CUPUMA

Rabu, 19 Desember 2018

GAO: AS Tak Bisa Bertahan dari Senjata Hipersonik Rusia dan China

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) tidak memiliki pertahanan yang dibutuhkan untuk melindungi terhadap jenis baru senjata hipersonik canggih dari China dan Rusia. Demikian laporan Government Accountability Office (GAO).

"China dan Rusia mengejar senjata hipersonik karena kecepatan, ketinggian, dan kemampuan manuver mereka dapat mengalahkan sebagian besar sistem pertahanan rudal, dan mereka mungkin digunakan untuk meningkatkan jangkauan jarak jauh (senjata) konvensional dan kemampuan serangan nuklir," bunyi laporan GAO yang dikutip Fox News, Selasa (18/12/2018). "Tidak ada tindakan balasan yang ada."

GAO atau Kantor Akuntabilitas Pemerintah adalah lembaga pemerintah yang menyediakan jasa audit, evaluasi, dan investigasi untuk Kongres Amerika Serikat. GAO merupakan lembaga audit tertinggi dari pemerintah federal Amerika Serikat.

Awal tahun ini, militer Rusia mengaku menjalankan uji coba yang sukses dari rudal hipersonik berkemampuan nuklir yang mampu menyelinap dan menembus sistem pertahanan musuh.

Sebuah video yang di-posting oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Minggu menunjukkan jet tempur MiG-31 meluncurkan rudal Kinzhal (Dagger) selama penerbangan pelatihan. Kementerian itu mengatakan rudal itu, yang membawa hulu ledak konvensional, mencapai target dalam jarak tembak di Rusia selatan.

Presiden Rusia Vladimir Putin pernah mengatakan rudal Kinzhal terbang 10 kali lebih cepat daripada kecepatan suara, memiliki jangkauan lebih dari 1.250 mil dan dapat membawa hulu ledak nuklir atau pun hulu ledak konvensional. Pihak militer Moskow menambahkan bahwa senjata itu mampu mencapai target darat dan kapal angkatan laut musuh.

Militer AS sendiri sedang sibuk meningkatkan kemampuan senjata hipersoniknya.

Pada bulan April, Pentagon mengumumkan kesepakatan dengan Lockheed Martin untuk mengembangkan senjata serangan konvensional hipersonik untuk Angkatan Udara AS. Kesepakatan untuk Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) bernilai hingga USD 928 juta.

Empat bulan kemudian, Angkatan Udara memberi Lockheed Martin kontrak hingga USD480 juta untuk merancang prototipe hipersonik kedua, Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Credit sindonews.com

Cina dan Rusia Kembangkan Teknologi untuk Modifikasi Cuaca

CB, Jakarta - Cina dan Rusia bekerja sama mengerjakan proyek untuk mengubah atmosfer bumi dan bahkan memanipulasi cuaca.
Proyek diklaim oleh para pakar berpotensi digunakan oleh militer, karena bisa mengganggu komunikasi satelit yang bisa berguna untuk perang spionase, menurut laporan Daily Mail, 18 Desember 2018.
Dua negara telah melakukan beberapa eksperimen untuk mengubah komposisi kimia atmosfer di langit Eropa dan Cina berencana mengembangkan lebih jauh teknologi ini.
South China Morning Post melaporkan salah satu eksperimen meliputih wilayah luas setara setengah Inggris atau sekitar 126 ribu kilometer persegi dengan ketinggian 500 kilometer di atas langit Eropa Timur.

Vasilsursk, kota kecil di Rusia, mengalami lonjakan listrik yang memiliki partikel sub-atomik bermuatan sepuluh kali lipat dibanding daerah sekitarnya.
Eksperimen ini meningkatkan temperatur gas terionisasi di atmosfer dengan suhu 100 derajat celsius lebih.
Elektron di kirim ke langit dari fasilitas di Vasilsursk yang dibangun selama Perang Dingin.
Eksperimen menghasilkan gelombang mikro sebesar 260 megawatt, daya yang cukup untuk menerangi satu kota kecil, dan mengirimnya ke ketinggian atmosfer.
Data reaksi atmosfer bumi lalu dikumpulkan oleh satelit pengawas Cina, Zhangheng-1.

Ilustrasi stasiun luar angkasa Cina [(China Manned Space Agency via www.sciencealert.com]
Dalam laporan jurnal riset di Earth and Planetary Physics menyebut hasil eksperimen dinyatakan sukses.
Ionosfer bumi tercipta ketika sinar kosmik dari luar angkasa membuat elektron dari atom terpisah dan menciptakan ion, yakni elektron bermuatan.
Pada ketinggian atmosfer, hal ini umum terjadi dan dapat menyebabkan gelombang mikro dan gelombang radio memantulkan partikel bermuatan seperti cermin.
Proses ini memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana sinyal radio ditransmisikan pada jarak jauh.

Ketertarikan militer pada ionosfer bukanlah hal baru. Mengubah ionosfer ke wilayah musuh dapat mengganggu atau memutus komunikasi dengan satelit, suatu keuntungan tersendiri jika terjadi perang atau spionase.

Mengubah atmosfer telah memicu ketakutan karena teknologi dapat digunakan untuk memodifikasi pola cuaca, menyebabkan bencana alam dan bahkan mengganggu fungsi otak.
Baik AS dan Uni Soviet mengembangkan situs untuk mengubah ionosfer selama Perang Dingin tetapi Cina telah melipatgandakan upaya ini dan sekarang membangunnya sendiri.
Diduga fasilitas canggih di Sanya, Hainan nantinya mampu memanipulasi ionosfer di seluruh Laut Cina Selatan.
Beberapa telah menyuarakan keprihatinan bahwa teknologi ini dapat dimanipulasi untuk memodifikasi cuaca dan menyebabkan bencana alam, meskipun sebagian besar ahli percaya ini tidak lebih dari teori konspirasi Cina dan Rusia.

Credit tempo.co

Perangi Obat Terlarang, 5.000 Orang Tewas di Filipina

Presiden Filipina Rodrigo Duterte berbicara dalam forum bisnis Korea Selatan (Korsel)-Filipina di Seoul, Korsel, Selasa (5/6).

Foto: AP Photo/Ahn Young-joon

Pemerintah Filipina telah menyita lebih dari tiga ton methamphetamine selama operasi.

CB, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memulai kampanye anti obat-obatan terlarang sejak 1 Juli 2016 lalu. Tercatat ada lebih dari 5.000 orang tewas terkait pemberantasan obat-obatan terlarang di Filipina.

Menurut data sejak 1 Juli 2016 hingga 30 November 2018, ada 5.050 orang yang tewas terbunuh terkait kampanye anti obat-obatan terlarang ini. Human Rights Watch bahkan mengklaim bahwa 'perang' Duterte terhadap obat-obatan terlarang ini telah menewaskan lebih dari 12 ribu jiwa.

Selama periode ini pula, ada 115.435 operasi anti obat-obatan terlarang yang digelar di seluruh penjuru Filipina. Operasi ini berhasil mengamankan 164.265 penjual obat terlarang.

"Tiap kematian menggelisahkan. Tapi operasi antiobat terlarang memiliki kemungkinan tertinggi dari terjadinya pertempuran bersenjata," jelas Juru Bicara Philippine Drug Enforcement Agency Derrick Carreon seperti dilansir South China Morning Post.

Per 30 November, Pemerintah Filipina diketahui telah menyita lebih dari tiga ton methamphetamine dari berbagai penggerebekan. Seluruh methamphetamine ini memiliki nilai setara 18,43 miliar peso atau sekitar Rp 5 triliun.

Carreon mengungkapkan bahwa obat-obatan ilegal ini diproduksi di dalam negeri maupun diselundupkan dari luar negeri oleh sindikat pengedar. Sindikat-sindikat pengedar ini umumnya mendatangkan obat terlarang dari Cina, Afrika dan Meksiko.

Carreon juga menyatakan bahwa pihak-pihak berwenang di Filipina tak hanya akan membidik sindikat pengedar obat terlarang besar. Para penjual obat terlarang di tingkat jalanan pun akan menjadi target operasi.

"Mereka juga sama memusingkannnya," ungkap Carreon.

Total kematian yang cukup tinggi terkait operasi anti obat terlarang ini mendatangkan kritik dari dunia internasional. Meski begitu, Duterte tak gentar untuk meneruskan kampanye anti obat terlarang yang ia galakkan.

Credit republika.co.id

50 polisi Sao Paulo ditangkap terkait upeti kelompok obat bius

RIO DE JANEIRO, 7/2 - OPERASI BERANTAS NARKOBA. Anggota kepolisian berjaga di kawasan kumuh Prazeres dalam sebuah operasi pemberantasan perdagangan narkoba di Rio de Janeiro, Minggu (6/2). Satu bulan sebelun perayaan karnaval, pasukan keamanan Rio de Janeiro memulai operasi besar-besaran di pusat kota untuk markas unit penjaga keamanan di sembilan kawasan kumuh dimana sekitar 26 ribu jiwa bermukim. FOTO ANTARA/REUTERS/Ricardo Moraes/djo/11

Sao Paulo (CB) - Lebih 50 petugas kepolisian yang berpatroli di kawasan yang sama di Sao Paulo ditangkap pada Selasa (18/12).

Mereka dituduh para jaksa negara menerima upeti dari kelompok pengedar obat bius terbesar di Brazil guna mengizinkan para anggota kelompok itu menjual narkotika, kata pihak berwenang.

Unit penyelidikan internal kepolisian Sao Paulo bekerja sama dengan jaksa negara, yang memusatkan upaya memberantas kelompok kuat pengedar obat bius First Capital Command (PCC). Kerja sama dilakukan untuk mengumpulkan apa yang para jaksa katakan dalam pernyataan merupakan bukti persekongkolan antara para petugas dan kartel itu.

PCC berkembang menjadi kuat dalam beberapa tahun terakhir, kata para penyelidik. Kartel tersebut kini banyak mengendalikan pengiriman kokaina dan senjata ke Brazil serta arus obat bius, yang berkembang di negara-negara tetangga dan dikirim ke Afrika dan Eropa melalui pelabuhan-pelabuhan Brazil.

Pada Selasa siang, 53 anggota Batalion ke-22 Kepolisian Negara Bagian Sao Paulo ditangkap - hampir 10 persen dari jumlah personel batalion itu, menurut para jaksa negara. Tiga tersangka anggota PCC juga ditangkap.

Memerangi kejahatan dan kelompok-kelompok pengedar obat terlarang di Brazil merupakan prioritas utama bagi Presiden terpilih Jair Bolsonaro, yang mengampanyekan landasan hukum dan ketertiban serta secara terbuka menyerukan kepolisian membunuh para anggota kelompok obat terlarang.

Namun, operasi pada Selasa di negara-negara bagian paling aman di Brazil menggarisbawahi kompleksitas situasi kemananan negara itu. Polisi bergaji rendah dan kurang terlatih sering ditemukan memberi tahu kelompok-kelompok obat terlarang mengenai operasi polisi, atau menjadi anggota aktif dari milisi paramiliter yang memerangi kelompok-kelompok obat terlarang untuk mencari uang tambahan.

Credit antaranews.com

Presiden Brasil Bolsonaro Ancam Venezuela dan Kuba

Jair Bolsonaro memenangkan pemilihan presiden Brasil

Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo, File

AS mengandalkan Bolsonaro sebagai sekutu di kawasan.

CB, SAO PAULO -- Presiden sayap kanan Brazil, Jail Bolsonaro mengatakan, akan mengambil tindakan melawan pemerintahan Venezuela dan Kuba.

Bolonaro yang akan resmi mengambil alih kembali kekuasaan Brasil pada 1 Januari 2019 mendatang merupakan seorang anti-komunis yang sangat bersemangat memuji rezim militer negaranya sendiri pada kurun waktu 1964-1985.

Bolsonaro pun kerap menargetkan Venezuela dan Kuba dalam serangan secara verbal. Hal itu menunjukkan perubahan drastis dari pemerintahan Brazil di bawah Partai Pekerja sayap kiri yang memerintah dari 2003 hingga 2016 dan memiliki hubungan hangat dengan rezim-rezim itu.

Presiden terpilih itu, tidak memberikan detail apapun usai memberikan komentar terakhirnya menyoal Venezuela dan Kuba.

"Kami akan mengambil semua tindakan dalam aturan hukum dan demokrasi terhadap dua negara itu," ujarnya pada Selasa (18/12) waktu setempat seperti dikutip Reuters.

Seperti diketahui, Amerika Serikat (AS) mengandalkan Brasil di bawah kepemimpinan Bolsonaro mendatang untuk menjadi sekutu strategis.

Pada akhir November lalu, penasehat keamanan nasional Presiden AS Donald Trump, John Bolton bertemu Bolsonaro di kediamannya di Rio de Janeiro guna membahas jalinan hubungan di antara kedua negara.

Bolton mengatakan pemilihan Bolsonaro, merupakan kesempatan bersejarah bagi Brasil dan Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam masalah keamanan, ekonomi dan lainnya.

Bolton juga memuji pemilu Bolsonaro sebagai tanda positif bahwa Brasil akan mendukung tekanan AS pada pemerintah sayap kiri Venezuela Nicolas Maduro, yang ia gambarkan sebagai bagian dari "troika tirani" di Amerika, bersama Kuba dan Nikaragua.

Credit republika.co.id

Rusia: AS Konsisten untuk Mundur dari Perjanjian INF

MOSKOW - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov mengatakan, Amerika Serikat (AS) kembali mengkonfirmasi niatannya untuk keluar dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)."Sebuah catatan diplomatik yang mengkonfirmasikan langkah AS telah dikirimkan melalui saluran politik tingkat tinggi," kata Ryabkov dalam sebuh pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (19/12)."Kami mencatat niat AS untuk menarik diri dari perjanjian, yang disampaikan kepada kami melalui saluran bilateral pada tingkat politik yang tinggi sebagai keputusan final dan tidak tunduk pada revisi, kami tetap membiarkan membuka pintu untuk dialog yang substantif, konstruktif dan dapat diterima bersama pada pencarian untuk cara-cara melestarikan Perjanjian INF," sambungnya. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan berakhirnya perjanjian itu dapat menyebabkan runtuhnya sistem pengendalian senjata dan non-proliferasi senjata pemusnah massal.Putin mengatakan, jika masalahnya adalah karakter bilateral perjanjian itu, itu bisa diperluas dengan memasukkan negara-negara baru melalui negosiasi dan sebuah pakta baru dapat disusun."Jika AS mundur dari perjanjian itu, saya pikir perlu menyatakan sekali lagi bahwa kami akan dipaksa untuk mengambil langkah-langkah tambahan untuk memperkuat keamanan kami," kata Putin.Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1987 oleh pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan, sebagian besar dirancang untuk mencegah kemungkinan perang nuklir di Eropa.

Credit sindonews.com

AS Keluar dari INF, Rusia Mudah Kembangkan Rudal Jenis Baru

MOSKOW - Rusia dapat dengan mudah menanggapi penarikan Amerika Serikat (AS) dari perjanjian INF dengan mengembangkan jenis baru rudal berbasis darat. Hal itu dikatakan Presiden Rusia Vladimir Putin, memperingatkan bahwa keputusan Washington untuk menarik diri adalah satu langkah menuju perlombaan senjata.

Presiden Rusia menegaskan kembali bahwa Moskow tidak melanggar Traktat Kekuatan Nuklir Tingkat Menengah (INF). Namun jika Washington bersikukuh, Rusia akan dibiarkan tanpa pilihan selain bereaksi sesuai untuk mempertahankan diri.

"Seperti yang Anda ketahui, kami memiliki sistem pertahanan rudal laut dan udara dan tidak akan ada kesulitan untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta membuat mereka berbasis darat jika diperlukan," kata Putin dalam konferensi Kementerian Pertahanan seperti disitat dari RT, Rabu (19/12/2018).

Putin menyatakan keberhasilan Rusia dalam mengembangkan rudal yang diluncurkan ke laut dan udara menjadi sumber keprihatinan bagi "mitra kami," yang mendorong mereka untuk melemahkan perjanjian itu. Putin juga memuji rudal jelajah Kalibr terbaru Rusia yang terlibat dalam aksi melawan teroris di Suriah.

Selama beberapa bulan terakhir, Washington telah berulang kali menuduh Rusia melanggar INF. Moskow, untuk bagiannya, membantah tuduhan-tuduhan yang menyebutnya tidak berdasar.

Namun, Putin mengatakan, AS melanggar INF secara langsung, karena secara aktif membangun fasilitas Aegis Ashore di Rumania dan Polandia. Sementara itu, ada serangan drone di gudang senjata militer AS yang propertinya termasuk dalam perjanjian itu.

"Mereka secara terang-terangan melanggarnya dan membuat klaim hipotetis serta tidak berdasar terhadap kita," tegas Putin.

Presiden Rusia itu mencatat bahwa AS dan Rusia - dua penandatangan perjanjian itu - bukan satu-satunya negara yang memiliki rudal jarak pendek dan menengah.

"Ada banyak dari mereka ... mengapa mereka (AS) tidak melibatkan negara-negara ini?" cetus Putin.

Putin yakin mereka tidak melakukannya hanya karena tampaknya menghambat aspirasi tertentu dan aspirasi ini tidak mungkin menjadi cita-cita perdamaian, sementara penarikan AS adalah satu langkah menuju perlombaan senjata.

Dia juga mengingatkan konferensi bahwa militer AS memperoleh keuntungan dari anggaran "militeris" senilai USD725 miliar yang mengerdilkan pembelanjaan pertahanan tahunan Rusia senilai USD46 miliar.

Sebelumnya Putin menyarankan AS mempertimbangkan penarikan diri dari perjanjian INF. Khususnya, Kongres berwenang mendanai upaya untuk membangun sistem rudal baru sebelum Washington mengumumkan penarikan dari INF.

"Keputusan telah dibuat beberapa waktu lalu, tetapi secara diam-diam - mereka berpikir kami tidak akan menyadarinya," tukas Putin.

Credit sindonews.com

Rusia bantah tuduhan Amerika soal pelanggaran Traktat Rudal Nuklir Jangka Menengah

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva menjawab berbagai pertanyaan dari wartawan terkait isu-isu terkini dalam keterangan pers dan acara tutup tahun di Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Selasa (18/12/2018). (ANTARA News/Azizah Fitriyanti)

"Kami tegaskan bahwa kami menolak semua spekulasi dan kami ingin Traktat INF tetap pada tempatnya"

Jakarta (CB) - Pemerintah Rusia membantah tuduhan Amerika Serikat soal pelanggaran Traktat Rudal Nuklir Jangka Menengah atau Intermediate-range Nuclear Forces (INF) Treaty yang diikuti dengan keputusan Presiden Trump untuk keluar dari perjanjian itu secara sepihak.

"Kami menolak tuduhan itu dan meminta Washington untuk menunjukkan bukti atas pelanggaran itu, tapi mereka tidak bisa memberikannya," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva dalam keterangan pers dan acara tutup tahun di Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Selasa (18/12).

Vorobieva menyampaikan ada banyak spekulasi yang berkembang atas tuduhan yang dilemparkan AS bahwa Rusia melakukan uji coba dan mengembangkan rudal jarak menengah yang dilarang dalam Traktat INF.

Tuduhan terakhir disampaikan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton pada pertengahan Oktober 2018 yang diikuti notifikasi AS akan menarik diri dari Traktat INF kepada pemerintah Rusia dalam kunjungannya ke Moskow pada 22-23 Oktober 2018.

Terkait keputusan AS untuk keluar dari perjanjian itu secara sepihak, Vorobieva mengatakan Rusia tidak akan mengikuti dan akan tetap bertahan dalam aturan traktat tersebut.

"Kami tegaskan bahwa kami menolak semua spekulasi dan kami ingin Traktat INF tetap pada tempatnya," kata dia.

Traktat INF ditandatangani Presiden Ronald Reagan dan Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev pada 1987 yang melarang kedua belah pihak untuk mengembangkan dan menguji coba rudal berdaya jangkau menengah antara 500 hingga 5.500 kilometer.

Perjanjian tersebut turut memberikan dampak positif bagi hubungan AS-Soviet seiring menurunnya ketegangan Perang Dingin di era '90-an yang berlanjut hingga Uni Soviet pecah dan kini traktat itu juga mengikat Rusia.

Kekhawatiran akan masa depan keberlansungan traktat tersebut kali pertama disampaikan pemerintahan Obama pada 2014 yang menuduh Rusia melakukan uji coba peluncuran darat rudal jangka menengah.

Pada 2017, pemerintahan Trump menuduh Rusia telah mulai memasang rudal siap pakai yang disebut 9M729.

"Spekulasi ini sudah berlangsung selama lima tahun dan selama itu pula kami meminta Washington untuk berdialog, tapi mereka selalu menolak," kata Vorobieva.

Terkait bukti yang diminta pemerintah Rusia, Brooking Institute, lembaga think-tank berbasis di Washington DC pada Oktober 2018 merilis bahwa pemerintah AS perlu membuka bukti yang mereka sebut sebagai dokumen rahasia tingkat tinggi itu kepada publik guna menghentikan spekulasi.

Credit antaranews.com

Terhimpit Isu Migrasi, PM Belgia Charles Michel Mengundurkan Diri

CB, Jakarta - Di tengah tekanan dari kelompok sayap kanan dan kiri , Perdana Menteri Belgia Charles Michel terpaksa mengundurkan diri terkait kebijakan migrasinya yang diklaim oposisi mengancam kedaulatan Belgia.
PM Charles Michel berasal dari kubu sentris, sama seperti rekannya dari Prancis Emmanuel Macron yang juga menghadapi masalah yang sama soal imigran. Michel menyerah setelah dua kubu dari kanan dan kiri mengecam kebijakan migrasinya.

Dikutip dari laporan New York Times, 19 Desember 2018, kelompok sayap kanan, yang merupakan sekutu Michel di pemerintahan, mengalihkan dukungan setelah mengecam keputusan Michel yang membawa Belgia masuk dalam pakta PBB yang membuat Belgia ikut menanggung beban imigran yang masuk ke Eropa. Sementara oposisi Michel dari kubu kiri, mendesak kebijakan yang lebih pro lingkungan, pajak rendah dan penurunan harga obat-obatan.

Rapat parlemen Belgia.[REUTERS]
Dari laporan The Telegraph, Flemish Party dari kubu sayap kanan mengatakan Michel menolak permintaannya untuk membatalkan dukungan terhadap pakta migrasi.
Pakta migrasi PBB yang dikenal sebagai UN Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration dirancang sebagai kerangka kerja sama internasional guna mengatasi krisis migran Eropa pada 2015. Beberapa negara Uni Eropa menarik diri dari pakta sebelum diteken termasuk Austria, Republik Ceko, Italia, Hungaria, Polandia, Latvia dan Slovakia. Dari 193 negara anggota PBB yang menyusun pakta pada Juli, hanya 164 negara yang menandatangani pakta.

Pada 16 Desember, ribuan orang Belgia turun ke jalan menolak pakta migrasi PBB. Reuters melaporkan, mengutip keterangan polisi, sekitar 5.000 demonstran pendukung partai sayap kiri, Flemish Party, turun ke jalan kota Brussels.

Para pendukung sayap kanan ikut demonstrasi menentang Pakta Migrasi PBB di Brussels, Belgia 16 Desember 2018.[REUTERS / Francois Lenoir]
Michel mengutarakan pidato asa terakhirnya di hadapan parlemen dan meminta pesaing sayap kiri agar membentuk aliansi agar membuatnya tetap menjabat.
"Saya tahu pemerintah ini tidak memiliki kepercayaan di ruangan ini. Saya tahu itu, saya bisa merasakannya," tutur Michel."Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita ingin bekerja bersama-sama untuk kepentingan warga kita?"

Ratu Mathilde dan Raja Philippe dari Belgia serta Presiden Prancis Emmanuel Macron. (dok. newmyroyals.com)
Partai sayap kiri tidak tergugah dengan permintaan Michel dan mendesak mosi tidak percaya. Charles Michel mengajukan pengunduran dirinya ke Raja Philippe, kepala negara Belgia.

"Saya harus menghormati situasi ini. Untuk itu, saya memutuskan mengundurkan diri dan mengajukannya kepada raja," kata Michel kepada parlemen, dikutip dari Reuters.
Kerajaan mengatakan Raja Philippe belum memutuskan apakah menerima pengunduran diri Michel. Namun Raja Philippe mungkin akan meminta Charles Michel untuk tetap menjadi perdana menteri dengan wewenang terbatas, karena kekosongan posisi akan menghambat pengendalian anggaran dan reformasi jaminan sosial Belgia.

Credit tempo.co

Hari Pertama Genjatan Senjata, Ledakan Terdengar di Hudaidah

Konflik di Yaman (ilustrasi)

Foto: VOA

Pernjanjian Swedia menyepakati genjatan senjata mulai 18 Desember.

CB, DUBAI— Empat suara ledakan terdengar di Hudaidah, kota pelabuhan Yaman, Selasa (18/12)malam, pada hari pertama gencatan senjata yang disepakati antara pemberontak Houthi dan pemerintah dukungan Arab Saudi.

Seorang warga mengatakan kepada Reuters suara ledakan yang terdengar itu seperti gempuran artileri terhadap pinggiran bagian timur dan selatan kota pelabuhan di Laut Merah itu, yang penting bagi pasokan bantuan dan barang-barang ke Yaman.

Beberapa warga lain mengatakan mereka telah mendengar ledakan-ledakan serupa.

Belum segera diketahui dengan jelas pihak mana yang bertanggung jawab.

TV al-Masirah yang dikelola gerakan Houthi menuduh pasukan koalisi dukungan Saudi melanggar gencatan senjata yang dicapai pada pembicaraan perdamaian pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa pekan lalu.

Seorang juru bicara koalisi tak segera bersedia memberikan konfirmasi apakah telah terjadi pertempuran kembali. Pertempuran sering terjadi sebelum berhenti ketika gencatan senjata berlaku efektif pada tengah malam pada Senin, tetapi Hudaidah masih tenang sepanjang hari Selasa.

Houthi yang bersekutu dengan Iran dan pemerintah Abd-Rabbu Mansour Hadi telah sepakat menghentikan pertempuran di kota yang dikuasai Houthi itu dan menarik pasukan di tengah-tengah tekanan Barat agar mengakhiri konflik hampir empat tahun yang telah membunuh puluhan ribu orang dan menyebabkan jutaan warga Yaman terancam kelaparan.

PBB, yang memimpin pembicaraan perdamaian di Swedia, berusaha menghindarkan serangan skala penuh atas Hudaidah setelah koalisi itu melancarkan ofensif tahun ini yang berusaha menguasai pelabuhan laut tersebut yang menangani pasokan bantuan dan barang-barang komersial Yaman.

Koalisi Arab yang didukung Barat pimpinan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab campur tangan dalam perang sipil itu pada 2015 melawan pihak Houthi guna memulihkan pemerintahan Hadi, yang digulingkan dari ibu kota Sanaa pada 2014.

Credit republika.co.id

Pertemuan AS-Taliban Usulkan Genjatan Senjata Enam Bulan

Petempur Taliban berkumpul bersama warga di distrik Surkhroad, Provinsi Nangarhar, Kabul, Afghanistan, Sabtu (16/6).

Foto: AP Photo/Rahmat Gal

Taliban menolak opsi genjatan senjata karena dianggap merugikan mereka.

CB, PESHAWAR— Para pejabat Amerika Serikat dan Taliban telah membahas usulan-usulan bagi gencatan senjata enam bulan di Afghanistan dan penarikan pasukan asing sementara pembicaraan, yang bertujuan membuat perundingan perdamaian, memasuki hari kedua. Pernyataan tersebut disampaikan sumber-sumber Taliban.

Pertemuan yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, itu sedikitnya adalah yang ketiga kalinya bagi utusan perdamaian AS Zalmay Khalilzad dengan wakil-wakil Taliban sementara usaha-usaha diplomatik untuk mengakhiri perang 17 tahun itu telah meningkat tahun ini.

Para pejabat Taliban, yang meminta jati dirinya tak disebutkan, mengatakan delegasi AS menekan gencatan senjata enam bulan serta kesepakatan untuk mengajukan wakil-wakil Taliban bagi satu pemerintahan pengemban masa depan.

Namun, para perunding Taliban menolak usulan gencatan senjata karena mereka merasa hal itu akan merusak tujuan mereka dan hanya akan menguntungkan pasukan AS dan Afghanistan.

Sejauh ini, belum ada komentar dari Kedutaan AS di Kabul.

Dalam satu pernyataan yang dikeluarkan Selasa malam, Taliban menyatakan pembicaraan itu banyak berkonsentrasi pada "pendudukan AS", dengan menambahkan, "Tak ada mengenai pemerintahan sementara, gencatan senjata, pemilihan atau isu-isu internal lainnya telah dibahas".

"Pembicaraan berkisar sekitar penarikan pasukan pendudukan dari Afghanistan, diakhirinya penindasan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya," kata Zabihullah Mujahid, juru bicara utama gerakan itu dalam pernyataan terpisah.

Satu delegasi pemerintah Afghanistan berangkat ke kota itu dan bertemu dengan Khalilzad dan juga pejabat-pejabat dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Pakistan.

Credit republika.co.id

Rusia, Iran dan Turki dukung komite konstitusi Suriah tapi gagal sepakati susunannya

Jenewa, (CB) - Rusia, Iran dan Turki, pendukung pihak-pihak utama dalam perang saudara yang rumit di Suriah, pada Selasa (18/12) gagal menyepakati susunan Komite Konstitusi Suriah yang ditaja PBB tetapi menyerukannya agar bersidang tahun depan untuk memulai proses perdamaian.

Dalam pernyataan bersama yang dibacakan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov setelah trio itu bertemu utusan perdamaian PBB untuk Suriah Staffan de Mistura di Jenewa, mereka mengatakan prakarsa baru itu hendaknya dipandu "rasa kompromi dan keterlibatan konstruktif".

Para menteri luar negeri dari tiga negara tersebut berharap mereka bisa merampungkan usul bersama mengenai satu komite --yang dapat mengantar ke pemilihan-pemilihan-- dan memperrestu PBB bagi komite tersebut.

Tapi pernyataan tiga menlu itu tak menyebut susunan panel tersebut, menunjuk kepada ketaksepakatan atas daftar para calon yang diserahkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan mereka yang mewakili pemberontak.

Menlu Mevlut Cavusoglu, yang berbicara kepada media negara Turki, hanya mengatakan bahwa tiga negara tersebut telah membuat "sumbangan penting" bagi pembentukan panel itu dan nama-nama calon dinilai.

"PBB tentu saja akan melakukan tugas yang perlu mengenai nama-nama yang dicalonkan dalam proses mendatang," kata Cavusoglu, sebagaimana dikutip Reuters.

De Mistura, yang mengadakan jumpa pers terpisah, menjelaskan tiga negara tersebut belum menyepakati forum politik yang dapat bekerja, setelah usaha-usaha bertahun-tahun untuk mengakhiri perang yang menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan sekitar setengah dari penduduk Suriah yang berjumlah 22 orang sebelum perang terlantar.

"Saya percaya masih perlu waktu dalam usaha maraton guna menjamin paket yang perlu bagi komite konstitusi yang inklusif, berimbang dan kredibel, dan bagi tercakupnya pengaturan yang berimbang untuk memimpin dan merancang badan dan pemungutan suara - untuk dibentuk dengan batuan PBB di Jenewa."

De Mistura, yang masa tugasnya akan selesai 31 Desember setelah empat tahun bekerja, telah berusaha keras sejak Januari untuk mencapai kesepakatan mengenai identitas dari 150 anggota komite tersebut.

Dia mengatakan akan melapor kepada Sekjen PBB Antonio Guterres pada Rabu dan Dewan Keamanan PBB pada Kamis. Dia berharap penggantinya Geir Pedersen akan membangun tugasnya dan "fokus pada aspek politik sepenuhnya" pada diakhirinya konflik itu.

Pemerintah Presiden Bashar al-Assad dan oposisi yang berjuang untuk menggulingkannya masing-masing menyerahkan daftar 50 nama. Tetapi Rusia, Iran dan Turki masih belum menyepakati 50 nama lagi dari masyarakat madani dan kelompok-kelompok independen.

Credit antaranews.com

AS Urungkan Niat Gulingkan Assad, tapi Tak Sudi Bantu Suriah

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat mengatakan pihaknya tidak lagi berusaha menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Namun, Washington memperbarui peringatannya yang tidak akan memberi bantuan rekonstruksi kecuali rezim Damaskus secara fundamental berubah.

James Jeffrey, perwakilan khusus AS di Suriah, mengatakan bahwa Assad perlu berkompromi karena dia belum memenangkan perang sipil yang sudah berlangsung tujuh tahun. Dia memperkirakan bahwa sekitar 100.000 petempur oposisi bersenjata masih berada di Suriah.

“Kami ingin melihat rezim yang secara fundamental berbeda. Ini bukan perubahan rezim, kami tidak berusaha menyingkirkan Assad," kata Jeffrey di Atlantic Council, sebuah kelompok think tank yang berbasis di Washington, pada hari Senin.

Dia memperkirakan bahwa Suriah akan membutuhkan dana USD300 miliar hingga USD400 miliar untuk membangun kembali wilayahnya yang hancur. Jeffrey memperingatkan bahwa kekuatan Barat dan lembaga keuangan internasional tidak akan melakukan pendanaan tanpa ada perubahan pada rezim tersebut.

"Ada kesiapan yang kuat dari pihak negara-negara Barat untuk tidak mempertaruhkan uang untuk bencana itu, kecuali kita memiliki semacam ide bahwa pemerintah siap berkompromi dan dengan demikian tidak menciptakan horor lagi di tahun-tahun mendatang," katanya, yang dilansir AFP, Selasa (18/12/2018).

Mantan presiden Barack Obama telah meminta Assad untuk lengser, meskipun dia ragu untuk membuat bijakan intervensi AS dalam perang Suriah yang kompleks. Washington selama ini mengklaim mempertahankan tujuan militernya di Suriah hanya untuk mengalahkan kelompok ekstremis ISIS atau Islamic State.

Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengakui bahwa Assad kemungkinan akan tetap berkuasa di Suriah. Tetapi, Menteri Luar Negeri Michael Pompeo memperingatkan pada bulan Oktober bahwa Amerika Serikat tidak akan menyediakan "satu dolar" pun untuk rekonstruksi Suriah jika Iran tetap bercokol di Suriah.

Jeffrey juga menyerukan pengusiran pasukan Iran di Suriah, yang kehadirannya ditentang keras oleh Israel. Meski demikian, dia mengatakan bahwa AS menerima Teheran untuk mempertahankan beberapa peran diplomatiknya di negeri Assad.

Menurut Jeffrey, Amerika Serikat menginginkan Suriah yang tidak mengobarkan serangan senjata kimia atau menyiksa warganya sendiri. Dia mengakui Amerika Serikat tidak dapat menemukan sekutu dalam waktu dekat di Suriah.

Credit sindonews.com

Pemukim ilegal Yahudi rusak masjid di Tepi Barat

Warga Palestina berjalan melalui pos pemeriksaan Israel Qalandia untuk mengikuti solat Jumat di bulan puasa Ramadhan di mesjid al-Aqsa Yerusalem, di dekat kota Ramallah Tepi Barat, Jumat (2/6/2017). (REUTERS/Mohamad Torokman)

Salfit, Palestina (CB) - Pemukim Yahudi pada Selasa pagi (18/12) menyerbu satu desa Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan, wilayah yang diduki Israel, dan merusak satu masjid.

Beberapa saksi mata mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu bahwa sekelompok pemukim Yahudi menyerbu Desa Yasuf di Provinsi Salfit dan menyemprotkan slogan dalam Bahasa Yahudi di tembok satu masjid setempat serta sejumlah rumah.

Mereka juga merusak empat mobil dan merobek ban kendaraan tersebut.

Pemukim ekstrem Yahudi sering melancarkan serangan terhadap rakyat Palestina dan harta mereka di wilayah pendudukan Tepi Barat, kata Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Menurut perkiraan Israel, sebanyak 430.000 orang Yahudi Israel saat ini tinggal di permukiman di seluruh Tepi Barat. Sebanyak 220.000 orang Yahudi lagi tinggal di permukiman di Jerusalem Timur, sangat banyak permukiman dibangun tanpa persetujuan Pemerintah Israel.

Di Kota Tulkarm, masih di Tepi Barat, pada Senin (17/12), enam orang Palestina cedera dalam protes terhadap operasi Israel untuk menghancurkan rumah orang Palestina yang diduga melakukan penembakan, kata Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina.

Pasukan Israel mulai menghancurkan rumah Ashraf Naalwa di Kota Kecil Shweika di Tulkarm pada Senin pagi.

Penguasa Israel menuduh Naalwa "membunuh dua pemukim" dalam serangan penembakan di bagian utara Tepi Barat pada awal Oktober.

Penghancuran rumah tersebut telah menyulut bentrokan dengan warga Palestina, yang melemparkan batu ke arah pasukan Israel --yang membalas dengan menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan warga yang marah.

Di dalam satu pernyataan, Perhimpunan Bulan Sabit Merah mengatakan satu orang Palestina cedera oleh peluru karet yang ditembakkan oleh pasukan Israel, sementara lima orang lagi menderita sesak nafas sementara akibat gas air mata Israel dan dirawat di lapangan.

Naalwa tewas oleh pasukan Israel selama satu penyerbuan untuk menangkap dia di Kota Nabul, Tepi Barat, pekan lalu.

Pasukan Israel telah menahan saudari dan orang tua Naalwa sejak Oktober.

Militer Israel menggunakan hukum darurat Mandat Inggris pada 1945 untuk menghancurkan rumah orang Palestina, yang pemiliknya diduga melakukan serangan terhadap orang Yahudi.

Pengadilan tinggi Israel biasanya menolak permohonan banding orang Palestina untuk menolak penghancuran rumah mereka.

Credit antaranews.com

Rusia Undang Pemimpin Hamas, Israel Meradang

TEL AVIV - Israel dalam beberapa pekan terakhir mengajukan protes terhadap Rusia karena mengundang pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, untuk mengunjungi Moskow akhir pekan ini. Demikian laporan televisi Israel.

Menurut Channel 10, keberatan diajukan baik oleh Kedutaan Israel di Moskow dan dalam percakapan dengan kedutaan Rusia di Tel Aviv.

Namun para pejabat Rusia menolak keluhan tersebut, mencatat bahwa Israel sendiri berbicara dengan Hamas, meskipun secara tidak langsung. Delegasi Hamas diharapkan tiba di Moskow pada akhir Desember.

Israel selama berbulan-bulan telah terlibat dalam pembicaraan tidak langsung dengan Hamas, yang dimediasi oleh pejabat Mesir dan PBB, untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.

"Selama pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov tentang masalah ini, Duta Besar Israel untuk Rusia Gary Koren juga mencatat bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ingin bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin," stasiun TV itu melaporkan.

"Lavrov hanya mengangguk tetapi tidak berkomentar," katanya seperti dikutip dari Times of Israel, Rabu (19/12/2018).

Hubungan Israel-Rusia tegang dalam beberapa bulan terakhir sejak jatuhnya pesawat Rusia di Suriah selama serangan Israel. Meskipun pesawat itu ditembak jatuh oleh pertahanan udara Suriah, Moskow menyalahkan Israel, mengatakan IAF menggunakan pesawat Rusia sebagai tameng dan tidak memberi peringatan yang tepat kepada Rusia. Israel membantah kedua dakwaan itu.

Tapi Channel 10 melaporkan bahwa delegasi militer Israel kembali dari Moskow Selasa, kunjungan kedua dalam seminggu, dengan para pejabat mengatakan Moskow tampaknya memulihkan hubungan kerja normal pada kerja sama keamanan.

Pekan lalu IDF mengatakan sebuah delegasi telah “mencapai pemahaman” dengan Rusia dan kedua belah pihak sepakat untuk terus bekerja sama.

Lavrov juga bertemu dengan kepala Badan Yahudi Isaac Herzog, dan mengatakan kepadanya undangan Rusia untuk Haniyeh adalah bagian dari upaya untuk mencegah eskalasi di Gaza.

Otoritas Palestina, saingan Hamas, juga dikatakan tidak senang dengan langkah Rusia itu.

Rusia di masa lalu menjadi tuan rumah beberapa putaran pembicaraan yang bertujuan untuk rekonsiliasi antara Hamas dan partai Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas.

Lavrov mengatakan bahwa Rusia bersedia menengahi antara Israel dan Palestina, dan bahwa stabilitas di kawasan itu tidak dapat dicapai sampai konflik Israel-Palestina diselesaikan.

Tawaran itu datang ketika hubungan antara Palestina dan AS, mediator perdamaian tradisional, berada pada titik terendah sepanjang waktu.

Rencana pemerintahan Trump untuk perdamaian Israel-Palestina diperkirakan akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang.

Namun rencana itu tampaknya tidak akan diterima oleh kedua belah pihak, terutama oleh Otoritas Palestina yang memboikot pemerintahan Trump sejak pengakuannya pada Desember lalu di Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Otoritas Palestina telah bersumpah untuk menentang "kesepakatan abad ini." Sementara itu pemerintah koalisi sayap kanan Israel, turun dukungan mayoritasnya menjadi hanya 61 orang di Knesset yang memiliki 120 kursi setelah Avigdor Liberman mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan untuk memprotes gencatan senjata Gaza.

Meskipun pemerintahan Trump telah menggembar-gemborkan rencana perdamaiannya selama berbulan-bulan, rinciannya telah sedikit, dan Palestina telah bersumpah untuk tidak bekerja sama dengan upaya AS.

Israel juga mempertahankan bahwa hanya AS yang dapat menengahi konflik tersebut.

Credit sindonews.com

Eks Pemimpin Milisi Irak Jadi Penasihat Keamanan Nasional

BAGHDAD - Mantan pemimpin milisi Mobiliisasi Irak yang terkait dengan Iran kembali memegang jabatan ganda sebagai ketua milisi dan penasihat keamanan nasional untuk Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi. Penunjukkan itu dilakukan jelang sesi Parlemen untuk mempertimbangkan penunjukan kabinet baru.

Falih Al-Fayadh merebut kembali tempat duduknya pada pertemuan Dewan Keamanan Nasional Irak pada hari Minggu setelah ia dipecat dari jabatannya oleh mantan Perdana Menteri Haidar Abadi pada Agustus lalu karena perilaku politiknya.

Al-Fayadh juga telah dinominasikan untuk memimpin Kementerian Dalam Negeri yang kuat, yang telah berada di bawah kendali menteri dekat dengan Iran sejak 2010. Pencalonannya telah ditentang oleh blok politik ulama Syiah yang populis Moqtada Al-Sadr, yang mengatakan penunjukkan itu ingin membatasi pengaruh luar dalam politik Irak seperti dikutip dari Arab News, Rabu (19/12/2018).

Pemerintah Irak telah menemui jalan buntu ketika politisi menepati janji untuk beberapa kementerian utama, termasuk Dalam Negeri dan Pertahanan.

Abdul Mahdi dikonfirmasi sebagai perdana menteri pada bulan Oktober tanpa Kabinet penuh setelah Parlemen menyetujui hanya 14 dari 22 jabatan menteri.

Parlemen dijadwalkan untuk mempertimbangkan kembali sisa nominator kabinet pada hari Selasa, meskipun harapan untuk sebuah terobosan rendah.

Pasukan Mobilisasi Populer dibentuk pada tahun 2014 untuk menghentikan kemajuan militan ISIS melalui Irak. Mereka termasuk beberapa milisi yang didanai dan dilatih oleh Iran.

Credit sindonews.com

Gugatan Korban Lion Air JT 610, Putusan Pengadilan Sulit Ditebak

Boeing 737 MAX 8 Lion Air Thai [Business Insider]

CB, Jakarta - Boeing akan mendapat pukulan telak jika pengadilan Illinois, Amerika Serikat memenangkan gugatan perdata keluarga korban musibah jatuhnya Lion Air JT 610. Putusan itu bakal berpotensi menciderai citra Boeing sebagai produsen pesawat terbang.
Menurut Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Damos Dumoli Agusman,
peluang keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 memenangkan gugatan perdata ke Boeing, sulit diprediksi. Yang terpenting bagi keluarga korban dan tim pengacara adalah membuktikan adanya kelalaian dari pihak Boeing sebagai pabrik pembuat pesawat terbang.

Apabila gugatan perdata ini dimenangkan keluarga korban, maka konsekuensi hukumnya Beoing harus membayar uang ganti rugi kepada keluarga korban. Wilayah yurisdiksi kasus gugatan ini di Amerika Serikat, negara asal Boeing. Rencananya sidang pertama akan dilakukan pada 17 Januari 2019.

"Bagi Kementerian Luar Negeri RI, ini masuk ke ranah perlindungan WNI dan negara sebatas memfasilitasi, misalnya jika keluarga korban membutuhkan informasi, maka Kementerian Luar Negeri RI akan berupaya memberikannya," kata Damos, Selasa, 18 Desember 2018.

Jika gugatan perdata keluarga korban Lion Air JT 610 dimenangkan, maka putusan ini pun bisa berdampak tanggung jawab negara. Artinya, meski gugatan perdata ini bukan goverment to goverment, tetapi pemerintah Amerika Serikat akan terdesak untuk melakukan pengecekan mendalam terkait izin yang diberikan kepada Boeing apakah sudah benar atau terjadi kesalahan.
Lion Air JT 160 jatuh di Perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin, 29 Oktober 2018. Berdasarkan data manifes penumpang Lion Air JT 610 terdapat 189 penumpang termasuk satu bayi dan dua anak-anak, serta tujuh awak kabin. Sebanyak 25 keluarga korban menggugat Boeing atas musibah ini.

Credit tempo.co

Pakar Penerbangan Klaim MH370 Terbakar di Udara Sebelum Jatuh

Insinyur rekonstruksi mengatakan mesin kanan adalah yang pertama mati, yang berarti autopilot akan mendorong pesawat ke kiri untuk mengimbangi.[National Geographic via Dailymail]

CB, Jakarta - Pakar dari CEO Aero Consulting Experts sekaligus pensiunan pilot mengatakan pilot MH370 diyakini memutar balik untuk mendarat di Bandara Penang, Malaysia, saat pesawat terbakar.
Pekan lalu mantan kapten United Airlines, Ross Aimer, mengklaim Boeing 777-200 mendadak berbelok ke kiri karena kebakaran di pesawat.

"Belokan awal, apa pun yang mereka lakukan untuk keluar dari lintasan udara, saya pikir mereka mungkin awalnya mencoba pergi ke Bandara Penang," kata Aimer, dilansir dari Daily Star, 18 Desember 2018.

"Dan ketika mereka menuju ke sana, saya pikir mereka tidak sadarkan diri atau mereka tewas, dan kemudian pesawat pergi ke arah tersebut."
Aimer menduga pesawat berbelok lagi ke kiri atau ke selatan menuju selatan Samudera Hindia.

Kapten Ross Aimer.[Aero Consulting Experts]
MH370 kehilangan kontak sekitar 40 menit selama penerbangannya dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014.
Data satelit inmarsat menunjukkan MH370 berbelok ke kiri dan terbang melintasi Semenanjung Malaysia, di mana para penyelidik mengklaim MH370 berbelok ke kiri lagi dan menabrak Samudra Hindia di sebelah barat Australia setelah kehabisan bahan bakar.

Aimer, yang memiliki 40 tahun pengalaman penerbangan, yakin skenario yang mungkin terjadi adalah baterai lithium seberat 221 kilogram di kargo terbakar.
Ia menduga bahwa kebakaran menewaskan awak pesawat di udara sebelum pesawat Malaysia Airlines terbang selama berjam-jam dengan pilot otomatis dalam keadaan terbakar.

Keluarga korban hilangnya pesawat MH370 menemukan pecahan puing yang mereka yakini berasal dari MH370 yang hilang pada 2014. Temuan itu rencananya akan diserahkan ke pemerintah Malaysia pekan ini. Sumber: REUTERS/Zinfos974/Prisca Bigot

Aimer, yang pernah menerbangkan Shah Iran, mengatakan MH370 tidak akan mampu mendarat di Bandara Penang dengan pilot otomatis tanpa kendali pilot.
Menurut Aimer sangat bahaya jika api masuk ke sistem oksigen, dan ini hal terburuk yang bisa terjadi karena kru tidak punya peluang.
Dengan sendirinya, tanpa pilot, pesawat tidak bisa mendarat. Jika pilot masih hidup dan mereka bisa memprogram pilot otomatis untuk mendarat di bandara itu, kata Aimer.

Sejumlah teori mengungkapkan kapten Boeing 777, Zaharie Ahmad Shah, mengucapkan selamat tinggal secara emosional saat kontak terakhirnya, karena ini adalah kampung halamannya sebelum dengan sengaja menabrakan pesawat ke laut.
Setahun setelah hilang, teori yang dikemukakan Simon Hardy, pilot dan instruktur penerbangan, didukung oleh David Learmount dari Majalah Penerbangan.
"Sejak Kapten Simon Hardy mengungkapkan dalam Flightglobal / Flight International perkiraannya tentang di mana Malaysia Airlines Flight MH370 kemungkinan akan berhenti, Biro Keamanan Transportasi Australia (ATSB), yang memimpin tim pencari MH370, telah berbicara panjang lebar untuk dia," kata David Learmount.
Tapi ATSB gagal menemukan pesawat MH370 dan Kementerian Transportasi Malaysia juga mengatakan mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan pesawat nahas tersebut.

Credit tempo.co

Partai Buruh Australia Dukung Pengakuan Negara Palestina

Warga melintasi bangunan yang hancur akibat serangan Israel ke Kota Gaza, Rabu (12/11).

Foto: AP/Hatem Moussa

Partai Oposisi tidak menerima pengakuan sepihak PM Australia atas Yerusalem Barat.

CB, CANBERRA -- Perdana Menteri Australia dari Partai Liberal Scott Morrison mengungkapkan bahwa Canberra akan mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel begitu perjanjian damai terealisasikan. Sebaliknya, pihak oposisi Partai Buruh Australia justru tegas menyatakan dukungannya terhadap Palestina jika mreka memenangkan pemilu pada Mei 2019.

"Isu Palestina akan menjadi prioritas penting bagi pemerintahan Partai Buruh berikutnya (bila berkuasa)," ungkap Partai Buruh Australia dalam resolusi mereka seperti dilansir The Jerusalem Post.

Menurut politikus Partai Buruh Penny Wong, keputusan ini diambil karena Partai Buruh tidak hanya berurusan dengan kondisi dunia saat ini. Menteri bayangan untuk urusan luar negeri ini juga mengungkapkan bahwa Partai Buruh berjuang untuk perubahan yang lebih baik di masa mendatang.

Wong merupakan salah satu dari beberapa tokoh dari Partai Buruh yang mengecam keputusan Morrison untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Dengan tegas Wong menyatakan bahwa Partai Buruh tidak menerima pengakuan sepihak Morrison atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Status Yerusalem hanya bisa diselesaikan sebagai bagian dari negosiasi perdamaian dan solusi dua negara," jelas Wong.

Wong mengatakan ia merupakan teman bagi kedua belah pihak, yaitu Israel dan Palestina. Pengakuan Palestina sebagai negara dinilai Wong akan memberi dampak positif bagi kedua belah pihak.

"Kami menyadari bahwa solusi dua negara yang adil akan membutuhkan pengakuan hak dari orang-orang Palestina dan Israel agar bisa hidup secara damai," ungkap Wong.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta Australia dan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengakui negara Palestina. Negara-negara tersebut diminta saling bekerja sama demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dan kesepakatan antara Palestina dan Israel berdasarkan solusi dua negara.

"Dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan amanah konstitusi dan Indonesia akan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan hak-haknya," ujar Kemlu dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (15/12).

Yerusalem merupakan salah satu dari enam isu yang harus dinegosiasikan dan diputuskan sebagai bagian akhir dari perdamaian komprehensif antara Palestina dan Israel dalam kerangka solusi dua negara. Indonesia mencatat posisi Australia yang mendukung solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota negara Palestina.

"Indonesia juga mencatat pernyataan Australia yang tidak memindahkan kedutaannya ke Yerusalem," katanya.

Credit republika.co.id

Terlepas dari Isu Palestina, Ausy Yakin IA-CEPA akan Diteken

Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Scott Morrison di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/8).

Foto: Republika/Dessy Suciati Saputri

Indonesia disarankan tak tanda tangani perjanjian perdagangan dengan Australia.

CB, JAKARTA -- Pemerintah Australia optimistis kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IA-CEPA) tetap akan ditandatangani sesuai rencana. Terlebih, secara subtansi kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

"Saya pikir waktunya akan datang. Ini hanya soal kapan kesepakatan tersebut ditandatangani ujar Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Allastar Cox, usai menghadiri dialog Australia-Indonesia-Belanda di Jakarta, Selasa.

Cox mengungkapkan, hubungan dagang antara Indonesia dan Australia memiliki potensi besar yang harus digali. Demikian pula dengan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IA-CEPA yang telah selesai dinegosiasikan kedua negara pada Agustus.

Dalam kunjungan Perdana Menteri Scott Morrison pada Agustus lalu, Indonesia dan Australia menyepakati IA-CEPA yang ditandai dengan Presiden Joko Widodo dan PM Morrison menyaksikan penandatangan deklarasi bersama IA-CEPA itu. Deklarasi itu ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan Menteri Perdagangan dan Pariwisata dan Investasi Australia Simon Birmingham.

Indonesia dan Australia memiliki Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia(IA-CEPA) senilai US$11,4 miliar (Rp17,3 triliun). Namun, penandatanganan perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Australia kembali ditunda karena rencana pemindahan Kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana berpendapat, Indonesia perlu menyampaikan kembali sikapnya terhadap Australia. Menurutnya, Indonesia harus menyatakan ketidaksetujuannya.

"Ketidaksetujuan Indonesia dapat diwujudkan dengan memanfaatkan daya tekan untuk tidak menandatangani perjanjian perdagangan yang seharusnya dilakukan bulan Desember ini," kata Hikmahanto, di Jakarta, Sabtu.

Credit republika.co.id