CUPUMA

Senin, 04 Februari 2019

Iran Pamer Rudal Jelajah Buatan Sendiri

Rudal jelajah buatan Iran yang dinamai Hoveizeh dipajang dalam peringatan pameran hari Revolusi Iran 1979. Sumber: Reuters

CB, Jakarta - Iran memajang sebuah rudal jelajah dengan jarak tempuh 1.300 kilometer di pameran peringatan hari meletupnya Revolusi Iran 1979. Rudal itu secara tak langsung memperlihatkan perkembangan dibidang persenjatan nuklir.
“Ini adalah rudal jelajah yang dibuat dalam tempo singkat dan bisa terbang dalam sebuah altitude yang rendah,” kata Menteri Pertahanan Iran, Amir Hatami, seperti dikutip dari reuters.com, Minggu, 3 Februari 2019.

Rudal jelajah buatan Iran itu dinamai Hoveizeh. Sejumlah ahli dari negara-negara Barat mengatakan Iran sering melebih-lebihkan kemampuan persenjataannya, meskipun tidak ada yang waswas dengn rudal-rudal balistik jarak jauh punya Iran.

Menurut Amirali Hajizadeh, Kepala Pasukan Revolusi Iran bidang ruang angkasa, pihaknya sudah mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul pada awal pembuatan mesin-mesin jet bagi rudal jelajah. Sekarang Iran bahkan sudah bisa memproduksinya berbagai jenis senjata.
Dalam situ Kementerian Pertahanan Iran, diunggah sebuah rekaman video yang tidak diberi keterangan tanggal, memperlihatkan Hoveizeh sedang diuji coba dari sebuah peluncur. Dalam keterangan video ditulis, rudal ini telah sukses menghantam sejumlah target pada jarak 1.200 kilometer. Teheran menegaskan ujicoba ini tidak menciderai resolusi dengan negara-negara kekuatan dunia karena rudal ini tidak bisa membawa hulu ledak.
Sejak menyetujui kesepakatan nuklir pada 2015 dengan negara-negara kekuatan dunia, Iran telah memperluas program misilnya meskipun ada peringatan dari Amerika Serikat.

Credit tempo.co

Anggota DPR Mesir Usul Kepresidenan Sisi Diperpanjang

Abdel Fattah al-Sisi akan diperpanjang masa pemerintahannya andai amendemen konsitusi resmi Mesir dilakukan. (The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Sejumlah anggota dewan legislatif Mesir mengupayakan agar masa kepresidenan Abdel Fattah al-Sisi bisa diperpanjang setelah 2022.

Untuk melakoni tersebut, mereka pun mempersiapkan amendemen konstitusi agar apa yang diinginkan tersebut bisa terjadi. Proposal amendemen konstitusi itu dimasukkan secara resmi oleh Ketua DPR Mesir, Ali Abel Aal.

Dalam amendemen itu mereka ingin masa jabatan yang saat ini boleh dua kali untuk masa kepresidenan empat tahun menjadi dua kali untuk masa kepresidenan enam tahun.

Jika amendemen itu sukses dilakukaan, militer akan berkuasa di puncak pemerintahan Mesir bisa sampai 2034 mendatang.

Mengutip dari AFP, proposal amendemen yang disampaikan Abdel Aal setelah didukung seperlima dari anggota dewan yakni 120 dari total 596 kursi perwakilan di DPR Mesir.

Jean Talaat, salah satu pendukung Sisi mengatakan hal lain yang diusulkan untuk diamendemen adalah mengembalikan fungsi legislatif menjadi sistem parlemen bikameral.

Sistem bikameral sendiri merupakan salah satu yang dihapus setelah Husni Mubarak berhasil dijatuhkan dari kursi kepresidenan pada 2011 silam.

Sisi, mantan panglima militer, kali pertama terpilih sebagai Presiden pada 2014 silam setelah Muhammad Mursi digulingkan dari kursi kepresidenan.

Credit cnnindonesia.com

Pesawat Tempur AS Serang Militer Suriah

Pasukan milikter AS di Suriah (ilustrasi)

Foto: VOA

Serangan tersebut menyebabkan kerusakan peralatan militer Suriah.

CB, DAMASKUS -- Media yang dikelola pemerintah Suriah, SANA melaporkan pesawat tempur Amerika Serikat (AS) menyerang tentara Suriah yang sedang berada di dekat medan pertempuran melawan ISIS yang berada di sebelah timur Sungai Efrat. Laporan ini dikutip dari sumber militer Suriah.

"Pesawat tempur koalisi AS meluncurkan serangan pada petang ini (Sabtu) ke salah satu formasi tentara Suriah yang beroperasi di wilayah Albukamal di sebelah selatan pinggir Deir al-Zor," kata sumber yang dikutip SANA, Ahad (3/2).

Serangan tersebut menyebabkan kerusakan peralatan militer Suriah dan melukai dua orang tentaranya. Serangan itu menghancurkan satu senjata artileri milik pasukan Suriah.

Sampai kini koalisi yang dipimpin AS di Suriah tidak dapat dimintai komentar tentang laporan tersebut. Sebelumnya mereka membantah telah melakukan serangan ke militer Suriah di wilayah itu.

Walaupun pada 2017 ISIS sudah kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaan mereka saat ini ISIS masih mengusai beberapa desa di Suriah. Di Suriah, ISIS menghadapi dua front pertempuran. Pertama berperang melawan koalisi yang dipimpin AS dan front kedua melawan tentara Suriah yang didukung oleh Rusia.

Kelompok teror tersebut juga masih menguasai kantong-kantong pemukiman di gurun-gurun. Tapi pasukan Suriah yang menguasai kota-kota besar sudah mengepung mereka.

Rusia dan Amerika Serikat terus menjaga komunikasi militer untuk mencegah konflik yang tidak direncanakan di Suriah. Dua negara tersebut sama-sama memerangi ISIS tapi dibeberapa kesempatan bentrokan sempat terjadi.

Credit republika.co.id

Pihak-pihak yang berperang di Yaman bertemu di kapal bahas penarikan tentara

ilustrasi: Tentara yang bersekutu dengan Houthi menghadiri aksi di lapangan berbaris yang rusak oleh serangan udara untuk memperingati tiga tahun campur tangan Saudi pada konflik Yaman di Sanaa, Yaman, Senin (26/3/2018). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Dubai, UAE (CB) - Para wakil dari pihak-pihak yang berperang di Yaman bertemu di satu kapal di Laut Merah pada Ahad dalam dorongan pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna melaksanakan penarikan tentara dari pelabuhan utama Hudaidah, Yaman, sebagaimana disepakati pada pembicaraan perdamaian Desember, kata seorang pejabat PBB kepada Reuters.

PBB mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan persetujuan penarikan tentara dari Hudaidah, pintu masuk utama bagi sebagian besar barang-barang impor Yaman, dengan harapan hal itu akan mengarah kepada penyelesaian politik bagi perang yang berlangsung hampir empat tahun.

Berdasarkan kesepakatan tersebut pihak-pihak yang berperang menarik tentaranya pada 7 Januari sebagai bagian dari usaha-usaha menghindari serangan skala-penuh atas Hudaidah, tetapi telah gagal untuk melakukan langkah itu sementara kelompok Al-Houthi, yang bersekutu dengan Iran, dan pemerintahan dukungan Saudi tidak sepakat mengenai siapa yang seharusnya mengendalikan kota tersebut dan pelabuhan-pelabuhan.

Para pihak bertemu untuk ketiga kali dengan penengah Komite Koordinasi Pengerahan Kembali pimpinan PBB (RCC) sejak dibentuk pada Desember. Pihak-pihak yang mengikuti pertemuan itu dari Al-Houthi, pemerintahan Yaman dukungan Saudi yang diakui internasional dan para penengah PBB.

Para pihak bertemu di sebuah kapal karena usaha-usaha untuk menyelenggarakan pertemuan ketiga di wilayah yang dikuasai pasukan koalisi gagal karena pihak Al-Houthi enggan melintasi garis depan, kata sumber-sumber kepada Reuters.

Dua pertemuan pertama diadakan di bawah kendali Al-Houthi, setelah kepala misi PBB yang bertugas mengawasi perjanjian itu, Patrick Cammaert, bertemu pihak-pihak bolak-balik.

Kapal itu menjemput delegasi dari pemerintahan Yaman yang diakui internasional di satu tempat di Laut Merah sebelum berlayar ke Hudaidah menjemput delegasi Al-Houthi, kata pernyataan PBB pada Sabtu.

Sadiq Dweid, juru bicara delegasi pemerintahan Yaman untuk RCC, mengatakan kepada Reuters, komite itu telah membahas proposal Camaert bagi penarikan tentara pada pertemuan Ahad. "Pertemuan-pertemuan akan dilanjutkan," katanya.

Gencatan senjata sudah diberlakukan di Hudaidah, tapi bentrokan-bentrokan telah meningkat dalam beberapa pekan belakangan dan utusan PBB untuk Yaman Martin Griffiths telah mendesak semua pihak untuk mengurangi ketegangan. Kekerasan telah berlangsung di bagian-bagian lain dari negara itu yang tidak tercakup dalam perjanjian tersebut.

Credit antaranews.com

Pentagon Kerahkan 3.750 Tentara Tambahan AS ke Perbatasan Meksiko

WASHINGTON - Pentagon mengirim 3.750 tentara tambahan Amerika Serikat (AS) ke wilayah barat daya negara tersebut yang berbatasan dengan Meksiko. Ribuan pasukan tambahan ini akan bertugas selama tiga bulan untuk mendukung agen-agen perbatasan.

Dalam pengumumannya, Pentagon mengatakan pengerahan tentara itu akan meningkatkan jumlah pasukan aktif yang mendukung agen Pabean dan Perlindungan Perbatasan di sana menjadi sekitar 4.350 personel.

Pentagon mengungkapkan angka resmi pasukan tambahan tersebut beberapa hari setelah seorang anggota parlemen dari Demokrat mengatakan sekitar 3.500 tentara tambahan bersiap dikerahkan.

Presiden Donald Trump, yang telah menggambarkan situasi di perbatasan sebagai krisis, diharapkan berbicara tentang imigrasi dan usulannya untuk tembok di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko selama pidato kenegaraan tahunan Serikat pada hari Selasa (5/2/2019).

Permintaan Trump agar uang untuk tembok dimasukkan ke dalam legislasi pengeluaran memicu kebuntuan dengan kubu Demokrat yang menyebabkan penutupan atau shutdown pemerintah federal secara parsial selama 35 hari. Penutupan itu berakhir pada 25 Januari lalu.

Jika anggota parlemen tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai situasi keamanan perbatasan pada 15 Februari, Trump mengancam akan membiarkan pemerintah ditutup lagi atau untuk menyatakan darurat nasional sebagai cara untuk menghindari penolakan Kongres dan mendapatkan anggaran untuk membangun tembok perbatasan.

"Saya tidak mengambil apa pun dari meja," katanya dalam siaran wawancara CBS pada hari Minggu, yang dikutip Reuters, Senin (4/2/2019).

Pentagon pertama kali menyetujui penyebaran pasukan aktif AS ke perbatasan Meksiko pada Oktober, sebelum pemilihan anggota Kongres November 2018. Langkah pengerahan pasukan mendapat dukungan dari para pendukung Trump, termasuk para politisi Republik di Kongres.

Pentagon mengatakan militer AS akan mengoperasikan kamera pengintai mobile di Arizona, California, New Mexico, dan Texas. Misi tersebut dijadwalkan akan berjalan hingga 30 September 2019. Beberapa pasukan tambahan juga akan merangkai kawat berduri lebih dari 240 mil (240 km).

Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Patrick Shanahan menyetujui pengerahan tentara terbaru pada 11 Januari lalu. Namun, sampai hari Kamis lalu Shanahan tidak mengungkap angka pasti pasukan tambahan tersebut. Ketua Komite Angkatan Bersenjata Parlemen dari Demokrat; Adam Smith, kemudian menyebut sekitar 3.500 pasukan tambahan sedang dikirim ke perbatasan.

Smith mengkritik pejabat senior Pentagon karena gagal mengungkapkan informasi selama sidang di depan komite di Kongres tentang masalah itu.

Credit sindonews.com

AS Ancam Invasi Militer, Venezuela Tak Gentar

CARACAS - Venezuela tak gentar dengan ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa invasi militer menjadi opsi untuk mengatasi krisis di negara kaya minyak itu. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan rakyatnya siap untuk mengusir serangan militer asing kapan pun itu terjadi.

Menurut Rodriguez ucapan Trump tidak dapat diterima. Jika serangan dilakukan terhadap kedaulatan negara, tentara dan rakyat sepenuhnya siap untuk membalas.

"Kedaulatan tidak didiskusikan, itu dipertahankan," tegas Rodriguez. Dia menambahkan bahwa rakyat Venezuela akan siaga untuk mempertahankan perbatasan negara dan tidak akan mengizinkan campur tangan asing, terlepas dari mana asalnya.

"Kami selalu siap untuk menangkis serangan," ujarnya, dikutip Russia Today, Senin (4/2/2019). Rodriguez tidak merinci apakah Caracas telah mengambil langkah ekstra untuk mempersiapkan negaranya terhadap potensi serangan militer asing.

Sebelum Trump membuat ancaman, spekulasi bahwa Washington akan meluncurkan invasi militer terhadap Caracas muncul setelah notepad yang dipegang Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia". Seperti diketahui, Kolombia adalah sekutu Washington yang ikut menghendai lengsernya rezim Presiden Nicolas Maduro Moros.

Namun, Kolombia membantah mengetahui tentang isyarat pengerahan 5.000 tentara AS ke wilayahnya. Bogota menegaskan bahwa Washington tidak meminta izin untuk mengirim pasukannya.

Pernyataan Rodriguez digaungkan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza. Menurutnya, ancaman invasi militer oleh Trump telah menunjukkan bahwa presiden Amerika itu berada di garis depan kudeta.

Ancaman Trump disampaikan kepada CBS pada hari Sabtu pekan lalu. Dia mengesampingkan negosiasi dengan Presiden Maduro. "Mengirim militer AS ke Venezuela adalah sebuah pilihan," ujar Trump.

Krisis politik di Venezuela memburuk setelah Ketua Majelis Nasional atau Parlemen yang dikendalikan oposisi, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara sampai pemilu terbaru digelar. AS dan sekutu-sekutunya ikut mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venzuela dan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin yang sah.

Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu sebenarnya sudah menggelar pemilu 2018 lalu. Pemenangnya adalah Maduro dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV). Namun, pemimpin oposisi dari Partai Popular Will (PV), Juan Guaido, tak mengakui kemenangan itu dengan alasan pemilu dicurangi. Sebaliknya, Guaido menyerukan demo besar-besaran untuk melengserkan Maduro.

Rusia, China, Meksiko, Turki dan beberapa negara lain berdiri di belakang Maduro dan mendesak dialog damai untuk menyelesaikan krisis.

Sedangkan Prancis, Jerman dan Spanyol dari blok Uni Eropa sejak sepekan lalu telah mengancam akan mengikuti langkah AS untuk mengakui Guaido sebagai presiden sementara jika rezim Maduro tak menggelar pemilu terbaru dalam waktu delapan hari. Ultimatum itu berakhir pada hari Senin (4/2/2019).

Pemerintah Caracas menuduh Washington ikut campur urusan dalam negerinya dengan harapan mendapat untung dari cadangan minyaknya yang tercatat terbesar di dunia.

Credit sindonews.com

Trump Pertimbangkan Opsi Intervensi Militer di Venezuela

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan, penggunaan kekuatan militer AS di Venezuela menjadi salah satu opsi yang ada. Kemungkinan pengerahan pasukan AS ini seiring dengan terus berlangsungnya krisis politik di Venezuela yang kian meruncing.

Pernyataan soal opsi pengerahan militer ke Venezuela dilontarkan Trump dalam sebuah wawancara dengan CBS, Jumat (1/2) malam. Ketika ditanya apa yang akan membuatnya menggunakan kekuatan militer di Venezuela dan apa kepentingan keamanan nasional untuk tindakan seperti itu, Trump berkata, "Yah, saya tidak ingin mengatakan itu, tapi tentu saja itu sesuatu yang ada di - itu pilihan."

Trump lebih lanjut mencatat, bahwa Venezuela adalah "bagian yang sangat penting di dunia", di mana kejahatan yang merajalela dan kemiskinan yang meluas telah menyebabkan penderitaan di kalangan penduduk setempat.

Trump juga mengungkapkan, beberapa bulan lalu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro melayangkan permintaan untuk bertemu dengannya. Namun, Trump menolak permintaan itu. Penolakan itu dikarenakan telah terjadi "hal-hal yang sangat mengerikan" di negara itu.

"Saya menolaknya, karena kami sangat jauh dalam prosesnya," kata Trump. "Begitu banyak hal yang sangat mengerikan telah terjadi di Venezuela, ketika Anda melihat negara itu. Itu adalah negara terkaya di bagian dunia, yang merupakan bagian yang sangat penting di dunia,” lanjutnya.

“Dan, sekarang Anda melihat kemiskinan dan Anda melihat penderitaan dan Anda melihat kejahatan dan melihat semua hal yang terjadi. Jadi, saya pikir prosesnya tengah berjalan, aksi protes yang luar biasa," jelas Trump.

Hingga kini dukungan untuk kubu oposisi Venezuela yang dipimpin oleh Juan Guaido terus mengalir dari dunia internasional dan dari dalam negeri Venezuela sendiri. Guaido sendiri telah mengangkat dirinya sebagai presiden sementara negara itu. AS dan beberapa sekutunya juga telah mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.

Credit sindonews.com

Kolombia Bentuk Pusat Bantuan Internasional untuk Venezuela

BOGOTA - Presiden Kolombia, Ivan Duque mengkonfirmasi bahwa fasilitas untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan bagi Venezuela akan dibuat di kota Cucuta, di bagian timur Kolombia dekat dengan perbatasan Venezuela.

Kemarin, Juan Guaido mengklaim bahwa tiga fasilitas untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan asing untuk Venezuela, akan dibuat satu di Cucuta, satu lagi di Brasil, dan satu lagi di sebuah pulau di Laut Karibia.

"Beberapa saat yang lalu, saya mengkonfirmasikan kepada Presiden sementara Venezuela, Guaido, bahwa Cucuta akan menjadi salah satu pusat pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk Venezuela," kata Duque dalam sebuah pernyataan.

Duque, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (3/2), menjelaskan bahwa bantuan kemanusiaan akan mencakup barang-barang rumah tangga, obat-obatan, makanan, dan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat Venezuela.

Sementara itu, Guaido dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya mengucapkan kasih kepada Duque atas kesiapannya untuk mengatur pengumpulan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Venezuela.

"Kami berterima kasih kepada Presiden Ivan Duque atas semua dukungannya. Kami adalah negara persaudaraan dan kami berterima kasih kepada Kolombia atas keinginannya untuk memastikan bahwa Venezuela menerima bantuan segera yang mereka butuhkan," kicau Guaido.

Credit sindonews.com

Bentrok Militer dan Pemberontak Kolombia, 10 Orang Tewas

Ilustrasi anggota FARC. (Reuters/John Vizcaino).

Jakarta, CB -- Setidaknya 10 orang tewas dalam akibat bentrokan antara aparat keamanan Kolombia dan kelompok pemberontak FARC pada Sabtu (2/2).

Menteri Pertahanan Kolombia, Guillermo Botero, mengatakan bahwa salah satu orang yang tewas dalam operasi di Caqueta itu adalah pemimpin FARC, Rodrigo Cadete.

"Sembilan gerilyawan lainnya kami bunuh. Kami juga menangkap beberapa orang dan pertempuran masih berlanjut di kawasan itu," ujar Botero melalui keterangan resmi yang dikutip AFP.

Berdasarkan intelijen militer, sekitar 1.700 anggota FARC masih memperjuangkan pemberontakan dengan dana dari hasil perdagangan narkotika. Sementara itu, 7.000 anggota FARC lainnya sudah menyerahkan senjata ke pemerintah.

Tanpa komando terpadu, para pembangkang beroperasi di daerah-daerah terpencil di mana mereka melawan kelompok lain guna mengendalikan jalur perdagangan narkotika.

Kondisi Kolombia relatif tenang sejak perjanjian damai 2016 ditandatangani Presiden Kolombia saat itu, Juan Manuel Santos, dan FARC. Perjanjian penting ini mengubah FARC menjadi partai politik.

Namun, masih ada satu faksi kecil pemberontak yang terus melakukan pergerakan di Kolombia, yaitu ELN.

Presiden Ivan Duque yang resmi menjabat sejak 2016, sesuai janji kampanyenya, telah mengambil langkah tegas terhadap ELN, termasuk meminta mereka melepaskan semua sandera sebagai salah satu prasyarat proses damai.

Credit cnnindonesia.com

Pengacara penulis Australia tuduh China hadang akses ke klien

Seorang polisi paramiliter berjaga di Kedutaan Besar Australian di Beijing, China, 24 Januari 2019. (REUTERS/Jason Lee)

Beijing (CB) - Dua pengacara yang direkrut oleh istri seorang warga Australia, yang ditahan oleh otoritas Beijing atas dugaan spionase, mengatakan akses mereka terhadap terduga diblokade oleh otoritas China.

Otoritas menghadang pengacara tersebut dengan alasan bahwa terduga menolak penunjukan mereka.

Yang Hengjun (53), penulis kelahiran China, ditangkap di Kota Guangzhou saat menunggu transit penerbangan ke Shanghai setelah tiba dari New York bulan lalu.

Yang dibawa ke Beijing, tempat China mengatakan Biro Keamanan Negara menangkapnya di bawah "langkah koersif," ungkapan halus untuk penahanan. Saat itu, Yang diselidiki atas dugaan "membahayakan keamanan negara."

Salah satu pengacaranya, Mo Shaoping, mengatakan Biro Keamanan Negara menghubunginya pada Jumat dan memberi tahu bahwa Yang tidak menerima pengacara yang ditunjuk oleh keluarganya. Mo mengatakan bahwa lembaga itu menolak permintaannya untuk memverifikasi hal itu secara pribadi dengan Yang.

Pengacara lainnya, Shang Baojun, mengatakan kepada Reuters, "Hal yang paling mengkhawatirkan bagi kami adalah apakah itu permintaan Yang Hengjun yang sebenarnya."

Mereka berharap bisa mendapat informasi kapan pejabat konsuler Australia diizinkan menemui Yang, kata Shang.

Kementerian Luar Negeri China dalam tanggapan yang dikirim melalui faksimile atas pertanyaan terkait kasus itu mengatakan pertanyaannya harus ditujukan kepada lembaga yang berwenang terhadap kasusnya.

Meskipun demikian, pihak kementerian tidak memberikan rincian kontak lembaga yang dimaksud.

Mo sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa kliennya dicurigai atas kegiatan spionase dan berada di bawah "penahanan rumah disebuah lokasi yang ditentukan."

Langkah penahanan khusus itu memungkinkan otoritas untuk menginterogasi tersangka selama enam bulan tanpa perlu memberikan akses terhadap perwakilan hukum.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia mengatakan kurangnya pengawasan memicu kekhawatiran mengenai kekerasan yang dilakukan para interogator.

Credit antaranews.com

Banjir Terparah dalam Seabad Terjang Negara Bagian Queensland

MELBOURNE - Banjir terparah dalam seabad terakhir menerjang negara bagian Queensland, Australia. Biro cuaca nasional memperingatkan hujan lebat terus terjadi di wilayah itu dalam beberapa hari mendatang. Beberapa warga telah dievakuasi beberapa hari menjelang musim hujan di wilayah sekitar kota pantai Townsville, utara Queensland.

Pejabat Biro Meteorologi Australia Adam Blazak tidak menjelaskan berapa banyak orang yang telah dievakuasi, tapi menyatakan beberapa kawasan mengalami banjir terbesar. “Normalnya hujan hanya terjadi beberapa hari, tapi ini terus terjadi selama sepekan hingga sekarang dan terus terjadi dalam beberapa hari lagi,” papar Blazak, dilansir Reuters.

Curah hujan sebesar 150 mm dan 200 mm diperkirakan terjadi di Kota Townsville pada akhir pekan lalu atau setara dengan curah hujan total selama sebulan. Otoritas lokal telah mengeluarkan sejumlah peringatan banjir pada akhir pekan lalu dan meminta warga menghindari menggunakan jalanan dan segera pindah ke lokasi yang lebih tinggi jika kondisi memburuk.

Queensland Utara merupakan wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam tambang berupa perak, timah, tembaga, dan bijih besi. Adapun Townsville menjadi pusat pemprosesan utama untuk logam di kawasan tersebut. “Dalam kondisi sangat kontras, kebakaran liar terjadi di negara bagian Tasmania yang menghanguskan sekitar 190.000 hektare lahan,” ungkap para petugas pemadam kebakaran.

Kepala Badan Pemadam Kebakaran Tasmania Chris Arnold menyatakan, hampir 600 personel bekerja untuk mengatasi kebakaran. Beberapa wilayah telah terbakar selama beberapa pekan dan telah menghancurkan sejumlah rumah. Arnold menjelaskan, meski dalam beberapa hari terakhir ada kondisi yang menguntungkan untuk mengatasi kebakaran, komunitas di beberapa wilayah negara bagian itu masih terancam dengan kondisi cuaca panas dan kering pada Minggu (3/2) sehingga dapat memicu kebakaran lahan.

Australia mengalami bulan terpanas pada Januari lalu dengan kondisi itu tetap terjadi hingga April. Cuaca itu pun memicu keterbatasan listrik di beberapa wilayah dan membuat tarif listrik naik. Sementara itu, suhu dingin ekstrem masih terjadi di wilayah Eropa dan Amerika Serikat (AS). Ribuan kendaraan terjebak di antrean panjang akibat salju tebal di jalan A22, Italia, Sabtu (2/2).

Petugas pemadam kebakaran juga menyelamatkan 200 orang yang terjebak selama beberapa jam di dalam mobil dan bus. “Antrean kendaraan tampak di rute yang menghubungkan wilayah timur laut ke Austria dengan panjang mencapai 16 km,” ungkap juru bicara pemadam kebakaran Provinsi Bolzano, Italia.

Dia menjelaskan, sulit untuk menilai jumlah kendaraan yang terkena dampak salju tebal itu, tapi diperkirakan mencapai ribuan mobil. Sejumlah kendaraan milik pemadam kebakaran digunakan untuk mengevakuasi sekitar 200 orang yang sudah terjebak di dalam mobil selama beberapa jam dalam kondisi suhu beku.

Karena cuaca buruk, beberapa kendaraan besar yang tidak memiliki perlengkapan untuk sirkulasi musim dingin membelok di jalur itu sehingga menghalangi lalu lintas jalan. Longsor salju juga terjadi di jalur itu pada Sabtu (2/2) pagi, tapi tidak menimpa mobil yang melintas.

Credit sindonews.com

Banjir Landa Utara Australia, Ribuan Orang Mengungsi

Ilustrasi banjir. (AAP/Tracey Nearmy/via REUTERS).

Jakarta, CB -- Banjir timur laut Australia, yang terjadi satu kali dalam satu abad, melanda wilayah utara Australia. Banjir dengan peringatan tornado beberapa hari ke depan itu juga memaksa ribuan orang meninggalkan rumah penduduk di Townsville, Queensland.

Mengutip AFP, Minggu (3/2), Bruce Gunn, Manager Meteorologi wilayah setempat bilang banjir juga telah memutus aliran listrik. Cuaca yang lebih parah dapat memicu tornado, dan merendam 20 ribu unit rumah penduduk.

"Ini (banjir) pada dasarnya bukan hanya satu dalam 20 tahun, tapi dalam 100 tahun," ujar Perdana Menteri Queensland Annastacia Palaszczuk, kemarin, ketika mengorder para tentara militer untuk mengirimkan puluhan ribu karung pasir ke penduduk yang terkena bencana banjir.

Biro Meteorologi menyebut palung monsun bergerak lambat di atas tanah Queensland. Akibatnya, beberapa daerah akan menerima hujan lebih dari setahun sebelum kondisi ini mereda.

Ahli Meteorologi Adam Blazak mengungkapkan hujan deras akan mengguyur hingga Kamis, 6 Februari malam. Artinya, banjir akan membutuhkan waktu lebih lama untuk surut.

Wilayah Queensland menerima rata-rata 2.000 milimiter hujan setiap tahun. Kota Ingham, utara Townsville, disebut menerima 506 mm huan dalam 24 jam terakhir antara Sabtu-Minggu.

"Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Volume airnya luar biasa. Lantai bawah hilang, lemari es dan freezer mengambang. Lima atau enam anak tangga lagi juga hilang," kata salah satu penduduk Townsville, Chris Brookehouse.

Credit cnnindonesia.com

Rekening Bank Diblokir, Greenpeace Tutup Dua Kantor di India

Akibat pemblokiran rekening bank oleh pemerintah India sejak Oktober tahun lalu, bulan ini Greenpeace terpaksa menutup kantor di New Delhi dan Patna. (AFP/RAVEENDRAN)

Jakarta, CB -- Sebab rekening banknya diblokir, kelompok pemerhati lingkungan hidup Greenpeace terpaksa menutup dua kantor regional dan mengurangi jumlah stafnya di India.

Sebelumnya, seperti dikutip dari Reuters, rekening bank milik Greenpeace itu diblokir dengan tuduhan menerima sumbangan tak sah. Itu terjadi akibat pengetatan pengawasan terhadap kelompok-kelompok nirlaba yang dilakukan pemerintah India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Dikatakannya, pengetatan oleh pemerintahan Modi itu karena kelompok-kelompok nirlaba itu sering bertindak bertentangan dengan kepentingan India. Selain itu, Modi pun telah mencabut izin bagi ribuan kelompok yang didanai asing.

Greenpeace yang aktif mengampanyekan penolakan pembangkit listrik tenaga batubara di India itu dilarang menerima sumbangan asing sejak 2015. Lembaga penyelidik kejahatan finansial India lantas membekukan rekening bank utama kelompok tersebut pada 5 Oktober 2018.

Atas pembekuan itu, lewat sebuah pernyataan yang dipublikasi pada Sabtu (2/2), Greenpeace mengatakan dua kantor regional yang berada di New Delhi dan Patna terpaksa ditutup. Atas dasar penutupan tersebut, staf Greenpeace di New Delhi dan Patna itu pun beralih jadi sukarelawan kelompok tersebut saja.

"Pemerintah boleh saja membekukan rekening-rekening kami dan menutup kantor-kantor tetapi Greenpeace adalah gagasan yang tak dapat dimusnahkan," demikian pernyataan Greenpeace.

Untuk diketahui, di India semenjak Modi memegang kendali pemerintahan pada 2014 silam, setidaknya sudah hampir 15 ribu lembaha swadaya masyarakat atau organisasi nonpemerintah dibatalkan pendaftarannya dengan menggunakan dasar Undang-undang Regulasi Sumbangan Asing.

Atas tindakan tersebut, para kritikus menuding pemerintah telah menggunakan undang-undang tersebut sebagai alat membungkam kelompok-kelompok nirlaba yang menyuarakan keprihatinan mengenai ongkos sosial dari pembangunan ekonomi cepat India atau mempertanyakan catatan hak asasi manusia di India.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Harus Tunggu Kedewasaan AS untuk Dialog Bahas Perlucutan Senjata

MOSKOW - Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Federasi Rusia, Konstantin Kosachev menuturkan, Moskow seharusnya tidak berdiri di belakang pintu tertutup dan terus mengetuk untuk mencari penyelesaian masalah perlucutan senjata.

Kosachev mengatakan, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Rusia saat ini adalah menunggu kedewasaan Amerika Serikat (AS) untuk dapat memulai dialog mengenai perlucutan senjata.

"Rusia tidak lagi berdiri dan mengetuk pintu tertutup, menyarankan berbagai opsi perlucutan senjata ke AS. Sekarang, kita harus menunggu sampai Washington menjadi matang untuk berdialog. Nasib perjanjian itu tergantung dan tergantung pada langkah-langkah AS," kata Kosachev,

"Kami akan mengikuti langkah-langkah praktis AS dengan seksama setelah itu menangguhkan kewajiban berdasarkan Perjanjian INF," sambungnya dalam sebuah pernyataan dilansir Tass pada Minggu (3/2).

Dia lalu mengatakan, jika AS mulai mengerahkan rudal jarak menengah dan pendeknya di dekat perbatasan Rusia, Rusia akan terpaksa mengerahkan rudalnya di dalam negeri, di negara tetangga dan juga di negara sekutu Rusia di kawasan.

"Tapi, kita akan melakukan ini hanya sebagai tanggapan atas tindakan AS. Bukan sebagai inisiatif. Langkah kita akan menjadi reaksi atas tindakan Washington," tukasnya.

Credit sindonews.com

Renegosiasi Perjanjian INF, AS Keukeuh Tuntut Penghancuran Rudal 9M729

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menyatakan dengan tegas bahwa hanya penghancuran rudal 9M729 yang dapat menyelamatkan perjanjian INF. Gedung Putih pun telah menyampaikan secara tertulis hal itu kepada Rusia sebagai syarat untuk memulai kembali perundingan mengenai perjanjian INF.

"Kami telah menyediakan Rusia, secara tertulis, spesifik langkah-langkah yang bisa diambil untuk kembali mematuhi dan menyelamatkan Perjanjian INF," ujar pejabat dari Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.

Ia mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Moskow siap untuk berbicara tentang Perjanjian INF jika AS telah cukup matang.

"Hanya penghancuran yang lengkap dan dapat diverifikasi dari rudal 9M729 Rusia, peluncur, dan peralatan terkait yang akan menyelesaikan pelanggaran Rusia," ia menambahkan menjawab pertanyaan tentang kesiapan Washington untuk memulai dialog baru tentang perjanjian tersebut seperti dikutip dari TASS, Minggu (3/2/2019).

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu bahwa Moskow akan menangguhkan perjanjian era Perang Dingin itu. Dia memerintahkan untuk menghentikan upaya untuk memulai pembicaraan tentang Perjanjian INF sampai mitra Amerika cukup dewasa.

Putin menyatakan bahwa proposal Moskow atas perjanjian itu ada di atas meja, seperti sebelumnya, sementara pintu tetap terbuka untuk melakukan negosiasi.

Kemudian, Kementerian Luar Negeri Rusia mengkonfirmasi bahwa Washington telah secara resmi memberi tahu Moskow tentang penangguhan Perjanjian INF dan dimulainya prosedur penarikan dalam pemberitahuan dari Departemen Luar Negeri AS.

Pada tanggal 1 Februari, Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo mengatakan bahwa Washington akan menangguhkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF mulai 2 Februari dan akan berhenti dalam waktu enam bulan jika Rusia tidak mematuhi perjanjian tersebut.

Perjanjian INF, atau Kekuatan Nuklir Jangka Menengah, ditandatangani antara bekas Uni Soviet dan Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1987. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1988.

Perjanjian INF mencakup landasan darat rudal jarak pendek yang dapat dikerahkan dan tidak dikerahkan dari 500 hingga 1.000 kilometer dan rudal jarak menengah dari 1.000 hingga 5.500 kilometer. Pada Juni 1991, kedua pihak telah memenuhi kewajiban mereka di bawah perjanjian itu, karena Uni Soviet telah menghancurkan 1.846 rudal dan Amerika Serikat 846. Kegiatan inspeksi berakhir pada Mei 2001.

Pada tahun 1992, Perjanjian INF menjadi multilateral setelah Uni Soviet runtuh. Bersama dengan Amerika Serikat dan Rusia, negara bekas republik Soviet lainya Belarusi, Kazakhstan, dan Ukraina menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.

Credit sindonews.com

Kemenlu Prihatin Amerika Keluar dari Perjanjian Senjata Nuklir

Ekspresi tatapan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat menggelar pertemuan dalam KTT Amerika Serikat-Rusia di Helsinki, Finlandia, Senin, 16 Juli 2018. Mereka membahas 5 topik di antaranya, tuduhan campur tangan pemilu AS oleh Rusia, krisis Suriah, perjanjian kontrol senjata nuklir, aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Rusia dan sanksi Washington terhadap Moskow. Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

CB, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI atau Kemenlu prihatin dengan keputusan Amerika Serikat menarik diri dari Pakta Pengendalian Senjata Nuklir atau INF. Keluarnya Amerika Serikat dikhawatirkan akan berpotensi memicu perlombaan pengembangan senjata di sektor teknologi rudal jarak menengah.
"Kami mendorong agar pihak-pihak dalam pakta untuk berusaha menyelesaikan perbedaan pendapat melalui langkah negosiasi dan kerjasama," kata Grata Endah Werdaningtyas, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri, Minggu, 3 Februari 2019.

Menurut Grata, keluarnya Amerika Serikat dipastikan bakal mengganggu stabilitas, khususnya dalam upaya perlucutan senjata dan mendorong penghentian perlombaan pengembangan senjata baik dari segi jumlah maupun teknologi. Keputusan Amerika Serikat untuk angkat kaki dari pakta yang dibuat pada 1987, dipastikan pula akan memicu kembali perlombaan pengembangan senjata sektor teknologi rudal jarak 500 kilometer sampai 5500 kilometer.

Terkait tuduhan adanya pelanggaran yang dilakukan Rusia dalam Pakta Pengendalian Senjata Nuklir, dalam Artikel XIII INF terdapat mekanisme verifikasi oleh komisi khusus verifikasi atau SVC. Komisi ini dapat menyelesaikan masalah kepatuhan dan memastikan kelangsungan pakta tersebut. Dengan begitu, SVC sebenarnya bisa dimanfaatkan terlebih dahulu oleh para pihak, termasuk memverifikasi adanya tuduhan pelanggaran.

Komponen sistem rudal jelajah SSC-8 / 9M729 dipajang di Patriot Expocentre dekat Moskow, Rusia, 23 Januari 2019. REUTERS / Maxim Shemetov

Pakta Pengendalian Senjata Nuklir adalah perjanjian yang dibuat antara Amerika Serikat dan Rusia. Pembuatan pakta ini diantaranya untuk menghambat pengembangan teknologi senjata oleh industri pertahanan di kedua negara. Amerika Serikat dan Rusia merupakan produser alutsista yang selalu berusaha mengembangkan teknologi senjata untuk tujuan komersial.
Sebelumnya pada Jumat, 2 Februari 2019, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan Washington akan menarik diri dari Pakta Pengendalian Senjata Nuklir yang dibuat dengan Rusia. Keputusan ini akan dibatalkan jika Rusia mau kembali patuh dengan sungguh-sungguh pada pakta tersebut.
Washington mengklaim rudal terbaru Rusia Novator 9M729 telah menciderai Pakta Pengendalian Senjata Nuklir. Sebab dalam pakta tersebut diantaranya tertulis larangan peluncuran rudal balistik dan rudal jelajah dalam jarak jangkauan 500 dan 5.500 kilometer. Namun sumber di pemerintah Rusia yang tak mau dipublikasi identitasnya mengatakan Amerika Serikat mencari-cari alasan untuk mengakhiri kesepakatan sehingga membuat mereka bisa mengembangkan senjata baru.

Credit tempo.co

Presiden Donald Trump Keluar dari 4 Pakta Internasional Ini

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sumber: edition.cnn.com

CB, Jakarta - Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik diri dari Pakta Pengendalian Senjata Nuklir jarak jauh atau INF menuai banyak kecaman. Sebab ini sama dengan menempatkan keamanan Eropa dalam bahaya sejak era perang dingin. Deras pula kekhawatiran yang muncul kalau Amerika Serikat dan Rusia dapat memasuki babak perlombaan senjata nuklir yang baru.
Dikutip dari edition.cnn.com, Minggu, 3 Februari 2019, keputusan ini diambil Amerika Serikat untuk menghukum Rusia karena dinilai telah menciderai kesepakatan. Rusia menampik tuduhan ini. Sumber di pemerintah Rusia mengatakan Amerika Serikat mencari-cari alasan untuk mengakhiri kesepakatan sehingga membuat mereka bisa mengembangkan senjata baru.

Pemerintahan Presiden Trump berkuasa sejak 20 Januari 2017 dan menarik diri dari Pakta Pengendalian Senjata Nuklir jarak jauh bukan tindakan pertama yang dilakukannya terhadap kesepakatan internasional. Berikut empat pakta internasional, dimana Trump menarik diri dari kesepakatan itu.

Kesepakatan nuklir Iran

Pakta ini dibuat pada 2015 atau pada era pemerintahan Presiden Barack Obama dengan negara-negara kekuatan dunia. Tujuan kesepakatan ini untuk mencari jalan tengah, dimana sanksi ekonomi terhadap Iran dikendurkan dan sebagai imbalannya Iran harus mengurangi aktivitas nuklirnya yang dinilai Amerika Serikat sebuah ancaman keamanan.
Namun pada Mei 2018, Presiden Trump membuat Amerika Serikat mangkir dari janjinya yang sudah termaktub dalam pakta ini. Trump menarik diri dari perjanjian nuklir pada Mei lalu dengan alasan isi perjanjian tersebut terlalu murah hati kepada Iran.

Kesepakatan UNESCO

Pakta ini dibuat pada 1945 antara Amerika Serikat dengan negara-negara anggota PBB. Diantara poin kesepakatan adalah pengucuran dana bantuan untuk meningkatkan sektor pendidikan. Namun di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat menarik diri dari pakta ini. Walhasil, Amerika Serikat terakhir kali membayar iuran kepada UNESCO pada akhir 2011 karena setelahnya Washington tak sudi lagi membayar.
Keputusan ini diambil Amerika Serikat pada 2017 atau persisnya setelah PBB menerima tawaran Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah melihat sebuah bias anti-Israel.

Kesepakatan Trans-Pacific Partnership

Pakta ini dibuat pada 2016 yang merupakan sebuah kesepakatan dagang besar ditujukan untuk melawan Cina yang sekarang sudah menjadi negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Presiden Trump menarik diri dari kesepakatan ini dengan mengatakan pakta ini tidak adil bagi pekerja Amerika. Kendati Washington menyatakan keluar, 11 negara anggota lainnya telah melanjutkan meski tanpa Amerika Serikat.

Kesepakatan Paris

Kesepakatan ini dibuat pada 2015 di ibu kota Paris dalam upaya bersama seluruh negara di dunia untuk membuat dan menjaga lingkungan lebih baik. Pemerintahan mantan Presiden Barack Obama sudah menandatangani pakta ini, yang salah satu poinnya menyebut Amerika Serikat akan terus mengekang penggunaan bahan bakar fosil dan membantu mengurangi efek perubahan iklim. Namun Presiden Trump berpandangan kesepakatan itu dinegosiasikan dengan buruk sehingga dia pun memilih angkat kaki.

Credit tempo.co

Konferensi Mengenai Rohingya akan Digelar di New York

Sejumlah warga Rohingya menunggu di truk Polisi Myanmar untuk dibawa kembali menuju penampungan sementara yang didirika pemerintah di Desa ManSi dekat Sittwe, Negara Bagian Rakhinne, Myanmar, Rabu (21/11).

Foto: Nyunt Win/EPA EFE

Konferensi akan menyerukan pertanggungjawaban dan perlindungan untuk Rohingya.

CB, NEW YORK -- Koalisi Rohingya Merdeka (FRC) akan menjadi tuan rumah konferensi internasional di Barnard College, Columbia University, di New York City pada 8 dan 9 Februari.

Konferensi dua-hari tersebut, yang direncanakan diikuti oleh cendekiawan kenamaan dari seluruh dunia, utusan PBB, pegiat, dan pengungsi akan menyerukan pertanggungjawaban dan perlindungan bagi etnik minoritas nasional di Myanmar, kata FRC di dalam satu pernyataan pada Jumat (1/2).

"Ini adalah pertemuan langka sivitas akademika dan pegiat yang berasal dari dan dengan keahlian mengenai Burma (Myanmar), bersama praktisi hukum pidana internasional dan kemanusiaan," kata pernyataan tersebut.

FRC adalah kelompok pegiat global terkemuka yang dipimpin oleh dan untuk rakyat Rohingya, kata pernyataan itu. Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai rakyat yang paling tertindas di dunia, telah menghadapi kekhawatiran yang meningkat mengenai serangan sejak puluhan orang tewas dalam kerusuhan antarmasyarakat pada 2012.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24 ribu Muslim Rohingya tewas oleh pasukan negara Myanmar, demikian satu laporan dari Lembaga Pembangunan Internasional Ontario (OIDA). Lebih dari 34 ribu orang Rohingya juga dilemparkan ke dalam api, sementara lebih dari 114 ribu orang lagi dipukuli, kata laporan OIDA, yang berjudul "Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience".

Sebanyak 18 ribu anak perempuan dan perempuan Rohingya diperkosa oleh polisi dan personel militer Myanmar. Sementara, lebih dari 115 ribu rumah milik orang Rohingya dibakar dan 113 ribu rumah lagi dirusak, tambah pernyataan tersebut, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya, kebanyakan anak kecil dan perempuan, menyelamatkan diri dari Myanmar dan menyeberang ke negara tetangga Myanmar, Bangladesh. Hal itu setelah pasukan Myanmar melancarkan penindasan terhadap masyarakat minoritas Muslim pada Agustus 2017.

PBB juga mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan termasuk bayi dan anak kecil, pemukulan brutal dan penghilangan manusia oleh pasukan negara Myanmar. Di dalam laporannya, para penyelidik PBB mengatakan pelanggaran semacam itu bisa menjadi kejahatan terhadap umat manusia.

Credit republika.co.id

Pengamat Soroti Tudingan Filipina soal Teroris asal Indonesia

Kondisi sebuah gereja di Jolo, Filipina usai diguncang bom. (NICKEE BUTLANGAN / AFP)

Jakarta, CB -- Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sidney Jones menyebut pengusutan kasus bom gereja di Pulau Jolo, Mindanao, Filipina bakal lebih sulit dari kasus bom Surabaya pada 2018.

Sidney menjelaskan kondisi di Filipina sangat rumit karena banyak kelompok teroris yang berseberangan dengan pemerintahan Rodrigo Duterte. Sehingga akan sulit bagi aparat keamanan mengungkap identitas pelaku.

"Sebetulnya jauh lebih rumit keadaan di Filipina karena ada Abu Sayyaf, ada MILF (Moro Islamist Liberation Front) ada beberapa orang lain. Kelompok Abu Sayyaf sendiri paling sedikit 5-6 faksi yang didasarkan suku dan tempat, sangat sulit untuk membedakan satu kelompok dan kelompok lain," kata Sidney saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (2/2).

Dia menyebut banyak kemungkinan pelaku, termasuk teroris asing (foreign terorist fighter). Dugaan ini berdasarkan klaim pemerintah Filipina beberapa waktu lalu bahwa banyak teroris asing yang berkaitan dengan ISIS masuk ke Pulau Jolo.

Sidney mengatakan saat ini kondisi di Filipina mirip seperti di Surabaya. Belum ada satu pihak pun, termasuk pemerintah Filipina, yang bisa dengan pasti memastikan identitas pelaku.

Pernyataan-pernyataan pemerintah Filipina, termasuk keterlibatan warga negara Indonesia (WNI), hanya berdasarkan keterangan saksi yang belum bisa dipastikan kebenarannya seratus persen.

"Seperti dulu dengan bom Surabaya, Semua orang ingin tahu informasi terakhir dan ada beberapa statement yang mungkin tidak selalu 100 persen akurat. Tapi lambat laun diklarifikasi polisi," tuturnya.

Meski begitu, ia mengkhawatirkan pemerintahan Duterte selalu menyebut pelaku pengeboman adalah WNI tanpa bisa mengungkapkan bukti. Hal ini bakal membuat citra buruk Filipina di mata Indonesia.

"Memang kalau terus-menerus begini, ada statement yang keluar tanpa dicek, tanpa didasarkan atas bukti memang respect untuk pemerintah Filipina menurun di mata orang Indonesia," imbuh dia.

Bom meledak di gereja Pulau Jolo, Mindanao, Filipina pada Minggu (27/1). Tercatat 22 orang tewas dan lebih dari seratus orang luka-luka.

Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano mengklaim pelaku adalah pasangan suami istri berkewarganegaraan Indonesia. Namun hal itu belum bisa dipastikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.

"Kami mendengar kabar bahwa pelakunya warga Indonesia, dari kemarin saya sudah berkomunikasi dengan otoritas Filipina namun sampai pagi ini belum terkonfirmasi hasil identifikasinya," ucap Retno pada acara Diplomacy Festival, di Universitas Andalas, Padang, Sabtu (2/2).

Credit cnnindonesia.com

Mendagri Filipina: Indonesia Bantu Identifikasi Pengebom

Presiden Filipina Rodrigo Duterte (tengah) mengunjungi Gereja Katedral Katolik di Jolo, Provinsi Sulu, Filipina, Senin (28/1). Kunjungan dilakukan dua hari setelah dua bom meledak saat Misa Ahad.

Foto: Malacanang Palace Via AP

Penyelidikan masih membutuhkan hasil forensik dan DNA pelaku.

CB, MANILA -- Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Año mengatakan akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi serangan bom bunuh diri di Jolo, Sulu, Mindanao pada 27 Januari lalu. Pengeboman yang dilakukan di gereja katedral tersebut menewaskan 22 orang dan melukai 100 lainnya.

"Saya berbicara dengan Presiden (Rodrigo Duterte) semalam, ia juga memiliki sumber lain tapi juga mengarah ke pasangan asal Indonesia," kata Año di stasiun radio pemerintah Filipina seperti dilansir di Manila Bulletin, Ahad (3/2).

Sebelumnya, Año mengatakan pelaku pengeboman ini adalah anggota ISIS yang berasal dari Indonesia. Ano mengatakan para pelaku mendapat bantuan dari kelompok separatis Abu Sayyaf. Dalam wawancaranya dengan radio pemerintah Filipina, Año mengatakan penyelidikan masih membutuhkan hasil forensik dan DNA pelaku.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan mereka akan membantu, setidaknya kami akan tahu jika kami bisa mengidentifikasi pelaku pengeboman dibalik serangan ke katedral," kata Ano.

Dalam wawancaranya tersebut Año mengatakan pasangan asal Indonesia ingin menunjukkan contoh kepada rakyat Filipina bagaimana serangan bom bunuh diri dilakukan. Año mengatakan serangan bom bunuh diri tidak ada dalam tradisi Filipina.

"Mereka ingin memberi contoh dan menuai perang agama jadi mereka memilih gereja untuk menabur konflik antara Kristen dan Muslim," kata Año.

Año memperingatkan keberadaan teroris asing lainnya di Jolo. Tapi ia juga memastikan pasukan pemerintah Filipina sudah melancarkan operasi melawan mereka dan Abu Sayyaf.

Ia mengakui para pelaku teror bertujuan membentuk gerakan ISIS di sebelah selatan Filipina. Año mengatakan para pelaku juga sedang merekrut anggota mereka di sana.

Credit republika.co.id