Credit republika.co.id
Rabu, 09 Januari 2019
Duterte Ingin Auditor Negara Filipina Diculik dan Disiksa
MANILA
- Presiden Filipina Rodrigo Duterte menginginkan penculikan dan
penyiksaan terhadap auditor negara. Alasannya, karena menghambat
pekerjaan pemerintahannya.
Dalam pidatonya di hadapan para pejabat lokal di Manila, Duterte mengecam badan audit, yang bertanggung jawab untuk memeriksa rekening dan pengeluaran lembaga pemerintah.
Dalam pidatonya di hadapan para pejabat lokal di Manila, Duterte mengecam badan audit, yang bertanggung jawab untuk memeriksa rekening dan pengeluaran lembaga pemerintah.
"Mari kita culik orang-orang dari COA (Commission on Audit). Mari kita bawa mereka ke sini, lalu kita akan menyiksa anak perempuan itu," kata Duterte dalam pidato yang sarat kecaman dalam bahasa Inggris dan Filipina pada hari Selasa.
"Mereka selalu membuat hal-hal sulit. Itulah yang saya tidak suka, membuat hal-hal sulit," katanya, yang dilansir Al Jazeera, Rabu (9/1/2019).
Selama beberapa dekade, auditor pemerintah di Filipina mendapatkan reputasi sebagai orang yang sulit diajak "kompromi", karena meneliti dengan cermat pengeluaran semua lembaga pemerintah.
Meskipun auditor tidak memiliki wewenang untuk menuntut, bukti yang dikumpulkannya telah digunakan untuk mengirim pejabat publik ke penjara.
Sebelumnya, Duterte telah mengecam auditor negara dengan mengatakan; "Mereka harus didorong turun tangga."
Sebelum menjadi presiden, Duterte memiliki hubungan kurang harmonis dengan agensi tersebut. Pada 2015, ketika dia menjabat sebagai wali Kota Davao—kota utama di selatan negara itu—, auditor pemerintah mempertanyakan validitas keputusan Duterte untuk mempekerjakan lebih dari 10.000 pekerja kontrak yang menelan biaya pemerintah kota setara dengan USD15 juta.
Auditor memperingatkan bahwa keputusan untuk mempekerjakan sejumlah besar pegawai pemerintah dalam kapasitasnya dapat menumbuhkan dukungan politik. Ada juga tuduhan bahwa banyak pekerja itu sebenarnya tidak ada, atau disebut "karyawan hantu".
Para kritikus mengecam Duterte karena berusaha membongkar fondasi demokratis negara itu, dengan menyerang mereka yang menentang kebijakannya, termasuk hakim dan politisi oposisi.
Dalam pidato yang sama, Duterte juga mencerca terhadap pejabat pemerintah yang dia anggap korupsi, termasuk hakim, polisi dan perwira militer. "Rencana saya adalah, bunuh mereka semua," katanya.
"Mereka adalah orang-orang yang harus dibunuh, pertumpahan darah bagi bangsa ini," ujarnya dalam bahasa Filipina.
Presiden Filipina juga mengatakan bahwa jika dia mengambil pesawat yang sama dengan hakim yang tidak disebutkan namanya, yang dia tuduh gagal menghukum siapa pun, dia akan "menusuk" pesawat itu."Jadi, kita akan pergi ke neraka bersama-sama," ujarnya.
"Saya akan membuka pintu keluar, sehingga kita semua akan tersedot keluar dari pesawat," imbuh dia.
Presiden Filipina juga mengatakan bahwa jika dia mengambil pesawat yang sama dengan hakim yang tidak disebutkan namanya, yang dia tuduh gagal menghukum siapa pun, dia akan "menusuk" pesawat itu."Jadi, kita akan pergi ke neraka bersama-sama," ujarnya.
"Saya akan membuka pintu keluar, sehingga kita semua akan tersedot keluar dari pesawat," imbuh dia.
Credit sindonews.com
Malaysia-Singapura Sepakat Redam Sengketa Udara dan Maritim
Ilustrasi peta Malaysia-Singapura. (Istockphoto/omersukrugoksu)
Vivian dan Saifuddin mengaku pertemuan keduanya hari ini berjalan positif dan membangun.
"Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen masing-masing untuk menjaga dan meningkatkan hubungan yang vital antara kedua negara atas dasar kesetaraan dan rasa saling menghormati," ucap Vivian dan Saifuddin dalam pernyataan bersama mereka seperti dikutip Channel NewsAsia.
Kedua menteri juga setuju Malaysia dan Singapura akan menyelesaikan sengketa wilayah ini dengan cara dialog dan dalam situasi yang kondusif.
"Singapura-Malaysia adalah negara bertetangga yang sangat dekat. Kedua negara punya sejarah panjang dalam berhubungan baik. Hanya ada satu cara di masa depan yaitu untuk memperkuat hubungan kedua negara," ucap Syaifuddin.
Dalam pertemuan itu, Malaysia sepakat menangguhkan larangan melintas bagi pesawat sipil yang selama ini diterapkan pada wilayah udara di Pasir Gudang dalam waktu dekat. Sementara itu, Singapura sepakat menangguhkan penerapan prosedur Sistem Instrumen Pendaratan (ILS) yang berlaku di Bandara Seletar.
Penangguhan aturan masing-masing negara itu disebut akan berlaku selama satu bulan mulai hari ini.
Selama penangguhan, menteri transportasi kedua negara juga akan bertemu dalam waktu dekat untuk membicarakan sengketa wilayah udara Pasir Gudang dan prosedur ILS. Hal itu demi menjamin keamanan dan efisiensi penerbangan komersil di wilayah itu.
Pemerintah kedua negara juga sepakat membentuk kelompok bersama untuk mempelajari serta mendiskusikan masalah aturan dan operasional terkait sengketa perairan hingga akses pelabuhan.
Kelompok bersama tersebut dibentuk sebagai upaya mempermudah negosiasi antara kedua negara dalam penyelesaian sengketa.
Kelompok itu akan diketuai oleh Perwakilan Tetap Kemlu Singapura, Chee Wee Kiong dan Sekretaris Jenderal Kemlu Malaysia, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob.
Kelompok bersama itu akan melaporkan hasil kerja mereka dalam dua bulan ke depan.
"Kedua Menteri Luar Negeri juga merasa senang dengan perkembangan yang dihasilkan dari pertemuan hari ini, dan menyambut langkah positif yang telah disepakati kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah dengan cara tenang dan konstruktif."
Sengketa udara dan perairan antara Malaysia-Singapura dipicu oleh rencana Negeri Jiran memperluas pelabuhannya di Johor pada 25 Oktober lalu.
Tak lama setelah pengumuman itu, Singapura menyampaikan protes keras terkait rencana tersebut, dan meminta Malaysia menahan diri untuk tidak melakukan tindakan sepihak lebih lanjut.
Selain itu, Malaysia juga menyebut berencana mengambil alih kendali ruang udara di Johor, yang sejak 1974 dikelola Singapura.
Credit cnnindonesia.com
Malaysia Usut Dugaan Keterlibatan China di Skandal 1MDB
Ilustrasi logo lembaga 1MDB di Malaysia. (REUTERS/Olivia Harris)
Menurut laporan, pejabat China juga disebut menawarkan bantuan kepada Najib untuk membujuk negara-negara lain menghentikan penyelidikan 1MDB dengan menggunakan pengaruh.
Klaim itu didapat The Wall Street Journal mengutip hasil pertemuan antara pejabat China dan Malaysia pada 2016 lalu.
Kepada media lokal, Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan dia tak bisa membenarkan klaim The Wall Street Journal. Namun, dia berjanji akan menyelidiki dugaan tersebut.
"Jika ada sesuatu yang secara eksplisit menjelaskan hal ini secara jelas, hitam dan putih, kami akan melanjutkan penyelidikan kasus ini," ucap Lim seperti dikutip AFP pada Selasa (8/1).
Uang hasil penggelapan dari 1MDB selama ini dicurigai dipindahkan melalui jaringan transaksi yang rumit ke seluruh dunia. Negara asing seperti Singapura, Amerika Serikat, hingga Swiss tengah menyelidiki penyalahgunaan dana pemerintah ini.
Dalam laporannya, The Wall Street Journal menyebut China juga menawarkan Malaysia bantuan untuk mengawasi rumah dan kantor salah satu reporter surat kabat itu yang tengah menyelidiki kasus 1MDB. Hal itu dilakukan China guna mencari tahu siapa yang membocorkan informasi kepada The Wall Street Journal terkait penggelapan uang 1MDB.
Dikutip AFP, sebagai imbalan atas bantuan China, Najib disebut menjanjikan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur seperti kereta api dan jalur pipa kepada Negeri Tirai Bambu. Hal itu dilakukan Malaysia sebagai bentuk dukungan terhadap program kerja sama ekonomi China yang dikenal sebagai One Belt One Road.
One Belt One Road merupakan inisiatif Presiden Xi Jinping terkait skema kerja sama ekonomi kawasan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika.
Beberapa bulan setelah pertemuan pejabat kedua negara, Malaysia disebut meneken kesepakatan bernilai miliaran dolar dengan perusahaan-perusahaan China yang didukung sokongan dana dari bank Negeri Tirai Bambu.
Sementara itu, pemerintah China tidak menanggapi permintaan komentar The Wall Street Journal terkait laporan ini. Namun, sebelumnya mereka telah membantah kucuran modal pembangunan infrastrukturnya digunakan sebagai dana talangan 1MDB.
Credit cnnindonesia.com
Belgia Larang Penyembelihan Hewan Secara Halal dan Kosher
![Sebuah rumah jagal di Brussels, Belgia, pada 2017. Belgia tidak akan lagi memberikan pengecualian pada undang-undang Uni Eropa yang meminta hewan disetrum sebelum disembelih.[Yves Herman / Reuters]](https://statik.tempo.co/data/2019/01/08/id_809969/809969_720.jpg)
CB, Jakarta - Salah satu wilayah di Belgia melarang penyembelihan hewan dengan cara halal dan kosher tanpa menggunakan setrum.
Wilayah utara Belgia, Flanders, adalah kawasan yang pertama kali menerapkan larangan tersebut, yang kemudian diikuti wilayah Wallonia pada September, menurut laporan Daily Mail, 8 Januari 2019.
Ketika diusulkan, undang-undang itu dianggap sebagai 'serangan terbesar terhadap hak-hak agama Yahudi sejak pendudukan Nazi' oleh Kongres Yahudi Eropa.
RUU sempat dikecam ketika pertama kali diajukan dan dianggap anggota kongres Yahudi sebagai serangan terbesar terhadap hak agama Yahudi sejak pendudukan Nazi.Penyembelihan secara halal menurut ajaran Islam dan Kosher menurut Yahudi, hewan harus disembelih dengan menyayat leher dan menguras darahnya.
Namun dalam undang-undang baru, hewan yang akan disembelih harus disetrum listrik terlebih dahulu sebelum dibunuh. Menurut para aktivis hewan, cara tersebut dianggap lebih tidak menyiksa hewan daripada penyembelihan dengan metode halal atau kosher.
Inspektur Kosher, Aaron Wulkan, memeriksa lemari es etalase yang berisi daging di toko makanan untuk memastikan bahwa makanan disimpan dan disiapkan sesuai dengan peraturan dan kebiasaan Yahudi di Bat Yam, Israel, 31 Oktober 2016.REUTERS / Baz Ratner
Muslim dan Yahudi Belgia kecewa dan menentang undang-undang ini karena menurut mereka, ajaran Islam dan Yahudi mewajibkan agar hewan dalam kondisi sehat dan sadar ketika tenggorokannya disayat, di mana bertentangan dengan aturan agar hewan disetrum terlebih dahulu.
Sejumlah pihak bahkan menganggap aturan baru bukan masalah hak hewan tetapi lebih kepada anti-Semitisme dan Islamophobia.
"Sangat tidak mungkin untuk mengetahui maksud orang-orang ini (yang menentang penyembelihan halal-kosher)," kata rabi Yaakov David Schmal, seorang rabi di Antwerp, ibu kota Flanders, dikutip dari New York Times.
Selain Belgia, negara lain seperti Swedia, Denmark, Swiss dan Selandia baru juga melarang penyembelihan hewan tanpa disetrum terlebih dahulu.
Pada Januari 2018, beberapa organisasi keagamaan mengajukan tuntutan hukum untuk menghentikan undang-undang baru, termasuk yang diajukan bersama oleh Federasi Organisasi Yahudi Belgia, Kongres Yahudi Eropa dan Kongres Yahudi Dunia.Gugatan komunitas agama di Belgia juga menyertakan pernyataan Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia sebelumnya yang menyebut penyembelihan halal dan kosher sebagai aspek penting dari praktik agama Yahudi dan Islam.
Wilayah utara Belgia, Flanders, adalah kawasan yang pertama kali menerapkan larangan tersebut, yang kemudian diikuti wilayah Wallonia pada September, menurut laporan Daily Mail, 8 Januari 2019.
Ketika diusulkan, undang-undang itu dianggap sebagai 'serangan terbesar terhadap hak-hak agama Yahudi sejak pendudukan Nazi' oleh Kongres Yahudi Eropa.
RUU sempat dikecam ketika pertama kali diajukan dan dianggap anggota kongres Yahudi sebagai serangan terbesar terhadap hak agama Yahudi sejak pendudukan Nazi.Penyembelihan secara halal menurut ajaran Islam dan Kosher menurut Yahudi, hewan harus disembelih dengan menyayat leher dan menguras darahnya.
Namun dalam undang-undang baru, hewan yang akan disembelih harus disetrum listrik terlebih dahulu sebelum dibunuh. Menurut para aktivis hewan, cara tersebut dianggap lebih tidak menyiksa hewan daripada penyembelihan dengan metode halal atau kosher.
Inspektur Kosher, Aaron Wulkan, memeriksa lemari es etalase yang berisi daging di toko makanan untuk memastikan bahwa makanan disimpan dan disiapkan sesuai dengan peraturan dan kebiasaan Yahudi di Bat Yam, Israel, 31 Oktober 2016.REUTERS / Baz Ratner
Muslim dan Yahudi Belgia kecewa dan menentang undang-undang ini karena menurut mereka, ajaran Islam dan Yahudi mewajibkan agar hewan dalam kondisi sehat dan sadar ketika tenggorokannya disayat, di mana bertentangan dengan aturan agar hewan disetrum terlebih dahulu.
Sejumlah pihak bahkan menganggap aturan baru bukan masalah hak hewan tetapi lebih kepada anti-Semitisme dan Islamophobia.
"Sangat tidak mungkin untuk mengetahui maksud orang-orang ini (yang menentang penyembelihan halal-kosher)," kata rabi Yaakov David Schmal, seorang rabi di Antwerp, ibu kota Flanders, dikutip dari New York Times.
Selain Belgia, negara lain seperti Swedia, Denmark, Swiss dan Selandia baru juga melarang penyembelihan hewan tanpa disetrum terlebih dahulu.
Pada Januari 2018, beberapa organisasi keagamaan mengajukan tuntutan hukum untuk menghentikan undang-undang baru, termasuk yang diajukan bersama oleh Federasi Organisasi Yahudi Belgia, Kongres Yahudi Eropa dan Kongres Yahudi Dunia.Gugatan komunitas agama di Belgia juga menyertakan pernyataan Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia sebelumnya yang menyebut penyembelihan halal dan kosher sebagai aspek penting dari praktik agama Yahudi dan Islam.
Credit tempo.co
Kandidat dari AS dan Eropa Dominasi Bursa Bos Baru Bank Dunia
Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Jim Yong Kim telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Presiden bank Dunia. Kim terpilih sebagai Presiden Bank Dunia pada 2012 yakni saat Presiden Amerika Serikat (AS) dijabat oleh Barack Obama.
Mengutip Reuters proses seleksi pengganti menjadi hal yang sangat diperhatikan.
Bahkan disebutkan AS adalah salah satu pengucur dana terbesar untuk pembangunan yang telah dilakukan sejak Perang Dunia Kedua untuk pembiayaan rekonstruksi di Eropa. Sejak saat itu Bank Dunia fokus untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia.
Kemudian seorang warga Amerika telah menjalankan bank ini sejak didirikan pada 1945. Kemudian sister company Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) juga selalu dipimpin oleh orang Eropa.
Ini seperti kesepakatan tidak tertulis yang diterapkan oleh kekuatan negara Barat. Contohnya, Menteri Keuangan Prancis, Christine Lagarde yang saat ini menduduki posisi ketua IMF.
Namun sejumlah negara juga mendorong perwakilan Bank Dunia dari negara berkembang. Hal ini karena proses pemilihannya juga dilakukan oleh direktur bank yang mewakili 189 negara anggota.
Senior fellow Center for Global Development Scott Morris mengungkapkan pemilihan itu didasarkan oleh koalisi. "Itu selalu tentang koalisi yang telah dilakukan selama 75 tahun, yaitu AS-Eropa," ujarnya dikutip dari Reuters.
Pria yang pernah bekerja di bagian tresuri di bawah pimpinan Obama ini menyebut itu merupakan hal yang kuat dan akan terus bertahan ke depannya.
Mengutip Reuters proses seleksi pengganti menjadi hal yang sangat diperhatikan.
Bahkan disebutkan AS adalah salah satu pengucur dana terbesar untuk pembangunan yang telah dilakukan sejak Perang Dunia Kedua untuk pembiayaan rekonstruksi di Eropa. Sejak saat itu Bank Dunia fokus untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia.
Kemudian seorang warga Amerika telah menjalankan bank ini sejak didirikan pada 1945. Kemudian sister company Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) juga selalu dipimpin oleh orang Eropa.
Ini seperti kesepakatan tidak tertulis yang diterapkan oleh kekuatan negara Barat. Contohnya, Menteri Keuangan Prancis, Christine Lagarde yang saat ini menduduki posisi ketua IMF.
Namun sejumlah negara juga mendorong perwakilan Bank Dunia dari negara berkembang. Hal ini karena proses pemilihannya juga dilakukan oleh direktur bank yang mewakili 189 negara anggota.
Senior fellow Center for Global Development Scott Morris mengungkapkan pemilihan itu didasarkan oleh koalisi. "Itu selalu tentang koalisi yang telah dilakukan selama 75 tahun, yaitu AS-Eropa," ujarnya dikutip dari Reuters.
Pria yang pernah bekerja di bagian tresuri di bawah pimpinan Obama ini menyebut itu merupakan hal yang kuat dan akan terus bertahan ke depannya.
Credit finance.detik.com
Masa Jabatan Masih 3 Tahun Lagi, Bos Bank Dunia Mundur
Jim Yong Kim diapit Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Bos IMF Christine Lagarde. Foto: Reuters
Jakarta - Presiden Bank Dunia (World Bank), Jim Yong Kim, mengundurkan diri. Kim akan melepas jabatan itu akhir Januari ini, tiga tahun lebih cepat dari berakhirnya masa jabatan.
Kristalina Georgieva, wakil Kim di Bank Dunia, akan mengisi kekosongan Kim sementara sebagai presiden direktur Bank Dunia.
Dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke email para pegawai Bank Dunia, Kim mengaku akan bergabung dengan institusi swasta yang fokus pada investasi infrastruktur di negara-negara berkembang.
Kristalina Georgieva, wakil Kim di Bank Dunia, akan mengisi kekosongan Kim sementara sebagai presiden direktur Bank Dunia.
Dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke email para pegawai Bank Dunia, Kim mengaku akan bergabung dengan institusi swasta yang fokus pada investasi infrastruktur di negara-negara berkembang.
"Kesempatan
bergabung di sektor swasta ini tidak diduga-duga, tapi saya sudah
memutuskan di jalan ini saya bisa memberikan kontribusi terbesar pada
masalah-masalah besar seperti perubahan iklim dan minimnya infrastruktur
di negara-negara berkembang," kata Kim dalam keterangan tertulis yang
dikutip Reuters, Selasa (8/1/2019).
Pria berumur 59 tahun itu kembali terpilih sebagai presiden Bank Dunia untuk kedua kalinya pada Juli 2017. Rencana pengunduran diri Kim ini meninggalkan tanda tanya besar di Pemerintahan Donald Trump.
Kemungkinan besar Trump akan menyodorkan nama untuk menggantikan Kim yang dulu dinominasikan Barack Obama di Bank Dunia.
Pria berumur 59 tahun itu kembali terpilih sebagai presiden Bank Dunia untuk kedua kalinya pada Juli 2017. Rencana pengunduran diri Kim ini meninggalkan tanda tanya besar di Pemerintahan Donald Trump.
Kemungkinan besar Trump akan menyodorkan nama untuk menggantikan Kim yang dulu dinominasikan Barack Obama di Bank Dunia.
Credit finance.detik.com
Selasa, 08 Januari 2019
China Izinkan Pengamat PBB ke Kamp Uighur dengan Syarat
Ilustrasi. (Kevin Lee)
Untuk memverifikasi laporan tersebut, pihaknya akan mencari akses ke wilayah Xinjiang. Meskipun diberikan izin, pemerintah China tetap memberikan syarat pada peneliti PBB.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan syarat tersebut berkaitan dengan kedaulatan dalam negeri China. Peneliti PBB diperbolehkan masuk asalkan mereka tidak mencampuri urusan dalam negeri China.
"Xinjiang adalah wilayah terbuka, kami menyambut semua pihak, termasuk pejabat PBB, untuk berkunjung, jika mereka mematuhi undang-undang dan peraturan Cina, dan melalui prosedur perjalanan yang tepat," katanya seperti dikutip dari AFP, Selasa (8/1) dinihari.
Lu mengatakan tidak ada masalah yang terjadi di Xinjiang termasuk dengan komunitas Uighur. Xinjiang menurutnya sering didatangi jurnalis dan pejabat asing. Tapi seperti dikutip dari AFP, wartawan asing yang melakukan perjalanan ke wilayah tersebut sering ditahan dan diikuti oleh polisi.
Penahanan diduga untuk mencegah dan menghalangi pelaporan di kamp-kamp dan perlakuan terhadap warga Uighur.
Cina disebut telah lama memberlakukan pembatasan kejam terhadap kehidupan minoritas Muslim di wilayah Xinjiang. Pembatasan kegiatan tersebut dilakukan atas nama memerangi terorisme dan separatisme.
Credit cnnindonesia.com
AS Tak Transfer Teknologi Patriot, Turki Tetap Beli S-400 Rusia
ANKARA
- Pihak berwenang Turki dilaporkan menolak tekanan Amerika Serikat (AS)
agar membatalkan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia
dengan imbalan boleh membeli sistem rudal Patriot. Alasan penolakan
tersebut karena Washington tidak mau mentransfer teknologi senjata
pertahanan itu dan tidak memberikan diskon.
Penolakan Ankara itu dilaporkan surat kabar pro-pemerintah Turki, Yeni Safak.
Penolakan Ankara itu dilaporkan surat kabar pro-pemerintah Turki, Yeni Safak.
"Tawaran rudal terbaru Patriot AS gagal untuk tidak memasukkan klausa berbagi teknologi yang diminta oleh Ankara maupun diskon pada kesepakatan USD3,5 miliar yang diusulkan," tulis surat kabar itu, yang dikutip Arutz Sheva7, Senin (7/1/2018).
Ankara telah menuntut kesepakatan dari AS yang mencakup diskon dan ketentuan berbagi teknologi sistem rudal Patriot. Namun, pemerintah Presiden Tayyip Erdogan lebih condong untuk mempertahankan kesepakatan pembelian S-400 Rusia karena harganya lebih murah dari sistem Patriot.
Tekanan Washington itu muncul pekan lalu ketika delegasi AS bertemu dengan para pejabat otoritas Turki di Ankara. Delegasi itu meminta pemerintah Erdogan membatalkan pembelian sistem rudal S-400 Rusia dengan imbalan diizinkan membeli sistem rudal Patriot buatan AS.
Ankara telah menandatangani kontrak dengan Moskow senilai USD2,5 miliar pada bulan Desember 2017 untuk pembelian S-400 meskipun ada reaksi keberatan dari sekutu-sekutunya di NATO. Para sekutu Ankara khawatir senjata pertahanan Moskow itu dapat membahayakan keamanan jet-jet tempur NATO termasuk jet tempur siluman F-35 dan merusak sistem pertahanan mereka.
Kongres AS mengeluarkan undang-undang tahun ini yang memerintahkan pemblokiran pengiriman jet tempur F-35 ke Turki jika pemerintah Ankara menerima pengiriman sistem rudal Rusia.
Sikap
terbaru Turki ini konsisten dengan pernyataan juru bicara Presiden
Erdogan, Ibrahim Kalin, bahwa pembelian sistem rudal AS AS oleh Turki
tidak akan memengaruhi kesepakatan dengan Rusia terkait pembelian S-400.
"Proses penjualan Patriot AS tidak memengaruhi proses S-400. Kami tidak melihat satu sebagai alternatif untuk yang lain," kata Kalin.
Ankara sendiri akan menerima pasokan S-400 Rusia sekitar Oktober tahun ini.
"Proses penjualan Patriot AS tidak memengaruhi proses S-400. Kami tidak melihat satu sebagai alternatif untuk yang lain," kata Kalin.
Ankara sendiri akan menerima pasokan S-400 Rusia sekitar Oktober tahun ini.
Credit sindonews.com
Turki Tahan 100 Tentara Diduga Jejaring Dalang Kudeta
Ilustrasi penjara. (Istockphoto/menonsstocks)
Laporan tersebut disampaikan oleh kantor berita pemerintah Turki, Anadolu Agency, pada Senin (7/1). Penahanan tersebut merupakan hasil dari penyelidikan berbasis data komunikasi telepon antara terduga anggota jaringan Gulen.
Seluruh prajurit itu saat ini sudah ditahan. Kepolisian Turki terus mengusut pihak-pihak yang diduga pendukung Gulen sejak Juli 2016 usai upaya kudeta.
Akibat kejadian itu 250 orang tewas. Gulen menyanggah tuduhan terlibat dalam kudeta.
Saat ini Lebih dari 77 ribu orang di Turki yang diduga terlibat kudeta ditahan menunggu persidangan. Sedangkan 150 ribu pegawai negeri sipil, anggota militer dan pihak lain yang terlibat telah diberhentikan atau ditangguhkan dari pekerjaan mereka.
Hal ini sebagai bagian dari upaya pembersihan pasca-kudeta. Selain itu, operasi penyelidikan masih terus dilakukan dan meluas.
Kelompok pegiat hak asasi manusia dan aliansi Barat menyatakan prihatin terkait sikap pemerintah Turki dalam menumpas pemberontak. Mereka menyatakan Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menggunakan pemberontakan gagal sebagai alasan untuk membungkam perbedaan pendapat.
Sementara itu pemerintah Turki beralasan mengambil langkah-langkah itu karena besarnya ancaman yang dihadapi.
Pemerintah Turki sempat mengklaim Amerika Serikat akan mengekstradisi Gulen. Namun, pernyataan itu dibantah AS.
Credit cnnindonesia.com
Balas Roket Hamas, Israel Serang Jalur Gaza dari Udara
Ilustrasi serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina. (Said KHATIB / AFP)
"Pesawat-pesawat dan helikopter tempur menyerang target teroris di wilayah militer (Hamas) di utara Jalur Gaza," demikian bunyi pernyataan militer Israel.
Roket Hamas tersebut berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel. Pejabat keamanan Hamas menyatakan jet tempur Negeri Zionis menjatuhkan tiga roket dan menargetkan salah satu markas pasukannya di dekat Beit Lahila, utara Gaza.
Hamas menyatakan tak ada korban dalam insiden itu. Serangan Israel ini merupakan yang kedua dalam beberapa hari terakhir.
Pada Sabtu akhir pekan lalu, militer Israel juga meluncurkan serangan terhadap dua pangkalan Hamas.
Hal itu dilakukan Israel sebagai balasan atas serangan balon berisikan bom yang dikirimkan Hamas ke perbatasan.
"Sebuah alat peledak yang terpasang pada beberapa balon diluncurkan dari Jalur Gaza ke wilayah teritori Israel," kata militer Israel.
"Sebagai respons, helikopter tempur Israel menargetkan serangan terhadap dua pos militer Hamas di Gaza.
Seorang sumber badan keamanan Hamas mengatakan salah satu serangan Israel itu mengenai sebelah timur Khan Yunis, selatan Gaza. Roket itu dikabarkan mengenai salah satu pos bservasi sayap bersenjata Hamas.
Sementara itu, serangan kedua Israel disebut mengenai timur kota Gaza. Sumber menuturkan tidak ada korban akibat serangan itu.
Israel dan Hamas telah berperang tiga kali sejak 2008 lalu. Israel menganggap Hamas sebagai organisasi teroris.
Credit cnnindonesia.com
Rusia dan Ukraina Berseteru, Kapal Perang AS Masuk Laut Hitam
KIEV
- Kapal perang Amerika Serikat (AS), USS Fort McHenry, memasuki Laut
Hitam di saat Rusia dan Ukraina sedang berseteru. Angkatan Laut
Washington berdalih pengiriman kapal itu untuk keamanan dan stabilitas
di Eropa.
"Kedatangan USS Fort McHenry menegaskan kembali tekad kolektif kami untuk keamanan Laut Hitam dan meningkatkan hubungan kuat kami dengan sekutu dan mitra NATO kami di kawasan itu," kata Wakil Laksamana Lisa M. Franchetti, komandan Armada ke-6 Amerika, dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.
Persteruan Moskow dan Kiev telah memanas menyusul bentrokan kapal militer kedua pihak di kawasan Selat Kerch pada 25 November 2018 lalu. Dalam insiden itu, kapal perang Moskow menembaki dan menangkap tiga kapal militer Kiev. Para awak kapal tersebut juga ditangkap.
Moskow menuduh kapal-kapal militer Kiev melanggar wilayah Rusia di perairan Crimea. Namun, Kiev membantah dan menegaskan kapal-kapal militernya beroperasi di laut internasional.
Menurut Armada ke-6 AS, kapal USS Fort McHenry yang berbasis di Florida dikirim sesuai yang dijadwalkan secara rutin dengan Armada ke-6 AS. "Untuk melakukan operasi dengan sekutu dan mitra demi memajukan keamanan dan stabilitas di Eropa," bunyi pernyataan Armada ke-6 AS, yang dikutip dari Russia Today, Senin (7/1/2018).
Militer Washington menegaskan Angkatan Laut-nya secara rutin beroperasi di Laut Hitam dan tindakannya tersebut sesuai dengan hukum internasional.
Enam kapal militer Amerika telah melakukan misi di kawasan itu pada tahun 2018, termasuk kapal-kapal perusak berpeluru kendali; USS Ross, USS Carney dan USS Porter serta kapal komando USS Mount Whitney, kapal USS Oak Hill dan kapal ekspedisi cepat USNS Carson City.
Perwakilan Khusus AS untuk Ukraina, Kurt Volker, mendesak Washington untuk meningkatkan kehadiran militernya di Laut Hitam dan bekerja sama dengan Turki atau Uni Eropa.
Wakil Menteri Ukraina untuk Wilayah Pendudukan, Yury Hrymchak, pernah menyarankan kapal militer Angkatan Laut Inggris mengarungi Selat Kerch demi menegakkan kebebasan navigasi. "Itu akan menarik untuk melihat bagaimana reaksi (Rusia)," katanya.
Awal
pekan ini, ajudan presiden Ukraina Yury Biryukov mengumumkan bahwa Kiev
kembali berencana untuk mengirim kapalnya melalui Selat Kerch. "Kami
akan melakukannya tidak peduli apakah Rusia suka atau tidak," ujarnya.
Sedangkan Moskow telah berulang kali mengatakan tidak keberatan dengan kapal perang Ukraina yang melakukan perjalanan antara Laut Hitam dan Azov melalui Selat Kerch, tetapi itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang disepakati ketika Kiev memberi tahu pihak Rusia tentang rencana navigasi di muka.
Rusia juga menganggap kehadiran kapal-kapal AS dan NATO di Laut Hitam hanya untuk meningkatkan ketegangan dan menempatkan Eropa pada risiko konflik militer.
Sedangkan Moskow telah berulang kali mengatakan tidak keberatan dengan kapal perang Ukraina yang melakukan perjalanan antara Laut Hitam dan Azov melalui Selat Kerch, tetapi itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang disepakati ketika Kiev memberi tahu pihak Rusia tentang rencana navigasi di muka.
Rusia juga menganggap kehadiran kapal-kapal AS dan NATO di Laut Hitam hanya untuk meningkatkan ketegangan dan menempatkan Eropa pada risiko konflik militer.
Credit sindonews.com
Taliban Menolak Berunding dengan AS di Arab Saudi
Ilustrasi anggota kelompok Taliban. (REUTERS/Parwiz)
Negosiasi keempat yang bertujuan mengakhiri perang yang sudah berkecamuk selama 17 tahun di Afghanistan dilangsungkan antara para pemimpin Taliban dan utusan khusus AS, Zalmay Khalilzad. Agendanya buat membahas penarikan pasukan asing dan kemungkinan gencatan senjata di 2019.
Para petinggi Taliban menolak tawaran pemerintah Afghanistan untuk perundingan langsung ini, meskipun ada tekanan dunia yang didukung negara-negara Barat.
"Kami seharusnya bertemu pejabat AS di Riyadh minggu depan dan melanjutkan proses perdamaian kami yang masih belum rampung di Abu Dhabi bulan lalu," kata seorang anggota senior Taliban di Afghanistan tanpa menyebut nama kepada Reuters, Senin (7/1).
"Masalahnya adalah para pemimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (EUA) menginginkan kami untuk secara pasti bertemu dengan delegasi pemerintah Afghanistan, yang tidak mampu kami lakukan sekarang. Kami telah membatalkan pertemuan di Arab Saudi," katanya.
Sumber itu juga mengungkapkan ingin mengubah tempat perundingan ke Qatar. Sebab di negara itu mereka diberi izin mendirikan markas badan politik Taliban.
Pemimpin senior Taliban lainnya mengatakan mereka telah menjelaskan kepada Arab Saudi tidak akan mau bertemu dengan pemerintah Afghanistan pada tahap ini.
"Semua orang menyadari bahwa pemerintah Afghanistan menginginkan AS dan sekutunya tidak meninggalkan Afghanistan. Dan kami telah membayar mahal untuk mengusir semua pasukan asing dari negara kami. Jadi, kenapa kita harus bicara dengan pemerintah Afghanistan?," katanya.
Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, membenarkan mereka memutuskan untuk membatalkan pertemuan di Arab Saudi. Namun, dia tak memberikan informasi terkait lokasi pertemuan baru.
Menanggapi hal tersebut, Kedutaan Amerika Serikat di Afghanistan enggan berkomentar.
Taliban menganggap AS sebagai musuh utama dalam perang Afghanistan. Mereka memandang pertemuan langsung dengan AS untuk bernegosiasi soal penarikan pasukan asing, sebelum berunding dengan pemerintah Afghanistan.
Perang di Afghanistan merupakan intervensi militer luar negeri terpanjang bagi AS. Mereka telah menghabiskan hampir US$1 triliun (sekitar Rp14 ribu triliun) dan menewaskan puluhan ribu orang.
Upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik semakin intensif sejak perwakilan Taliban mulai bertemu dengan Khalizad, diplomat AS kelahiran Afghanistan, tahun lalu.
Pejabat dari pihak yang bertikai telah bertemu setidaknya sebanyak tiga kali. Namun, pertempuan belum juga surut.
Credit cnnindonesia.com
China Protes Penampakan Kapal Perang AS di Laut China Selatan
BEIJING
- Pemerintah China memprotes penampakan kapal perang Amerika Serikat di
dekat Kepulauan Paracel, wilayah di Laut China Selatan yang diklaim
Beijing.
Kapal USS McCampbell mendekati pulau sengketa itu pada hari Senin di saat Washington dan Beijing memulai pembicaraan "gencatan senjata" dalam perang dagang yang mengguncang pasar internasional.
Belum jelas apakah kehadiran kapal perang itu dapat mengganggu pembicaraan kedua negara yang berlangsung di Beijing atau tidak. Kedua pihak hanya memberikan sedikit informasi tentang diskusi.
Kedua
belah pihak telah menyatakan optimisme atas potensi kemajuan dalam
menyelesaikan perang tarif mereka atas ambisi teknologi Beijing.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, mengatakan pesawat militer dan kapal Angkatan Laut China dikirim untuk mengidentifikasi kapal Amerika dan memperingatkannya untuk meninggalkan wilayah di dekat pulau yang disengketakan di Laut China Selatan.
"Kami telah membuat keluhan keras dengan AS," kata Lu, seperti dikutip dari Stars dan Stripes, Selasa (8/1/2019)
Dia mengatakan kapal perang Amerika itu adalah kapal perusak USS McCampbell. Menurutnya, kapal itu telah melanggar hukum China dan internasional. Selain itu, juga melanggar kedaulatan China serta merusak perdamaian dan stabilitas.
“Adapun apakah langkah ini memiliki dampak pada konsultasi perdagangan China-AS yang sedang berlangsung," ujarnya.
Kapal USS McCampbell mendekati pulau sengketa itu pada hari Senin di saat Washington dan Beijing memulai pembicaraan "gencatan senjata" dalam perang dagang yang mengguncang pasar internasional.
Belum jelas apakah kehadiran kapal perang itu dapat mengganggu pembicaraan kedua negara yang berlangsung di Beijing atau tidak. Kedua pihak hanya memberikan sedikit informasi tentang diskusi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, mengatakan pesawat militer dan kapal Angkatan Laut China dikirim untuk mengidentifikasi kapal Amerika dan memperingatkannya untuk meninggalkan wilayah di dekat pulau yang disengketakan di Laut China Selatan.
"Kami telah membuat keluhan keras dengan AS," kata Lu, seperti dikutip dari Stars dan Stripes, Selasa (8/1/2019)
Dia mengatakan kapal perang Amerika itu adalah kapal perusak USS McCampbell. Menurutnya, kapal itu telah melanggar hukum China dan internasional. Selain itu, juga melanggar kedaulatan China serta merusak perdamaian dan stabilitas.
“Adapun apakah langkah ini memiliki dampak pada konsultasi perdagangan China-AS yang sedang berlangsung," ujarnya.
"Menyelesaikan
masalah dari semua jenis yang ada antara China dan AS dengan benar
adalah baik untuk kedua negara dan dunia," kata Lu.
"(Namun) kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang diperlukan dan baik untuk tujuan ini," imbuh diplomat Beijing itu.
Sementara itu, juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel David Eastburn, mengatakan pesawat dan kapal Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional.
"(Namun) kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang diperlukan dan baik untuk tujuan ini," imbuh diplomat Beijing itu.
Sementara itu, juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel David Eastburn, mengatakan pesawat dan kapal Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional.
Credit sindonews.com
Kapal AS layari Laut China Selatan yang disengketakan
Kapal perusak berpeluru kendali milik
Angkatan Laut Amerika Serikat USS McCampbell keluar dari formasi dengan
kapal-kapal lainnya setelah latihan untuk menandai berakhirnya Valiant
Shield 2016 di Laut Filipina, 23 September 2016. (U.S. Navy/Mass
Communication Specialist 3rd Class Patrick Dionne/Handout via REUTERS)
Beijing (CB) - Sebuah kapal perusak berpeluru kendali milik
Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar di dekat pulau-pulau yang
disengketakan di Laut China Selatan.
China menyebut tindakan itu sebagai "provokasi" sementara para pejabat AS bergabung dalam pembicaraan di Beijing selama gencatan perang dagang yang sengit.
Kapal AS bernama USS McCampbell itu melaksanakan operasi "kebebasan berlayar untuk menantang klaim maritim yang berlebihan", kata Juru Bicara Armada Pasifik Racher McMarr dalam pernyataan melalui surat elektronik.
Operasi diwujudkan dengan melakukan pelayaran di dalam jarak 12 mil laut Kepulauan Paracel.
Operasi tersebut tidak ditujukan pada negara mana pun atau sebagai pernyataan politik, kata McMarr.
Pernyataan Armada Pasifik muncul pada saat pembicaraan perdagangan antara China dan Amerika Serikat sedang dijalankan di Beijing.
Pembicaraan itu sendiri merupakan putaran pertama pembahasan melalui pertemuan secara langsung sejak kedua pihak setuju untuk menerapkan gencatan selama 90 hari atas perang dagang, yang telah mengeruhkan pasar internasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan aksi kapal AS itu telah melanggar hukum China serta hukum internasional, dan China telah mengajukan fakta-fakta serius.
"Kami mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan provokasi seperti ini," kata Lu.
Ia menambahkan bahwa China telah mengirimkan kapal-kapal serta pesawat militernya untuk melakukan identifikasi serta memperingatkan kapal tersebut.
Ketika menjawab pertanyaan, Lu mengatakan menyelesaikan masalah akan memberikan keuntungan bagi kedua negara dan dunia.
"Kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan situasi positif yang diperlukan untuk ini," ujarnya.
China mengklaim hampir seluruh wilayah strategis Laut China Selatan dan kerap mengecam Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya soal kebebasan pelayaran angkatan laut di dekat pulau-pulau yang dikuasai China.
China dan Amerika Serikat sebelumnya berkali-kali saling mengeluarkan pernyataan keras soal langkah Beijing, yang dikatakan Washington sebagai militerisasi Laut China Selatan dengan membangun instalasi militer di pulau-pulau buatan dan batu karang.
China mempertahankan alasan pembangunan itu sebagai kebutuhan untuk membela diri. China mengatakan justru Washington yang menimbulkan peningkatan ketegangan di kawasan itu dengan mengirimkan kapal-kapal perangnya serta rencana-rencana militer ke dekat pulau-pulau yang diklaim Beijing.
China menyebut tindakan itu sebagai "provokasi" sementara para pejabat AS bergabung dalam pembicaraan di Beijing selama gencatan perang dagang yang sengit.
Kapal AS bernama USS McCampbell itu melaksanakan operasi "kebebasan berlayar untuk menantang klaim maritim yang berlebihan", kata Juru Bicara Armada Pasifik Racher McMarr dalam pernyataan melalui surat elektronik.
Operasi diwujudkan dengan melakukan pelayaran di dalam jarak 12 mil laut Kepulauan Paracel.
Operasi tersebut tidak ditujukan pada negara mana pun atau sebagai pernyataan politik, kata McMarr.
Pernyataan Armada Pasifik muncul pada saat pembicaraan perdagangan antara China dan Amerika Serikat sedang dijalankan di Beijing.
Pembicaraan itu sendiri merupakan putaran pertama pembahasan melalui pertemuan secara langsung sejak kedua pihak setuju untuk menerapkan gencatan selama 90 hari atas perang dagang, yang telah mengeruhkan pasar internasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan aksi kapal AS itu telah melanggar hukum China serta hukum internasional, dan China telah mengajukan fakta-fakta serius.
"Kami mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan provokasi seperti ini," kata Lu.
Ia menambahkan bahwa China telah mengirimkan kapal-kapal serta pesawat militernya untuk melakukan identifikasi serta memperingatkan kapal tersebut.
Ketika menjawab pertanyaan, Lu mengatakan menyelesaikan masalah akan memberikan keuntungan bagi kedua negara dan dunia.
"Kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan situasi positif yang diperlukan untuk ini," ujarnya.
China mengklaim hampir seluruh wilayah strategis Laut China Selatan dan kerap mengecam Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya soal kebebasan pelayaran angkatan laut di dekat pulau-pulau yang dikuasai China.
China dan Amerika Serikat sebelumnya berkali-kali saling mengeluarkan pernyataan keras soal langkah Beijing, yang dikatakan Washington sebagai militerisasi Laut China Selatan dengan membangun instalasi militer di pulau-pulau buatan dan batu karang.
China mempertahankan alasan pembangunan itu sebagai kebutuhan untuk membela diri. China mengatakan justru Washington yang menimbulkan peningkatan ketegangan di kawasan itu dengan mengirimkan kapal-kapal perangnya serta rencana-rencana militer ke dekat pulau-pulau yang diklaim Beijing.
Credit antaranews.com
Negara-negara ASEAN Hati-hati dengan Kebangkitan China
SINGAPURA
- Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau
ASEAN berhati-hati dengan kebangkitan China dan strategi pembangunan
andalannya, Belt and Road Initiative (BRI). Sikap waspada ASEAN itu terungkap dari kelompok think-tank Singapura.
Survei lembaga bernama ISEAS-Yusof Ishak Institute itu dirilis pada hari Senin (7/1/2019).
Lembaga itu menyurvei 1.008 responden dari 10 negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Responden mencakup orang-orang di pemerintahan, akademik dan komunitas bisnis, masyarakat sipil dan media.
China dipandang oleh 73 persen responden sebagai pihak yang memiliki pengaruh ekonomi terbesar di kawasan tersebut dan diyakini memiliki pengaruh politik dan strategi yang lebih besar daripada Amerika Serikat (AS).
Tetapi orang-orang yang disurvei oleh kelompok think-tank juga menyatakan keprihatinan tentang ambisi geostrategis Beijing.
Saban satu dari 10 responden melihat China sebagai "kekuatan yang ramah dan baik hati". Kemudian separuhnya mengatakan Beijing memiliki "niat untuk mengubah Asia Tenggara menjadi wilayah pengaruhnya".
"Hasil ini adalah seruan bagi China untuk membakar citra negatifnya di seluruh Asia Tenggara meskipun Beijing berulang kali menjamin kebangkitan ramah dan damai," tulis para penulis laporan kelompok itu yang dikutip Reuters.
Sekitar 70 persen responden mengatakan pemerintah mereka harus berhati-hati dalam menegosiasikan proyek-proyek BRI China."Untuk menghindari perangkap utang keuangan yang tidak berkelanjutan dengan China," lanjut laporan itu mengacu pada sikap responden di Malaysia, Filipina dan Thailand.
Hampir setengah dari responden mengatakan kebijakan ciri khas Presiden Xi Jinping akan membawa ASEAN lebih dekat ke orbit China. Sedangkan sepertiga responden mengatakan proyek BRI tersebut kurang transparan dan 16 persen responden memperkirakan proyek itu akan gagal.
Di tengah jangkauan China yang semakin meningkat, negara-negara Asia Tenggara semakin skeptis terhadap komitmen AS terhadap kawasan tersebut sebagai mitra strategis dan sumber keamanan.
Survei lembaga bernama ISEAS-Yusof Ishak Institute itu dirilis pada hari Senin (7/1/2019).
China dipandang oleh 73 persen responden sebagai pihak yang memiliki pengaruh ekonomi terbesar di kawasan tersebut dan diyakini memiliki pengaruh politik dan strategi yang lebih besar daripada Amerika Serikat (AS).
Tetapi orang-orang yang disurvei oleh kelompok think-tank juga menyatakan keprihatinan tentang ambisi geostrategis Beijing.
Saban satu dari 10 responden melihat China sebagai "kekuatan yang ramah dan baik hati". Kemudian separuhnya mengatakan Beijing memiliki "niat untuk mengubah Asia Tenggara menjadi wilayah pengaruhnya".
"Hasil ini adalah seruan bagi China untuk membakar citra negatifnya di seluruh Asia Tenggara meskipun Beijing berulang kali menjamin kebangkitan ramah dan damai," tulis para penulis laporan kelompok itu yang dikutip Reuters.
Sekitar 70 persen responden mengatakan pemerintah mereka harus berhati-hati dalam menegosiasikan proyek-proyek BRI China."Untuk menghindari perangkap utang keuangan yang tidak berkelanjutan dengan China," lanjut laporan itu mengacu pada sikap responden di Malaysia, Filipina dan Thailand.
Hampir setengah dari responden mengatakan kebijakan ciri khas Presiden Xi Jinping akan membawa ASEAN lebih dekat ke orbit China. Sedangkan sepertiga responden mengatakan proyek BRI tersebut kurang transparan dan 16 persen responden memperkirakan proyek itu akan gagal.
Di tengah jangkauan China yang semakin meningkat, negara-negara Asia Tenggara semakin skeptis terhadap komitmen AS terhadap kawasan tersebut sebagai mitra strategis dan sumber keamanan.
Di
bagian lain dari survei menunjukkan setiap enam dari 10 responden
mengatakan pengaruh AS secara global telah memburuk dari tahun lalu.
Kemudian dua pertiga responden meyakini keterlibatan Washington dengan
Asia Tenggara telah menurun. Sekitar sepertiga responden mengatakan
mereka memiliki sedikit atau tidak ada kepercayaan pada Washington
sebagai mitra strategis dan penyedia keamanan regional.
"Kearifan konvensional yang dipegang China berpengaruh dalam ranah ekonomi sementara Amerika Serikat menggunakan pengaruhnya dalam ranah politik-strategis perlu ditinjau kembali berdasarkan hasil survei," imbuh laporan lembaga tersebut.
Beberapa pemerintah Barat menuduh China memikat beberapa negara ke dalam perangkap utang dengan proyek infrastruktur besar-besaran Belt and Road Initiative. Namun, tuduhan itu ditepis Beijing.
"Kearifan konvensional yang dipegang China berpengaruh dalam ranah ekonomi sementara Amerika Serikat menggunakan pengaruhnya dalam ranah politik-strategis perlu ditinjau kembali berdasarkan hasil survei," imbuh laporan lembaga tersebut.
Beberapa pemerintah Barat menuduh China memikat beberapa negara ke dalam perangkap utang dengan proyek infrastruktur besar-besaran Belt and Road Initiative. Namun, tuduhan itu ditepis Beijing.
Credit sindonews.com
Langganan:
Komentar (Atom)