CUPUMA

Kamis, 20 Desember 2018

Kritik AS, China Menentang Ruang Angkasa Jadi Medan Perang

BEIJING - Pemerintah China mengkritik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memerintahkan militernya membentuk Komando Luar Angkasa. Beijing menegaskan sikapnya yang menentang upaya menjadikan ruang angkasa sebagai medan perang baru.

Presiden Trump ingin Komando Luar Angkasa mengendalikan operasi militer di ruang angkasa.

"China telah secara konsisten mengusulkan penggunaan ruang angkasa untuk perdamaian, dan menentang senjata di ruang angkasa dan kompetisi senjata di ruang angkasa," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying pada konferensi pers, yang dilansir AFP, Kamis (20/12/2018).

"Kami menentang bahkan (upaya) mengubah ruang menjadi medan perang baru," ujar Hua.

Pada hari Selasa, Trump memerintahkan pembentukan Komando Luar Angkasa atau SpaceCom, sebuah struktur organisasi baru dalam Pentagon yang akan memiliki kendali penuh atas operasi militer di ruang angkasa.

SpaceCom akan sejalan dengan komando militer AS lainnya, seperti Komando Sentral di Timur Tengah atau Komando Indo-Pasifik di Asia, dan akan membutuhkan markas baru serta komandan dan wakil komandan yang akan membutuhkan persetujuan Senat.

Ini bukan entitas militer ruang angka pertama yang diusulkan oleh presiden AS tahun ini. Pada bulan Juni, Trump mengatakan dia ingin menciptakan Angkatan Luar Angkasa, sebuah cabang militer yang sepenuhnya baru, selain Angkatan Laut, Korps Marinir, Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Penjaga Pantai.

Dia menekankan bahwa langkah seperti itu diperlukan untuk mengatasi kerentanan di luar angkasa dan untuk menegaskan dominasi AS di orbit.

Tetapi pembentukannya itu tidak mudah karena perlu disetujui oleh Kongres. Terlebih, Angkatan Luar Angkasa itu menimbulkan skeptisisme dari anggota parlemen dan pejabat pertahanan yang sudah waspada terhadap pembengkakan biaya dan penembahan birokrasi.

China sendiri telah memperkuat kemampuan ruang angkasanya dalam beberapa tahun terakhir. Awal bulan ini, negara itu meluncurkan sebuah rover ke sisi bulan, sebuah global pertama yang dapat meningkatkan ambisi Beijing untuk menjadi negara adikuasa.

Pada 2013, China telah mendaratkan misi pertamanya di bulan yang dikenal sebagai Yutu atau "Jade Rabbit".

Credit sindonews.com

Tiga Warganya Ditahan Cina, PM Kanada Tidak Mau Bertindak Gegabah

Justin Trudeau menangis saat membacakan eulogi untuk vokalis Hip Gord Downie. Independent.co.uk

CB, Jakarta - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan dia tidak akan menggertak balik Cina setelah warga negaranya ditahan oleh Cina menyusul kasus penahanan bos Huawei.
Reuters melaporkan, 20 Desember 2018, satu lagi warga Kanada ditahan pada Rabu setelah Direktur Keuangan Huawei Meng Wanzhou ditangkap oleh Otoritas Kanada pada 1 Desember. Total ada tiga warga Kanada yang ditahan oleh Cina.

"Sikap politik atau pernyataan politik tidak akan berkontribusi. Mereka mungkin benar-benar tidak akan membebaskan warga Kanada. Kami akan menangani setiap situasi dengan hati-hati dan serius," kata Trudeau.
Trudeu meminta Cina untuk memberikan informasi lebih banyak terkait penahanan. Sejauh ini tidak ada rincian lebih jelas terkait penangkapan, namun Trudeu mengatakan penangkapan kali ini berbeda dengan penahanan mantan diplomat Kanada Michael Kovrig dan pengusaha Michael Spavor, yang diyakini sebagai balasan Cina terhadap penahanan Meng Wanzhou.

Meng Wanzhou, Kepala Eksekutif Huawei. Sumber: REUTERS/Alexander Bibik
Pemerintah Kanada menegaskan berulangkali tidak ada keterkaitan khusus antara penahanan Meng, putri pendiri Huawei, dengan penahanan Kovrig atau Spavor. Namun mantan diplomat Kanada dan negara barat meyakini penahanan penangkapan warga Kanada semacam balasan dari Cina.

Mantan diplomat untuk Myanmar dan mantan Ketua Partai Liberal Kanada, Rob Rae, mengatakan penangkapan ini bukan kebetulan semata dan lebih mirip seperti penyanderaan.

Pengusaha Kanada Michael Spavor (kiri) berjabat tangan dengan Kim Jong Un. (LinkedIn/Michael Spavor/Channel News Asia)

Seorang sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang situasi itu mengatakan para pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Kanada telah mengadakan banyak pertemuan tentang para tahanan tetapi bahwa gugus tugas resmi belum dibuat.
Sumber kedua mengatakan Kanada khawatir bahwa para tahanan berada di otoritas yang memiliki keamanan tingkat Tinggi .

Sebelumnya AS dan Kanada dalam pertemuan menteri luar negeri masing-masing mengatakan sepakat untuk tidak mempolitisasi kasus Meng Wanzhou. Trudeu mengatakan kasus bos Huawei tidak boleh dipengaruhi oleh politik.
Kedutaan besar Cina di Ottawa mengaku tidak mendapat informasi terkait penahanan warga negara Kanada ketiga oleh Beijing.

Credit tempo.co

Trump Tarik Pasukan AS dari Suriah Dianggap Kemenangan Putin

WASHINGTON - Keputusan Presiden Donald Trump yang menyatakan ISIS kalah dan memerintahkan penarikan penuh pasukan Amerika Serikat (AS) dari Suriah menuai kecaman dan kemarahan di Washington. Bahkan, seorang pejabat Pentagon mengkritiknya dengan menganggapnya sebagai kemenangan Rusia dan Presiden Vladimir Putin.

Trump pada hari Rabu pagi waktu Washington menyatakan kemenangan atas kelompok Islamic State atau ISIS. Dia lantas memerintahkan penarikan sekitar 2.000 pasukan AS dari Suriah dalam 60 hingga 100 hari ke depan.

Presiden Amerika itu sejatinya sudah secara terbuka menyampaikan niatnya untuk menarikan pasukan AS dari Suriah pada bulan Maret. Namun, para pejabat senior di pemerintahannya mengatakan bahwa pasukan Amerika Serikat akan tinggal di negeri Presiden Bashar al-Assad itu tanpa batas.

Jake Tapper, jurnalis CNN, mengutip seorang pejabat Pentagon yang berbicara dalam kondisi anonim bahwa keputusan Trump sebagai kemenangan bagi Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Menanggapi hal ini, seorang pejabat Pentagon bertanya kepada saya; jadi kapan Rusia mengumumkan kemenangan mereka?," tulis Tapper di Twitter via akun @jaketapper, yang dikutip Kamis (20/12/2018).

Mantan penasihat kebijakan luar negeri Hillary Clinton, Jesse Lehrich, menyesalkan keputusan penarikan pasukan AS. Dia menilai langkah itu akan membesarkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan memperkuat Rusia dan Iran.

"Tidak ada jawaban yang mudah di Suriah dan mendapatkan pasukan pulang ke rumah adalah tujuan yang layak, tapi 1. Ini bohong—Pentagon mengatakan demikian. 2. Penarikan tiba-tiba tidak hanya akan menghirup kehidupan baru bagi ISIS, tetapi juga banyak bahaya bagi sekutu kita dan tujuan strategis di wilayah itu," ujarnya.

Senator Republik, Marco Rubio, juga tidak setuju dengan penarikan pasukan AS. "Itu kesalahan kolosal dan kesalahan besar yang akan memiliki dampak signifikan dalam tahun-tahun dan bulan-bulan mendatang," katanya.

Rubio menggemakan penilaian Lehrich bahwa penarikan AS akan mengubah Suriah condong ke Rusia dan Iran. Menurutnya, langkah itu bisa mengarah pada konflik lain antara Israel dan Hizbullah yang didukung Iran. "Dan memberi kekuatan pada argumen (hipotetis) oleh Rusia dan China bahwa Washington sekutu yang tidak bisa diandalkan," kata Rubio, seperti dikutip NBC News.

Senator Republik lainnya, Lindsey Graham, mengatakan penarikan pasukan itu itu akan menjadi kesalahan besar seperti yang dilakukan Obama, yang memungkinkan kebangkitan ISIS dan menempatkan Kurdi dalam bahaya.

"Dengan segala hormat, ISIS tidak dikalahkan di Suriah, Irak, dan setelah baru pulang dari berkunjung ke sana, tentu saja bukan Afghanistan," katanya.

Ahli Suriah dari Dewan Atlantik, Faysal Itani, juga kecewa dengan prediksinya. "Saya berharap ISIS akan kembali dalam beberapa bentuk dalam setahun, dan mengusir Iran dari Suriah tidak akan tercapai jika AS tidak di Suriah sama sekali," katanya kepada The National.

Credit sindonews.com

Rusia: Keputusan AS Tarik Pasukan dari Suriah Tepat

Pasukan AS di markas besar Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) setelah dihantam oleh serangan udara Turki di Gunung Karachok dekat Malikiya. 25 April 2017.[REUTERS / Rodi Said]

CB, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut penarikan pasukan AS dari Suriah menciptakan masa depan politik yang lebih baik di Suriah, setelah Trump mengumumkan kemenangan atas ISIS di Suriah.
Reuters, yang mengutip kantor berita TASS, 20 Desember 2018, melaporkan AS telah memulai proses penarikan pasukan dari Suriah setelah membebaskan wilayah yang dikuasai ISIS.

Kemenlu Rusia juga menyebut penarikan pasukan AS adalah langkah awal untuk pembentukan komite konstitusional Suriah.
Amerika Serikat mengirim pasukan ke Irak pada Juni 2014 dan Suriah pada September 2014 untuk melawan ISIS.

Anak-anak sekolah Suriah melewati pasukan AS yang berpatroli di dekat perbatasan Turki di Hasakah, 4 November 2018. [REUTERS / Rodi Said]
Hingga saat ini tercatat ada 2.000 personel AS yang ada di Suriah, sementara sekitar 5.200 pasukan di Irak.
Selain pasukan AS, pasukan sekutu Prancis juga mulai mundur dari posisi mereka di kota Manbij, Suriah Utara, menurut laporan Sputniknews yang mendapat informasi dari pasukan Kurdi-Suriah, SDF.

Selain Manbij, pasukan Prancis juga muncur di area lain di Provinsi Aleppo dan Ayn Issa di Raqqa.
Pentagon mengumumkan seluruh pasukan akan ditarik dari Suriah dalam waktu 60 sampai 100 hari ke depan.

Pasukan AS membangun markas baru di Manbih, 8 Mei 2018.[REUTERS/Rodi Said]

Pasukan koalisi pimpinan AS terdiri dari 70 negara lebih untuk melawan ISIS di Suriah dan Irak. Sputniknews melaporkan operasi melawan ISIS di Irak digelar atas persetujuan dengan pemerintah Irak, namun pasukan koalisi AS di Suriah tidak disepakati oleh pemerintah Suriah atau DK PBB.

Keputusan ini mengejutkan komanda AS di Suriah yang telah berhubungan dengan pemimpin SDF. Komandan yang enggan disebut identitasnya itu mengatakan keputusan penarikan yang sangat cepat mengkhawatirkan faksi militer dukungan AS.
Donald Trump pada Rabu menyatakan AS telah mengalahkan ISIS di Suriah dan akan menarik seluruh pasukan AS pulang ke tanah air.

Credit tempo.co

Militer AS dan Prancis Dilaporkan Mundur dari Manbij

DAMASKUS - Pasukan Amerika Serikat (AS) dan Prancis dilaporkan mulai meninggalkan kedudukan mereka di dekat kota Manbij, Suriah utara.

"Pasukan AS meninggalkan posisi al-Qaziyah di kota al-Shuyuh, timur Manbij, dan dari posisi mereka di desa al-Asheq dekat Tell Abiad, ke arah pangkalan AS yang terletak di Ayn Issa di provinsi Raqqa, mempersiapkan penarikan penuh dari Suriah," kata sumber dari Pasukan Demokrat Suriah (SDF) seperti dilansir dari Sputnik, Kamis (20/12/2018).

Menurut sumber itu, militer Prancis juga meninggalkan sejumlah posisi mereka di daerah Manbij di provinsi Aleppo dan di Ayn Issa di provinsi Raqqa.

Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan penarikan semua anggota militer yang saat ini berada di wilayah Suriah, dan Pentagon mengatakan mereka telah memulai proses mengembalikan pasukan AS ke rumah. Semua staf Departemen Luar Negeri akan mengungsi dari Suriah dalam 24 jam, menurut laporan media.

Suriah telah dalam keadaan konflik sejak 2011, dengan banyak kelompok oposisi dan organisasi teroris yang memerangi Tentara Arab Suriah dalam upaya untuk menggulingkan pemerintah Bashar Assad. Rusia, bersama dengan Turki dan Iran, adalah salah satu negara penjamin gencatan senjata Suriah.

Koalisi pimpinan AS yang terdiri lebih dari 70 negara melakukan operasi militer terhadap kelompok teroris Negara Islam (ISIS) di Suriah dan Irak. Operasi koalisi di Irak dilakukan bekerja sama dengan pemerintah Irak, tetapi mereka di Suriah tidak mendapatkan izin pemerintah Suriah atau Dewan Keamanan PBB.

Credit sindonews.com

Tarik Pasukan dari Suriah, Kurdi Sebut AS Pengkhianat

DAMASKUS - Koalisi pimpinan Kurdi tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) menarik pasukannya dari Suriah. Mereka menyebut AS telah menikam mereka dari belakang.

"Ini adalah pengkhianatan dan menikam dari belakang," kata perwakilan koalisi pimpinan Kurdi yang tergabung dalam Pasukan Demokrat Suriah (SDF) seperti dinukil Sputnik dari Sky News Arabia, Kamis (20/12/2018).

Pada saat yang sama, Surat kabar Nasional melaporkan bahwa pasukan Kurdi belum menerima pemberitahuan mengenai langkah Presiden AS Donald Trump untuk menarik pasukan Amerika dari Suriah tersebut.

Terkait hal itu, Departemen Luar Negeri AS belum mengomentari pengumuman tersebut. Namun belakangan, Departemen Luar Negeri AS sedang mengevakuasi semua personelnya dari Suriah dalam 24 jam, kata seorang pejabat AS kepada Reuters.

Sebelumnya Gedung Putih mengumumkan bahwa mereka menarik pasukan AS dari Suriah dan pindah ke fase berikutnya dari kampanye melawan kelompok teroris ISIS. Juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders dalam sebuah pernyataan mengatakan, AS bergerak ke tahap berikutnya dari kampanyenya di Suriah melawan kelompok teroris ISIS. Ia menambahkan bahwa Washington akan terus bekerja dengan sekutunya untuk melawan organisasi radikal.

Sebelum itu, Presiden AS Donald mengatakan dalam sebuah Tweet mengatakan bahwa kelompok teror ISIS telah dikalahkan di Suriah, menekankan bahwa ini adalah satu-satunya alasan bagi Amerika Serikat untuk berada di Republik Arab selama kepresidenannya.

Credit sindonews.com

Israel Bersumpah Lawan Iran di Suriah Meski Tanpa Pasukan AS

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menunjukkan foto gudang atom di Teheran selama pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-73, di kantor pusat AS, Kamis, 27 September 2018. (AP Photo / Richard Drew)

CB, Jakarta - Israel mengatakan akan tetap melawan pasukan Iran di Suriah bahkan setelah pasukan AS mundur dari Suriah.
"Kami khawatir terhadap Suriah, tentang kehadiran pasukan Iran di Suriah dan kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi warga kami tanpa menghiraukan pasukan AS, Rusia atau negara lain. Kami tetap melanjutkan kebijakan kami untuk tidak mengizinkan Iran membangun markas di dekat perbatasan kami," kata Duta Besar Israel untuk PBB, dikutip dari Sputniknews, 20 Desember 2018.

Sementara PM Benjamin Netanyahu akan mengkaji penarikan diri AS dari Suriah dan akan menjamin keamanannya sendiri. Netanyahu mengatakan dia telah berbicara dengan Presiden dan Menlu AS terkait niat mereka menarik pasukan dari Suriah dua hari sebelumnya, menurut laporan Reuters.

Pejuang Kurdi dari Unit Perlindungan Rakyat (YPG) mengobrol dengan anggota pasukan AS di kota Darbasiya di Suriah di sebelah perbatasan Turki 29 April 2017. [REUTERS / Rodi Said]
Reuters, yang mengutip kantor berita TASS, 20 Desember 2018, melaporkan AS telah memulai proses penarikan pasukan dari Suriah setelah membebaskan wilayah yang dikuasai ISIS.
Hingga saat ini tercatat ada 2.000 personel AS yang ada di Suriah, sementara sekitar 5.200 pasukan di Irak.

Selain pasukan AS, pasukan sekutu Prancis juga mulai mundur dari posisi mereka di kota Manbij, Suriah Utara, menurut laporan Sputniknews yang mendapat informasi dari pasukan Kurdi-Suriah, SDF.
Selain Manbij, pasukan Prancis juga muncur di area lain di Provinsi Aleppo dan Ayn Issa di Raqqa.

Warga Suriah melihat pasukan AS berpatroli di dekat perbatasan Turki di Hasakah, 4 November 2018. [REUTERS / Rodi Said]

Pentagon mengumumkan seluruh pasukan akan ditarik dari Suriah dalam waktu 60 sampai 100 hari ke depan.

"Kami akan mengkaji, bagaimana penarikan pasukan ini dilakukan dan tentu implikasinya untuk kami. Dalam situasi apapun, kami akan menjamin keamanan Israel dan melindungi diri kami dari medan ini," kata Netanyahu.
Israel telah lama khawatir kehadiran Iran atau milisi proksinya di Suriah, terutama Hizbullah, akan mengancam perbatasannya dengan Suriah.

Credit tempo.co

Inggris Tak Sepakat Dengan Trump yang Tarik Pasukan di Suriah

Inggris tidak sepakat dengan keputusan Presiden AS Donald Trump yang bakal menarik seluruh pasukan di Suriah karena mengklaim sudah menang melawan ISIS. (Screenshot via Video ISIS)

Jakarta, CB -- Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bakal menarik seluruh pasukannya di Suriah mengejutkan banyak pihak. Klaim Trump mereka sudah menang melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) justru diragukan oleh sejumlah sekutunya.

Pemerintah Kerajaan Inggris salah satu yang menentang pernyataan Trump soal penaklukan terhadap ISIS. Sebab mereka juga bahu membahu terjun di medan perang di Suriah menggelar operasi militer menggempur basis kelompok radikal itu.

Seperti dilansir The Guardian, Kamis (20/12), Inggris menyatakan mereka bersama AS perlahan-lahan bisa mengambil alih wilayah kekuasaan ISIS di sebelah timur Suriah. Namun, untuk menyatakan ISIS benar-benar sudah tak berdaya nampaknya masih jauh dari perkiraan.

"Saya sangat tidak sepakat. Mereka (ISIS) sudah berubah menjadi bentuk ekstremisme baru dan ancamannya tetap menghantui," tulis Menteri Pertahanan Inggris, Tobias Ellwood melalui akun Twitternya.

Pasukan khusus Inggris juga dikabarkan hingga saat ini masih berada di Suriah memburu anggota ISIS. Mereka menyatakan untuk melawan kelompok itu butuh upaya sangat kuat. Sebab ancaman aksi teror dari anggota atau simpatisan mereka tetap ada.

"Bahkan tanpa menguasai wilayah pun, ISIS tetap menjadi ancaman. Meski sikap AS sudah jelas, perkembangan ini diharapkan tidak mengakhiri koalisi global memerangi ISIS. Kami berjanji akan tetap menggempur ISIS sampai mereka kalah," demikian pernyataan pemerintah Inggris.

Hal itu menjadi persoalan tersendiri, karena arus kepulangan anggota ISIS dari Suriah ke negara masing-masing di seluruh dunia. Dikhawatirkan mereka akan membangun jejaring dan menyebarkan ideologi radikal, kemudian menebar teror di kampung halaman mereka.

Lantas mereka akan mendirikan cabang ISIS di berbagai tempat. Contoh yang nyata terjadi di Indonesia dan Filipina.

Saat ini ada sekitar 2.000 pasukan AS ditempatkan di Suriah. Kebanyakan dari mereka ditugaskan untuk melatih dan memberi masukan untuk mendukung tentara lokal memerangi ISIS.

Rencana Amerika berdampak pada geopolitik yang luar biasa, termasuk membuat nasib pejuang Kurdi yang dibantu AS menjadi tak menentu. Selama ini Kurdi telah membantu AS di Suriah dalam memerangi ISIS.

Hal ini juga dianggap bentuk 'kekalahan' AS di Suriah, dari Rusia dan Iran yang selama ini membantu rezim Presiden Bashar al-Assad.

Credit cnnindonesia.com

Pentagon Konfirmasi Penarikan Pasukan AS dari Suriah

WASHINGTON - Pentagon mengatakan telah memulai proses penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari Suriah. Penarikan ini dilakukan saat AS mulai bertransisi dari fase berikutnya dari kampanye militer di negara itu.

"Koalisi telah membebaskan wilayah yang dikuasai ISIS, tetapi kampanye melawan ISIS belum berakhir," kata juru bicara Pentagon Dana White dalam sebuah pernyataan, menggunakan akronim untuk Negara Islam.

"Kami telah memulai proses pengembalian pasukan AS pulang dari Suriah saat kami beralih ke fase berikutnya dari kampanye," imbuhnya.

“Demi perlindungan pasukan dan alasan keamanan operasional kami tidak akan memberikan rincian lebih lanjut. Kami akan terus bekerja dengan mitra dan sekutu kami untuk mengalahkan ISIS di mana pun ia beroperasi,” tukasnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (20/12/2018).

Sebelumnya, Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders mengumumkan bahwa AS mulai menarik pasukannya dari Suriah. Pengumuman ini menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump di Twitter bahwa Amerika Serikat telah mengalahkan ISIS di Suriah, yang merupakan satu-satunya alasan bagi pasukan AS berada di sana.

AS bertujuan untuk menarik semua pasukan dari wilayah Suriah dalam 60-100 hari ke depan.

Credit sindonews.com

Trump: Pasukan AS Tidak Lagi Dibutuhkan di Suriah

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan, pasukan negara adidaya itu tidak perlu tetap berada di Suriah. Perkataan Trump ini seolah mengulang pernyataannya beberapa waktu lalu.

"Kami telah mengalahkan ISIS di Suriah, satu-satunya alasan (tentara) saya berada di sana selama Kepresidenan Trump," kata Trump di akun Twitternya seperti dilansir dari AP, Rabu (19/12/2018).

Tweet Trump mengikuti serangkaian laporan bahwa AS sedang mempersiapkan diri untuk menarik pasukannya dari Suriah. Berita itu pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal.

Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Pentagon Kolonel Rob Manning mengeluarkan pernyataan, mengatakan: "Pada saat ini, kami terus bekerja dengan, bersama dan melalui mitra kami di wilayah ini."

Ini bukan pertama kalinya Trump menyebut pasukan AS akan ditarik dari Suriah. Pada akhir Maret lalu, Trump mengumumkan bahwa AS akan menarik pasukan dari Suriah "segera" dan dia akan membiarkan orang lain mengurus masalah di Suriah sebagai gantinya.

Pada bulan April, pemerintah Trump dilaporkan mencoba merekrut negara-negara Arab untuk pendanaan dan pasukan guna menggantikan kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di Suriah.

Credit sindonews.com

Trump Umumkan Akan Tarik Seluruh Pasukan AS dari Suriah

Presiden AS Donald Trump bakal menarik seluruh pasukan AS dari Suriah. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat akan menarik seluruh pasukan militernya dari Suriah setelah Presiden Donald Trump menyatakan telah berhasil mengalahkan ISIS. Rencana ini diketahui dari mulut salah seorang pejabat Amerika kepada AFP, Rabu (19/12).

Rencana Amerika itu disebut memiliki konsekuensi geopolitik yang luar biasa, termasuk membuat nasib pejuang Kurdi yang dibekingi AS tak menentu. Selama ini Kurdi telah membantu AS di Suriah dalam memerangi kelompok jihadis ISIS.

"Kami telah mengalahkan ISIS, yang menjadi satu-satunya alasan untuk berada di sana (Suriah) selama pemerintahan saya," kata Trump di akun twitter.

Pejabat tinggi Amerika mengatakan kepada AFP bahwa rencana Trump menarik pasukan sudah diputuskan sejak Selasa.

"Penarikan penuh. Berarti semuanya," kata pejabat itu saat ditanya apakah AS akan menarik semua pasukan di seluruh penjuru Suriah.

Saat ini ada sekitar 2.000 pasukan AS ditempatkan di Suriah. Kebanyakan dari mereka ditugaskan untuk melatih dan memberi masukan untuk mendukung kekuatan lokal memerangi ISIS.

Mayoritas pasukan AS itu ditempatkan di Suriah bagian utara. Ada juga sebagian kecil yang diplot di garnisun yang berada di Al-Tanaf, dekat perbatasan Yordania dan Irak.

Trump sendiri sudah sejak lama menyuarakan skeptisismenya atas keberadaan pasukan AS di Suriah.

Pada Maret lalu dia juga sempat menyatakan bakal memulangkan pasukan dari Suriah secepatnya. Namun penasihat presiden dan sekutu internasional AS mengingatkan dia untuk tidak melakukan itu. Misi pasukan AS di Suriah pun berlanjut.

Menguatkan rencana terbaru Trump di Suriah, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan ISIS telah dikalahkan secara teritorial, namun koalisi internasional yang dipimpin AS akan melanjutkan perang melawan jihadis.

"Kemenangan atas ISIS di Suriah bukan tanda berakhirnya koalisi global ataupun kampanyenya," kata Sanders.

"Kami telah memulai memulangkan pasukan AS dan kami akan beralih ke fase selanjutnya dalam kampanye ini," ujarnya menambahkan.

Credit cnnindonesia.com

Ini Jawaban Cina Soal Keprihatinan RI ke Muslim Uighur

Muslim Uighur

Foto: ABC News

Persoalan terhadap Uighur adalah masalah separatisme.

CB, BANDUNG -- Kementerian Luar Negeri RI telah mendiskusikan isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina, dengan Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian.

Dalam pertemuan yang diadakan pada 17 Desember lalu, perwakilan Kemlu menyampaikan keprihatinan berbagai kalangan di Indonesia mengenai kondisi masyarakat Uighur.

"Kemlu menegaskan sesuai dengan Deklarasi Universal HAM PBB, kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan hak asasi manusia. Merupakan tanggung jawab tiap negara untuk menghormatinya," kata Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir di sela-sela acara "Diplomacy Festival" (DiploFest) di Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (20/12) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Cina menyampaikan komitmen negaranya terhadap perlindungan HAM. Dubes Cina juga sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui publik.

"Walaupun merupakan isu dalam negeri Cina, Kemlu mencatat keinginan Kedubes Cina di Jakarta untuk terus memperluas komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat madani untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur di Cina," ujar Arrmanatha.

Sementara itu, pemerintah Cina menolak tudingan masyarakat internasional bahwa rezimnya telah melanggar HAM terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Pemerintah Cina beralasan tindakan tegas tersebut dilakukan untuk mencegah terjadi penyebaran ideologi radikal di kalangan masyarakat Uighur.

Konsul Jenderal Cina di Surabaya Gu Jingqi mengatakan persoalan yang dialami suku Uighur merupakan masalah separatis yang muncul dari sebagian kecil warga setempat.

"Warga muslim Uighur di Xinjiang sekitar 10 juta jiwa, sebagian kecil berpaham radikal ingin merdeka, pisah dari RRT. Itu yang kami, Pemerintah Cina, atasi," kata Jingqi kepada Antara di Surabaya, Jumat (13/12).

Jumlah warga etnis Muslim Uighur sekitar separuh dari populasi warga Muslim di Cina. Sehingga, Jingqi beranggapan tindakan yang dilakukan terhadap etnis Uighur bukanlah bentuk intoleransi terhadap kaum minoritas di Cina.

Warga Muslim di Cina sebanyak 23 juta jiwa. Namun Pemerintah memperlakukan warga dengan sama. "Meskipun minoritas, mereka tidak dibatasi dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaan mereka," ujarnya

Credit republika.co.id

Sampaikan Sikap Soal Uighur, Kemlu Panggil Dubes China

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan telah memanggil Duta Besar China untuk Indonesia. Pemanggilan itu untuk menyampaikan sikap pemerintah mengenai keberadaan kamp penanahan terhadap kaum minoritas di China, khususnya kaum Muslim Uighur.

Juru bicara Kemlu, Arrmanantha Nassir mengatakan, pertemuan dengan Dubes China tersebut berlangsung pada tanggal 17 Desember lalu. Dalam pertemuan itu, lanjut Arrmanantha, Kemlu menegaskan berdasarkan hukum internasional setiap orang berhak untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama mereka.

"Pada kesempatan tersebut Kemlu menegaskan bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal HAM PBB, kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan Hak Asasi Manusia dan dalam kaitan ini merupakan tanggung jawab setiap negara untuk menghormati ini," ucap Arrmanantha, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Ia lalu mengatakan, dalam kesempatan tersebut juga Dubes China menyampaikan komitmen Beijing terhadap perlindungan HAM dan sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui publik.

"Walaupun merupakan isu dalam negeri, Kemlu mencatat keinginan Kedutaan Besar China di Jakarta untuk terus memperluas komunikasi dengan berbagaj kelompok masyarakat madani untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur di China," kata pria yang akrab di sapa Tata ini.

"Pertemuan khusus itu diadakan agar Kemlu mendapatkan informasi mengenai kondisi Uighur di China dan menyampaikan keprihatinan masyarakat Indonesia mengenai konflik tersebut," tukasnya.

Credit sindonews.com

Kunjungan Perpisahan, Dubes RI Sambangi Parlemen Lebanon

Duta Besar RI untuk Lebanon Achmad Chozin Chumaidy.

Foto: Dok Republika

Hubungan baik antara Indonesia dan Lebanon tak terbatas pada level institusi.

CB, JAKARTA -- Duta Besar RI untuk Lebanon, H.E Achmad Chozin Chumaidy mengadakan kunjungan terakhirnya kepada Ketua Parlemen Lebanon, H.E Nabih Berri di kantornya Ain El Tineh Beirut. Dalam kunjungannya, Dubes RI menyampaikan bahwa hingga kini hubungan bilateral kedua negara semakin baik.

Menurut Chozin, hubungan baik antara Indonesia dan Lebanon tersebut tidak terbatas pada level institusi atau lembaga namun juga meningkat di level masyarakat pada umumnya.

"Selama saya bertugas, hubungan bilateral kedua negara semakin meningkat di semua bidang baik itu politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya," kata Chozin yang akan mengakhiri tugasnya di Lebanon pada 31 Desember 2018, dalam keterangan kepada Republika, Rabu (19/12).

Dalam kunjungan yang digelar Senin, (17/12) kemarin, Chozin juga berharap bahwa MoU antar Parlemen kedua negara yang telah digagas sejak tahun 2016 dapat direalisasikan pada tahun-tahun mendatang. Lebih lanjut,Chozin juga mengundang Ketua Parlemen Lebanon untuk dapat berkunjung ke Indonesia.

Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyampaikan, rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Indonesia atas dukungan dan hubungan yang baik selama ini dengan Lebanon. Khususnya peran Indonesia di UNIFIL sebagai salah satu komitmen untuk menjaga kedaulatan Lebanon.

Pada Selasa, 18 Desember 2018, Dubes RI Achmad Chozin Chumaidy juga diterima oleh Presiden Republik Lebanon Michel Aoun di Istana Kepresidenan yang berlokasi di Baabda, sekitar 300 meter dari lokasi Kedutaan Besar RI.Dalam kesempatan tersebut, Dubes RI menyampaikan, perkembangan hubungan kedua negara di bidang politik di antaranya tercermin dalam kebijakan saling dukung di berbagai forum-forum internasional.

"Begitu pun di bidang ekonomi dan budaya juga dapat dilihat dari semakin dikenalnya produk-produk indonesia dan juga budaya indonesia oleh masyarakat Lebanon melalui berbagai kegiatan promosi yang dilakukan oleh KBRI," jelas dia.

Credit republika.co.id

AS Kembali Tampar Rusia dengan Sanksi

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi baru terkait Rusia, termasuk terhadap beberapa operasi intelijen karena diduga ikut campur dalam pemilu tahun 2016. Namun, AS juga mengatakan akan mencabut sanksi atas tiga perusahaan yang dikuasai pegusaha Rusia Oleg Deripaska.

Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan di situs webnya bahwa negara adidaya itu menjatuhkan sanksi baru pada individu dan entitas yang terlibat dalam dugaan gangguan pemilu, peretasan Badan Anti-Doping Dunia dan "kegiatan memfitnah" lainnya.

"Tindakan-tindakan itu, yang mencakup pemberian sanksi terhadap 15 anggota badan intelijen militer Rusia, dijatuhkan sebagai tanggapan atas pengabaian terus menerus Rusia terhadap norma-norma internasional," kata pernyataan itu seperti dilansir dari Reuters, Kamis (20/12/2018).

Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya mencabut sanksi terhadap produsen aluminium Rusal, perusahaan induknya En+, dan perusahaan lain yang terkait dengan Deripaska, seorang tokoh logam yang dikenal berada di lingkaran dalam Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Deripaska akan tetap di bawah sanksi yang dijatuhkan padanya pada April lalu," kata Departemen Keuangan AS.

Ketiga perusahaan Deripaska - Rusal, En + dan JSC EuroSibEnergo (ESE) - telah setuju untuk merestrukturisasi perubahan termasuk mengurangi saham Deripaska.

"Perusahaan-perusahaan ini telah berkomitmen untuk secara signifikan mengurangi kepemilikan Deripaska dan memutuskan kontrolnya," ujar Departemen Keuangan AS lagi.

Credit sindonews.com

Putin: Rudal Baru Rusia Akan Buat Barat 'Berpikir'

MOSKOW - Sebuah sistem rudal baru harus memberi kekuatan Barat jeda sebelum mengancam Rusia. Hal itu dikatakan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada penasihat pertahanannya di Moskow.

"Serius, langkah-langkah terobosan telah dibuat dalam pengembangan senjata state of the art yang unik," kata Putin, menurut transkrip resmi.

“Senjata-senjata ini mengkonsolidasikan keseimbangan kekuatan dan, dengan demikian, stabilitas internasional. Saya berharap sistem baru kami akan menyediakan bahan untuk berpikir bagi mereka yang terbiasa dengan retorika militeristik dan agresif,” sambungnya seperti dikutip dari Washington Examiner, Kamis (20/12/2018).

Putin menegaskan ia berpikir tentang Barat, karena ia memuji keberhasilan latihan militer baru-baru ini dengan China. Demikian juga, ia mengatakan bahwa senjata hipersonik membantu menjaga paritas dengan Amerika Serikat meskipun Pentagon memiliki anggaran militer jauh lebih besar daripada pendanaan kementerian pertahanan Rusia.

"Perlu (lebih cepat) beralih ke persenjataan modern yang memiliki kemampuan yang ditingkatkan untuk menembus pertahanan perisai rudal canggih," ujar Putin, menurut TASS, sebuah outlet media yang dikelola negara.

Komentar itu muncul dua minggu setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menetapkan tenggat waktu bagi Rusia untuk kembali mematuhi perjanjian senjata nuklir tahun 1987 yang melarang penyebaran rudal jarak menengah berbasis darat. AS berencana untuk memberikan pemberitahuan resmi penarikan dari perjanjian itu pada bulan Februari mendatang.

"Moskow telah menurunkan beberapa batalyon SSC-8, dan semuanya diposisikan untuk tujuan ofensif," kata Sekretaris Menteri Luar Negeri Andrea Thompson, menggunakan nama resmi AS untuk rudal Rusia, yang dijelaskan setelah pengumuman Pompeo.

"Jika kita ingin pencegahan pengendalian senjata yang kredibel, kita harus menunjukkan bahwa perjanjian kita bernilai dengan makalah yang mereka tulis," imbuhnya.

Putin membantah segala pelanggaran, mengatakan Amerika Serikat telah mencari "alasan sepele" untuk keluar dari kesepakatan itu.

"Langkah seperti itu akan memiliki konsekuensi paling negatif dan jelas akan melemahkan keamanan regional dan global," katanya.

"Bahkan, dalam jangka panjang, itu dapat mengakibatkan degradasi dan bahkan runtuhnya seluruh arsitektur pengendalian senjata dan non-proliferasi senjata pemusnah massal," sambungnya.

Namun ia menjelaskan bahwa ia pikir negosiator asli kesepakatan itu membuat kesepakatan yang buruk.

"Rudal-rudal berbasis darat akan dilikuidasi, karena Uni Soviet tidak memiliki yang lain," kata Putin.

“Amerika Serikat memiliki rudal laut dan udara, sementara kami tidak. Oleh karena itu, dari sudut pandang Uni Soviet, ini adalah perlucutan senjata sepihak. Tuhan tahu mengapa para pemimpin Soviet memutuskan untuk melanjutkan perlucutan sepihak,” tukasnya.

Credit sindonews.com

AS Akui Tak Bisa Tandingi Senjata Hipersonik Rusia

Rudal hipersonik Kinzhal yang dilepaskan pesawat tempur saat melakukan uji coba di selatan Rusia, 1 Maret 2018. Kinzhal disebutkan memiliki kemampuan 10 kali kecepatan suara dengan jangkauan 2.000 kilometer. AP/Russian Defense Ministry Press Service, File

CB, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan senjata baru Rusia, yakni rudal hipersonik Kinzhal tidak akan mampu ditandingi oleh negara lain. Putin juga meyakini senjata baru ini akan membuat Rusia melampaui negara-negara lain selama puluhan tahun ke depan.
Dilansir dari News.com.au, 19 Desember 2108, Putin berbicara selama pertemuan dengan petinggi militer di Moskow bahwa rudal hipersonek Kinzhal dan peluncur hipersonik Avangard, akan meningkatkan kemampuan militer Rusia.

"Belum ada yang membuat senjata hipersonik, tapi kita sudah memilikinya," kata Putin.

Pesawat Angkatan Udara Rusia MiG-31K membawa rudal aero-balistik hipersonik presisi tinggi Kh-47M2 Kinzhal selama parade militer Hari Kemenangan di Moskow, Rusia, 9 Mei 2018. AP/Pavel Golovkin
Terkait rudal Kinzhal dan Avangard, pemerintah AS mengakui saat ini belum bisa mencegat senjata hipersonik. Kantor Akuntabilitas Pemerintah mengatakan kecepatan rudal, ketinggian dan kemampuan manuver membuatnya sulit untuk dihentikan.
"Tidak ada tandingan yang setimpal," kata laporan tersebut.

Rusia mengklaim rudal Kh-47M2 Kinzhal akan memiliki jarak tempuh 3.000 kilometer melampaui Tupolev Tu-22M3, menurut laporan National Interest. Moskow juga mengklaim senjata hipersonik tersebut juga memiliki jarak tempuh 2.000 kilometer ketika diluncurkan dari pesawat Mikoyan MiG-31K pada kecepatan 2,83 Mach.
Rudal Kinzhal dilaporkan memiliki kecepatan hingga 12.500 kilometer per jam dan sudah dimasukkan ke dalam peralatan militer Rusia, menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, dan menambahkan MiG 31 sudah terbang membawa rudal dalam misi patroli di Laut Kaspia dan Laut Hitam tahun ini.

Pesawat tempur Rusia MiG-31 melepaskan rudal hipersonik Kinzhal saat melakukan uji coba di Rusia, 1 Maret 2018. Rusia mengatakan telah sukses meluncurkan sebuah rudal hipersonik, salah satu jajaran senjata yang memiliki kemampuan nuklir. (RU-RTR Russian Television via AP)
Sementara pakar barat mengiyakan klaim Rusia bahwa rudal hipersonik tidak ada tandingannya, namun juga menyangkal efektifitas rudal.

"Kalian bisa saja menempelkan rudal balistik di pesawat. Tapi itu tidak berarti efektif. Ada kemungkinan Kinzhal adalah semacam senjata hipersonik yang cukup cepat untuk menghindari pertahanan musuh, namun tidak memiliki kemampuan manuver untuk menyerang target secara akurat dalam jarak jauh," menurut James Acton, fisikawan dari Carnegie Endowment for International Peace, dikutip dari Daily Beast.

Meskipun para pakar barat meragukan bagaimana efektifitas dan operasional rudal, Rusia kukuh bahwa rudal sudah diuji di MiG-31K dengan lebih 250 patroli latihan membawa rudal.
"Rudal hipersonik Kinzhal, memiliki presisi tinggi yang terbang di Mach 10, sudah beroperasi dengan tentara kami di Distrik Federal Selatan, seperti yang telah saya katakan," kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada 7 Juni.

Credit tempo.co

Menlu Yaman: Tak Ada Perundingan Lagi Hingga Hodeidah Stabil

Warga Yaman berjalan di antara runtuhan puing gedung yang hancur terkena serangan udara di Sanaa, Yaman, 7 Mei 2018.

Foto: AP/Hani Mohammed

Pemerintah Yaman membentuk komite untuk koordinasi terkait gencatan senjata Hodeidah.

CB, ADEN – Menteri Luar Negeri Yaman, Khalid al-Yamani, mengatakan Pemerintah Yaman tidak akan mengupayakan putaran perundingan berikutnya kecuali keamanan dan stabilitas kembali ke Hodeidah. Meski demikian, Yaman masih berusaha mencapai semua yang telah disepakati di Stockholm.

Pernyataan Yamani disampaikan sebelum dilakukannya video conference pada Rabu (19/12). Dalam kesempatan ini, kedua belah pihak akan menyepakati penarikan pasukan dari Hodeidah.

Yamani menegaskan dalam sebuah wawancara dengan Alarabiya, penerimaan Houthi untuk menarik pasukannya dari Hodeidah telah membawa kedua pihak lebih dekat dengan akhir konflik.

Dia juga menganggap hasil dari perundingan damai itu sebagai sebuah kemenangan bagi Pemerintah Yaman yang sah dan proses perdamaian di Yaman.

Dia menjelaskan, mekanisme lama yang digunakan PBB untuk memantau impor senjata dari Iran ke milisi Houthi tidak dapat sepenuhnya mengendalikan situasi karena basisnya berada di Djibouti.

Namun, Yemeni mengatakan sekarang dengan adanya kesepakatan terbaru, agen-agen pemantau akan dikerahkan di pelabuhan Yaman, yang akan mencegah masuknya bantuan militer Iran kepada Houthi.

Yamani juga mengatakan, gencatan senjata di Hodeidah masih berlaku. Pemerintah Yaman juga telah membentuk komite untuk melakukan koordinasi dan merelokasi orang-orang yang berada di bawah pengawasan PBB.

Credit republika.co.id

Bahrain: Dukung Saudi Tugas Arab dan Muslim

Raja Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud

Foto: Arabnews

Bahrain berpendapat Saudi telah berupaya menjaga keamanan dan stabilitas Arab.

CB, RIYADH -- Menteri Urusan Informasi Bahrain, Ali Al Romaihi, menegaskan bahwa mendukung Arab Saudi menentang kampanye media ofensif adalah tugas Arab dan umat Islam.

Hal ini disampaikannya di sela-sela pertemuan yang diselenggarakan Menteri Informasi Saudi Dr Awad bin Saleh Al Awad dengan rekan-rekan negara Arab.

Dilansir di News of Bahrain, Rabu (19/12), pertemuan tersebut menandai pemilihan Riyadh sebagai Ibu kota Media Arab untuk 2018-2019.

Al Romaihi mengatakan ada media yang didukung negara-negara kawasan yang berusaha untuk merusak kemampuan negara-negara Arab dan berupaya mengguncang kawasan itu.

Sementara itu, ia memuji peran utama yang dimainkan oleh Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Saudi Putra Mahkota Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Menurutnya, Saudi telah berupaya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Arab dan mencegah media asing ikut campur dalam komunitas mereka.

Al Romaihi juga menyampaikan ucapan selamat kepada Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman atas pemilihan Riyadh sebagai ibu kota Media Arab.

Sebelumnya, Arab Saudi menjadi sorotan dunia internasional dalam kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi dan Perang Yaman.

Credit republika.co.id

Kemlu AS Setujui Penjualan Rp50,3 Triliun Rudal ke Turki

Ilustrasi rudal Patriot. (Reuters/Issei Kato/File Photo)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui prospek penjualan sistem pertahanan rudal dan udara Patriot senilai US$3,5 miliar atau setara Rp50,3 triliun ke Turki.

Kementerian Pertahanan AS melaporkan bahwa Kemlu sudah meloloskan penjualan 80 rudal Patriot dan 60 jenis peluru kendali lainnya ke Turki beserta alat pertahanan lainnya pada Selasa (18/12).

Pengumuman ini datang tak lama setelah Kemlu AS menyatakan bahwa mereka sedang berunding dengan Turki mengenai kemungkinan penjualan sistem pertahanan rudal Raythen Co Patriot sehingga Ankara tak perlu membeli sistem S-400 dari Rusia.

Namun, Turki dua kali menolak tawaran tersebut. Sebelumnya, Turki lebih memilih sistem dari China sebelum beralih ke S-400 produk Rusia.

AS dan NATO pun berulang kali mengingatkan bahwa sistem pertahanan Rusia tak bisa diintegrasikan dengan sistem yang dipakai blok tersebut.

Mereka juga menyatakan bahwa pembelian S-400 akan membahayakan prospek pembelian jet F-35 produksi Lockheed Martin Corp dan mungkin mendorong AS menjatuhkan sanksi atas Turki.

Keputusan Kemlu AS ini memang membuka jalan bagi Kongres untuk meloloskan penjualan. Namun, sebagaimana dilansir Reuters, keputusan ini tak mengindikasikan sudah ada kontrak atau negosiasi yang disepakati dengan Turki.

Credit cnnindonesia.com