CUPUMA

Kamis, 27 Desember 2018

Redam Skandal Korupsi, Netanyahu Sepakat Gelar Pemilu Dini

Partai koalisi PM Israel, Benjamin Netanyahu sepakat menggelar pemilu lebih awal karena terdesak isu korupsi dan kelompok oposisi. (Sebastian Scheiner/Pool)

Jakarta, CB -- Partai pendukung Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sepakat menggelar pemilihan umum lebih awal pada April mendatang.

Juru bicara partai berkuasa, Partai Likud, mengatakan koalisi pemerintah sepakat membubarkan parlemen dan menggelar pemilu lebih awal.

Keputusan menggelar pemilu tujuh bulan lebih awal dari yang dijadwalkan ini datang menyusul upaya pemerintah yang tengah berjuang menyepakati rancangan undang-undang terkait aturan wajib militer.

Koalisi Netanyahu juga semakin terancam oleh oposisi setelah kursi mayoritas partainya di parlemen kosong, selepas Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengundurkan diri kabinet pemerintah.

Lieberman, tangan kanan Netanyahu, memutuskan mundur dari jabatannya yang strategis setelah berselisih terkait gencatan senjata di Jalur Gaza.

Pengunduran diri Lieberman membuat partainya, Yisrael Beitenu yang mendapat lima kursi di parlemen harus keluar dari koalisi pemerintah.

Selain itu, Netanyahu juga masih dirundung skandal korupsi yang telah menjeratnya sejak awal 2017 lalu. Kepolisian Israel bahkan telah mengajukan usulan untuk menuntut Netanyahu atas tiga kasus korupsi yang berbeda.

Jaksa Agung Israel saat ini dikabarkan tengah mempertimbangkan bagaimana melajutkan proses hukum yang melibatkan orang paling berkuasa di negara tersebut.

Dikutip AFP, sejumlah analis merasa yakin Netanyahu berharap jika gelaran pemilu lebih awal nanti bisa membantu dirinya bertahan dari skandal korupsi.

Netanyahu diduga ingin mengulur waktu jaksa agung agar tidak mengeluarkan keputusan soal kasusnya sebelum April 2019.

"Apa yang membuatnya (Netanyahu) memutuskan mempercepat pemilu adalah pernyataan (Jaksa Agung) Shai Nitzan, yang mengumumkan bahwa rekomendasi penuntutannya sudah siap," ucap profesor ilmu politik dari Universitas Tel Aviv, Emmanuel Navon.

Credit cnnindonesia.com

Bahas Perdamaian Afghanistan, Pejabat Iran Temui Petinggi Taliban

KABUL - Pejabat keamanan Iran dilaporkan telah melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi Taliban Afghanistan. Fokus pertemuan ini dikabarkan adalah untuk membantu proses perdamaian di Afghanistan.

Kabar pertemuan ini dibenarkan oleh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Shamkhani. Dia mengatakan, pertemuan sudah berlangsung selama beberapa kali dan dilakukan sepengatahuan Kabul.

Shamkhani yang berbicara saat dia melakukan kunjungan selama satu hari ke Afghanistan atas undangan Hamdullah Mohib, penasihat keamanan nasional Presiden Afghanistan, mengatakan Teheran akan terus melakukan pembicaraan dengan Taliban, hingga perdamaian di afghanistan dapat dicapai.

"Serangkaian kontak dan pembicaraan dengan kelompok Taliban telah terjadi dengan sepengetahuan pemerintah Afghanistan. Tren itu akan terus berlanjut," kata Shamkhani, seperti dilansir PressTV pada Rabu (26/12).

Dia kemudian menekankan perlunya membangun mekanisme berdasarkan konsultasi yang berkelanjutan dan partisipasi aktif negara-negara kawasan dalam proses untuk menciptakan keamanan dan untuk menjamin stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan bagi negara-negara kawasan.

Di kesempatan yang sama, dia juga melemparkan pujian atas perjanjian keamanan yang dicapai oleh Iran, Rusia, Cina, India, dan Afghanistan di Teheran pada bulan September lalu.

Credit sindonews.com

Jepang Menghidupkan Kembali Perburuan Paus Secara Komersial

TOKYO - Jepang akan menghidupkan kembali perburuan paus secara komersial pada Juli mendatang di zona ekonomi eksklusif. Mereka juga mengancam akan menarik diri dari International Whaling Commission (IWC).

Australia dan Selandia Baru menyambut baik keputusan penghentian perburuan paus di Antartika. Namun, mereka kecewa karena Jepang akan membunuh lebih banyak binatang mamalia laut itu jika perburuan dilakukan di perairan mereka.

Keputusan tersebut, menurut beberapa pakar, menjadikan Jepang bisa menghemat uang karena biaya perburuan paus ke Antartika memakan biaya yang besar. Namun, perburuan komersial dinilai tidak terlalu ekonomis karena semakin banyak orang yang mau makan ikan paus.

“Dari Juli 2019, setelah penarikan diri dari (IWC) efektif pada 30 Juni, Jepang akan melaksanakan perburuan paus secara komersial di teritorial Jepang dan zona ekonomi eksklusif,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga dilansir Reuters. “Nantinya, kebijakan tersebut akan menghentikan perburuan paus di Samudra Antartika,” tutur Suga.

Dia juga menjamin perburuan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional. “Penangkapan akan dikalkulasikan sesuai dengan metode yang diadopsi sesuai dengan IWC untuk menghindari dampak negatif,” papar Suga.

Jepang menganggap paus yang selama ini dikonsumsi tidak dalam kondisi kepunahan. Mengonsumsi ikan paus juga merupakan bagian dari budaya orang Jepang. Namun, klaim tersebut selalu ditolak oleh IWC. Banyak anggota parlemen Jepang merupakan pendukung utama perburuan kampus. Daerah konstituensi Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe juga merupakan lokasi pelabuhan perburuan paus di Shimonoseki.

Keputusan untuk menarik diri dari IWC menyusul penolakan Jepang untuk mendapatkan izin perburuan paus secara komersial pada September lalu. Suga mengungkapkan, sangat tidak mungkin menjembatani antara anggota pendukung perburuan paus dan anggota anti-perburuan paus.

Kebijakan perburuan paus itu memang memicu kecaman dari berbagai negara dan organisasi pencinta lingkungan. “Deklarasi hari ini (kemarin) merupakan langkah keluar dari komunitas internasional dan membiarkan perlindungan masa depan laut kita,” kata Direktur Greenpeace Jepang Sam Annesley dilansir CNN. Pemerintah Jepang, menurut Greenpeace, harus berkomitmen terhadap IWC dan memprioritaskan langkah baru untuk konservasi laut.

Yoshie Nakatani, seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Jepang divisi kelautan, mengungkapkan Tokyo akan tetap menghadiri pertemuan IWC. “Itu tidak seperti kita akan memutar haluan dari IWC dan mengabaikan kerja sama internasional,” ujarnya. Dia menegaskan, tidak ada perubahan terhadap penghormatan Jepang terhadap hukum internasional dan kerja sama multilateral.

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters menyambut keputusan penghentian perburuan paus di Antartika. Namun, dia kecewa dengan pemberlakuan kembali perburuan paus komersial. “Perburuan paus sudah kedaluwarsa dan kebiasaan yang tak dibutuhkan. Kita berharap Jepang mempertimbangkan posisinya dan melindungi ekosistem laut,” kata Peters.

Australia juga meminta Jepang untuk kembali ke IWC. “Australia tetap menentang segala bentuk perburuan komersial ataupun perburuan ‘penelitian’,” demikian pernyataan Menteri Lingkungan Australia Melissa Price dan Menteri Luar Negeri Marise Payne.

Jepang selama ini mengabaikan protes pelaksanaan perburuan paus bertajuk “penelitian”. Pada 2014, Mahkamah Internasional memerintahkan Jepang untuk menghentikan perburuan paus di Antartika. Jepang hanya menghentikan satu musim, tetapi melaksanakan perburuan pada 2015–2016 dengan kuota 333 paus saja.

Umumnya, daging paus itu dijual di toko. Namun, hanya sedikit orang Jepang yang mau mengonsumsinya. Harian Asahi menyatakan, konsumsi daging paus hanya 0,1% dari konsumsi ikan orang Jepang. Menurut pemilik toko daging ikan paus Koichi Matsumoto, konsumsi daging paus hanya 35 gram setiap orang per tahun.

“Kita mengonsumsi daging paus pada waktu dulu. Namun, kini banyak pilihan lain untuk dimakan saat ini,” ujar perempuan Jepang berusia 77 tahun. “Kita tidak perlu menjelaskan kepada pihak internasional kalau konsumsi ikan paus meningkat. Orang tidak akan paham,” paparnya.

Permintaan ikan paus yang menurun itu menjadikan prospek perburuan ikan paus menjadi tidak pasti. “Perburuan paus sebagai aktivitas skala kecil. Tapi, masih banyak daging ikan paus di restoran. Saya pikir orang mengonsumsi daging ikan paus dengan kuantitas yang sedikit,” kata profesor dari Universitas Asia Pasifik Ritsumeikan, Yoichiro Sato. Menurut dia, harga ikan paus yang terlalu mahal membuat orang enggan mengonsumsinya.

Kemudian, sebagian masyarakat Jepang menganggap mengonsumsi ikan paus kurang populer. “Banyak orang Jepang tidak tertarik dengan paus dan perburuan ikan paus,” kata Nanami Kurasawa dari Iruka dan Kujira (paus dan lumba-lumba) Action Network (IKAN).

Credit sindonews.com

Bocah Guatemala meninggal dalam penahanan Amerika Serikat

Puluhan anak dan anggota keluarga mengikuti aksi duduk setelah berpawai menandai jatuh tempo perintah pengadilan bagi pemerintahan Trump untuk menyatukan kembali ribuan keluarga yang terpisah di perbatasan, di Washington, Amerika Serikat, Kamis (26/7/2018). (REUTERS/Carlos Barria)

Washington (CB) - Seorang bocah laki-laki 8 tahun asal Guatemala meninggal pada Selasa (25/12) tengah malam setelah ditahan petugas perbatasan Amerika Serikat, kata Kepabeanan dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP).

Kematian bocah tersebut menjadi yang kedua kali terjadi bulan ini pada anak-anak migran yang sedang ditahan AS.

Bocah Guatemala itu, beserta ayahnya, berada di bawah penahanan CBP pada Senin (24/12) ketika seorang agen Patroli Perbatasan memerhatikan bahwa anak tersebut terlihat sakit, kata CBP dalam pernyataan.

Ayah dan puteranya kemudian dibawa ke Gerald Champion Regional Medical Center di Alamogordo, New Mexico. Di rumah sakit itu, sang bocah didiagnosis mengalami pilek dan demam biasa dan akhirnya dibolehkan pulang staf rumah sakit.

Namun kemudian pada malam itu, bocah tersebut muntah-muntah dan dibawa kembali ke rumah sakit.

Ia meninggal tak lama setelah tengah malam, kata CBP, yang menambahkan bahwa penyebab kematian belum diketahui.

Nama ayah dan anak tidak disebutkan dan CBP mengatakan pihaknya akan mengeluarkan keterangan lebih rinci "jika sudah ada dan layak."

Kematian itu sudah diberitahukan kepada para pejabat Guatemala, kata CBP.

Kementerian Luar Negeri Guatemala mengatakan konsulnya di Phoenix sedang berusaha untuk berbicara dengan ayah anak tersebut. Kementerian menjanjikan kepada sang ayah bahwa pihaknya akan memberikan seluruh bantuan kekonsuleran yang diperlukan serta perlindungan.

Dalam pernyataan, Kemlu Guatemala mengatakan pihaknya juga telah meminta catatan medis untuk mengetahui dengan jelas penyebab kematian bocah tersebut.

Menurut Kementerian, sang bocah dan ayahnya memasuki Amerika Serikat melalui El Paso, Texas, pada 18 Desember dan dipindahkan ke pos pemeriksaan perbatasan di Alomogordo pada 23 Desember.

Sebelumnya pada awal Desember, seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Jakelin Caal, juga asal Guatemala, meninggal setelah ditahan bersama ayahnya para petugas perbatasan AS di sebuah daerah terpencil di New Mexico.

Pemerintahan Presiden Donald Trump telah berupaya menghalangi orang-orang menyeberangi perbatasan secara ilegal antara gerbang-gerbang masuk negara dalam rangka mencari suaka.

Pada saat yang sama, pemerintahan Trump membatasi akses legal untuk pos-pos perbatasan resmi. Keadaan itu menyebabkan para pemohon suaka harus menunggu selama berbulan-bulan, termasuk mereka yang datang secara berombongan dari negara-negara Amerika Tengah tahun ini.

Jakelin dimakamkan pada Hari Natal di desa tempat keluarganya berasal di Guatemala.

Kematian Jakelin memicu kritik dari kalangan Demokrat serta pembela hak-hak migran atas kebijakan keimigrasian Presiden Trump.

Pemerintahan Trump sendiri mengatakan bahwa kematian Jakelin menunjukkan betapa berbahaya perjalanan yang ditempuh bocah tersebut dan keputusan keluarganya untuk menyeberangi perbatasan secara ilegal.

Kematian Jakelin sedang diselidiki Inspektorat Jenderal Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyangkut tuduhan ada kesalahan penanganan para staf badan perlindungan perbatasan.

Credit antaranews.com

Rabu, 26 Desember 2018

4 Pemain Dalam Konflik Suriah dan Posisinya

Warga Suriah melihat pasukan AS berpatroli di dekat perbatasan Turki di Hasakah, 4 November 2018. [REUTERS / Rodi Said]

CB, Damaskus - Keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menarik pasukan dari Suriah membuat Menteri Pertahanan Jim Mattis mengundurkan diri.
“Anda berhak memiliki menteri Pertahanan yang memiliki pandangan selaras dengan Anda,” kata Mattis seperti dilansir sejumlah media seperti Reuters, CNBC dan CNN pada Rabu, 19 Desember 2018.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, juga menyatakan kekecewaannya. Ini karena Prancis juga ikut terlibat dalam operasi melawan ISIS di Suriah.
Perang Suriah, yang telah berlansung hampir delapan tahun ini diwarnai berbagai intervensi negara. Sejumlah negara ikut berperang baik mendukung atau berupaya menjatuhkan Presiden Suriah Bashar Al Assad.
Negara-negara ini, seperti AS, Rusia, Turki, dan Eropa membentuk kelompok milisi masing-masing dan mendukung penuh logistiknya. Berikut ini penjelasan posisi masing-masing pemain dalam konflik di Suriah seperti dilansir Reuters:

Militer Suriah

Presiden Assad mengalami titik terendah kekuasaannya pada 2015 dengan hanya menguasai sekitar seperlima wilayah. Namun, berkat dukungan penuh Rusia pada tahun itu, pasukan Assad mulai menguasai berbagai wilayah, yang tadinya dikuasai pasukan ISIS.

Saat ini, pasukan pemerintah menguasai mayoritas wilayah kecuali Kota Idlib dan Manbij.
Wilayah yang dikuasi pemeirntah meliputi kota – kota utama, perbatasan dengan Lebanon, perbatasan dengan Yordania, gurun, dan ladang-ladang gas utama.

Militer Turki dan milisi

Pasukan militer Turki mulai menginvasi Suriah bagian utara pada 2016 dan masih berlanjut hingga kini. Militer Turki mendukung kelompok milisi seperti Free Syrian Army, yang dipersenjatai dan dilatih penuh. Pasukan Turki membentuk garis pertahanan di bagian utara Suriah dari kawasan Sungai Eufrat di timur hingga kota Afrin di barat.

Militer Turki juga membangun berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan sistem kantor pos.
Pasukan Kurdi menuding militer Turki memobilisasi masyarakat pengungsi dari berbagai daerah di Suriah untuk tinggal di rumah-rumah milik warga Kurdi di Kota Afrin setelah mereka melarikan diri dari kota itu pasca invasi Turki.

Sejak ISIS dipukul mundur dari wilayah itu pada Oktober tahun lalu, sebanyak 44 sekolah sudah dibuka lagi. Sebanyak 45 ribu anak-anak memanfaatkan kesempatan ini. sumber: REUTERS/Aboud Hamam

Militer AS dan pemberontak

Pasukan khusus AS membangun basis pertahanan di tengah gurun di daerah Tanf pada 2016, yang terletak di Suriah bagian selatan. Militer mendukung kelompok pemberontak Maghawir al-Thawra. Posisi mereka ini berbatasan lansung dengan Yordania dan Irak.

Credit tempo.co

Menteri Israel keluarkan komentar yang mendukung gerilyawan PKK

Tank tentara Turki mengambil posisi di atas sebuah bukit di dekat perbatasan Mursitpinar di kota Suruc, provinsi Sanliurfa, Turki, Sabtu (11/10). Seorang militan Kurdi mengancam Turki dengan revolusi Kurdi yang baru apabila mereka tetap bertahan dengan kebijakan non-intervensi saat ini dalam pertempuran di kota Kobani. Pasukan Kurdi bersekutu dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), Unit Pertahanan Rakyat (YPG), berjuang melawan pemberontak Negara Islam yang menyerang Kobani di dekat . Sementara itu Turki tampak enggan untuk membuka perbatasannya untuk mengizinkan pengiriman persenjataan kepada tentara Kurdi yang kekurangan senjata. (REUTERS/Umit Bektas)

Jerusalem, (CB) - Seorang menteri Israel telah mengeluarkan komentar yang tidak memalukan dan merendahkan operasi anti-teror yang mungkin dilancarkan oleh Turki di Suriah dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

"Saya harap mereka (orang Kurdi) akan menang dalam perang mereka melawan Turki. Saya harap masyarakat internasional akan mencegah Ergodan membantai orang Kurdi," kata Jerusalem Post, yang mengutip Menteri Kehakiman Ayelet Shaked, pada 23 Desember.

Shaked merujuk kepada operasi kontra-teror yang direncanakan Turki terhadap gerilyawan YPG/PKK di sisi timur Sungai Eufrat di Suriah.

Sejak 2016, Ankara telah melancarkan dua operasi militer serupa di Suriah Utara.

Menteri Israel tersebut juga mengatakan penarikan tentara AS dari Suriah "tidak membantu Israel dan memperkuat Erdogan", demikian laporan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump memerintahkan semua pasukan AS di Suriah untuk meninggalkan negara Arab itu, dan mengatakan kekalahan Da`esh adalah satu-satunya alasan AS untuk terlibat di Suriah, yang terlibat perang saudara.

Itu bukan pertama kali Shaked mengeluarkan pernyataan yang provokatif, sebab ia pernah mengeluarkan pernyataan ofensif seperti yang dikeluarkan oleh mantan penasehat perdana menteri Israel terhadap keluarga Palestina yang gugur pada 2014.

"Di belakang setiap pelaku teror berdiri puluhan lelaki dan perempuan, tanpa mereka ia tak bisa terlibat dalam aksi teror. Mereka semua adalah petempur musuh, dan darah mereka mestinya berada di kepala mereka semua. Sekarang ini juga meliputi ibu para syuhada, yang mengirim mereka ke negara dengan bunga dan kecupan. Mereka mesti mengikuti putra mereka, tak ada yang lebih adil. Mereka mesti pergi, seperti juga halnya dengan rumah fisik tempat mereka membesarkan ular. Jika tidak, makin banyak ular kecil akan dibesarkan di sana," kata Shaked di dalam pernyataan di Facebook pada 2014, ketika menjadi anggota Parlemen.

Pernyataan itu yang menentang rakyat Palestina tersebut dikeluarkan oleh Uri Elitzur, mantan penasehat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Pada 2015, Netanyahu mengangkat Shaked sebagai Menteri Kehakiman, tindakan yang dipandang sebagai hadiah atas posting Facebook yang Shaked sebarkan.

Credit antaranews.com

Trump: Pemerintah Tutup Hingga Kita Punya Tembok Perbatasan

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan penutupan sebagian pemerintah federal akan berlangsung sampai permintaannya untuk dana membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko dipenuhi.

Pemerintah AS sebagian ditutup pada hari Sabtu, dan belum ada tanda-tanda upaya nyata untuk membuka kembali lembaga-lembaga yang ditutup oleh kebuntuan politik atas permintaan Trump untuk dana dinding perbatasan.

"Saya tidak bisa memberi tahu Anda kapan pemerintah akan dibuka kembali," kata Trump, berbicara setelah konferensi video Hari Natal dengan pasukan AS yang bertugas di luar negeri.

"Aku bisa memberitahumu itu (pemerintah) tidak akan dibuka kembali sampai kita memiliki tembok, pagar, apa pun yang mereka suka menyebutnya. Saya akan menyebutnya apa pun yang mereka inginkan, tetapi semuanya tetap sama. Itu adalah penghalang dari orang-orang yang berdatangan ke negara ini, dari narkoba," tuturnya.

"Jika Anda tidak memiliki itu (tembok), maka kami tidak akan membuka (pemerintah)," tegasnya seperti dilansir dari Reuters, Rabu (26/12/2018).

Pendanaan untuk sekitar seperempat program federal - termasuk departemen Keamanan Dalam Negeri, Keadilan dan Pertanian - berakhir pada tengah malam pada hari Jumat. Tanpa kesepakatan untuk memecahkan kebuntuan, penutupan itu kemungkinan akan merambah ke tahun baru.

Membangun tembok adalah salah satu janji kampanye Trump yang paling sering diulang, tetapi Demokrat sangat menentangnya.

Credit sindonews.com

Komandan al: Iran takkan izinkan kapal induk AS dekati perairan wilayah

Teheran, Iran, CB - Iran pada Senin (24/12) menyatakan Teheran takkan mengizinkan kapal induk AS mendekati perairan wilayah negeri tersebut.

"Kehadiran kapal perang (AS) tidak penting buat kami sebab itu tak bisa berbuat apa-apa terhadap kami," kata Komandan Angkatan Laut Iran Habibollah Sayyari sebagaimana dikutip kantor berita setengah resmi Mehr.

"Kami takkan pernah membiarkan armada itu datang mendekati perairan wilayah Iran," kata Habibollah Sayyari, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa.

Kapal induk USS John C. Stennis memasuki perairan Teluk pada Jumat, di tengah ketegangan antara Washington dan Teheran, setelah AS kembali menjatuhkan sanksi atas Iran setelah Washington secara sepihak keluar dari kesepakatan nuklir 2015, yang ditandatangani antara Iran dan P5+1 --kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman.

Kesepakatan 2015 menetapkan pemberlakuan ketat atas program nuklir Iran sebagai imbalan bagi peringanan sanksi berjumlah miliaran dolar AS.

Sayyari mengatakan kapal induk AS tersebut "takkan berani melakukan tindakan apa pun terhadap Iran".

"Yakinlah bahwa mereka (armada AS) tak berani melakukan tindakan terhadap kami. Pendekatan kami ialah berpikir seperti malam-malam operasi; itu berarti kami akan selalu siaga," katanya.

Credit antaranews.com

Rusia Perluas Sanksi Ekonomi terhadap Ukraina

MOSKOW - Rusia memperluas sanksi ekonomi terhadap Ukraina. Moskow menambahkan lebih dari 250 orang dan bisnis ke daftar hitam yang pertama kali diumumkan pada awal November lalu.

Menurut keputusan Perdana Menteri Dmitry Medvedev, 245 individu dan tujuh perusahaan, sebagian besar di sektor energi dan pertahanan, dikenai sanksi oleh Moskow. Sebanyak 567 individu dan 75 perusahaan Ukrania kini menghadapi sanksi ekonomi Rusia, yang membekukan semua aset yang mereka miliki di Rusia.

"Sanksi itu untuk membela kepentingan pemerintah Rusia, bisnis, dan rakyat," kata Medvedev di Twitter seperti dilansir dari AFP, Rabu (26/12/2018).

Di antara mereka yang dijatuhi sanksi pada Selasa adalah perusahaan pertahanan, energi, asuransi dan logistik Ukraina serta walikota Odessa dan pejabat tinggi Ukraina lainnya.

Hubungan antara Moskow dan Kiev memburuk sejak pemerintah pro-Barat berkuasa setelah pemberontakan 2014 terhadap pemimpin pro-Rusia, pencaplokan Crimea oleh Moskow dan pecahnya perang di Ukraina timur.

Sejak pecahnya perang Ukraina, Kiev telah mengambil serangkaian tindakan terhadap kepentingan Rusia, termasuk memblokir layanan internet Rusia dan media sosial.

Konflik antara separatis pro-Rusia melawan pasukan pemerintah Ukraina diperkirakan telah menewaskan lebih dari 10.000 jiwa - sepertiga dari mereka warga sipil - sejak pecah empat tahun lalu.

Ketegangan antara kedua negara tetangga semakin memburuk sejak November ketika penjaga pantai Rusia menangkap tiga kapal angkatan laut Ukraina dan kru mereka di lepas pantai Crimea.

Credit sindonews.com

Protes terkait kesulitan ekonomi kembali meletus di Sudan

Wakil Presiden Sudan Hassabo Mohamed Abdul-Rahman. (SUNA)

Khartoum, Sudan, (CB) - Demonstrasi digelar pada Senin (24/12) di Provinsi Gezira, Sudan, sehubungan dengan kondisi ekonomi yang memburuk di negeri tersebut.

Beberapa saksi mata mengatakan kepada wartawan Kantor Berita Anadolu protes meletus di Kota Besar Al-Manaqil dan Rufaa gara-gara kenaikan harga dan kurangnya komoditas dasar.

Polisi menggunakan gas air mata dan pentungan untuk membubarkan demonstran dan menangkap sebagian dari mereka.

Kantor berita resmi Sudan, SUNA, melaporkan Presiden Omar Al-bashir direncanakan mengunjungi Gezira pada Selasa untuk mengumumkan "serangkaian proyek baru pembangunan".

Sementara itu, dokter yang bekerja di 28 rumah sakit di seluruh sembilan negara bagian Sudan, termasuk di Ibu Kotanya, Khartoum, berencana melancarkan pemogokan untuk mendukung demonstrasi yang berlangsung di negeri tersebut.

Demonstrasi rusuh meletus pada Rabu lalu di Kota Atbara dan Port Sudan.

Dalam dua hari, protes digelar di kota besar lain, termasuk Er-Rahad di Sudan Utara, Kota Kecil Berber dan El-Gadarif di Sudan Selatan serta El-Obeid di Sudang Timur.

Meskipun perkiraan resmi mengatakan jumlah korban jiwa akibat protes itu mencapai delapan orang, kelompok oposisi menyatakan sedikitnya 22 orang telah tewas dalam kerusuhan, demikian laporan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Pada Ahad (23/12), protes dilancarkan di Omdurman, kota kembaran Khartoum, dan di Negara Bagian Kordofan Selatan serta Utara.

Saksi mata mengatakan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan pendukung tim sepak bola yang berpawai di pusat Kota Khartoum seelah satu pertandingan sepak bola di tengah-tengah teriakan yang menentang Al-Bashir, yang telah berkuasa sejak 1989.

Pemerintah Sudan telah mengumumkan keadaan darurat dan larangan orang keluar rumah di sejumlah provinsi sehubungan dengan protes itu, sementara para pejabat pemerintah menuduh Israel bersekongkol dengan kelompok pemberontak guna menyulut kerusuhan di negeri tersebut.

Sudan, negara dengan 40 juta warga, telah berjuang untuk pulih dari kerugian dua-pertiga hasil minyaknya, sumber utama penghasilan luar negerinya, ketika Sudan Selatan memisahkan diri pada 2011.

Credit antaranews.com

Cina Gunakan Proyek Jalur Sutra Baru di Pakistan untuk Militer?

Militer Cina memamerkan rudal jet tempur siluman J-20 pada Zhuhai AIr Show pada 13 November 2018. Reuters

CB, Jakarta - Proyek infrastruktur masif Cina yaitu Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra Baru telah dianggap sebagai platform untuk mengembangkan pengaruh dan kekuatan negara Tirai Bambu secara global.

Media New York Times seperti dikutip CNBC melansir Cina menggunakan proyek ini untuk mengembangkan proyek militer di Pakistan.
“Ada proposal untuk membangun zona eknomi khusus yang akan digunakan sebagai lahan untuk memproduksi pesawat tempur dan sistem navigasi serta peralatan keras militer lainnya. Ini akan dibangun bersama di sejumlah pabrik di Pakistan,” begitu dilansir CNBC pada Senin, 24 Desember 2018 waktu setempat.

Dokumen ini menunjukkan Cina menggunakan proyek Jalur Sutra Baru itu untuk mengembangkan kepentingan militernya.

Forum Shanghai Cooperation Organization digelar di Kota Qingdao, Cina timur, dan dihadiri sejumlah negara seperti Rusia, Cina, India, Iran, dan Pakistan. Irna
Soal ini, Deputi Kepala Misi Cina di Islamabad, Pakistan, mengatakan berita itu sebagai propaganda Barat. Dia menekankan kerja sama bilateral kedua negara sebagai murni bisnis.

“Ini melampaui pola pikir Barat yang bersifat unilateral dan zero sum game (menang - kalah),” kata Lijian lewat akun Twitternya @Zlj517.
Ditanya soal ini, peneliti senior di Center for American Progress, Michael Fuchs, mengatakan temuan dokumen itu tidak mengejutkan. Dia mengatakan dokumen temuan New York Times itu menunjukkan Proyek Jalur Sutra Baru dari Cina itu memiliki aplikasi militer juga.

Menurut Fuchs, proyek infrastruktur Cina di Pakistan, Sri Lanka, dan Djibouti, memberikan akses bagi keberdaan militer negara itu di sana.
Seperti diketahui, Cina mulai mengoperasikan basis militer pertamanya di Beijing pada 2017.
Ada dugaan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, yang dikelola perusahaan China Merchants Port Holdings, dan pelabuhan Gwadar di Pakistan, bakal menjadi pangkalan strategis Cina di kedua negara itu.

Credit tempo.co

Trump Percepat Pemberhentian Menhan Mattis, Kenapa?

Presiden A.S. Donald Trump bersama Menteri Pertahanan James Mattis dalam sebuah rapat kabinet di Gedung Putih di Washington, AS, 1 November 2017. REUTERS

CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mempercepat dua bulan pergantian Menteri Pertahanan Jim Mattis.

Pejabat pemerintah melansir Trump merasa marah dengan surat pengunduran diri yang dibuat Mattis karena mengecam kebijakan politik luar negerinya saat mengundurkan diri.
“Itu bukan jenis surat pengunduran diri yang seharusnya Anda tulis,” kata seorang pejabat seperti dilansir Reuters pada Ahad, 23 Desember 2018.
Pejabat ini menambahkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo telah menyampaikan kepada Mattis bahwa jabatannya sebagai menteri Pertahanan berakhir pada 1 Januari 2019. Awalnya, Mattis bakal mundur pada 28 Februari 2019.

Seperti diberitakan, Mattis mengundurkan diri satu hari setelah Trump mengumumkan rencana penarikan pasukan AS dari Suriah pada Rabu pekan lalu.
Mattis mengundurkan diri dengan alasan perbedaan pandangan dengan Trump. Dalam cuitan di Twitter, Trump mengkritik Mattis soal kebijakan militer.

“Kita secara substansial mensubsidi militer dari banyak negara sangat kaya di berbagai dunia sementara negara-negara ini mengambil keuntungan penuh dari AS dan para pembayar pajak dengan perdagangan. Jenderal Mattis tidak melihat ini sebagai masalah. Saya melihat INI masalah. Dan ini sedang diperbaiki!” kata Trump pada Senin, 24 Desember 2018.

Mundurnya Mattis, yang dihormati oleh Partai Republik dan Demokrat, menambah kekhawatiran semua pihak bahwa Trump bersikap tidak bisa diprediksi, dan jalan sendiri mengenai kebijakan keamanan global.

Media Anadolu melansir Mattis telah meneken surat perintah penarikan pasukan AS dari Suriah. Trump juga telah menelpon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memintanya mengerahkan pasukan mengejar sisa-sisa kelompok ISIS di Suriah. Menurut Trump, Turki lebih tepat melakukan ini karena bertetangga langsung dengan Suriah.

Credit tempo.co

Sistem Pertahanan Udara Suriah Cegat Rudal Israel di Atas Damaskus

DAMASKUS - Sistem pertahanan udara Suriah menyalak pada Selasa malam menanggapi serangan rudal Israel yang menargetkan daerah-daerah pedesaan di Ibu Kota Damaskus. Demikian laporan media pemerintah Suriah.

"Serangan Israel itu dilakukan dari wilayah udara Lebanon," kata statasiun televisi pemerintah seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (26/12/2018).

Laporan itu menambahkan bahwa pertahanan udara Suriah telah berhasil mencegat sejumlah rudal, beberapa di antaranya dicegat saat di atas Lebanon.

Penduduk di Damaskus mendengar serangkaian ledakan di Ibu Kota dan melihat rudal pertahanan udara yang menyala mengejar target di langit.

Sementara itu, laporan Lebanon mengatakan pesawat tempur Israel menyusup ke wilayah udara Lebanon pada Selasa malam pada saat serangan itu.

Outlet media resmi belum memberikan rincian tentang situs yang ditargetkan, tetapi mengatakan pertahanan udara menanggapi serangan atas pedesaan barat Damaskus.

Sementara itu monitor perang Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) mengatakan bahwa serangan rudal Israel menargetkan area di pedesaan barat dan barat daya Damaskus.

Dikatakan sejumlah rudal menghantam tiga sasaran, yang diklaimnya adalah gudang senjata milik kelompok Hizbullah Lebanon.

Serangan Israel adalah yang terbaru dalam serangkaian serangan rudal yang menargetkan posisi Suriah selama krisis dengan dalih bahwa mereka menargetkan posisi pasukan yang didukung Iran dan sekutu pejuang Hizbullah.

Serangan terakhir adalah akhir bulan lalu dan menargetkan posisi militer di kota Kisweh di pedesaan barat Damaskus.

Pada bulan September, Moskow melengkapi Damaskus dengan sistem rudal pertahanan udara S-300, tetapi laporan lokal mengatakan bahwa sistem canggih ini belum digunakan.

Credit sindonews.com

Trump: Saudi akan Biayai Pembangunan Kembali Suriah

Donald Trump

Foto: AP

Arab Saudi janjikan bantuan 100 juta dolar AS untuk bangun kembali Ar-Raqqah, Suriah.

CB -- Presiden AS, Donald Trump, Senin (24/12) mengatakan Arab Saudi akan mengeluarkan uang untuk membantu pembangunan kembali Suriah. Trump menegaskan bahwa bukan Amerika Serikat yang akan mengeluarkan biaya pembangunan tersebut

''Arab Saudi sekarang sudah setuju, bukan Amerika Serikat, untuk mengeluarkan uang yang diperlukan guna membantu pembangunan kembali Suriah,'' kata Trump di akun resmi Twitternya, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa (25/12).

''Lihat? Bukankan bagus ketika negara yang sangat kaya itu membantu membangun kembali tetangga mereka,'' tulis Trump. ''Buka negara besar AS yang berjarak 5.000 mil jauhnya. Terima kasih kepada Arab Saudi!''

Trump mengeluarkan pengumuman yang mengejutkan pekan lalu bahwa AS akan menarik tentara dari Suriah. Pernyataan tersebut dilontarkannya setelah percakapan telepon dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Kedua pemimpin itu menyepakati perlunya bagi koordinasi yang lebih efektif mengenai negara yang dicabik perang tersebut.

Beberapa laporan menyatakan pasukan AS akan pergi dalam waktu 60 sampai 100 hari. Keputusan Trump untuk keluar dari Suriah diikuti oleh pengunduran diri Menteri Pertahanan, James Mattis dan Wakil Khusus Presiden Urusan Koalisi Global untuk Penaklukan Da'esh, Brett McGurk.

Penarikan itu dilakukan pada malam kemungkinan operasi militer Turki di bagian timur-laut Suriah terhadap kelompok teror YPG/PKK. Arab Saudi pada Agustus menjanjikan bantuan 100 juta dolar AS untuk membangun kembali Provinsi Ar-Raqqah, yang diporak-porandakan oleh kelompok teror Da'esh (ISIS).

Credit republika.co.id

Oposisi Suriah perkuat garis depan

Demonstran menyerukan slogan sambil mengibarkan bendera oposisi Suriah dalam aksi protes menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad di halaman masjid Fatih di Istanbul, Jumat (24/5). Tulisan pada spanduk berbunyi "Diam berarti ambil bagian dalam kejahatan Baath". (REUTERS/Murad Sezer)

Azaz, Suriah (CB) - Oposisi Suriah bersenjata di Daerah Operasi Perisai Eufrat telah mengirim bala-bantuan militer ke sepanjang daerah garis depan dengan YPG/PKK di Suriah Timur, kata seorang pejabat oposisi pada Senin (24/12).

Divisi Hamza, anggota Tentara Suriah Bebas (FSA) --yang didukung Turki, mengirim petempur dan kendaraan lapis baja ke garis perbatasan antara daerah yang diduduki YPG/PKK dan daerah yang dikuasai pemerintah, kata pejabat yang mengomandani FSA Abu Yazan kepada Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Ia mengatakan tentara tersebut akan melaksanakan tugas penting selama operasi militer yang diduga banyak pihak dilancarkan oleh Turki di Kota Manbij, Suriah Utara.

"Satuan kami bergerak ke wilayah kontak yang diduduki gerilyawan YPG/PKK," kata Yazan.

Ia memperingatkan warga sipil agar menjauh dari daerah yang diduduki YPG/PKK.

"Kami akan membebaskan Manbij dengan membersihkan pelaku teror dari daerah itu," katanya.

Pada hari yang sama, YPG/PKK telah merebut kekuasaan atas Kota Hajin, kubu utama kelompok Da`esh di Suriah Timur, kata beberapa sumber lokal .

Petempur YPG/PKK merebut kota itu setelah 10 hari bentrokan sengit dengan anggota Da`esh, kata sumber tersebut yang tak ingin disebutkan jati diri mereka karena alasan keamanan.

Kegiatan YPG/PKK didukung oleh pemboman udara sengit pesawat koalisi pimpinan AS, sehingga mengakibatkan kerusakan luas di kota itu, kata sumber tersebut.

Da`esh masih menguasai lima kota kecil di pinggir timur Provinsi Deir Ez-Zour di Suriah Timur dan Homs di bagian tengah negeri itu.

Dengan bantuan AS, anggota YPG/PKK menguasai sisi timur Sungai Eufrat dan daerah pedesaan di bagian barat serta timur Deier Ez-Zour, demikian laporan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam. Prancis juga memberi kelompok tersebut dukungan artileri.

Credit antaranews.com

Erdogan Bela Arab dan Kurdi Suriah

Recep Tayyip Erdogan

Foto: EPA

Erdogan menyebut 300 ribu pengungsi Suriah telah pulang ke kampung mereka.

CB, ANKARA -- Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan Turki akan mengupayakan kebebasan orang Arab dan Kurdi menyusul kehadiran mereka di Suriah. Menurut Erdogan, masalah keamanan orang Arab di Suriah juga persoalan Turki.

"Kami menganggap keamanan dan perdamaian orang Arab di Suriah sebagai urusan kami. Kami melihat masalah suku Kurdi sebagai masalah kami sendiri," kata Erdogan dalam satu upacara di Kompleks Presiden di Ibu Kota Turki, Ankara, seperti dilansir Anadolu, Senin (24/12).

"Kami hadir di Suriah sekarang, untuk memberi dukungan buat saudara Arab dan Kurdi kita di sana, bukan kelompok teror. "

Erdogan menegaskan, Turki takkan meninggalkan suku Kurdi Suriah dalam belas kasihan kelompok teror YPG/PKK. Hal itu sama halnya saat Turki tidak akan meninggalkan orang Arab di tangan kelompok ISIS.

Turki menyebut kelompok milisi Kurdi bersenjata PKK/YPG sebagai organisasi teror. Kelompok ini disebut telah bertanggung-jawab atas kematian hampir 40 ribu orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

Erdogan mengatakan, hampir 300 ribu orang Suriah telah meninggalkan Turki dan pulang ke kampung halaman mereka. Para pengungsi pulang ke rumah setelah Turki berhasil mengalahkan kelompok teroris. "Turki menjamin bahwa keamanan di Kota Jarabulus di Suriah Utara dan Afrin, kota di bagian barat-laut Suriah," kata Presiden Erdogan.
Ia menambahkan Turki juga akan menjamin keamanan di Wilayah Sinjar di Irak Utara.
Turki telah melancarkan dua operasi lintas-perbatasan ke dalam wilayah Suriah sejak 2016 yakni Operasi Euphrates Shield dan Olive Branch. Keduanya dimaksudkan untuk menghapuskan kehadiran gerilyawan garis keras ISIS dan YPG/PKK di dekat perbatasan Turki.

Credit republika.co.id

Bahas Situasi Suriah, Erdogan Akan Temui Putin

ANKARA - Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengatakan akan melakukan ke Rusia dalam waktu dekat untuk melakukan pertemuan dengan Vladimir Putin. Kunjungan Erdogan ke Rusia dimaksudkan untuk membahas situasi terkini di Suriah.

"Hari ini atau besok delegasi (Turki) akan mengunjungi Moskow, dan setelah itu saya juga akan mengadakan pembicaraan dengan Putin," kata Erdogan dalam konferensi pers pasca berbicara di depan Parlemen Turki.

Ketika ditanya mengenai format pertemuan dengan Putin, Erdogan, seperti dilansir Tass pada Selasa (25/12), mengatakan bahwa sangat mungkin bahwa ini akan menjadi pembicaraan tatap muka.

Namun, pernyataan Erdogan ini dimentahkan oleh Kremlin. Menurut juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai kemungkinan kunjungan Erdogan ke Rusia dan bertemu dengan Putin.

"Tidak, tidak ada pembicaraan atau kesepatan seperti itu yang telah dijadwalkan. Saya tidak memiliki informasi mengenai hal ini sekarang," kata Peskov kepada awak media di Moskow.

Credit sindonews.com

Warga Taiz di Yaman harapkan perdamaian setelah gencatan senjata

Seorang pengunjuk rasa anti-pemerintah meneriakkan yel-yel di atas atap mobil saat aksi long march dari Taiz di Yaman selatan menuju Taiz, Sabtu (24/12). Para pengunjuk rasa tiba di Sanaa Sabtu kemarin setelah aksi unjuk rasa selama lima hari yang mereka sebut "Barisan untuk hidup" sepanjang 250km dimana mereka menuntut Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang mundur beberapa minggu lalu untuk dibawa ke pengadilan. (FOTO ANTARA/REUTERS/Khaled Abd)

Taiz, Yaman, (CB) - Warga Taiz, yang diporak-porandakan perang dan merupakan kota terbesar ketiga di Yaman setelah Sana`a dan Aden, berharap kehidupan akan kembali normal setelah gencatan senjata ditandatangani baru-baru ini oleh pemerintah dan gerilyawan Al-Houthi.

Wartawan Kantor Berita Anadolu mengunjungi Kabupaten Jahmaliyyah di Taiz, yang rusak parah akibat bentrokan belum lama ini antara kedua pihak yang berperang di bagian barat-daya Yaman.

Bangunan di berbagai daerah yang dulu dikuasai oleh kelompok teror Da`esh --bersama dengan sebagian besar prasarana lokal-- telah berubah menjadi puing, sementara kebanyakan warga telah menyelamatkan diri dari daerah itu.

Keperluan dasar, termasuk air dan listrik, sangat kekurangan, sementara anak-anak tak memiliki akses ke pendidikan.

Warga Jahmaliyyah, Rivad Abdullah Abdulhamid, mengatakan ia, bersama dengan tujuh anggota keluarganya, telah tinggal di permukiman tersebut sangat lama.

Menurut Abdulhamid, daerah itu dulu stabil --meskipun miskin-- sebelum perang.

Semua warga, kata Abdulhamid, telah memikul akibat dari krisis di Yaman, termasuk kekurangan pangan parah.

"Dengan meletusnya perang, permukiman kami sangat terpengaruh," kata Abdulhamid, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam. "Pasokan listrik dan air terputus, dan akibat ledakan yang dipasang di bawah tanah, sistem saluran dan prasarana kami ambruk."

"Sebagian besar warga dipaksa pergi, sebab permukiman itu telah menjadi ajang pertempuran," ia menambahkan. "Kami pulang pada 2016, setelah Jahmaliyyah dibebaskan (dari gerilyawan Al-Houthi)."

Tapi bentrokan kadangkala masih berkecamuk, kata Abdulhamid, sekalipun pasukan pemerintah telah menguasai daerah tersebut.

"Kami menyaksikan sebanyak 70 pemboman per hari, yang dilancarkan oleh anggota Al-Houthi dan Da`esh," ia mengenang. "Da`esh berusaha memperlihatkan kepada dunia bahwa Jahmaliyyah sepenuhnya berada di bawah kendalinya."

"Pada saat itu, anggota Al-Houthi menggunakan kampung kami sebagai markas," katanya. "Anggota Al-Houthi, yang melepaskan tembakan secara membabi-buta pada satu keadaan berusaha mengusir anggota Da`esh dari daerah ini."

Abdulhamid terus mendesak Bulan Sabit Merah Turki agar terus mengirim bantuan kemanusiaan buat rakyat Yaman, yang, katanya, memiliki ikatan sangat dalam dengan rakyat Turki sejak Dinasti Usmaniyah (Ottoman).

Sementara itu, seorang warga lain Jahmaliyyah, Mohamed Al-Amiri, yang menderita luka tembak di kepalanya pada awal tahun ini, selama salah satu bentrokan, berterima kasih kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan rakyat Turki atas kemurahan hati mereka yang berlanjut.

Yaman telah dirongrong konflik sejak 2014, ketika gerilyawan Syiah Al-houthi menguasai sebagian besar wilayah negeri tersebut, termasuk Ibu Kotanya, Sana`a, sehingga memaksa pemerintah untuk sementara berpusat di Kota Aden.

Tahun berikutnya, Arab Saudi dan beberapa sekutu Arabnya melancarkan serangan udara gencar di Yaman dengan tujuan merebut kembali wilayah yang dikuasai Al-houthi atas nama pemerintah pro-Arab Saudi di negeri itu.

Operasi tersebut telah memporak-porandakan sebagian besar prasarana dasar di Yaman, termasuk sistem kebersihan dan kesehatan, sehingga PBB menggambarkan situasi itu sebagai "salah satu bencana kemanusiaan terburuk pada jaman modern".

Credit antaranews.com

Protes Meluas, Militer Sudan Bela Bashir

Presiden Sudan Omar al-Bashir

Foto: Reuters

Warga turun ke jalanan memprotes kenaikan harga barang.

CB, KHARTOUM -- Militer Sudan menyampaikan dukungan buat Presiden Omar al-Bashir,di tengah protes jalanan sehubungan dengan kenaikan harga dan kurangnya komoditas dasar. Di dalam satu pernyataan baru-baru ini, militer Sudan mengatakan, seluruh pasukan mendukung pemimpin negeri tersebut.

"Angkatan Bersenjata menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata mendukung pemimpinnya dan keinginannya dalam memelihara prestasi bangsa serta keamanan bangsa, keselamatan dengan darah, kehormatan dan asetnya," kata pernyataan militer yang dikutip oleh kantor berita Sudan, SUNA.

Pernyataan itu dikeluarkan di tengah laporan bahwa sebagian perwira senior militer telah bergabung dengan pemrotes di Kota Besar Atbara, Gadaref dan Port Sudan.

Beberapa negara bagian Sudan telah diguncang oleh protes sehubungan dengan kenaikan harga, inflasi dan berlipatnya harga roti.

Meskipun perkiraan resmi menyebutkan jumlah korban jiwa akibat protes sebanyak delapan orang, kelompok oposisi mengatakan sedikitnya 22 orang telah tewas dalam kerusuhan itu.

Pada Ahad (23/12), protes meletus di Omdurman, kota kembar Ibu Kota Sudan, Khartoum, dan Negara Bagian Kordofan Selatan serta Utara.

Beberapa saksi mata mengatakan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan penggemar klub sepak bola yang berpawai di pusat kota Khartoum setelah pertandingan sepak bola. Mereka meneriakkan slogan yang menentang Presiden Omar Al-Bashir yang telah memangku jabatan sejak 1989.

Pemerintah Sudan telah mengumumkan keadaan darurat dan larangan orang keluar rumah di sejumlah provinsi sehubungan dengan protes tersebut. Sementara para pejabat pemerintah menuduh Israel bersekongkol dengan kelompok gerilyawan untuk menyulut kerusuhan di Sudan.

Sudan, negara dengan 40 juta warga, telah berjuang memulihkan pendapatannya setelah kehilangan tiga-perempat hasil minyaknya. Sudah kehilangan penghasilan minyak usai Sudan Selatan memisahkan diri pada 2011.

Credit republika.co.id

Gunung Etna Meletus, Bandara Sisilia Ditutup

Ilustrasi gunung meletus. (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono)

Jakarta, CB -- Gunung Etna di Sisilia, Italia, meletus pada Senin (24/12). Hal itu membuat Bandara Catania ditutup dan membuat jalur penerbangan terpaksa dialihkan.

Seperti dilansir CNN, Selasa (25/12), letusan itu memicu gempa dengan magnitudo 3,3. Penduduk setempat sudah diminta bersiap mengungsi jika letusan semakin besar.

"Karena letusan Gunung Etna sejak 24 Desember pukul 14.00 waktu setempat, ruang udara Catania ditutup," demikian pernyataan otoritas Bandara Catania melalui Twitter.

Mereka menyarankan supaya seluruh penumpang mengontak maskapai yang akan ditumpangi untuk mendapat kepastian informasi lebih lanjut.

Gunung Etna adalah gunung api tertinggi dan paling aktif di Eropa. Menurut data Institut Nasional Vulkanologi dan Geofisika Italia, frekuensi letusannya juga cukup sering bahkan menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir.

Credit cnnindonesia.com