CUPUMA

Rabu, 06 Februari 2019

Taliban Tuntut Afghanistan Ubah Konstitusi Lebih Islami

Ilustrasi pasukan Afghanistan. (REUTERS/Parwiz)

Jakarta, CB -- Kelompok Taliban mendesak supaya pemerintah Afghanistan mengubah undang-undang dasar sebagai syarat untuk memulai pembicaraan damai. Menurut mereka, konstitusi negara itu sekuler dan menuntut diubah supaya lebih Islami.

"Konstitusi pemerintah tidak sah. Itu adalah produk Barat dan menjadi hambatan dalam pembicaraan damai. Semuanya bertentangan. Kami menuntut konstitusi yang lebih Islami," kata kepala rombongan Taliban, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, di Kota Moskow, Rusia, seperti dilansir AFP, Rabu (6/2).

Kelompok Taliban berada di Moskow guna merumuskan perundingan damai dan melanjutkan pertemuan dengan delegasi Amerika Serikat di Doha, Qatar, beberapa waktu lalu. Namun, tidak ada satupun perwakilan pemerintah Afghanistan yang hadir. Yang muncul justru mantan Presiden Hamid Karzai, yang merupakan seteru dari Presiden Ashraf Gani yang saat ini memimpin.

Dilaporkan di sela-sela perundingan, delegasi Taliban dan Karzai yang sebelumnya berperang kini salat berjamaah. Ghani dan sekutunya berkeras pemerintah Afghanistan harus memimpin jalannya perundingan damai dari perang yang sudah hampir 18 tahun berkecamuk. Namun, Taliban menolak.

Stanikzai menyatakan Taliban tidak akan kembali menerapkan hukum Islam seperti ketika mereka menguasai Afghanistan pada 1996 hingga 2001. Namun, mereka menyatakan ingin menerapkan sistem kenegaraan yang Islami dan terbuka.

Taliban juga menyatakan bakal menghentikan budidaya tanaman candu dan menghentikan konflik yang sudah menelan ratusan ribu korban meninggal dan cacat. Mereka bakal melanjutkan perundingan damai di Doha pada 25 Februari mendatang.

Credit cnnindonesia.com

Suriah Diduga Aktifkan S-300 Rusia, Jet Tempur Israel Terancam

DAMASKUS - Militer Suriah diduga mulai mengaktifkan tiga dari empat sistem pertahanan rudal S-300 yang dipasok Rusia. Citra satelit yang dirilis perusahaan satelit Israel, ImageSat International, menguatkan dugaan tersebut.Jika dugaan itu terkonfirmasi, maka pesawat-pesawat jet tempur Israel bisa terancam tertembak jika nekat melakukan serangan udara di wilayah Suriah.
Citra satelit menunjukkan hanya satu dari empat empat sistem rudal S-300 yang tempatkan di Masyaf, Suriah barat laut dalam kondisi tertutup jaring kamuflase.

"Karena ketegangan regional saat ini dan ereksi terdeteksi dari peluncur, ada kemungkinan bahwa kegiatan yang disebutkan menunjukkan peningkatan tingkat operasional dan kewaspadaan," kata ImageSat dalam penilaian mereka terhadap gambar satelit.

"Penyamaran peluncur keempat jarang dan menimbulkan tanda tanya tentang tingkat operasional seluruh baterai dan khususnya peluncur yang tertutup dan dilipat," lanjut pihak ImageSat, dikutip The Jerusalem Post, Rabu (6/2/2019).

Rusia telah memasok peluncur, radar, dan kendaraan kendali serta perangkat sistem rudal air-to-surface (udara-ke-permukaan) S-300 yang canggih kepada militer rezim Presiden Bashar al-Assad pada awal Oktober 2018. Pengiriman senjata pertahanan itu sebagai respons atas jatuhnya pesawat pengintai Rusia oleh sistem rudal S-200 Suriah dalam insiden penembakan tak disengaja ketika sistem itu sedang merespons serangan udara jet-jet tempur Israel pada September lalu.

Insiden ini telah menyebabkan hubungan antara Israel dan Rusia renggang.

Sebelumnya pada hari Selasa, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa dia akan mengunjungi Moskow akhir bulan ini untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan kedua pemimpin itu, jika terlaksana, akan menjadi yang pertama sejak hubungan kedua negara bermasalah.

Sekadar diketahui, rezim Damaskus mengoperasikan berbagai sistem pertahanan udara kuno era Soviet, seperti SA-2s, SA-5s, dan SA-6s, SA-17 dan SA-22. Moskow juga telah memasok sitem pertahanan Pantsir S-1 jarak pendek.

S-300 yang canggih akan menjadi ancaman bagi jet tempur Israel karena sistem pertahanan rudal jarak jauh itu dapat melacak objek, seperti pesawat terbang dan rudal balistik, dalam jangkauan 300 kilometer.

Credit sindonews.com

Iran Peringatkan Israel: Serang Suriah Lagi Disambut Respons Tegas!

TEHERAN - Pemerintah Iran memperingatkan Israel bahwa serangan lebih lanjut terhadap wilayah Suriah akan disambut dengan respons tegas dan tepat. Peringatan itu dilontarkan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Shamkhani, Selasa (5/2/2019).

Israel, yang memandang Iran sebagai ancaman keamanan terbesarnya, telah berulang kali menyerang sasaran-sasaran Iran dan para milisi sekutunya di Suriah. Militer rezim Zionis semakin terbuka untuk melakukan serangan udara di negara Presiden Bashar al-Assad itu menjelang pemilu yang akan digelar April 2019.

Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Suriah Walid Moalem di Teheran, Shamkhani mengatakan serangan-serangan Israel melanggar integritas wilayah Suriah dan tidak dapat diterima.

"Jika tindakan ini berlanjut, kami akan mengaktifkan beberapa tindakan yang dihitung sebagai pencegah dan sebagai respons yang tegas dan tepat untuk mengajarkan pelajaran kepada penguasa kriminal dan pembohong Israel," kata Shamkhani dikutip kantor berita Fars.

Sementara itu, Muallem mengatakan bahwa pemerintah Damaskus berkomitmen untuk memastikan keamanan pasukan Iran di Suriah.

Pada Januari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan militernya akan terus menyerang Iran di Suriah dan memperingatkan Teheran untuk hengkang dari negara Assad dengan cepat.

Pada bulan yang sama, Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Brigadir Jenderal Hossein Salami mengatakan dalam sebuah pidato televisi bahwa strategi Iran adalah menghapus rezim Zionis Israel dari peta politik global.

Hubungan antara Israel dan Iran baru-baru ini semakin tegang. Israel yan telah menentang kehadiran militer Iran di Suriah, khawatir Teheran akan mendapatkan pengaruh yang meningkat di wilayah tersebut. Namun, Teheran menekankan bahwa pihaknya hanya mengirim penasihat militer atas permintaan pemerintah Suriah.

Credit sindonews.com

Sebut Iran Kuasai Lebanon, Hizbullah Kecam Israel

BEIRUT - Sekretaris Jenderal Hizbullah mencela Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena mengklaim bahwa Iran mengendalikan pemerintahan baru Lebanon melalui kelompoknya.

"Pemerintah Libanon yang baru terdiri dari kekuatan politik, dan Hizbullah adalah bagian dari formasi ini," kata Hassan Nasrallah dalam pidato yang disiarkan televisi seperti dikutip dari Anadolu, Selasa (5/2/2019).

Ia pun menekankan bahwa pemerintahan baru Lebanon tidak dikendalikan oleh Hizbullah.

Pernyataan Nasrallah ini datang sebagai tanggapan atas tuduhan yang dibuat oleh Netanyahu pada hari Minggu lalu.

“Iran memiliki proxy. Salah satunya adalah Hizbullah. Hizbullah baru saja bergabung dengan pemerintah Libanon. Itu keliru; mereka sebenarnya mengendalikan pemerintahan Lebanon. Ini berarti bahwa Iran mengendalikan pemerintah Lebanon," kata Netanyahu, berbicara kepada delegasi 40 duta besar untuk PBB sebelum mereka menuju ke perbatasan utara Israel untuk memeriksa salah satu terowongan lintas batas Hizbullah.

Setelah berbulan-bulan menemui jalan buntu, Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri pada Kamis lalu mengumumkan bahwa negara itu memiliki Kabinet baru.

Sejak Lebanon mengadakan pemilihan parlemen Mei lalu, Hariri telah berjuang untuk membentuk pemerintahan baru.

Proses pembentukan kabinet baru telah mengalami penundaan berulang kali di tengah saling tuduh antara kekuatan politik terkemuka dan tuntutan oleh pihak-pihak tertentu untuk perwakilan yang lebih besar.

Credit sindonews.com

Presiden Maduro Bersurat ke Paus Fransiskus, Minta Bantuan

Presiden Nicolas Maduro menyampaikan pidato di hadapan para marinir dan komando angkatan laut Venezuela, Ahad, 3 Februari 2019.[teleSUR]

CB, Abu Dhabi – Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menulis surat kepada Paus Fransiskus meminta dialog baru untuk membantu menyelesaikan krisis politik, yang sedang terjadi.

Sekretaris Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, mengatakan ini saat di Abu Dhabi menemani Paus, yang sedang melakukan kunjungan tiga hari di Uni Emirat Arab.
“Maduro mengatakan telah mengirim surat berisi permintaan tolong dalam proses memfasilitasi dan menguatkan proses dialog,” begitu dilansir Reuters pada Senin, 4 Februari 2019 mengutip rilis yang dipublikasikan televisi Sky TG24.

Dalam wawancara televisi itu, Times of Malta melansir Maduro menulis kepada Paus bahwa dia melayani tujuan Kristus. “Dalam semangat ini saya meminta bantuannya untuk proses memfasilitasi dan menguatkan dialog,” kata Maduro dalam wawancara televisi itu.

Pemimpin sosialis berusia 58 tahun itu juga mengatakan saya meminta kepada Paus untuk mengupayakan yang terbaik. “Mengupayakan jalur dialog. Saya berharap mendapat respon yang positif,” kata pengganti Presiden Hugo Chavez ini.
Maduro mengatakan mendukung rencana pertemuan dengan sejumlah negara Amerika Latin dan Uni Eropa, yang tergabung dalam Contact Group, untuk pembicaraan di Montevideo pada Kamis pekan ini.

Nicolas Maduro, yang baru saja dilantik sebagai Presiden Venezuela untuk masa jabatan kedua selama enam tahun, mendapat desakan mundur dari pemimpin oposisi Juan Guaido. Guaido mendapat dukungan sejumlah negara Amerika Latin seperti Argentina dan Brasil. Sejumlah negara Barat juga ikut mendukung seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Jerman.

Sebaliknya, Maduro masih mendapat dukungan dari Rusia, Cina, Turki dan Italia. Angkatan bersenjata dan polisi Venezuela juga masih mendukung bekas menteri luar negeri ini.

Venezuela mengalami krisis ekonomi sejak 2016 sebelum merebak menjadi krisis politik saat ini. Sekitar tiga juta warganya pindah ke negara tetangga karena kesulitan makan, obat-obatan dan lapangan pekerjaan. Harga-harga melambung karena Venezuela mengalami hiperinflasi dalam kepemimpinan Maduro.

Credit tempo.co

Paus Fransiskus - Imam Besar Al Azhar Raih Human Fraternity Award

Imam Besar al-Azhar Mesir, Syekh Ahmad el-Tayyeb menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Masjid Agung Sheikh Zayed, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 4 Februari 2019. Paus Fransiskus berdiskusi dengan Dewan Tetua Muslim dalam kunjungannya di Masjid Agung Sheikh Zayed. Vatican Media/Handout via REUTERS

CB, Abu Dhabi – Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar, Sheikh Ahmed Al Tayeb menandatangani “Human Fraternity Document” atau Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan di Founder’s Memorital di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Senin malam, 4 Februari 2019.

Penandatanganan dokumen ini menjadi momen bersejarah antara Al Azhar dan Vatikan. Keduanya juga menjadi tokoh pertama yang mendapatkan penghargaan "Human Fraternity Award", yang mempromosikan persaudaraan antaramanusia.

“Ini merupakan deklarasi niat jujur dan bagus dan menjadi panduan bagi generasi masa depan. Isi dokumen itu bertujuan untuk mendukung perdamaian, persaudaraan sesama manusia dan menolong orang miskin dan yang paling membutuhkan,” begitu dilansir media The National dari UEA pada Senin, 4 Februari 2019.
Vatikan dan Al Azhar berjanji untuk menyampaikan isi dokumen ini kepada otoritas terkait, para pemimpin berpengaruh, dan umat beragama di seluruh dunia.

Putra Mahkota UEA, Mohamed Bin Zayed, mengatakan lewat cuitan di Twitter bahwa dia dan saudaranya Mohammed Bin Rashid, yang merupakan Wakil Presiden UEA dan PM UEA, ikut menjadi saksi penandatanganan “Documen of Human Fraternity” antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Ahmad AL Tayeb.
“Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan nilai toleransi dan koeksistensi,” kata Bin Zayed.

My brother Mohammed bin Rashid and I witnessed the signing of the 'Document of Human Fraternity' between His Holiness Pope Francis and Sheikh Dr Ahmad Al-Tayyeb, a document that aims to reinforce the values of tolerance and coexistence. pic.twitter.com/ca2x3ZdVmH
— (@MohamedBinZayed) February 4, 2019

Mengutip Arabia Tv, Reuters melansir dokumen yang ditandatangani Paus dan Imam Besar Al Azhar ini juga mencantumkan poin untuk melawan paham ekstrimisme.
Lewat cuitannya, Sheikh Mohammed mengatakan UEA merasa bangga bisa menjadi tuan rumah pertemuan bersejarah antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Ahmad Al Tayeb.

“Kami meluncurkan “Human Fraternity Award” untuk menciptakan dialog antar-agama yang sejati,” kata Sheikh Mohammed. “Simbol dua agama dihormati pada edisi pertama pemberian award ini.”

The Document on Human Fraternity, which I signed today in Abu Dhabi with my brother the Grand Imam of Al-Azhar, invites all persons who have faith in God and faith in human fraternity to unite and work together. https://t.co/74Ig3XOPzw
— Pope Francis (@Pontifex) February 4, 2019

Paus Fransiskus dan Imam Ahmad menjadi dua tokoh pertama yang mendapat penghargaan ini. “Keduanya mendapat kehormatan karena usaha mereka mempromosikan perdamaian dunia,” kata Sheikh Mohamed Bin Zayed.

UAE today was proud to host the historic meeting of His Holiness Pope Francis and His Eminence Dr. Ahmad Al Tayeb. We launched the 'Human Fraternity Award' to create a true interfaith dialogue. The two religious symbols were honoured during the award's first edition. pic.twitter.com/69MBNiXV7z
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 4, 2019

Reuters melansir pertemuan Paus dengan Imam Besar Al Azhar dan pimpinan UEA mendapat pemberitaan positif dari media berbahasa Inggris Arab Saudi Arab News. Hingga ini, pemerintah Arab Saudi masih melarang pendirian gereja di wilayahnya.

Sebaliknya, para pendeta dan diplomat menggambarkan UEA sebagai salah satu negara yang paling sedikit batasan bagi para penganut Kristen. Ini karena UEA mengizinkan pendirian gereja dengan izin khusus. Pejabat Vatikan berharap kunjungan Paus Fransiskus ini akan memudahkan pemberian izin untuk pembangunan gereja di UEA.

Credit tempo.co

Paus Fransiskus Lakukan Kunjungan Bersejarah di Jazirah Arab

Paus Fransiskus (tengah) berjalan bersama Pangeran dan Wakil Panglima Uni Emirat Arba Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (keenam kanan) dan Imam Besar masjid Al Azhar Al Sharif (kedua kiri), setibanya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (3/2/2019).

Foto: Antara/Ryan Carter

Paus Fransiskus berada di Uni Emirat Arab untuk mempromosikan kadamaian.

CB, ABUDHABI -- Paus Fransiskus melayani komunitas Katholik di Uni Emirat Arab. Dalam kunjungannya ke Semananjung Arab yang bersejarah ini ia menyerukan agar umatnya tetap lemah lembut dalam mengikuti Tuhan. Ini pertama kalinya Paus datang ke Jazirah Arab.

Satu hari setelah meminta pemimpin Kristen dan Muslim untuk berkerja sama dalam mempromosikan kedamaian dan menolak peperangan, Paus Fransiskus mengadakan misa terbesar di Arab. Misa ini menandakan tonggak sejarah baru toleransi di Uni Emirat Arab.

Hymne Helleluyah yang bergema di sepenjuru kota Abu Dhabi menjadi bukti toleransi Uni Emirat Arab terhadap agama lain selain Islam. Sementara di negara-negara Teluk Arab lainnya sangat sulit bagi masyarakat agama non-Islam menyelenggarakan ibadah publik.

"Kami harus katakan ini acara yang sangat besar dari acara yang tidak pernah kami perkirakan," kata Sumitha Pintu, perempuan asal India yang sudah tinggal hampir 20 tahun Uni Emirat Arab, Selasa (5/2).

Penyelenggara mengatakan pemeluk agama Katholik dari 100 negara menghadiri misa ini. Termasuk empat ribu Muslim dari federasi Muslim. Bukti keragaman 9 juta penduduk Uni Emirat Arab.

Surat kabar Amerika Serikat (AS) New York Times melaporkan Uni Emirat Arab memiliki Kementerian Toleransi. Kementerian ini bukti Uni Emirat Arab sudah lama berupaya mempromosikan diri mereka sebagai pusat kosmopolitan dan perdagangan global tapi juga menerapkan hukum agama yang inklusif.

Pinto menghadiri misa ini bersama suami dan empat orang anaknya. Anak bungsu Pinto memegang sebuah poster foto Paus dengan tulisan 'Selamat Datang Paus Fransiskus, Jadikan Saya Saluran Kedamaian Anda'.

Sorak-sorai meledak di dalam dan luar Stadion Zayed Sports City ketika Paus Fransiskus tiba dengan mobil bak terbuka. Teriakan 'Viva il Papa' dan 'We love you' bergema di mana-mana. Diperkirakan ada 135 ribu orang yang menghadiri misa ini.

Masyarakat Katholik Uni Emirat Arab sesuatu yang anomali di kawasan Timur Tengah. Mereka sangat banyak, beragam dan terus berkembang ketika banyak masyarakat Katholik di Timur Tengah melarikan diri dari serangan-serangan ISIS dan kelompok teror lainnya.

Gereja Katholik memperkirakan ada sebanyak 1 juta pemeluk Katholik di Uni Emirat Arab. Hampir semuanya adalah pendatang yang datang untuk bekerja di negara yang kaya minyak tersebut. Posisi mereka ada berbagai sektor mulai dari sektor kerah putih seperti keuangan sampai kerah biru seperti konstruksi.

Kebanyakan dari mereka adalah orang Filipina dan India. Banyak yang meninggalkan keluarga mereka di negara asal untuk datang dan bekerja di Uni Emirat Arab. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkritik tempat atau kondisi kerja yang disediakan pemerintah Uni Emirat Arab kepada mereka.

Paus Fransiskus menyampaikan khotbahnya dengan bahasa Italia. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Inggris di layar raksasa. Dalam khotbahnya Paus meminta umat Katholik di Uni Emirat Arab untuk menahan segala penderitaan yang mereka tanggung.

"Tentunya tidak mudah bagi Anda untuk tinggal jauh dari rumah, merindukan orang yang Anda cintai, dan mungkin merasa tidak ada kepastian di masa depan, tapi Tuhan setia dan tidak akan meninggalkan umatnya," kata Paus Fransiskus.

Paus Fransiskus juga memberitahu jemaatnya yang banyak di antara mereka miskin dan pekerja kasar untuk tidak perlu membangun karya 'sangat besar' untuk membuktikan keimanan mereka. Sebuah pesan yang menekankan kelemahlembutan di negara yang memiliki banyak gedung pencakar langit dan terkenal dengan kemewahannya.

"Yesus, tidak meminta kita untuk membangun karya besar atau menarik perhatian diri kita sendiri dengan gestur yang luarbiasa, dia meminta kita hanya membuat satu karya seni, yang mungkin untuk semua orang: hidup kita sendiri," kata Paus Fransiskus.

Para jemaat gembira dan mengapresiasi kata-kata Paus Fransiskus. Kedatangan Paus Franciskus selama tiga hari di Uni Emirat Arab merupakan sebuah oasis bagi mereka.

"Ia hampir bersifat keilahian, dia memiliki kharisma yang istimewa," kata Raphael Muntenkurian, seorang mantan seminaris yang tinggal selama 30 tahun di Uni Emirat Arab.

Muntenkurian mengatakan, semua orang sangat terpesona dengan upaya yang dilakukan Paus Fransiskus untuk terus mempromosikan perdamaian dan toleransi. Kesederhanaan dan keredahan hatinya, kata Muntenkurian, selalu layak untuk dipuji.

Untuk menekankan keragamaan jemaat Katholik doa misa dibacakan dalam berbagai bahasa dan menekankan berbagai kesulitan hidup. Dalam doa bahasa India Konkani doa misa meminta agar pejabat publik 'diterangi' dan mempromosikan martabat semua orang.

Sementara itu doa dalam bahasa Tagalog Filipina meminta agar pengorbanan dan kerja para pekerja dan imigran di Uni Emirat Arab dapat menopang keluarga mereka. Doa dalam bahasa Prancis meminta mereka yang melakukan kekerasan untuk mengubah cara mereka berperilaku dan menghentikan perang, mengatasi kebencian dan membantu semua orang untuk menjalin keadilan dan membangun kedamaian.

Misa diakhiri pada tengah hari dan Paus pun menuju bandara Abu Dhabi untuk pulang. Pada Senin (4/2), bersama Imam Besar Al-Azhar Syeikh Ahmed el-Tayeb, Paus Fransiskus menandatangani perjanjian mempromosikan 'persaudaraan manusia'.

Paus Fransiskus juga meminta pemimpin-pemimpin agama untuk bekerja sama menentang 'kekejaman yang menyedihkan' dalam perang. Ia juga meminta pemimpin agama untuk menolak 'logika pasukan bersenjata, mempersenjatai perbatasan dan meningkatkan tembok perbatasan'.

"Tidak ada alternatif : kita membangun masa depan bersama-sama atau tidak ada masa depan sama sekali," kata Paus Fransiskus.

Kata-kata itu ia sampaikan di depan putra mahkota Uni Emirat Arab, ratusan imam, mufti, rabi dan swami yang berkumpul di Abu Dhabi. Di saat ketika Uni Emirat Arab membantu koalisi Arab Saudi dalam perang Yaman. Perang yang membuat Yaman sebagai negara termiskin di Arab ke ambang kelaparan.

"Tuhan menyertai mereka yang mencari perdamaian," tambah Paus Fransiskus.

Penguasa Uni Emirat Arab memperhiasi lampu-lampu jalan dengan bendera Uni Emirat Arab dan Vatikan untuk kedatangan Paus Fransiskus. Mereka sudah lama memberikan kebebasan kepada agama-agama minoritas termasuk Katolik.

Pasalnya pemeluk Katholik dari India, Filipina dan Amerika Selatan, telah membantu mendukung pertumbuhan Uni Emirat Arab sebagai pekerja konstruksi, pembantu rumah tangga dan karyawan industri minyak. Sementara umat Hindu, dan minoritas agama lainnya dapat mempraktikkan keyakinan mereka.

Credit republika.co.id

Paus Fransiskus Pimpin Misa Perdana di Semenanjung Arab

Foto: Antara/Ryan Carter

Misa tersebut akan dihadiri oleh umat kristiani dari 100 negara

CB, ABU DHABI -- Paus Fransiskus melakukan misa pertamanya bagi komunitas Katolik di Stadion Zayed Sports City, Uni Emirat Arab (UAE). Misa tersebut dilakukan pada akhir rangkaian kunjungan bersejarahnya ke Semenanjung Arab.

Misa ini disebut sebagai ibadah umat Kristiani terbesar pertama di Semenanjung Arab, yang dikenal merupakan tempat kelahiran Islam. Stadion yang berkapasitas sekitar 43 ribu orang tersebut sudah terisi penuh sejak pagi hari.

Sementara, di luar stadion pihak penyelenggara juga telah menyediakan layar raksasa. Sorak-sorai dan nyanyian Viva il Papa mengiringi Paus Fransiskus ketika memasuki stadion. Adapun misa tersebut akan dihadiri oleh umat Kristiani dari 100 negara, termasuk 4000 umat muslim dari berbagai federasi muslim.

Jumlah umat Katolik di UAE sekitar 1 juta orang dari total populasi 9 juta jiwa. Sebagian besar umat Katolik merupakan warga negara India dan Filipina yang bekerja di bidang perminyakan hingga konstruksi. Para pendeta dan diplomat menggambarkan UAE sebagai tempat yang tidak terlalu ketat untuk ibadah Kristen, tetapi seperti negara-negara di sekitarnya, UAE tidak memperkenankan kecaman atau perbedaan pendapat mengenai para pemimpinnya.

"Ini adalah peristiwa yang besar bagi kami, dan tidak pernah kami duga," ujar Sumintha Pinto, seorang penduduk asli India yang sudah 20 tahun tinggal di Uni Emirat Arab.

Pinto menghadiri misa bersama suami dan empat putranya. Ke empat putra Pinto sangat antusias mengikuti misa yang langsung dipimpin oleh Paus Fransiskus tersebut.

Doa-doa yang dipanjatkan dalam misa pertama Paus Fransiskus di Semenanjung Arab disampaikan dalam berbagai bahasa. Dalam misa tersebut, Paus Fransiskus menyerukan kepada umat Katolik untuk menghentikan kekerasan dan mendorong perdamaian antar umat beragama.

"Hentikan perang, hentikan kebencian, dan bantu kami untuk menciptakan perdamaian dan keadilan," ujar Paus Fransiskus.

Sebelumnya, pada Senin (4/2) lalu, Paus Fransikus bertemu dengan para pemimpin Semenanjung Arab dan Imam Besar Masjid Al-Azhar Mesir, Sheikh Ahmed al-Tayeb. Dalam pertemuan tersebut,mereka menandatangani dokumen tentang persaudaraan dan perdamaian antar umat beragama. Selain itu, Paus Fransiskus juga mendesak para pemuka agama untuk bekerja sama dalam menciptakan perdamaian dan menghentikan kekerasan serta perang.

Dalam pertemuan tersebut, Imam Besar Masjid sekaligus Universitas Al-Azhar di Mesir, Syekh Ahmed al-Tayeb, meminta umat Islam di Timur Tengah agar merangkul komunitas Kristen setempat. Syekh Tayeb juga meminta umat Islam di negara Barat untuk berbaur dengan negara yang menjadi tuan rumah mereka dan menghormati hukum setempat.

Mesir mengandalkan ulama-ulama Al Azhar dalam pertempurannya memerangi kalangan penganut garis keras Islam. Al-Azhar menjadi tuan rumah bagi Paus Fransiskus pada 2017 untuk memperbaiki hubungan antara umat Islam dan umat Katolik.

Credit republika.co.id

Paus, Imam Al Azhar tandatangani deklarasi perdamaian dunia

Paus Fransiskus (kiri) dan Imam Besar Al Azhar Ahmed al-Tayeb (kanan) menandatangani Deklarasi Abu Dhabi, yakni sebuah dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama, di sela-sela Pertemuan Persaudaraan Manusia di Uni Emirat Arab, Senin (4/2/2019). (Human Fraternity Meeting)

Jakarta (CB) - Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Dr. Ahmed al-Tayeb menandatangani Deklarasi Abu Dhabi, yakni sebuah dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama.

Dalam keterangan tertulis dari Pertemuan Persaudaraan Manusia (Human Fraternity Meeting) yang diterima di Jakarta, Selasa, disebutkan bahwa dokumen tersebut bertujuan mendorong hubungan yang lebih kuat antarmanusia untuk menghadapi ekstremisme serta dampak negatifnya.

Upacara penandatanganan deklarasi pada 4 Februari 2019 dihadiri oleh Wakil Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Perdana Menteri dan Pejabat Dubai, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UEA, serta lebih dari 400 pemimpin agama.

Dalam upacara tersebut, Wakil Presiden UEA juga menyerahkan “Penghargaan Persaudaraan Manusia - Dari Dar Zayed” kepada Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar.

Penghargaan ini diberikan kepada Dr. Ahmed al-Tayeb sebagai pengakuan atas posisinya dalam membela moderasi, toleransi, nilai-nilai global serta penolakannya terhadap ekstremisme radikal.

Sementara Paus Fransiskus dikenal sebagai promotor toleransi dengan mengesampingkan perbedaan. Ia pun dikenal karena panggilan tekadnya untuk mewujudkan perdamaian dan persaudaraan diantara umat manusia.

Dalam pidatonya sebelum menandatangani Deklarasi Abu Dhabi, Paus Fransiskus mengatakan bahwa “kebencian dan kekerasan” atas nama Tuhan tidak dapat dibenarkan.

Paus juga menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dalam upaya mengurangi konflik.

Sementara itu, Dr. Ahmed al-Tayeb, yang merupakan salah satu pemimpin Muslim terkemuka di dunia, menyeru umat Islam untuk melindungi komunitas Kristen di Timur Tengah dan bagi umat Islam di Barat untuk berintegrasi dalam masyarakat mereka.

“Anda adalah bagian dari masyarakat, anda bukan minoritas,” kata imam besar tersebut dalam pidatonya.

Upacara penandatanganan Deklarasi Abu Dhabi merupakan bagian dari Pertemuan Persaudaraan Manusia yang diselenggarakan oleh pemerintah UEA, yang sekaligus menjadi peristiwa bersejarah dimana Pimpinan Tertinggi Gereja Katolik untuk pertama kalinya mengunjungi Teluk Arab.

Credit antaranews.com

Bom Mobil di Pusat Perbelanjaan Somalia Tewaskan 11 Orang

MOGADISHU - Sebuah bom mobil meledak di sebuah pusat perbelanjaan di Ibu Kota Somalia, Mogadishu, pada Senin (4/2/2019). Serangan yang diduga oleh pihak kepolisian dilakukan oleh kelompok al-Shabaab itu menewaskan 11 orang dan melukai 10 lainnya.

Ledakan itu terjadi di distrik Hamarweyne, Mogadishu, daerah sibuk dengan toko-toko dan restoran.

"Beberapa orang yang tewas telah dikeluarkan dari sebuah bangunan yang hancur di tempat ledakan. Sejauh ini jumlah korban tewas 11 warga sipil dan 10 lainnya cedera," kata perwira polisi setempat Mohamed Hussein seperti dikutip dari Reuters, Selasa (5/2/2019).

Hussein sebelumnya menyebutkan korban tewas hanya dua orang.

Seorang saksi mata melihat satu orang tewas di tempat kejadian, di mana empat mobil terbakar dan sebuah restoran hancur.

Al-Shabaab sering melakukan pemboman di Mogadishu dan bagian Somalia lainnya terhadap pemerintah dan target lainnya. Kelompok ini berusaha untuk menggulingkan pemerintah pusat yang didukung Barat dan menetapkan aturannya sendiri berdasarkan interpretasi yang ketat terhadap hukum syariah.

Militan al-Shabaab juga melakukan serangan di luar Somalia. Serangan terbaru di negara tetangga Kenya, serangan bunuh diri dan senjata di kompleks kantor dan hotel di Ibu Kota Nairobi bulan lalu, menewaskan 21 orang.

Al-Shabaab ingin Kenya menarik tentaranya dari Somalia di mana mereka ditempatkan sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian Afrika yang membantu mempertahankan pemerintah pusat.

Credit sindonews.com

Video Manuver Jet Tempur, Pesan Tahun Baru Imlek China pada Taiwan

BEIJING - China merilis pesan video Tahun Baru Imlek untuk Taiwan yang menyandingkan adegan kehidupan sehari-hari di pulau yang diperintah sendiri itu dengan manuver pesawat jet tempur dan pesawat pembom Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Video itu berjudul My Fighting Eagles Fly Around Formosa. Formosa adalah nama lama untuk Taiwan.

Video dirilis di media sosial oleh PLA Airborne Corps Airborne pada hari Minggu dengan pesan tertulis yang mengatakan itu untuk merayakan tahun baru, yang jatuh pada hari Selasa (5/2/2019).

Tayangan propaganda berdurasi 3,5 menit yang dirilis di Weibo meninggalkan sedikit imajinasi karena melapiskan lencana resmi Angkatan Udara PLA melawan tembakan pencakar langit ikonik Taiwan, Taipei 101, yang pernah menjadi gedung tertinggi di dunia.

Meski menampilkan manuver pesawat pembom H-6 dan jet tempur siluman J-20, pesan video itu berbicara tentang penyatuan kembali dan persaudaraan. Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang membangkang dan telah mengancam akan menyatukan kembali dengan China, termasuk dengan cara kekerasan.

Lirik lagu yang menyertai tayangan video menyerukan; "Saudara dan saudari dari Taiwan untuk kembali (dan) bersatu kembali".

"Elang tempurku terbang di sekitar Taiwan, ingatan nostalgia dari tanah air dengan lembut memanggilmu untuk kembali," lanjut lirik lagu tersebut.

Selain memajang gambar Taipei 101, video propaganda itu juga menampilkan cuplikan lokasi terkenal lainnya yang ada di Taiwan, seperti Danau Sun Moon dan Gunung Ali.

Beijing telah mengambil garis keras terhadap Taipei sejak Tsai Ing-wen terpilih sebagai presiden pulau itu pada 2016. Tsai menolak untuk mendukung pandangan Beijing bahwa Taiwan yang demokratis adalah provinsi China.

Sebagai tanggapan, PLA telah meningkatkan latihan militernya di udara dan di perairan di dekat Taiwan. Selain itu, PLA juga menggelar latihan perang di sisi daratan Selat Taiwan.

Kementerian pertahanan di Taipei menanggapi video PLA dengan merilis video berdurasi 90 detik, berjudul Freedom Is Not Free, pada hari Senin di Facebook.

Video balasan dari Taipei itu mencakup gambar kekuatan militer Taiwan seperti peluncuran rudal dan latihan perang yang melibatkan Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Pesan yang disampaikan menyatakan bahwa militer Taiwan selalu siap untuk pertempuran, bahkan selama liburan Tahun Baru Imlek.

Dewan Urusan Daratan Taiwan mengutuk Beijing karena menggunakan film propaganda untuk membangkitkan perasaan tidak enak di selat itu.

"Pendekatan ini bertujuan menyatukan kembali Taiwan dengan kekuatan dan hanya akan menghasilkan hasil yang kontraproduktif karena Taiwan akan merasa jijik dan tidak menyenangkan," katanya, dikutip South China Morning Post.

Credit sindonews.com

Denuklirisasi Masih Jadi Pembahasan dalam Pertemuan AS-Korut

Pencitraan satelit yang dirilis pada 30 Maret 2018 yang menunjukkan lokasi uji coba nuklir Punggye-ri, Korea Utara

Foto: ABC News

Korut dinilai belum mengambil langkah konkret untuk menghentikan program nuklir.

CB, WASHINGTON -- Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Korea Utara Stephen Biegun akan terbang ke Pyongyang untuk membahas persiapan pertemuan puncak antara Presiden Donald Trump, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada akhir Februari 2019. Biegun akan membahas persiapan tersebut dengan Kim Hyok Chol yang merupakan utusan dari pemimpin negara tersebut.

Biegun mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk memetakan hasil konkret kerja sama kedua negara. Selain itu, AS dan Korea Utara juga akan membahas peta jalan atau roadmap tentang negosiasi ke depannya.

"Pertemuan ini bertujuan untuk membahas peta jalan negosiasi dan deklarasi ke depan, sekaligus pemahaman bersama tentang hasil yang diinginkan bersama," ujar Biegun, dilansir Reuters, Selasa (5/2).

Biegun menambahkan, Kim Jong Un telah menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Oktober 2018 lalu. Ketika itu, Kim mengajak Pompeo untuk meninjau pembongkaran fasilitas plutonium dan uranium di Korea Utara.

"Langkah-langkah seperti itu akan menjadi subjek pembicaraan, dan kami bersedia membahas banyak hal untuk meningkatkan hubungan dan membujuk Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya," kata Biegun.

Selain itu, Biegun juga akan meminta daftar program senjata Korea Utara. Adapun menurutnya, pertemuan pertama antara Trump dan Kim Jong Un di Singapura beberapa waktu lalu menghasilkan komitmen yang masih samar.

Dalam pandangan AS, Korea Utara belum mengambil langkah konkret untuk menghentikan program senjata nuklir. Sementara itu, di sisi lain Korea Utara menilai AS tidak memberikan imbal balik atas penutupan fasilitas pengujian nuklir dan rudal, serta pembongkaran beberapa fasilitas nuklir.

Beberapa waktu lalu, Direktur Intelijen Nasional AS, Dan Coats mengatakan kepada Kongres bahwa Korea Utara tidak mungkin menyerahkan semua senjata nuklirnya. Coats berpendapat, nuklir Korea Utara masih menjadi ancaman bagi AS.

Adapun, pertemuan kedua antara Trump dan Kim Jong Un akan digelar pada akhir Februari 2019. Diperkirakan, keduanya akan bertemu di sebuah resor di Kota Da Nang, Vietnam.

Credit republika.co.id

Laporan PBB Sebut Sanksi Terhadap Korut Tidak Efektif

NEW YORK - Dewan Keamanan PBB telah menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara (Korut) terkait program nuklir dan rudal balistiknya. Meski begitu, sanksi tersebut dipandang tidak efektif karena menurut laporan pemantau PBB, Korut terbukti beberapa kali melanggar sanksi tersebut.

DK PBB dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korut sejak 2006 dalam upaya untuk menghentikan pendanaan untuk program rudal nuklir dan balistik Pyongyang. DK PBB juga menjatuhkan sanksi yang melarang ekspor termasuk batubara, besi, timah, tekstil dan makanan laut, dan membatasi impor minyak mentah dan produk minyak sulingan.

Menurut laporan itu, Korut terbukti telah berulang kali melanggar sanksi yang dijatuhkan oleh PBB.

"Negara itu terus menentang resolusi Dewan Keamanan melalui peningkatan besar-besaran transfer ilegal kapal-ke-kapal produk minyak bumi dan batu bara," bunyi laporan para pemantau sanksi.

"Pelanggaran ini membuat sanksi terbaru di PBB tidak efektif," imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Selasa (5/2/2019).

Para pemantau mengatakan mereka memiliki bukti satu transfer produk minyak terlarang yang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih dari 57.600 barel, bernilai lebih dari USD5,7 juta.

Mereka mengatakan bahwa kasus tersebut menyoroti teknik penghindaran sanksi baru yang mengalahkan upaya uji tuntas dari pedagang komoditas terkemuka di kawasan itu, serta bank Amerika Serikat (AS) dan Singapura yang memfasilitasi pembayaran bahan bakar. Perusahaan asuransi terkemuka Inggris juga terbukti memberikan perlindungan dan perlindungan ganti rugi kepada salah satu dari kapal yang terlibat.

Laporan itu menuduh Korut juga melanggar embargo senjata PBB dan berusaha menjual berbagai peralatan militer kepada kelompok-kelompok bersenjata dan pemerintah di Timur Tengah dan Afrika. Korut juga berusaha menjual senjata kecil dan senjata ringan ke Libya, Sudan dan Pemberontak Houthi di Yaman.

"Tren penghindaran sanksi keuangan DPRK dengan menggunakan serangan dunia maya untuk secara ilegal memaksa transfer dana dari lembaga keuangan dan pertukaran mata uang kripto," catat pemantau sanksi PBB menggunkan akronim dari nama resmi Korut: Republik Rakyat Demokratik Korea.

Korut dikenai larangan barang-barang mewah dan para pemantau mengatakan mereka sedang menyelidiki penampilan publik sebuah limusin Rolls-Royce Phantom yang relatif baru di Pyongyang pada 7 Oktober tahun lalu. Sedan mewah ini biasanya dijual seharga ratusan ribu dolar.

Rusia dan China menyarankan Dewan Keamanan untuk membahas pelonggaran sanksi setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu untuk pertama kalinya pada Juni tahun lalu. Namun AS dan anggota dewan lainnya mengatakan harus ada penegakan sanksi yang ketat sampai Pyongyang melakukan denuklirisasi menyeluruh sesuai dengan kesepakatan pertemuan tersebut.

Credit sindonews.com

Peringatkan Soal Kemungkinan Perang Saudara, Guaido Cemooh Maduro

CARACAS - Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, menolak peringatan Presiden Nicolas Maduro jika krisis politik di negara itu dapat memicu perang saudara. Maduro mengatakan bahwa apakah akan ada perang tergantung pada kegilaan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Namun Guaido menolak pernyataan Maduro dengan menyebutnya sebagai isapan jempol belaka.

"Tidak ada kemungkinan perang saudara di Venezuela, itu hanyalah rekaan Maduro," ujarnya saat berpidato seperti dikutip dari BBC, Selasa (5/2/2019).

Guaido juga menuduh pemerintah Maduro berusaha untuk melarikan Rp21,8 triliun dana publik ke Uruguay tanpa memberikan bukti.

Dalam pidatonya Guaido, yang mencoba mengatur pengiriman bantuan, mengatakan militer menghadapi pilihan penting ketika bantuan tiba di perbatasan.

Perwakilan Guaido akan menjadi tuan rumah pembicaraan darurat mengenai pengiriman bantuan pada konferensi 14 Februari mendatang di Washington, lapor AFP. Maduro sendiri telah menolak bantuan asing ke Venezuela dengan mengatakan itu akan menjadi dalih untuk intervensi militer.

Tekanan terus tumbuh kepada Maduro ketika lebih dari setengah negara yang membentuk Uni Eropa (UE) mengakui Guaido sebagai pemimpin sementara. Pengakuan ini sebagai buntut dari penolakan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol dan negara lainnya agar Maduro untuk mengadakan pemilu baru.

Setidaknya 17 negara UE secara resmi mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Banyak yang mengeluarkan pernyataan mendesak Maduro untuk mengadakan pemilu baru. Negara-negara UE lainnya, seperti Yunani dan Irlandia, telah menyerukan pemilu baru tetapi tidak mengakui Guaido.

Maduro mempertahankan sekutu yang kuat, terutama China dan Rusia, yang menuduh negara-negara UE mencampuri urusan Venezuela dan berusaha untuk "melegitimasi kekuasaan yang dirampas".

Presiden Venezuela juga mempertahankan dukungan penting dari militer.

Maduro, yang menjabat pada tahun 2013 setelah kematian Hugo Chavez, telah dikutuk karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan karena penanganannya terhadap ekonomi.

Ada kekurangan parah barang-barang dasar seperti obat-obatan dan makanan, dan tingkat inflasi yang tahun lalu rata-rata membuat harga dua kali lipat setiap 19 hari.

Banyak orang memilih meninggalkan Venezuela. Menurut angka PBB, tiga juta orang Venezuela telah meninggalkan negara itu sejak 2014 ketika krisis ekonomi mulai menggigit negara anggota OPEC itu.

Credit sindonews.com

Ini Saran Rusia Atas Krisis yang Terjadi di Venezuela

Ilustrasi krisis Venezuela.

Foto: Reuters

Rusia menjadi negara yang tetap mengakui Nicolas Maduro sebagai pemimpin Venezuela.

CB, MOSKOW -- Kantor berita yang dikelola pemerintah Rusia, RIA News Agency melaporkan, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan krisis Venezuela hanya bisa selesai dengan duduk bersama. Ia mengatakan, pemerintah Presiden Nicolas Maduro dan oposisinya harus duduk bersama.

"Kami tetap yakin satu-satunya cara untuk keluar dari krisis ini pemerintah dan oposisi duduk bersama di meja negosiasi," kata Lavrov seperti dikutip RIA, Selasa (5/2).

Negara-negara besar Eropa sudah bergabung dengan Amerika Serikat (AS) dengan mengakui ketua oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Sementara itu Rusia, Cina, dan Turki masih mendukung Maduro.

"Kalau tidak hanya akan ada perubahan rezim yang sama dengan yang telah Barat lakukan berkali-kali," kata Lavrov.

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan mereka berharap pemimpin Venezuela dapat mengakhiri krisis politik dengan cepat dan damai. Merkel mengatakan Jerman sudah mengakui ketua oposisi pemerintah Venezuela Juan Guaido sebagai presiden sementara negara Amerika Latin tersebut.

"Guaido orang yang berbicara dengan kami dan orang yang perkirakan dapat menggelar proses pemilihan umum secepat mungkin dan dari sudut pandang Jerman dia presiden sementara yang memiliki legitimasi untuk tugas ini dan juga dari sudut pandang negara-negara Eropa," kata Merkel dalam konferensi pers bersama Abe.

Dalam kunjungan selama dua hari ke Jepang, Merkel mengulangi pernyataan pemimpin negara-negara Eropa. Ia juga mengatakan Guaido harus segera melakukan pemilihan umum.

"Kami berharap proses ini dapat dilakukan sesingkat mungkin dan tentu dengan damai," tambah Merkel.

Credit republika.co.id

Maduro Klaim Venezuela Siap Perang, Beri Nasihat Guaido

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menyatakan dia tidak akan menaati peringatan siapapun terkait krisis multidimensi di negaranya. Bahkan, dia mengatakan sudah siap angkat senjata jika terjadi perang sipil atau menghadapi campur tangan negara lain.

"Kami minta tidak ada pihak asing yang ikut campur urusan dalam negeri kami. Dan kami bersiap mempertahankan negara kami. Jika Kekaisaran Amerika Utara menyerang, kami harus mempertahankan negara kami," kata Maduro dalam wawancara bersama dengan stasiun televisi Spanyol, LaSexta, seperti dilansir Associated Press, Selasa (4/2).

Dalam wawancara itu, Maduro menyatakan dia sudah memerintahkan angkatan bersenjata untuk merekrut 50 ribu warga sipil menjadi milisi. Dia menyatakan mereka adalah penduduk yang akan menggalang dukungan di pemukiman, pabrik-pabrik, dan kampus-kampus.

Pada kesempatan itu, Maduro juga menitipkan pesan kepada seterunya, Kepala Majelis Nasional, Juan Guaido. Menurut dia, politikus muda itu masih punya jalan panjang dan jangan membuat gaduh negara itu dengan segala manuver politiknya.

"Tinggalkan taktik kudeta. Berhenti berlagak menjadi presiden yang mana belum tentu ada yang mau memilihnya. Kalau dia mau membicarakan sesuatu, mari kita duduk bersama berbicara empat mata. Mari bicarakan masalah negara ini dan jalan keluarnya. Berpolitik pada tingkat negara butuh tanggung jawab besar dan mendengarkan banyak nasihat," ujar Maduro.

Maduro juga menolak sebutan terjadi krisis kemanusiaan di negaranya. Dia meminta negara-negara lain melihat bangsanya secara utuh, dan tidak hanya dari sudut pandang kelompok pemodal seperti Amerika Serikat.

Pemerintah Venezuela juga menyatakan sedang mengevaluasi kembali kerja sama dengan negara-negara yang mengakui dan mendukung Guaido, sebagai presiden interim. Menurut mereka negara-negara itu ikut campur dalam masalah dalam negeri mereka, dan terseret hasutan Amerika Serikat untuk menggulingkan Maduro.

Credit cnnindonesia.com

Dubes RI: Belum Ada Bukti WNI Terlibat Bom Gereja di Filipina

Dubes RI untuk Filipina Sinyo Harry Sarundajang akan mengirimkan nota keberatan kepada pemerintah Filipina. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Duta Besar Indonesia untuk FIlipina, Sinyo Harry Sarundajang menegaskan dugaan keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai pelaku aksi bom bunuh diri di Gereja di Pulau Jolo, Mindanao Filipina masih belum jelas.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons pernyataan Mendagri Filipina Eduardo Ano yang meyakini pasangan suami istri (pasutri) asal Indonesia menjadi pelaku bom bunuh diri di gereja di Pulau Jolo, Mindanao, Filipina beberapa waktu lalu.

Sinyo menyatakan pihak Kepolisian Nasional FIlipina (PNP) sendiri belum dapat melampirkan bukti yang kuat seperti pemeriksaan DNA maupun rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku pengeboman merupakan WNI.

"PNP belum mengeluarkan hasil uji DNA serta gambar resmi hasil rekaman CCTV di lokasi ledakan, yang menyatakan bahwa kedua pelaku sebagaimana dinyatakan oleh Secretary Ano adalah WNI," kata Sinyo dalam keterangan tertulis, Selasa (5/2).

Mantan Gubernur Sulawesi Utara itu menyatakan data DNA dan CCTV itu sangat diperlukan untuk membuktikan tuduhan Ano soal dugaan pelaku pengeboman merupakan warga WNI.

Ia menilai pernyataan Ano itu tak memiliki basis data yang valid. Bahkan, kata dia, Intelijen Filipina (NICA) sendiri menyatakan masih terus melakukan investigasi terkait pelaku pengeboman itu.

Bom Gereja Filipina. (Armed Forces Of The Philippines/Handout via REUTERS)

"Intelijen Filipina mengakui bahwa pihaknya belum mengetahui dasar penyampaian informasi yang diberikan oleh Mendagri Ano tentang keterlibatan WNI pada bom bunuh diri," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sinyo mengeluhkan sikap Pemerintah Filipina yang kerap menuding WNI terlibat dalam aksi bom bunuh diri di negara berjuluk 'Lumbung Padi' itu tanpa adanya bukti yang kuat.

Ia bahkan mencatat sudah dua kali pemerintah Filipina melontarkan tuduhan tersebut. Pertama, kata dia, WNI dituduh terlibat pada peledakan Bom di Kota Lamitan pada 31 Juli 2018 dan Bom jelang tahun baru 2019 di Cotabato CIty.

"Namun hasil investigasi menunjukkan tidak ada keterlibatan WNI dalam dua pemboman tersebut sebagaimana pernyataan aparat [Filipina] seperti pemberitaan di media," kata dia.

Guna merespon hal itu, Sinyo menyatakan Badan Intelijen Filipina (NICA) berencana membuka investigasi gabungan dengan pemerintah RI secara informal untuk mendalami kasus tersebut.

Tak hanya itu, KBRI Manila berencana akan mengirimkan nota verbal kepada Pemerintah Filipina untuk menyatakan keberatan dan meminta klarifikasi langsung terkait tuduhan tersebut.

"Akan mengirimkan nota verbal untuk meminta klarifikasi kepada pemerintah Filipina serta menyatakan keberatan karena tak adanya notifikasi dari pemerintah Filipina mengenai dugaan keterlibatan WNI pada peristiwa serangan di Jolo," kata dia.

Credit cnnindonesia.com

Kepolisian Filipina masih tunggu hasil pemeriksaan DNA pelaku bom bunuh diri

Seorang anggota Tentara Filipina berjalan di dalam sebuah gereja setelah serangan bom di Jolo, Provinsi Sulu, Filipina, Minggu (27/1/2019). (Armed Forces of the Philippines -Western Mindanao Command/Handout via REUTERS)

Jakarta (CB) - Duta Besar RI untuk Filipina Sinyo Harry Sarundajang mengatakan Kepolisian Nasional Filipina (PNP) masih menunggu hasil pemeriksaan DNA jasad kedua pelaku bom bunuh diri di sebuah gereja di Pulau Jolo, Filipina, pada 27 Januari lalu.
“Sampai saat ini belum ada hasilnya,” kata Harry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Hasil pemeriksaan DNA jasad kedua pelaku pengeboman akan sangat penting untuk membuktikan dugaan keterlibatan dua WNI dalam insiden yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia dan 100 orang luka-luka, seperti sebelumnya disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano.
Dalam konferensi pers di Provinsi Visayas, Filipina, 1 Februari lalu, Ano menyebut pelaku bom bunuh diri adalah pasangan suami istri WNI bernama Abu Huda dan seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya.

Kedua pelaku dibantu oleh Kamah, anggota kelompok Ajang-Ajang yang berafiliasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Faksi tersebut telah menyatakan dukungannya kepada jaringan teroris IS.
Namun, berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan KBRI Manila dan KJRI Davao, pihak intelijen Filipina (NICA) sendiri belum mengetahui dasar penyampaian informasi yang dilakukan Menteri Ano tentang keterlibatan WNI dalam insiden tersebut.
“Dengan demikian hingga saat ini belum dapat dipastikan adanya keterlibatan WNI dalam peristiwa pengeboman di Jolo,” kata Harry.

Dalam wawancara dengan media Inquirer pada 3 Februari, Wali Kota Jolo Kherkar Tan menyatakan bahwa dirinya telah mengajukan permohonan kepada kelompok pegiat HAM lokal maupun internasional untuk mengunjungi Jolo guna membantu proses investigasi tindakan teror tersebut.

Wali Kota Tan mengatakan bahwa proses pencarian fakta yang independen perlu dilakukan agar tidak ada yang “dapat ditutup-tutupi”.
Ia juga mengatakan bahwa penduduk dan keluarga para korban ledakan bom menolak mempercayai pernyataan pejabat-pejabat pemerintah yang mengklaim bahwa pelaku bom bunuh diri asal Indonesia yang mungkin telah melakukan serangan tersebut.
Pada 4 Februari lalu, Kepala Kepolisian Nasional Filipina Oscar D. Albayalde menyampaikan keterangan pers bahwa Kammah L. Pae, seorang pria warga Jolo yang diyakini sebagai tersangka utama sekaligus donatur aksi pengeboman, telah menyerahkan diri bersama empat orang lainnya, yaitu Albaji Kisae Gadjali alias Awag, Rajan Bakil Gadjali alias Radjan, Kaisar Bakil Gadjali alias Isal, serta Salit Alih alias Papong.

Kelima orang tersebut adalah anggota kelompok Abu Sayyaf di bawah pimpinan Hatib Hajan Sawadjaan. Mereka menyerahkan diri setelah kepolisian dan militer Filipina melakukan operasi pengejaran besar-besaran.
Kamah diyakini sebagai bagian dari anggota tim yang memandu para pelaku bom bunuh diri, yaitu pasangan Asia yang belum teridentifikasi identitasnya. Pasangan tersebut diketahui tiba di Jolo dengan menggunakan perahu pada 24 Januari 2019.

Credit antaranews.com

Kepolisian Filipina belum rilis bukti keterlibatan WNI dalam pengeboman di Jolo

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal (kedua kanan) bersama Duta Besar RI untuk Filipina Sinyo Sinyo Harry Sarundajang (ketiga kanan) memberikan keterangan pers terkait pembebasan dan penyerahan kembali tiga WNI yang sebelumnya disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina selatan, Jakarta, Rabu (19/9/2018). (ANTARA/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Duta Besar RI untuk Filipina Sinyo Harry Sarundajang mengatakan Kepolisian Nasional Filipina (PNP) belum merilis bukti keterlibatan WNI dalam pengeboman di sebuah gereja di Pulau Jolo, Filipina, pada 27 Januari 2019.
“Otoritas setempat belum mengeluarkan hasil uji DNA serta gambar resmi hasil rekaman CCTV di lokasi ledakan, yang menyatakan bahwa kedua pelaku sebagaimana dinyatakan oleh Secretary Ano adalah WNI,” kata Harry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Dugaan mengenai keterlibatan dua WNI sebagai pelaku bom bunuh diri yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia dan 100 orang luka-luka pertama kali disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Secretary of Interior and Local Government) Filipina Eduardo Ano.
Dalam konferensi pers di Provinsi Visayas, Filipina, 1 Februari lalu, Ano menyebut pelaku bom bunuh diri adalah pasangan suami istri WNI bernama Abu Huda dan seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya.
Kedua pelaku dibantu oleh Kamah, anggota kelompok Ajang Ajang yang berafiliasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Faksi tersebut telah menyatakan dukungannya kepada jaringan teroris IS.

Namun, berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan KBRI Manila dan KJRI Davao, pihak intelijen Filipina (NICA) sendiri belum mengetahui dasar penyampaian informasi yang dilakukan Menteri Ano tentang keterlibatan WNI dalam insiden tersebut.
"Saat dihubungi KBRI Manila, pihak NICA secara informal menyatakan keterbukaannya untuk melakukan investigasi bersama dengan pemerintah RI,” ujar Harry.
Berdasarkan catatan KBRI Manila, berita keterlibatan WNI dalam aksi bom bunuh diri dan serangan teror telah beberapa kali disampaikan pemerintah Filipina kepada media massa tanpa adanya dasar pembuktian dan hasil investigasi terlebih dahulu.
Tuduhan keterlibatan WNI pernah disampaikan saat terjadi ledakan bom di Kota Lamitan, Provinsi Basilan, pada 31 Juli 2018 serta ledakan bom menjelang tahun baru 2019 di Kota Cotabato atas nama Abdulrahid Ruhmisanti.
“Meski demikian, hasil investigasi menunjukkan tidak ada keterlibatan WNI dalam dua peristiwa pengeboman tersebut sebagaimana pernyataan aparat dan pemberitaan media massa,” lanjut Harry.
Untuk menyikapi penyebaran berita yang belum jelas kebenarannya ini, KBRI Manila akan meminta klarifikasi langsung melalui Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri Filipina.
Nota verbal juga akan dikirimkan oleh pemerintah RI untuk meminta klarifikasi kepada pemerintah Filipina serta menyatakan keberatan karena tidak adanya notifikasi dari pemerintah Filipina mengenai dugaan keterlibatan WNI dalam serangan bom di Pulau Jolo.

Credit antaranews.com

Diduga Bantu WNI Membom Gereja Filipina, 5 Anggota Abu Sayyaf Menyerah

MANILA - Lima anggota kelompok militan Abu Sayyaf yang diyakini berada di belakang pemboman mematikan terhadap sebuah gereja di Filipina selatan menyerah diri kepada pihak berwenang akhir pekan lalu. Menurut polisi setempat, salah satu dari mereka diduga membantu dua warga negara Indonesia (WNI) dalam melakukan serangan.

Kepala Polisi Filipina Oscar Albayalde mengumumkan penyerahan diri lima anggota Abu Sayyaf tersebut pada hari Senin (4/2/2019).

Anggota senior Abu Sayyaf; Kammah Pae, ikut menyerahkan diri kepada pasukan pemerintah. Menurut Albayalde, Kammah Pae diduga telah membantu pasangan asal Indonesia dalam serangan pada 27 Januari lalu.

"Dia dipaksa untuk menyerah," kata Albayalde pada konferensi pers. "Dia mungkin tidak ingin mati selama serangan militer," katanya lagi, dikutip Reuters.

Pasukan Filipina telah baku tembak dengan kelompok Abu Sayyaf di Patikul, Provinsi Sulu, pada hari Sabtu. Tiga gerilyawan Abu Sayyaf tewas. Sedangkan dari kubu militer Filipina lima tentara tewas.

Albayalde mengatakan Kammah membantah terlibat dalam pemboman ganda di katedral Jolo yang menewaskan 23 orang, termasuk warga sipil dan tentara. Namun, laporan para saksi mata menunjukkan dia mengawal pasangan asal Indonesia yang diduga terlibat dalam serangan tersebut.

Pasukan keamanan juga mengambil alat peledak improvisasi (IED) dan komponen lain dari rumahnya.

Kelima tersangka akan menghadapi beberapa tuduhan, termasuk tuduhan pembunuhan.

Pelaku serangan bom kembar di gereja teresebut masih simpang siur. Pemerintah Indonesia belum bisa mengonfirmasi laporan dari pihak berwenang Filipina bahwa pasangan suami-istri asal Indonesia sebagai pelakunya. Terlebih, identifikasi pelaku belum jelas.

Abu Sayyaf adalah organisasi militan yang terkenal karena kerap melakukan penculikan untuk minta tebusan. Kelompok ini telah sumpah setia kepada kelompok Islamic State atau ISIS.

"Ada lebih banyak bukti yang perlu diperiksa dengan cermat," kata Albayalde.

Sebelumnya, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan bahwa ledakan kembar di gereja Jolo kemungkinan akibat serangan bunuh diri. Namun, laporan lain dari militer mengatakan bom-bom itu diduga diletakkan di dalam dan di luar gereja yang kemudian diledakkan dari jarak jauh.

Beberapa hari kemudian, Menteri Dalam Negeri Duterte, Eduardo Ano, mengatakan bahwa serangan itu diduga dilakukan oleh pasangan Indonesia dengan bantuan Abu Sayyaf.

Klaim menteri itu juga sinkron dengan klaim kelompok ISIS melalui media propagandanya, Amaq, bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan di gereja.

Credit sindonews.com