Israel Gencar Mendekati Negara Arab Tangkal Pengaruh Iran

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (Sebastian Scheiner/Pool)

Jakarta, CB -- Israel terus berupaya mendekati negara Teluk seperti Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab guna membendung pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Hal itu terlihat dari lawatan mendadak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Oman untuk bertemu Sultan Qaboos di Muscat, pada Kamis pekan lalu.

Berdasarkan keterangan dari pemerintah Israel, Netanyahu menemui Sultan Qaboos ditemani dengan kepala badan intelijen Israel, Mossad.

Lawatan itu memicu kekhawatiran Palestina terkait normalisasi relasi negara Arab dan Israel.


Pada Rabu (31/10) kemarin, Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi, terbang ke Ramallah, Tepi Barat, untuk menyampaikan surat Sultan Qaboos bagi Presiden Palestina Mahmoud Abbas.


Surat itu ditengarai berkaitan lawatan mendadak Netanyahu ke Oman. Namun, hingga kini isi surat tersebut belum terungkap.

Dikutip AFP, Kamis (1/11) selain pertemuan Netanyahu dan Sultan Qaboos, Menteri Transportasi Israel juga akan mempromosikan proyek kereta api yang akan menghubungkan kota Haifa dan negara-negara Teluk di Oman pada pekan depan.

Dalam kesepatan berbeda, Menlu Alawi juga mengatakan kemungkinan saat ini adalah waktu bagi Israel untuk diperlakukan (seperti negara Timur Tengah lainnya), dan juga menanggung kewajiban yang sama.

Hal itu diutarakan Alawi dalam konferensi pertahanan regional di Manama, Bahrain. Pernyataan Alawi dianggap sejumlah pengamat bertujuan 'mengubah narasi Israel-Palestina dari keterpaksaan masa lalu ke fokus baru pragmatisme.'

Tak hanya itu, Menteri Olahraga dan Budaya Israel Miri Regev juga tengah mengunjungi Uni Emirat Arab, sementara Menteri Komunikasi Israel sempat berpidato di sebuah acara di Dubai. Lagu kebangsaan Israel juga diputar dalam salah satu kompetisi judo di Abu Dhabi.


Analis menganggap Israel memang telah lama berupaya mendekati negara Teluk. Meluasnya pengaruh Iran yang merupakan musuh bersama Israel dan negara Arab menjadikan relasi kedua belah pihak meningkat ke level baru terlepas dari perbedaan pendapat antara mereka terkait isu Palestina.

Negara Teluk telah lama menjaga jarak dengan Israel terkait konflik dengan Palestina. Sejauh ini, Israel hanya memiliki hubungan diplomatik penuh dengan dua negara Arab yakni Mesir dan Yordania.

Sementara itu, Qatar memiliki relasi informal dengan Israel dan Iran. Israel juga telah lama membuka kantor perwakilan perdagangannya di Doha.

Meski begitu, negara Arab tersebut tetap berkomunikasi bahkan melakukan kerja sama secara rahasia dengan Israel selama puluhan tahun setidaknya sejak 1980-an.

"Keselarasan kebijakan dan kepentingan (antara negara Teluk dan Israel) membawa kedua belah pihak menjadi lebih dekat lagi, jika mereka belum benar-benar bersama," ucap Elizabeth Dickinson, analis senior dari International Crisis Group.


"Menekan Iran dan membendung pengaruhnya di kawasan adalah prioritas utama Israel dan beberapa negara Teluk. Riyadh, Abu Dhabi, dan secara terpisah Tel Aviv, mereka semua merasa sangat penting untuk memaksimalkan kesempatan baru ini."



Credit  cnnindonesia.com

Brasil akan Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem?

Yerusalem

Foto: AP

Bolsonaro menyebut Israel sebagai negara berdaulat.

CB, RIO DE JANEIRO -- Brasil berencana memindahkan Kedutaan Besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal itu diumumkan presiden sayap kanan terpilih, Jair Bolsonaro, Kamis (1/11).
Seperti dilansir di Arab News pada Kamis (1/11), pemindahan itu akan membuat negara Amerika Latin tersebut menjadi negara terbesar setelah Amerika Serikat (AS) yang melakukan perubahan kontroversial.

"Seperti yang dinyatakan sebelumnya selama kampanye, kami bermaksud untuk memindahkan Kedutaan Brasil dari Tel Aviv ke Yerusalem," kata Bolsonaro.

Dia mengatakan, Israel adalah negara berdaulat yang dihormati Brasil. Pengumuman itu diunggah dalam akun Twitter pribadinya. Sebuah langkah yang menentang kemerdekaan Palestina, dan dukungan sebagian besar negara dunia.



Dalam sebuah wawancara, Bolsonaro mengatakan Israel harus memiliki hak untuk memutuskan di mana ibu kotanya berada. Dia menyamakan seperti saat Brasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960.


Israel menganggap seluruh kota adalah ibu kotanya. Sementara Palestina, melihat Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan, dengan konsensus internasional bahwa status seluruh kota harus dinegosiasikan antara kedua belah pihak.

Pada Desember, Presiden AS Donald Trump membalik kebijakan lama AS dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kebijakan Trump itu mendorong Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk memboikot pemerintahan Trump.

Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv secara resmi dipindahkan pada 14 Mei. Guatemala dan Paraguay mengikutinya, meskipun mereka mengumumkan bulan lalu akan mengembalikan kedutaannya ke Tel Aviv.

Credit  republika.co.id

AS Khawatir Pemilu Sela Diintervensi Asing

Bendera Amerika.

Foto: EPA

Rusia, Cina, dan Iran dikhawatirkan campur tangan dalam pemilu sela 6 November.

CB, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat sedang memantau kemungkinan ada campur tangan asing dalam pemilihan kongres pada Selasa (6/11). Hal itu diungkapkan seorang pejabat tinggi bidang intelijen, Rabu (31/10).

Pejabat tersebut juga mengatakan Pemerintah siap memberikan sanksi terhadap perusahaan apapun atau orang-orang yang melakukan campur tangan.

"Kami tetap mengkhawatirkan campur tangan datang dari Rusia, Cina, dan Iran," kata pejabat itu melalui telepon kepada para wartawan dalam rangka membahas rencana pemerintah pusat membantu pengamanan pemilihan umum 6 November.

Sang pejabat tidak memberikan keterangan rinci soal ancaman-ancaman spesifik. Namun, ia mengatakan masyarakat intelijen sedang bersiap-siap untuk melacak jati diri orang-orang yang mencampuri proses pemungutan suara.

Badan-badan intelijen AS telah menyimpulkan bahwa Rusia memang mencampuri pemilihan presiden AS 2016 dalam upaya untuk menyokong Donald Trump. Mereka juga baru-baru ini menuduh Moskow berupaya memengaruhi hasil pemilihan kongres pekan depan. Rusia telah membantah tuduhan tersebut.

Trump bulan lalu, ketika berbicara di Perserikatan Bangsa-bangsa, menuding Cina mencampuri pemilihan. Ia tidak memberikan bukti yang mendukung tuduhannya. Cina membantah tudingan Trump tersebut.

Trump pada September menandatangani perintah, yang memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi terhadap seseorang atau perusahaan yang diketahui mencampuri pemilihan, baik melalui peretasan ataupun penyebaran informasi yang salah. Biro Penyelidik Federal (FBI), Departemen Kehakiman, Departemen Keamanan Dalam Negeri dan badan intelijen akan membantu upaya menggagalkan serangan digital pada pemilihan, kata beberapa pejabat. Gedung Putih akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut melalui Dewan Keamanan Nasional.

Departemen Kehakiman juga sedang berencana untuk meluncurkan "pos komando campur tangan pemilihan" pada hari pemungutan suara. Hal itu guna membantu FBI berkomunikasi cepat dengan kantor-kantornya di seluruh AS.

Credit  republika.co.id

Kutuk Sanksi, Jong-un Sebut sebagai Karya Pasukan Musuh

Pemimpin Korut, Kim Jong-un, mengecam sanksi internasional yang dijatuhkan kepada negaranya dan menyebutnya sebagai karya musuh. Foto/Istimewa

SEOUL - Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, mengutuk sanksi internasional terhadap negaranya. Ia menyebut hal itu sebagai karya pasukan musuh untuk menghambat upaya meningkatkan standar hidup warganya.

Berbicara selama perjalanan ke sebuah situs konstruksi di distrik Wonsan Kalma di pantai timur negara itu, Jong-un menegaskan ia menentang sanksi "kasar" pada rezimnya.

"Pasukan musuh dengan bodohnya tertarik pada sanksi kejam untuk menghalangi kami dalam mempromosikan kesejahteraan rakyat dan pengembangan serta pemimpin kita untuk berubah dan tunduk," kata Jong-un.

"Tapi mereka akan dibuat untuk melihat dengan jelas bagaimana negara kita membangun kekuatannya ratusan kali, menentang kesulitan untuk membangun negara yang kuat melalui kekuatan, teknologi dan upaya kita sendiri," imbuhnya seperti dikutip dari The Telegraph, Kamis (1/11/2018).

Media pemerintah Korut dalam beberapa hari terakhir menyuarakan pernyataan-pernyataan Jong-un, dengan situs web Uriminzokkiri menyatakan sanksi-sanksi itu menjadi sebuah fabrikasi yang bertujuan meningkatkan konfrontasi dan krisis perang dengan memblokade pertukaran dan kerja sama.

Meskipun ada desakan Washington bahwa Korut perlu menunjukkan bukti kuat komitmen sebelumnya untuk menghapuskan kemampuan senjata nuklirnya, China dan Rusia telah secara bertahap melonggarkan sanksi terhadap Pyongyang dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah Korea Selatan (Korsel) juga menyerukan kepada AS untuk menunjukkan fleksibilitas pada masalah ini, dengan pemerintah Moon Jae-in bersikeras bahwa Korut akan merespon secara positif jika sanksi dilunakkan.

Moon Chung-in, penasihat khusus presiden untuk unifikasi, diplomasi, dan keamanan nasional, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The Korea Times bahwa Trump membutuhkan sikap yang berbeda terhadap Korut.

“AS memandang Korea Utara dalam kerangka kejahatan dan hukuman; ini adalah konstruksi sosial dari realitas bahwa Korut menipu dan bohong," katanya.

“Tetapi jika hanya melihat Pyongyang melalui frame ini maka tidak ada jalan keluar. Perlu ada pendekatan yang lebih pragmatis dan fleksibel terhadap Korea Utara,” imbuhnya.

Selama pertemuan terakhir antara pejabat senior Korut dan Mike Pompeo, menteri luar negeri AS, Pyongyang menolak memberikan daftar fasilitas dan aset nuklir. Washington mengatakan tidak akan ada kemajuan dalam pembicaraan denuklirisasi yang macet sampai Pyongyang bersih dari kemampuan nuklirnya. 

Credit  sindonews.com

Deplu AS Ragukan Prospek Pertemuan Pompeo dengan Perwakilan Korut

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) meragukan pernyataan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang menyatakan mungkin akan bertemu dengan mitranya dari Korea Utara (Korut) pekan depan.

Dalam jumpa pers, Robert Palladino, wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa Pompeo akan berbicara dengan rekannya dari Korut, tanpa memberikan rincian apakah kedua belah pihak akan bertemu atau tidak.

"Saya tidak punya apa-apa - tidak ada rincian lebih lanjut tentang bagaimana berbicara dengan rekannya akan terjadi, di mana, kapan, dan lain-lain. Saya tidak punya apa-apa lagi saat ini," katanya.

"Saya akan mendukung 'sinyal asap'," tambahnya seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (1/11/2018).

Sebelumnya pada hari itu, Pompeo mengatakan kepada The Laura Ingraham Show bahwa ia akan berbicara dengan pihak Korut pekan depan untuk membahas kesiapan Pyongyang untuk membuka situs nuklir dan rudalnya bagi inspektur internasional, serta pertemuan kedua pemimpin dua negara.

Media Barat telah secara luas menafsirkan pernyataannya sebagai tanda pertemuan untuk meletakkan dasar bagi pertemuan kedua.

"Kami memiliki niat Presiden Trump dan Ketua Kim berkumpul bersama terlalu lama, semoga di awal tahun depan, di mana kami dapat membuat terobosan substansial dalam menjatuhkan ancaman nuklir dari Korea Utara," kata Pompeo.

Menurut laporan kantor berita KCNA yang dikelola Korut, selama kunjungan Pompeo ke Pyongyang awal bulan ini, diplomat top AS itu mengatakan ia dan Kim Jong-un berbagi pandangan yang sama tentang mengadakan KTT AS-Korut kedua secepat mungkin.

Jong-un juga mengundang inspektur senjata internasional untuk mengunjungi situs uji coba nuklir Punggye-ri guna memastikan bahwa tempat itu telah dibongkar.

Presiden AS Donald Trump juga mengatakan awal bulan ini bahwa pertemuan mendatangnya dengan Jong-un akan diadakan setelah pemilihan Kongres paruh waktu pada awal November.

Dia menambahkan bahwa tempat pertemuan kedua dengan Jong-un telah dipersempit menjadi tiga atau empat lokasi.

Pertemuan Korut-AS pertama yang pernah ada diadakan di Singapura pada 12 Juni lalu. Menurut pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Trump dan Jong-un, AS akan memberikan jaminan keamanan kepada Korut sebagai imbalan atas komitmen Pyongyang terhadap denuklirisasi.

Namun, perundingan AS-Korut terjebak dalam kemacetan karena perbedaan mereka atas skala denuklirisasi, sanksi AS, dan apakah akan mengeluarkan deklarasi mengakhiri perang. 

Credit  sindonews.com

Penasihat Erdogan: Yunani Tamat dalam 3 Jam jika Perang Lawan Turki

Penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Yigit Bulut. Foto/Sputnik

ANKARA - Seorang penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan ancaman serius kepada Yunani seiring konfrontasi kapal kedua negara di Laut Aegea. Menurutnya, Athena akan tamat dengan bencana dalam hitungan jam jika berperang dengan Ankara.

Penasihat pemimpin Turki yang mengumbar retorika perang tersebut adalah Yigit Bulut. "Yunani akan berakhir dengan bencana dalam tiga sampai empat jam jika ia melancarkan perang melawan Turki," katanya.

Pernyataan Bulut dalam sebuah video itu ramai dibagikan para wartawan Ankara di Twitter.  “Kehadiran militer Turki di Laut Aegea adalah sebanyak tiga kali lebih banyak dari yang dimiliki Yunani," ujar Bulut, yang dilansir Greek City Times, Rabu (31/10/2018).

Pada pertengan bulan ini, Ankara mengecam Athena karena menggunakan kapal perang Nikiphoros Fokas untuk mencegat kapal eksplorasi Turki, Barbaros Hayreddin Pasa, di kawasan Mediterania. Kapal perang Yunani meminta kapal Ankara itu untuk mundur dan mengklaim kapal itu tidak memiliki izin untuk menjelajahi landas kontinen Yunani.

Di tengah konfrontasi, Angkatan Laut Turki, yang aktif di daerah itu, dilaporkan bergegas untuk melindungi kapal tersebut yang berujung pada perselisihan diplomatik kedua negara yang sama-sama anggota NATO tersebut.

Bulit mengklaim Yunani telah diprovokasi oleh kekuatan besar, terutama Israel, untuk menyerang Turki.

Bulut selama ini dikenal karena rutin menggunakan retorika provokatif terhadap  Yunani. Pada bulan Februari Dia membandingkan Yunani dengan seekor lalat. Dalam wawancara dengan saluran TRT, dia mengatakan Yunani bukan tandingan Turki. "Ini akan seperti lalat yang berkelahi dengan raksasa," katanya.

Pemerintah Athena belum berkomentar terkait ancaman serius dari penasihat Erdogan tersebut. 

Credit  sindonews.com

AS Alokasikan Rp 600 Miliar untuk Lawan Propaganda Rusia dan Cina

Ekspresi tatapan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat menggelar pertemuan dalam KTT Amerika Serikat-Rusia di Helsinki, Finlandia, Senin, 16 Juli 2018. Mereka membahas 5 topik di antaranya, tuduhan campur tangan pemilu AS oleh Rusia, krisis Suriah, perjanjian kontrol senjata nuklir, aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Rusia dan sanksi Washington terhadap Moskow. Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

CB, Jakarta - Amerika Serikat telah mengalokasikan US$ 40 juta atau sekitar Rp 608 miliar ke Global Engagement Center dalam upaya untuk memerangi propaganda Rusia dan Cina.
"Pada akhir September, Global Engagement Center mewajibkan US$ 40 juta untuk mendukung inisiatif melawan propaganda disinformasi yang disebarkan oleh negara-negara asing," kata Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino, dikutip dari Sputniknews, 31 Oktober 2018.

"Pendanaan ini akan mendukung berbagai upaya untuk melawan disinformasi dan propaganda Rusia, Iran dan Cina," tambahnya.


Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump memberikan konferensi pers bersama di Istana Presiden di Helsinki, Finlandia, pada Senin, 16 Juli 2018. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

AS telah berulang kali menuduh Rusia dan Cina berupaya mempengaruhi pemilihan AS. Sebagai bagian dari upaya menangkal isu ini, Presiden AS Donald Trump pada September menandatangani dokumen yang memungkinkan sanksi dijatuhkan pada negara atau pihak yang bertanggung jawab terlibat ikut campur dalam pemilihan umum AS.
Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton menjelaskan langkah itu bertujuan untuk melindungi Amerika Serikat dari campur tangan asing dalam pemilihan umum AS.

Awal tahun ini, Penasihat Khusus Gedung Putih Robert Mueller mendakwa 13 individu Rusia dan tiga perusahaan karena diduga ikut campur tangan dalam pemilihan presiden 2016.
Orang-orang yang disebut peretas Rusia ini diduga membeli iklan Facebook sebagai upaya untuk mempengaruhi opini publik, tetapi bahkan Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein mengakui bahwa tidak ada bukti bahwa hasil pemilihan umum akhir benar-benar dipengaruhi.
Sementara Departemen Kehakiman AS, seperti dilaporkan dari Business Insider, menuduh seorang perempuan Rusia yang memiliki hubungan dengan rekan Presiden Vladimir Putin dengan bersekongkol untuk ikut campur dalam pemilihan paruh waktu AS mendatang.

Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]




Aduan pidana diajukan pada September dan diumumkan secara terbuka pada Jumat 26 Oktober, yang menuduh Elena Khusyaynova berperan dalam kampanye luas untuk mempengaruhi politik Amerika Serikat melalui media sosial, salah satu bukti dugaan upaya Rusia untuk campur tangan dalam urusan domestik Amerika Serikat sejak pilpres 2016.
Kampanye intervensi Rusia yang disebut sebagai Proyek Lakhta, melibatkan pembuatan ribuan media sosial dan akun email, dan memiliki anggaran lebih dari US$ 35 juta atau Rp 532 miliar, ungkap aduan tersebut.

Rusia berulang kali menolak adanya campur tangan apapun dalam pemilihan presiden AS 2016, serta ikut campur dalam urusan negara lain, dan menyebut tuduhan-tuduhan ini tidak masuk akal. Rusia berulang kali menyebut tidak adanya bukti yang ditemukan oleh Amerika Serikat selama dua tuduhan terpisah AS, serupa dengan Cina, yang juga membantah ikut campur pemilihan umum AS.

Credit  tempo.co

AS Larang Ekspor Chip ke Perusahaan Cina karena Curi Teknologi

Ilustrasi microchip semikonduktor. [REUTERS/Kim Kyung-Hoon]

CB, Jakarta - Amerika Serikat akan membatasi ekspor komponen chip ke sebuah perusahaan negara Cina dari pemasok AS, setelah diduga mencuri kekayaan intelektual dari perusahaan semikonduktor AS Micron Technology.
Departemen Perdagangan AS, dilaporkan dari Reuters 31 Oktober 2018, mengatakan telah menempatkan Fujian Jinhua Integrated Circuit pada daftar entitas yang tidak dapat membeli komponen, perangkat lunak dan barang teknologi dari perusahaan AS.
Pemerintah khawatir perusahaan Cina dapat membanjiri pasar dengan chip murah yang juga dibuat oleh perusahaan AS yang memasok militer AS. Jika pembuat chip AS keluar dari bisnis, militer akan kehilangan pemasok untuk barang yang semestinya berasal dari Amerika Serikat.

Teknisi memeriksa transduser listrik cerdas yang dibuat oleh Fujian Jinhua Integrated Circuit Co Ltd di Provinsi Fujian, Cina, 9 Juli 2018. [Foto / Xinhua via China Daily]
Para ahli perdagangan mengatakan langkah pemerintahan Trump ini mungkin merupakan upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk menggunakan alat hukum ke perusahaan asing yang mengirim barang-barang asal AS ke negara-negara yang terkena sanksi seperti Iran, untuk melindungi kelangsungan ekonomi perusahaan AS.
Langkah ini meningkatkan perselisihan bisnis ke dalam dunia konflik perdagangan internasional antara Amerika Serikat dan Cina. Juru bicara Departemen Perdagangan mengatakan putusan itu berdasarkan pada standar peraturan.

Penindakan terhadap Fujian Jinhua kemungkinan akan memicu ketegangan baru antara Beijing dan Washington karena perusahaan ini berada di jantung program "Made in China 2025" untuk mengembangkan industri teknologi tinggi baru.
Dua negara ekonomi teratas dunia telah melancarkan perang tarif atas sengketa perdagangan, dengan tarif AS menjerat barang-barang Cina senilai US$ 250 miliar atau sekitar Rp 3.800 triliun, sementara Cina sebagai balasan masang tarif kepada barang AS senilai US$ 110 miliar atau sekitar 1.672 triliun.
Fujian Jinhua adalh perusahaan pembuat chip yang disebut DRAM, chip memori yang membuat komputer, telepon, dan perangkat lain beroperasi lebih cepat dan lancar.

Markas Micron Technology di Boise, Idaho, AS. [boisestatepublicradio.org]


Micron, pembuat chip memori dengan pabrik di Virginia dan Utah, menuduh Fujian Jinhua dan mitra Taiwan United Microelectronics Corp, mencuri desain chipnya dalam gugatan di California. Sebagai balasan, perusahaan-perusahaan Cina menggugat Micron di Cina, di mana pengadilan di sana memihak mereka dan melarang beberapa chip Micron di Cina.
"Ketika sebuah perusahaan asing terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional kami, kami akan mengambil tindakan kuat untuk melindungi keamanan nasional kami," kata Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.
Seorang jurubicara Departemen Perdagangan mengatakan bahwa agensi akan meninjau permohonan banding apapun oleh Fujian Jinhua.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang mengatakan pemerintah Cina selalu meminta perusahaan Cina untuk secara ketat mengikuti hukum setempat ketika mereka beroperasi di luar negeri, dan meminta pemerintah asing untuk memberikan perlakuan yang adil kepada perusahaan-perusahaan Cina.
"Cina mendesak pihak Amerika Serikat untuk mengambil langkah dan segera menghentikan cara-cara yang salah," kata Kementerian Perdagangan Cina.

Kementerian Perdagangan Cina mengatakan pihaknya menentang Amerika Serikat mencampuri perdagangan internasional antar-perusahaan yang berjalan normal dan menyalahgunakan tindakan pengendalian ekspor.

Credit  tempo.co

'Statue of Unity', Patung Tertinggi Dunia itu Ada di India

'Statue of Unity' patung tertinggi dunia itu ada di India

Foto: Reuters

Patung ini sebagai monumen untuk mengangkat kembali pahlawan yang terlupakan.

CB, KEVADIYA – India meresmikan patung tertinggi di dunia yang dinamai 'Statue of Unity', di Kevadiya, Gujarat, pada Rabu (30/10). Patung setinggi 597 kaki ini berwujud menteri dalam negeri pertama India setelah berakhirnya pemerintahan Inggris, Sardar Vallabbhai Patel.


Perdana Menteri India Narendra Modi turut menghadiri peresmian patung tersebut. Pesawat-pesawat angkatan udara India terlihat menghujani patung perunggu itu dengan bunga. Pembangunan patung diperkirakan menelan dana mencapai 400 juta dolar AS.

Patung ini 180 kaki lebih tinggi dari Spring Temple Buddha di Cina, yang sebelumnya merupakan patung terbesar di dunia. Patung Patel ini juga mengerdilkan beberapa monumen paling ikonik di dunia, setinggi kira-kira empat kali ukuran Patung Liberty di New York dan enam kali ukuran Christ the Redeemer di Rio de Janeiro.


Patel dikenal sebagai "Iron Man of India" karena mengintegrasikan berbagai negara di era pasca-kemerdekaan. Saat itu pembentukan Pakistan telah memicu pertumpahan darah besar antara umat Hindu dan Muslim di wilayah tersebut.


Patung itu adalah bagian dari kebijakan partai nasionalis Hindu untuk menghidupkan kembali mitos-mitos seputar pemimpin yang "terlupakan" oleh negara.


"Patel ingin India menjadi negara yang kuat, sensitif, waspada, dan akomodatif, dan kami mengupayakan itu," kata Modi dalam upacara peresmian, dikutip The Independent.


Beberapa pemimpin yang dianggap telah dilupakan, merupakan anggota oposisi dari Partai Bharatiya Janata (BJP), Partai Kongres. Mereka telah berjuang untuk kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris pada 1947.


BJP telah menuduh oposisi mereka mengabaikan para pemimpin seperti Patel, BR Ambedkar, yang memimpin penyusunan konstitusi, dan pejuang kemerdekaan Subhas Chandra Bose.


Menurut Rahul Gandhi, cicit dari Jawaharlal Nehru, perdana menteri pertama India, yang memimpin Kongres, melupakan pemimpin lama adalah distorsi sejarah.


"Ironis bahwa patung Sardar Patel diresmikan, tetapi setiap institusi yang ia bantu bangun sedang dihancurkan. Kerusakan sistematis lembaga-lembaga India tidak lebih dari sebuah pengkhianatan," jelas Rahul.

Credit  republika.co.id

Sekjen PBB Tunjuk Utusan Baru untuk Suriah

Sekjen PBB Antonio Guterres.

Foto: EPA

Diplomat Norwegia Geir Pedersen sebagai utusan khusus baru untuk Suriah.

CB, WASHINGTON - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres telah memberi tahu Dewan Keamanan PBB bahwa dia akan menunjuk diplomat Norwegia Geir Pedersen sebagai utusan khusus baru untuk Suriah. Pedersen saat ini menjabat sebagai duta besar Norwegia untuk Cina dan sebelumnya menjabat sebagai duta besar Norwegia untuk PBB.

"Saya memberitahu Anda tentang niat saya untuk mengumumkan penunjukan Geir Pedersen sebagai Utusan Khusus saya untuk Suriah. Dalam mengambil keputusan ini, saya telah berkonsultasi secara luas, termasuk dengan pemerintah Republik Suriah," tulis Guterres dalam sebuah surat.

"Pedersen akan mendukung partai-partai Suriah dengan memfasilitasi solusi politik yang inklusif dan kredibel, yang memenuhi aspirasi demokratis rakyat Suriah," tambah dia.

Guterres juga berterima kasih kepada Staffan de Mistura, yang tidak lagi menjabat sebagai utusan PBB untuk Suriah. Ia mengapresiasi de Mistura yang selama lebih dari empat tahun telah memberikan kontribusi untuk perdamaian di Suriah.

Para pemimpin Turki, Rusia, Perancis, dan Jerman telah melakukan pertemuan di Istanbul pada akhir pekan lalu. Mereka menyerukan solusi politik untuk perang dan gencatan senjata permanen di Idlib yang dikuasai pemberontak.

Pernyataan bersama mereka menyerukan agar sebuah komite dibentuk untuk menyusun rancangan konstitusi pasca-perang di Suriah sebelum akhir tahun. Komite juga akan membuka jalan bagi pemilihan umum yang bebas dan adil di negara yang dilanda perang itu.

Dilansir di Channel News Asia, konflik Suriah, yang dimulai dengan protes anti-pemerintah pada 2011, telah merenggut nyawa lebih dari 360 ribu jiwa.

Credit  republika.co.id

Kuburan Massal Berisi Lebih dari 1.500 Mayat Ditemukan di Raqqa

Lebih dari 1.500 mayat ditemukan dalam sebuah kuburan massal di Raqqa, Suriah. Foto/Istimewa

DAMASKUS - Lebih dari 1.500 mayat jenazah warga sipil ditemukan di sebuah kuburan massal yang baru ditemukan di Provinsi Raqqa, Suriah utara. Raqqa adalah bekas Ibu Kota de facto Negara Islam (ISIS).

Surat kabar pro pemerintah Suriah, al-Watan, melaporkan bahwa jenazah itu adalah warga sipil yang tewas akibat serangan koalisi Amerika Serikat (AS) di Raqqa. Al-Watan menurunkan laporan itu mengutip sumber-sumber medis seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (1/11/2018).

Surat kabar itu melaporkan jenazah 4.000 warga sipil sejauh ini muncul di kuburan massal di Raqqa. Al-Watan menambahkan bahwa jenazah yang lebih banyak lagi sedang digali setiap hari.

Koalisi pimpinan AS memberikan dukungan kepada Pasukan Demokratis Suriah (SDF) pimpinan-Kurdi dalam upaya mereka untuk merebut Raqqa. Kota di utara Suriah itu dulunya adalah Ibu Kota de facto ISI pada tahun 2017.

Surat kabar itu mengatakan dalam laporannya bahwa serangan udara koalisi AS di Raqqa telah menghancurkan 85 persen dari Ibu Kota provinsi yang juga bernama Raqqa.

Penemuan kuburan massal di Raqqa ini bukanlah yang pertama. Dua kuburan massal yang berisi puluhan mayat warga sipil dan tentara Suriah yang dibunuh oleh militan ISIS ditemukan di sebelah barat provinsi Raqqa pada Desember tahun lalu.

ISIS ditendang keluar dari bekas benteng mereka Raqqa pada bulan Oktober lalu oleh SDF yang didukung AS. ISIS kehilangan Ibu Kota de faktonya di Suriah itu setelah empat bulan pertempuran sengit dan pemboman oleh SDF dan koalisi pimpinan AS yang meninggalkan kota itu dalam kehancuran. 

Credit  sindonews.com

Bangladesh dan Myanmar Sepakati Repatriasi Rohingya

Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque.

Foto: EPA

PBB menekankan repatriasi tidak boleh dilakukan tanpa perencanaan matang.

CB, DHAKA -- Bangladesh dan Myanmar sepakat melakukan repatriasi atau pemulangan ratusan ribu Muslim Rohingya yang dimulai pertengahan November. Lebih dari 700 ribu pengungsi Rohingya berada di Bangladesh untuk melarikan diri dari penumpasan tentara Myanmar

"Kami berharap untuk memulai repatriasi pada pertengahan November," kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque, Selasa (30/10).

Hal itu ia sampaikan setelah pertemuan dengan delegasi Myanmar yang dipimpin pejabat senior Kementerian Luar Negeri, Myint Thu di Dhaka pada Selasa (30/10). Myint Thu mengklaim pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah memastikan para pengungsi memiliki lingkungan yang aman.

"Kami telah menempatkan sejumlah langkah untuk memastikan bahwa mereka yang kembali akan memiliki lingkungan yang aman untuk kepulangan mereka," kata Myint Thu.

Namun, badan pengungsi PBB (UNHCR) memandang kondisi di negara bagian Rakhine belum kondusif untuk kembali. UNHCR menyatakan, tidak ada perlindungan dan hanya memiliki akses terbatas terhadap media serta pengawas independen lainnya.

"Sangat penting bahwa pengembalian tidak terburu-buru atau prematur. Kami akan menyarankan agar tidak memaksakan angka jadwal atau target untuk repatriasi," kata juru bicara UNHCR Andrej Mahecic kepada Reuters di Jenewa.

PBB melaporkan Rohingya masih melintasi perbatasan ke Bangladesh. Hampir 14 ribu orang mengungsi tiba tahun ini di Bangladesh. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengatakan pada bulan lalu, dalam keadaan apapun para pengungsi tidak akan diizinkan untuk menetap secara permanen.

Credit  republika.co.id

Indonesia Kembali Sentil Australia Soal Kedubes di Israel

Mantan PM Australia, Malcolm Turnbull. (REUTERS/Atsushi Tomura)

Jakarta, CB -- Rencana pemerintah Australia memindahkan kedutaan besar mereka di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem mendapat tanggapan buruk dari Indonesia. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan memperingatkan supaya Negeri Kanguru tidak melaksanakan niatnya itu, lantaran bisa merusak hubungan kedua negara.

Pernyataan itu disampaikan oleh mantan perdana menteri Australia, Malcolm Turnbull usai bertemu Jokowi di Pulau Bali, awal pekan ini. Dia meminta sahabatnya, PM Scott Morrison benar-benar mempertimbangkan kembali gagasan memindahkan kedutaan besar mereka di Israel.

"Presiden (Jokowi) menyampaikan kepada saya ide memindahkan Kedubes Australia di Tel Aviv ke Yerusalem sangat menjadi sorotan. Kalau hal itu dilakukan, maka akan mendapatkan reaksi yang buruk dari Indonesia," kata Turnbull, seperti dikutip stasiun televisi ABC, Rabu (31/10).


Permasalahan itu diangkat Jokowi kepada Turnbull yang saat ini tengah menjadi delegasi perundingan perdagangan bebas dengan Indonesia. Maka dari itu dia berharap pemerintah Australia tidak pernah mewujudkan rencana memindahkan kedutaan mereka di Israel, atau kesepakatan itu akan buyar.


Sebab, jika disetujui perjanjian itu kemungkinan akan diteken November mendatang. Turnbull meminta Morrison tetap pada kebijakan diplomasi mereka terhadap Israel yang sudah berjalan empat dasawarsa.

Morrison dan Turnbull juga sempat berdebat tentang ide memindahkan kedutaan besar mereka di Israel. Apalagi Kota Sydney adalah salah satu tempat yang menampung komunitas Yahudi terbesar di Negeri Kanguru. Namun, Morrison yang beraliran konservatif hingga saat ini nampak masih tetap pada pendiriannya.

"Australia akan mengambil keputusan berdasarkan kebijakan luar negeri dan kepentingan kami. Kami akan berkonsultasi, mendengarkan pendapat lain, tetapi pada akhirnya kami harus mendahulukan kepentingan kami," kata Morrison.


Gelombang negara-negara memindahkan kedutaan besar mereka di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem mengekor keputusan Amerika Serikat. Kebijakan Presiden AS Donald Trump itu memantik amarah umat Islam dan warga Palestina.

Bahkan gara-gara itu proses perundingan damai antara Palestina dan Israel menjadi tersendat. Akibatnya adalah muncul berbagai aksi unjuk rasa besar-besaran di Tepi Barat dan Jalur Gaza, hingga mengakibatkan kekerasan dilakukan tentara zionis Israel. Akibatnya sejumlah orang tewas lantaran ditembak saat berunjuk rasa di wilayah perbatasan Palestina-Israel.




Credit  cnnindonesia.com

Israel Baru Selidiki Kematian Perawat Palestina di Jalur Gaza

Proses pemakaman paramedis Palestina, Razan al-Najjar yang dibunuh tentara Israel di Jalur Gaza. (REUTERS/Mohammed Salem)

Jakarta, CB -- Angkatan Bersenjata dan Kepolisian Israel dikabarkan tengah menggelar penyelidikan bersama terkait kematian Razan al-Najjar, seorang perawat Palestina, di Jalur Gaza pada Juni lalu.

"Sebuah penyelidikan polisi dan militer telah dibuka terkait kematian petugas medis Razan al-Najjar," bunyi pernyataan miltier Israel pada Selasa (30/10).

Militer mengatakan penyelidikan dilakukan atas perintah kejaksaan Israel.


Perempuan 21 tahun itu tewas tertembak di selatan Khan Yunis, Gaza, saat protes berujung bentrokan antara warga Palestina dan tentara Israel terjadi di wilayah itu.

Dikutip AFP, saat itu, Najjar menjadi salah satu petugas sukarelawan untuk merawat orang-orang yang luka karena bentrokan.

Organisasi The Palestinian Medical Relief Society mengatakan Najjar juga dipukuli ketika mencoba memberikan pertolongan pertama kepada seorang pengunjuk rasa yang terluka.

Selain Najjar, kelompok itu memaparkan tiga petugas medis lainnya ikut terkena tembakan di hari yang sama.


Kematian Najjar menjadi viral di media sosial hingga menyorot publik internasional. Sehari setelah kematian Najjar, Israel beralasan salah satu prajuritnya tidak sengaja menembak perempuan itu.

Israel pun telah berjanji insiden tersebut akan ditinjau lebih lanjut oleh oditur militer.

Setidaknya 218 warga Palestina tewas di tangan tentara Israel sejak protes rutin digelar pada 30 Maret lalu di perbatasan Israel-Palestina.

Israel mendapat kecaman internasional karena menggunakan senjata api secara langsung. Uni Eropa dan PBB menuduh Israel menggunakan kekuatan yang berlebihan.

Sementara itu, aktivis hak asasi manusia mengatakan tindakan tentara Israel ilegal karena menggunakan peluru tajam pada pengunjuk rasa Palestina yang tidak bersenjata. Apalagi pasukan Israel tidak dalam keadaan terancam. Amerika Serikat menyebut pelaku penembakan terhadap Najjar patut dihukum.


Sebaliknya, militer Israel menyalahkan Hamas atas pertumpahan darah tersebut. Mereka menuding Hamas menggunakan aksi demonstrasi sebagai tameng untuk melakukan serangan ke perbatasan.





Credit  cnnindonesia.com

Jika Tak Tembak Jet Tempur Israel, S-300 Suriah Tak Diincar

Sistem pertahan rudal S-300 Rusia. Sistem pertahanan ini dipasok Moksow ke rezim Damaskus setelah insiden penembakan pesawat Il-20 Moskow bulan lalu. Foto/Kementerian Pertahanan Rusia

TEL AVIV - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tidak memiliki rencana untuk menargetkan sistem pertahanan rudal S-300 buatan Rusia di Suriah jika tentara Damaskus tak menggunakannya untuk menembak jatuh jet tempur Tel Aviv.

Komentar itu disampaikan mantan wakil kepala staf dan mantan kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Jenderal Uzi Dayan, dalam sebuah wawancara dengan Sputnik.

"Saya sangat berharap bahwa Suriah tidak akan menyalahgunakan rudal-rudal ini (S-300), karena jika Suriah mencoba untuk mencegat pesawat atau jet tempur Israel, kita harus menanggapi," ujarnya.

"Itu sudah terjadi dan itu tidak akan berbeda. Bahkan jika S-300 terlibat, kami tidak akan memulai serangan terhadap senjata-senjata ini, tetapi pada saat yang sama, senjata-senjata ini tidak memiliki kekebalan," paparnya, yang dilansir Selasa (30/10/2018).

"Kami sangat berharap koordinasi antara Israel dan Rusia akan berlanjut. Kami berharap bahwa Warga Suriah tidak akan membuat kesalahan konyol seperti yang dilakukan dengan Ilyushin (pesawat Il-20 Moskow)," kata Dayan.

Pesawat Il-20 secara tak sengaja ditembak jatuh sistem rudal S-200 Suriah pada 17 September lalu saat sistem itu merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel di Latakia, Suriah. Rusia menyalahkan Israel dalam insiden yang menewaskan 15 tentara Moskow tersebut.

Dayan menganggap keputusan Rusia untuk mengirim sistem S-300 ke Suriah setelah insiden Il-20 tidak tepat.

Pada 2 Oktober, Moskow menyelesaikan pengiriman sistem pertahanan rudal S-300 ke Damaskus dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan pasukan Rusia yang dikerahkan di negara Timur Tengah tersebut.

Berbicara tentang kemungkinan konfrontasi IDF dengan Iran, Dayan mengatakan kepada Sputnik bahwa Israel akan mempertimbangkan untuk menjadikan TehEran sebagai pilihan terakhir.

"Jika Iran terus membangun pos terdepan di Suriah, Israel tidak akan bisa menerimanya. Saya tidak berpikir itu akan mengarah ke bentrokan yang lebih besar," katanya.

"Jika Iran terus berusaha untuk mencapai kemampuan nuklir, kami berpikir bahwa Iran harus dihentikan. Lebih baik melakukannya dengan sanksi, upaya diplomatik, memboikot minyak Iran. Kita harus terus menekan Iran," paparnya. 

"Bisakah Israel menghentikan Iran? Jawabannya adalah 'Ya', tetapi kami ingin menggunakan (militer) hanya sebagai pilihan terakhir. Iran dapat dihalangi tetapi Anda tidak menghalangi sebuah negara seperti Iran dengan 'senjata kosong'," imbuh Dayan.

Menurut Dayan, Israel tidak mendukung perjanjian nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Alasannya, karena perjanjian tersebut hanya "membekukan situasi" dan tidak membawa Iran mundur dari ambisinya untuk memperoleh senjata nuklir.

Dayan juga menyebut kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang Iran sudah benar. Seperti diketahui, Trump menarik AS keluar dari JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran yang sempat dicabut. 

Credit  sindonews.com

Menhan Mattis: AS Butuh Senjata Ofensif di Ruang Angkasa

Astronaut National Aeronautics and Space Administration (NASA) Amerika Serikat (AS) saat menjalankan misinya. Pentagon merasa perlu mengerahkan senjata ofensif di ruang angkasa. Foto/NASA via REUTERS

WASHINGTON - Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) James Norman Mattis mengatakan dominasi di ruang angkasa sangat penting bagi cara hidup Washington. Menurutnya, Pentagon butuh dan harus siap untuk pengerahan senjata ofensif di sana guna melindungi kepentingan Washington.

Dalam forum US Institute of Peace di Washington hari Selasa, Mattis mengatakan bahwa Pentagon sedang melihat strategi dua cabang di ruang angkasa. Kedua strategi itu adalah membuat aset AS di orbit lebih sulit dihancurkan dan lebih mudah diganti, serta mempertimbangkan kemampuan ofensif.

"Kami harus siap menggunakan senjata ofensif di luar angkasa jika seseorang memutuskan untuk militerisasi dan melakukan serangan," kata pensiunan Marinir AS yang mengambil alih Pentagon pada Januari 2017 tersebut.

"Dalam olahraga kompetitif apa pun di dunia, Anda tidak bisa hanya bermain bertahan dan menang," ujarnya. "Ini bukan area yang kita inginkan menjadi tempat kedua," paparnya, seperti dikutip Sputnik, Rabu (31/10/2018).

"Ruang angkasa sangat penting bagi perekonomian kita, ini sangat penting bagi cara hidup kita, kita menjadi semakin bergantung padanya,” kata Mattis. Selain pengawasan dan peran intelijen militer, satelit AS digunakan untuk navigasi, komunikasi, perdagangan, dan perbankan.

Kepala Pentagon ini juga menyinggung ide di balik instruksi Presiden Donald Trump baru-baru ini untuk menciptakan Angkatan Ruang Angkasa AS. Menurutnya, instruksi itu bukanlah untuk membentuk birokrasi baru di Pentagon, tetapi untuk menciptakan kemampuan operasional aktual guna melawan perang di orbit jika perlu.

Presiden Trump telah menyatakan bahwa AS pada dasarnya tidak punya pilihan lain selain menciptakan Angkatan Ruang Angkasa karena kekuatan-kekuatan besar lainnya diduga telah mulai melaukan militerisasi ruang angkasa.

"Rusia sudah mulai, China sudah mulai," katanya pada pertemuan di Richmond, Kentucky awal bulan ini. “Mereka punya lebih dulu, tetapi kami memiliki orang-orang terhebat di dunia, kami membuat peralatan terbesar di dunia, kami membuat roket, rudal, tank, dan kapal terbesar di dunia." 

Credit  sindonews.com

Sejarah Hari Ini: AS Uji Coba Bom Hidrogen Pertama di Dunia

Awan jamur akibat ledakan uji coba bom hidrogen AS pertama

Foto: Atomic Heritage Foundation

AS mempercepat programnya untuk mengembangkan persenjataan atom.

CB, Pada 1 November 1952, Amerika Serikat (AS) meledakkan senjata termonuklir pertama di dunia, bom hidrogen, di pulau Eniwetok di Pasifik. Uji coba ini memberi keuntungan jangka pendek bagi AS dalam persaingan senjata nuklir dengan Uni Soviet.

AS mempercepat programnya untuk mengembangkan persenjataan atom tahap berikutnya, yaitu sebuah bom termonuklir. Dorongan ini semakin besar, menyusul keberhasilan peledakan bom atom oleh Uni Soviet pada September 1949

Seperti dilansir di History, bom termonuklir AS yang dikenal sebagai bom hidrogen ini kira-kira memiliki kekuatan 1.000 kali lipat dibandingkan perangkat nuklir konvensional. Bapak pengembangan bom hidrogen, J. Robert Oppenheimer, menentang pengembangan senjata tersebut.

Menurutnya, hanya sedikit yang bisa dicapai dalam percepatan perlombaan senjata antara dua negara. Ia mengasumsikan, Uni Soviet akan segera mengikuti AS dalam mengembangkan bom hidrogen.

Asumsinya ternyata benar. Di tahun berikutnya Uni Soviet meledakkan peledak termonuklir dan pada akhir 1970-an, tujuh negara telah mengembangkan bom hidrogen.

Credit  republika.co.id

Soal Nuklir, Korea Utara Siap Sambut Tim Pengamat Asing

Suasana saat situs uji coba bom nuklir Punggye-ri diledakkan untuk dihancurkan, di Provinsi Hamgyong Utara, Korea Utara, 24 Mei 2018. Pemerintah Korea Utara, yang dipimpin Kim Jong Un, menepati janjinya untuk menghancurkan situs uji coba bom nuklir Punggye-ri sebagai langkah untuk menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea. News1/Pool via REUTERS

CB, Jakarta - Korea Utara sedang mempersiapkan sejumlah tempat uji coba nuklir dan rudal untuk dilakukannya inspeksi oleh tim pemeriksa dari luar negeri. Namun belum ada pergerakan besar di Yongbyon, sebuah pusat riset ilmiah nuklir Korea Utara.
Kim Min-ki, anggota parlemen dari Partai Demokrat, sebuah partai berkuasa di Korea Selatan mengatakan pihaknya telah melakukan observasi pada apa yang mereka yakini sebagai persiapan untuk inspeksi. Aktivitas persiapan ini terlihat jelas di tempat uji coba nuklir Punggye-ri dan area peluncuran Sohae Satellite.     

“Agen Intelijen Nasional Korea Selatan telah mengobesrvasi adanya sejumlah aktvitas persiapan bagi kemungkinan kunjungan tim inspeksi asing, namun tidak ada pergerakan besar yang terlihat di Yongbyon,” kata Kim, seperti diwartakan kantor berita Yonhap, Rabu, 31 Oktober 2018.

Korea Utara telah menghentikan uji coba rudal dan nuklir dalam setahun terakhir. Akan tetapi, negara itu pada Mei 2018 tidak mengizinkan tim inspeksi asing melihat pembongkaran pada tempat uji coba nuklir Punggye-ri. Tindakan ini menuai kritikan dan memunculkan dugaan bahwa tindakan ini bukan untuk menghancurkan pusat-pusat uji coba nuklir dan rudal Korea Utara, tetapi sebaliknya.

Seorang tentara Korea Utara sedang menjelaskan kepada para jurnalis proses penghancuran situs uji coba nuklir Punggye-ri di Gunung Mantap, Kamis, 24 Mei 2018. Yonhap via Korea Herald



Sebelumnya pada September 2018, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, berjanji dalam pertemuannya dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, akan mengizinkan tim ahli memantau proses pembongkaran mesin uji coba di Punggye-ri dan sebuah landasan peluncuran rudal. Dalam kesempatan itu, Moon memastikan Pyongyang sudah setuju untuk mengizinkan tim pemantau internasional menyaksikan sebuah pembongkaran permanen di fasilitas-fasilitas kunci Korea Utara, termasuk Yongbyon.
Tindakan itu diambil Pyongyang sebagai balasan atas langkah pelonggaran embargo yang diambil oleh Amerika Serikat. Washington saat ini menuntut agar fasilitas-fasilitas uji coba nuklir dan rudal Korea Utara dipublikasi. Negara itu pun menginginkan adanya pernyataan resmi berakhirnya perang Korea.   

Credit  tempo.co

Pangeran Saudi: Kudeta Terhadap Raja Salman 'Sudah Dekat'

Salman bin Abdulaziz al Saud. Foto/Istimewa

Pangeran pembangkang Arab Saudi, Pangeran Khalid Bin Farhan al Saud mengatakan, mengharapakan sebuah kudeta tengah dirancang terhadap Raja Salman dan putranya Pangeran Mohammad bin Salman.

"Periode mendatang akan menyaksikan kudeta terhadap raja dan putra mahkota," katanya sambil mengomentari pembunuhan wartawan Saudi, Jamal Khashoggi seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (1/11/2018).

Khashoggi diketahui dan semua yang terjadi saat ini adalah upaya untuk menunda tuduhan langsung terhadap mereka yang telah mengeluarkan perintah untuk membunuhnya, yang dikatakan oleh Khalid tidak lain adalah Mohammad Bin Salman.

Menurut Khalid, Khashoggi berencana untuk menulis memoarnya yang bisa menjadi salah satu alasan menyebabkan pembunuhannya.

Khashoggi terakhir terlihat ketika ia memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. Turki mengatakan memiliki rekaman audio yang membuktikan dia terbunuh di gedung itu. Setelah sebelumnya menolak mengetahui tentang keberadaan Khashoggi dan mengklaim bahwa ia telah meninggalkan konsulat 20 menit setelah kedatangannya, pihak berwenang Saudi akhirnya mengakui ia telah dibunuh di konsulat oleh apa yang mereka gambarkan sebagai "agen jahat".

Ini bukanlah pertama kalinya Pangeran Khalid menyinggung soal kudeta terhadap Raja Salman. Pada medio Mei lalu, Pangeran Khalid juga menyerukan kudeta terhadap Raja Salman. Ia beralasan kerajaan Saudi di bawah aturan Raja Salman menjadi tidak rasional, tidak menentu dan bodoh hingga pada "point of no-return".

Credit  sindonews.com

Pangeran Turki Ingatkan Hubungan AS dan Saudi Bisa Terancam

Sejumlah orang melakukan aksi di depan konsulat Arab Saudi di Istanbul, Kamis (25/10). Mereka meminta kasus kematian jurnalis Jamal Khashoggi diusut hingga tuntas.

Foto: AP Photo/Lefteris Pitarakis

Jaksa Turki sebut Khashoggi dicekik saat memasuki kantor Konsulat Saudi.

CB, WASHINGTON -- Kecaman Amerika Serikat (AS) terhadap Arab Saudi terkait kasus pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi, dapat mengancam hubungan strategis antara AS dan Saudi.


Hal ini diperingatkan oleh anggota keluarga kerajaan Saudi, Pangeran Turki bin Faisal al Saud, yang pernah menjabat sebagai menteri intelijen Saudi.

"Kami menghargai hubungan strategis kami dengan Amerika Serikat dan berharap dapat mempertahankannya. Kami berharap Amerika Serikat membalasnya dengan cara yang sama," kata Pangeran Turki, dalam sebuah pidato dihadapan National Council on U.S.-Arab Relations, sebuah organisasi advokasi nirlaba.

Pangeran Turki, yang pernah menunjuk Khashoggi sebagai penasihat, juga menjabat sebagai duta besar untuk London dan Washington. Dalam pidatonya, ia mencela "demonisasi Arab Saudi" yang membawa imprimatur di Riyadh.

Pernyataan Pangeran Turki ini disampaikan setelah jaksa kepala Istanbul pada Selasa (30/10) mengatakan bahwa Khashoggi tercekik dalam sebuah aksi pembunuhan berencana dan tubuhnya kemudian dimutilasi.

Setelah lebih dari 70 tahun hubungan AS-Saudi bertahan dari sejumlah krisis, Pangeran Turki mengatakan, saat ini hubungan keduanya kembali terancam.
"Pembunuhan Khashoggi yang tragis dan tidak dapat dibenarkan adalah serangan gencar dan demonisasi Arab Saudi dengan cara yang sama seperti krisis sebelumnya. Mengancam hubungan kami dengan masalah ini tentu tidak sehat sama sekali," ujar dia.



Pangeran Turki menegaskan kembali kerajaan Saudi berkomitmen untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi. Kerajaan juga akan mengadili mereka yang gagal menegakkan hukum.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menuntut akuntabilitas penuh dari Riyadh dalam kasus kematian Khashoggi. AS telah mencabut visa beberapa pejabat Saudi yang terlibat dalam pembunuhan itu. "Hubungan AS-Saudi terlalu besar untuk diakhiri," kata Pangeran Turki.

Hubungan itu, katanya, melampaui produksi minyak, perdagangan, penjualan senjata, dan investasi untuk kerja sama dalam upaya perdamaian Timur Tengah, menstabilkan pasar minyak, memerangi ekstremisme dan menahan Iran, musuh utama Saudi.

Credit  republika.co.id