CUPUMA

Jumat, 01 Februari 2019

AS Diam-Diam Kapalkan Plutonium Era Perang Dingin ke Nevada

Reaktor nuklir

Pengadilan AS mempertimbangkan upaya menghentikan pengapalan satu metrikton plutonium

CB, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara sembunyi-sembunyi telah mengapalkan plutonium yang mematikan dalam jumlah banyak. Plutonium tersebut dikapalkan dari South Carolina ke Nevada, demikian diungkapkan oleh pemerintahan Trump pada Rabu (30/1).

Pembangkit di South Caroline itu merupakan tempat produksi logam radioaktif untuk bahan pembuatan bom pada masa Perang Dingin.

Departemen Kehakiman atas nama Pelaksana Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) Departemen Energi mengatakan dalam pemberitahuan kepada suatu pengadilan di Nevada bahwa pihaknya bisa mengungkapkan telah melakukan pengiriman setengah metrik ton karena waktunya sudah lewat untuk perlindungan keamanan nasional. Pengiriman terjadi sebelum November 2018.

Pengadilan AS di Nevada sedang mempertimbangkan upaya dari pemerintah Negara Bagian Nevada untuk menghentikan rencana pengapalan satu metrik ton plutonium dari South Carolina, yang diumumkan oleh Departemen Energi pada Agustus.

Plutonium tersebut dikirim dari K-Reactor di Savannah River Site, yaitu reaktor tertua di fasilitas tersebut, menuju ke Fasilitas Perakitan Peralatan di Situs Keamanan Nuklir Nevada, yang berjarak 112,6 km di utara Las Vegas.

Pemberitahuan tersebut membuat marah para politisi asal Nevada, negara bagian yang jarang penduduknya dan sudah lama diincar oleh pemerintah federal untuk menjadi tempat pembuangan limbah nuklir.

Senator AS Jack Rosen dari Partai Demokrat mengatakan bahwa NNSA menyesatkan pengadilan federal melalui langkah "culas, tidak tahu aturan, membahayakan kesehatan dan keselamatan ribuan penduduk Nevada dan warga Amerika yang tinggal di dekat jalur-jalur yang dilalui pengiriman tersebut".

Wakil rakyat lainnya dari Partai Demokrat Nevada, Dina Titus, mengatakan bahwa pengapalan tersebut akan meningkatkan penentangan atas penyimpanan bahan bakar yang dipakai dari pembangkit tenaga nuklir di Gunung Yucca, Nevada. Proyek itu telah menghabiskan miliaran dolar dan sudah ditutup oleh mantan presiden Barack Obama.

NNSA mengatakan bahwa, sehubungan dengan alasan keamanan, tidak ada pengumuman yang disampaikan menjelang pengapalan dan jalur jalan raya yang dipakai juga tidak disebutkan. Departemen itu juga tidak mengungkapkan waktu pengiriman tersebut, kecuali menyebutnya terjadi sebelum November 2018, yaitu sebelum Nevada menggugat untuk penghentian rencana pengiriman.

AS membangun Savannah River Site pada 1950-an untuk menghasilkan bahan-bahan pembuatan senjata nuklir, kebanyakan berupa tritium dan plutonium-239. Pada Oktober, pemerintahan Trump membatalkan rencana untuk mengubah 34 ton plutonium di tempat itu menjadi campuran oksida atau bahan bakar MOX bagi pembangkit nuklir khusus, yang tidak pernah dibangun di AS.

Seperti juga pemerintahan Obama sebelumnya, pemerintahan Trump berniat mencairkan atau mengubur plutonium tersebut, kemungkinan di New Mexico.

Credit republika.co.id

Nike Didesak Tarik Sepatu Berdesain Tulisan Mirip 'Allah'

Ilustrasi logo perusahaan pakaian olahraga asal Amerika Serikat, Nike. (REUTERS/Lucy Nicholson)

Jakarta, CB -- Perusahaan sepatu olahraga, Nike, didesak menarik salah satu model sepatu Air Max-nya dari pasaran, lantaran memiliki desain mirip dengan tulisan "Allah" dalam huruf Arab yang terpampang pada bagian telapaknya (sol).

Desakan itu muncul dalam petisi yang dibuat Saiqa Noreen, salah satu konsumen sepatu asal Amerika Serikat tersebut yang juga merupakan seorang Muslim.

"Kami mendesak Nike untuk menarik semua sepatu dengan desain menyerupai kata Allah yang sangat menghina dan menghujat ini dari seluruh dunia sesegera mungkin. Kami juga meminta pengawasan produk yang lebih ketat dari Nike sebelum memasarkan produk," tulis Noreen dalam petisi itu, seperti dilansir The Independent, pada Kamis (31/1).

Petisi dibuat Noreen dalam situs change.org pada awal Januari lalu dan berisikan desekan bagi Nike untuk menarik sepatu Air Max 270 dari seluruh toko.

Dia beralasan sepatu Air Max itu menggunakan logo yang menyerupai huruf arab "Allah."

Perempuan itu juga menambahkan logo menyerupai tulisan Allah tersebut tidak pantas dipampang pada sepatu lantaran "pasti akan diinjak-injak, ditendang, dan menjadi kotor akibat tanah hingga kotoran."

"Adalah sesuatu yang keterlaluan dan mengerikan jika Nike membiarkan lafaz Tuhan dipasang di sepatu," kata Noreen.

"Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sopan dan sangat-sangat menghina umat Muslim bahkan agama Islam. Islam mengajarkan belas kasih, kebaikan, dan keadilan kepada semua orang," ujar Noreen.

Noreen juga menyerukan "seluruh umat Muslim dan orang-orang yang menghormati kebebasan beragama" untuk menandatangani dan mendukung petisi itu.

Pekan lalu, Footwear News melaporkan petisi itu telah diteken 5.400 orang. Hari ini, dukungan itu bertambah menjadi 12 ribu tanda tangan.

Desakan itu tak hanya muncul dari petisi. Warganet di media sosial juga turut mendesak Nike untuk menarik sepatu tersebut. Beberapa konsumen bahkan mengunggah cerita mereka mengembalikan sepatu Air Max tersebut setelah melihat kemiripan logo dengan lafaz "Allah."

"Mengapa Nike menjual sepatu yang jelas memiliki logo bertuliskan 'Allah' dalam bahasa Arab. Tarik seluruh sepatu dari pasaran. Menjijikan dan mengerikan," ucap salah satu konsumen Nike di Twitter.

Merespons petisi tersebut, Nike beralasan kemiripan logo itu hanya kebetulan.

"Nike menghormati seluruh agama dan kami memperhatikan hal ini dengan sangat serius," tutur perusahaan tersebut.

"Logo Air Max dirancang untuk menjadi representasi bergaya dari model sepatu ini. Logo dimaksudkan untuk mencerminkan merek Air Max saja. Kesamaan makna atau representasi lainnya terbentuk tidak disengaja."

Ini bukan pertama kalinya Nike diduga menistakan agama. Pada 1997, perusahaan itu dipaksa menarik sekitar 38 ribu pasang sepatu dari seluruh dunia dari Inggris karena logo serupa.

Selain menarik sepatu-sepatu itu dari pasaran, Nike menyumbangkan US450 ribu ke sebuah sekolah dasar Islam di AS untuk digunakan membangun taman bermain anak-anak.

Credit cnnindonesia.com

Diancam AS, Hakim Mahkamah Pidana Internasional Mengundurkan Diri

DEN HAAG - Seorang hakim senior dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag mengundurkan diri setelah Amerika Serikat (AS) mengancam para hakim yang menyelidiki dugaan kejahatan perang Amerika di Afghanistan. Ancaman kematian terhadap para hakim dilontarkan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton September lalu.

Hakim Christoph Flugge telah bekerja dengan ICC dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) sejak 2008. Baru-baru ini, ia terlibat dengan penyelidikan awal terhadap klaim bahwa anggota layanan militer AS dan para petugas CIA menyiksa para tahanan di Afghanistan.

Flugge mengatakan kepada surat kabar Jerman, Zeit, bahwa ia menyerahkan pengunduran dirinya setelah ada ancaman terbuka dari pejabat AS, termasuk pidato Bolton September lalu. Dalam pidatonya, Bolton berharap para hakim yang terlibat penyelidikan dugaan kejahatan perang itu tewas di pengadilan.

"Jika para hakim ini pernah mencampuri urusan rumah tangga AS atau menyelidiki seorang warga negara Amerika, ia (Bolton) mengatakan pemerintah Amerika akan melakukan semua yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa para hakim ini tidak lagi diizinkan untuk bepergian ke Amerika Serikat, dan bahwa mereka akan bahkan mungkin diadili secara pidana," kata Flugge kepada Zeit, dalam sebuah wawancara yang diterjemahkan oleh The Guardian, Kamis (31/1/2019).

"Penasihat keamanan Amerika menyampaikan pidatonya pada saat Den Haag merencanakan penyelidikan awal terhadap tentara Amerika yang dituduh menyiksa orang di Afghanistan," ujar Flugge. "Ancaman Amerika terhadap hakim internasional jelas menunjukkan iklim politik baru. Ini mengejutkan. Saya belum pernah mendengar ancaman seperti ini."

Pidato Bolton saat itu disampaikan kepada Masyarakat Federalis yang konservatif di Washington, DC. Pidatonya disampaikan setahun setelah ICC mulai menyelidiki klaim bahwa setidaknya 61 orang yang ditahan di Afghanistan telah disiksa oleh pasukan Amerika dan 27 lainnya oleh CIA di penjara rahasia di Afghanistan dan di luar negeri. Awal penyelidikan itu diungkap jaksa penuntut ICC Fatou Bensouda.

Bolton menyebut penyelidikan itu sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. "(Saya) berjanji untuk melindungi warga negara kita dan orang-orang dari sekutu kita dari penuntutan yang tidak adil oleh pengadilan yang tidak sah ini," kata Bolton dalam pidatonya.

Pejabat senior AS itu juga berjanji untuk membela warga Israel dari ICC. Sekutu AS, Israel, pada saat itu dituduh melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil Palestina. Bolton memperingatkan bahwa AS akan mengabaikan surat perintah penangkapan, melarang hakim dan jaksa memasuki Amerika, dan bahkan mengadili mereka di pengadilan Amerika.

Credit sindonews.com

AS Akan Umumkan Penangguhan Kewajiban Perjanjian INF

BEIJING - Amerika Serikat (AS) akan mengumumkan penangguhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kekuatan Nuklir Jangka Menengah (INF) dengan Rusia dalam beberapa hari mendatang. Langkah itu dilakukan setelah pembicaraan bilateral kedua negara gagal mencapai kemajuan.

"Rusia masih belum mengakui bahwa mereka melanggar perjanjian itu," kata Wakil Menteri AS untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional, Andrea Thompson, dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Kamis (31/1/2019).

Namun Thompson menambahkan bahwa diplomasi tidak pernah dilakukan dan dia mengantisipasi lebih banyak diskusi.

Ditandatangani pada tahun 1987, Perjanjian INF melarang rudal berbasis darat dengan jangkauan antara 500 km dan 5.500 km - banyak di antaranya telah dikerahkan oleh kedua sisi saat Perang Dingin pada waktu itu.

Selama beberapa tahun terakhir, AS menuding Rusia telah melanggar INF dengan membangun rudal yang dilarang. Namun Moskow membantah tuduhan itu dan pada gilirannya menuduh AS yang tidak patuh, dengan alasan bahwa mereka dapat mengubah situs pertahanan rudal di Eropa Timur menjadi peluncur jarak menengah yang ofensif.

Washington menuntut agar Rusia menghancurkan rudal yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian itu. Rudal yang dimaksud adalah rudal jelajah 9M729 atau oleh NATO dinamai SSC-8. Namun tuntutan itu menurut Moskow tidak dapat diterima.

Credit sindonews.com

Diktaktor menjadi negosiator, pencitraan Kim Jong-un setahun terakhir

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajungkan jempolnya ke arah Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam pertemuan bersejarah mereka di Hotel Capella, Pulau Sentosa, Singapura (12/6/2018). (Reuters)

Seseorang yang oleh PBB disebut telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dideskripsikan sebagai orang yang cerdas, mencintai rakyatnya....

(CB) - Apa yang ada di benak Anda saat mendengar nama Kim Jong-un? Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin tidak akan terlalu terpengaruh dengan sosok pemimpin tertinggi Korea Utara itu.

Namun, bagi Kim Min-jae (21), mahasiswa tingkat akhir di suatu universitas khusus laki-laki di Seoul, Korea Selatan, Kim Jong-un adalah tokoh yang sudah dia kenal sejak masuk sekolah dasar.

Bagi Kim Min-Jae dan mayoritas generasi muda Korea Selatan lainnya, Wangsa Kim di Utara merupakan sosok di balik bayang-bayang ancaman perang dan rezim yang menyengsarakan rakyatnya demi ambisi pengembangan senjata nuklir.

Akan tetapi, mahasiswa yang ditemui saat mengikuti tur universitasnya ke Zona Demiliterisasi (DMZ) di perbatasan Korea Selatan-Korea Utara akhir November 2018 itu mengatakan sosok Kim Jong-un berubah menjadi lebih positif dalam setahun terakhir.

"Saya tahu bahwa Kim Jong-un memiliki iktikad baik untuk memperbaiki hubungan dengan kami (Korea Selatan)," kata dia.

Kim Min-jae menambahkan, progres yang ditunjukkan selama setahun terakhir di 2018 oleh Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un tampaknya benar-benar akan menghasilkan suatu kesepakatan untuk perdamaian di Semenanjung Korea.

Harapan tersebut disampaikan warga Seoul itu karena ia dan rakyat Korea Selatan sudah lelah hidup di bawah kecemasan akan senjata nuklir dan perang. Tercatat pada 2017, Korea Utara meluncurkan 23 rudal dalam 16 kali uji coba senjata nuklir.

Pandangan Kim Min-jae yang berubah itu juga didukung suatu survei independen pada 2018 yang menunjukkan hampir 80 persen rakyat Korea melihat Kim Jong-un sebagai sosok yang baik.

Kelompok pendukung Kim di Korea Selatan juga makin tumbuh sejak pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura pada Juni 2018.

Peneliti senior Asan Institute yang berbasis di Seoul dan Washington DC, Dr. James Kim, menyebutkan bahwa sebagian masyarakat Korea bahkan menggambarkan pemimpin Korea Utara itu sebagai tokoh yang imut sekaligus "macho".

"Jika Anda pergi ke Myeongdong, bukan tidak mungkin Anda akan menemukan boneka figurin Kim," kata James Kim menyebut salah satu kawasan turis di Seoul.

Presiden Trump pernah menyebut Kim Jong-un sebagai "rocket man" saat ketegangan antara dua kedua meningkat setelah Kim meluncurkan rudal jarak jauh Hwasong-15 pada November 2017 yang menjangkau hingga Pulau Saipan, wilayah administrasi AS.

Namun, begitu pertemuan di Singapura terlaksana, sikap Trump berubah 180 derajat, dia memuji Kim sebagai sosok yang sangat terbuka dan pemimpin yang luar biasa. Trump juga mengaku kagum pada pemimpin Korea Utara itu atas cintanya kepada negerinya.

Padahal, di dalam negeri AS sendiri, negeri yang diancam akan "dilumatkan" oleh Korea Utara, sosok Kim Jong-un masih seperti ayah (Kim Jong-il) dan kakeknya (Kim Il-sung), yang dianggap sebagai diktator yang melanggar HAM dengan penjara kerja paksa yang tidak manusiawi, hukuman mati--bahkan pada anak-anak, hingga tuduhan bahwa ia sengaja membiarkan rakyatnya mati kelaparan.

Namun, citra Kim yang negatif itu tanpa sadar dipoles oleh Trump menjadi lebih baik sejak pertemuan di Singapura Juni 2018 lalu.

Dr. James Kim dalam pertemuan dengan jurnalis Asia-Pasifik peserta program Meridian International Center yang didanai Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa sikap Trump yang kerap memuji Kim merupakan taktik agar pemimpin Korea Utara itu mau duduk di meja perundingan. Sementara itu, Kim mengambil kesempatan pada gaya kepemimpinan Trump untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan pihaknya.

Di luar harapan yang tinggi terhadap kelanjutan pertemuan itu, kini AS dan Korut seperti menemui jalan buntu karena hingga akhir 2018, tidak ada pertemuan tingkat teknis untuk membahas perundingan denuklirisasi.

Peneliti Senior Kajian Asia Timur The Heritage Foundation Bruce Klingner mengatakan bahwa "pencitraan" Kim Jong-un oleh Trump menjadi blunder bagi Deklarasi Sentosa yang ditandatangani di Singapura.

Menurut mantan agen CIA di Korea itu, pujian Trump mungkin memang telah menjaga jalannya pertemuan tetap pada jalurnya, namun juga membuat masyarakat internasional melunakkan tekanan pada pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara, serta mendorong legitimasi Kim di kancah dunia.

"Seseorang yang oleh PBB disebut telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dideskripsikan (oleh Trump) sebagai orang yang cerdas, mencintai rakyatnya, telah saling jatuh cinta," kata dia.

"Bahkan, Neville Chamberlain tidak menggambarkan Hitler mencintai rakyatnya, sosok yang pintar, dan bahwa Neville jatuh cinta pada Adolf," lanjut Klingner mengacu pada mantan perdana menteri Inggris dan kanselir serta pemimpin Nazi Jerman di masa Perang Dunia II.

Citra Kim yang bergeser positif itu, menurut Peneliti Senior Foundation for Defense of Democracies Kolonel David Maxwell, merupakan buah pikiran saudarinya, Kim Yo-jong, yang juga menjabat deputi direktur Departemen Propaganda dan Agitasi Korea Utara.

Menurut mantan personel militer Angkatan Darat AS itu, dua bersaudara Kim telah sukses dalam membalikkan seluruh asumsi tentang pemimpin Korea Utara di mata dunia.

Dalam pertemuan dengan Presiden Moon Jae-in di desa gencatan senjata Panmunjom pada Mei 2018, Kim juga dinilai berhasil menampilkan sosok pemimpin yang pintar, ramah dan rendah hati.

"Sungguh mengesankan! Saya mengapresiasi rakyat Korea Selatan yang mengatakan 'ini berbeda,' bahwa mereka berharap (pada pertemuan itu). Semua orang menginginkan perdamaian dan berharap dia (Kim Jong-un) akan berubah," kata Maxwell.

"Mungkin dia akan berubah, tapi saya pikir tidak," lanjut dia.

Di wilayah perbatasan Korea Selatan dan Utara itu, Kim menampakkan kehangatan pada Moon, bagai seorang saudara yang kembali bertemu dengan kerabatnya yang lama berpisah.

Peneliti Senior bidang Korea dari Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang berbasis di washington DC, Dr. Sue Mi Terry, mengatakan citra Kim Jong-un terdongkrak oleh sikap Moon Jae-in yang memposisikan Korea Selatan sebagai pengacara Korea Utara.

Berulang kali Presiden Moon berperan sebagai pembawa pesan Kim bagi Trump dan sebaliknya, salah satunya yang disampaikan kepada media jelang kunjungan ke Selandia Baru pada awal Desember 2018. Trump memintanya menyampaikan pada Kim bahwa Trump memiliki pandangan yang bersahabat dengan Kim dan menyukainya.

Dalam pesan via Moon itu, Trump juga berharap Kim dapat menaati semua kesepakatan dari pertemuan Juni bersama-sama sehingga dia dapat membuat Kim mendapatkan yang dia inginkan.

Strategi Korea Selatan adalah keluar dari retorika "fire and fury," istilah yang disebutkan Trump untuk menanggapi ketegangan yang meningkat dengan Korea Utara pada 2017, yakni ancaman untuk membalas dengan kekuatan yang besar yang berasal dari kemarahan.

"Karena itu saya memahami apa yang Presiden Moon coba lakukan, dia membuat Korea Selatan percaya bahwa asalkan mereka memperbaiki hubungan inter-Korea, maka situasi akan berubah. Kim akan melunak dan hadir dalam berbagai pertemuan," kata dia.

Langkah Moon tersebut juga didukung Dewan Nasional Korea, lembaga legislatif Korea Selatan, yang kini juga dikuasai partai yang kini duduk di pemerintahan.

Ketua Dewan Nasional Korea Moon Hee-sang mengatakan Presiden Moon tengah membuat kemajuan dalam memperbaiki hubungan dengan Korea Utara, dan saat Kim Jong-un berkunjung ke Seoul untuk pertama kali, dia akan disambut dengan hangat. Kim diharapkan hadir di Seoul pada akhir 2018 lalu, namun gagal memenuhinya dan hingga kini belum ada kepastian kapan dia akan melaksanakan kunjungan itu.

Lebih lanjut, Terry memperingatkan jika tidak ada strategi yang jelas untuk meraih hasil yang terukur, terutama dari pemerintah AS, pertemuan-pertemuan itu hanya akan menjadi ajang pencitraan bagi Kim yang tanpa sadar turut dipoles oleh Trump dan Kim.

"Dia (Kim) ingin diperlakukan seperti pemimpin yang normal dari sebuah negara yang normal, dan Korea Selatan memberikan itu agar dia mau melunak dan maju ke perundingan, meskipun saat ini saya tidak melihat ada kesungguhan dari Korea Utara untuk menuju ke sana," kata dia.

Tampaknya, kesungguhan Kim untuk berubah menjadi negosiator, alih-alih sekadar pencitraan, diuji pada awal tahun 2019 ini, saat pertemuan kedua dengan Trump benar-benar terlaksana. Pertemuan yang diharapkan dapat menghasilkan suatu perjanjian yang jelas serta terukur untuk denuklirisasi dan peningkatan HAM di Korea Utara.

Credit antaranews.com

KTT Kedua Trump-Kim Jong-un Dihelat di Negara Asia

Menlu AS, Mike Pompeo, mengatakan pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un akan digelar di salah satu negara Asia. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengatakan pertemuan tinggi yang kedua antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, akan digelar di salah satu negara Asia.

"Kami akan melakukannya di suatu tempat di daerah Asia," kata Pompeo dalam sebuah wawancara dengan Fox News Channel, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (30/1).

Pompeo mengaku telah membentuk dan mengirim tim untuk mempersiapkan pertemuan tersebut. Dia juga mengatakan Korut sepakat menggelar pertemuan itu akhir Februari mendatang.

"Mereka menuju ke sana sekarang untuk meletakkan fondasi yang saya harapkan bisa menjadi langkah tambahan yang substansial menuju arah tak hanya denuklirisasi di Semenanjung Korea, tetapi juga masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Korut," katanya.

Meski begitu, Pompeo tidak menyebutkan tempat pertemuan tersebut. Vietnam, yang selama ini digadang-gadang menjadi lokasi pertemuan, juga mengaku belum diberi tahu terkait persiapan KTT tersebut.

Meski begitu, Hanoi merasa yakin negaranya mampu menjadi tuan rumah dari pertemuan tinggi yang paling dinanti itu.

Kepada Reuters, sejumlah pejabat dan diplomat memaparkan bahwa Vietnam memang menyatakan diri ingin menjadi tuan rumah KTT AS-Korut.

Dua sumber juga membeberkan bahwa Hanoi tengah berbenah untuk menyambut Kim Jong-un dalam sebuah kunjungan kenegaraan.

Selain Vietnam, Singapura dan Hawaii dikabarkan masuk ke dalam daftar tempat yang dipertimbangkan menjadi lokasi pertemuan kedua Trump dan Kim Jong-un.

Singapura telah menjadi pertemuan pertama KTT AS-Korut pada Juni 2018 lalu. Negara itu kembali dipertimbangkan karena jaraknya yang tak begitu jauh dari Ibu Kota Korea Utara, Pyongyang.

Pertimbangan lainnya adalah soal transportasi. Jet pribadi Ilyushin-62M milik Jong-un mampu menempuh jarak perjalanan 10 ribu kilometer. Dengan burung besi itu, dia bisa mencapai Singapura, Hanoi dan Hawaii.

Namun, pesawat kargo Ilyushin-76 milik Korut tidak dapat terbang lebih dari 3.000 kilometer tanpa mengisi bahan bakar jika membawa muatan penuh.

Credit cnnindonesia.com

Kamis, 31 Januari 2019

Habiskan Rp182,9 Triliun, Kapal Induk AS Gerald Ford Bermasalah

WASHINGTON - Kapal induk Amerika Serikat (AS), USS Gerlad R. Ford, dibangun dengan biaya USD13 miliar atau lebih dari Rp182,9 triliun. Namun kapal raksasa ini bermasalah, yakni mengalami 20 kegagalan dalam sistem peluncuran dan pendaratan pesawat selama operasi di laut.

Data angka kegagalan itu diungkap kantor pengujian Pentagon, sebagaimana diberitakan Star and Stripes, Kamis (31/1/2019).

Kegagalan yang sebelumnya tidak diungkapkan itu terjadi selama lebih dari 740 uji coba di laut sejak kapal induk itu dikirim ke Angkatan Laut AS Mei 2017. Sistem ketapel elektromagnetik yang dibuat oleh General Atomics mengalami masalah.

Meski ada masalah, para pejabat Angkatan Laut memuji kemampuan tempur USS Gerlad R. Ford yang semakin berkembang. Angkatan Laut harus membayar untuk memperbaiki kekurangan semacam itu di bawah kontrak pengembangan "cost-plus".

Menurut laporan tahunan tentang senjata utama dari uji operasional Kantor Departemen Pertahanan AS, masalah keandalan baru menambah keraguan bahwa kapal induk yang ditunjuk sebagai CVN-78 itu akan memenuhi tingkat serangan yang direncanakan per 24 jam—metrik utama untuk setiap kapal induk.

"Tidak ada gangguan yang dialami selama operasi penerbangan (pesawat) pada CVN-78 yang menyebabkan cedera pada personel, atau kerusakan pada pesawat atau kapal," kata Michael Land, juru bicara Angkatan Laut, dalam sebuah email.

Menurutnya, ada dua misi yang dibatalkan yang terkait dengan peluncuran dengan sistem ketapel elektromagnetik. Dalam kedua kasus, operasi penerbangan ditangguhkan sebentar dan koreksi diterapkan.

Ada juga masalah dari kurangnya 11 elevator yang berfungsi untuk mengangkat amunisi dari bawah geladak. Masalah ini menarik perhatian dari Ketua Komite Layanan Angkatan Bersenjata Senat, James Inhofe.

"Ford mungkin tidak akan mencapai persyaratan laju serangan karena asumsi tidak realistis yang mengabaikan efek cuaca, keadaan darurat pesawat, manuver kapal, dan komposisi sayap udara saat ini pada operasi penerbangan," kata Robert Behler, direktur operasional kantor pengujian Pentagon dalam penilaiannya terhadap operator yang diperoleh oleh Bloomberg.

Dalam memo kepada pelaksana tugas Menteri Pertahanan Patrick Shanahan, Behler menyoroti masalah Ford dengan mengatakan bahwa meskipun perbaikan telah terjadi, keandalan yang buruk dan tidak diketahui terus mengganggu kapal dan sistem utamanya.

Presiden Donald Trump telah menyatakan keraguannya tentang sistem ketapel elektromagnetik pada kapal induk sebagai pengganti versi yang lebih tua, yang digerakkan oleh sistem uap.

Meghan Ehlke, juru bicara General Atomics, menolak berkomentar soal masalah pada kapal induk tersebut."Sesuai dengan syarat dan ketentuan kontrak kami," katanya dalam sebuah email.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Bebaskan 10 Pengusaha yang Ditahan di Ritz-Carlton

Hotel Ritz-Carlton, Riyadh, Arab Saudi. Sumber: middleeastmonitor.com

CB, Jakarta - Kerajaan Arab Saudi membebaskan 10 pengusaha yang ditahan di hotel Ritz-Carlton, Riyadh. Ke-10 pengusaha itu ditangkap dalam sebuah kampanye anti-korupsi 15 bulan lalu.
“Otoritas Arab Saudi telah membebaskan 10 tahanan di hotel Ritz-Carlton dalam tempo dua hari,” tulis kelompok HAM Prisoners of Conscience, seperti dikutip dari middleeastmonitor.com, Rabu, 30 Januari 2019.

Riyadh membebaskan miliarder berdarah Arab Saudi – Ethiopia, Mohammed al-Amoudi. Sumber: Al Jazeera

Dalam keterangannya, Prisoners of Conscience menyebut diantara mereka yang dibebaskan adalah miliarder kelahiran Ethiopia Mohammed Hussein Al-Amoudi. Amoudi di tahan di hotel itu sejak November 2017. Riyadh enggan menanggapi laporan kelompok HAM itu.

Otoritas Arab Saudi menahan puluhan mantan pejabat, pengusaha dan pangeran serta pejabat tinggi negara di Hotel Ritz-Carlton, Riyadh pada awal November 2017. Mereka yang tak suka dengan Kerajaan Arab Saudi menyebut kampanye ini sebuah trik untuk mengangkat pengaruh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Beberapa bulan setelah penahanan massal itu, otoritas Arab Saudi membebaskan sejumlah pengusaha yang ditahan setelah mereka membuat kesepakatan penyelesaian keuangan dengan Kerajaan Arab Saudi. Total uang penyelesaian kesepakatan mencapai 400 miliar riyal atau sekitar Rp 1.500 triliun.

Credit tempo.co

Airbnb Sampai TripAdvisor Berbisnis di Wilayah Ilegal Israel

Ilustrasi wisata di wilayah pendudukan Israel. (REUTERS/ Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Organisasi pemantau hak asasi manusia, Amnesty International menyatakan sejumlah perusahaan pariwisata daring, seperti Airbnb hingga TripAdvisor, mendapat keuntungan dari bisnis di wilayah Palestina yang dicaplok Israel. Hal itu tercantum dalam laporan penyelidikan mereka setebal 94 halaman.

Seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (30/1), dari hasil laporan yang diunggah di situs Amnesty International menyatakan perusahaan penyedia layanan perjalanan dan wisata yang ikut berbisnis di kawasan pendudukan ilegal Israel adalah Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor. Mereka diangga mendukung terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga Palestina.

Dalam laporan berjudul "Destination: Occupation", Amnesty menyatakan perusahaan-perusahaanitu ikut menawarkan ratusan kamar dan kegiatan wisata di wilayah Palestina yang dicaplok Israel, termasuk di Yerusalem.

Amnesty International menyatakan kebijakan perusahaan pariwisata daring menawarkan paket wisata ke wilayah yang diduduki Israel secara tidak sah turut mendorong perluasan wilayah Negeri Zionis.

Selama ini dunia tidak mengakui sejumlah wilayah Palestina yang digusur dan kemudian diduduki oleh Israel karena merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Namun, hasil temuan Amnesty menyatakan keempat perusahaan wisata itu terus beroperasi di wilayah Palestina yang diduduki Israel (OPT).

Salah satu kawasan pemukiman ilegal dan pusat pariwisata Israel yang tengah berkembang, Kfar Adumim, menjadi salah satu sorotan Amnesty. Wilayah itu terletak kurang dari dua kilometer dari desa Bedouin di wilayah Khan al-Ahmar, Palestina.

Amnesty menyatakan aparat Israel bahkan sudah siap meratakan desa Bedouin, karena tinggal mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung setempat. Perluasan pendudukan Israel hingga Kfar Adumim dan permukiman sekitarnya merupakan salah satu penyumbang utama pelanggaran HAM terhadap warga Palestina di desa Bedouin.

"Perampasan ilegal atas tanah Palestina oleh Israel dan perluasan permukiman di wilayah pendudukan telah menimbulkan penderitaan yang sangat besar, memaksa warga Palestina keluar dari rumah mereka sendiri, menghancurkan mata pencaharian mereka dan merampas hak-hak mereka atas kebutuhan dasar, seperti air minum," kata Direktur Isu Global Tematik Amnesty International, Seema Joshi.

Menurut Joshi, perusahaan wisata Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor memilih metode berbagi dan saling percaya di model bisnis mereka. Namun, pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelanggaran HAM dengan melakukan bisnis di wilayah pendudukan Israel.

"Pemerintah Israel menggunakan industri pariwisata yang berkembang di wilayah pendudukan sebagai cara untuk melegitimasi keberadaan dan ekspansi mereka, dan perusahaan pemesanan online perjalanan berkontribusi memuluskan agenda tersebut," ujar Joshi.

"Sudah waktunya bagi perusahaan-perusahaan tersebut berpihak pada HAM dengan menarik semua iklan permukiman dan pariwisata di wilayah pendudukan. Kejahatan perang sama sekali bukanlah tujuan wisata," lanjut Joshi.

Keempat perusahaan yang disebut dalam dalam laporan Amnesty International memiliki daftar akomodasi di OPT, termasuk di Yerusalem Timur.

Misalnya, perusahaan Airbnb yang berbasis di Amerika Serikat saat ini memiliki lebih dari 300 properti di wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Contoh lainnya, perusahaan TripAdvisor mendaftarkan lebih dari 70 objek wisata, tur, restoran, kafe, hotel, dan apartemen sewaan di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Selain itu, perusahaan Booking.com, yang berkantor pusat di Belanda, mencantumkan 45 hotel dan penyewaan di wilayah tersebut.

Sebelum mempublikasikan laporannya, Amnesty International telah mengirim surat kepada keempat perusahaan tersebut dan memberikan masing-masing perusahaan kesempatan untuk menanggapi temuan laporan. Booking.com dan Expedia telah memberikan tanggapan.

Booking.com menyatakan mereka akan tetap beroperasi sesuai dengan aturan. Mereka berjanji tidak akan menyediakan layanan apapun di wilayah pendudukan ilegal Israel, sesuai dengan Laporan Tim Pencari Fakta PBB. Mereka juga menyatakan tidak bisa melarang orang-orang memesan atau tidak layanan di wilayah yang ditandai sebagai pemukiman ilegal Israel.

Sedangkan Expedia Group menyatakan mereka juga tidak bisa mengabaikan kontroversi itu. Mereka sudah menandai kawasan-kawasan layanan yang diduduki Israel secara ilegal, dan juga seluruh wilayah yang menjadi sengketa di dunia.

Hanya saja Airbnb dan TripAdvisor tidak memberikan tanggapan.

Credit cnnindonesia.com

Soal Iran - Korut, Trump Sindir Intelijennya Agar Sekolah Lagi

Presiden AS Donald Trump menyampaikan komentar tentang keamanan perbatasan dan penutupan pemerintahan parsial AS dari Ruang Diplomatik di Gedung Putih di Washington, AS, 19 Januari 2019. [REUTERS / Yuri Gripas]

CB, Jakarta - Presiden AS Donald Trump menyindir pejabat intelijennya sendiri setelah merilis laporan terkait Iran, Korea Utara, ISIS dan kebijakan luar negeri lain.
"Orang-orang intelijen terlihat sangat pasif dan naif ketika muncul ancaman berbahaya Iran. Mereka salah!" kata Trump di Twitter sambil membela kebijakan luar negerinya sendiri, seperti dikutip dari USA Today, 31 Januari 2019.

Kicau Trump terlontar setelah sehari setelah laporan baru hasil tinjauan intelijen AS yang mengatakan Iran tidak membuat senjata nuklir, sementara Korea Utara tidak menyerahkan senjata nuklirnya. Kedua laporan ini bertentangan dengan pernyataan Trump sebelumnya.
Dalam pemaparan di hadapan Senat AS, pemimpin intelijen berupaya menghindari kontradiksi dengan Trump namun satu dan lain hal berbeda soal Iran dan Korut. Intelijen juga menilai ISIS masih mengancam di Suriah, meski Trump menggemakan ISIS telah kalah.
Donald Trump membela keputusannya untuk keluar dari perjanjian nuklir dengan sekutunya atas Iran.
"Kita tidak percaya Iran mengambil langkah yang kita khawatirkan untuk membuat perangkat nuklir," kata Direktur Intelijen Nasional, Dan Coats, di hadapan Senat.

Namun Trump, melalui Twitternya, mengklaim sikap Iran berubah dan ekonominya menderita karena penarikan diri AS dari kesepakatan nuklir AS. Trump juga menyebut Iran masih menjadi "sumber ancaman potensial AS karena meluncurkan roket (minggu lalu) dan lainnya".
"Waspada Iran. Mungkin intelijen harus kembali ke sekolah," cibir Trump.

Sementara terkait Korea Utara, Trump yang akan bertemu dengan Kim Jong Un yakin bahwa Korea Utara berkomitmen menyerahkan senjata nuklirnya.
Namun selama pemaparan, Ketua CIA Gina Haspel mengatakan bukti menunjukkan Korea Utara berkomitmen mengembangkan rudal nuklir jarak jauh yang bisa mengancam AS. Coats menambahkan Korea Utara tetap meningkatkan senjata nuklirnya di tengah komitmen denuklirisasi.

Di Twitter, Trump mengatakan hubungan AS dengan Korut kini menjadi hubungan terbaik yang pernah terjadi dan mengatakan Korea Utara berkomitmen untuk peluang denuklirisasi."Saya akan bertemu dengan Kim Jong Un dalam waktu dekat," kicau Trump membantah laporan pemimpin intelijennya.

Credit tempo.co

AS Bikin Bom Nuklir Baru, Begini Reaksi Rusia

MOSKOW - Pemerintah Rusia mengecam langkah Amerika Serikat (AS) yang sudah mulai memproduksi bom nuklir baru yang diklaim daya ledaknya sepertiga dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Moskow menyebut langkah Washington telah meningkatkan risiko perang nuklir.

Administrasi Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) AS telah mengumumkan bahwa produksi hulu ledak nuklir telah dimulai di pabrik Pantex di Texas pada 28 Januari. Produksi bom nuklir mini yang dinamai W76-2 itu sesuai amanat Nuclear Posture Review (NPR) atau Tinjuan Postur Nuklir yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 2018.

Kecaman Moskow disampaikan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov. "Itu menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir dan, tentu saja, meningkatkan risiko konflik nuklir," katanya,

Bantuan lama ini Presiden Vladimir Putin mengatakan; "Senjata tidak akan berkontribusi pada keamanan global."

NNSA, dalam pengumumannya, mengatakan produk perdana dari hulu ledak baru telah keluar dari jalur produksi. Sesuai jadwal, batch pertama hulu ledak nuklir baru itu akan dikirim ke Angkatan Laut Amerika Serikat sebelum akhir September 2019.

W76-2 adalah modifikasi dari hulu ledak Trident yang telah ada.

Stephen Young, perwakilan senior Washington dari Union of Concerned Scientists, mengatakan hasil produksi senjata itu kemungkinan besar telah dipotong dengan mengambil satu tahap dari dua tahap asli pembuatan perangkat termonuklir W76.

"Seperti yang dapat kami katakan, satu-satunya persyaratan adalah mengganti tahap sekunder, atau tahap kedua, dengan versi dummy, yang merupakan apa yang mereka lakukan setiap kali mereka menguji terbang rudal," kata Young.

Dia menambahkan bahwa jumlah tritium dan isotop hidrogen, juga dapat disesuaikan. Hasilnya adalah mengurangi daya ledaknya dari 100 kiloton TNT, menjadi sekitar lima kiloton. Daya ledak tersebut sekitar sepertiga dari kekuatan bom yang dijatuhkan di Hiroshima saat Perang Dunia II.

Pemerintahan Trump berargumen bahwa pengembangan senjata dengan hasil rendah akan membuat perang nuklir lebih kecil kemungkinannya, dengan memberikan AS pencegah yang lebih fleksibel.

Argumen itu dinilai akan melawan persepsi musuh Washington, terutama Rusia. Menurut pemerintah Trump, AS akan menolak menggunakan persenjataan yang menakutkan dalam menanggapi serangan nuklir terbatas terlebih daya ledak rudal-rudalnya saat ini berada dalam kisaran ratusan kiloton yang bisa memakan korban sipil tak terhitung.

"Senjata dengan hasil rendah membantu memastikan bahwa musuh potensial menganggap tidak ada keuntungan yang mungkin terjadi dalam eskalasi nuklir terbatas, membuat kemungkinan kerja nuklir lebih kecil," bunyi dokumen NPR 2018.

Beberapa politisi Demokrat di Kongres AS khawatir bahwa memasang hulu ledak nuklir berkekuatan rendah maupun tinggi pada rudal yang sama akan menciptakan situasi berbahaya di mana musuh tidak dapat mengetahui sistem mana yang digunakan. Oleh karena itu, musuh AS akan bereaksi seolah-olah hulu ledak yang lebih besar dan lebih mematikan telah diluncurkan.

Pakar lain sudah membunyikan alarm tentang bahaya AS membangun senjata nuklir berdaya ledak lebih rendah. "Saya pikir sudah waktunya untuk pertemuan baru negara-negara besar yang memiliki senjata nuklir untuk mengembangkan perjanjian baru atau perjanjian baru yang membatasi apa yang dapat dikembangkan dan apa yang tidak dapat dikembangkan," kata Jenderal Paul Vallely yang sebelumnya adalah komandan kedua di Komando Pasifik AS kepada Russia Today, Kamis (31/1/2019).

"Keyakinan bahwa mungkin ada keuntungan taktis menggunakan senjata nuklir—yang saya belum pernah dengar secara terbuka dibahas di Amerika Serikat atau di Rusia selama bertahun-tahun—sekarang terjadi di negara-negara yang saya pikir sangat menyedihkan," imbuh mantan menteri pertahanan AS dan seorang pengacara kontrol senjata William Perry seperti dikutip Guardian.

"Itu keyakinan yang sangat berbahaya," imbuh dia.

Credit sindonews.com

Pesawat Mata-mata AS Lakukan Pengintaian Dekat Pangkalan Rusia

DAMASKUS - Sebuah pesawat Poseidon P-8A Amerika Serikat (AS) terdeteksi terbang di sepanjang pantai Suriah. Pesawat yang digunakan untuk mendeteksi kapal dan kapal selam itu terdeteksi oleh beberapa penggemar penerbangan yang mengawasi radar penerbangan pada Rabu kemarin.

Pesawat itu terdeteksi melakukan beberapa melintasi perbatasan laut Suriah dengan terbang di ketinggian 4,7 km dan kemudian kembali ke markas mereka di Sisilia, Italia seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (31/1/2019).

Ini bukan pertama kalinya pesawat mata-mata AS melakukan penerbangan survei di sepanjang perbatasan laut Suriah, dekat pangkalan udara Hmeymim Rusia dan pangkalan angkatan laut Tartus. Pangkalan udara Hmeymim dan pangkalan angkatan laut Rusia di Tartus terletak di pantai Suriah, dan sering dipantau oleh pesawat pengintai AS.

Pesawat mata-mata Poseidon P-8A yang serupa juga sempat terlihat di dekat pantai Suriah pada 15 Desember 2018 dan bahkan pada 8 Desember 2018. Pesawat-pesawat semacam itu juga terbang di sepanjang perbatasan Rusia di wilayah Kaliningrad dan beredar di sekitar Krimea.

Credit sindonews.com

Amerika Setujui Penjualan Sistem Anti-Rudal Canggih ke Jepang

Sistem anti-rudal yang dikembangkan Jepang. Nikkei

CB, Washington – Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui penjualan sistem anti-rudal AEGIS Ashore darat ke udara buatan Lockheed Martin ke Jepang.

Ini merupakan bagian dari persiapan teknologi senjata Jepang dalam menghadapi Cina.
Nilai penjualan senjata supercanggih ini adalah sekitar US$2.15 miliar atau sekitar Rp30.3 triliun. Kontrak ini termasuk pembelian sejumlah perlengkapan rudal pertahanan yang juga dibuat oleh Lockheed.

Rencana penjualan ini dilaporkan oleh Lembaga Kerja sama Keamanan Pertahanan milik Pentagon kepada Kongres pada Selasa, 29 Januari 2019. Pentagon juga melaporkan penjualan prosesor control dan command, yang dibuat oleh General Dynamics.

“Sistem anti-rudal AEGIS Ashore merupakan versi darat dari versi kapal selam yang telah dibeli Jepang dari AS sebelumnya,” begitu dilansir Russia Today pada Rabu, 30 Januari 2019.
Batere sistem anti-rudal ini mampu menembakkan rudal SM-3 Block IIA/Block IB, yang bertugas mencegat serangan rudal. Ini bakal beroperasi pada 2023.
Sistem ini bakal dilengkapi dengan rudal supersonic SM-6 yang merupakan sistem anti-rudal. Japan Times melansir sistem anti serangan rudal canggih ini bakal dipasang di daerah Akita, dan Yamaguchi.

Media RT menyebut sistem AEGIS Ashore ini sebagai sistem senjata kontroversial. Ini karena meskipun bersifat bertahan, sistem ini mampu diubah untuk menembakkan rudal penyerang seperti Tomahawk, yang merupakan rudal jelajah.

Pemerintah Rusia mengkritik penempatan sistem AEGIS Ashore ini di Polandia dan Romania. Ini karena sistem senjata ini bisa menarget sebagian besar wilayah Rusia secara tiba-tiba. Pemerintah Cina juga menolak rencana Jepang menempatkan sistem anti-rudal canggih ini, yang diumumkan sejak 2017.

Pemerintah Jepang menegaskan sistem ini bersifat murni bertahan dan untuk melindungi negara dari kemungkinan serangan rudal Korea Utara. Pemerintah juga merilis dokumen peningkatan kemampuan teknologi pertahanan Jepang dengan alokasi dana sekitar US$243 miliar atau sekitar Rp3.4 triliun. Dana ini termasuk untuk pembelian 150 unit jet tempur F-35 yang bisa terbang dan mendarat secara horisontal di wilayah sempit.

Credit tempo.co

Pemerintah Malaysia Masih Negosiasikan Proyek Kereta China

KUALA LUMPUR - Malaysia masih berunding dengan China terkait proyek kereta senilai USD20 miliar. Pernyataan itu diungkapkan Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng, kemarin, hanya beberapa hari setelah menteri lainnya menyatakan Kuala Lumpur telah memutuskan membatalkan kontrak itu.

Setelah berkuasa pada Mei tahun lalu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad berjanji menegosiasikan lagi atau membatalkan berbagai proyek China yang disahkan mantan PM Najib Razak. Berbagai proyek itu pun masih dalam pembahasan antara dua negara.

Lim menjelaskan, kabinet telah memutuskan untuk melanjutkan negosiasi pada proyek Jalur Kereta Pantai Timur yang menjadi andalan infrastruktur China di Malaysia. “Kabinet memutuskan dengan membahas sensitivitas berbagai kontrak yang dibahas, bahwa kami harus mengizinkan diskusi,” kata Lim yang menambahkan pemerintah akan menggelar perundingan.

Dia tidak menjelaskan topik diskusi dalam kabinet itu. Pada Selasa (29/1), Mahathir meminta China memahami rencana Malaysia untuk membatalkan proyek itu. Menurut Mahathir, kontrak itu mungkin membebani lebih dari USD24,33 miliar dan Malaysia masih harus membayar biaya pembatalannya.

Pekan lalu, Menteri Ekonomi Malaysia Mohamed Azmin Ali menyatakan kabinet telah memutuskan membatalkan kesepakatan dengan China Communications Construction Co Ltd (CCCC), salah satu perusahaan terbesar dalam inisiatif Belt and Road China. Azmin menjelaskan pemerintah masih menentukan berapa banyak harus membayar CCCC sebagai biaya pembatalan. Para pejabat pemerintah sebelumnya menyatakan biaya proyek itu telah naik seiring waktu.

Awal bulan ini, Wall Street Journal (WSJ) melaporkan Beijing telah menawarkan pada pemerintahan mantan PM Najib Razak tentang kesepakatan untuk bail out atau dana talangan pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dengan imbalan berbagai kontrak.

“Kami tahu bahwa harga (berbagai proyek dengan China) naik, tapi apakah di sana ada kesepakatan semacam itu, saya akan memeriksanya,” ungkap Lim saat konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Putrajaya, dilansir Malay Mail.

Laporan WSJ menuduh pemerintahan Najib bekerja sama dengan Beijing dalam berbagai proyek Belt and Road Initiative demi mengalihkan dana untuk 1MDB. Pemerintahan Najib juga menyatakan telah menaikkan nilai berbagai proyek untuk mengalirkan dana ke 1MDB yang kewalahan membayar utang.

Najib mengawasi pembentukan 1MDB pada 2009 dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat memperkirakan dana USD4,5 miliar telah disalahgunakan oleh para pejabat tinggi 1MDB dan para rekanan mereka antara 2009 dan 2014.

Credit sindonews.com

KTHAM PBB Kaget Benny Wenda 'Menyusup' dalam Delegasi Vanuatu

KTHAM PBB, Michelle Bachelet, terkejut ketika pemimpin ULMWP, Benny Wenda, ada di dalam rombongan delegasi Vanuatu saat menemui dirinya pada pekan lalu. (AFP PHOTO/POOL/Fabrice COFFRINI)

Jakarta, CB -- Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, terkejut ketika pemimpin kelompok separatis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, ada di dalam rombongan delegasi Vanuatu saat menemui dirinya pada pekan lalu.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bachelet saat berbincang melalui sambungan telepon dengan Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, pada Rabu (30/1) waktu setempat.

"KTHAM menyampaikan merasa 'caught by surprise' dengan adanya anggota delegasi yang bukan merupakan anggota Delegasi resmi UPR Vanuatu (Benny Wenda)," demikian pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (31/1).

Kantor KTHAM PBB (OHCHR) sebelumnya menjelaskan bahwa awalnya, Vanuatu meminta bertemu dengan Bachelet untuk sesi Universal Periodic Review (UPR) di markas PBB di Jenewa, Swiss, pada Jumat pekan lalu.

Ternyata, di dalam delegasi tersebut ada Benny yang kemudian menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua kepada Bachelet.

Kemlu RI menyatakan Bachelet senantiasa melihat "good intention" dari negara anggota PBB yang ingin bertemu dengannya. Namun, langkah Vanuatu tersebut tidak menunjukkan "good intention."

"KTHAM cukup kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda yang bukan merupakan anggota Delegasi Vanuatu," tulis Kemlu RI.

Dalam pertemuan itu, Benny menerangkan kepada Bachelet bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Ia kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan adalah melalui petisinya tersebut.

Menurut juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasan, setelah itu Bachelet langsung menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Indonesia mengenai masalah HAM di Papua, dan meminta akses ke wilayah paling timur Indonesia tersebut.

"Indonesia sepakat untuk memberikan akses kepada kantor kami ke Papua dan kami menunggu konfirmasi terkait pengaturan tersebut," kata Shamdasani kepada CNNIndonesia.com.

Hasan memastikan bahwa saat ini pengaturan jadwal kunjungan PBB ke Papua itu masih terus diatur dan diperkirakan bakal terwujud pada tahun ini.

Credit cnnindonesia.com

Kabinet PM Palestina Mundur, Abbas Bentuk Pemerintahan Baru

Jajaran kabinet PM Palestina Rami Hamdallah mengundurkan diri di tengah isu rencana Presiden Mahmoud Abbas merombak kabinet dan membentuk pemerintahan baru. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Jajaran kabinet Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah, mengundurkan diri di tengah isu rencana Presiden Mahmoud Abbas untuk merombak kabinet dan membentuk pemerintahan baru.

Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan "pemerintahan PM Hamdallah telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Abbas" dalam sebuah rapat kabinet pada Selasa (29/1).

Wafa melaporkan Abbas juga telah menerima surat pengunduran diri Hamdallah. Meski begitu, Abbas tetap meminta pemerintahan Hamdallah bekerja "sampai formasi pemerintah baru terbentuk."

Dalam laporannya, Wafa menyebut Abbas melihat pengunduran diri Hamdallah sebagai peluang menggelar pemilihan umum parlemen pertama sejak 2006 lalu.

Selain itu, sejumlah pengamat menilai pengunduran diri Hamdallah dan rencana perombakan pemerintah ini dilakukan sebagai upaya Abbas untuk mengisolasi Hamas dari pemerintahan.

Pemerintahan baru diperkirakan hanya akan terdiri dari partai-partai anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), di mana Hamas dan sekutu-sekutunya bukan bagian dari organisasi yang memegang kekuasaan di wilayah tersebut.

Sejumlah pejabat Fatah, salah satu faksi besar Palestina yang merupakan rival Hamas, juga menuturkan partainya telah memulai konsultasi mengenai pembentukan pemerintahan baru. Namun, hingga kini belum ada jangka waktu pasti mengenai pembentukan pemerintah tersebut.

Sementara itu, dikutip AFP, Hamas mengecam pengunduran diri Hamdallah. Organisasi yang dianggap teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa itu menganggap Abbas berupaya mendirikan "pemerintah separatis" untuk melayani kepentingannya.

"Rakyat kami membutuhkan pemerintahan yang menjunjung tinggi persatuan nasional," kata juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum.

Hingga kini, belum jelas perubahan seperti apa yang akan terjadi dalam pemerintahan Palestina setelah Hamdallah mengundurkan diri. Namun, saat ini Abbas masih menjadi pemegang kewenangan eksekutif dan pembuat keputusan utama Palestina.

Credit cnnindonesia.com

Utusan Khusus Putin Temui Netanyahu Bahas Situasi Suriah

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan bertemu dengan utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin untuk urusan Suriah, Alexander Lavrentiev. Keduanya bertemu di Kantor Perdana Menteri di Yerusalem.

Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Rabu (30/1), mengatakan bahwa pertemuan keduanya difokuskan pada keterlibatan Rusia dan Israel dalam situasi di Suriah.

"Di antara masalah yang dibahas adalah Iran dan situasi di Suriah. Keduanya membahas bagaimana memperkuat mekanisme koordinasi keamanan antara militer untuk mencegah gesekan di lapangan," bunyi pernyataan kemlu Israel.

Dalam pernyataannya, kemlu Israel menuturkan pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Vershinin dan Penasihat Keamanan Nasional Israel, Meir Ben-Shabbat.

Pertemuan antara Netanyahu dan Lavrentiev sendiri terjadi setelah adanya kesepakatan yang dicapai awal Januari antara militer Israel dan Rusia untuk melanjutkan koordinasi aksi militer mereka di Suriah.

Credit sindonews.com

Pasukan Keamanan Sudan Tangkap Putri Pemimpin Oposisi

Presiden Sudan Omar al-Bashir

Foto: Reuters

Gelombang protes meluas di Sudan yang menuntut Presiden Bashir mundur.

CB, KHARTOUM -- Pasukan keamanan menahan putri pemimpin oposisi Sudan, Sadiq al-Mahdi pada Rabu (31/1). Sementara aksi-aksi unjuk rasa anti-pemerintah meluas ke universitas utama di ibu kota Sudan.

Dua kendaraan keamanan tiba di rumah Mariam Sadiq al-Mahdi di Khartoum pada Rabu pagi dan membawa dia, kata saudara perempuannya Rabah kepada Reuters. Penahanan itu terjadi sehari setelah kepala keamanan Sudan memerintahkan pembebasan puluhan pengunjuk rasa yang ditahan.

Sejauh ini tidak ada komentar segera dari pemerintah.

Mariam adalah wakil kepala Partai Umma yang beroposisi. Partai itu dipimpin oleh ayahnya, yang merupakan perdana menteri terpilih secara demokratis terakhir dan digulingkan oleh Presiden Sudan Omar al-Bashir dalam kudeta pada 1989.

Ia telah mendukung gelombang protes yang telah mengguncang seluruh Sudan sejak 19 Desember. Para demonstran, yang frustrasi karena kekurangan roti dan bahan bakar serta kesulitan ekonomi, menyerukan diakhirinya pemerintahan Bashir yang sudah berlangsung selama tiga dekade.

Kelompok-kelompok HAM menyatakan sedikitnya 45 orang tewas tapi pemerintah menyebutkan 30 orang. Sekitar 250 profesor dari Universitas Khartoum berunjuk rasa di kampus pada Rabu, menuntut pemerintahan transisi baru untuk menggantikan pemerintahan saat ini.

Sekitar 510 profesor menandatangani memo yang menyerukan pembentukan suatu "badan berdaulat" untuk membentuk pemerintahan baru dan mengawasi periode transisi empat-tahun. Universitas itu mendidik banyak politisi terkemuka Sudan dan telah menjadi tempat protes-protes dan kerusuhan sepanjang sejarah negeri itu.

"Peran Universitas Khartoum sebagai institusi akademik ialah menemukan solusi-solusi bagi peralihan damai kekuasaan," kata Montasser al-Tayeb, salah seorang guru besar, kepada wartawan.

Sadiq al-Mahdi kembali ke Sudan bulan lalu dari tempat pengasingannnya selama hampir setahun dan menyerukan transisi demokratis di hadapan ribuan pendukungnya. Ia digulingkan oleh aliansi Islamis dan para panglima militer, dipimpin Bashir, yang masih membentuk inti dari Partai Kongres Nasional yang berkuasa.

Credit republika.co.id

OHCHR: Indonesia Izinkan Komisaris HAM PBB Masuk Papua Barat

Prajurit TNI mengangkat peti jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang tiba di Landasan Udara Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (7/12). Sebanyak 16 jenazah korban penembakan KKB di Nduga dipulangkan dan diserahterimakan kepada pihak keluarga.

Foto: Abriawan Abhe/Antara

Ada petisi kemerdekaan Papua yang diserahkan untuk Bachelet.

CB, JAKARTA -- Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengatakan, Indonesia sudah mengizinkan tim mereka untuk masuk ke Papua Barat. Tim dari OHCHR ini akan melakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Kepala OHCHR Michelle Bachelet mengatakan, saat ini ia sedang berkomunikasi dengan pihak berwenang Indonesia dalam isu Papua Barat dan situasi hak asasi manusia yang berlaku di sana. Ia juga sudah mendapat izin akses ke Papua Barat.

"Pada prinsipnya Indonesia sudah setuju untuk memberi izin OHCHR akses ke Papua dan kami sedang menunggu konfirmasi persiapannya," kata juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasandi, seperti dilansir dari the Guardian, Rabu (30/1).

Sejak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan 17 pekerja pembangunan di Nduga, Indonesia melancarkan aktivitas militer di Papua Barat. Kepada media internasional OPM mengaku 17 orang tersebut adalah anggota militer.

Shamdasani sebelumnya mengatakan pembunuhan pekerja di Nduga sebagai kekerasan yang tidak dapat diterima. Tapi pemerintah Indonesia juga tidak menjelaskan alasan mengapa konflik tersebut dapat terjadi.
Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda menyerahkan satu petisi dengan 1,8 juta tanda tangan yang menuntut referendum kemerdekaan kepada Bachelet pada Jumat (25/1) lalu. Benny mengatakan ia harap PBB akan mengirimkan misi pencari fakta ke provinsi itu untuk membuktikan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

“Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya, saya menyerahkan apa yang saya sebut tulang-belulang dari rakyat Papua Barat, karena begitu banyak orang yang telah dibunuh,” kata Benny.

Ia mengatakan, warga Papua Barat tidak memiliki kebebasan berbicara atau berkumpul dan satu-satunya cara untuk bisa didengar adalah melalui petisi, ditandatangani oleh hampir tiga perempat dari 2,5 juta populasi. “Beratnya 40 kg. Seperti buku paling besar di dunia,” tambah Benny.

Ia mengaku juga berbicara kepada Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga. Benny menyebut setidaknya 11 orang telah terbunuh dan banyak lainnya tewas setelah kabur ke semak-semak untuk melarikan diri dari pasukan Indonesia. Ia mengklaim 22 ribu orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal.

Pada September 2017 lalu Benny sudah menyerahkan petisi ke Komite Dekolonisasi PBB. Tapi petisi itu ditolak. Komite Dekolonisasi PBB mengatakan Papua Barat diluar mandat mereka.

Pada saat itu Ketua Komite Rafael Ramirez mengatakan mandat komite yang ia pimpinnya hanya 17 negara yang diidentifikasi PBB sebagai 'wilayah tidak memerintah diri mereka sendiri'. Papua Barat sudah dihapus dari daftar itu sejak diambil alih Indonesia pada tahun 1963.

Petisi yang serahkan Benny termasuk permintaan agar PBB menginvestigasi kekerasan yang dilakukan militer Indonesia di Nduga. Termasuk tuduhan yang mengatakan militer Indonesia menggunakan senjata kimia untuk menyerang warga sipil.

Pemerintah Indonesia dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Billy Wibisono, Sekretaris I untuk urusan politik di kedutaan Indonesia di Canberra, mengatakan tuduhan itu tidak berdasar, menyesatkan dan berita yang salah'.

“Separatis bersenjata di Papua telah melakukan kejahatan mengerikan termasuk pembunuhan penduduk sipil yang tidak bersalah,” tulis Billy ke Saturday Paper, surat kabar Australia yang menerbitkan tuduhan Benny itu.

Billy menulis sebagai anggota yang patuh dari Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia, Indonesia tidak memiliki senjata kimia seperti yang terdaftar dalam bagan 1 dari Konvensi Senjata Kimia. Sementara senjata kimia bagan 2 dan bagan 3 secara tegas digunakan untuk tujuan damai.

"Seperti yang telah dikonfirmasi oleh inspeksi 19 OPCW sejak 2004. Karena itu, tidak ada aparat Indonesia yang pernah memiliki atau menggunakan senjata kimia apapun," tambahnya.

Sampai saat ini konflik senjata masih terus terus terjadi. Hari Senin, militer Indonesia mengatakan kelompok separatis melancarkan tembakan ke arah pesawat yang membawa anggota TNI dan pejabat setempat, dan menewaskan seorang tentara.

Kapendam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, menyebutkan, serangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) bukan dilakukan kepada pesawat rombongan Bupati Kabupaten Nduga, Yarius Gwijangge, dan logistik bantuan sosial. Serangan dilakukan terhadap pasukan pengamanan yang berjaga di Bandara Mapenduma, Papua.

"Bukan ke pesawat. Jadi pesawatnya belum mendarat, yang ditembak itu pasukan pengamanan yang ada di situ. Tapi yang jelas mereka (KKSB) tahu kalau ada pesawat mau mendarat di sana," ungkap Aidi.

Credit republika.co.id

RI Berencana Undang Tim PBB ke Papua Paruh Pertama 2019

Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Swiss, Hasan Kleib. (CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia berencana mewujudkan janjinya mengundang tim Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Papua pada paruh pertama 2019. Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, mengatakan pihaknya saat ini terus mengkoordinasikan jadwal kunjungan.

"Saat ini sedang dikoordinasikan jadwal kunjungan pada paruh pertama 2019. Pada Oktober lalu, ketika saya melakukan pertemuan bilateral dengan Komisioner Tinggi HAM PBB yang baru, Michelle Bachelet, dibahas juga rencana dan jadwal kunjungan tersebut," ucap Hasan melalui pesan instan kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (30/1).

Indonesia memang mengundang PBB untuk melawat Papua. Undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo saat Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.

Kendati begitu, sejak saat itu pemerintah Indonesia belum menerbitkan izin karena prosesnya tak kunjung rampung. Kantor Zeid sempat mempertanyakan undangan tersebut dan menunggu pemerintah RI memberikan akses masuk ke Papua.

Menanggapi hal itu, Hasan membantah pemerintah batal mengundang tim KT HAM PBB ke Papua. Dia beralasan jadwal kunjungan menjadi salah satu alasan undangan tersebut sampai saat ini belum juga terealisasikan.

Dia bahkan menganggap kantor KT HAM PBB di Bangkok, Thailand, sebagai perwakilan untuk kawasan Asia Pasifik, kurang berkoordinasi dengan markas pusat di Jenewa.

"Tahun lalu, saya pernah mengeluarkan pernyataan di sidang Dewan HAM PBB ketika Zeid menyebut Indonesia belum berikan akses (ke Papua). Yang terjadi adalah bahwa kantor KTHAM di Bangkok kurang koordinasi dan beberapa kali fait accompli jadwal kunjungan yang disampaikan 1-2 hari sebelumnya tanpa terlebih dahulu koordinasi dengan kita," kata Hasan.

"Jadi, undangan sudah disampaikan dan tidak bisa dikatakan KTHAM masih menunggu undangan pemerintah."

Pernyataan itu diutarakan Hasan menanggapi pernyataan penerus Zeid, Bachelet, yang mengatakan masih menunggu pemerintah Indonesia untuk memberikan akses ke Papua. Bachelet menyatakan bertemu pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, pada Jumat (25/1) pekan lalu.

Benny berhasil bertemu Bachelet lantaran berada dalam rombongan Vanuatu, yang tengah melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KT HAM PBB untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) negara pulau di Pasifik tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Benny menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaim sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang.

Hasan mengatakan Vanuatu memasukkan Beny ke dalam delegasinya tanpa sepengetahuan KT HAM PBB. Menurutnya, nama Benny Wenda tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," kata Hasan.

"Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," ujar Hasan.

Credit cnnindonesia.com