Mantan Pengacara Trump Dihukum 3 Tahun Penjara

                   

Michael Cohen. (REUTERS/Jeenah Moon)

Jakarta, CB -- Mantan pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Michael Cohen, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena mendalangi pembayaran rahasia yang melanggar hukum kampanye sebelum pemilu 2016.

Cohen pun melakukan kejahatan keuangan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan politik bagi Trump.

Di ruang sidang, Cohen mengatakan kepada Hakim Distrik AS William Pauley di Manhattan bahwa kesetiaannya yang buta membawanya untuk menutupi perilaku Trump.


Hukuman itu membuat Cohen, pengacara yang pernah mengatakan akan mengambil peluru untuk Trump malu. Cohen mengatakan dalam pembelaannya pada Agustus bahwa ia disutradarai oleh Trump untuk melakukan pembayaran uang suap kepada dua wanita yang mengatakan mereka melakukan hubungan seksual dengan presiden di masa lalu.



Trump membantah urusan dan keterlibatan dalam pembayaran.

Pauley menghukum Cohen hingga 36 bulan untuk pembayaran dan dua bulan untuk kebohongan Cohen ke Kongres tentang proyek Trump Tower yang diusulkan di Rusia.

Sebagai bagian dari hukuman, hakim memerintahkan Cohen untuk membayar US$500 ribu dan membayar ganti rugi hampir US$1,4 juta.



Credit  cnnindonesia.com

Penembakan di Perancis Buat Trump Berambisi Bangun Perbatasan

                   

Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Carlo Allegri)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin berambisi untuk menuntut pendanaan pembangunan dinding perbatasan AS dengan Meksiko.

Tuntutan ini semakin menjadi karena berkaca dari peristiwa penembakan di Strasbourg, Perancis.

Dilansir dari AFP, kicauan Trump mengaitkan isu teroris yang muncul meskipun fakta bahwa tersangka dalam serangan Strasbourg, Prancis adalah penduduk asli kota tersebut. Namun, memiliki masa lalu kriminal dan pandangan ekstremis.


Seorang jaksa Prancis mengatakan pria bersenjata itu meneriakkan "Allahu Akbar" bahasa Arab untuk "Tuhan adalah yang Terbesar" sebelum melepaskan tembakan di Pasar Natal. Tembakan tersebut menewaskan dua orang, meninggalkan tiga orang mati otak dan melukai 12 orang lainnya.

"Satu lagi serangan teror yang sangat buruk di Perancis. Kami akan memperkuat perbatasan kami lebih jauh lagi. Chuck dan Nancy harus memberi kami suara untuk mendapatkan tambahan Keamanan Perbatasan," ujar Trump.

Trump bentrok marah dengan Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer dan pemimpin DPR Demokrat Nancy Pelosi mengenai pendanaan dinding dalam pertemuan Oval Office yang disiarkan langsung di televisi.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga mengutip serangan Strasbourg untuk mendukung tembok perbatasan, yang merupakan janji Trump selama kampanye presiden 2016.



"Setiap kali kami menambah orang di sini yang memiliki risiko menjadi radikal, kami meningkatkan risiko bagi warga Amerika," kata Pompeo kepada Fox News.

"Kami harus membangunnya," katanya.

"Kami harus melakukan semua hal yang perlu dilakukan untuk mengendalikan aliran orang masuk ke negara kita dengan cara yang sah."



Credit  cnnindonesia.com

Prancis naikkan tingkat ancaman keamanan setelah tiga orang tewas di Strasbourg

Tentara dari korps Eropa membawa bendera Eropa di depan Parlemen Eropa saat berlangsungya peringatan menandai 25 tahun penggunaan bendera Eropa di Strasbourg, Senin (9/5). (FOTO ANTARA/REUTERS/Jean-Marc )

Strasbourg, Prancis (CB) - Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castaner mengatakan, Rabu, tiga orang tewas dalam penembakan di pasar Natal Strasbourg dan 350 personel keamanan memburu pria bersenjata yang melarikan diri dari tempat kejadian perkara.

"Dia melawan dua kali pasukan keamanan kami," kata Castaner dalam jumpa pers yang diadakan di kota itu. Serangan tersebut juga menyebabkan 12 orang luka-luka, katanya.

Menurut dia, pria itu berhasil melarikan diri. Keberadaannya sekarang belum diketahui, dan pasukan komando serta sejumlah helikopter dikerahkan dalam pemburuan.

Castaner mengatakan Prancis menaikkan tingkat ancaman keamanan dan akan mendorong perlindungan pasar-pasar, yang diselenggarakan untuk menyambut Natal di tempat-tempat lain, serta memperkuat kendali di tapal batas.

Kepolisian mengidentifikasi tersangka bernama Cherif Chekatt, 29 tahun, yang dilahirkan di Strasbourg. Dinas intelijen mengenali dia karena berisiko terhadap keamanan.

Serangan tersebut terjadi pada pukul 20.00 waktu setempat (pukul 02.00 Rabu dinihari) saat para penjual bersiap-siap menutup tempat mereka berjualan dan rumah-rumah makan penuh dengan pengunjung di kota itu, yang terletak di seberang Sungai Rhine dari Jerman.

Jaksa di Kota Paris mengatakan motif dari serangan itu belum diketahui. Belum ada pihak yang segera mengaku bertanggung jawab, tetapi Site, kelompok intelijen yang berkedudukan di Amerika Serikat dan memantau laman-laman kelompok jihad, mengatakan para pendukung ISIS merayakan serangan tersebut.

Credit  antaranews.com

Turki Kecam Aksi Penembakan di Pasar Natal Strasbourg

Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan, Ankara mengutuk dengan bahasa paling keras penembakan di pasar Natal di Strasbourg. Foto/Reuters

ANKARA - Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan, Ankara mengutuk dengan bahasa paling keras penembakan di pasar Natal di Strasbourg. Aksi penembakan itu menewaskan Setidaknya tiga orang.

Dalam sebuah pernyataan, Kemlu Turki menuturkan, pihaknya mengucapkan belasungkawa kepada pemerintah dan masyarakat Prancis, khususnya keluarga dan kerabat para korban dalam penembakan itu.

"Kami menyampaikan belasungkawa kepada Rakyat dan Pemerintah Perancis dan kepada keluarga orang-orang yang kehilangan nyawa dalam serangan keji ini dan ingin cepat sembuh bagi mereka yang terluka," kata Kemlu Turki, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (12/12).

Sementara itu, sebelumnya Polisi Jerman dilaporkan telah menerapkan langkah-langkah untuk memperketat keamanan di perbatasan dengan Prancis pasca adanya aksi penembakan tersebut.

Pelaku penembakan yang diketahui bernama Cherif Chekatt berhasil lolos dari penangkapan polisi dan masih dalam pelarian. Situasi ini menimbulkan ketakutan akan terjadinya serangan lanjutan.

Menurut laporan polisi, pria berusia 29 tahun itu ditembak dan terluka oleh tentara yang menjaga pasar Natal. Namun, ia tetap berhasil melarikan diri dengan taksi yang dibajak.

Seorang juru bicara kepolisian Jerman menuturkan, mereka akan memperketat keamanan di perbatasan hingga situasi kembali normal. "Kami bergantung pada rekan-rekan di Prancis. Kami akan mempertahankan kendali hingga situasi teratasi," ucapnya.

Dia lalu menyatakan bahwa pelaku penembakan dikenal oleh otoritas Prancis sebagai seorang radikal. Menurut dia, pria itu dipenjara di Jerman pada tahun 2016 dan 2017 atas tuduhan pencurian dan kemudian dideportasi ke Prancis. 

Credit  sindonews.com

Pasca Penembakan Strasbourg, Jerman Perketat Perbatasan dengan Prancis

Polisi Jerman dilaporkan telah menerapakan langkah-langkah untuk memperketat keamanan di perbatasan dengan Prancis pasca adanya aksi penembakan di Strasbourg. Foto/Istimewa

BERLIN - Polisi Jerman dilaporkan telah menerapakan langkah-langkah untuk memperketat keamanan di perbatasan dengan Prancis pasca adanya aksi penembakan di pasar Natal di Strasbourg, yang menewaskan tiga orang.

Pelaku penembakan yang diketahui bernama Cherif Chekatt berhasil lolos dari penangkapan polisi dan masih dalam pelarian. Situasi ini menimbulkan ketakutan akan terjadinya serangan lanjutan.

Menurut laporan polisi, pria berusia 29 tahun itu ditembak dan terluka oleh tentara yang menjaga pasar Natal. Namun, ia tetap berhasil melarikan diri dengan taksi yang dibajak.

Seorang juru bicara kepolisian Jerman menuturkan, mereka akan memperketat keamanan di perbatasan hingga situasi kembali normal. "Kami bergantung pada rekan-rekan di Prancis. Kami akan mempertahankan kendali hingga situasi teratasi," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (12/12).

Dia lalu menyatakan bahwa pelaku penembakan dikenal oleh otoritas Prancis sebagai seorang radikal. Menurut dia, pria itu dipenjarakan di Jerman pada tahun 2016 dan 2017 atas tuduhan pencurian dan kemudian dideportasi ke Prancis.

Sementara itu, sebelumnya Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Paris, Prancis mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Prancis untuk meningkatkan kewaspadaan paska penembakan itu.

"Penembakan di kota Strasbourg. WNI di kota tersebut dihimbau untuk waspada dan ikuti anjuran aparat setempat," kata KBRI Paris melalui akun Twitternya.  

Credit  sindonews.com

Pertama Kalinya, Prajurit Korut dan Korsel Melintasi Perbatasan

Prajurit Korut dan Korsel melintasi perbatasan untuk memverifikasi penghancuran pos penjaga di perbatasan kedua negara. Foto/Istimewa

SEOUL - Untuk pertama kalinya, prajurit Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) menyeberang ke wilayah masing-masing dengan damai. Mereka bersiap untuk memverifikasi pembongkaran pos penjaga di zona demiliterisasi.

Pada bulan November lalu, Korut meledakkan 10 pos penjaga sementara Korsel merobohkan 10 pos menggunakan ekskavator.

Penghancuran 20 pos di sepanjang perbatasan yang dijaga ketat adalah salah satu langkah yang disepakati pada KTT September antara Presiden Korsel Moon Jae-in dan Pemimpin Korut Kim Jong-un di Pyongyang, sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di semenanjung itu.

Kementerian Pertahanan Seoul mengatakan bahwa para inspektur dari Korsel akan mengunjungi masing-masing pos penjaga di sisi Korut untuk memverifikasi pembongkaran dan untuk memastikan bahwa semua senjata api dan pasukan telah ditarik.

Inspektur Korut akan melakukan proses yang sama di bunker Korsel.

"Ini menandai pertama kalinya sejak perpecahan bahwa para prajurit dari Utara dan Selatan secara damai melintasi garis demarkasi militer," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari AFP, Rabu (12/12/2018).

Presiden Korsel Moon Jae-in melanjutkan kebijakan untuk membangun hubungan dengan tetangganya yang terisolasi dan bersenjata nuklir. Kebijakan ini sangat kontras dengan Washington, yang menegaskan tekanan terhadap Pyongyang harus dipertahankan sampai denuklirisasi.

Terlepas dari namanya, area di sekitar Zona Demiliterisasi (DMZ) adalah salah satu tempat paling berbenteng di dunia, penuh dengan ladang ranjau dan pagar kawat berduri.

Namun di bawah rencana untuk meredakan ketegangan yang disepakati di Pyongyang, kedua Korea telah melucuti senjata di desa perbatasan Panmunjom, dan meninggalkannya diawaki oleh 35 personel tak bersenjata dari masing-masing pihak.

Secara resmi disebut Daerah Keamanan Bersama (JSA), kantong itu adalah satu-satunya tempat di sepanjang perbatasan 250 kilometer tempat para tentara dari kedua Korea dan Komando yang dipimpin PBB langsung berhadap-hadapan. 

Credit  sindonews.com

Misil SM-3 AS Berhasil Tembak Jatuh Rudal Balistik di Ruang Angkasa

Uji tembak misil SM-3 Amerika Serikat terhadap target rudal balistik di ruang angkasa Oktober lalu. Uji tembak serupa juga berhasil dilakukan pada Selasa (11/12/2018). Foto/MDA

WASHINGTON - Misil SM-3 Block IIA Amerika Serikat (AS), dalam sebuah uji coba, berhasil menembak jatuh sasaran rudal balistik jarak menengah yang berada di luar angkasa. Misil yang jatuhkan target itu ditembakkan dari fasilitas Aegis Ashore yang berbasis di Hawaii, pada hari Selasa.

Tes ini menandai kesuksesan yang kedua setelah Oktober lalu. Keberhasilan ini juga menebus dua kegagalan uji coba misil secara berturut-turut akibat kesalahan pelaut dan motor roket.

Juru bicara Badan Pertahanan Rudal (MDA), Mark Wright, mengatakan misil yang diluncurkan dari Hawaii menembak lintasan dari sebuah sensor yang jaraknya cukup jauh dari Aegis Ashore Missile Defence Test Complex di Pacific Missile Rang Facility yang berada di Kauai.

Menurut Wrighet, Aegis Ashore tidak pernah memiliki jalur asli, yang berarti misil yang ditembakkan dari fasilitas itu berhasil mengunci target yang sepenuhnya dilacak oleh sensor. Sensor itulah yang menyampaikan data pelacakannya.

Tes misil pencegat ini dirancang untuk menguji kemampuan dalam penerapannya pada sistem tempur Aegis Atago.

Sekadar diketahui, SM-3 Block IIA adalah misil pengembangan bersama antara AS dan Jepang. Senjata ini diharapkan melengkapi kedua stasiun Aegis Ashore AS di Rumania dan Polandia serta stasiun Aegis Ashore masa depan di Jepang.

Misil tersebut akan menjadi kunci bagi strategi pertahanan rudal jarak pendek dan menengah AS.

Situs Aegis Ashore di Eropa telah menjadi sumber ketegangan yang signifikan antara Rusia dan AS, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin rutin mengkritik platform tersebut dan menuduh AS mencoba untuk mengganggu keseimbangan strategis.

Dalam rilisnya, MDA mengatakan rudal yang jadi target ditembakkan oleh pesawat C-17 Angkatan Udara AS. "(Jaraknya) ribuan mil sebelah barat daya dari situs uji Aegis Ashore yang meluncurkan misil pencegat SM-3 Block IIA," kata MDA.

Kepala MDA Letnan Jenderal Sam Greaves mengatakan tes membuktikan teknologi yang masuk ke kemampuan pertahanan rudal di Eropa telah berada di jalurnya.

"Tes penerbangan yang sukses hari ini menunjukkan keefektifan dari arsitektur European Phased Adaptive Approach Phase 3," kata Greaves, seperti dikutip Defense News, Rabu (12/12/2018).

"Ini juga sangat penting bagi masa depan operasi pertahanan rudal multi-domain dan mendukung tonggak untuk program rudal SM-3 Block IIA," ujarnya.

“Sistem ini dirancang untuk membela Amerika Serikat, pasukan yang dikerahkan, sekutu, dan teman-teman dari ancaman rudal balistik yang nyata dan terus berkembang. Saya mengucapkan selamat kepada semua anggota tim, militer, sipil, kontraktor, dan sekutu yang membantu mewujudkan hal ini." 

Credit  sindonews.com

Petinggi Militer China Sarankan Serang Kapal Perang AS

Kapal perang Amerika Serikat, USS Chancellorsville, yang mendekati Kepulauan Paracel, Laut China Selatan, November 2018 lalu. Foto/US Navy/Mass Communication Specialist Seaman Codie L. Soule

BEIJING - Seorang pejabat tinggi militer China menyerukan pendekatan yang lebih agresif terhadap kapal perang Amerika Serikat (AS) yang melakukan operasi kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Petinggi militer itu menyarankan agar kapal perang Washington diserang jika melanggar kedaulatan Beijing.

Dai Xu, seorang kolonel senior di Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat dan presiden Institute of Marine Safety and Cooperation, mengatakan Beijing seharusnya tidak mengizinkan kapal perang Amerika untuk menciptakan gangguan.

"Jika kapal perang AS masuk ke perairan China lagi, saya sarankan dua kapal perang harus dikirim; satu untuk menghentikannya, dan satu lagi untuk menabraknya," kata Dai dalam konferensi yang diselenggarakan oleh tabloid China, Global Times, yang dikutip Business Insider, Selasa (11/12/2018).

Dai menambahkan bahwa operasi kebebasan navigasi Washington adalah provokasi terhadap Beijing dan gangguan terhadap kedaulatan negara.

Petinggi militer itu juga mengklaim bahwa China tidak pernah mengusik operasi AS di perairan internasional, tetapi Washington seharusnya tidak boleh masuk ke perairan China.

AS telah meningkatkan operasinya di Laut China Selatan, di mana beberapa negara, termasuk Filipina, China, Malaysia, Brunei dan Vietnam memiliki klaim yang saling tumpang tindih.

Konfrontasi terbaru antara Washington dan Beijing terjadi pada bulan November ketika angkatan laut China mengirim pasukannya untuk memperingatkan sebuah kapal perang AS yang berlayar melalui perairan yang disengketakan.

Kapal perang Angkatan Laut AS, USS Chancellorsville, saat itu melakukan operasi kebebasan navigasi di dekat Kepulauan Paracel.

Menurut laporan dari South China Morning Post, Komando Teater Selatan China mengklaim bahwa kapal perang AS memasuki perairan di sekitar Paracel tanpa persetujuan pemerintah China.

Beijing kemudian mengerahkan pasukan angkatan laut dan udara untuk memantau kapal USS Chancellorsville dan memperingatkannya agar meninggalkan area tersebut.

Juru bicara Armada Pasifik AS Nathan Christensesn mengakui kapal perang AS berlayar di dekat pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan."Untuk menentang klaim maritim yang berlebihan dan mempertahankan akses ke perairan seperti yang diatur oleh hukum internasional," katanya.

Credit  sindonews.com

Cina Lanjutkan Represi Terhadap Organisasi Agama

Bendera Cina.

Foto: ABC News

Lebih dari 100 jemaat gereja ditahan.

CB, BEIJING -- Otoritas Cina dilaporkan telah menahan lebih dari 100 anggota gereja Kristen yang tidak terdaftar dan pendeta ternama mereka, seiring terus berlanjutnya langkah penertiban yang dilakukan Partai Komunis Cina terhadap agama yang terorganisasi.


Polisi Cina dilaporkan telah menggerebek rumah-rumah jemaat Gereja Perjanjian Hujan Awal (Early Rain Covenant) di kota Chengdu pada Ahad (9/12) malam, termasuk rumah pemimpinnya yang kritis, pendeta Protestan, Wang Yi.
Harian The South China Morning Post melaporkan otoritas Cina juga telah memblokir akun media sosial anggota gereja tersebut selama berlangsungnya penggerebekan, dan memutus saluran telepon di gereja itu. Gereja Early Rain Covenant mengatakan di halaman Facebooknya bahwa jumlah jemaat gereja mereka yang ditahan semakin bertambah pasca-penggerebekan lanjutan yang dilakukan pada Senin dan Selasa pagi, dan menuduh polisi Cina telah melakukan penyerangan secara fisik kepada beberapa jamaah dan menginjak kaki mereka.


Pendeta Wang Yi dan istrinya tetap ditahan, meskipun beberapa pemimpin gereja senior lainnya telah dibebaskan tetapi masih terus diawasi di rumah mereka. Enhui Cao, seorang anggota Gereja Early Rain Covenant yang juga seorang guru di sekolah dasar milik gereja itu, mengatakan kepada ABC bahwa penggerebekan bisa jadi merupakan bentuk dari kritik terbuka yang disampaikan Wang terhadap peraturan baru Pemerintah Cina tentang urusan agama.

Photo: Pihak berwenang di China menertibkan agama-agama diantaranya dengan menyingkirkan salib dari gereja-gereja Kristen.
(ABC News)

Peraturan-peraturan itu, yang mulai diberlakukan pada Februari nanti, mengharuskan gereja yang dilangsungkan di rumah independen seperti yang dikelola Wang harus mendaftarkan diri secara resmi. Hal itu untuk mendapat persetujuan atau ditolak oleh kader partai setempat.


"Sejauh menyangkut keyakinan, peraturan baru ini jahat; sejauh menyangkut konstitusi, mereka ilegal; sejauh menyangkut politik, mereka bodoh," tulis Wang awal tahun ini.


"Saya bermaksud untuk secara damai menolak legitimasi dan implementasi regulasi ini."


Gereja Early Rain Covenant mengatakan dalam pengumuman terakhirnya selasa (11/12) sore ini bahwa mereka tidak tahu berapa lama rekan-rekan mereka akan ditahan dan tidak tahu apakah mereka diizinkan untuk memberi kabar terbaru mengenai kondisi mereka.


"Kami seperti domba di tengah-tengah serigala, sementara polisi menggunakan mesin-mesin kekerasan dan cara-cara teknis untuk menangkap dan mengancam orang-orang Kristen yang lembut dan penuh kebajikan," tulis pernyataan itu.


Lebih dari 200 anggota gereja termasuk Wang juga telah ditahan pada bulan Mei lalu, ketika polisi menggerebek upacara peringatan yang mereka adakan untuk mengenang korban gempa bumi Sichuan 2008.

'Perang' Cina melawan agama

Photo: Pendeta ternama dari Gereja Protestan Perjanjian Hujan Awal, wang Yi, termasuk pemimpin yang kritis terhadap Pemerintah China. (Supplied)

Dalam sebuah khotbah di Early Rain Covenant Church yang diunggah di akun Facebook mereka dua minggu lalu, Wang mengkritik "perang" yang dilakukan Cina terhadap agama-agama di negaranya. Dia juga menyinggung sejumlah kebijakan Pemerintah Cina terhadap di Tibet dan provinsi Xinjiang - dua topik yang sangat sensitif bagi para pejabat Cina.


Cina telah dituduh menahan hingga 1 juta etnis Uyghurs di "kamp pendidikan ulang" rahasia di Xinjiang.


"Para penguasa yang mengobarkan perang ini telah memilih sendiri musuh yang tidak pernah bisa dipenjara, musuh yang tidak pernah bisa dihancurkan, musuh yang tidak pernah bisa ditundukkan atau dikendalikan - yaitu, jiwa manusia," kata Wang.


"Karena itu, mereka ditakdirkan untuk kalah dalam perang ini, mereka ditakdirkan gagal."


Kebebasan individu untuk mempraktikkan agama secara resmi dijamin oleh konstitusi Cina, tetapi Partai Komunis Cina telah memperketat kontrol pada organisasi-organisasi keagamaan, untuk memastikan mereka tetap setia kepada partai. Presiden Cina Xi Jinping juga mengatakan dia menghendaki agama-agama di Cina menjadi subjek 'sinifikasi', sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan agama asing seperti Islam dan Kristen "karakteristik Cina".


Seruan ini telah memicu para pejabat menyingkirkan bahkan membakar salib di gereja-gereja Kristen, dan menghancurkan kubah maupun simbol-simbol keagamaan lainnya di masjid. Alkitab juga dilaporkan telah ditarik dari penjualan di toko buku online dan maupun platform belanja online awal tahun ini.

Credit  republika.co.id

Lakukan Pelanggaran Kebebasan Beragama, AS Kutuk 10 Negara

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengumumkan, negara adidaya itu telah menganggap 10 begara bersalah atas pelanggaran kebebasan beragama yang berat. Sepuluh negara itu adalah China, Eritrea, Iran, Myanmar, Korea Utara (Korut), Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Tajikistan dan Turkmenistan.Kesepuluh negara itu dikategorikan Negara-negara Perhatian Khusus di bawah Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional 1998. Mereka ditemukan telah terlibat atau mentolerir pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, berkelanjutan, (dan) mengerikan.

"Di banyak tempat di seluruh dunia, individu terus menghadapi pelecehan, penangkapan, atau bahkan kematian karena hanya menjalani hidup mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Amerika Serikat tidak akan berdiri sebagai penonton dalam menghadapi penindasan semacam itu," kata Pompeo dalam sebuah pernyataa.

"Melindungi dan mempromosikan kebebasan beragama internasional adalah prioritas kebijakan luar negeri tertinggi dari Pemerintahan Trump," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Rabu (12/12/2018).

"Penyebutan ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan individu dan keberhasilan yang lebih luas dari masyarakat mereka. Saya mengakui bahwa beberapa negara yang ditunjuk bekerja untuk meningkatkan rasa hormat mereka terhadap kebebasan beragama; Saya menyambut inisiatif tersebut dan berharap untuk melanjutkan dialog," tukasnya.

Sementara itu Duta Besar Besar untuk Kebebasan Beragama Internasional, Sam Brownback, mengutip katalog pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Mereka termasuk undang-undang penistaan ​​Pakistan, khususnya kasus Asia Bibi, kekerasan massal Myanmar terhadap penduduk Rohingya dan pemenjaraan China terhadap Uighur dan perlakuannya terhadap orang Kristen dan Buddha.

"China tidak mundur dari penganiayaan agama, tampaknya meluas. Ini jelas sangat mengganggu pemerintah," katanya.

Menurut Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh Departemen Luar Negeri AS, pelanggaran berat semacam itu termasuk penyiksaan, perlakuan merendahkan atau hukuman, penahanan berkepanjangan tanpa tuduhan, penculikan atau penahanan rahasia, atau penyangkalan mencolok lainnya terhadap hak untuk hidup, kebebasan, atau keamanan.

Kongres diberitahu tentang penunjukan itu setiap tahun, dan sanksi guna mengubah perilakunya dapat dikenakan jika semua cara non-ekonomi telah digunakan.

Menurut Brownback, sanksi semacam itu adalah "double-hatted" - yang berarti negara-negara tersebut mendapat sanksi di bidang lain tetapi juga dianggap sebagai Negara-negara yang menjadi Perhatian Khusus.

"China, Eritrea, Iran, Myanmar, Korea Utara, dan Sudan semuanya mendapat sanksi seperti itu, tetapi Arab Saudi, Pakistan, Tajikistan dan Turkmenistan telah dibebaskan dari sanksi karena kepentingan nasional," jelas Brownback.

Selain Negara-negara yang memiliki Perhatian Khusus, Pompeo menempatkan Komoro, Rusia, dan Uzbekistan pada Daftar Pengawasan Khusus untuk pemerintah yang telah terlibat atau ditoleransi pelanggaran berat kebebasan beragama, dan menunjuk Front al-Nusra, al-Qaeda di Jazirah Arab, al-Qaeda, al-Shabaab, Boko Haram, Houthi, ISIS, ISIS-Khorasan dan Taliban sebagai "Entitas Perhatian Khusus, menurut pernyataan itu.

Pompeo membuat penunjukkan itu pada akhir November.

Komisi AS tentang Kebebasan Beragama Internasional, sebuah komisi pemerintah federal yang independen dan bipartisan yang dibentuk oleh undang-undang 1998, mengatakan penunjukan itu menunjukkan dukungan kuat dan aktif Amerika untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan di seluruh dunia.

"Kami sangat bersyukur bahwa, setelah bertahun-tahun mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, berkelanjutan, dan berat di Pakistan, Departemen Luar Negeri akhirnya menambahkan negara itu ke daftar pelanggar terburuk dunia untuk pertama kalinya," kata Ketua Tenzin Dorjee di sebuah pernyataan untuk CNN.

"Kami juga menyambut baik penambahan baru Rusia sebagai pelanggar berat dalam Daftar Pengawasan Khusus, tetapi pertanyaan apakah Uzbekistan telah cukup ditingkatkan untuk dipindahkan ke Daftar Pengamatan Khusus. Pada bulan April 2018 USCIRF merekomendasikan bahwa kedua negara tersebut harus ditetapkan sebagai Daftar Perhatian Khusus," tukasnya.

Brownback lantas menjelaskan bahwa Uzbekistan telah membuat perubahan substansial.

Pada bulan Desember 2017, Pompeo menunjuk China, Eritrea, Iran, Myanmar, Korut, Sudan, Arab Saudi, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan sebagai Negara-negara Perhatian Khusus dan menempatkan Pakistan pada Daftar Pengawasan Khusus untuk pelanggaran berat kebebasan beragama. 

Credit  sindonews.com

Kasus Huawei, AS Rencana Terbitkan Peringatan Perjalanan ke Cina

       

Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]

CB, Jakarta - Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk menerbitkan sebuah peringatan perjalanan ke Cina kepada seluruh warga negara Amerika Serikat, termasuk para pengusaha. Rencana penerbitan peringatan itu muncul setelah Kanada menahan Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, pada 1 Desember lalu.
Peringatan bepergian yang mungkin diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat itu, akan memperingatkan masyarakat Amerika Serikat terhadap risiko yang mungkin akan dilakukan Beijing.
Meng ditahan di Kanada atas permintaan otoritas Amerika Serikat atas dugaan telah menciderai sanksi ekonomi Amerika Serikat kepada Iran.

Dikutip dari Reuters, Rabu, 12 Desember 2018, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat terakhir kali menerbitkan peringatan berpergian pada 22 Januari 2018. Ketika itu, pemerintah memperingatkan kepada masyarakat Amerika Serikat agar ekstra hati-hati saat di negara itu menyusul penegakan hukum yang sewenang-wenang dan larangan memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Cina.
Otoritas Cina mengatakan peringatan bepergian itu mampu menahan warga negara asing meninggalkan Cina atau yang disebut larangan keluar agar bisa memaksa mereka menyelesaikan sengketa bisnis, mendesak penyelesaian sesuai perintah pengadilan atau memfasilitasi investigasi yang dilakukan pemerintah Cina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Robert Palladino, mengatakan pihaknya kemungkinan akan mengulangi peringatan bepergian yang dikeluarkan pada Januari itu. Sebab saat ini ada potensi bagi masyarakat Amerika Serikat yang berkunjung dan tinggal di Cina, menghadapi hukum dengan cara diinterograsi dan ditahan.
Menurut Palladino, pihaknya juga mengkhawatirkan atas munculnya laporan penahanan warga negera Kanada di Cina. Washington telah mendesak Beijing agar mengakhiri segala bentuk penahanan. 

Credit  tempo.co

2 Bank Asal Inggris Diduga Terlibat Kasus Huawei

HSBC (kiri) dan Standard Chartered Bank. REUTERS/Bobby Yip

CB, Jakarta - Bank asal Inggris, Standard Chartered dan HSBC dilaporkan tertipu karena telah memfasilitasi pembayaran proyek infrastruktur telekomunikasi antara Huawei dan Iran. Bank Standard Chartered dan HSBC merupakan dua diantara beberapa institusi keuangan yang diduga telah 'disalahgunakan' oleh Huawei, perusahaan raksasa teknologi asal Cina.
Laporan Wall Street Journal menyebut Huawei dituduh menggunakan pihak ketiga, yakni sebuah perusahaan cangkang yang disebut Skycom. Lewat Skycom, Huawei menyalurkan pembayaran antara Huawei dan Iran. Juru bicara Huawei menolak berkomentar atas laporan Wall Street Journal itu.


Huawei
Iran merupakan salah satu negara yang dijatuhi embargo ekonomi oleh Amerika Serikat. Sanksi itu diberlakukan karena Iran dinilai mengembangkan program nuklir yang diyakini untuk membuat senjata pemusnah massal.
Dikutip dari cnbc.com, Selasa, 11 Desember 2018, Bank Sentral Inggris telah mengawasi jenis-jenis transaksi yang dilakukan dua bank itu dengan Huawei. Namun Bank Standard Chartered dan HSBC menampik telah berbuat kesalahan dalam kasus Huawei ini.
Sebelum kasus penahanan Direktur keuangan Huawei, Meng Wanzhou, mencuat pada 1 Desember lalu, Bank Standard Chartered dan HSBC telah berada di bawah pengawasan regulator global atas sejumlah kejahatan pencucian uang.

Bank Standard Chartered menolak berkomentar, namun menegaskan tidak masuk dalam target investigasi terkait kasus yang sedang membelit Huawei. Hal serupa juga dilakukan HSBC.
"Kementerian Kehakiman Amerika Serikat telah mengkonfirmasi HSBC tidak sedang dalam investigasi dalam kasus ini," kata Stuart Levey, Kepala bidang hukum dari HSBC.
Huawei diawasi oleh pemerintah Amerika Serikat sejak 2012 atas sejumlah kasus, diantaranya dugaan mendukung tindakan mata-mata pemerintah Cina, mencuri kekayaan intelektual dan menciderai sejumlah sanksi, termasuk embargo ekonomi Amerika Serikat ke Iran. 

Credit  tempo.co

Terungkap, Kartu Putin Jadi Polisi Rahasia di Jerman Timur

Vladimir Putin

Foto: AP/Ivan Sekretarev

Kartu polisi rahasia dibutuhkan untuk mengakses kantor Stasi.

CB, BERLIN -- Kartu identitas milik Vladimir Putin sebagai polisi rahasia Jerman Timur ditemukan dalan arsip Stasi. Surat kabar Jerman Bild seperti dikutip The Guardian, melaporkan, kartu "Maj Vladimir Putin" ditemukan di antara file-file personalia era Soviet di Dresden. Putin kala itu menjabat sebagai perwira Komite Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) atau Committee for State Security, pada 1980-an.

Terdapat perangko dan validasi kartu hingga 1989. Dengan nomor seri B 217590, kartu ini memiliki tanda tangan Putin di sebelah foto hitam-putih. Foto itu menunjukkan Putin muda mengenakan dasi.

Kepala arsip mengatakan, bahwa kartu merupakan persyaratan Putin memasuki kantor Stasi tanpa hambatan dan membuatnya lebih mudah untuk merekrut agen. Sebab dia tidak perlu menyebutkan lagi afiliasi KGB-nya. Tidak jelas apakah kartu itu menunjukkan Putin bekerja langsung untuk Stasi atau tidak.

Otoritas yang bertanggung jawab atas arsip Stasi mengatakan, merupakan hal yang biasa bagi agen-agen KGB yang ditempatkan di Republik Demokratik Jerman diberi akses masuk ke kantor Stasi.


"Ini memungkinkan perwakilan KGB untuk mengakses kantor regional Kementerian Keamanan Negara (Stasi)," kata pernyataan itu.

"Itu juga berlaku untuk Vladimir Putin, yang kemudian bekerja di kantor KGB di Dresden," lanjut pernyataan tersebut seperti dikutip Reuters, Rabu (12/12).


Kremlin tidak membenarkan ataupun membantah soal identitas Putin ini. "Pada masa Uni Soviet, KGB dan Stasi adalah layanan mitra, dan begitu pertukaran ID seharusnya tidak dikesampingkan," ujar juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Sejumlah pemimpin Rusia, menghabiskan waktu di Dresden. Sementara, Putin tiba di kota di Jerman pada pertengahan 1980-an dan bergabung dengan KGB.

Pada malam 5 Desember 1989, Putin menelpon Rusia ketika banyak orang bersiap-siap menyerbu kediaman KGB. Tembok Berlin telah jatuh kurang dari sebulan sebelumnya.
"Moskow diam," katanya, menurut biografi pemimpin Rusia baru-baru ini.

Putin dikatakan telah membujuk beberapa orang dengan gertakan bahwa mereka akan ditembak jika mereka mencoba memasuki kediaman.

Foto-foto dari arsip Stasi menunjukkan bahwa para pejabat penting Rusia lainnya, seperti kepala pabrik pertahanan Rostec, Sergey Chemezov, dan kepala Transneft, Nikolay Tokarev, bertugas di Dresden bersama Putin.

Kendati demikian, beberapa rincian badan KGB Putin tetap dirahasiakan, termasuk apakah karyanya dalam kontra intelijen, termasuk pengawasan terhadap para pembangkang politik di Uni Soviet.

Credit  republika.co.id

Donald Trump Ancam Tutup Pemerintahan AS

Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan menutup pemerintahan AS. Hal ini Trump katakan kepada para pemimpin Demokrat di Gedung Putih karena mereka menolak untuk mendanai dinding perbatasan Meksiko yang kontroversial.

Chuck Schumer, senior Demokrat dan Nancy Pelosi secara blak-blakan mengatakan kepada Trump bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan US$5 miliar untuk pembangunan dinding.

Mendengar pernyataan tersebut, Trump langsung jengkel dan menggandakan ancaman dengan membalas menolak menandatangani RUU pengeluaran federal yang diperlukan pada 21 Desember.



"Ya, jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari satu atau lain cara, saya akan menutup pemerintahan," katanya.


"Saya bangga menutup pemerintah untuk keamanan perbatasan." tambahnya.

Schumer berpendapat bahwa tidak seharusnya menghentikan pemerintah karena perselisihan. Pelosi menyarankan bahwa debat tidak seharusnya dilakukan di depan wartawan.

Namun Trump dengan ide tembok AS-Meksikonya tidak dapat mengendalikan kekesalannya.

Trump mengambil dua kartu memo, dia membacakan angka-angka yang menunjukkan imigrasi ilegal di bagian perbatasan.



Pelosi menangkis bahwa statistik itu tidak benar.

"Apa yang dilambangkan oleh presiden (dengan) kartu-kartunya di sana, bukanlah fakta. Kami harus memiliki percakapan berdasarkan bukti tentang apa yang berhasil dan apa yang telah dihabiskan dan seberapa efektifnya itu," kata Pelosi.

Trump mengklaim bahwa tembok itu diperlukan untuk mencegah kejahatan dan penyakit skala besar yang dibawa oleh imigran gelap.

Masalah ini populer dengan basis politiknya, yang menginginkan kontrol yang lebih ketat di perbatasan selatan, sebuah magnet bagi orang Amerika Latin yang miskin yang mencari pekerjaan di Amerika Serikat.


Credit  cnnindonesia.com

Uni Eropa Tolak Negosiasi Ulang Traktat Perbatasan Irlandia

Uni Eropa Tolak Negosiasi Ulang Traktat Perbatasan Irlandia

STRASBOURG - Uni Eropa (UE) menolak negosiasi ulang traktat Brexit atau protokol perbatasan Irlandia saat Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May meminta jaminan terakhir dari UE untuk menyelamatkan kesepakatan itu.

May sebelumnya telah membatalkan voting di parlemen Inggris untuk menyetujui atau menolak traktat Brexit tersebut. May menduga jika voting parlemen tersebut digelar pekan ini maka dia akan kalah.

Kurang dari empat bulan hingga Inggris dijadwalkan meninggalkan UE pada 29 Maret, May akhirnya menerima bahwa para anggota parlemen Inggris akan menolak kesepakatan Brexit yang dibawanya.

Namun dia menyatakan satu-satunya pilihan lain ialah keluar dari UE tanpa kesepakatan atau mengubah kesepakatan itu agar dapat disetujui parlemen Inggris.

Dalam upaya menyelamatkan kesepakatannya, May menginginkan dukungan dari PM Belanda Mark Rutte yang dia temui di Den Haag untuk sarapan pada Selasa (11/12). Dia kemudian bertemu Kanselir Jerman Angela Merkel di Berlin. Pesan dari Eropa jelas, UE akan menegaskan tidak ada rencana untuk membahas ulang traktat itu.

“Kesepakatan yang kita capai itu merupakan yang sebaik mungkin. Ini satu-satunya kesepakatan yang mungkin. Tidak ada ruang untuk negosiasi ulang,” tutur Kepala Komisi Eropa Jean-Claude Juncker dalam pidato di Parlemen Eropa, Strasbourg.

Isu paling diperdebatkan ialah “penyokong” Irlandia, jaminan yang akan mempertahankan Inggris dalam serikat pabean dengan UE jika tidak ada cara lebih baik untuk menghindari pemeriksaan perbatasan antara Irlandia Utara dan Irlandia anggota UE.

Para pengkritik May menyatakan ketentuan itu akan menjadikan Inggris sebagai target aturan UE tanpa batas. Juncker menyatakan tidak ada satu pihak pun yang ingin penyokong itu berlaku tapi ketentuan itu tetap menjadi bagian dalam kesepakatan.

“Kita memiliki tekad bersama untuk melakukan apapun agar tidak dalam situasi nanti menggunakan penyokong itu, tapi kita harus bersiap. Ini perlu untuk seluruh koherensi tentang apa yang kita telah sepakati. Ini diperlukan bagi Inggris dan diperlukan bagi Irlandia. Irlandia tidak akan pernah dibiarkan sendiri,” papar dia, dilansir Reuters.

Menteri Urusan Eropa Jerman Michael Roth menjelaskan, UE tidak ingin Inggris pergi tapi menyatakan, perubahan-perubahan penting pada kesepakatan itu tidak akan mungkin.

“Tak seorang pun ingin Inggris pregi. Saya tak dapat membayangkan tempat kita dapat mengubah sesuatu yang penting dalam kesepakatan penarikan keluar,” tutur dia.

May juga akan bertemu Juncker dan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk. May ingin meminta jaminan lebih lanjut dan cara memberi wewenang pada parlemen Inggris tentang penyokong Irlandia itu 

Credit  sindonews.com

Kelompok Radikal Yahudi di Nablus Sebut Abbas Pro Teroris

Presiden Palestina Mahmoud Abbas berbicara dalam pertemuan Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina di Ramallah, Ahad (14/1).

Foto: AP Photo/Majdi Mohammed

Poster-poster bertuliskan Abbas pendukung teroris serta seruan agar Abbas dieksekusi.

CB, RAMALLAH - Kelompok radikal Yahudi telah memasang poster-poster yang menunjukkan kebencian terhadap Presiden Palestina Mahmoud Abbas, di pintu masuk permukiman Yitzhar di dekat Kota Nablus, pada Selasa (11/12).


Poster-poster itu tertulis ungkapan "pendukung teroris" dan seruan terhadap kematian Abbas.
Abbas adalah presiden Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah. Perundingan perdamaian yang disponsori Amerika Serikat (AS) antara Otoritas Palestina dan Israel telah runtuh pada 2014, setelah Israel menolak menghentikan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat.


Pada Senin (10/12), pasukan Israel dilaporkan telah menyerbu Ramallah dan kantor berita resmi Palestina, Wafa.


Mereka mengklaim tengah mencari tersangka serangan penembakan yang melukai tujuh pemukim Yahudi pada Ahad (9/12) lalu.


Di Kota Betien, di timur Ramallah, penduduk setempat juga mengatakan para pemukim Israel telah melakukan vandalisme "price tag" terhadap beberapa kendaraan milik warga Palestina.


Para pemukim itu menuliskan slogan rasis anti-Arab pada mobil dan dinding rumah di daerah itu dan melemparkan batu ke kendaraan yang melintas di dekat pos pemeriksaan Bet Eil.


Kantor berita Anadolu melaporkan, vandalisme "price tag" adalah strategi yang digunakan oleh para pemukim Yahudi ekstremis untuk menyerang warga Palestina dan properti mereka sebagai pembalasan atas ancaman yang diberikan terhadap ekspansi permukiman Israel.

Credit  republika.co.id

Media Palestina Tetap Beroperasi Setelah Digeruduk Israel

Tentara Israel melakukan patroli dengan menggunakan jip. (ilustrasi)

Foto: www.electronicintifada.net

Pengawas umum WAFA mengecam penggerudukan tentara Israel ke kantornya.

CB, RAMALLAH -- Pengawas umum kantor berita Palestina WAFA Ahmad Assaf mengecam penggerudukan dan penggerebekan yang dilakukan tentara Israel terhadap kantornya. Ia menilai tindakan itu merupakan kejahatan terhadap media Palestina.

"Kejahatan ini adalah satu lagi dalam serangkaian kejahatan oleh pasukan pendudukan (Israel) terhadap media resmi (Palestina)," ujar Assaf dalam sebuah siaran televisi Palestina pada Senin (10/12).

Ia menegaskan penggerudukan oleh tentara Israel tidak akan membuat seluruh jajaran redaksi menghentikan pekerjaannya. "Itu tidak akan menghalangi kami melakukan pekerjaan kami terhadap rakyat kami dan untuk mengungkap kejahatan penjajah ke dunia," kata Assaf.

Assaf mengatakan tindakan tentara Israel tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa protes. Dia berpendapat kejadian tersebut merupakan bukti bahwa Israel tidak mengacuhkan konvensi internasional, resolusi PBB, dan semua perangkat hukum yang mengatur kerja jurnalistik di seluruh dunia.

The Palestinian Journalist Syndicate dan Kementerian Penerangan Palestina turut mengecam penggerebekan kantor WAFA oleh tentara Israel.

Puluhan tentara Israel bersenjata lengkap menggerebek kantor WAFA di Ramallah pada Senin. Mereka bahkan sempat menembakkan gas air mata yang menyebabkan para karyawan dan wartawan mengalami sesak napas.

Dalam penggerebakan itu, tentara Israel dilaporkan menyita salinan rekaman kamera pengawas. Militer Israel belum memberikan komentar tentang alasan penggerebekan tersebut.

Credit  republika.co.id

Iran Akui Lakukan Uji Coba Rudal

Iran membenarkan bahwa Teheran baru-baru ini melakukan uji coba rudal balistik dan memastikan uji coba yang beberapa waktu lalu bukanlah uji coba rudal terakhir. Foto/Istimewa

TEHERAN - Seorang komandan senior Iran membenarkan bahwa Teheran baru-baru ini melakukan uji coba rudal balistik dan memastikan uji coba yang beberapa waktu lalu bukanlah uji coba rudal terakhir yang dilakukan Iran.

"Kami akan terus melakukan uji coba rudal kami dan yang terakhir ini sangat signifikan," kata Lomandan Korps Divisi Garda Revolusi Iran (IRGC), Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh.

Terkait reaksi Amerika Serikat (AS), yang mengecam uji coba itu, dia menyebut itu adalah hal yang bagus bagi Teheran. "Reaksi AS menunjukkan betapa pentingnya hal ini bagi mereka," ucap Ali Hajizadeh, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (11/12).

Tanpa memberikan rincian tentang jenis rudal yang diuji, dia mengatakan Iran setidaknya menembakan hingga 50 rudal setahun.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menuduh Teheran melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dengan melakukan uji coba tembak rudal balistik jarak menengah. Resolusi PBB 2231 melarang Iran menguji rudal balistik yang mampu membawa hulu ledak nuklir.

Teheran sendiri membela uji coba rudal tersebut, dengan alasan bahwa itu adalah uji coba rudal konvensional dan bahwa uji coba itu tidak melanggar resolusi PBB.

Credit  sindonews.com

Tentara Israel Serbu Ibu Kota Palestina

Saksi mata dan media setempat menuturkan, tentara Israel menggeledah sejumlah rumah dan toko-toko milik warga Palestina di Ramallah. Foto/Istimewa

RAMALLAH - Tentara Israel dilaporkan menyerbu Ibu Kota Palestina, Ramallah. Menurut keterangan sejumlah saksi mata, tentara Israel melakukan serbuan terhadap Ramallah pada hari Senin lalu.

Saksi mata dan media setempat, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (11/12), menuturkan, tentara Israel menggeledah sejumlah rumah dan toko-toko milik warga Palestina di Ramallah.

Tentara Israel, menurut keterangan para saksi juga menyita rekaman kamera pengintai untuk menyelidiki serangan yang terjadi di Ramallah, yang menyebabkan enam orang terluka.

Bentrokan meletus antara tentara Israel dan seorang remaja Palestina setelah serangan itu. "Puluhan warga Palestina terkena tabung air mata yang ditembakkan oleh tentara Israel," kata paramedis.

Hukum internasional terus memandang Yerusalem Timur, bersama dengan seluruh Tepi Barat, sebagai "wilayah pendudukan" dan menganggap semua konstruksi pemukiman Yahudi di sana menjadi ilegal. 

Credit  sindonews.com

Australia Disebut Akan Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

                   

Ilustrasi Kubah Emas di kompleks Masjid Al Aqsa, Kota Yerusalem. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Pemerintah Australia dikabarkan sudah menyetujui akan mengakui Kota Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dalam rapat kabinet yang digelar hari ini. Meski begitu, mereka disebut tidak akan mengumumkan apapun sampai rapat Dewan Pemerintah Australia (COAG) digelar pada Rabu (12/12) besok.

Mengutip The Australian, kantor berita milik pemerintah Australia, SBS, melaporkan keputusan ini akan diratifikasi kabinet dalam rapat hari ini waktu setempat, setelah Komite Keamanan Nasional menyetujui rencana tersebut pada Senin (10/12) malam lalu.

Meski begitu, Australia belum berencana memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem dalam waktu dekat karena alasan biaya.


Sebagai gantinya, sumber memaparkan pemerintah Australia untuk sementara waktu berencana membangun kantor kekonsuleran di Yerusalem.


Dikutip dari Arutz Sheva, Perdana Menteri Scott Morrison dan kabinetnya kemungkinan akan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dalam sebuah rapat malam ini.

Jika hal itu disetujui, Morrison dikabarkan akan mengumumkan sikap resmi pemerintah Australia soal status Kota Yerusalem pada Rabu besok.

Jika hal itu terjadi, Australia akan menjadi negara kelima setelah Amerika Serikat, Guatemala, Republik Ceko, dan Honduras yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Langkah itu dinilai merusak upaya proses perdamaian di Timur Tengah, terutama antara Israel-Palestina. Keduanya sama-sama mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota masa depan negara.

Langkah ini pertama kali diumumkan Morrison pada Oktober lalu. Saat itu, dia mengatakan kabinetnya tengah mempertimbangkan rencana memindahkan kedutaan Australia untuk Israel ke Yerusalem.


Morrison menyatakan pertimbangkan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai. Indonesia sebagai negara tetangga menentang sikap Australia.

Sayang sampai berita ini dibuat, pemerintah Australia belum memberikan klarifikasi resmi soal itu.



Credit  cnnindonesia.com