Credit republika.co.id
Rabu, 05 Desember 2018
Kronologi Pembunuhan di Papua, Pekerja Disandera Sejak Sabtu Sore
CB, Jakarta - Kepala Dinas Penerangan Daerah Militer
XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi mengatakan para
pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua,
telah disandera kelompok bersenjata sejak Sabtu, 1 Desember 2018. Hal
tersebut diketahui dari keterangan seorang korban selamat, karyawan PT.
Istaka Karya, Jimmy Aritonang.
Menurut keterangan Jimmy, kata Aidi, pada hari Sabtu itu seluruh karyawan PT Istaka Karya memutuskan tidak bekerja. Sebab, ketika itu ada peringatan hari kemerdekaan KKSB (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata). "Ada upacara peringatan 1 Desember yang diklaim sebagai hari kemerdekaan KKSB dan dimeriahkan dengan upacara bakar batu bersama masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Rabu, 5 Desember 2018.
Aidi menuturkan sekitar pukul 15.00 waktu setempat, kelompok bersenjata mendatangi kamp PT Istaka Karya dan memaksa seluruh karyawan yang berjumlah 25 orang untuk keluar. Para karyawan tersebut lalu digiring menuju Kali Karunggame dalam kondisi tangan terikat. "Mereka dikawal sekitar 50 orang KKSB bersenjata campuran standar militer," kata dia.
Pada keesokan harinya, Ahad, 2 Desember 2018 pukul 07.00 WIT, para pekerja dibawa berjalan dengan tangan terikat menuju bukit puncak Kabo. Di tengah jalan, para pekerja disuruh berjalan jongkok dengan formasi lima shaf. Tak lama kemudian, kata Aidi, KKSB menembaki para pekerja tersebut.
"KKSB dalam suasana kegirangan menari-nari sambil meneriakkan sura hutan khas pedalaman Papua, mereka secara sadis menembaki para pekerja," kata Aidi.
Dari keterangan Jimmy, kata Aidi, sebagian karyawan yang ditembaki tewas di tempat dan sebagian lagi terkapar berpura-pura mati. Setelah kelompok bersenjata meninggalkan para korban, 11 pekerja yang masih hidup mencoba melarikan diri. "Namun, korban terlihat oleh KKSB sehingga dikejar. 5 orang tertangkap dan digorok KKSB sehingga meninggal di tempat, 6 orang berhasil melarikan diri," ujarnya.
Aidi menuturkan enam orang yang berhasil kabur melarikan diri ke arah Distrik Mbua. Empat orang di antaranya diamankan anggota TNI di Pos Batalyon Infanteri 775/Yalet, namun dua orang lain hingga saat ini belum ditemukan.
Belakangan, pos TNI Yonif 775/Yalet tempat korban diselamatkan juga sempat diserang oleh kelompok bersenjata pada esok harinya, Senin, 3 Desember 2018 sekitar pukul 05.00 WIT. Mereka menyerang dengan senjata standar militer, panah serta tombak. Menurut Aidi, pos TNI ini turut diserang karena kelompok bersenjata masih mengejar korban selamat.
Penyerangan di pos TNI tersebut turut menewaskan seorang personel bernama Sersan Dua Handoko. Handoko tewas akibat tertembak senjata api. Selain itu, Prajurit Satu Sugeng terluka saat TNI baku tembak dengan kelompok bersenjata.
Sejauh ini, dilaporkan ada 24 orang pekerja yang meninggal akibat penembakan oleh kelompok bersenjata. Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua diserang oleh kelompok bersenjata. Belasan orang berhasil menyelamatkan diri namun ada juga yang belum diketahui keberadaannya.
Menurut keterangan Jimmy, kata Aidi, pada hari Sabtu itu seluruh karyawan PT Istaka Karya memutuskan tidak bekerja. Sebab, ketika itu ada peringatan hari kemerdekaan KKSB (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata). "Ada upacara peringatan 1 Desember yang diklaim sebagai hari kemerdekaan KKSB dan dimeriahkan dengan upacara bakar batu bersama masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Rabu, 5 Desember 2018.
Aidi menuturkan sekitar pukul 15.00 waktu setempat, kelompok bersenjata mendatangi kamp PT Istaka Karya dan memaksa seluruh karyawan yang berjumlah 25 orang untuk keluar. Para karyawan tersebut lalu digiring menuju Kali Karunggame dalam kondisi tangan terikat. "Mereka dikawal sekitar 50 orang KKSB bersenjata campuran standar militer," kata dia.
Pada keesokan harinya, Ahad, 2 Desember 2018 pukul 07.00 WIT, para pekerja dibawa berjalan dengan tangan terikat menuju bukit puncak Kabo. Di tengah jalan, para pekerja disuruh berjalan jongkok dengan formasi lima shaf. Tak lama kemudian, kata Aidi, KKSB menembaki para pekerja tersebut.
"KKSB dalam suasana kegirangan menari-nari sambil meneriakkan sura hutan khas pedalaman Papua, mereka secara sadis menembaki para pekerja," kata Aidi.
Dari keterangan Jimmy, kata Aidi, sebagian karyawan yang ditembaki tewas di tempat dan sebagian lagi terkapar berpura-pura mati. Setelah kelompok bersenjata meninggalkan para korban, 11 pekerja yang masih hidup mencoba melarikan diri. "Namun, korban terlihat oleh KKSB sehingga dikejar. 5 orang tertangkap dan digorok KKSB sehingga meninggal di tempat, 6 orang berhasil melarikan diri," ujarnya.
Aidi menuturkan enam orang yang berhasil kabur melarikan diri ke arah Distrik Mbua. Empat orang di antaranya diamankan anggota TNI di Pos Batalyon Infanteri 775/Yalet, namun dua orang lain hingga saat ini belum ditemukan.
Belakangan, pos TNI Yonif 775/Yalet tempat korban diselamatkan juga sempat diserang oleh kelompok bersenjata pada esok harinya, Senin, 3 Desember 2018 sekitar pukul 05.00 WIT. Mereka menyerang dengan senjata standar militer, panah serta tombak. Menurut Aidi, pos TNI ini turut diserang karena kelompok bersenjata masih mengejar korban selamat.
Penyerangan di pos TNI tersebut turut menewaskan seorang personel bernama Sersan Dua Handoko. Handoko tewas akibat tertembak senjata api. Selain itu, Prajurit Satu Sugeng terluka saat TNI baku tembak dengan kelompok bersenjata.
Sejauh ini, dilaporkan ada 24 orang pekerja yang meninggal akibat penembakan oleh kelompok bersenjata. Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua diserang oleh kelompok bersenjata. Belasan orang berhasil menyelamatkan diri namun ada juga yang belum diketahui keberadaannya.
Credit tempo.co
31 Pekerja Dibantai KKSB, Menhan: Menyerah atau Diselesaikan
JAKARTA
- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, Kelompok
Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM)
yang membantai 31 pekerja di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi
Kabupaten Nduga, Papua, Minggu 2 Desember 2018 adalah kelompok
pemberontak.Sehingga, mereka yang membantai para buruh bangunan dari PT
Istaka Karya itu bukan kelompok kriminal. "Mereka itu bukan kelompok
kriminal, tapi pemberontak," ujar Ryamizard Ryacudu di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Sebab, kata dia, kelompok bersenjata itu ingin memisahkan Papua dari Indonesia. "Itu kan memberontak, bukan kriminal lagi. Penanganannya harus TNI, kalau kriminal iya polisi," kata dia.
Karena, kata dia, tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara dan menjaga keselamatan bangsa. "Ya itu-itu juga orangnya (Kelompok bersenjatanya, red)," imbuhnya.
Sebab, kata dia, kelompok bersenjata itu ingin memisahkan Papua dari Indonesia. "Itu kan memberontak, bukan kriminal lagi. Penanganannya harus TNI, kalau kriminal iya polisi," kata dia.
Karena, kata dia, tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara dan menjaga keselamatan bangsa. "Ya itu-itu juga orangnya (Kelompok bersenjatanya, red)," imbuhnya.
Ryamizard
pun berpendapat, tidak perlu negosiasi untuk menyelesaikan kelompok
bersenjata di Papua tersebut. "Bagi saya tidak ada negosiasi. Menyerah
atau diselesaikan, itu saja," ujarnya.
Credit sindonews.com
Peneliti Ini Klaim Tabut Perjanjian Nabi Musa Ada di Ethiopia
![Tabut Perjanjian 10 Perintah Allah.[universal.org]](https://statik.tempo.co/data/2018/12/04/id_801540/801540_720.jpg)
CB, Jakarta - Insitut Pencarian Arkeologi Alkitab (BASE) yang berbasis di AS mengumumkan bahwa para penelitinya
diduga menemukan lokasi peninggalan Alkitab legendaris yang dikenal
sebagai Tabut Perjanjian yang berisi tablet 10 Perintah Allah yang
diwahyukan melalui Nabi Musa.
Dilansir dari Sputniknews, 4 Desember 2018, menurut para arkeolog BASE, artefak adalah sebuah peti yang diyakini berisi dua tablet batu bertuliskan Sepuluh Perintah Tuhan, pertama dikirim ke Mesir dan kemudian dibawa ke Ethiopia.
"Tim BASE telah menemukan bukti yang meyakinkan bahwa peti mungkin telah diangkut melalui Sungai Nil ke tempat terakhir di dataran tinggi yang kini dikenal sebagai Ethiopia," kata BASE, mencatat bahwa sementara teori mereka belum sempurna 100 persen, namun berpotensi besar benar.
Tabut Perjanjian Nabi Musa.[mysteriousuniverse.org]
Dilansir dari jw.org, Tabut perjanjian adalah peti suci yang dibuat oleh orang Israel zaman dulu sesuai perintah Allah berisi "Kesaksian", yaitu Sepuluh Perintah yang ditulis pada dua lempengan batu.
Para peneliti mengklaim bahwa sekte Yahudi yang dipimpin oleh Raja Manasye dari Israel membawa Tabut bersama mereka dan membawanya ke Mesir dari tempat mereka, kemudian berlayar ke Nil sampai Ethiopia.
Para peneliti BASE yang mengejar raja ini akhirnya tiba di Gereja Bunda Maria dari Sion di kota Axum, yang para pendetanya mengklaim bahwa peti itu memang ada di dalamnya.
Tabut Perjanjian Nabi Musa.[mysteriousuniverse.org]
Dilansir dari Mysterious Universe, peneliti BASE baru-baru ini mengklaim artefak berada di Bukit Bait Suci di Yerusalem sampai 701 SM. Beberapa waktu setelah itu, pada masa pemerintahan Raja Manasye, patung itu dipindahkan dan dibawa ke Pulau Elephantine di Mesir di mana ada reruntuhan kuil yang dibangun pada 6540 SM yang cocok dengan dimensi kuil Salomo di Yerusalem.
Karena dimensi-dimensi dan fakta bahwa kuil tidak diizinkan di luar Yerusalem, ia percaya ini adalah kuil darurat yang dibangun hanya karena satu alasan: untuk menyimpan Bahtera. Bukti BASE menunjukkan bahwa kuil ini dihancurkan pada 410 SM, sehingga Tabut dipindahkan ke tempat lain.
Gereja Kuno Santa Maria Sion di Axsum, Tigray Region, Ethiopia.[wikipedia.org]
BASE kemudian mengarah ke Ethiopia ketika banyak yang menduga peti suci dibawa ke sana oleh Menelik I setelah dia mengunjungi ayahnya. Raja Salomo, menurut BASE, setelah meninggalkan Mesir, mula-mula berhenti di Pulau Tana Kirkos di Danau Tana, di mana biarawan Kristen Ethiopia menunjukkan mereka artefak yang mereka klaim berasal dari kuil Salomo.
BASE mengklaim bahwa Tabut Perjanjian kemudian dipindahkan ke Axum, di mana banyak yang percaya bahwa Tabut itu disimpan di Gereja Sion St Mary dan dijaga oleh seorang pendeta. Namun para peneliti tidak diizinkan untuk melihat langsung dan hanya pendeta penjaga yang bisa melihat Tabut Perjanjian Nabi Musa.
Dilansir dari Sputniknews, 4 Desember 2018, menurut para arkeolog BASE, artefak adalah sebuah peti yang diyakini berisi dua tablet batu bertuliskan Sepuluh Perintah Tuhan, pertama dikirim ke Mesir dan kemudian dibawa ke Ethiopia.
"Tim BASE telah menemukan bukti yang meyakinkan bahwa peti mungkin telah diangkut melalui Sungai Nil ke tempat terakhir di dataran tinggi yang kini dikenal sebagai Ethiopia," kata BASE, mencatat bahwa sementara teori mereka belum sempurna 100 persen, namun berpotensi besar benar.
Tabut Perjanjian Nabi Musa.[mysteriousuniverse.org]
Dilansir dari jw.org, Tabut perjanjian adalah peti suci yang dibuat oleh orang Israel zaman dulu sesuai perintah Allah berisi "Kesaksian", yaitu Sepuluh Perintah yang ditulis pada dua lempengan batu.
Para peneliti mengklaim bahwa sekte Yahudi yang dipimpin oleh Raja Manasye dari Israel membawa Tabut bersama mereka dan membawanya ke Mesir dari tempat mereka, kemudian berlayar ke Nil sampai Ethiopia.
Para peneliti BASE yang mengejar raja ini akhirnya tiba di Gereja Bunda Maria dari Sion di kota Axum, yang para pendetanya mengklaim bahwa peti itu memang ada di dalamnya.
Tabut Perjanjian Nabi Musa.[mysteriousuniverse.org]
Dilansir dari Mysterious Universe, peneliti BASE baru-baru ini mengklaim artefak berada di Bukit Bait Suci di Yerusalem sampai 701 SM. Beberapa waktu setelah itu, pada masa pemerintahan Raja Manasye, patung itu dipindahkan dan dibawa ke Pulau Elephantine di Mesir di mana ada reruntuhan kuil yang dibangun pada 6540 SM yang cocok dengan dimensi kuil Salomo di Yerusalem.
Karena dimensi-dimensi dan fakta bahwa kuil tidak diizinkan di luar Yerusalem, ia percaya ini adalah kuil darurat yang dibangun hanya karena satu alasan: untuk menyimpan Bahtera. Bukti BASE menunjukkan bahwa kuil ini dihancurkan pada 410 SM, sehingga Tabut dipindahkan ke tempat lain.
Gereja Kuno Santa Maria Sion di Axsum, Tigray Region, Ethiopia.[wikipedia.org]
BASE kemudian mengarah ke Ethiopia ketika banyak yang menduga peti suci dibawa ke sana oleh Menelik I setelah dia mengunjungi ayahnya. Raja Salomo, menurut BASE, setelah meninggalkan Mesir, mula-mula berhenti di Pulau Tana Kirkos di Danau Tana, di mana biarawan Kristen Ethiopia menunjukkan mereka artefak yang mereka klaim berasal dari kuil Salomo.
BASE mengklaim bahwa Tabut Perjanjian kemudian dipindahkan ke Axum, di mana banyak yang percaya bahwa Tabut itu disimpan di Gereja Sion St Mary dan dijaga oleh seorang pendeta. Namun para peneliti tidak diizinkan untuk melihat langsung dan hanya pendeta penjaga yang bisa melihat Tabut Perjanjian Nabi Musa.
Credit tempo.co
Langka, Raja Salman Undang Emir Qatar Hadiri KTT Teluk di Saudi
DOHA
- Raja Salman bin Abdulaziz al-Saudi dari Arab Saudi mengundang Emir
Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani untuk menghadiri Gulf Cooperation
Summit atau KTT Kerja Sama Teluk yang akan diadakan di Riyadh pada 9
Desember 2018.Undangan ini merupakan hal langka mengingat kedua negara
masih berseteru setelah hubungan diplomatik terputus tahun lalu.
Kantor berita negara Qatar, QNA, melaporkan adanya undangan Raja Salman untuk Sheikh Tamim tersebut, yang dikutip Reuters, Rabu (5/12/2018).
Laporan itu muncul pada hari Selasa atau sehari setelah Qatar memutuskan keluar diri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).
QNA, dalam sebuah tweet, menulis; "Emir Qatar menerima undangan dari Raja Arab Saudi untuk pertemuan GCC". Namun, tidak apakah Sheikh Tamim akan melakukan perjalanan ke Kerajaan Saudi atau tidak.
Pada KTT Kerja Sama Teluk (GCC) yang diadakan di Kuwait tahun lalu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain mengirim menteri atau wakil perdana menteri, bukan kepala negara.
Kuwait, yang telah menengahi perseteruan Qatar dengab Saudi dan sekutuny, mengatakan pada bulan lalu enam negara anggota GCC diperkirakan akan menghadiri KTT Riyadh. Sampai saat ini, Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir masih melakukan blokade darat, laut dan udara terhadap Qatar sejak hubungan diplomatik terputus. Perseteruan dipicu oleh tuduhan bahwa Doha mmendukung terorisme, namun Qatar membantahnya.
Aliansi politik dan ekonomi yang dibentuk setelah Uni Eropa itu terpukul keras setelah kuartet Arab memutus hubungan diplomatik dengan Doha.
Kantor berita negara Qatar, QNA, melaporkan adanya undangan Raja Salman untuk Sheikh Tamim tersebut, yang dikutip Reuters, Rabu (5/12/2018).
Laporan itu muncul pada hari Selasa atau sehari setelah Qatar memutuskan keluar diri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).
QNA, dalam sebuah tweet, menulis; "Emir Qatar menerima undangan dari Raja Arab Saudi untuk pertemuan GCC". Namun, tidak apakah Sheikh Tamim akan melakukan perjalanan ke Kerajaan Saudi atau tidak.
Pada KTT Kerja Sama Teluk (GCC) yang diadakan di Kuwait tahun lalu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain mengirim menteri atau wakil perdana menteri, bukan kepala negara.
Kuwait, yang telah menengahi perseteruan Qatar dengab Saudi dan sekutuny, mengatakan pada bulan lalu enam negara anggota GCC diperkirakan akan menghadiri KTT Riyadh. Sampai saat ini, Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir masih melakukan blokade darat, laut dan udara terhadap Qatar sejak hubungan diplomatik terputus. Perseteruan dipicu oleh tuduhan bahwa Doha mmendukung terorisme, namun Qatar membantahnya.
Aliansi politik dan ekonomi yang dibentuk setelah Uni Eropa itu terpukul keras setelah kuartet Arab memutus hubungan diplomatik dengan Doha.
Amerika
Serikat (AS), sekutu GCC, juga telah mencoba menengahi sengketa Teluk,
yang dilihatnya sebagai risiko dalam upayanya untuk mengendalikan
kekuatan regional Iran.
Qatar adalah rumah bagi pangkalan udara terbesar AS di Timur Tengah.
Namun Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah berulang kali mengatakan menyelesaikan perselisihan bukanlah prioritas utama bagi mereka.
Qatar adalah rumah bagi pangkalan udara terbesar AS di Timur Tengah.
Namun Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah berulang kali mengatakan menyelesaikan perselisihan bukanlah prioritas utama bagi mereka.
Credit sindonews.com
Qatar Keluar dari OPEC, Fokus Produksi Gas
DOHA
- Qatar menyatakan keluar dari OPEC mulai Januari mendatang untuk fokus
pada industri gas. Qatar merupakan salah satu produsen minyak terkecil
di OPEC namun menjadi eksportir gas alam cair (LNG) terbesar dunia.
Saat ini Qatar mengalami konflik diplomatik dengan Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya. Doha menjelaskan keputusannya tidak dilandasi politik.
“Kami tidak mengatakan kami keluar dari bisnis minyak tapi ini dikontrol oleh satu organisasi yang dikelola satu negara,” papar Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi, dilansir kantor berita Reuters.
Al-Kaabi menjelaskan, keputusan Qatar telah dikomunikasikan pada OPEC dan Qatar akan menghadiri pertemuan OPEC pada Kamis (6/12) dan Jumat (7/12). Qatar juga menyatakan akan mematuhi komitmennya pada OPEC.
Dia menyatakan, Doha akan fokus pada potensi gasnya. “Tidak praktis bagi Qatar untuk menempatkan upaya dan sumber daya serta waktu dalam organisasi yang kami merupakan pemain sangat kecil dan saya tidak memiliki pendapat untuk apa yang terjadi,” ungkap dia.
Para delegasi OPEC yang terdiri dari 15 negara anggota akan menepis dampak mundurnya Qatar dari kelompok itu. Meski demikian, mundurnya salah satu anggota lama merusak upaya OPEC menunjukkan persatuan sebelum pertemuan yang diperkirakan bertujuan memangkas suplai minyak untuk mengatasi penurunan harga minyak mentah yang sudah mencapai hampir 30% sejak Oktober lalu.
“Mereka bukan produsen besar tapi memiliki peran besar dalam sejarah OPEC,” papar seorang sumber di OPEC.
Mundurnya Qatar menunjukkan menguatnya dominasi pembuatan kebijakan di pasar minyak antara Arab Saudi, Rusia dan Amerika Serikat (AS), tiga produsen minyak terbesar dunia yang secara total mencakup sepertiga output global.
Riyadh dan Moskow terus menerapkan pengurangan output minyak mentah. Harga acuan Brent diperdagangkan sekitar USD62 per barel, turun dari lebih USD86 per barel pada Oktober.
“Ini dapat menunjukkan titik balik sejarah organisasi itu terhadap Rusia, Arab Saudi dan AS,” ungkap mantan Menteri Energi Aljazair dan Chairman OPEC Chakib Khelil mengomentari langkah Qatar tersebut.
Saat ini Qatar mengalami konflik diplomatik dengan Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya. Doha menjelaskan keputusannya tidak dilandasi politik.
“Kami tidak mengatakan kami keluar dari bisnis minyak tapi ini dikontrol oleh satu organisasi yang dikelola satu negara,” papar Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi, dilansir kantor berita Reuters.
Al-Kaabi menjelaskan, keputusan Qatar telah dikomunikasikan pada OPEC dan Qatar akan menghadiri pertemuan OPEC pada Kamis (6/12) dan Jumat (7/12). Qatar juga menyatakan akan mematuhi komitmennya pada OPEC.
Dia menyatakan, Doha akan fokus pada potensi gasnya. “Tidak praktis bagi Qatar untuk menempatkan upaya dan sumber daya serta waktu dalam organisasi yang kami merupakan pemain sangat kecil dan saya tidak memiliki pendapat untuk apa yang terjadi,” ungkap dia.
Para delegasi OPEC yang terdiri dari 15 negara anggota akan menepis dampak mundurnya Qatar dari kelompok itu. Meski demikian, mundurnya salah satu anggota lama merusak upaya OPEC menunjukkan persatuan sebelum pertemuan yang diperkirakan bertujuan memangkas suplai minyak untuk mengatasi penurunan harga minyak mentah yang sudah mencapai hampir 30% sejak Oktober lalu.
“Mereka bukan produsen besar tapi memiliki peran besar dalam sejarah OPEC,” papar seorang sumber di OPEC.
Mundurnya Qatar menunjukkan menguatnya dominasi pembuatan kebijakan di pasar minyak antara Arab Saudi, Rusia dan Amerika Serikat (AS), tiga produsen minyak terbesar dunia yang secara total mencakup sepertiga output global.
Riyadh dan Moskow terus menerapkan pengurangan output minyak mentah. Harga acuan Brent diperdagangkan sekitar USD62 per barel, turun dari lebih USD86 per barel pada Oktober.
“Ini dapat menunjukkan titik balik sejarah organisasi itu terhadap Rusia, Arab Saudi dan AS,” ungkap mantan Menteri Energi Aljazair dan Chairman OPEC Chakib Khelil mengomentari langkah Qatar tersebut.
Khelil
menjelaskan, mundurnya Doha akan memiliki dampak psikologis karena
perselisihan dengan Riyadh dan dapat menjadi contoh untuk diikuti
anggota lain di tengah berbagai keputusan sepihak oleh Saudi dalam
beberapa waktu terakhir.
Al-Kaabi menyatakan, Qatar telah menajdi anggota OPEC selama 57 tahun dengan output minyak hanya 600.000 barel per hari (bpd), dibandingkan dengan Saudi dengan output 11 juta bpd. Namun Doha menjadi pemain berpengaruh dalam pasar LNG global dengan produksi tahunan 77 juta ton per tahun, berdasarkan besarnya cadangan energi di Teluk.
Al-Kaabi menyatakan, Qatar telah menajdi anggota OPEC selama 57 tahun dengan output minyak hanya 600.000 barel per hari (bpd), dibandingkan dengan Saudi dengan output 11 juta bpd. Namun Doha menjadi pemain berpengaruh dalam pasar LNG global dengan produksi tahunan 77 juta ton per tahun, berdasarkan besarnya cadangan energi di Teluk.
Credit sindonews.com
Setelah 57 Tahun, Qatar Memutuskan Keluar dari OPEC
DOHA
- Menjelang pertemuan OPEC di markas besarnya di Wina, Austria, pada 6
Desember mendatang, kabar mengejutkan datang dari Qatar. Bakal tuan
rumah Piala Dunia FIFA 2022 tersebut mengumumkan penarikan diri dari
OPEC.
Melansir dari CNBC, Senin (3/12/2018), Menteri Energi Qatar, Saad al-Kaabi, mengatakan negaranya akan menarik diri dari OPEC terhitung 1 Januari 2019. Keputusan ini mengakhiri keanggotaan Qatar selama 57 tahun. Qatar sendiri bergabung ke OPEC pada 1961, setahun setelah organisasi ini berdiri.
Saad al-Kaabi mengatakan keputusan ini tidak ada kaitannya dengan boikot politik dan ekonomi yang telah berlangsung 18 bulan yang dilancarkan Arab Saudi. Ia menjelaskan, keputusan keluar dari OPEC untuk meningkatkan strategi jangka panjang dan kedudukan Qatar di kancah global.
Qatar merupakan produsen minyak terkecil di OPEC, bila dibandingkan dengan “sang pemimpin” Arab Saudi. Negara Teluk tersebut memproduksi minyak mentah sekitar 600.000 barel per hari. Namun, negara beribukota Doha itu dikenal sebagai salah satu penghasil gas alam cair (LNG) terbesar di dunia.
Keputusan Qatar keluar dari OPEC mengejutkan dan menjadi pemberitaan media massa internasional. “Keputusan Qatar menarik diri dari OPEC sangat mengejutkan, (meski bukan produsen utama) tapi keputusan ini berdampak signifikan terhadap pasar minyak,” ujar Peter Kiernan, analis energi utama di Economist Intelligence Unit kepada CNBC.
Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan anggota non-OPEC yaitu Rusia berencana mengadakan pertemuan di Wina, Austria, pada Kamis pekan ini, dengan tujuan mencapai kesepakatan dalam rencana pemangkasan produksi demi mendongkrak harga minyak.
Harga si emas hitam telah jatuh lebih dari 25% sejak naik ke puncak empat tahun pada awal Oktober. Kejatuhan harga minyak disebabkan kelebihan pasokan imbas produksi besar-besaran dari Amerika Serikat, Rusia dan Arab Saudi. Selain itu, harga minyak jatuh akibat kekhawatiran melembatnya pertumbuhan ekonomi global imbas perseteruan dagang AS dengan China.
Melansir dari CNBC, Senin (3/12/2018), Menteri Energi Qatar, Saad al-Kaabi, mengatakan negaranya akan menarik diri dari OPEC terhitung 1 Januari 2019. Keputusan ini mengakhiri keanggotaan Qatar selama 57 tahun. Qatar sendiri bergabung ke OPEC pada 1961, setahun setelah organisasi ini berdiri.
Saad al-Kaabi mengatakan keputusan ini tidak ada kaitannya dengan boikot politik dan ekonomi yang telah berlangsung 18 bulan yang dilancarkan Arab Saudi. Ia menjelaskan, keputusan keluar dari OPEC untuk meningkatkan strategi jangka panjang dan kedudukan Qatar di kancah global.
Qatar merupakan produsen minyak terkecil di OPEC, bila dibandingkan dengan “sang pemimpin” Arab Saudi. Negara Teluk tersebut memproduksi minyak mentah sekitar 600.000 barel per hari. Namun, negara beribukota Doha itu dikenal sebagai salah satu penghasil gas alam cair (LNG) terbesar di dunia.
Keputusan Qatar keluar dari OPEC mengejutkan dan menjadi pemberitaan media massa internasional. “Keputusan Qatar menarik diri dari OPEC sangat mengejutkan, (meski bukan produsen utama) tapi keputusan ini berdampak signifikan terhadap pasar minyak,” ujar Peter Kiernan, analis energi utama di Economist Intelligence Unit kepada CNBC.
Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan anggota non-OPEC yaitu Rusia berencana mengadakan pertemuan di Wina, Austria, pada Kamis pekan ini, dengan tujuan mencapai kesepakatan dalam rencana pemangkasan produksi demi mendongkrak harga minyak.
Harga si emas hitam telah jatuh lebih dari 25% sejak naik ke puncak empat tahun pada awal Oktober. Kejatuhan harga minyak disebabkan kelebihan pasokan imbas produksi besar-besaran dari Amerika Serikat, Rusia dan Arab Saudi. Selain itu, harga minyak jatuh akibat kekhawatiran melembatnya pertumbuhan ekonomi global imbas perseteruan dagang AS dengan China.
Kini,
harapan terhadap harga minyak kembali berkembang, seiring rencana
pemangkasan produksi dan gencatan perdagangan AS dengan China. Adapun
harga minyak mentah internasional, Brent diperdagangkan naik 4,7%
menjadi USD62,25 per barel pada pukul 6:40 waktu London. Sementara harga
minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate naik 5% menjadi
USD53,53 per barel.
Credit sindonews.com
Warga Belanda Gugat Negara Supaya Pangkas Usia
Ilustrasi pengadilan. (Pixabay/Succo)
Emile Ratelband yang berusiah 69 tahun mengajukan kepada pengadilan di Kota Arnhem supaya umurnya dipangkas 20 tahun menjadi 49. Hal itu sama saja mengubah catatan kependudukan di pemerintah Belanda.
Ratelband merasa tidak adil tercatat berusia 69 tahun. Sebab hal itu menyulitkannya memperoleh pekerjaan baru ataupun mengajukan pinjaman. Dia juga mengaku jiwanya masih muda dan sehat.
"Menurut usia biologis saya sepertinya saya berusia 40, 42 tahun," kata Ratelband seperti dilansir Business Insider, Selasa (4/12).
Pengadilan Arnhem mengaku kebingungan dengan gugatan diajukan Ratelband. Sebab hingga saat ini mereka tidak pernah memutus perkara seperti itu, dan juga tidak dibahas dalam kitab undang-undang hukum.
"Tidak seperti proses peradilan dalam penggantian nama dan jenis kelamin, ada sejumlah hak dan kewajiban yang melekat pada usia tertentu. Seperti hak memilih dan masuk sekolah. Jika permintaan Tuan Ratelband diloloskan, maka persyaratan yang menetapkan batas usia menjadi tidak berarti," demikian bunyi putusan pengadilan.
Hakim menyatakan Ratelband berhak merasa 20 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Namun, jika mengacu pada catatan kependudukan, maka gugatannya berdampak pada catatan 20 tahun hidup yang dijalaninya akan hilang.
Meski demikian, Ratelband berjanji akan mengajukan banding atas putusan itu.
Credit cnnindonesia.com
Selandia Baru kerahkan diplomat ke Pasifik untuk tanggapi pengaruh China
Baris depan (ki-ka): Perdana Menteri
Australia Scott Morrison, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Perdana
Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Chili Sebastian Pinera, Presiden
China Xi Jinping, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill, Perdana
Menteri Jepang Shinzo Abe, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence,
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Presiden Indonesia Joko
Widodo, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam; baris belakang (ki-ka):
Wakil Sekretaris Perdagangan Luar Negeri Meksiko Carlos Baker Pineda,
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, Menteri Luar Negeri Peru
Nestor Popolizio, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Perdana Menteri
Rusia Dmitry Medvedev, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong,
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Perdana Menteri Thailand Prayuth
Chan-o-cha, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc, dan delegasi
Taiwan untuk APEC Morris Chang, berfoto bersama menjelang sesi retret
KTT APEC di Port Moresby, Papua Nugini, Minggu (18/11/2018). ANTARA
FOTO/Reuters-David Gray/cfo/hp.
Wellington (CB) - Selandia Baru akan mengirim 14 diplomat
baru ke kawasan Pasifik tahun depan, kata Menteri Luar Negeri Winston
Peters pada Selasa, langkah terbaru pemerintah-pemerintah Barat untuk
menanggapi peningkatan pengaruh China di kawasan strategis itu.
Para diplomat itu akan ditempatkan di Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kiribati dan Hawaii, negara bagian Amerika Serikat, kata Peters dalam pernyataan.
Langkah tersebut muncul di sela-sela peningkatan kekhawatiran Barat mengenai pengaruh China di Pasifik Selatan melalui prakarsa Sabuk dan Jalan, yang mendominasi konferensi tingkat tinggi APEC, dengan Papua Nugini sebagai tuan rumah.
"Posisi-posisi baru itu merupakan langkah awal dalam menunjukkan bahwa Selandia Baru berkomitmen kepada Pasifik guna membantunya ... lebih aman dan lebih sejahtera dan meningkatkan suara Selandia Baru di suatu kawasan," kata Peters.
Pekerjaan-pekerjaan itu akan diiklankan pada akhir tahun dan pos-pos baru tersebut diharapkan akan diisi pada pertengahan tahun 2019, demikian kantor Peters.
Selandia Baru juga mengirim empat orang diplomat lagi ke Jepang, AS, China untuk mengoordinasikan kebijakan mengenai kawasan Pasifik, kata Peters.
AS, Australia, Prancis dan Inggris membuka kedutaan-kedutaan baru, menambah staf serta lebih sering merangkul para pemimpin negara-negara pula dalam usaha menanggapi peningkatan pengaruh China.
Persaingan antara Amerika Serikat dan China di Pasifik menjadi fokus di APEC pada November dengan AS dan sekutu-sekutu Barat-nya melancarkan tanggapan terkoordinasi atas program Sabuk dan Jalan China.
Para diplomat itu akan ditempatkan di Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kiribati dan Hawaii, negara bagian Amerika Serikat, kata Peters dalam pernyataan.
Langkah tersebut muncul di sela-sela peningkatan kekhawatiran Barat mengenai pengaruh China di Pasifik Selatan melalui prakarsa Sabuk dan Jalan, yang mendominasi konferensi tingkat tinggi APEC, dengan Papua Nugini sebagai tuan rumah.
"Posisi-posisi baru itu merupakan langkah awal dalam menunjukkan bahwa Selandia Baru berkomitmen kepada Pasifik guna membantunya ... lebih aman dan lebih sejahtera dan meningkatkan suara Selandia Baru di suatu kawasan," kata Peters.
Pekerjaan-pekerjaan itu akan diiklankan pada akhir tahun dan pos-pos baru tersebut diharapkan akan diisi pada pertengahan tahun 2019, demikian kantor Peters.
Selandia Baru juga mengirim empat orang diplomat lagi ke Jepang, AS, China untuk mengoordinasikan kebijakan mengenai kawasan Pasifik, kata Peters.
AS, Australia, Prancis dan Inggris membuka kedutaan-kedutaan baru, menambah staf serta lebih sering merangkul para pemimpin negara-negara pula dalam usaha menanggapi peningkatan pengaruh China.
Persaingan antara Amerika Serikat dan China di Pasifik menjadi fokus di APEC pada November dengan AS dan sekutu-sekutu Barat-nya melancarkan tanggapan terkoordinasi atas program Sabuk dan Jalan China.
Credit antaranews.com
Angkatan Darat Inggris Uji Coba Tank Robot Sniper
![Tank robot sniper Titan Strike.[Dailymail]](https://statik.tempo.co/data/2018/12/04/id_801549/801549_720.jpg)
CB, Jakarta - Angkatan Darat Inggris menguji coba tank robot sniper dengan senapan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh.
Tan kecil yang dikendalikan dengan remoter control ini membawa senjata dan dapat digunakan untuk menyerang musuh tanpa membahayakan pasukan.
Dilansir dari Dailymail.co.uk, 4 Desember 2018, Tank yang dinamai Titan Strike ini telah menjalani tes awal di Salisbury Plain di Wiltshire, dengan menembakkan sinar laser untuk mensimulasikan tembakan amunisi tajam.
Tank dikendalikan dari jarak jauh oleh seorang tentara menggunakan
komputer tablet yang menentukan lokasi di peta dan juga dapat
dioperasikan dari jarak jauh dengan joystick.
Kamera memungkinkan operator melihat laras senapan sehingga mereka dapat memutuskan kapan akan menembak.
Titan Strike bekerja bersama Titan Sentry, sebuah kendaraan observasi tanpa awak yang dilengkapi dengan kamera pencitraan siang hari dan thermal serta tiang yang dapat diperpanjang yang berguna sebagai radar.
Titan Strike bakan dioperasikan bersama Titan Sentry (foto), kendaraan observasi tak berawak yang dilengkapi dengan kamera pencitraan siang hari dan thermal serta tiang yang dapat digunakan sebagai radar.[Daily Mail]
Titan Sentry memungkinkan pasukan untuk mengidentifikasi posisi musuh sementara pasukan tetap di posisi aman. Titan Strike kemudian dapat dikirim untuk menyerang target.
Senjata-senjata, yang dikembangkan oleh kelompok teknologi pertahanan QinetiQ, sedang diuji sebagai bagian dari latihan bernilai 5 juta poundsterling, Prajurit Otonom, yang melibatkan lebih dari 70 mesin futuristik termasuk drone nano 6 inchi.
Latihan ini melibatkan lebih dari 200 orang, termasuk unit dari Marinir Kerajaan, RAF, dan Angkatan Darat AS. Latihan akan berlangsung hingga empat pekan.
Sebagai bagian dari eksperimen, Angkatan Darat juga menguji kendaraan tempur lapis baja pertama yang tidak memiliki pengemudi, yang disebut Warrior.
Brigadir Kev Copsey, kepala Angkatan Darat untuk pengembangan militer masa depan, mengatakan dia yakin Inggris tidak akan pernah menggunakan tank robot yang sepenuhnya otonom yang dapat menggunakan kekuatan mematikan yang bisa saja membahayakan manusia sekitar.
Tan kecil yang dikendalikan dengan remoter control ini membawa senjata dan dapat digunakan untuk menyerang musuh tanpa membahayakan pasukan.
Dilansir dari Dailymail.co.uk, 4 Desember 2018, Tank yang dinamai Titan Strike ini telah menjalani tes awal di Salisbury Plain di Wiltshire, dengan menembakkan sinar laser untuk mensimulasikan tembakan amunisi tajam.
Kamera memungkinkan operator melihat laras senapan sehingga mereka dapat memutuskan kapan akan menembak.
Titan Strike bekerja bersama Titan Sentry, sebuah kendaraan observasi tanpa awak yang dilengkapi dengan kamera pencitraan siang hari dan thermal serta tiang yang dapat diperpanjang yang berguna sebagai radar.
Titan Strike bakan dioperasikan bersama Titan Sentry (foto), kendaraan observasi tak berawak yang dilengkapi dengan kamera pencitraan siang hari dan thermal serta tiang yang dapat digunakan sebagai radar.[Daily Mail]
Titan Sentry memungkinkan pasukan untuk mengidentifikasi posisi musuh sementara pasukan tetap di posisi aman. Titan Strike kemudian dapat dikirim untuk menyerang target.
Senjata-senjata, yang dikembangkan oleh kelompok teknologi pertahanan QinetiQ, sedang diuji sebagai bagian dari latihan bernilai 5 juta poundsterling, Prajurit Otonom, yang melibatkan lebih dari 70 mesin futuristik termasuk drone nano 6 inchi.
Latihan ini melibatkan lebih dari 200 orang, termasuk unit dari Marinir Kerajaan, RAF, dan Angkatan Darat AS. Latihan akan berlangsung hingga empat pekan.
Sebagai bagian dari eksperimen, Angkatan Darat juga menguji kendaraan tempur lapis baja pertama yang tidak memiliki pengemudi, yang disebut Warrior.
Brigadir Kev Copsey, kepala Angkatan Darat untuk pengembangan militer masa depan, mengatakan dia yakin Inggris tidak akan pernah menggunakan tank robot yang sepenuhnya otonom yang dapat menggunakan kekuatan mematikan yang bisa saja membahayakan manusia sekitar.
Credit tempo.co
Rusia Didesak Bikin Senjata Unik jika AS Keluar dari Perjanjian INF
MOSKOW
- Anggota senior perlemen Rusia mendesak Moskow untuk mengembangkan
senjata "unik" jika Amerika Serikat (AS) nekat keluar dari perjanjian
kontrol senjata nuklir bernama Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty 1987. Namun, politisi tersebut tetap menyerukan negosiasi kedua negara.
Ketua Komite Pertahanan dan Keamanan Parlemen setempat, Viktor Bondarev, mengatakan Moskow dan Washington harus mengadakan pembicaraan tentang Perjanjian INF, sehingga bisa disesuaikan dengan situasi saat ini dan hanya terbatas di Eropa.
"Kesalahpahaman saat ini terhadap Perjanjian INF dapat diselesaikan dengan bantuan negosiasi penuh antara Rusia dan Amerika Serikat. Hasil mereka bisa menjadi adaptasi dari perjanjian," kata Bondarev kepada Sputnik, yang dilansir Rabu (5/12/2018).
"Sebagai contoh, kita dapat membatasi zona operasi ke panggung Eropa, sementara itu memungkinkan penyebaran rudal jarak menengah dan jarak pendek di wilayah lain di mana ada kebutuhan objektif (untuk menyebarkannya)," ujarnya.
Namun, lanjut Bondarev, Rusia harus menanggapi dengan pengembangan jenis senjata "unik" jika Amerika Serikat menarik diri dari Perjanjian INF.
"Kami menganggap perlu untuk mematuhi Perjanjian INF dan mengadvokasi pelestariannya. Ini adalah posisi resmi dari kepemimpinan Rusia. Namun, jika Amerika Serikat mengakhiri perjanjian itu, kami harus menanggapi dengan serangkaian tindakan, termasuk mempercepat pengembangan jenis senjata yang unik," kata Bondarev.
Dia menilai Washington menggunakan argumen yang dibuat-bua ketika dengan tanpa alasan menuduh Moskow melanggar perjanjian itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengatakan selama konferensi pers di Brussels bahwa Amerika Serikat akan menangguhkan ketaatannya pada Perjanjian INF dalam 60 hari kecuali Rusia kembali ke kepatuhan penuh terhadap perjanjian tersebut.
Pompeo mengatakan pemerintah AS telah mengangkat masalah itu setidaknya 30 kali sejak 2013 dengan Moskow, tetapi telah penolakan dan tindakan balasan.
Dia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki bukti bahwa tes peluncuran rudal Moskow berasal dari satu situs di Rusia, pangkalan Kupustin Yar Soviet, dekat Volgograd, sebelah tenggara Moskow.
"Dalam fakta-fakta yang terang ini, Amerika Serikat menyatakan Rusia melakukan pelanggaran materi perjanjian dan akan menangguhkan kewajiban kami...efektif dalam 60 hari kecuali Rusia kembali ke kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi," kata Pompeo.
Ketua Komite Pertahanan dan Keamanan Parlemen setempat, Viktor Bondarev, mengatakan Moskow dan Washington harus mengadakan pembicaraan tentang Perjanjian INF, sehingga bisa disesuaikan dengan situasi saat ini dan hanya terbatas di Eropa.
"Kesalahpahaman saat ini terhadap Perjanjian INF dapat diselesaikan dengan bantuan negosiasi penuh antara Rusia dan Amerika Serikat. Hasil mereka bisa menjadi adaptasi dari perjanjian," kata Bondarev kepada Sputnik, yang dilansir Rabu (5/12/2018).
"Sebagai contoh, kita dapat membatasi zona operasi ke panggung Eropa, sementara itu memungkinkan penyebaran rudal jarak menengah dan jarak pendek di wilayah lain di mana ada kebutuhan objektif (untuk menyebarkannya)," ujarnya.
Namun, lanjut Bondarev, Rusia harus menanggapi dengan pengembangan jenis senjata "unik" jika Amerika Serikat menarik diri dari Perjanjian INF.
"Kami menganggap perlu untuk mematuhi Perjanjian INF dan mengadvokasi pelestariannya. Ini adalah posisi resmi dari kepemimpinan Rusia. Namun, jika Amerika Serikat mengakhiri perjanjian itu, kami harus menanggapi dengan serangkaian tindakan, termasuk mempercepat pengembangan jenis senjata yang unik," kata Bondarev.
Dia menilai Washington menggunakan argumen yang dibuat-bua ketika dengan tanpa alasan menuduh Moskow melanggar perjanjian itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengatakan selama konferensi pers di Brussels bahwa Amerika Serikat akan menangguhkan ketaatannya pada Perjanjian INF dalam 60 hari kecuali Rusia kembali ke kepatuhan penuh terhadap perjanjian tersebut.
Pompeo mengatakan pemerintah AS telah mengangkat masalah itu setidaknya 30 kali sejak 2013 dengan Moskow, tetapi telah penolakan dan tindakan balasan.
Dia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki bukti bahwa tes peluncuran rudal Moskow berasal dari satu situs di Rusia, pangkalan Kupustin Yar Soviet, dekat Volgograd, sebelah tenggara Moskow.
"Dalam fakta-fakta yang terang ini, Amerika Serikat menyatakan Rusia melakukan pelanggaran materi perjanjian dan akan menangguhkan kewajiban kami...efektif dalam 60 hari kecuali Rusia kembali ke kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi," kata Pompeo.
Anggota parlemen Rusia lainnya, Yuri Shvytkin, mengatakan penarikan AS dari Perjanjian INF akan merusak stabilitas di Eropa.
"Dua bulan kemudian, stabilitas dan ketenangan akan dilemahkan. Ini dapat menyebabkan eskalasi ketegangan di benua Eropa. Negara-negara Eropa akan menjadi korban kebijakan yang dianggap tidak bertanggung jawab AS atas masalah ini," kata Shvytkin kepada Sputnik.
Anggota parlemen itu mencatat bahwa Rusia tidak ingin menarik diri dari Perjanjian INF, tetapi keluarnya AS dari perjanjian itu tidak akan dibiarkan tanpa respons yang tepat.
"Dua bulan kemudian, stabilitas dan ketenangan akan dilemahkan. Ini dapat menyebabkan eskalasi ketegangan di benua Eropa. Negara-negara Eropa akan menjadi korban kebijakan yang dianggap tidak bertanggung jawab AS atas masalah ini," kata Shvytkin kepada Sputnik.
Anggota parlemen itu mencatat bahwa Rusia tidak ingin menarik diri dari Perjanjian INF, tetapi keluarnya AS dari perjanjian itu tidak akan dibiarkan tanpa respons yang tepat.
Credit sindonews.com
AS Ultimatum Rusia 60 Hari Tunduk pada Perjanjian Senjata Nuklir
BRUSSELS
- Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengirim ultimatum kepada Rusia untuk
mematuhi perjanjian kontrol senjata nuklir dalam tempo 60 hari.
Washington menyatakan hanya Moskow yang bisa menyelamatkan pakta bernama
Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty 1987 tersebut.
Ultimatum itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo saat melakukan pertemuan dengan para diplomat dan pejabat tinggi negara-negara NATO di Brussels, Selasa.
Dalam pertemuan itu, Jerman menekan Menlu Pompeo untuk melakukan diplomasi terakhir sebelum Washington menarik diri keluar dari Perjanjian INF 1987. Keluarnya AS dari traktat itu dikhawatirkan akan memicu perlombaan senjata baru di Eropa.
"Rusia memiliki kesempatan terakhir untuk menunjukkan dengan cara yang dapat diverifikasi bahwa mereka mematuhi perjanjian...tetapi kami juga harus mulai mempersiapkan fakta bahwa perjanjian ini mungkin akan gagal," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg kepada wartawan, seperti dikutip Reuters, Rabu (5/12/2018).
Para Menlu NATO setuju untuk secara resmi menyatakan Rusia melakukan "pelanggaran materi" Perjanjian INF dalam sebuah pernyataan untuk mendukung Amerika Serikat. Pernyataan bersama itu muncul setelah Pompeo memaparkan pelanggaran yang dilakukan Moskow tersebut di markas NATO di Brussels.
Jerman, Belanda dan Belgia prihatin tentang penyebaran rudal AS di Eropa seperti yang terjadi pada 1980-an, yang memicu demonstrasi besar anti-Amerika. Namun, mereka juga terjebak dalam persaingan senjata nuklir antara Moskow dan Washington.
Keluarnya AS dari Perjanjian INF akan menempatkan tekanan lain pada sekutu NATO yang sudah terguncang oleh tuntutan Trump untuk pembelanjaan pertahanan yang lebih tinggi dan ketidakjelasan arah AS dalam masalah ini.
Stoltenberg mengatakan akan ada dorongan diplomatik yang kuat untuk mencoba meyakinkan Rusia agar "menyerah" pada tuduhan Pompeo tentang beberapa batalion rudal SSC-8. Para diplomat NATO mengatakan Washington akan mulai menarik diri dari Perjanjian INF Februari mendatang.
"Jaraknya membuatnya menjadi ancaman langsung terhadap Eropa," kata Pompeo tentang rudal SSC-8, yang juga disebut sebagai Novator 9M729. "Tindakan Rusia sangat merusak keamanan nasional Amerika dan sekutu kita," ujarnya.
Para ahli militer menyatakan sulit untuk mendeteksi dan menembak rudal Rusia yang sangat berbahaya dari peluncur anti-rudal. Sebab, sulitnya mendeteksi senjata Moskow itu akan memangkas waktu peringatan bagi sistem pertahanan udara NATO untuk menembak jatuh rudal tersebut.
Pompeo mengatakan pemerintah AS telah mengangkat masalah itu setidaknya 30 kali sejak 2013 dengan Moskow, tetapi telah penolakan dan tindakan balasan.
Ultimatum itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo saat melakukan pertemuan dengan para diplomat dan pejabat tinggi negara-negara NATO di Brussels, Selasa.
Dalam pertemuan itu, Jerman menekan Menlu Pompeo untuk melakukan diplomasi terakhir sebelum Washington menarik diri keluar dari Perjanjian INF 1987. Keluarnya AS dari traktat itu dikhawatirkan akan memicu perlombaan senjata baru di Eropa.
"Rusia memiliki kesempatan terakhir untuk menunjukkan dengan cara yang dapat diverifikasi bahwa mereka mematuhi perjanjian...tetapi kami juga harus mulai mempersiapkan fakta bahwa perjanjian ini mungkin akan gagal," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg kepada wartawan, seperti dikutip Reuters, Rabu (5/12/2018).
Para Menlu NATO setuju untuk secara resmi menyatakan Rusia melakukan "pelanggaran materi" Perjanjian INF dalam sebuah pernyataan untuk mendukung Amerika Serikat. Pernyataan bersama itu muncul setelah Pompeo memaparkan pelanggaran yang dilakukan Moskow tersebut di markas NATO di Brussels.
Jerman, Belanda dan Belgia prihatin tentang penyebaran rudal AS di Eropa seperti yang terjadi pada 1980-an, yang memicu demonstrasi besar anti-Amerika. Namun, mereka juga terjebak dalam persaingan senjata nuklir antara Moskow dan Washington.
Keluarnya AS dari Perjanjian INF akan menempatkan tekanan lain pada sekutu NATO yang sudah terguncang oleh tuntutan Trump untuk pembelanjaan pertahanan yang lebih tinggi dan ketidakjelasan arah AS dalam masalah ini.
Stoltenberg mengatakan akan ada dorongan diplomatik yang kuat untuk mencoba meyakinkan Rusia agar "menyerah" pada tuduhan Pompeo tentang beberapa batalion rudal SSC-8. Para diplomat NATO mengatakan Washington akan mulai menarik diri dari Perjanjian INF Februari mendatang.
"Jaraknya membuatnya menjadi ancaman langsung terhadap Eropa," kata Pompeo tentang rudal SSC-8, yang juga disebut sebagai Novator 9M729. "Tindakan Rusia sangat merusak keamanan nasional Amerika dan sekutu kita," ujarnya.
Para ahli militer menyatakan sulit untuk mendeteksi dan menembak rudal Rusia yang sangat berbahaya dari peluncur anti-rudal. Sebab, sulitnya mendeteksi senjata Moskow itu akan memangkas waktu peringatan bagi sistem pertahanan udara NATO untuk menembak jatuh rudal tersebut.
Pompeo mengatakan pemerintah AS telah mengangkat masalah itu setidaknya 30 kali sejak 2013 dengan Moskow, tetapi telah penolakan dan tindakan balasan.
Dia
juga mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki bukti bahwa tes
peluncuran rudal Moskow berasal dari satu situs di Rusia, pangkalan
Kupustin Yar Soviet, dekat Volgograd, sebelah tenggara Moskow.
"Dalam fakta-fakta yang terang ini, Amerika Serikat menyatakan Rusia melakukan pelanggaran materi perjanjian dan akan menangguhkan kewajiban kami...efektif dalam 60 hari kecuali Rusia kembali ke kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi," kata Pompeo.
Washington menyatakan AS akan merasa dipaksa untuk memulihkan keseimbangan militer di Eropa setelah periode 60 hari, tetapi Pompeo menolak untuk menjelaskannya secara rinci dari apa yang akan dilakukan AS. Dia mengatakan, hanya tes dan penyebaran rudal baru yang ditahan hingga pada waktu yang ditentukan tersebut.
Lebih lanjut, Pompeo menyinggung China, Iran, dan Korea Utara sebagai pihak yang bukan penandatangan Perjanjian INF. Menurutnya, AS menempatkan diri pada posisi yang tidak menguntungkan dengan tidak mengembangkan rudal jarak menengah sesuai perjanjian itu.
"Dalam fakta-fakta yang terang ini, Amerika Serikat menyatakan Rusia melakukan pelanggaran materi perjanjian dan akan menangguhkan kewajiban kami...efektif dalam 60 hari kecuali Rusia kembali ke kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi," kata Pompeo.
Washington menyatakan AS akan merasa dipaksa untuk memulihkan keseimbangan militer di Eropa setelah periode 60 hari, tetapi Pompeo menolak untuk menjelaskannya secara rinci dari apa yang akan dilakukan AS. Dia mengatakan, hanya tes dan penyebaran rudal baru yang ditahan hingga pada waktu yang ditentukan tersebut.
Lebih lanjut, Pompeo menyinggung China, Iran, dan Korea Utara sebagai pihak yang bukan penandatangan Perjanjian INF. Menurutnya, AS menempatkan diri pada posisi yang tidak menguntungkan dengan tidak mengembangkan rudal jarak menengah sesuai perjanjian itu.
Namun, para ahli percaya Amerika Serikat akan lebih baik memodernisasi penangkal misil jarak jauh dan memastikan bahwa itu bisa menembus pertahanan udara Rusia yang canggih, daripada mengembangkan kelas baru dari rudal jarak menengah.
Perjanjian INF, dinegosiasikan oleh Presiden Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan diratifikasi oleh Senat AS, mengamanatkan penghapusan persenjataan rudal jarak menengah dari dua kekuatan nuklir terbesar dunia dan mengurangi kemampuan mereka untuk meluncurkan serangan nuklir dalam waktu singkat.
Perjanjian itu mengharuskan Amerika Serikat dan Rusia untu tidak memiliki, memproduksi, atau menguji terbang rudal jelajah darat dengan kemampuan jangkauan 500 km hingga 5.500 km (310-3.420 mil), atau memiliki atau memproduksi peluncur misil seperti itu.
Credit sindonews.com
Indonesia-Kamboja sepakat perkuat persatuan sentralitas ASEAN
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
(kanan) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn
(kiri) di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa (4/12/2018). Kunjungan
tersebut merupakan bagian dari pertemuan ke-4 sidang komisi bersama
Indonesia-Kamboja (Joint Commission for Bilateral Cooperation) yang
membahas peningkatan kerja sama di berbagai bidang. ANTARA
FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.
Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan
Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn dalam Sidang Komisi Bersama
ke-4 Indonesia-Kamboja menyepakati bahwa kedua negara akan bekerja sama
secara intensif untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN.
"Kami sepakat untuk mengintensifkan kerja sama untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN," kata menlu RI Retno Marsudi usai pertemuan Sidang Komisi Bersama itu di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa.
Menurut Menlu Retno, pemerintah kedua negara pun sepakat untuk bekerja sama dalam memastikan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan makmur.
Pada kesempatan itu, Menlu Prak Sokhonn menyampaikan bahwa pemerintah Kamboja mendukung konsep Indo-Pasifik yang diusung oleh Indonesia dengan mengutamakan persatuan dan sentralitas ASEAN.
"Kami menekankan kembali dukungan Kamboja kepada konsep Indo-Pasifik yang diprakarsai Indonesia, dan kami juga menekankan kembali pentingnya sentralitas ASEAN," ujar dia.
Menanggapi hal itu, Menlu Retno menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kamboja atas dukungan tersebut.
"Indonesia sangat menghargai dukungan Kamboja dalam pengembangan konsep Indo-Pasifik yang mendorong prinsip keterbukaan, inklusifitas, transparansi, serta menghormati hukum internasional dan sentralitas ASEAN," ucap Menlu RI.
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pengembangan konsep Indo-Pasifik dengan beberapa prinsip utama, antara lain kerja sama, inklusifitas, tranparansi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Pemerintah Indonesia pun memfokuskan kerja sama Indo-Pasifik pada tiga bidang utama, yaitu kerja sama maritim termasuk dalam menanggulangi kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target SDGs (Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan) secara inklusif.
"Kami sepakat untuk mengintensifkan kerja sama untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN," kata menlu RI Retno Marsudi usai pertemuan Sidang Komisi Bersama itu di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa.
Menurut Menlu Retno, pemerintah kedua negara pun sepakat untuk bekerja sama dalam memastikan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan makmur.
Pada kesempatan itu, Menlu Prak Sokhonn menyampaikan bahwa pemerintah Kamboja mendukung konsep Indo-Pasifik yang diusung oleh Indonesia dengan mengutamakan persatuan dan sentralitas ASEAN.
"Kami menekankan kembali dukungan Kamboja kepada konsep Indo-Pasifik yang diprakarsai Indonesia, dan kami juga menekankan kembali pentingnya sentralitas ASEAN," ujar dia.
Menanggapi hal itu, Menlu Retno menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kamboja atas dukungan tersebut.
"Indonesia sangat menghargai dukungan Kamboja dalam pengembangan konsep Indo-Pasifik yang mendorong prinsip keterbukaan, inklusifitas, transparansi, serta menghormati hukum internasional dan sentralitas ASEAN," ucap Menlu RI.
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pengembangan konsep Indo-Pasifik dengan beberapa prinsip utama, antara lain kerja sama, inklusifitas, tranparansi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Pemerintah Indonesia pun memfokuskan kerja sama Indo-Pasifik pada tiga bidang utama, yaitu kerja sama maritim termasuk dalam menanggulangi kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target SDGs (Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan) secara inklusif.
Credit antaranews.com
Indonesia-India perkuat kerja sama konektivitas
Sejumlah kepala negara dan pemerintahan
usai foto bersama sebelum KTT ASEAN-India di Suntec Convention Center,
Singapura pada Kamis (15/11/2018). (Bayu Prasetyo)
Jakarta (CB) - Indonesia dan India memperkuat komitmen
dalam menjalin kemitraan melalui forum bisnis untuk membangun
konektivitas antarkedua negara yang digelar oleh Badan Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI di Chennai, India.
Dengan dukungan dari KJRI Mumbai, Kadin Aceh, dan United Economic Forum Chamber of Commerce (UEF), acara "Indonesia-India Seminar and Business Forum" yang diselenggarakan pada Sabtu (1/12) lalu merupakan implementasi dari "Statement on Shared Vision of India-Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific" dalam membangun konektivitas bisnis antara Aceh dengan Andaman dan Nicobar.
"Indonesia dan India sedang berupaya mencari kesamaan kepentingan dan perdagangan yang saling melengkapi dalam lingkaran konsentrasi masing-masing," kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI Siswo Pramono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut Siswo, kedua negara tengah mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kemitraan terutama dalam perdagangan, investasi dan pariwisata serta untuk menciptakan hubungan masyarakat yang lebih dekat lagi.
Penguatan hubungan antarmasyarakat itu, lanjut dia, juga menjadi salah satu tujuan dari misi bisnis selain untuk membangun komunikasi.
Dengan dukungan dari KJRI Mumbai, Kadin Aceh, dan United Economic Forum Chamber of Commerce (UEF), acara "Indonesia-India Seminar and Business Forum" yang diselenggarakan pada Sabtu (1/12) lalu merupakan implementasi dari "Statement on Shared Vision of India-Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific" dalam membangun konektivitas bisnis antara Aceh dengan Andaman dan Nicobar.
"Indonesia dan India sedang berupaya mencari kesamaan kepentingan dan perdagangan yang saling melengkapi dalam lingkaran konsentrasi masing-masing," kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI Siswo Pramono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut Siswo, kedua negara tengah mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kemitraan terutama dalam perdagangan, investasi dan pariwisata serta untuk menciptakan hubungan masyarakat yang lebih dekat lagi.
Penguatan hubungan antarmasyarakat itu, lanjut dia, juga menjadi salah satu tujuan dari misi bisnis selain untuk membangun komunikasi.
Forum bisnis yang diikuti oleh sekitar 100 pengusaha asal Aceh dan Chennai juga memberikan kemudahan terciptanya hubungan antara komunitas bisnis serta Kamar Dagang dan Industri.
Kadin Aceh dan UEF telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang berisi kesepakatan mempromosikan pengembangan dan hubungan ekonomi bilateral melalui sebuah platform bagi para pengusaha untuk bertemu, berdiskusi dan mengeksplorasi peluang bisnis.
Sementara itu, Director General of United Economic Forum, Chamber of Commerce (UEF) J Sadakkadulla mengatakan bahwa Indonesia dan India perlu meningkatkan kerja sama, terutama dalam perdagangan?dan investasi khususnya di Chennai agar target perdagangan sebesar 50 miliar dolar AS yang telah disepakati oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Narendra Modi dapat tercapai.
"Selain sektor ekonomi, kerja sama di sektor pendidikan juga harus dipertimbangkan, mengingat institusi pendidikan di Chennai memiliki kualitas yang sama baiknya dengan institusi pendidikan di Amerika, Australia atau negara-negara di Eropa," kata J Sadakkadulla.
Credit antaranews.com
Ambigunya Sikap AS pada India atas Pembelian S-400 Rusia
WASHINGTON
- India mempertaruhkan dirinya untuk terkena sanksi Amerika Serikat
(AS) setelah sepakat membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia senilai
USD5 miliar. Dua bulan setelah kesepakatan pembelian itu diteken,
Washington masih bersikap ambigu antara menjatuhkan sanksi atau tidak
pada New Delhi.
Pemerintah Presiden Donald Trump telah memberlakukan undang-undang penjatuhan sanksi terhadap negara lain yang bernama resmi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). UU yang diteken Trump tahun 2017 itu mengamanatkan penjatuhan sanksi terhadap negara mana pun yang membeli persenjataan militer dari Rusia.
UU itu dibuat sebagai respons terhadap Moskow atas berbagai tuduhan, seperti intervensi krisis Ukraina, Rusia dan dugaan ikut campur pemilu AS.
Teka-teki apakah India terkena sanksi AS atau tidak diprediksi akan terjawab pekan ini ketika Menteri Pertahanan India Nirmala Sitharaman mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan AS James Mattis.
Mattis pada hari Senin mengatakan bahwa bukan pertama kalinya India membeli senjata dari Kremlin.
"India telah menghabiskan banyak, bertahun-tahun dalam status non-blok, dan itu menarik banyak senjata dari Rusia," kata Mattis kepada wartawan di Pentagon menjelang kedatangan Sitharaman pada Senin, seperti dilansir CNBC, Selasa (4/12/2018).
Bos Pentagon itu dijadwalkan meninggalkan Washington pada hari Selasa.
"Kami berada di sini hari ini untuk berbicara tentang semua masalah yang membawa kita lebih dekat bersama dan kami akan menyelesaikan semua masalah di sini hari ini dan di masa depan," ujar Mattis, ketika ditanya tentang pembelian S-400 Rusia oleh India.
Sistem pertahanan rudal S-400 Rusia adalah sistem rudal surface-to-air jarak jauh, yang memulai debutnya di panggung dunia pada tahun 2007. Platform ini menyaingi sistem pertahanan THAAD Lockheed Martin dan sistem pertahanan Patriot Raytheon.
Dibandingkan dengan sistem pertahanan buatan AS, S-400 buatan Rusia mampu melibatkan berbagai target yang lebih luas, pada rentang yang lebih panjang dan melawan beberapa ancaman secara bersamaan.
Pemerintah Presiden Donald Trump telah memberlakukan undang-undang penjatuhan sanksi terhadap negara lain yang bernama resmi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). UU yang diteken Trump tahun 2017 itu mengamanatkan penjatuhan sanksi terhadap negara mana pun yang membeli persenjataan militer dari Rusia.
UU itu dibuat sebagai respons terhadap Moskow atas berbagai tuduhan, seperti intervensi krisis Ukraina, Rusia dan dugaan ikut campur pemilu AS.
Teka-teki apakah India terkena sanksi AS atau tidak diprediksi akan terjawab pekan ini ketika Menteri Pertahanan India Nirmala Sitharaman mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan AS James Mattis.
Mattis pada hari Senin mengatakan bahwa bukan pertama kalinya India membeli senjata dari Kremlin.
"India telah menghabiskan banyak, bertahun-tahun dalam status non-blok, dan itu menarik banyak senjata dari Rusia," kata Mattis kepada wartawan di Pentagon menjelang kedatangan Sitharaman pada Senin, seperti dilansir CNBC, Selasa (4/12/2018).
Bos Pentagon itu dijadwalkan meninggalkan Washington pada hari Selasa.
"Kami berada di sini hari ini untuk berbicara tentang semua masalah yang membawa kita lebih dekat bersama dan kami akan menyelesaikan semua masalah di sini hari ini dan di masa depan," ujar Mattis, ketika ditanya tentang pembelian S-400 Rusia oleh India.
Sistem pertahanan rudal S-400 Rusia adalah sistem rudal surface-to-air jarak jauh, yang memulai debutnya di panggung dunia pada tahun 2007. Platform ini menyaingi sistem pertahanan THAAD Lockheed Martin dan sistem pertahanan Patriot Raytheon.
Dibandingkan dengan sistem pertahanan buatan AS, S-400 buatan Rusia mampu melibatkan berbagai target yang lebih luas, pada rentang yang lebih panjang dan melawan beberapa ancaman secara bersamaan.
Terlebih
lagi, platform buatan Rusia berharga sekitar USD500 juta, sedangkan
baterai Patriot Pac-2 berharga USD1 miliar dan baterai THAAD berharga
USD3 miliar. Rincian harga senjata pertahanan ini dikutip CNBC dari
sumber intelijen AS.
Sekitar 13 negara telah menyatakan minatnya untuk membeli S-400. China, India dan Turki telah menandatangani perjanjian pembelian untuk platform rudal Moskow tersebut.
China tengah menerima pengiriman terakhir sistem S-400. Turki, sekutu NATO, dijadwalkan untuk menerima S-400 tahun depan dan diharapkan memiliki sistem yang siap digunakan pada 2020.
Sekitar 13 negara telah menyatakan minatnya untuk membeli S-400. China, India dan Turki telah menandatangani perjanjian pembelian untuk platform rudal Moskow tersebut.
China tengah menerima pengiriman terakhir sistem S-400. Turki, sekutu NATO, dijadwalkan untuk menerima S-400 tahun depan dan diharapkan memiliki sistem yang siap digunakan pada 2020.
Credit sindonews.com
Jet Tempur Su-25 Armenia Jatuh, Dua Pilotnya Tewas
SHIRAK
- Sebuah pesawat jet tempur Su-25 milik militer Armenia jatuh di
wilayah barat negara itu pada hari Selasa. Dua pilot pesawat itu tewas.
Kementerian Pertahanan negara pecahan Soviet itu telah mengonfirmasi insiden tersebut. "Puing-puing jet ditemukan di pegunungan dekat kota Maralik di wilayah Shirak, barat Armenia," kata juru bicara kementerian tersebut, Atrsrun Hovhannisyan dalam sebuah posting di Facebook.
"Dua pilot, Letnan Kolonel Armen Babayan dan Mayor Movses Manukyan, tewas dalam kecelakaan itu," lanjut dia.
Pesawat awalnya dilaporkan menghilang dari radar pada Selasa pagi atau beberapa menit setelah itu lepas landas untuk penerbangan pelatihan rutin.
Jet tempur Su-25 itu lepas landas dari bandara Gyumri pada penerbangan pelatihan sekitar pukul 10.06 pagi. Pesawat hilang kontak sekitar pukul 10.20 pagi.Penyebab kecelakaan belum diketahui. Penyelidikan atas insiden tersebut juga masih berlangsung.
Mengutip laporan Interfax, Rabu (5/12/2018), di bawah perjanjian yang ditandatangani pada 2010, Gyumri menjadi tuan rumah pangkalan militer Rusia yang akan beroperasi hingga 2044.
Kementerian Pertahanan negara pecahan Soviet itu telah mengonfirmasi insiden tersebut. "Puing-puing jet ditemukan di pegunungan dekat kota Maralik di wilayah Shirak, barat Armenia," kata juru bicara kementerian tersebut, Atrsrun Hovhannisyan dalam sebuah posting di Facebook.
"Dua pilot, Letnan Kolonel Armen Babayan dan Mayor Movses Manukyan, tewas dalam kecelakaan itu," lanjut dia.
Pesawat awalnya dilaporkan menghilang dari radar pada Selasa pagi atau beberapa menit setelah itu lepas landas untuk penerbangan pelatihan rutin.
Jet tempur Su-25 itu lepas landas dari bandara Gyumri pada penerbangan pelatihan sekitar pukul 10.06 pagi. Pesawat hilang kontak sekitar pukul 10.20 pagi.Penyebab kecelakaan belum diketahui. Penyelidikan atas insiden tersebut juga masih berlangsung.
Mengutip laporan Interfax, Rabu (5/12/2018), di bawah perjanjian yang ditandatangani pada 2010, Gyumri menjadi tuan rumah pangkalan militer Rusia yang akan beroperasi hingga 2044.
Sukhoi
Su-25 adalah pesawat tempur bermesin ganda yang memasuki produksi
massal pada tahun 1978. Jet tempur ini didesain untuk memberikan
dukungan udara yang dekat. Su-25UBK adalah versi jet tempur dua kursi
yang biasanya digunakan untuk penerbangan pelatihan.
Credit sindonews.com
Militer AS Gandeng Microsoft Ciptakan Peralatan Augmented Reality
![Angkatan Udara Australia menggunakan HoloLens untuk bereksperimen dengan Augmented Reality.[hololens.reality.news]](https://statik.tempo.co/data/2018/12/04/id_801529/801529_720.jpg)
CB, Jakarta - Militer Amerika Serikat menggandeng Microsoft
dengan kontrak US$ 479 juta atau Rp 6,8 triliun untuk memasok prototipe
Augmented Reality kacamata Hololens yang akan mendukung tentara selama
pelatihan dan misi pertempuran. Namun kesepakatan ini menjadi
kontroversial karena karyawan Microsoft menolak kerja sama teknologi
untuk militer.
"Teknologi Augmented Reality akan memberikan pasukan dengan informasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk membuat keputusan," kata juru bicara Microsoft, dilaporkan Dailymail.co.uk, 4 Desember 2018.
Kontrak menghasilkan pembelian militer untuk 100 ribu lebih unit headset. Headset kacamata Hololens, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan efek tembak, kemampuan deteksi dan tempur sebelum menembak musuh," menurut laporan pemerintah.
NASA menggunakan Hololens untuk misi luar angkasa.[NASA via Sputniknews]
Perangkat Hololens termasuk headset, perangkat untuk berinteraksi dengan aplikasi, tas pembawa, bantalan hidung dan tali overhead.
Headset ini dirancang dengan beberapa sensor pengenalan lingkungan dan didukung oleh Microsoft Holographic Processing Unit (HPU) yang dibuat khusus dan chipset Intel 32-bit.
Bobot perangkat hanya sekitar 500 gram dan terdiri dari 64GB memori Flash dan 2GB RAM. Baterai tahan selama sekitar dua hingga tiga jam, dengan hingga dua minggu waktu siaga, kata Microsoft.
Hololens memiliki lensa holografik tembus pandang yang menggunakan sistem proyeksi optik untuk menciptakan hologram multi-dimensi warna-warni.
Tentara Israel dan AS sudah menggunakan perangkat Hololens untuk latihan. Namun Microsoft melangkah lebih jauh dengan menyediakan teknologi untuk pertempuran sungguhan, meskipun karyawan menolak teknologi kecerdasan buatan ini digunakan di lapangan karena perangkat secara otonomi bisa membunuh orang.
Hololens yang dikembangkan Microsoft.[The Verge]
Pemimpin Microsoft Brad Smith dan CEO Microsoft Satya Nadella telah membahas kekhawatiran karyawan tentang masalah ini dalam pertemuan Kamis, dan mengakui tidak semua karyawan puas.
"Kita ingin orang-orang di negara ini dan terutama mereka yang mengabdi pada negara ini tahu kalau kita di Microsoft mendukung mereka," tulis Brad."Mereka bisa mengakses teknologi terbaik yang kita ciptakan."
Brad Smith menyampaikan tiga alasan terkait kontrak. Brad mengatakan ingin orang-orang yang mengabdi kepada AS dan mereka yang membela negara AS, memiliki teknologi terbaik AS termasuk Microsoft. Meskipun isu etis untuk membuat teknologi tempur sebagai suatu yang mesti dipertimbangkan, namun Brad menekankan bahwa hal tersebut termasuk proses sipil dan demokrasi. Ia juga tidak akan memaksa karyawan yang enggan ikut dalam program untuk terlibat.
Keputusan Google yang tidak menyepakati kontrak, meninggalkan beberapa raksasa teknologi lainnya termasuk Amazon dan Microsoft dalam menjalankan kontrak Joint Enterprise Defence Infrastructure (JEDI) yang bertujuan memodernisasi sistem komputasi militer AS.
"Teknologi Augmented Reality akan memberikan pasukan dengan informasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk membuat keputusan," kata juru bicara Microsoft, dilaporkan Dailymail.co.uk, 4 Desember 2018.
Kontrak menghasilkan pembelian militer untuk 100 ribu lebih unit headset. Headset kacamata Hololens, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan efek tembak, kemampuan deteksi dan tempur sebelum menembak musuh," menurut laporan pemerintah.
NASA menggunakan Hololens untuk misi luar angkasa.[NASA via Sputniknews]
Perangkat Hololens termasuk headset, perangkat untuk berinteraksi dengan aplikasi, tas pembawa, bantalan hidung dan tali overhead.
Headset ini dirancang dengan beberapa sensor pengenalan lingkungan dan didukung oleh Microsoft Holographic Processing Unit (HPU) yang dibuat khusus dan chipset Intel 32-bit.
Bobot perangkat hanya sekitar 500 gram dan terdiri dari 64GB memori Flash dan 2GB RAM. Baterai tahan selama sekitar dua hingga tiga jam, dengan hingga dua minggu waktu siaga, kata Microsoft.
Hololens memiliki lensa holografik tembus pandang yang menggunakan sistem proyeksi optik untuk menciptakan hologram multi-dimensi warna-warni.
Tentara Israel dan AS sudah menggunakan perangkat Hololens untuk latihan. Namun Microsoft melangkah lebih jauh dengan menyediakan teknologi untuk pertempuran sungguhan, meskipun karyawan menolak teknologi kecerdasan buatan ini digunakan di lapangan karena perangkat secara otonomi bisa membunuh orang.
Hololens yang dikembangkan Microsoft.[The Verge]
Pemimpin Microsoft Brad Smith dan CEO Microsoft Satya Nadella telah membahas kekhawatiran karyawan tentang masalah ini dalam pertemuan Kamis, dan mengakui tidak semua karyawan puas.
"Kita ingin orang-orang di negara ini dan terutama mereka yang mengabdi pada negara ini tahu kalau kita di Microsoft mendukung mereka," tulis Brad."Mereka bisa mengakses teknologi terbaik yang kita ciptakan."
Brad Smith menyampaikan tiga alasan terkait kontrak. Brad mengatakan ingin orang-orang yang mengabdi kepada AS dan mereka yang membela negara AS, memiliki teknologi terbaik AS termasuk Microsoft. Meskipun isu etis untuk membuat teknologi tempur sebagai suatu yang mesti dipertimbangkan, namun Brad menekankan bahwa hal tersebut termasuk proses sipil dan demokrasi. Ia juga tidak akan memaksa karyawan yang enggan ikut dalam program untuk terlibat.
Keputusan Google yang tidak menyepakati kontrak, meninggalkan beberapa raksasa teknologi lainnya termasuk Amazon dan Microsoft dalam menjalankan kontrak Joint Enterprise Defence Infrastructure (JEDI) yang bertujuan memodernisasi sistem komputasi militer AS.
Credit tempo.co
Uruguay tolak permintaan suaka mantan Presiden Peru
Mantan Presiden Peru Alan Garcia. (FOTO ANTARA/REUTERS)
Lima (CB) - Uruguay pada Senin (3/12) menolak permintaan
suaka mantan Presiden Peru Alan Garcia, yang kini berada di bawah
penyelidikan di negara asalnya atas dugaan menerima suap terkait skandal
korupsi Odebrecht.
Presiden Uruguay Tabare Vazquez mengumumkan keputusan tersebut di Montevideo.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Peru mengatakan Alan Garcia, 69 tahun, telah meninggalkan Kedutaan Besar Uruguay di Lima setelah berada di sana selama dua minggu.
"Kami tidak mengabulkan permintaan suaka karena di Peru tiga pilar pemerintahanya berjalan secara independen dan mandiri, dan terutama pengadilannya," kata Vasquez kepada para wartawan.
Garcia mengajukan permohonan suaka di Kedubes Uruguay, tak lama setelah hakim pengadilan bulan lalu mengeluarkan larangan baginya meninggalkan Peru untuk 18 bulan selama Garcia berada di bawah penyelidikan.
Ia diduga menerima suap pada proyek pembangunan kereta listrik di Lima perusahaan Brazil, Odebrecht.
Presiden Uruguay Tabare Vazquez mengumumkan keputusan tersebut di Montevideo.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Peru mengatakan Alan Garcia, 69 tahun, telah meninggalkan Kedutaan Besar Uruguay di Lima setelah berada di sana selama dua minggu.
"Kami tidak mengabulkan permintaan suaka karena di Peru tiga pilar pemerintahanya berjalan secara independen dan mandiri, dan terutama pengadilannya," kata Vasquez kepada para wartawan.
Garcia mengajukan permohonan suaka di Kedubes Uruguay, tak lama setelah hakim pengadilan bulan lalu mengeluarkan larangan baginya meninggalkan Peru untuk 18 bulan selama Garcia berada di bawah penyelidikan.
Ia diduga menerima suap pada proyek pembangunan kereta listrik di Lima perusahaan Brazil, Odebrecht.
Garcia, yang menjabat sebagai presiden Peru dari 1985 sampai 1990 serta 2006 sampai 2011, tetap menyatakan tidak bersalah. Menurut dia, ia adalah korban dari penganiayaan politik.
Presiden Peru Martin Vizarra mengatakan menyambut baik keputusan Uruguay tersebut.
"Di Peru, tidak ada satu orang pun yang tidak tersentuh. Demokrasi kami menjamin pemisahan kekuasaan serta perlakuan sama di mata hukum," kata Vizcarra di Twitter.
Setelah keputusan Uruguay itu diumumkan, Garcia kembali ke salah satu kediamannya di sebuah kompleks perumahan di Lima. Dalam setahun, ia lebih banyak tinggal di Spanyol.
"Tidak ada bukti yang menghubungkan saya dengan kejahatan apa pun bahkan dengan Odebrecht atau proyek apa pun yang dimiliki perusahaan tersebut," kata Garcia dalam pernyataan.
Ia mengatakan dirinya akan tetap berada di kediamannya di Peru dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang.
Jaksa dalam kasus itu, Jose Perez, juga menuduh Garcia menerima uang senilai 100.000 dolar AS (sekitar Rp1,4 miliar) atas kehadirannya di sebuah konferensi di Brazil. Sang jaksa mengatakan uang tersebut kemungkinan datang dari dana Odebrecht yang digunakan untuk melakukan penyuapan di beberapa negara Amerika Latin.
Skandal korupsi Odebrecht telah melibatkan puluhan pejabat tinggi di berbagai negara Amerika Latin. Mereka dituduh menerima suap sebagai imbalan atas persetujuan kontrak-kontrak pekerjaan umum.
Credit antaranews.com
Erdogan Kecam Sanksi Sepihak AS Terhadap Venezuela
CARACAS
- Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengecam sanksi sepihak terhadap
Venezuela selama kunjungannya ke Caracas. Amerika Serikat (AS) telah
menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Venezuela.
Washington telah menjatuhkan sanksi pada pejabat Venezuela yang dituduhkan korupsi, dan pada transaksi keuangan tertentu dengan pemerintah Nicolas Maduro, yang dituduh melanggar hak asasi manusia dan memicu krisis ekonomi.
Presiden AS Donald Trump bulan lalu menandatangani sebuah perintah eksekutif yang melarang siapa pun di AS dari berurusan dengan entitas dan orang-orang yang terlibat dalam penjualan emas dari negara Amerika Selatan. Turki tahun ini telah menjadi pengimpor emas non-moneter terbesar dari Venezuela.
"Masalah politik tidak dapat diselesaikan dengan menghukum seluruh negara. Kami tidak menyetujui langkah-langkah ini yang mengabaikan aturan perdagangan global," kata Erdogan, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (4/12).
Erdogan dalam pernyataanya kemudian menggambarkan Maduro sebagai Simon Bolivar modern, yang akan mengalahkan semua serangan terhadapnya.
Washington telah menjatuhkan sanksi pada pejabat Venezuela yang dituduhkan korupsi, dan pada transaksi keuangan tertentu dengan pemerintah Nicolas Maduro, yang dituduh melanggar hak asasi manusia dan memicu krisis ekonomi.
Presiden AS Donald Trump bulan lalu menandatangani sebuah perintah eksekutif yang melarang siapa pun di AS dari berurusan dengan entitas dan orang-orang yang terlibat dalam penjualan emas dari negara Amerika Selatan. Turki tahun ini telah menjadi pengimpor emas non-moneter terbesar dari Venezuela.
"Masalah politik tidak dapat diselesaikan dengan menghukum seluruh negara. Kami tidak menyetujui langkah-langkah ini yang mengabaikan aturan perdagangan global," kata Erdogan, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (4/12).
Erdogan dalam pernyataanya kemudian menggambarkan Maduro sebagai Simon Bolivar modern, yang akan mengalahkan semua serangan terhadapnya.
Venezuela
menderita serangan hiperinflasi dan tahun kelima resesi yang
menyebabkan kekurangan makanan dan obat-obatan. Maduro sering
menyalahkan "perang ekonomi" AS atas penderitaan di negara itu. Tetapi
kritikus mengatakan krisis adalah bukti kebijakan sosialis yang dimulai
di bawah pendahulunya Hugo Chavez telah gagal.
Credit sindonews.com
Maduro Pergi ke Rusia untuk Rapat Penting dengan Putin
CARACAS
- Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan bahwa dia akan pergi ke
Rusia untuk melakukan rapat penting dengan Presiden Vladimir Putin. Dia
memegang sebuah batangan emas saat membuat pengumuman bersama para
menterinya.
"Pada saat ini kami akan berangkat ke Rusia untuk memperkuat dan memperluas hubungan diplomatik dan hubungan persahabatan kami di antara negara-negara persaudaraan," kata Maduro, seperti dikutip Sputnik.
Menurut Presiden Venezuela, dia berencana untuk mengadakan "pertemuan yang sangat intens dan sangat penting" dengan Putin pada hari Selasa (4/12/2018). Namun, dia tidak merinci rapat penting yang dia maksud.
Maduro mengunjungi Rusia tahun lalu, di mana dia bertemu Putin untuk membahas kerja sama bilateral serta isu-isu kunci dari agenda internasional dan regional.
Rusia telah mendukung kedaulatan Venezuela dan mempertahankan tekad negara itu untuk menolak tangan eksternal. Para pejabat dari kedua negara telah mengadakan pertemuan bilateral di berbagai tingkat untuk memperkuat hubungan.
Venezuela telah bertahun-tahun menderita krisis ekonomi akut dan hiper inflasi yang disebabkan oleh menyusutnya harga minyak.
Pada akhir September, Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap Venezuela yang menargetkan istri Presiden Nicolas Maduro dan para pejabat tingginya, termasuk wakil presiden dan menteri pertahanan.
"Pada saat ini kami akan berangkat ke Rusia untuk memperkuat dan memperluas hubungan diplomatik dan hubungan persahabatan kami di antara negara-negara persaudaraan," kata Maduro, seperti dikutip Sputnik.
Menurut Presiden Venezuela, dia berencana untuk mengadakan "pertemuan yang sangat intens dan sangat penting" dengan Putin pada hari Selasa (4/12/2018). Namun, dia tidak merinci rapat penting yang dia maksud.
Maduro mengunjungi Rusia tahun lalu, di mana dia bertemu Putin untuk membahas kerja sama bilateral serta isu-isu kunci dari agenda internasional dan regional.
Rusia telah mendukung kedaulatan Venezuela dan mempertahankan tekad negara itu untuk menolak tangan eksternal. Para pejabat dari kedua negara telah mengadakan pertemuan bilateral di berbagai tingkat untuk memperkuat hubungan.
Venezuela telah bertahun-tahun menderita krisis ekonomi akut dan hiper inflasi yang disebabkan oleh menyusutnya harga minyak.
Pada akhir September, Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap Venezuela yang menargetkan istri Presiden Nicolas Maduro dan para pejabat tingginya, termasuk wakil presiden dan menteri pertahanan.
Amerika
Serikat bahkan memperluas daftar orang-orang dan entitas yang terkena
sanksi di Venezuela sepanjang tahun 2017 dan 2018. Pada tanggal 1
November, Presiden Donald Trump memerintahkan penjatuhan sanksi pada
cadangan emas Venezuela.
Belum lama ini, tepatnya pada November, sebuah delegasi pejabat Rusia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Rusia Sergey Storchak mengadakan pertemuan dengan Maduro di Caracas. Presiden Maduro lantas menulis di Twitter bahwa dia telah membahas langkah-langkah untuk meningkatkan perekonomian negara.
Belum lama ini, tepatnya pada November, sebuah delegasi pejabat Rusia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Rusia Sergey Storchak mengadakan pertemuan dengan Maduro di Caracas. Presiden Maduro lantas menulis di Twitter bahwa dia telah membahas langkah-langkah untuk meningkatkan perekonomian negara.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)