Credit republika.co.id
Kamis, 13 Desember 2018
Bocah Palestina Tewas Akibat Bentrokan dengan Militer Israel
Ilustrasi bentrokan di Jalur Gaza. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)
"Ahmed Abu Abed berusia empat tahun dan delapan bulan tewas akibat terluka di Khan Yunis pada Jumat pekan lalu," ucap juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, Ashraf al-Qudra, melalui pernyataan.
Qudra tak menjelaskan informasi detail bagaimana Abed terluka. Namun, sang paman, Bassem, mengatakan kepada AFP bahwa Abed terluka akibat pecahan peluru ketika ayahnya tertembak selama demonstrasi rutin di wilayah itu.
Pemakaman Abed dikabarkan akan dilakukan hari ini.
Sementara itu, militer Israel (IDF) menyatakan pihaknya tengah meninjau lebih lanjut insiden ini.
Mereka menuduh Hamas, salah satu fraksi besar Palestina yang sempat menguasai Gaza, menggunakan warga sipil sebagai tameng untuk menyerang Israel.
"Organisasi teroris Hamas secara keji menggunakan warga Gaza, terutama perempuan dan anak-anak, sebagai tameng manusia dengan menempatkan mereka di garis depan serangan kekerasan dan teror," demikian pernyataan militer Israel seperti dikutip AFP.
"Menghadapi kenyataan ini, IDF telah melakukan segala kemungkinan untuk menghindari segala risiko yang membahayakan anak-anak."
Insiden ini menambah panjang daftar warga Palestina yang tewas di tangan tentara Israel.
Sedikitnya 230 warga Palestina tewas di tangan militer Israel sejak demonstrasi besar-besaran rutin pada 30 Maret lalu. Sementara itu, seorang personel militer Israel tewas dalam periode yang sama.
Dalam demonstrasi itu, warga Palestina menuntut kembali ke tanah mereka yang sampai saat ini masih diduduki Israel. Sejumlah warga sipil meninggal akibat ditembak prajurit Israel.
Pada awal November lalu, Mohammad Habali, 22, seorang warga Palestina dilaporkan tewas ditembak prajurit Israel dalam bentrokan di Tepi Barat.
Habali dilaporkan tewas tertembak ketika pasukan Israel melakukan razia di Kota Tulkarm, utara Tepi Barat, pada Selasa (4/11) dini hari.
Credit cnnindonesia.com
AS Peringatkan Turki Tidak Serang Militan Kurdi di Suriah
WASHINGTON
- Pentagon meminta Turki untuk tidak menindaklanjuti ancaman untuk
menyerang pasukan yang didukung Amerika Serikat (AS) di Suriah. Pentagon
memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa mengancam personil AS dan
menggagalkan perang melawan ISIS.
"Tindakan militer sepihak ke Suriah timur laut oleh pihak manapun, terutama karena personel AS mungkin ada atau di sekitarnya, adalah keprihatinan serius. Kami merasa tindakan seperti itu tidak dapat diterima," kata juru bicara Departemen Pertahanan AS, Komandan Sean Robertson.
"Kami percaya dialog adalah satu-satunya cara untuk mengamankan daerah perbatasan secara berkelanjutan, dan percaya bahwa operasi militer yang tidak terkoordinasi akan merusak kepentingan bersama," tambahnya seperti dikutip dari CNN, Kamis (13/12/2018).
Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi bahwa pasukan Turki akan meluncurkan operasi militer di timur Euphrates, Suriah, sebuah operasi yang ditujukan untuk menargetkan militan Kurdi.
Pasukan AS di Suriah secara teratur bekerja dengan unsur-unsur Kurdi dari Pasukan Demokrat Suriah sebagai bagian dari kampanye mereka melawan ISIS.
Turki melihat semua pasukan Kurdi di Suriah Utara sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), terdaftar sebagai kelompok teror oleh AS dan Uni Eropa. AS tidak berbagi pandangan yang sama dengan Turki.
"Target kami jelas bukan pasukan Amerika. Ini adalah anggota organisasi teror yang beroperasi di kawasan itu. Saya ingin menekankan ini," Erdogan menambahkan, mengatakan bahwa dia mengharapkan operasi itu dimulai dalam beberapa hari.
"Tindakan militer sepihak ke Suriah timur laut oleh pihak manapun, terutama karena personel AS mungkin ada atau di sekitarnya, adalah keprihatinan serius. Kami merasa tindakan seperti itu tidak dapat diterima," kata juru bicara Departemen Pertahanan AS, Komandan Sean Robertson.
"Kami percaya dialog adalah satu-satunya cara untuk mengamankan daerah perbatasan secara berkelanjutan, dan percaya bahwa operasi militer yang tidak terkoordinasi akan merusak kepentingan bersama," tambahnya seperti dikutip dari CNN, Kamis (13/12/2018).
Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi bahwa pasukan Turki akan meluncurkan operasi militer di timur Euphrates, Suriah, sebuah operasi yang ditujukan untuk menargetkan militan Kurdi.
Pasukan AS di Suriah secara teratur bekerja dengan unsur-unsur Kurdi dari Pasukan Demokrat Suriah sebagai bagian dari kampanye mereka melawan ISIS.
Turki melihat semua pasukan Kurdi di Suriah Utara sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), terdaftar sebagai kelompok teror oleh AS dan Uni Eropa. AS tidak berbagi pandangan yang sama dengan Turki.
"Target kami jelas bukan pasukan Amerika. Ini adalah anggota organisasi teror yang beroperasi di kawasan itu. Saya ingin menekankan ini," Erdogan menambahkan, mengatakan bahwa dia mengharapkan operasi itu dimulai dalam beberapa hari.
Menteri Pertahanan AS James Mattis baru-baru ini mengarahkan pasukan AS untuk membangun serangkaian pos pengamatan di wilayah perbatasan Suriah timur laut sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketegangan antara Turki dan Pasukan Demokrat Suriah yang didukung Washington.
Dua pejabat AS mengatakan kepada CNN bahwa sementara AS telah mengamati pasukan tambahan Turki yang tiba di daerah itu, pada titik ini Turki dinilai tidak memiliki pasukan yang cukup di daerah tersebut untuk melakukan jenis operasi dalam garis waktu yang diinginkan Erdogan.
Namun ancaman penembakan lintas batas tetap terbuka, berpotensi menempatkan pasukan AS yang ada di sana dalam bahaya.
Bentrokan lintas batas sebelumnya menyebabkan Pasukan Demokrat Suriah menangguhkan serangan mereka terhadap kota Hajin yang dikuasai ISIS, benteng terakhir kelompok teror yang tersisa di timur Sungai Eufrat.
"Kampanye melawan ISIS belum berakhir. Pasukan koalisi bekerja erat dengan Pasukan Demokrat Suriah yang berada di tengah-tengah operasi serangan terhadap ISIS di Lembah Sungai Eufrat Tengah," kata Robertson, juru bicara Pentagon.
"Kita tidak boleh dan tidak dapat membiarkan ISIS bernafas pada titik kritis ini atau kita akan membahayakan keuntungan signifikan yang telah kita buat bersama mitra-mitra Koalisi kita dan berisiko membiarkan ISIS bangkit kembali," tambahnya.
Credit sindonews.com
Duga AS Beraksi 2019, Khamenei Minta Bangsa Iran Bersatu
TEHERAN
- Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei meminta bangsa Iran tetap
bersatu. Dia menduga Amerika Serikat (AS) akan berkasi dengan
meluncurkan plot melawan Iran pada 2019 mendatang.
Khamenei curiga Washington akan mengeksploitasi perpecahan di Iran.
Iran sedang berjuang mengatasi masalah ekonomi akibat dipulihkannya sanksi Amerika Serikat (AS) setelah Presiden Donald Trump untuk menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir 2015 yang diteken antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).
"Setiap orang harus waspada, karena musuh kami; Amerika, licik dan jahat...dan mungkin memiliki rencana untuk 2019," kata Khamenei dalam sebuah pidato, yang teksnya di-posting di situsnya.
"Tapi kami lebih kuat dari mereka dan mereka akan gagal seperti di masa lalu," lanjut dia, yang dikutip Reuters, Kamis (13/12/2018).
Mata uang Rial Iran telah jatuh sekitar 60 persen dari nilainya pada tahun 2018, karena warga di negara itu gencar mencari dolar dan koin emas untuk melindungi tabungan mereka. Ketegangan dan protes pekerja telah meningkat karena sanksi telah memacu inflasi dan pengangguran.
"Saran saya kepada bangsa Iran, terutama kaum muda dan berbagai organisasi negara, (kaum) profesional atau politisi, adalah berhati-hati dan tidak membuat masalah lebih mudah bagi musuh," kata Khamenei.
Iran menuduh Amerika Serikat, Israel, saingan regionalnya Arab Saudi serta lawan-lawan pemerintah yang tinggal di pengasingan, telah mengobarkan kerusuhan di negara para Mullah tersebut.
Khamenei curiga Washington akan mengeksploitasi perpecahan di Iran.
Iran sedang berjuang mengatasi masalah ekonomi akibat dipulihkannya sanksi Amerika Serikat (AS) setelah Presiden Donald Trump untuk menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir 2015 yang diteken antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).
"Setiap orang harus waspada, karena musuh kami; Amerika, licik dan jahat...dan mungkin memiliki rencana untuk 2019," kata Khamenei dalam sebuah pidato, yang teksnya di-posting di situsnya.
"Tapi kami lebih kuat dari mereka dan mereka akan gagal seperti di masa lalu," lanjut dia, yang dikutip Reuters, Kamis (13/12/2018).
Mata uang Rial Iran telah jatuh sekitar 60 persen dari nilainya pada tahun 2018, karena warga di negara itu gencar mencari dolar dan koin emas untuk melindungi tabungan mereka. Ketegangan dan protes pekerja telah meningkat karena sanksi telah memacu inflasi dan pengangguran.
"Saran saya kepada bangsa Iran, terutama kaum muda dan berbagai organisasi negara, (kaum) profesional atau politisi, adalah berhati-hati dan tidak membuat masalah lebih mudah bagi musuh," kata Khamenei.
Iran menuduh Amerika Serikat, Israel, saingan regionalnya Arab Saudi serta lawan-lawan pemerintah yang tinggal di pengasingan, telah mengobarkan kerusuhan di negara para Mullah tersebut.
Credit sindonews.com
PBB: dua peluncur rudal yang ditemukan di Yaman sepertinya dari Iran
Dua wanita dan anak-anak yang mengungsi
akibat pertempuran di kota pelabuhan Laut Merah Hodeidah menunggu di
pusat pendaftaran pengungsi di Sanaa, Yaman, Rabu (27/6/2018).
(REUTERS/Khaled Abdullah)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (CB) - Dua unit peluncur misil
anti-tank yang ditemukan koalisi militer pimpinan Saudi di Yaman
tampaknya telah diproduksi di Iran tahun 2016 dan 2017, menurut laporan
rahasia PBB yang dilihat Reuters pada Selasa.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak secara khusus menyatakan apakah penemuan unit-unit peluncur peluru kendali tersebut di Yaman merupakan pelanggaran atas resolusi PBB yang berlaku efektif pada Januari 2016. Resolusi itu mencegah Iran mengimpor atau mengekspor senjata atau bahan-bahan terkait jika Dewan Keamanan tidak memberikan persetujuan.
"Sekretariat menemukan bahwa unit-unit peluncur misil itu memiliki karakteristik buatan Iran dan tahun produksinya tertera tahun 2016 dan 2017," kata Guterres dalam laporan dua tahunannya kepada Dewan Keamanan mengenai implementasi sanksi-sanksi atas Iran.
"Sekretariat juga memeriksa rudal permukaan-ke-udara, sebagian bisa dibongkar, disita koalisi pimpinan Saudi dan mengamati fitur-fiturnya tampak konsisten dengan sebuah rudal buatan Iran," tulisnya sebagaimana dikutip Reuters.
Perang perwalian sedang terjadi di Yaman antara Iran dan Arab Saudi. Koalisi pimpinan Saudi campur tangan tahun 2015, mendukung pasukan pemerintah yang berperang melawan gerakan Houthi sekutu Iran.
Pihak Houthi harus tunduk pada embargo senjata terpisah sejak tahun 2015. Iran telah berulang-ulang membantah memasok senjata ke Houthi.
DK PBB dijadwalkan membahas laporan terbaru dari Guterres itu pada Rabu, kata para diplomat.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak secara khusus menyatakan apakah penemuan unit-unit peluncur peluru kendali tersebut di Yaman merupakan pelanggaran atas resolusi PBB yang berlaku efektif pada Januari 2016. Resolusi itu mencegah Iran mengimpor atau mengekspor senjata atau bahan-bahan terkait jika Dewan Keamanan tidak memberikan persetujuan.
"Sekretariat menemukan bahwa unit-unit peluncur misil itu memiliki karakteristik buatan Iran dan tahun produksinya tertera tahun 2016 dan 2017," kata Guterres dalam laporan dua tahunannya kepada Dewan Keamanan mengenai implementasi sanksi-sanksi atas Iran.
"Sekretariat juga memeriksa rudal permukaan-ke-udara, sebagian bisa dibongkar, disita koalisi pimpinan Saudi dan mengamati fitur-fiturnya tampak konsisten dengan sebuah rudal buatan Iran," tulisnya sebagaimana dikutip Reuters.
Perang perwalian sedang terjadi di Yaman antara Iran dan Arab Saudi. Koalisi pimpinan Saudi campur tangan tahun 2015, mendukung pasukan pemerintah yang berperang melawan gerakan Houthi sekutu Iran.
Pihak Houthi harus tunduk pada embargo senjata terpisah sejak tahun 2015. Iran telah berulang-ulang membantah memasok senjata ke Houthi.
DK PBB dijadwalkan membahas laporan terbaru dari Guterres itu pada Rabu, kata para diplomat.
Credit antaranews.com
Sejarah Hari Ini: Saddam Hussein Ditangkap
Setelah ia menyerang Kuwait pada 1990, sebuah koalisi pimpinan AS menyerbu Irak pada 1991, tetapi gagal menyingkirkan Saddam dari kursi kekuasaannya. Sepanjang 1990-an, Saddam menghadapi sanksi ekonomi dan serangan udara AS yang ditujukan untuk melumpuhkan kemampuannya memproduksi senjata kimia, biologi, dan nuklir.
Irak terus menghadapi tuduhan penjualan minyak ilegal dan pengembangan senjata kimia. AS lagi-lagi menyerbu negara itu pada Maret 2003. Kali ini dengan tujuan untuk menggulingkan Saddam dan rezimnya.
"Tidak diragukan bahwa umat beriman akan menang melawan agresi," ujar Saddam saat itu.
Meski demikian, selama invasi AS, Saddam bersembunyi dan berbicara kepada rakyatnya hanya melalui rekaman audio sesekali. Setelah mengumumkan bahwa Saddam merupakan orang yang paling dicari dari daftar 55 anggota di rezimnya, AS memulai pencarian intens.
Pada 22 Juli 2003, putra-putra Saddam, Uday dan Qusay, terbunuh ketika tentara AS menyerbu sebuah vila tempat mereka tinggal di Kota Mosul, Irak utara. Lima bulan kemudian, pada 13 Desember 2003, tentara AS menemukan Saddam Hussein bersembunyi di lubang sedalam enam sampai delapan kaki, sejauh sembilan mil di luar kota kelahirannya di Tikrit.
Pria yang pernah terobsesi dengan kebersihan itu ternyata ditemukan tidak terawat, dengan janggut lebat dan rambut kusut. Dia tidak melawan dan tidak terluka selama penangkapan. Seorang tentara di lokasi menggambarkannya sebagai seorang pria yang pasrah akan nasibnya.
Saddam kemudian dijebloskan ke penjara Irak dengan penjagaan tentara AS. Ia segera menghadapi persidangan di depan pengadilan khusus terkait beberapa kasus kriminal yang mendakwanya.
Persidangan pertama dimulai pada Oktober 2005. Pada 5 November tahun berikutnya, dia dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung.
Setelah gagal mengajukan banding, dia dieksekusi pada 30 Desember 2006. Meskipun telah dilakukan pencarian yang panjang, senjata pemusnah massal tidak pernah ditemukan di Irak.
Credit republika.co.id
Pejabat Keamanan AS Anggap China Lebih Berbahaya dari Rusia
WASHINGTON
- Para pejabat tinggi keamanan Amerika Serikat (AS) mengirim sinyal
peringatan baru terkait China. Mereka memperingatkan bahwa Beijing lebih
berbahaya dari Moskow dan merupakan ancaman jangka panjang paling
serius bagi Washington.
Para pejabat keamanan AS dari FBI, Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman mengatakan China semakin menargetkan kerentanan sistem keamanan AS di dunia maya. Mereka juga memanfaatkan beberapa anggota diaspora untuk mencuri rahasia dan mengancam keamanan nasional AS.
"Ini adalah ancaman kontra intelijen paling parah yang dihadapi negara kita hari ini," kata asisten direktur Divisi Kontra Intelijen FBI, Bill Priestap, kepada Komite Kehakiman Senat AS.
"Kami membutuhkan tanggapan yang lebih luas," sambungnya, memperingatkan bahwa tindakan AS hingga saat ini belum memadai.
"Apa yang tergantung pada keseimbangan bukan hanya masa depan Amerika Serikat, tetapi masa depan dunia," cetusnya seperti dikutip dari VOA, Kamis (13/12/2018).
Sementara pejabat Departemen Kehakiman mengatakan bahwa antara tahun 2011 dan 2018, lebih dari 90 persen kasus spionase terhadap departemen di negara itu melibatkan China dan laju operasinya meningkat.
"Buku pedomannya sederhana: curi, tiru dan ganti," ujar Asisten Jaksa Agung John Demers kepada anggota parlemen.
"Curi kekayaan intelektual dari perusahaan Amerika, mereplikasi teknologi itu, dan menggantikan perusahaan Amerika di pasar China dan suatu hari di pasar global," jelasnya.
Ini bukanlah peringatan pertama terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh China.
Pada bulan September lalu, Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats memperingatkan bahwa pendekatan "metodis" Beijing, yang dikombinasikan dengan kehebatannya di dunia maya, lebih berbahaya bagi AS daripada upaya-upaya intervensi pemilu yang dilakukan Rusia.
"China mendapat manfaat dari hubungan AS dan China yang relatif stabil dan sistem internasional yang lebih dapat diprediksi dan kurang diperdebatkan," kata Coats pada saat itu.
Peringatan terbaru ini datang ketika AS terkunci dalam sengketa perdagangan dengan Beijing. Ketenganan itu semakin meningkat dengan ditahannya Chief Financial Officer Huawei Meng Wanzhou.
China telah menuntut pembebasannya. Sementara Presiden AS Donald Trump mengatakan ia akan mempertimbangkan melakukan intervensi jika itu menguntungkan keamanan nasional AS atau memungkinkan dia mendapatkan kesepakatan perdagangan dengan Beijing.
Saat ditanya apakah komentar Trump dapat merugikan upaya AS meminta pertanggungjawaban China, Demers menegaskan tidak akan ada dampak pada tindakan Departemen Kehakiman.
"Apa yang kami lakukan di Departemen Kehakiman adalah penegaka hukum. Kami tidak melakukan perdagangan," ujar Demers terkait Meng.
Para pejabat keamanan AS dari FBI, Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman mengatakan China semakin menargetkan kerentanan sistem keamanan AS di dunia maya. Mereka juga memanfaatkan beberapa anggota diaspora untuk mencuri rahasia dan mengancam keamanan nasional AS.
"Ini adalah ancaman kontra intelijen paling parah yang dihadapi negara kita hari ini," kata asisten direktur Divisi Kontra Intelijen FBI, Bill Priestap, kepada Komite Kehakiman Senat AS.
"Kami membutuhkan tanggapan yang lebih luas," sambungnya, memperingatkan bahwa tindakan AS hingga saat ini belum memadai.
"Apa yang tergantung pada keseimbangan bukan hanya masa depan Amerika Serikat, tetapi masa depan dunia," cetusnya seperti dikutip dari VOA, Kamis (13/12/2018).
Sementara pejabat Departemen Kehakiman mengatakan bahwa antara tahun 2011 dan 2018, lebih dari 90 persen kasus spionase terhadap departemen di negara itu melibatkan China dan laju operasinya meningkat.
"Buku pedomannya sederhana: curi, tiru dan ganti," ujar Asisten Jaksa Agung John Demers kepada anggota parlemen.
"Curi kekayaan intelektual dari perusahaan Amerika, mereplikasi teknologi itu, dan menggantikan perusahaan Amerika di pasar China dan suatu hari di pasar global," jelasnya.
Ini bukanlah peringatan pertama terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh China.
Pada bulan September lalu, Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats memperingatkan bahwa pendekatan "metodis" Beijing, yang dikombinasikan dengan kehebatannya di dunia maya, lebih berbahaya bagi AS daripada upaya-upaya intervensi pemilu yang dilakukan Rusia.
"China mendapat manfaat dari hubungan AS dan China yang relatif stabil dan sistem internasional yang lebih dapat diprediksi dan kurang diperdebatkan," kata Coats pada saat itu.
Peringatan terbaru ini datang ketika AS terkunci dalam sengketa perdagangan dengan Beijing. Ketenganan itu semakin meningkat dengan ditahannya Chief Financial Officer Huawei Meng Wanzhou.
China telah menuntut pembebasannya. Sementara Presiden AS Donald Trump mengatakan ia akan mempertimbangkan melakukan intervensi jika itu menguntungkan keamanan nasional AS atau memungkinkan dia mendapatkan kesepakatan perdagangan dengan Beijing.
Saat ditanya apakah komentar Trump dapat merugikan upaya AS meminta pertanggungjawaban China, Demers menegaskan tidak akan ada dampak pada tindakan Departemen Kehakiman.
"Apa yang kami lakukan di Departemen Kehakiman adalah penegaka hukum. Kami tidak melakukan perdagangan," ujar Demers terkait Meng.
"Kami bukan alat perdagangan ketika kami membawa kasus," tegasnya.
Terlepas dari hasil kasus atau negosiasi perdagangan AS-China, pejabat keamanan dan intelijen AS yakin ancaman dari China akan terus tumbuh.
"Perekonomian kami dibangun di atas struktur umum sistem lintas sektoral. Bagi musuh kami, termasuk China, ini adalah jejaring besar target yang saling berhubungan," kata Chris Krebs, Direktur Keamanan SIber dan Dinas Keamanan Infrastruktur Departemen Keamanan Dalam Negeri, kepada anggota parlemen.
Credit sindonews.com
Presiden Venezuela: Penasihat Trump Berencana Membunuh Saya
CARACAS
- Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuduh John Bolton, Penasihat
Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mempersiapkan
rencana pembunuhan terhadap dirinya. Dia mengklaim Washington sedang
menyusun strategi kudeta di Caracas.
Tuduhan Maduro itu disampaikan hari Rabu waktu setempat. "John Bolton memimpin rencana untuk melepaskan kekerasan dan melakukan kudeta untuk memperkenalkan pemerintahan transisi," katanya.
"Bolton sedang mempersiapkan rencana pembunuhan saya. Dia melatih, di berbagai tempat, pasukan tentara bayaran dan pasukan paramiliter bersama-sama dengan Kolombia, yang presidennya Ivan Duque adalah kaki tangan dari rencana ini," lanjut penerus Hugo Chavez ini dalam konferensi pers yang juga disiarkan di halaman Facebook-nya.
Pada 9 Desember lalu, Maduro telah menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan untuk menggulingkan pemerintah Venezuela.
"Sebuah upaya untuk merongrong kehidupan demokrasi Venezuela dan melakukan kudeta terhadap rezim konstitusional dan demokratis di negara kami telah diluncurkan di bawah koordinasi dari Gedung Putih," kata Maduro seperti dikutip kantor berita AVN.
Dalam beberapa hari mendatang, dia akan mengadakan konferensi pers untuk memberikan rincian tentang rencana Washington yang dia duga untuk kudeta di Venezuela.
Pada awal Agustus lalu, Maduro jadi target serangan drone yang dilengkapi bahan peledak ketika pidato di acara parade militer di Caracas. Dia selamat dalam serangan tersebut.
Tuduhan Maduro itu disampaikan hari Rabu waktu setempat. "John Bolton memimpin rencana untuk melepaskan kekerasan dan melakukan kudeta untuk memperkenalkan pemerintahan transisi," katanya.
"Bolton sedang mempersiapkan rencana pembunuhan saya. Dia melatih, di berbagai tempat, pasukan tentara bayaran dan pasukan paramiliter bersama-sama dengan Kolombia, yang presidennya Ivan Duque adalah kaki tangan dari rencana ini," lanjut penerus Hugo Chavez ini dalam konferensi pers yang juga disiarkan di halaman Facebook-nya.
Pada 9 Desember lalu, Maduro telah menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan untuk menggulingkan pemerintah Venezuela.
"Sebuah upaya untuk merongrong kehidupan demokrasi Venezuela dan melakukan kudeta terhadap rezim konstitusional dan demokratis di negara kami telah diluncurkan di bawah koordinasi dari Gedung Putih," kata Maduro seperti dikutip kantor berita AVN.
Dalam beberapa hari mendatang, dia akan mengadakan konferensi pers untuk memberikan rincian tentang rencana Washington yang dia duga untuk kudeta di Venezuela.
Pada awal Agustus lalu, Maduro jadi target serangan drone yang dilengkapi bahan peledak ketika pidato di acara parade militer di Caracas. Dia selamat dalam serangan tersebut.
Credit sindonews.com
Theresa May Lolos dari Mosi Tidak Percaya Partai Konservatif
PM Inggris Theresa May. (REUTERS/Anthony Devlin/Pool)
Pemimpin Inggris mengatasi mosi tidak percaya dari faksi konservatif setelah dipicu oleh pendukung garis keras Brexit yang membenci kesepakatan dengan Uni Eropa bulan lalu.
Hasil ini membuat May akan kebal dari anggota Partai Konservatif. Pasalnya, partai ini tidak bisa mengajukan mosi serupa untuk beberapa tahun ke depan.
Namun, tidak akan menyelesaikan masalah utama May, yakni bagaimana cara membagi anggota parlemen untuk menyetujui kesepakatan Brexit.
Mata uang Inggris, Poundsterling langsung menguat pasca keputusan parlemen terhadap May.
Sebelum pemungutan suara dimulai, May mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia berencana untuk mundur sebelum pemilihan 2022.
Dilansir dari AFP, pernyataan ini May katakan saat mencari dukungan parlemen mengenai mosi tidak percaya. Anggota Parlemen Faksi Konservatif Alec Shelbrooke mengungkapkan May tidak berniat untuk memimpin pemilihan 2022.
"Dia mengatakan dia tidak berniat untuk memimpin pemilihan 2022," kata Shelbrooke, Rabu (13/12) kepada wartawan setelah pertemuan tertutup.
Credit cnnindonesia.com
Theresa May Berencana Mundur Sebelum Pemilu 2022
PM Inggris Theresa May. (REUTERS/Hannah McKay)
Dilansir dari AFP, pernyataan ini May katakan saat mencari dukungan parlemen mengenai mosi tidak percaya. Anggota Parlemen Faksi Konservatif Alec Shelbrooke mengungkapkan May tidak berniat untuk memimpin pemilihan 2022.
"Dia mengatakan dia tidak berniat untuk memimpin pemilihan 2022," kata Shelbrooke, Rabu (13/12) kepada wartawan setelah pertemuan tertutup.
Sebelumnya, sejumlah anggota parlemen Inggris dari partai berkuasa, Partai Konservatif, mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Theresa May.
Kepala komite Partai Konservatif yang bertugas mengkoordinasi pengajuan mosi tidak percaya, Graham Brady, mengaku telah menerima 48 dukungan yang dibutuhkan dari anggota parlemen faksi partainya untuk mengusulkan mosi tersebut.
"Ambang batas 15 persen dari seluruh anggota parlemen faksi Partai Konservatif sudah tercapai untuk mengajukan mosi tidak percaya," kata Brady pada Rabu (12/12).
"Mosi tidak percaya diajukan menyusul negosiasi Brexit yang semakin kacau. Kepemimpinan May semakin ditekan menyusul keputusannya menunda pemungutan suara Brexit di parlemen kemarin.
Komite tersebut dikabarkan telah mengumpulkan surat-surat yang menyerukan pengunduran diri May selama beberapa bulan terakhir.
Selain dari partainya, Partai Konservatif, mosi tidak percaya untuk melengserkan May juga telah diserukan oleh oposisi. Sementara itu, May bersumpah akan menghadapi pengajuan mosi tidak percaya yang bisa mengancam posisinya tersebut.
Dia menganggap perubahan kepemimpinan saat ini hanya akan menghambat bahkan mengancam proses Brexit itu sendiri.
"Berdasarkan konstitusi, pemimpin baru tak akan menjabat 21 Januari mendatang. Jadi, risiko pemilihan kepemimpinan baru berisiko mengalihkan kendali negosiasi Brexit kepada oposisi di parlemen," kata May.
"Seorang pemimpin baru tidak akan memiliki waktu untuk menegosiasikan kembali perjanjian Brexit dan meloloskan undang-undang Brexit melalui parlemen pada 29 Maret mendatang. Jadi salah satu tindakan pertama yang mereka harus lakukan adalah memperpanjang atau menyelesaikan kembali Pasal 50, menunda atau menghentikan Brexit ketika warga menginginkan ini berhasil."
Jika May berhasil lolos dari mosi tidak percaya, anggota Partai Konservatif tidak bisa mengajukan mosi serupa untuk beberapa tahun ke depan.
Credit cnnindonesia.com
Penyiar Radio Jadi Wakil Presiden Ekuador
CB, Jakarta - Kongres Ekuador menunjuk
Otto Sonnenholzner, 35 tahun, sebagai Wakil Presiden Ekuador yang baru.
Selain usianya yang masih muda, penunjukan Sonnenholzner menarik
perhatian publik karena dia adalah seorang penyiar radio dan ekonom.
Melalui penunjukkan ini, maka Sonnenholzner mendampingi Presiden Lenin Moreno yang resmi menjadi orang nomor satu di Ekuador pada Mei 2018. Dia menggantikan Maria Vicuna yang tersangkut kasus korupsi dengan perusahaan konstruksi asal Brazil, Odebrecht.
"Saya akan selalu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi," kata Sonnenholzner saat dilantik sumpah jabatan, seperti dikutip dari Reuters, Rabu, 12 Desember 2018.
Kongres Ekuador menunjuk Otto Sonnenholzner, 35 tahun,penyiar radio dan ekonom sebagai Wakil Presiden Ekuador yang baru. sumber: Uruguay al toque
Sonnenholzner mengaku sudah sembilan tahun mengenal Moreno yang beraliran kiri. Presiden Moreno mendapatkan dukungan dari mantan Presiden Rafael Correa saat masa kampanye.
Kongres Ekuador bersatu dengan Correa untuk mendukung pencalonan Sonnenholzner. Dia memperoleh 94 dukungan suara dari total 128 suara.
Terpilihnya Sonnenholzner membuat geger publik Ekuador karena usianya yang masih muda. Sonnenholzner lahir pada 1983 yang telah menikah dan memiliki tiga anak. Selain sebagai penyiar radio, Sonnenholzner dikenal sebagai ekonom setelah menuntaskan kuliah S2 di Universitas Internasional Schiller jurusan ekonomi internasional.
Melalui penunjukkan ini, maka Sonnenholzner mendampingi Presiden Lenin Moreno yang resmi menjadi orang nomor satu di Ekuador pada Mei 2018. Dia menggantikan Maria Vicuna yang tersangkut kasus korupsi dengan perusahaan konstruksi asal Brazil, Odebrecht.
"Saya akan selalu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi," kata Sonnenholzner saat dilantik sumpah jabatan, seperti dikutip dari Reuters, Rabu, 12 Desember 2018.
Kongres Ekuador menunjuk Otto Sonnenholzner, 35 tahun,penyiar radio dan ekonom sebagai Wakil Presiden Ekuador yang baru. sumber: Uruguay al toque
Sonnenholzner mengaku sudah sembilan tahun mengenal Moreno yang beraliran kiri. Presiden Moreno mendapatkan dukungan dari mantan Presiden Rafael Correa saat masa kampanye.
Kongres Ekuador bersatu dengan Correa untuk mendukung pencalonan Sonnenholzner. Dia memperoleh 94 dukungan suara dari total 128 suara.
Terpilihnya Sonnenholzner membuat geger publik Ekuador karena usianya yang masih muda. Sonnenholzner lahir pada 1983 yang telah menikah dan memiliki tiga anak. Selain sebagai penyiar radio, Sonnenholzner dikenal sebagai ekonom setelah menuntaskan kuliah S2 di Universitas Internasional Schiller jurusan ekonomi internasional.
Credit tempo.co
Kongres Filipina Perpanjang Darurat Militer di Mindanao
CB, Jakarta - Kongres Filipina menyetujui perpanjangan 12 bulan undang-undang darurat militer di wilayah Mindanao.
Keputusan ini menyusul pernyataan Presiden Rodrigo Duterte untuk mempertahankan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk menghentikan ekstremis Muslim di Filipina.
Reuters melaporkan, 12 Desember 2018, rapat legislatif gabungan memilih 235 berbanding 28 suara untuk mempertahankan darurat militer di Mindanao hingga akhir 2019. Dengan keputusan ini, maka menjadi darurat militer paling lama sejak era 1970-an dari diktator Ferdinand Marcos.
Sebagian besar wilayah Muslim Mindanao selama beberapa dekade telah
dirundung oleh pembajakan dan pemberontakan bersenjata oleh milisi
separatis dan komunis, beberapa di antaranya telah diredam dengan
kesepakatan gencatan senjata dan desentralisasi.
Kelompok teroris pendukung ISIS, Maute yang didukung Abu Sayyaf berusaha menguasai daerah yang memiliki penduduk mayoritas Islam di Marawi, Filipina bagian selatan. Kelompok teroris Maute ingin mengubah kota Marawi menjadi pusat kekuataan ISIS di Asia Tenggara. (Jes Aznar/Getty Images)
Namun pada Mei tahun lalu, konflik kembali muncul setelah sebuah aliansi ekstremis yang berusaha menciptakan ISIS di Filipina, menyerang dan merebut Kota Marawi selama lima bulan, yang dibalas oleh serangan udara dan darat pemerintah.
"Terlepas dari perolehan substansial yang dicapai selama masa darurat militer, kami tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa Mindanao berada di tengah-tengah pemberontakan," tulis Duterte dalam sebuah surat kepada Kongres.
Tentara pemerintah beristirahat di depan sebuah bangunan yang rusak di jalan Sultan Omar Dianalan di distrik Mapandi di kota Marawi, Filipina selatan, 13 September 2017. REUTERS
Juru bicara Duterte dan militer berterima kasih kepada para anggota parlemen setelah pemungutan suara, dan mengatakan hak-hak dan kebebasan sipil akan dijaga di bawah darurat militer yang dimaksudkan untuk mencegah kelompok-kelompok radikal berkembang di Mindanao.
Anggota parlemen oposisi mengatakan perpanjangan itu tidak adil karena tidak ada lagi pemberontakan yang mesti dipadamkan.
"Ini membuat saya bertanya-tanya, apakah ini normal?" kata Senator Franklin Drilon mengatakan selama sesi.
Legislator Edcel Lagman mengatakan apa yang tersisa dari pemberontak ISIS di Mindanao adalah milisi yang tidak mampu melakukan kembali pemberontakan atau menciptakan serangan baru usai darurat militer Filipina sebelumnya.
Keputusan ini menyusul pernyataan Presiden Rodrigo Duterte untuk mempertahankan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk menghentikan ekstremis Muslim di Filipina.
Reuters melaporkan, 12 Desember 2018, rapat legislatif gabungan memilih 235 berbanding 28 suara untuk mempertahankan darurat militer di Mindanao hingga akhir 2019. Dengan keputusan ini, maka menjadi darurat militer paling lama sejak era 1970-an dari diktator Ferdinand Marcos.
Kelompok teroris pendukung ISIS, Maute yang didukung Abu Sayyaf berusaha menguasai daerah yang memiliki penduduk mayoritas Islam di Marawi, Filipina bagian selatan. Kelompok teroris Maute ingin mengubah kota Marawi menjadi pusat kekuataan ISIS di Asia Tenggara. (Jes Aznar/Getty Images)
Namun pada Mei tahun lalu, konflik kembali muncul setelah sebuah aliansi ekstremis yang berusaha menciptakan ISIS di Filipina, menyerang dan merebut Kota Marawi selama lima bulan, yang dibalas oleh serangan udara dan darat pemerintah.
"Terlepas dari perolehan substansial yang dicapai selama masa darurat militer, kami tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa Mindanao berada di tengah-tengah pemberontakan," tulis Duterte dalam sebuah surat kepada Kongres.
Tentara pemerintah beristirahat di depan sebuah bangunan yang rusak di jalan Sultan Omar Dianalan di distrik Mapandi di kota Marawi, Filipina selatan, 13 September 2017. REUTERS
Juru bicara Duterte dan militer berterima kasih kepada para anggota parlemen setelah pemungutan suara, dan mengatakan hak-hak dan kebebasan sipil akan dijaga di bawah darurat militer yang dimaksudkan untuk mencegah kelompok-kelompok radikal berkembang di Mindanao.
Anggota parlemen oposisi mengatakan perpanjangan itu tidak adil karena tidak ada lagi pemberontakan yang mesti dipadamkan.
"Ini membuat saya bertanya-tanya, apakah ini normal?" kata Senator Franklin Drilon mengatakan selama sesi.
Legislator Edcel Lagman mengatakan apa yang tersisa dari pemberontak ISIS di Mindanao adalah milisi yang tidak mampu melakukan kembali pemberontakan atau menciptakan serangan baru usai darurat militer Filipina sebelumnya.
Credit tempo.co
Bentrok Jelang Pemilu di Bangladesh, 2 Tewas dan Belasan Luka
DHAKA
- Bentrokan politik pecah di Bangladesh, menyebabkan dua pekerja
kampanye tewas dan melukai puluhan lainnya. Bentrokan ini pecah di
tengah ketegangan yang melonjak sebelum pemilihan umum pada 30 Desember.
Perdana Menteri Sheikh Hasina dari Partai Liga Awami yang berkuasa sedang mencari masa jabatan ketiga berturut-turut saat kampanye pemilihan resmi berlangsung pada Senin.
Saingannya, Khaleda Zia, yang memimpin oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), dipenjara setelah dinyatakan bersalah atas dakwaan yang dikatakannya bermotif politik.
BNP memboikot pemilu terakhir, pada tahun 2014 karena menudingnya tidak adil, tetapi mengatakan akan mengambil bagian saat ini. BNP pun mencari kelompok pemantau internasional yang diyakini akan cacat.
Pihak kepolisian mengatakan para pekerja dari kedua belah pihak bentrok di dua distrik di luar Ibu Kota Dhaka sehingga dua orang juru kampanye Liga Awami tewas.
Polisi di distrik Noakhali dan Faridpur mengatakan, penyelidikan telah dilakukan terhadap 45 orang dan diperkiraka lebih banyak penangkapan.
"Petugas yang kembali telah mengadakan pertemuan kedua pihak untuk menghindari insiden seperti itu di masa depan," kata inspektur polisi di Noakhali, Elias Sharif, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/12/2018).
Jurubicara Awami League, Hasan Mahmud, menuduh BNP mencoba menggagalkan lingkungan yang damai dan menyerang para pendukungnya.
Namun BNP membantah tuduhan itu dan mengatakan setidaknya 200 pendukungnya terluka. Sebaliknya, BNP menuduh para pekerja Liga Awami menyerang iring-iringan mobil sekretaris jenderal BNP, yang kemudian tuduhan itu dibantah oleh Hasan.
Pemilu di Bangladesh biasanya dirusak oleh kekerasan, tetapi ketegangan sangat tinggi selama musim kampanye ini. BNP mengatakan sejumlah pekerjanya telah ditahan dalam beberapa bulan terakhir atas tuduhan fiktif.
Hasina dan Khaleda, yang di antara mereka telah memerintah Bangladesh selama lebih dari dua dekade, adalah musuh bebuyutan, dan BNP mengatakan pemimpinnya telah dipenjara atas tuduhan-tuduhan palsu untuk menjauhkannya dari politik.
Sementara BNP telah bergabung dengan partai-partai oposisi yang lebih kecil untuk membentuk Front Nasional Serikat, namun aliansi tersebut tidak memiliki calon yang jelas untuk perdana menteri. Para pengacara BNP masih bekerja untuk pembebasan Khaleda sebelum 30 Desember.
"Para pendukung dan pekerja Liga Awami putus asa untuk menjauhkan kita dari pemilihan karena mereka sedang mempertimbangkan kekalahan besar,” kata Ruhul Kabir Rizvi, sekretaris jenderal senior BNP.
Perdana Menteri Sheikh Hasina dari Partai Liga Awami yang berkuasa sedang mencari masa jabatan ketiga berturut-turut saat kampanye pemilihan resmi berlangsung pada Senin.
Saingannya, Khaleda Zia, yang memimpin oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), dipenjara setelah dinyatakan bersalah atas dakwaan yang dikatakannya bermotif politik.
BNP memboikot pemilu terakhir, pada tahun 2014 karena menudingnya tidak adil, tetapi mengatakan akan mengambil bagian saat ini. BNP pun mencari kelompok pemantau internasional yang diyakini akan cacat.
Pihak kepolisian mengatakan para pekerja dari kedua belah pihak bentrok di dua distrik di luar Ibu Kota Dhaka sehingga dua orang juru kampanye Liga Awami tewas.
Polisi di distrik Noakhali dan Faridpur mengatakan, penyelidikan telah dilakukan terhadap 45 orang dan diperkiraka lebih banyak penangkapan.
"Petugas yang kembali telah mengadakan pertemuan kedua pihak untuk menghindari insiden seperti itu di masa depan," kata inspektur polisi di Noakhali, Elias Sharif, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/12/2018).
Jurubicara Awami League, Hasan Mahmud, menuduh BNP mencoba menggagalkan lingkungan yang damai dan menyerang para pendukungnya.
Namun BNP membantah tuduhan itu dan mengatakan setidaknya 200 pendukungnya terluka. Sebaliknya, BNP menuduh para pekerja Liga Awami menyerang iring-iringan mobil sekretaris jenderal BNP, yang kemudian tuduhan itu dibantah oleh Hasan.
Pemilu di Bangladesh biasanya dirusak oleh kekerasan, tetapi ketegangan sangat tinggi selama musim kampanye ini. BNP mengatakan sejumlah pekerjanya telah ditahan dalam beberapa bulan terakhir atas tuduhan fiktif.
Hasina dan Khaleda, yang di antara mereka telah memerintah Bangladesh selama lebih dari dua dekade, adalah musuh bebuyutan, dan BNP mengatakan pemimpinnya telah dipenjara atas tuduhan-tuduhan palsu untuk menjauhkannya dari politik.
Sementara BNP telah bergabung dengan partai-partai oposisi yang lebih kecil untuk membentuk Front Nasional Serikat, namun aliansi tersebut tidak memiliki calon yang jelas untuk perdana menteri. Para pengacara BNP masih bekerja untuk pembebasan Khaleda sebelum 30 Desember.
"Para pendukung dan pekerja Liga Awami putus asa untuk menjauhkan kita dari pemilihan karena mereka sedang mempertimbangkan kekalahan besar,” kata Ruhul Kabir Rizvi, sekretaris jenderal senior BNP.
Credit sindonews.com
Pakistan Murka Masuk Blacklist Pelanggaran Kebebasan Beragama AS
ISLAMABAD
- Pakistan menolak dimasukkan Amerika Serikat (AS) ke dalam daftar
hitam negara-negara yang melanggar kebebasan beragama. Pakistan menyebut
langkah itu unilateral dan bermotif politik.
"Selain sebutan ini jelas-jelas bias, ada pertanyaan serius tentang kredibilitan dan ketidakberpihakan dari sosok yang memproklamirkan diri sebagai juri terlibat dalam pelaksanaan yang tidak beralasan ini," kata Mohammad Faisal, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam sebuah pernyataan.
"Pakistan adalah masyarakat multi-agama, pluralistik di mana orang-orang dari beragam agama dan denominasi hidup bersama," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (12/12/2018).
Departemen Luar Negeri AS menempatkan Pakistan pada daftar negara yang dikatakan melanggar kebebasan beragama.
"Pakistan telah merancang mekanisme hukum dan administratif yang mapan untuk melindungi hak warganya dan tidak memerlukan nasihat dari negara lain tentang bagaimana melindungi hak-hak minoritasnya," jelas Faisal.
Sekitar 4 persen dari 200 juta penduduk Pakistan ditambah populasi terdiri dari minoritas Kristen, Hindu, Buddha, dan Sikh. Parlemen negara memiliki kursi khusus yang disediakan untuk kaum minoritas untuk memastikan perwakilan dan suara mereka yang memadai dalam proses legislatif.
Faisal mencela bagaimana beberapa aktivis hak asasi manusia menutup mata mereka terhadap penganiayaan sistematis terhadap minoritas yang menjadi sasaran dominasi dan pendudukan asing seperti di Kashmir yang diduduki India.
"Introspeksi diri yang jujur juga akan tepat waktu untuk mengetahui penyebab kenaikan eksponensial dalam Islamophobia dan anti-Semitisme di AS," Faisal menyimpulkan.
Jammu dan Kashmir, wilayah Himalaya mayoritas Muslim, dikuasai oleh India dan Pakistan dalam beberapa bagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sepotong kecil Kashmir juga dikuasai oleh China.
Karena dibagi pada 1947, kedua negara telah berperang tiga kali - pada tahun 1948, 1965 dan 1971 - dua di antaranya mengenai Kashmir.
Juga, di gletser Siachen di Kashmir utara, pasukan India dan Pakistan telah berperang sejak tahun 1984. Gencatan senjata mulai berlaku pada tahun 2003.
Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan kekuasaan India untuk kemerdekaan, atau untuk bersatu dengan negara tetangga Pakistan. Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik di wilayah itu sejak tahun 1989.
"Selain sebutan ini jelas-jelas bias, ada pertanyaan serius tentang kredibilitan dan ketidakberpihakan dari sosok yang memproklamirkan diri sebagai juri terlibat dalam pelaksanaan yang tidak beralasan ini," kata Mohammad Faisal, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam sebuah pernyataan.
"Pakistan adalah masyarakat multi-agama, pluralistik di mana orang-orang dari beragam agama dan denominasi hidup bersama," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (12/12/2018).
Departemen Luar Negeri AS menempatkan Pakistan pada daftar negara yang dikatakan melanggar kebebasan beragama.
"Pakistan telah merancang mekanisme hukum dan administratif yang mapan untuk melindungi hak warganya dan tidak memerlukan nasihat dari negara lain tentang bagaimana melindungi hak-hak minoritasnya," jelas Faisal.
Sekitar 4 persen dari 200 juta penduduk Pakistan ditambah populasi terdiri dari minoritas Kristen, Hindu, Buddha, dan Sikh. Parlemen negara memiliki kursi khusus yang disediakan untuk kaum minoritas untuk memastikan perwakilan dan suara mereka yang memadai dalam proses legislatif.
Faisal mencela bagaimana beberapa aktivis hak asasi manusia menutup mata mereka terhadap penganiayaan sistematis terhadap minoritas yang menjadi sasaran dominasi dan pendudukan asing seperti di Kashmir yang diduduki India.
"Introspeksi diri yang jujur juga akan tepat waktu untuk mengetahui penyebab kenaikan eksponensial dalam Islamophobia dan anti-Semitisme di AS," Faisal menyimpulkan.
Jammu dan Kashmir, wilayah Himalaya mayoritas Muslim, dikuasai oleh India dan Pakistan dalam beberapa bagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sepotong kecil Kashmir juga dikuasai oleh China.
Karena dibagi pada 1947, kedua negara telah berperang tiga kali - pada tahun 1948, 1965 dan 1971 - dua di antaranya mengenai Kashmir.
Juga, di gletser Siachen di Kashmir utara, pasukan India dan Pakistan telah berperang sejak tahun 1984. Gencatan senjata mulai berlaku pada tahun 2003.
Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan kekuasaan India untuk kemerdekaan, atau untuk bersatu dengan negara tetangga Pakistan. Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik di wilayah itu sejak tahun 1989.
Credit sindonews.com
Donald Trump Sebut Rakyat Akan Berontak Jika Dia Dimakzulkan
CB, Jakarta - Presiden AS Donald Trump menyatakan rakyat akan memberontak jika dia dimakzulkan dari kursi kepresidenan.
Pernyataan Trump dilontarkan selama wawancara di Gedung Putih dengan Reuters, sejak jaksa federal di New York mengajukan dakwaan untuk Michael Cohen, mantan pengacara pribadi Trump.
"Sulit untuk mendakwa seseorang yang tidak melakukan kesalahan dan siapa yang menciptakan ekonomi terbesar dalam sejarah negara kita," kata Trump, seperti dikutip dari Reuters, 12 Desember 2018.
Pemakzulan Trump menjadi topik yang dibicarakan di berbagai lini partai.
Kombinasi foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pengacara pribadinya Michael Cohen. REUTERS/Lucas Jackson, Leah Millis/File Photos
Cohen mengaku bersalah melanggar peraturan dana kampanye pada Agustus, dan mengakui dia membayar uang tutup mulut kepada perempuan atas arahan Trump untuk menjaga isu skandal seks selama pilpres 2016.
Bulan lalu, Cohen juga mengakui ia berbohong kepada Kongres tentang proyek real estat presiden di Rusia.
Menurut laporan Washington Post, dokumen pengadilan pada Jumat menyebut presiden sebagai pihak dalam beberapa pelanggaran federal. Para ahli hukum mengatakan dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berat termasuk penipuan pajak dan kejahatan pengungkapan publik.
Pengacara Trump, Rudolph W. Giuliani juga menyatakan pada bulan Agustus bahwa rakyat Amerika akan memberontak terhadap pemakzulan.
Klaim Ekonomi Donald Trump
Pernyataan Trump dilontarkan selama wawancara di Gedung Putih dengan Reuters, sejak jaksa federal di New York mengajukan dakwaan untuk Michael Cohen, mantan pengacara pribadi Trump.
"Sulit untuk mendakwa seseorang yang tidak melakukan kesalahan dan siapa yang menciptakan ekonomi terbesar dalam sejarah negara kita," kata Trump, seperti dikutip dari Reuters, 12 Desember 2018.
Kombinasi foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pengacara pribadinya Michael Cohen. REUTERS/Lucas Jackson, Leah Millis/File Photos
Cohen mengaku bersalah melanggar peraturan dana kampanye pada Agustus, dan mengakui dia membayar uang tutup mulut kepada perempuan atas arahan Trump untuk menjaga isu skandal seks selama pilpres 2016.
Bulan lalu, Cohen juga mengakui ia berbohong kepada Kongres tentang proyek real estat presiden di Rusia.
Menurut laporan Washington Post, dokumen pengadilan pada Jumat menyebut presiden sebagai pihak dalam beberapa pelanggaran federal. Para ahli hukum mengatakan dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berat termasuk penipuan pajak dan kejahatan pengungkapan publik.
Pengacara Trump, Rudolph W. Giuliani juga menyatakan pada bulan Agustus bahwa rakyat Amerika akan memberontak terhadap pemakzulan.
Klaim Ekonomi Donald Trump
Donald Trump beberapa kali mengklaim AS adalah ekonomi terbesar dunia. Washington Post mengumpulkan pernyataan-pernyataan Trump ini di antaranya di Twitter 4 Juni 2018 Trump menulis "Kita memiliki ekonomi terkuat dalam sejarah bangsa kita", kemudian pernyataan kepada wartawan pada 15 Juni "Kita memiliki ekonomi terbesar dalam sejarah negara kita", lalu selama wawancara di Fox and Friends pada 23 Agustus, "Dikatakan ekonomi kita adalah yang terkuat yang pernah kita alami dalam sejarah kita, dan kalian lihat saja pada angka-angkanya."
The Hill melaporkan, mengutip pada data World Economic Forum (WEF) 2018, laporan World Competitiveness Report menyebut Amerika Serikat menempati peringkat pertama dalam daya saing global, naik dari peringkat ketiga selama beberapa tahun terakhir, dan peringkat pertama dalam sepuluh tahun terakhir.
"Daya saing global ditentukan oleh serangkaian institusi, kebijakan dan faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara...Dan produktivitas mengarah pada pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan," menurut lapoiran WEF, yang dikutip The Hill pada 18 Oktober.
WEF memberi peringkat masing-masing dari 140 negara yang mereka pelajari sesuai identifikasi sebagai faktor penentu produktivitas dan dinamisme. Skor masing-masing negara ditentukan oleh kombinasi survei opini eksekutif dan ukuran kuantitatif.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang berkampanye di Billings, Montana, pada Kamis, 6 September 2018, mendesak pendukungnya untuk mencoblos pada pemilu tengah pada November 2018 agar dia tidak terkena pemakzulan. AP via Chicago Tribune
Sementara The Fact Checker Washington Post pada 7 September melaporkan data yang berbeda dari laporan WEF atau klaim Trump. Salah satunya tingkat pengangguran yang mencapai 3,9 persen pada Agustus, lebih tinggi dari Mei yang mencapai 3.8 persen. Sebagai perbandingan angka pengangguran pada 1953 sebesar 2.5 persen, dan 3,8 persen pada tahun 2000.
Selain angka pengangguran, Washington Post juga membeberkan produk domestik bruto (GDP). Ini adalah statistik lain yang sering dikutip Trump. GDP adalah ukuran ekonomi terluas dan selama kampanye dia berjanji untuk mencapai tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 4 persen. Pada kuartal kedua mencapai 4,2 persen, tetapi masih di bawah 5,1 persen dan 4,9 persen dicapai dalam dua kuartal pada tahun 2014, atau 4,7 persen peningkatan dalam seperempat pada tahun 2011.
Apapun klaim pro dan kontra terhadap Trump tidak membuat isu pemakzulan padam, mengingat Demokrat sangat berambisi memecat Trump sebagai presiden.
Pemakzulan sendiri membutuhkan mayoritas suara DPR, di mana Demokrat akan mengambil alih mayoritas DPR pada Januari mendatang setelah menang di Pemilu Sela AS. Namun ini baru tahap awal, untuk pemakzulan dibutuhkan dua pertiga suara mayoritas di Senat, di mana rekan-rekan Donald Trump dari Partai Republik adalah mayoritas.
Credit tempo.co
Donald Trump Mengaku Tidak Takut Dimakzulkan
CB, Jakarta - Presiden AS Donald Trump
mengaku tidak khawatir bahwa dia dapat dimakzulkan. Trump juga
mengatakan pembayaran yang dilakukan menjelang pilpres tahun 2016 oleh
mantan pengacara pribadinya Michael Cohen kepada dua wanita tidak
melanggar hukum keuangan kampanye.
"Sangat sulit untuk mendakwa seseorang yang tidak melakukan kesalahan dan siapa yang menciptakan ekonomi terbesar dalam sejarah negara kita," kata Trump kepada Reuters, 12 Desember 2018, selama wawancara di Oval Office Gedung Putih.
"Saya tidak khawatir, tidak. Saya pikir orang-orang akan memberontak jika itu terjadi," katanya.
Michael Cohen, mantan pengacara Presiden Donald Trump, menjelang sesi Pengadilan Federal pada Selasa, 21 Agustus 2018, di New York.(Foto AP / Kevin Hagen)
Jaksa federal di New York mengatakan pekan lalu bahwa Trump menyuruh Cohen untuk melakukan pembayaran enam digit untuk dua wanita sehingga mereka tidak akan membahas dugaan skandal seks dengan Trump yang saat itu menjadi capres pemilu 2016.
Jaksa penuntut mengatakan pembayaran itu melanggar hukum yang menetapkan bahwa kontribusi kampanye, yang didefinisikan sebagai uang atau barang berharga diberikan saat kampanye untuk mempengaruhi pemilihan, harus diungkapkan dan nilainya terbatas pada US$ 2.700 atau sekitar Rp 40 juta per orang.
Demokrat mengatakan pelanggaran hukum kampanye seperti itu akan menjadi pelanggaran yang tak dapat dipungkiri, meskipun pemimpin partai senior di Kongres telah mempertanyakan apakah itu adalah kejahatan yang cukup serius untuk menjamin proses pemakzulan.
Pemakzulan sendiri membutuhkan mayoritas suara DPR, di mana Demokrat akan mengambil alih mayoritas DPR pada Januari mendatang setelah menang di Pemilu Sela AS. Namun ini baru tahap awal, untuk memecat presiden membutuhkan dua pertiga suara mayoritas di Senat, di mana rekan-rekan Trump dari Partai Republik adalah mayoritas.
Vonis Cohen dijadwalkan pada Rabu 12 Desember di New York atas perannya dalam pembayaran uang tutup mulut untuk dua wanita, aktris film dewasa Stormy Daniels dan mantan model Playboy Karen McDougal. Selama isu skandal bergulir, Trump berulangkali membantah memiliki hubungan dengan mereka.
Awal tahun ini, Donald Trump mengakui membayar Cohen US$ 130.000 atau Rp 1,8 miliar kepada Daniels, yang nama aslinya adalah Stephanie Clifford, setelah sebelumnya menyangkal mengetahui pembayaran tersebut.
"Sangat sulit untuk mendakwa seseorang yang tidak melakukan kesalahan dan siapa yang menciptakan ekonomi terbesar dalam sejarah negara kita," kata Trump kepada Reuters, 12 Desember 2018, selama wawancara di Oval Office Gedung Putih.
"Saya tidak khawatir, tidak. Saya pikir orang-orang akan memberontak jika itu terjadi," katanya.
Michael Cohen, mantan pengacara Presiden Donald Trump, menjelang sesi Pengadilan Federal pada Selasa, 21 Agustus 2018, di New York.(Foto AP / Kevin Hagen)
Jaksa federal di New York mengatakan pekan lalu bahwa Trump menyuruh Cohen untuk melakukan pembayaran enam digit untuk dua wanita sehingga mereka tidak akan membahas dugaan skandal seks dengan Trump yang saat itu menjadi capres pemilu 2016.
Jaksa penuntut mengatakan pembayaran itu melanggar hukum yang menetapkan bahwa kontribusi kampanye, yang didefinisikan sebagai uang atau barang berharga diberikan saat kampanye untuk mempengaruhi pemilihan, harus diungkapkan dan nilainya terbatas pada US$ 2.700 atau sekitar Rp 40 juta per orang.
Demokrat mengatakan pelanggaran hukum kampanye seperti itu akan menjadi pelanggaran yang tak dapat dipungkiri, meskipun pemimpin partai senior di Kongres telah mempertanyakan apakah itu adalah kejahatan yang cukup serius untuk menjamin proses pemakzulan.
Pemakzulan sendiri membutuhkan mayoritas suara DPR, di mana Demokrat akan mengambil alih mayoritas DPR pada Januari mendatang setelah menang di Pemilu Sela AS. Namun ini baru tahap awal, untuk memecat presiden membutuhkan dua pertiga suara mayoritas di Senat, di mana rekan-rekan Trump dari Partai Republik adalah mayoritas.
Vonis Cohen dijadwalkan pada Rabu 12 Desember di New York atas perannya dalam pembayaran uang tutup mulut untuk dua wanita, aktris film dewasa Stormy Daniels dan mantan model Playboy Karen McDougal. Selama isu skandal bergulir, Trump berulangkali membantah memiliki hubungan dengan mereka.
Awal tahun ini, Donald Trump mengakui membayar Cohen US$ 130.000 atau Rp 1,8 miliar kepada Daniels, yang nama aslinya adalah Stephanie Clifford, setelah sebelumnya menyangkal mengetahui pembayaran tersebut.
Credit tempo.co
Langganan:
Postingan (Atom)