikan situs itu dari negara-negara Barat yang dikhawatirkan akan dijadikan tempat pemujaan.
Lembaga penelitian mengenai Kristen, Doubting Thomas Research Foundation mengklaim bahwa puncak Gunung Sinai dimana Musa bertemu dengan Allah dalam kisah Keluaran berlokasi di Arab Saudi.

Namun, Arab Saudi disebut memblokade akses ke Gunung Sinai. Para peneliti kemudian melakukan kunjungan rahasia ke sana. Situs ini sengaja disembunyikan dari dunia dengan menggunakan pagar, aparat polisi, dan pasukan keamanan.

Dan ternyata situs Gunung Sinai telah masuk dalam rencana pembangunan megacity Neom Arab Saudi senilai US$ 500 miliar dalam beberapa tahun mendatang. Besar Megacity Neom diperkirakan 33 kali lebih besar dari kota New York di AS.

"Saudi sedang membangun kota super yang dirancang menjadi 33 kali luas New York. Jika kita semua tidak bertindak, pekerja konstruksi Saudi di kawasan ini akan merusak bukti kunci dan mencegah penggalian demi masa depan" kata analis peneliti Clarion Project, seperti dikutip dari Sputnik, 11 Februari 2019.
Otoritas Arab Saudi telah melakukan survei arkeologi di kawasan yang diklaim area Gunung Sinai, dan hasilnya Saudi membantah pernyataan kelompok peneliti tersebut.

Sejumlah peneliti Barat juga membantah penelitian Doubting Thomas Research Foundation bahwa Gunung Sinai berada di Arab Saudi.
"Tidak ada sejarah kredibel, bukti geografis, arkeologi atau Biblika tentang tesis bahwa Gunung Sinai berada di Jebel al-Lawz di Arab Saudi," lata peneliti Penciptaan, Gordon Franz seperti dikutip dari Daily Star.co.uk, Selasa, 11 Februari 2019.
Dibantah sejumlah peneliti, Doubting Thomas Research Foundation malah mengklaim telah menemukan situs Penyeberangan Laut Merah menuju Arab Saudi, tak jauh dari lokasi situs Gunung Sinai.

Credit tempo.co

Gunung Sinai Situs Suci Kristen Bukan di Mesir, tapi Arab Saudi?

Wisatawan mmenuruni puncak Gunung Musa, dekat kota Saint Catherine, Semenanjung Sinai, Mesir, 9 Desember 2015. Menurut Alkitab gunung ini dimana Nabi Musa menerima sepuluh perintah dari Tuhan. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

CB, Jakarta - Penelitian terbaru mengungkapkan, Gunung Sinai tempat Nabi Musa menerima 10 Perintah Tuhan sesuai isi Alkitab bukan di wilayah Mesir seperti dipercaya selama ini, melainkan berada ratusan mil di wilayah Arab Saudi.
Hasil penelitian Clarion Project dan Doubting Thomas Research Foundation di Amerika Serikat yang telah dirilis menyebutkan Gunung Sinai berada di arah timur Semenanjung Arab seberang Teluk Aqaba.

Hasil penelitian dan penyelidikan selama 2 tahun tentang situs suci didokumentasi dengan diberi judul "Finding the Mountain of Moses: The Real Mountain in Saudi Arabia."

Berdasarkan penelitian ini, Kerajaan Arab Saudi disebut mengetahui dengan baik mengenai fakta ini.
Dokumen ini mengklaim berdasarkan sumber-sumber dari Kristen, Yahudi, dan Islam, maka lokasi Gunung Sinai sesuai isi Alkitab berada di barat daya Arab Saudi.

Analis keamanan nasional untuk Clarion Projetc, lembaga yang mengklaim non-profit dan anti-ekstrimis, Ryan Mauro menuding pemerintah Arab Saudi telah berusaha menyembunyikan lokasi Gunung Sinai dari seluruh dunia dengan menggunakan pagar, polisi, dan pasukan.
Mauro telah meluncurkan situs yang berusaha mencoba menyakinkan Arab Saudi untuk mempertahankan situs itu. Ia mendapatkan bukti kuncin tentang rencana pembangunan proyek mega-city dalam beberapa tahun mendatang yang akan menghancurkan area Gunung Sinai.
Sejumlah analis percaya Jabal Maqla, salah satu gunung tertinggi di jazirah Arab dan puncak gunung Jabal al-Lawz merupakan tempat sesungguhnya Moses menerima 10 Perintah Tuhan.

Selain itu, menurut Mauro, ia juga menduga telah menemukan Elam, oasis tempat Musa dan Israel menemukan air setelah melintasi Laut Merah menuju Gunung Sinai.
"Pikirkan betapa banyak hal yang sejalan dengan isi Alkitab di sini di gunung ini," kata Mauro seperti dikutip dari Sputnik, Senin, 11 Februari 2019.
Bukti lainnya, seperti batu yang dipecahkan oleh Musa atau peninggalan altar kuno tempat orang Israel menyembah seekor anak lembu emas saat Musa berada di puncak gunung Sinai.
Pemerintah Arab Saudi belum memberikan tanggaan atas hasil penelitian dan penyelidikan yang tertuang dalam dokumenter tersebut bahwa Gunung Sinai berada di wilayah negara itu dan sengaja disembunyikan.

Credit tempo.co