CUPUMA

Selasa, 12 Februari 2019

Peringati 40 Tahun Revolusi, Iran klaim negara terstabil di Timur Tengah

Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi (tengah) mempersilakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmien Nasution (kedua kanan) untuk memimpin acara potong kue dalam resepsi Peringatan 40 Tahun Revolusi Islam Iran di Jakarta, Senin (11/2/2019). (ANTARA News/Azizah Fitriyanti)

Jakarta (CB) - Iran mengklaim telah berhasil menjadi negara paling stabil di Timur Tengah selama 40 tahun terakhir sejak Revolusi Islam terjadi di negeri Teluk Persia itu.

"Hari ini, setelah 40 tahun berjalan, kami dengan penuh percaya diri mengumumkan bahwa Iran, dengan dukungan penuh rakyatnya, telah berhasil menjadi negara paling stabil di wilayah Timur Tengah yang penuh kemelut dan perpecahan," kata Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi di Jakarta, Senin malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Mohammadi dalam pidato perayaan Peringatan 40 Tahun Revolusi Islam Iran yang diselenggarakan Kedutaan Besar Iran di Jakarta yang dihadiri perwakilan pemerintah Indonesia, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmien Nasution, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Oedang.

Dalam pidatonya, Dubes Mohammadi pun menggarisbawahi capaian Iran sebagai negara demokratis agamis yang, salah satunya, dibuktikan dengan keberhasilan penyelenggaraan lebih dari 40 pemilu di negara teluk itu.

Iran juga mengaku sebagai negara yang merangkul berbagai penganut agama, seperti Muslim, Kristen (Katolik dan Protestan), Zoroastrianisme, serta Yahudi, yang semuanya diberikan kesetaraan hak sosial dan kebebasan dalam melaksanakan ibadah keagamaan.

Sebagai negara yang stabil di berbagai bidang, Iran siap untuk memperluas kerja sama perdagangan, ekonomi dan politik berdasarkan prinsip saling menghormati dan interaksi yang konstruktif dengan semua negara.

"Presiden Republik Islam Iran Yang Mulia Doktor Hasan Rouhani selalu menyampaikan pandangan kebijakan luar negeri yang pragmatis dan realistis, serta interaksi yang konstruktif dengan semua negara, khususnya negara-negara tetangga dan selalu mengedepankan negosiasi dalam menyelesaikan berbagai krisis dan persoalan," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Mohammadi, Iran menyayangkan kondisi yang terjadi di Timur Tengah saat ini yang dikacaukan berbagai aksi terorisme dan ekstremisme, seperti terjadi di Yaman yang telah menelan korban sipil, khususnya anak-anak dan perempuan.

"Dalam situasi seperti itu, kami membutuhkan kerja sama, interaksi dan saling tukar pendapat dari seluruh negara di kawasan," kata dia.

Revolusi Islam Iran terjadi di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini pada 1979 yang mengubah sistem pemerintahan dari monarki menjadi Republik Islam. Hubungan diplomatik antara Iran dan Indonesia berlangsung sejak 1950.

Credit antaranews.com

China Kembangkan Jet Tempur Generasi Ke-6 untuk Kalahkan AS

Pesawat jet tempur siluman China, Chengdu J-20. Foto/REUTERS/Stringer

BEIJING - China sedang mengembangkan pesawat jet tempur generasi keenam yang dapat dilihat hasilnya pada awal 2035. Proyek pesawat ini untuk mengejar ambisi militer Beijing untuk mengalahkan Amerika Serikat (AS) yang saat ini membanggakan jet tempur siluman generasi kelima.

Surat kabar pro-pemerintah, Global Times, mengungkap proyek jet tempur generasi keenam tersebut dalam laporannya hari Senin. Menurut laporan itu, Beijing memang terkunci dalam perlombaan senjata yang intens dengan Washington, tapi Beijing tidak mundur.

Laporan itu bersumber dari wawancara dengan Wang Haifeng, kepala arsitek di Lembaga Penelitian dan Desain (R&D) Pesawat Chengdu yang terlibat dalam pengembangan jet tempur siluman J-20.

"China tidak akan ketinggalan dalam perlombaan global menuju jet tempur generasi keenam," tulis Global Times, yang dikutip Bussines Insider, Selasa (12/2/2019).

Belum jelas kemampuan apa yang dimiliki jet tempur generasi keenam. Namun, secara umum pesawat impian Beijing itu diharapkan lebih mampu daripada generasi sebelumnya, dengan menggabungkan sistem senjata yang lebih maju, teknologi siluman yang di-upgrade, kecerdasan buatan, dan fitur-fitur canggih lainnya.

Rencana untuk jet tempur generasi masa depan China belum diumumkan secara resmi, tetapi pihak R&D China menunjukkan bahwa mereka sedang mengejar teknologi tersebut.

"Tradisi Tiongkok (China) adalah memiliki satu generasi dalam layanan, yang baru dalam pengembangan dan generasi berikutnya yang sedang dipelajari," kata seorang pakar militer mengatakan kepada Global Times, yang tak ditulis identitasnya.

"Sekarang J-20 sudah beroperasi, pengembangan untuk pesawat baru juga sedang berlangsung," katanya, yang menambahkan tradisi serupa juga terjadi pada pengembangan kapal induk.

Desainer J-20 pada tahun lalu juga mengakui bahwa perusahaan sudah memikirkan pesawat tempur masa depan.

"Kami tidak puas dengan apa yang telah kami capai," kata Yang Wei, wakil direktur sains dan teknologi di Aviation Industry Corp of China, kepada People's Daily. "Kami akan mengembangkan J-20 menjadi keluarga besar dan terus memperkuat kapasitas pemrosesan informasi dan kecerdasannya. Pada saat yang sama, kami akan memikirkan pesawat tempur generasi kami berikutnya untuk memenuhi persyaratan bangsa di masa depan."

J-20 memasuki layanan militer pada bulan Maret 2017; namun jet tempur ini tidak memulai integrasi dengan unit-unit tempur China hingga Februari 2018. Media setempat mengklaim J-20 lebih unggul daripada jet-jet tempur sekelasnya buatan Amerika Serikat.

Tetapi para ahli mengatakan pesawat generasi keempat AS seperti F-15C Eagle kemungkinan bisa menjadi lawan terbaik untuk J-20 China dalam pertempuran.

"F-22 kemungkinan secara signifikan mengungguli J-20 di hampir setiap aspek kemampuan tempur," kata Justin Bronk, seorang ahli pertempuran udara di Royal United Services Institute, kepada Business Insider.

China bukan satu-satunya negara yang mengembangkan jet tempur generasi keenam. AS, Inggris, Rusia, Jepang, Prancis, dan Jerman juga sedang berlomba mengembangkan pesawat tempur generasi keenam, yang diperkirakan akan ditampilkan pada tahun 2030-an.

Credit sindonews.com

Bak Persiapan Perang, Putin Perintahkan Rusia Putuskan Internet

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin telah memerintahkan Rusia untuk memutus jaringan internet global sebentar. Media setempat melaporkan perintah itu sebagai latihan pertahanan siber untuk menentukan tindakan apa jika terjadi perang atau ketika agresor memotong tali pusar digital negara itu.

Latihan ini berarti data yang lalu lalang di dunia maya di antara warga dan organisasi Rusia tetap berada di dalam negara dan tidak dialihkan secara internasional.

Sebuah rancangan undang-undang (RUU) baru mengamanatkan perubahan teknis yang diperlukan untuk penyedia layanan internet (ISP) beroperasi secara independen. RUU itu telah dibahas di parlemen pada tahun lalu.

Tes pertahanan siber belum ditentukan jadwalnya, namun media setempat menyatakan hal itu akan terjadi sebelum 1 April 2019.

RUU yang bernama "Digital Economy National Program" mewajibkan ISP Rusia memastikan diri dapat beroperasi ketika kekuatan asing mengisolasi negara itu secara online. Jika Rusia memutus internet global, maka warganya tak akan bisa mangakses situs-situs populer internasional.

NATO dan sekutu-sekutunya telah mengancam akan memberikan sanksi kepada Rusia atas serangan-serangan siber dan campur tangan online lainnya yang secara teratur dibantah Moskow.

Langkah-langkah yang digariskan dalam RUU itu termasuk instruksi Rusia agar membangun versi sendiri dari sistem alamat internet, yang dikenal sebagai DNS, sehingga dapat beroperasi jika tautan ke server yang berlokasi internasional nantinya terputus.

Saat ini, 12 organisasi mengawasi server root untuk DNS dan tidak ada di Rusia. Namun banyak salinan dari buku alamat inti internet sudah ada di Rusia yang diharapkan sistem internetnya dapat tetap berfungsi meskipun tindakan penghukuman diambil untuk menghentikannya.

Kantor berita Rusia melaporkan bahwa ISP pemerintah secara luas mendukung tujuan rancangan undang-undang tersebut, tetapi penilaian terbelah tentang bagaimana melakukannya. Mereka percaya tes pertananan siber itu akan menyebabkan "gangguan besar" pada lalu lintas internet Rusia.

Pemerintah Rusia menyediakan uang tunai bagi ISP untuk memodifikasi infrastruktur mereka sehingga upaya pengalihan dapat diuji dengan benar.

Media lokal, RosBiznesKonsalting (RBK), melaporkan bahwa Rusia berencana menggunakan kapal selam untuk memotong kabel vital internasional yang ingin memastikan ekonominya sendiri dapat bertahan "offline".

"Menurut proposal (RUU), operator dan penyedia internet harus 'memastikan instalasi' jaringan sarana teknis mereka untuk menghadapi ancaman," tulis RBK, Selasa (12/2/2019).

Pemutusan internet akan diawasi oleh Kelompok Kerja Keamanan Informasi Kremlin, yang mencakup Kasperksy Lab—salah satu perusahaan keamanan siber Rusia yang selama ini dikenal kontroversial.

Credit sindonews.com

Lawan Trump, California Tarik Pasukan dari Perbatasan Meksiko

Gubernur California memerintahkan penarikan dua pertiga tentara dari perbatasan AS dan Meksiko, menentang kebijakan Donald Trump yang ingin membendung imigran. (Reuters/Delcia Lopez)

Jakarta, CB -- Gubernur California, Gavin Newsom, menandatangani perintah untuk menarik lebih dari dua pertiga tentara Garda Nasional dari perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, menentang kebijakan Presiden Donald Trump yang mengklaim ingin membendung arus imigran ilegal.

Newsom mengatakan bahwa 360 personel Garda Nasional akan ditarik, sementara 100 lainnya masih akan berjaga di perbatasan sebagai bagian dari satuan tugas untuk memberantas perdagangan narkoba.

"Semua masalah perbatasan ini adalah krisis yang dibuat-buat. Kami tidak tertarik ikut serta dalam teater politik," ujar Newsom sebagaimana dikutip Reuters, Senin (11/2).

Politikus Partai Demokrat itu kemudian mengatakan bahwa penerobosan perbatasan oleh imigran ilegal sudah berkurang, bahkan mencapai angka terendah sejak 1971.

Selain itu, populasi imigran tak berdokumen juga merosot hingga titik terendah dalam sepuluh tahun terakhir, bertolak belakang dengan narasi Trump yang selama ini menyiratkan imigrasi sebagai salah satu masalah terbesar AS.

"Ini murni politik, titik," kata Newsom.

Sebelumnya, Gubernur New Mexico, Michelle Lujan Grisham, juga menarik sebagian besar pasukan dari perbatasan daerahnya dengan Meksiko.

"Saya menolak anggapan pemerintah federal bahwa ada krisis keamanan nasional yang luar biasa di perbatasan selatan negara kita, di mana justru beberapa komunitas di sana merupakan yang paling aman di negara ini," kata Grisham.

Perintah penarikan pasukan dilakukan Grisham beberapa saat sebelum Trump menyampaikan pidato kenegaraannya di Gedung Capitol.

Trump memberlakukan pengetatan kebijakan imigrasi, termasuk penjagaan di perbatasan, sejak akhir 2017 lalu. Presiden ke-45 itu menganggap gelombang imigran ilegal dari Meksiko dan sejumlah negara Amerika Selatan lainnya mulai mengkhawatirkan.

Sejauh ini, Trump telah mengerahkan 3 ribu personel ke perbatasan. Kementerian Pertahanan bahkan menyatakan akan mengerahkan sedikitnya 3.750 personel tambahan ke perbatasan AS-Meksiko untuk membantu memasang penghalang kawat berduri.

Rencana pengerahan pasukan tambahan ke perbatasan ini muncul menjelang tenggat waktu yang diberikan Trump kepada Kongres untuk menyetujui pendanaan pembangunan tembok perbatasan.

Perdebatan anggaran tersebut sempat memicu penutupan pemerintah atau government shutdown selama sebulan sejak 22 Desember lalu, yang terlama sepanjang sejarah.

Credit cnnindonesia.com

AS Serang Basis ISIS, 16 Warga Sipil Tewas

Pesawat koalisi meluncurkan serangan udara terhadap ISIS di Suriah. (ilustrasi)

Foto: Australian Defence Force, Sgt Pete

Diyakini masih ada 400 hingga 600 anggota ISIS yang ada di dalam kota itu.

CB, JAKARTA -- Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke kantung pertahanan terakhir ISIS di Suriah, Senin (11/2). Serangan ini menewaskan 16 warga sipil dan di antaranya tujuh orang anak.

Sebanyak 19 tentara ISIS juga terbunuh dalam pertempuran dengan tentara Kurdi yang didukung oleh koalisi. AS menyerang pasukan ISIS, seperti dilaporkan Pengamat HAM Inggris yang berbasis di Suriah.

Diikutip dari Reuters, sekelompok pesawat tempur AS juga terbang untuk menyerang Baghouz, basis terkuat terakhir ISIS di timur Suriah. Tempat itu menjadi pelarian dari ratusan warga sipil yang sehari sebelumnya dikepung oleh tentara yang didukung AS di darat.

Di wilayah dekat perbatasan Irak ini, dengan bantuan tentara gabungan yang dipimpin AS, Syrian Democratic Forces (SDF) telah mendesak ISIS sejak Sabtu (9/2) di provinsi Deir al-Zor. ISIS melakukan perlawanan keras dan berusaha melakukan serangan balik pada Senin pagi.

Di hari yang sama, sekitar 1.500 warga sipil telah melarikan diri dari wilayah itu, seperti dilaporkan kepala pemberitaan SDF. Tentara SDF menyebut, sebanyak 17 truk yang diisi pria, wanita, dan anak-anak meninggalkan Baghouz ke wilayah yang dikuasai SDF.

Anak-anak dan wanita berdesakan di dalam salah satu truk itu. Beberapa dari mereka yang melarikan diri itu mengaku sebagai orang Irak.

Menjelang penyerangan, SDF menyebut lebih dari 20 ribu warga sipil telah meninggalkan Baghouz dalam sepuluh hari terakir. SDF meyakini masih ada 400 hingga 600 anggota ISIS yang ada di dalam kota, termasuk warga asing dan militan.

Credit republika.co.id

Ada Agen Mossad Israel di Program Nuklir Iran

LONDON - Seorang ilmuwan nuklir Iran diam-diam bekerja untuk dinas intelijen Israel, Mossad. Ilmuwan itu telah diselundupkan ke Inggris karena khawatir ketahuan dan ditangkap aparat rezim Teheran.

Penyelundupan sang ilmuwan merupakan operasi bersama yang melibatkan Mossad, CIA Amerika Serikat dan MI6 Inggris. The Sunday Express melaporkan, operasi penyelundupan itu memanfaatkan krisis migran yang berlangsung sekitar Desember 2018 hingga Tahun Baru 2019 lalu.

MI6 dan CIA telah mengorek informasi tentang program nuklir Iran dan rencana masa depannya dari ilmuwan tersebut. Setelah itu, sang ilmuwan diterbangkan ke Amerika Serikat demi keselamatannya.

Nama ilmuwan itu dirahasiakan, namun The Sunday Express menyebut usianya sekitar 47 tahun. Dia adalah aset Mossad selama bertahun-tahun dan telah membantu merencanakan pembunuhan terhadap Mostafa Ahmadi Roshan tahun 2012. Roshan adalah seorang ilmuwan dan direktur nuklir di fasilitas pengayaan uranium Natanz, Iran.

Mossad tentu saja telah mengorek banyak informasi darinya sebelum dia diselundupkan ke Inggris.

"Ini bukan tanpa tantangan. Ketidakhadirannya dicatat dengan cepat, dan kami diberi tahu bahwa unit khusus Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) telah dikirim," kata seoran sumber Inggris yang mengetahui operasi penyelundupan tersebut kepada The Sunday Express, 10 Februari.

Inggris, kata sumber itu, tidak ingin terlihat membantu ilmuwan nuklir Iran yang berkhianat itu, karena masih menandatangani kesepakatan nuklir Iran 2015. Sebelum masuk Inggris, ilmuwan itu masuk ke Prancis.

"Kami tidak bisa sekadar menerbangkannya. Meskipun tidak biasa, itu ditentukan melalui penyusupan ke dalam sekelompok rekan migran yang bersiap untuk menyeberangi Selat dengan kapal," kata sumber tersebut.

Dia bergabung dengan 11 migran lain naik kapal yang mendarat di sebuah pantai sekitar 30 mil dari Dover pada 31 Desember 2018.

“Untuk bagian kami, kami diyakinkan selama wawancara bahwa Iran tampaknya berpegang teguh pada persyaratan JCPOA. Ini kabar baik," imbuh sumber itu. JCPOA adalah singkatan dari Joint Comprehensive Plan of Action, nama resmi perjanjian nuklir 2015 antara Iran dengan enam kekuatan dunia (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).

Credit sindonews.com

Israel Dilaporkan Tembakkan 4 Rudal ke Suriah, RS Diincar

DAMASKUS - Sebuah pesawat tak berawak Israel dilaporkan menembakkan empat rudal ke wilayah Quneitra selatan, Suriah. Menurut militer Damaskus, serangan tersebut menargetkan rumah sakit (RS) yang telah rusak dan dan sebuah pos pengamatan tentara.

Empat rudal yang ditembakkan, kata militer Suriah, jatuh di dekat rumah sakit. Serangan itu menyebabkan kerusakan material di sekitar lokasi serangan.

Quneitra selatan adalah provinsi di Suriah yang berbatasan dengan Israel. Sumber militer Damaskus yang dikutip kantor berita SANA mengatakan bahwa Israel juga menghantam beberapa situs di sepanjang desa-desa perbatasan yang dekat dengan zona demiliterisasi 1974 di perbatasan Golan.

Militer Israel menolak berkomentar terkait laporan serangan rudal di Quneitra. Media pemerintah Suriah sebelumnya mengatakan situs-situs di Quneitra diserang oleh tembakan artileri tank Israel. Namun, laporan terbaru menyebut serangan berasal dari pesawat nirawak.

Daerah yang diserang tersebut adalah benteng milisi yang didukung Iran, yang dipimpin oleh kelompok Hizbullah Lebanon. Serangan rudal Israel bertepatan dengan perayaan peringatan 40 tahun Revolusi Islam Iran.

Dua sumber intelijen Barat, dikutip Reuters, Selasa (12/2/2019), mengatakan dalam banyak kasus penyebaran milisi di daerah tersebut sangat bergantung pada perekrutan pemuda setempat. Mereka mengatakan kelompok Hizbullah telah mengkonsolidasikan front barunya di Suriah selatan dan mengakar sejak kekalahan pemberontak Sunni yang pernah didukung oleh Washington, Yordania dan negara-negara Teluk.

Israel telah meningkatkan serangan di Suriah sebagai bagian dari upayanya untuk melawan pengaruh yang dibangun oleh Iran di wilayah tersebut. Iran sendiri merupakan pendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang sipil yang pecah sejak 2011.

Kelompok-kelompok yang didukung Iran termasuk Hizbullah Lebanon yang telah dikerahkan di Suriah dan sekarang mempertahankan kehadiran besar di bekas daerah yang pernah diduduki militan Islamic State atau ISIS di Suriah timur.

Pada Januari lalu, pesawat-pesawat tempur Israel melakukan serangan terhadap apa yang mereka sebut sebagai senjata tersembunyi Iran di Suriah.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan meningkatkan perjuangannya melawan pasukan Iran di Suriah menyusul penarikan pasukan Amerika Serikat dari Suriah.

Credit sindonews.com

Sekjen Liga Arab: Aktivasi Keanggotaan Suriah Belum Final

Logo Liga Arab

Keanggotaan Suriah dibekukan di Liga Arab sejak konflik meletus 2011 lalu.

CB, BEIRUT— Liga Arab menyatakan belum ada konsesus di antara para anggotanya yang mengizinkan kembali keanggotaan Suriah ke organisasi kawasan tersebut.

Keanggotaan Suriah di Liga Arab dibekukan pada 2011 setelah negara itu melakukan penumpasan terhadap unjuk rasa di awal perang saudara.

Negara-negara Arab yang menjadi sekutu AS, termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah bertahun-tahun mendukung oposisi Presiden Suriah Bashar al Assad. Namun, Damaskus mampu melibas gerilyawan pemberontak dengan dukungan militer Rusia dan Iran.

Dalam dorongan diplomatik besar bagi Bashar, UAE membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus pada Desember.

UAE mengatakan mereka ingin menormalkan hubungan dan mengurangi risiko campur tangan kawasan di dalam "hubungan Arab, Suriah" yang dimaksud tentu adalah negara non-Arab yaitu Iran dan Turki.

Namun, Sekretaris Jenderal Liga Arab yang juga mantan menteri luar negeri Mesir Aboul Gheit mengatakan belum ada konsensus bagi Suriah untuk masuk kembali ke Liga Arab. Gheit menyampaikan hal itu saat kunjungannya ke Beirut, Lebanon.

"Saya mengikuti hal ini dengan sangat mendalam dan saya belum melihat adanya kesimpulan yang mengarah kepada konsensus yang kita bicarakan dan itu bisa mendorong pertemuan para menteri luar negeri (Arab) dengan mereka mengumumkan akhir dari perbedaan dan oleh karena itu, menyerukan kembalinya Suriah ke kursi mereka," katanya Senin (11/2).

Liga Arab dijadwalkan akan menggelar pertemuan puncak pada akhir Maret di Tunisia.

Saat ditanya mengenai peluang masuknya kembali Suriah, Aboul Gheit menegaskan bahwa para menteri luar negeri Liga Arab akan menggelar dua pertemuan sebelum pertemuan puncak.

"Tapi, masalahnya bukan waktu, masalahnya adalah kemauan. Masalahnya adalah konsensus di antara negara-negara anggota," imbuhnya. "Harus ada konsensus untuk kembalinya Suriah."

Credit republika.co.id

PBB Peringatkan Dampak Tertutupnya Akses Hodeidah

Salah satu sudut kota di Yaman yang hancur akibat perang.

Foto: Reuters

Sebanyak 51 ribu ton gandum di kota ini terancam membusuk

CB, DUBAI— Utusan Khusus PBB untuk Yaman mengatakan pentingnya akses ke gudang-gudang gandum yang berada di garis depan di kota pelabuhan Hodeidah karena menikatnya risiko membusuknya bahan makanan itu.

Gudang-gudang gandum milik Program Pangan Dunia (WFP) di pabrik-pabrik penggilingan di Laut Merah cukup untuk menghidupi 3,7 juta warga selama satu bulan.

“Namun, tempat itu tidak dapat diakses selama lebih dari lima bulan,” kata Utusan Khusus Martin Griffiths, Senin (11/2).

Perang yang berlangsung selama hampir empat tahun di Yaman telah menewaskan puluhan ribu orang, meruntuhkan perekonomian, dan membuat jutaan orang berada di ambang kelaparan.

PBB mendorong penerapan gencatan senjata dan penarikan pasukan dari Hodeidah yang disetujui Desember lalu di Swedia. Hodeidah merupakan titik masuk utama sebagian besar impor Yaman.

Mengakses 51 ribu ton gandum dan perlengkapan penggilingan milik PBB di garis depan titik pertempuran tersebut menjadi bahasan utama pembicaraan perdamaian yang tengah berlangsung.

Negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai pada pekan lalu menghasilkan hal yang PBB sebut sebagai "kompromi awal" untuk menarik pasukan, meskipun kesepakatan akhirnya belum disetujui.

Griffiths mengatakan dia terdorong oleh kesepakatan baru-baru ini yang dicapai semua pihak dalam pembicaraan untuk menemukan jalan guna mengakses pengilingan tersebut.

"Kami menekankan bahwa jaminan akses ke penggilingan-penggilingan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara berbagai pihak yang bertikai di Yaman. Dengan akses yang aman, tidak terbatas, dan berkelanjutan, PBB bisa membuat makanan yang sangat dibutuhkan oleh warga ini tersedia," katanya dalam pernyataan.

Pernyataan bersama antara Griffiths dan Kepala Kantor Urusan Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) Mark Lowcock menegaskan bahwa PBB meningkatkan kegiatan operasionalnya untuk membantu menyediakan makanan bagi hampir 12 juta warga yang membutuhkan di penjuru Yaman.

Credit republika.co.id

Iran Ancam Ratakan Tel Aviv dengan Tanah, Ini Reaksi Israel

TEL AVIV - Seorang jenderal senior Iran mengancam akan meratakan Tel Aviv dan Haifa di Israel dengan tanah jika Amerika Serikat (AS) berani menyerang Teheran. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tak terima dua kota terbesar negaranya diancam seperti itu.

Ancaman dari Teheran dilontarkan Brigadir Jenderal Yadollah Javani, deputi untuk biro Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, saat peringatan 40 tahun Revolusi Islam Iran, pada hari Senin. Revolusi yang terjadi tahun 1979 itu menjadi akhir dari monarki Shah Mohammad Reza Pahlavi yang menjadi sekutu AS. Rezim Shah digulingkan kelompok Islam loyalis Ayatollah Ruhollah Khomeini.

"Saya tidak mengabaikan ancaman rezim Iran tetapi saya juga tidak diintimidasi oleh mereka," kata Netanyahu," dikutip Haaretz, Selasa (12/2/2019).

"Jika rezim ini membuat kesalahan besar dengan mencoba menghancurkan Tel Aviv dan Haifa, itu tidak akan berhasil. Namun, ini akan menjadi peringatan terakhir revolusi yang mereka rayakan. Mereka harus mempertimbangkan ini," katanya lagi.

Dalam ancamannya, Jenderal Javani, mengklaim Amerika Serikat tidak punya nyali untuk menyerang Iran karena Israel menjadi taruhannya. "Amerika Serikat tidak memiliki keberanian untuk menembakkan satu peluru pun ke arah kita terlepas dari semua aset pertahanan dan militernya. Tetapi jika mereka menyerang kita, kita akan meratakan Tel Aviv dan Haifa dengan tanah," ujarnya, dikutip kantor berita IRNA.

Bersamaan dengan teriakan "Matilah Amerika" dan spanduk bertuliskan slogan yang menyerukan "Matilah Israel", pawai pada hari Senin juga menjadi ajang pamer rudal buatan Iran oleh militer setempat.

Di Teheran, massa berduyun-duyun di tengah hujan dari selusin lingkungan yang berjauhan di ibu kota menuju pusat kota Azadi atau Freedom Square. Mereka mengibarkan bendera Iran dan meneriakkan slogan "Matilah Amerika". Massa juga membakar bendera AS dan Israel.

Stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan jutaan orang berpartisipasi dalam peringatan 40 tahun Revolusi Islam Iran. Televisi tersebut juga menayangkan rekaman arsip masa pemberontakan dan memainkan lagu-lagu revolusioner.

Meskipun tekanan internasional meningkat atas program rudal negara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani berjanji untuk terus mendorong pengembangan senjata semacam itu.

"Kami tidak dan kami tidak akan meminta izin untuk memproduksi segala jenis rudal dari siapa pun," kata Rouhani di Teheran. Namun, dia menekankan bahwa Iran akan melanjutkan keterlibatan konstruktif dengan masyarakat internasional.

Rouhani berbicara di hadapan massa selama hampir 45 menit. Dia mengecam musuh-musuh Iran, yakni Amerika dan Israel, yang dia klaim berupaya menyengsarakan rakyat Iran melalui sanksi. Menurutnya, upaya itu tidak akan berhasil.

"Kehadiran orang dalam perayaan ini berarti bahwa plot oleh musuh telah dijinakkan," kata Rouhani. "Mereka tidak akan mencapai tujuan buruk mereka."

Awal bulan ini AS bersumpah untuk menekan Iran agar menghentikan program misilnya setelah Republik Islam itu meluncurkan rudal balistik baru dengan jangkauan 1.000 kilometer (620 mil) dan menguji coba rudal jelajah baru. Kedua senjata itu mampu mencapai target di Israel.

Credit sindonews.com

Jenderal Iran: Tel Aviv Rata dengan Tanah jika AS Serang Teheran

TEHERAN - Seorang jenderal senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengancam akan meratakan Tel Aviv dan Haifa di Israel dengan tanah jika Amerika Serikat (AS) berani menyerang Teheran. Ancaman ini disampaikan saat puncak peringatan 40 tahun Revolusi Islam Iran berlangsung hari Senin.

Tel Aviv dan Haifa merupakan dua kota terbesar Israel. Tel Aviv menjadi pusat basis militer rezim Zionis dan pernah menjadi ibu kota negara tersebut sebelum pindah ke Yerusalem atas pengakuan sepihak Amerika Serikat.

"Amerika Serikat tidak memiliki keberanian untuk menembakkan satu peluru pun kepada kami terlepas dari semua aset defensif dan militernya. Tetapi jika mereka menyerang kita, kita akan meratakan Tel Aviv dan Haifa dengan tanah," kata Brigadir Jenderal Yadollah Javani, komandan senior IRGC, dikutip Reuters dari IRNA, Selasa (12/2/2019).

Para pemimpin politik dan militer top di Iran secara teratur menyerukan penghancuran Israel. Bahkan, seorang jenderal senior Teheran baru-baru ini mengklaim akan mengalahkan negara Yahudi itu dalam waktu tiga hari jika perang pecah.

Javani, deputi untuk biro politik IRGC, berbicara pada pertemuan umum yang menandai peringatan 40 tahun Revolusi Islam Iran. Revolusi yang terjadi tahun 1979 itu menjadi akhir dari monarki Shah Mohammad Reza Pahlavi yang menjadi sekutu AS. Rezim Shah digulingkan kelompok Islam loyalis Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Bersamaan dengan teriakan "Matilah Amerika" dan spanduk bertuliskan slogan yang menyerukan "Matilah Israel" pawai pada hari Senin juga menjadi ajang pamer rudal buatan Iran oleh militer setempat.

Di Teheran, massa berduyun-duyun di tengah hujan dari selusin lingkungan yang berjauhan di ibu kota menuju pusat kota Azadi atau Freedom Square. Mereka mengibarkan bendera Iran dan meneriakkan slogan "Matilah Amerika". Massa juga membakar bendera AS dan Israel.

Stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan jutaan orang berpartisipasi dalam peringatan 40 tahun Revolusi Islam Iran. Televisi tersebut juga menayangkan rekaman arsip masa pemberontakan dan memainkan lagu-lagu revolusioner.

Meskipun tekanan internasional meningkat atas program rudal negara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani berjanji untuk terus mendorong pengembangan senjata semacam itu.

"Kami tidak dan kami tidak akan meminta izin untuk memproduksi segala jenis rudal dari siapa pun," kata Rouhani di Teheran. Namun, dia menekankan bahwa Iran akan melanjutkan keterlibatan konstruktif dengan masyarakat internasional.

Credit sindonews.com

Helikopter Militer Jatuh di Istanbul, Empat Tentara Tewas

Ilustrasi. (Reuters/Ints Kalnins)

Jakarta, CB -- Sebuah helikopter militer Turki jatuh ketika mencoba melakukan pendaratan darurat di daerah perumahan di Istanbul pada Senin (11/2) dan menewaskan 4 tentara yang ada di dalamnya.

"Sayangnya empat prajurit kami menjadi martir," ucap Gubernur Istanbul, Ali Yerlikaya, sebagaimana dikutip AFP.

Yerlikaya menambahkan bahwa tidak ada personel militer atau warga sipil lainnya yang terluka akibat kecelakaan helikopter di distrik Cekmekoy tersebut.

Gambar dari televisi Turki menunjukkan asap hitam tebal yang mengepul dari balik dinding putih di sisi Asia dari Istanbul tersebut.

Ini kali kedua insiden yang melibatkan helikopter UH-1 terjadi di daerah perumahan di Istanbul dalam tiga bulan terakhir.

Pada November lalu, sebuah helikopter militer jatuh saat menjalankan misi pelatihan setelah menabrak atap bangunan di daerah Sancaktape, Istanbul.

Penyebab kecelakaan sampai sekarang belum diketahui dan pihak militer mengaku akan segera melakukan penyelidikan.

Credit cnnindonesia.com

Pasukan AS-Kurdi Siapkan Serangan Pamungkas Untuk ISIS

Ilustrasi pasukan Amerika Serikat di Deir al-Zour, Suriah. (Delil SOULEIMAN / AFP)

Jakarta, CBa -- Pasukan koalisi Kurdi-Amerika Serikat perlahan-lahan terus menggempur basis pertahanan terakhir kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di sebelah timur Provinsi Deir al-Zour. Mereka kini mempersiapkan pertempuran terakhir untuk menghabisi sisa-sisa kelompok teror itu.

Juru bicara Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Mustafa Bali, mereka menggempur basis terakhir ISIS sejak Sabtu hingga Minggu pekan lalu. Kedua belah pihak bertempur di Desa Barghouz, dan berhasil merebut 41 posisi pertahanan ISIS.

Bali menyatakan pertempuran sengit terjadi pada Minggu pekan lalu, setelah SDF berhasil mematahkan serangan balasan ISIS. Dia menyatakan dibantu dengan serangan udara dari jet-jet tempur AS.

Bali sebelumnya mengaku tidak bisa menggempur dengan seluruh kekuatan karena khawatir jatuh korban dari para istri dan anak-anak anggota ISIS, dan memilih mengubah taktik dengan serangan terukur.

Bali menyatakan menolak upaya dialog dari ISIS, yang menyatakan akan angkat kaki dari sana dan meminta supaya mereka tidak diserang. Sebab, dia menyatakan ISIS tetap membahayakan setelah beberapa waktu lalu melakukan serangan bom yang menewaskan dua pasukan AS.

AS mengklaim ISIS sudah kehilangan 99,5 persen wilayahnya, dan kini bertahan di basis pertahanan terakhir seluas lima kilometer persegi. Namun, para analis memperkirakan ISIS sebagai ideologi dan gerakan belum berakhir dan mereka meyakini kelompok itu sudah menyiapkan sel-sel 'tidur'.

Sel-sel itu nantinya bergerak di bawah tanah dan bisa kembali menyusun kekuatan lalu bangkit angkat senjata. Para analis sudah memperingatkan AS supaya tidak mengendurkan operasi militer dan kontra terorisme jika tidak mau ISIS bangkit kembali.

Presiden AS, Donald Trump, pada Rabu pekan ini bakal mendeklarasikan kehancuran ISIS, jika seluruh wilayah kekuasaan kelompok sudah berhasil direbut. Hal itu bakal menjadi titik akhir perang melawan kelompok teror itu yang telah berlangsung selama empat tahun, sejak ISIS memproklamirkan diri pada 2014 lalu.

Credit cnnindonesia.com

Dua Kapal Perang AS Dekati Spratly, China Sebut Bikin Masalah

BEIJING - China menuduh Amerika Serikat (AS) berusaha menimbulkan masalah dengan mengirim dua kapal perang bersenjata rudal di dekat Kepulauan Spratly, wilayah sengketa Laut China Selatan yang diklaim Beijing. Beijing kembali mendesak Washington menghentikan tindakan provokatif.

Washington menyatakan misi dua kapal perangnya ke dekat Kepulauan Spratly pada hari Senin (11/2/2019) adalah untuk operasi kebebasan navigasi.

"AS bertekad untuk membangkitkan masalah di Laut China Selatan, menciptakan ketegangan dan merusak perdamaian," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, dikutip AFP, Selasa (12/2/2019).

Kedua kapal perusak Amerika yang patroli di dekat Kepulauan Spratly adalah USS Spruance dan USS Preble. Patroli kedua kapal itu terjadi ketika Beijing dan Washington memulai pembicaraan perdagangan di Beijing minggu ini sebagai upaya untuk menghindari perang dagang habis-habisan antara dua ekonomi terbesar dunia.

Beijing menegaskan hampir semua kawasan Laut China Selatan adalah perairan teritorialnya. Namun, Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam juga memiliki klaim yang saling tumpang tindih.

AS dan sekutu-sekutunya secara berkala mengirim pesawat dan kapal perang di dekat kepulauan Laut China Selatan dan terumbu karang yang diklaim oleh Beijing untuk memberi sinyal hak mereka di bawah hukum internasional untuk melewati perairan. Tindakan itu selalu membuat China marah.

Pada pertengahan Januari, kapal perang AS dan Inggris melakukan latihan militer bersama pertama mereka di Laut China Selatan sejak Beijing mulai membangun pangkalan dan jalur udara di pulau-pulau sengketa.

Pada 7 Januari, kapal perang AS lainnya; USS McCampbell, berlayar dalam jarak 12 mil laut (22 kilometer) dari rantai Kepulauan Paracel—utara Kepulauan Spratly—selama putaran pembicaraan perdagangan sebelumnya antara kedua negara.

Hanya sehari setelah operasi itu, penyiar CCTV China melaporkan bahwa Beijing telah mengirim rudal balistik anti-kapal yang dikenal sebagai DF-26. Misil itu memiliki jangkauan 3.000 hingga 4.000 kilometer. Lokasi pengerahan misil berada di barat laut China.

Credit sindonews.com

Senin, 11 Februari 2019

Polandia Beli 20 Sistem Roket Artileri AS untuk Keamanan Negara

WARSAWA - Polandia membeli 20 peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi (HIMARS) dari Amerika Serikat (AS). Warsawa berdalih senjata yang diperkirakan bernilai USD414 juta itu dibutuhkan demi menjamin keamanan negara.

Perdana Menteri (PM) Polandia Mateusz Morawiecki dan Menteri Pertahanan Mariusz Blaszczak telah membuat pengumuman resmi tentang keputusan Warsawa untuk membeli HIMARS AS pada Minggu sore. Kementerian Pertahanan Polandia mengumumkan hal itu di situs resminya.

Pengumuman itu muncul setelah akhir tahun lalu Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan 20 HIMARS dan peralatan pendukung terkait ke Polandia.

Berbicara pada upacara di Warsawa, Menteri Pertahanan Blaszczak mengatakan bahwa pembelian sistem roket buatan AS akan diresmikan pada hari Rabu mendatang. Menurutnya, Polandia membutuhkan peralatan modern untuk menjamin keamanan.

"Menteri @mblaszczak: Pada hari Rabu kami akan menandatangani kontrak untuk pengiriman batalion HIMARS. Peralatan modern yang menjamin keamanan kami," tulis Kementerian Pertahanan setempat di Twitter melalui akun resminya, @MON_GOV_PL, Minggu (10/2/2019).

"Ini adalah komponen yang sangat penting dalam implementasi program modernisasi Angkatan Bersenjata Polandia. Bersama dengan peluncur roket, Polandia akan menerima amunisi, serta paket logistik dan pelatihan," kata Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan, dikutip Sputnik, Senin (11/2/2019).

Diproduksi oleh Lockheed Martin dan BAE Systems, M142 HIMARs mampu meluncurkan roket artileri dan rudal balistik taktis, serta memiliki jangkauan operasional sekitar 480km. Polandia adalah salah satu dari segelintir negara yang menyetujui sistem ini. Bersama dengan Angkatan Darat AS dan Korps Marinir, HIMARS saat ini dioperasikan oleh Uni Emirat Arab, Yordania dan Singapura.

Ketegangan antara tetangga Polandia dan Rusia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena krisis di Ukraina, ekspansi NATO dan penempatan komponen-komponen perisai pertahanan misil AS di wilayah Polandia.

Aliansi Barat telah memperluas kehadirannya di Polandia dan negara-negara Baltik di sepanjang perbatasan Rusia sambil menuduh Moskow melakukan manuver pasukannya secara agresif di dalam wilayah Rusia. Tahun lalu, Warsawa mengumumkan bahwa mereka akan melobi untuk menciptakan pangkalan militer AS di wilayah Polandia, dan menamai pangkalan yang diusulkan dengan nama "Fort Trump".

Credit sindonews.com

Inggris Bersiap Kirim Kapal Induk Queen Elizabeth ke Pasifik

LONDON - Kapal induk HMS Queen Elizabeth, dengan dua skuadron pesawat jet tempur siluman F-35 di atas deknya, akan dikirim ke perairan yang disengketakan di Pasifik. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Gavin Williamson dalam sebuah pidato.

Williamson mengatakan Inggris kemungkinan harus campur tangan di masa depan untuk menghadapi agresi dari negara-negara seperti Rusia dan China yang dia sebut telah mencemooh hukum internasional. Dia menyoroti kebangkitan angkatan bersenjata kedua negara itu.

"Inggris dan sekutu Barat-nya harus siap untuk menggunakan kekuatan keras untuk mendukung kepentingan kita," katanya, dalam pidato di RUSI (Royal United Services Institute) di London, Senin (11/2/2019), dikutip Independent.

“Kita harus siap menunjukkan harga mahal dari perilaku agresif, siap untuk memperkuat ketahanan kita," lanjut Williamson.

"Inggris memiliki peluang terbesar dalam 50 tahun untuk mendefinisikan kembali perannya ketika kita meninggalkan Uni Eropa. Dan dengan dunia yang berubah begitu cepat, tergantung pada kita untuk mengambil kesempatan yang diberikan Brexit," imbuh dia mengacu pada keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa atau British Exit (Brexit).

“Kita dapat membangun aliansi baru, menyalakan kembali aliansi lama dan, yang paling penting, memperjelas bahwa kita adalah negara yang akan bertindak saat dibutuhkan, dan sebuah bangsa yang dapat dituju orang ketika dunia membutuhkan kepemimpinan," papar menteri tersebut.

Williamson melanjutkan kenaikan £1,8 miliar dalam anggaran pertahanan Inggris akan mendanai investasi yang sangat signifikan dalam operasi siber secara ofensif dan pertahanan terhadap serangan musuh. Dia mengklaim akan ada dana perang jutaan poundsterling, dengan kontribusi dari ketiga layanan angkatan bersenjata untuk mengembangkan peralatan inovatif.

Pada bulan Desember, Williamson mengunjungi Odessa, pelabuhan asal kapal-kapal Ukraina yang ditangkap oleh pasukan Rusia di Laut Hitam dan mengumumkan bahwa ia bermaksud mengirim kapal perang ke wilayah itu untuk menegaskan kebebasan navigasi. Moskow menggambarkan kunjungan itu sebagai tindakan provokasi.

Pelayaran Pasifik yang direncanakan oleh kapal induk Queen Elizabeth dengan pelengkap dua skuadron pesawat F-35 Joint Strike Fighters (JSF's) akan membawa kapal induk itu ke arena angkatan laut dengan ketegangan yang meningkat.

Seperti diketahui, China telah berselisih dengan negara-negara tetangganya di Asia terkait klaim wilayah di Laut China Selatan dan Laut China Timur. China juga kerap bersitegang dengan Amerika Serikat yang nekat melakukan patroli kapal perang di dekat pulau reklamasi yang diklaim Beijing di Laut China Selatan. Washington berdalih patroli kapal perangnya untuk menegakkan kebebasan navigasi di perairan internasional.

China sendiri mengancam akan membangun lebih lanjut pulau-pulau reklamasi perairan sengketa itu. Beijing juga memperingatkan Washington setelah kapal perusak berpeluru kendali dikirim ke pulau-pulau yang disengketakan.

Jepang, India, Australia, dan Amerika Serikat telah membentuk kelompok Dialog Keamanan Quadrilateral, dengan latihan angkatan laut bersama yang bertujuan mengisolasi China. Namun, Beijing menggambarkan kapal perang asing yang menegaskan kebebasan navigasi di Laut China Selatan sebagai ancaman terhadap kedaulatannya.

"Mengesampingkan kesalahan dan hak Brexit, ada kebutuhan bagi Inggris untuk terlibat dengan seluruh dunia. Tidak ada yang salah dengan (kapal induk) Queen Elizabeth yang dikirim ke Pasifik dalam penyebaran semacam ini, setelah semua pasukan yang kita punya kembali ke timur Suez," kata Michael Clarke, seorang peneliti senior di RUSI.

“Gavin Williamson sepertinya ingin membuat jejaknya. Dia melihat pertahanan sebagai perpanjangan dari kebijakan luar negeri. Dan, sejauh ini, ia telah muncul sebagai salah satu dari sedikit menteri dalam pemerintahan Konservatif ini yang reputasinya belum rusak parah oleh krisis Brexit," ujarnya.

"Namun, pertanyaannya adalah apakah dia akan bisa mendapatkan dukungan dari seluruh pemerintah, sesama menteri, dalam kebijakan ke depan ini," paparnya.

Credit sindonews.com

Intimidasi Filipina, Cina Kirim 95 Kapal ke Laut Cina Selatan

Presiden Cina, Xi Jiping, menginspeksi latihan perang Angkatan Laut PLA di Laut Cina Selatan, Kamis, 12 April 2018. CNN -- Xinhua

CB, Jakarta - Angkatan laut Cina dilaporkan telah mengerahkan armada hampir 100 kapal ke Pulau Thitu, salah satu dari beberapa pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan.
Ini diyakini sebagai upaya Cina untuk menghentikan pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung yang sedang dilakukan oleh pemerintah Filipina.

Dikutip dari Sputnik, 9 Februari 2019, menurut laporan hari Rabu yang diterbitkan oleh Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), sebuah lembaga think tank yang dikelola oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional, Beijing baru-baru ini mulai mengirim kapal dari Subi Reef, yang terletak sekitar 22,2 kilometer laut dari Thitu.

Parade angkatan laut Cina di Laut Cina Selatan terlihat dari satelit pencitraan, 28 Maret 2018. CNN - Planet Labs
Pada tanggal 3 Desember 2018, dengan hari-hari konstruksi yang jauh dari permulaan di Thitu, Cina mengirim setidaknya 24 kapal ke pulau yang disengketakan, menurut laporan. Konstruksi sebelumnya telah dihentikan karena cuaca buruk dan gelombang laut yang besar.
Selama sisa bulan itu, dan memasuki Januari 2019, jumlah armada Cina, terdiri dari kapal-kapal dengan Tentara Pembebasan Rakyat-Angkatan Laut, Penjaga Pantai Cina dan berbagai kapal penangkap ikan, berfluktuasi ketika mereka menempatkan diri di dekat pulau yang diperebutkan ketika konstruksi dimulai.
"Kapal-kapal penangkap ikan sebagian besar telah berlabuh antara 3,7 dan 10,1 kilometer laut di sebelah barat Thitu, sementara kapal-kapal angkatan laut dan penjaga pantai beroperasi sedikit lebih jauh ke selatan dan barat," papar isi laporan.

"Penyebaran ini konsisten dengan contoh-contoh sebelumnya dari 'strategi kubis Cina', yang mempekerjakan lapisan penangkapan ikan, penegakan hukum dan kapal angkatan laut konsentris di sekitar wilayah yang diperebutkan."
Pada tanggal 20 Desember 2018, citra satelit menunjukkan 95 kapal Cina di dekat pulau itu, sebelum banyak yang ditarik kembali, menjadi tinggal 42 kapal pada 26 Januari 2019. Dua kapal terlihat selama 20 Desember yang diidentifikasi AMTI sebagai kapal perang frigat PLAN Type 053H1G dan CCG Type 818 cutter.
"Penurunan jumlah kapal pemerintah, yang mencerminkan pengurangan kehadiran milisi, menunjukkan pasukan Cina telah menetap dalam pola pemantauan dan intimidasi setelah penyebaran besar awal mereka gagal meyakinkan Manila menghentikan pembangunan," laporan itu menyimpulkan.

Pembangunan bagian Barat Laut pulau Mischief Reef, Kepulauan Spratly, Laut China Selatan, dilihat dari udara, 8 Januari 2016. Terlihat tanggul sepanjang 1.900 kaki atau sekitar 589 m, bangunan-bangunan baru, dan dermaga yang telah dan sedang dibangun pemerintah Tiongkok. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe
Menurut Philstar, kapal penjaga pantai Cina dan kapal penangkap ikan juga terlihat di dekat Sandy Cay, sebuah gugus pulau yang berjarak sekitar 4,63 kilometer laut dari Pulau Thitu. Juga dikenal sebagai Pulau Pag-asa, pulau ini diklaim oleh Filipina, Cina, Taiwan, dan Vietnam dan merupakan pulau Spratly terbesar kedua.
Rencana pemerintah Filipina untuk membangun jalan landai di atas Thitu untuk memungkinkan kapal-kapal Filipina untuk mengangkut bahan-bahan perbaikan dengan lebih baik dan untuk memperpanjang landasan pulau guna mendaratkan pesawat-pesawat yang lebih besar pada awalnya diumumkan pada bulan April 2017.

Awal pekan ini, laporan AMTI dikritik oleh Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana atas klaimnya bahwa upaya pembangunan yang sedang berlangsung juga akan mencakup reklamasi tanah, lapor Manila Bulletin.
"Sampai sekarang, hanya jalan landai yang sedang dilakukan. Berikutnya adalah beton landasan pacu. Fase ketiga adalah pemanjangan landasan pacu, yang akan memerlukan reklamasi sekitar 300 meter," jelas Lorenzana.
Lorenzana mengeluarkan pernyataan tentang kehadiran kapal-kapal Cina pada hari Jumat, menekankan bahwa upaya pembangunan akan terus berlanjut dan tuntutan sengketa Laut Cina Selatan harus "menghormati kedaulatan Filipina" dan berperilaku dalam "cara beradab yang sesuai dengan anggota komunitas global."

Credit tempo.co

Turki imbau China tutup kamp pengasingan bagi orang Islam

Profil anak-anak etnik minoritas Uyghur di Wilayah Otonomi Xinjiang Uyghur, China. Mereka muslimin dan muslimah di tengah dominasi suku Han, yang berawal dari okupansi pasukan Jenghis Khan dari Mongolia ke Turki dan China. (wikipedia.org)

Istanbul (CB) - Turki mengimbau China agar menutup kamp-kamp pengasingannya bagi orang-orang Islam, dengan mengatakan kamp-kamp tersebut yang dilaporkan menampung sejuta orang etnis Uighur merupakan sesuatu "yang mengecewakan bagi kemanusiaan".

Pekan lalu, para pegiat hak asasi manusia mendesak negara-negara Eropa dan Islam untuk memprakarsai pembentukan investigasi PBB atas penahanan dan "indoktrinasi paksa" China terhadap hingga satu juta orang Uighur, yang berbicara bahasa Turki, dan orang-orang Islam lain di Provinsi Xinjiang.

"Kebijakan asimilasi sistematis terhadap orang-orang Turki Uighur yang dilakukan penguasa China merupakan suatu yang mengecewakan bagi kemanusiaan," kata Hami Aksoy, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, dalam satu pernyataaan pada Sabtu (9/2) malam, demikian Reuters melaporkan.

"Ini bukan rahasia lagi bahwa lebih satu juta orang Turki Uighur yang mengalami penangkapan serampangan menerima siksaan dan pencucian otak di kamp-kamp pengasingan dan penjara-penjara," kata Aksoy.

Tanggapan Turki tersebut disampaikan setelah kematian musisi dan penyair Uighur, Abdurehim Heyit, dalam tahanan.

Beijing menghadapi tekanan internasional yang meningkat atas program yang disebutnya "deradikalisasi" di provinsi di bagian barat jauh negara itu.

Ankara menyerukan masyarakat internasional dan sekretaris jenderal PBB untuk mengambil tindakan.

China mengatakan pihaknya melindungi agama dan budaya minoritas etnisnya dan langkah-langkah keamanan di Xinjiang diperlukan untuk menghadapi kelompok-kelompok yang memicu kekerasan di sana.

Credit antaranews.com

Cina Diam-diam Pindahkan Tahanan Uighur dari Xinjiang, Kenapa?

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, mengikuti kelas ilmu hukum, Jumat 3 Januari 2019. Kamp pendidikan tersebut disoroti PBB dan dunia Barat karena dianggap sebagai pola deradikalisasi yang melanggar HAM, namun Cina menyangkal karena para peserta didik diajari berbagai keterampilan. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

CB, Jakarta - Cina secara diam-diam memindahkan tahanan etnis Uighur dari kamp pusat reedukasi di provinsi otonomi Xinjiang atau XUAR ke penjara di provinsi Shaanxi dan Gansu. Pemindahan ini merujuk pada perluasan sistem pemindahan rahasia tahanan keluar wilayah.
Dalam wawancara via telepon dengan Radio Free Asia, 8 Februari 2019, pejabat di Biro Kemanan Publik povinsi Shaanxi membenarkan tentang pemindahan etnis Uighur dari kamp pusat reedukasi di Xinjiang ke penjara di Shaanxi. Namun pejabat tersebut mengaku tidak mengetahui berapa banyak jumlah Uighur yang dipindahkan.

"Saya tidak memiliki informasi berapa banyak Uighur dipindahkan ke sini," kata pejabat itu.

Dia kemudian menyarankan agar menghubungi Biro Keamanan Publik XUAR dan Pasukan Produksi dan Konstruksi Xinjiang. Aparat penjara di Shaanxi juga membenarkan adanya tahanan Uighur di penjara Cuijiagou.
Otoritas penjara di provinsi Gansu juga membenarkan ada tahanan Uighur dipindahkan dari XUAR. Mereka dijebloskan ke penjara di kota Baiyin.
"Jumlah mereka yang dipindahkan dari XUAR sangat banyak. Mereka tidak hanya ditahan di penjara Baiyin, sebagian besar mereka ditahan di penjara-penjara di Gansu," kata petugas penjara.
Etnis Uighur itu ditahan tidak hanya karena tindakan kriminal, tapi lebih pada alasan khusus. "Mereka secara khusus di bawah pengamanan yang sangat ketat," ujarnya.

Televisi pemerintah Cina menunjukkan Muslim Uighur menghadiri kelas tentang bagaimana menjadi warga negara yang taat hukum. Ada bukti bahwa para tahanan juga dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik baru. [New York Times]

Laporan Bitter Winter, situs yang diluncurkan oleh Pusat penelitian Italia yang fokus pada isu agama di Cina, CESNUR, lebih dulu membenarkan adanya pemindahan tahanan Uighur dari kamp pusat reedukasi di XUAR ke sejumlah penjara di Shaanxi dan Gansu.
Di penjara Cuijiagou diperkirakan ada sekitar 3 ribu Uighur yang dipindahkan secara diam-diam dari Xinjiang ke Shaanxi dengan menggunakan truk militer dan polisi bersenjata.

"Untuk menyembunyikan kebenaran, orang-orang ini selalu dikirim ke penjara pada malam hari," ujar seorang sumber.
Sumber Bitter Winter sebelumnya mengungkapkan sejumlah penjara di Inner Mongolia juga menerima tahanan dari Xinjiang yang diduga etnis Uighur.

Credit tempo.co

Misteri Musisi Muslim Uighur yang Disebut Tewas di Kamp Tahanan China

BEIJING - Media pemerintah China (Tiongkok) membantah klaim Turki bahwa seorang musisi Muslim Uighur tewas di kamp penahanan. Sebuah video yang menunjukkan musisi itu dirilis sebagai bukti.

Video bertanggal 10 Februari 2019 menampilkan seorang pria yang disebut bernama Abdurehim Heyit yang menyatakan bahwa kondisi kesehatannya baik.

Turki sebelumnya meminta China untuk menutup kamp-kamp penahanan Muslim Uighur setelah mengklaim ada laporan perihal kematian musisi tersebut. Menurut Ankara lebih dari satu juta warga Uighur ditahan.

Beberapa warga Uighur mempertanyakan keaslian video yang dirilis media pemerintah China. Nury Turkel, ketua Proyek Hak Asasi Manusia Uighur yang berpusat di Amerika Serikat, mengatakan kepada BBC bahwa beberapa aspek dari video itu mencurigakan.

Orang-orang Uighur adalah minoritas Muslim berbahasa Turki yang berbasis di wilayah Xinjiang barat laut China, yang telah diawasi ketat oleh otoritas China. Secara bahasa, mereka dekat dengan Turki dan sejumlah besar warga Uighur telah melarikan diri ke Turki dalam beberapa tahun terakhir.

Video bantahan itu dirilis oleh China Radio International (CRI) untuk layanan berbahasa Turki. Dalam laporannya, media itu mengatakan kritik Turki terhadap China tidak berdasar.

"Di dalamnya, Heyit terliha mengatakan dia dalam proses penyelidikan karena diduga melanggar hukum nasional," tulis media itu dalam keterangan video di akun Twitter-nya, @CRI_Turkish.

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa warga Uighur yang ditahan menjadi sasaran penyiksaan di kamp konsentrasi. "Laporan kematian Heyit semakin memperkuat reaksi publik Turki terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Xinjiang," kata juru bicara kementerian tersebut, Hami Aksoy.

"Diperkenalkannya kembali kamp-kamp konsentrasi di abad ke-21 dan kebijakan asimilasi sistematis pemerintah China terhadap Turki Uighur merupakan hal yang sangat memalukan bagi kemanusiaan," ujar Aksoy.

Dia meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di sana.

Pemerintah China menggambarkan komentar diplomat Turki itu sebagai hal yang sama sekali tidak dapat diterima.

Credit sindonews.com