Israel Akan Terus Perangi Iran

Ilustrasi (AFP PHOTO / THOMAS COEX)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyebut bahwa pihaknya akan terus memerangi kubu Iran di Suriah. Ia juga menyebut akan terus berkoordinasi dengan Rusia pasca penembakan Suriah ke salah satu pesawat Rusia dan keduanya menyalahkan Israel, Rabu (26/9).

"Kami akan terus bertindak untuk mencegah kubu militer Iran di Suriah dan melanjutkan koordinasi keamanan antara pasukan pertahanan Israel dan tentara Rusia," kata dia kepada wartawan, seperti dikutip AFP.

Pada 17 September lalu, pertahanan udara Suriah secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat militer rusia setelah adanya serangan Israel di suriah. Serangan itu menewaskan 15 orang. Rusia dan Suriahmenyalahkan Israel terkait serangan ini. Sebab, penembakan itu terjadi setelah serangan udara Israel dilakukan.

Israel membantah temuan Rusia dan mengatakan bahwa seluruh pesawat jetnya telah kembali ke wilayah udara Israel ketika pesawat itu jatuh.

Rusia pun mengumumkan berbagai langkah keamanan baru untuk melindungi militernya di Suriah. Langkah ini termasuk memasok tentara Suriah dengan sistem pertahanan udara S-300 dan radar anti-pesawat.

Langkah-langkah itu membuat Netanyahu memperingatkan Putin terkait transfer sistem persenjataan canggih ke tangan yang tidak bertanggungjawab.

Netanyahu menekankan "keberhasilan besar" Israel adalah mencegah masuknya militer Iran di Suriah dan pemindahan senjata ke Hizbullah di Lebanon selama tiga tahun terakhir.

"Itu tidak berarti bahwa tidak ada pengecualian, tapi semuanya sangat sukses," kata dia.

"Kami melakukan ini dengan koordinasi keamanan yang maksimal dan sangat sukses dengan tentara Rusia," kata dia kepada wartawan.

Netanyahu juga mencatat bahwa dirinya telah setuju dengan Putin agar tim militer Israel dan Rusia bisa segera bertemu untuk meningkatkan koordinasi.

Rusia dan Israel mendirikan "hotline" pada 2015 untuk menghindari bentrokan yang tidak disengaja di Suriah. Israel kini khawatir bahwa Rusia akan berusaha membatasi tindakannya.

Musuh utama Israel adalah Iran. Israel telah berjanji untuk menghentikannya dari serangan militer di Suriah. Hizbullah yang didukung Iran juga salah satu musuhnya.

Baik Iran dan Hizbullah mendukung rezim Presiden Suriah, Bashar al-Assad dalam perang sipil negaranya bersama Rusia.




Credit  cnnindonesia.com

Pejabat Palestina Sebut Tindakan & Omongan Trump Bertentangan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Pejabat senior Palestina tidak setuju dengan komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait solusi masalah dua negara, Palestina dan Israel. Dia mengatakan kebijakan Gedung Putih tersebut menghancurkan harapan perdamaian.

Kepala Misi Palestina yang belum lama ini ditutup di Washington, Husam Zomlot mengungkapkan pernyataan dari Gedung Putih bertentangan dengan tindakan mereka.

"Kata-kata mereka bertentangan dengan tindakan mereka dan tindakan mereka sangat jelas menghancurkan kemungkinan solusi dua negara," ujar Zomlot kepada AFP.


Dia menambahkan bahwa komentar Trump saja tidak cukup untuk membawa orang Palestina kembali ke meja perundingan.


Zomlot menunjuk pada penutupan misi Palestina di Washington, pemotongan ratusan juta dolar bantuan dan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel sebagai bukti bahwa pemerintahan Trump tidak serius dalam mencapai perdamaian.

"Setiap tindakan yang dilakukan Presiden Trump berlawanan dengan solusi dua negara," katanya.


Palestina telah memboikot pemerintahan Trump sejak Desember, ketika dia mengakui kota Yerusalem yang disengketakan sebagai ibu kota Israel.

Trump baru saja berbicara bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pembicaraan tersebut, Trump untuk pertama kalinya mengatakan secara eksplisit bahwa ia mendukung solusi dua negara yang akan menciptakan negara Palestina merdeka.




Credit  cnnindonesia.com

Trump Ingin Solusi Dua Negara untuk Konflik Israel-Palestina

Presiden AS Donald Trump.

Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Trump mengaku akan mengungkap rencana perdamaian tiga bulan lagi.

CB, NEW YORK -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Rabu (26/9) dia menginginkan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Pemerintah Trump pernah mengatakan akan mendukung solusi dua negara jika kedua belah pihak menyetujuinya.

Trump, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, mengaku akan mengungkap rencana perdamaian dalam dua hingga tiga bulan ke depan. "Saya suka solusi dua negara. Itulah yang menurut saya paling berhasil. Itu yang saya rasakan," kata Trump.

Trump mengatakan kesepakatan yang dibentuk harus adil bagi kedua belah pihak. "Israel mendapat chip pertama dan itu yang besar," ujar Trump soal langkah AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Netanyahu mengatakan setiap negara Palestina di masa depan harus didemiliterisasi dan mengakui Israel sebagai negara orang-orang Yahudi. Namun menurut Palestina, kondisi ini menandakan Israel tidak tulus dalam proses perdamaian.

Sekutu AS di dunia Arab adalah pendukung kuat solusi dua negara. Pada konferensi pers di New York, Rabu, Trump mengatakan dia akan terbuka untuk solusi satu negara jika hal tersebut adalah pilihan pihak itu sendiri.

"Jika Israel dan Palestina menginginkan satu negara, itu tidak masalah bagi saya. Jika mereka menginginkan dua negara, itu tidak masalah bagi saya. Saya senang jika mereka bahagia," katanya.

Trump mengaku ingin memperoleh kesepakatan soal konflik Israel-Palestina sebelum akhir masa jabatannya pada awal 2021. "Saya tidak ingin melakukannya dalam masa jabatan kedua saya. Kami akan melakukan hal-hal lain dalam masa jabatan kedua saya. Saya pikir banyak kemajuan telah dibuat," tambah Trump.

Media Israel melaporkan Netanyahu mengaku tidak terkejut soal pilihan Trump terkait solusi dua negara atas perdamaian dengan Palestina. Yerusalem adalah salah satu masalah utama dalam konflik Israel-Palestina.


Kedua pihak mengklaimnya sebagai ibu kota masing-masing negara. Langkah Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel membuat marah orang-orang Palestina. Sejak saat itu mereka memboikot upaya perdamaian Washington yang dipimpin oleh menantu dan penasehat Trump, Jared Kushner.

Palestina ingin mendirikan negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Israel merebut wilayah-wilayah itu dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaplok Yerusalem Timur dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional. Israel menganggap semua kota sebagai modal abadi dan tak terpisahkan.

"Solusi dua negara berarti bagi kami adalah memiliki negara Palestina di perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Ini adalah satu-satunya cara mencapai perdamaian," kata Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Rdainah mengatakan Palestina ingin menyelesaikan semua masalah inti konflik Israel-Palestina. Menurut resolusi PBB, hal ini meliputi perbatasan, permukiman, pengungsi, keamanan dan status Yerusalem.

Rdainah, berbicara di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki. Ia mengatakan Abbas akan membuat posisi Palestina jelas dalam pidatonya kepada Majelis Umum PBB pada  Kamis.

Credit  republika.co.id

Trump Ditertawakan di PBB Dinilai Jadi Aib Besar Politik

Presiden AS Donald Trump.

Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Trump ditertawakan saat memuji pencapaian pemerintahannya di sidang umum PBB.

CB, NEW YORK -- Tawa saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menandakan Amerika Serikat terkucil. Hal itu dikatakan pemimpin pasukan khusus Iran Pengawal Revolusi pada Rabu (26/9) seperti dilaporkan Fars News.

"Anda melihat dan mendengar tawa mereka," kata Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari, menurut Fars, "Pesan ejekan itu adalah keruntuhan fasad Anda dan peningkatan keterkucilan Amerika Serikat. Itu adalah aib besar politik."

Sejumlah perwakilan di sidang umum pada Selasa tertawa dan bergumam ketika Trump dalam pidatonya memuji capaian "luar biasa" pemerintahnya.

"Anda dapat yakin bahwa orang Iran dan wilayahnya menertawakan pengakuan palsu dan konyol Anda, tapi Anda tidak bisa mendengar tawa mereka dari jauh," katanya.

Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani saling ejek di sidang majelis PBB. Trump mengancam lebih banyak sanksi terhadap Teheran. Sementara, Rouhani menyatakan presiden Amerika Serikat tersebut menderita kelemahan kecerdasan.

"Amerika Serikat adalah lambang penindasan di dunia," kata Jafari, "Yang tertindas dan yang mengejar kebebasan bersatu melawan mereka."

Credit  republika.co.id

China Bantah Ganggu Pemilu Sela AS

China bantah telah mengganggu pemilu sela AS. Foto/Istimewa

BEIJING - Menteri Luar Negeri China mengatakan negara tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain. Pernyataan ini membantah tuduhan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menuduh Beijing mencoba ikut campur dalam pemilu sela pada November.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga mengatakan ia menolak untuk menerima "tuduhan tidak beralasan" terhadap China seperti dikutip dari AP, Kamis (27/9/2018).

Kebijakan lama China adalah tidak ada campur tangan dalam urusan internal negara-negara lain - dan dengan cepat mengutip kebijakan itu ketika negara lain mengkritiknya atas apa pun dari politik hingga hak asasi manusia.

Ketika memimpin pertemuan Dewan Keamanan pertamanya, Trump mengatakan di hadapan para pemimpin dunia bahwa "sayangnya" pemerintahnya menemukan bahwa China mencoba untuk ikut campur. Trump mengatakan itu karena dia adalah "presiden pertama" untuk menantang Tiongkok dalam perdagangan.

Credit sindonews.com

 

Trump Tuduh China Ganggu Pemilu Sela AS

Presiden AS Donald Trump menuding China mengganggu pemilu sela di negaranya. Foto/Istimewa

NEW YORK - Presiden Donald Trump menuduh China mengganggu pemilu sela Amerika Serikat (AS) untuk merusaknya secara politik karena taktik kerasnya dalam perdagangan. Hal itu dikatakan Trump di Dewan Keamanan PBB, di mana ia memimpin jalannya pertemuan tersebut.

"Mereka tidak ingin saya atau kami (Republik) menang, karena saya presiden pertama yang pernah menantang China dalam perdagangan," kata Trump seperti dikutip dari New York Times, Kamis (27/9/2018).

Trump telah menuduh Cina dari pemilihan sebelumnya, tetapi tidak pernah begitu blak-blakan atau dalam even internasional yang tinggi. Ia tidak memberikan bukti bagaimana Cina mungkin mencampuri, atau apakah taktiknya melampaui mencoba mempengaruhi pertempuran atas perdagangan.

Sebelumnya, Trump telah menuduh orang-orang China mengarahkan tarif kepada para petani Amerika, pekerja, dan konstituen sensitif politik lainnya di negara-negara yang mendukungnya. 

"China secara aktif mencoba mempengaruhi dan mengubah pemilu kami dengan menyerang petani, peternak dan pekerja industri kami karena kesetiaan mereka kepada saya," cuit Trump pada pekan lalu.

Trump baru-baru ini mengenakan tarif atas tambahan USD200 miliar atas barang-barang Tiongkok yang memancing pembalasan dari Tiongkok, karena dua ekonomi terbesar dunia berputar ke dalam perang dagang yang semakin dalam.

Sebaliknya, Presiden AS itu tidak mengatakan apa-apa tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016, yang termasuk kampanye canggih memanipulasi media sosial dan merilis email yang diretas.

Ia juga tidak menyalahkan Rusia, bersama dengan Iran, untuk memungkinkan "pembantaian" yang dilakukan Presiden Bashar al-Assad di Suriah. Meskipun begitu ia juga berterima kasih kepada negara-negara itu karena setuju untuk menangguhkan, setidaknya untuk sementara, serangan mereka terhadap kubu pemberontak di Idlib guna mencegah krisis kemanusiaan. 

Credit  sindonews.com

Thailand akan penjarakan pemberi makan merpati

Serangan Bom di Bangkok, Thailand. (reuters.com)

Bangkok (CB) - Ibu kota Thailand mempertimbangkan hukuman penjara bagi pemberi makan merpati di tempat umum untuk menanggulangi ancaman flu unggas dan penyakit lain, kata pejabat pada Rabu.

Pemerintah Kota Bangkok berupaya menangkap merpati dan bertekad memberlakukan larangan memberi makan mereka, dengan pelanggarnya dapat dipenjarakan hingga tiga bulan, didenda 25.000 baht (11,5 juta rupiah lebih), atau keduanya.

"Ada bahaya bagi manusia di tempat banyak merpati," kata Taweesak Lertprapan, wakil gubernur Bangkok, kepada Reuters saat penangkap burung menangkapi merpati di sekitarnya di lapangan umum.

Kota lain di seluruh dunia memberlakukan pelarangan serupa, termasuk loka wisata Italia, Venesia, yang melarang memberi makan merpati, tetapi tidak ada ancaman kurungan, demikian Reuters melaporkan.

Di Bangkok, merpati -sering dijuluki "tikus bersayap"- kerap ditemukan di daerah ramai, termasuk kuil, pasar dan taman umum.

Taweesak menyatakan ancaman kesehatan dari merpati termasuk penyakit pernapasan, meningitis dan flu unggas.

"Penyelesaian paling manjur adalah berhenti memberi mereka makan," kata Taweesak.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha pada bulan ini memerintahkan gerakan negara untuk mengurangi jumlah merpati di daerah berpenduduk.

Credit  antaranews.com

Memanas, China Tolak Kunjungan Kapal Perang AS ke Hong Kong

Foto/Ilustrasi/SINDOnews

BEIJING - China menolak permintaan sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) untuk melakukan kunjungan pelabuhan ke Hong Kong bulan depan. Penolakan ini seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara di bidang militer dan front ekonomi.

Pembatalan kunjungan yang direncanakan oleh Wasp, sebuah kapal penyerang amfibi yang membawa kontingen Marinir, mengikuti keputusan China untuk membatalkan kunjungan seorang laksamana senior ke AS untuk menghadiri konferensi angkatan laut minggu ini.

Kedua tindakan itu didorong oleh keputusan pemerintah Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap sebuah perusahaan militer negara China yang terkait dengan Tentara Pembebasan Rakyat karena membeli senjata dari Rusia.

Konsulat AS di Hong Kong mengkonfirmasi penolakan China untuk mengizinkan kapal perang Wasp berkunjung tetapi tidak menjelaskan alasan dibalik itu.

"Kami memiliki rekam jejak panjang dari kunjungan pelabuhan yang sukses ke Hong Kong, dan kami berharap itu akan berlanjut," kata juru bicara dalam sebuah pernyataan, yang menolak diidentifikasi sesuai dengan kebijakan Departemen Luar Negeri AS seperti dikutip dari New York Times, Rabu (26/9/2018).

Sementara itu juru bicara kementerian luar negeri Cina, Geng Shuang, menangkis pertanyaan tentang kunjungan pelabuhan yang dibatalkan itu. Namun ia mengatakan China mempertimbangkan permintaan kasus per kasus, sesuai dengan kedaulatan negara.

Meskipun militer Cina dan Amerika telah lama menjadi saingan, pertukaran dan kunjungan pelabuhan sudah umum terjadi selama bertahun-tahun. Kunjungan ke pelabuhan ini menggabungkan diplomasi dan hubungan masyarakat dengan daun pantai yang sangat dibutuhkan bagi para pelaut dan Marinir.

Tahun lalu, USS Sterett, kapal perusak bersenjata rudal, mengunjungi salah satu pangkalan angkatan laut paling sensitif di China, di Zhanjiang di Tiongkok selatan.

Namun demikian, kunjungan semacam itu tunduk pada pasang surut dalam hubungan negara-negara tersebut. Pada tahun 2016, kunjungan pesawat Amerika, John C. Stennis yang direncanakan ke Hong Kong, ditolak pada saat pemerintahan Obama menjadi semakin frustrasi dengan ekspansi pulau buatan China di wilayah sengketa di Laut Cina Selatan.

Credit  sindonews.com

Presiden Afsel Desak PBB Ratifikasi Larangan Senjata Nuklir

Wakil Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Reuters.

CB, Jakarta - Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, meminta semua negara dunia untuk meratifikasi Traktat tahun 2017 tentang Larangan Senjata Nuklir atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) selama Sidang Umum PBB.
"Kami menyambut baik adopsi oleh Majelis Umum tahun lalu dari Traktat inovatif tentang Larangan Senjata Nuklir. Afrika Selatan akan segera mengajukan instrumen ratifikasi perjanjian bersejarah ini. Kami menyerukan kepada semua negara yang cinta damai untuk meratifikasi perjanjian itu sehingga itu diberlakukan tanpa penundaan," kata Ramaphosa di sela-sela Sidang ke-73 Majelis Umum PBB, seperti dilaporkan Sputniknews, 25 September 2018.

Menurut United Nation Office for Disarmament Affairs, seperti dilansir dari situs www.un.org,
Dengan resolusi nomor 71/258, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menggelar sebuah konferensi PBB pada 2017 untuk merundingkan instrumen yang mengikat secara hukum untuk melarang senjata nuklir, yang mengarah ke penghapusan total senjata nuklir.

Suasana rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keputusan mengenai status Yerusalem di Markas Besar PBB di New York City, New York, AS, 18 Desember 2017. REUTERS/Brendan McDermid
Majelis PBB mendorong semua negara anggota untuk berpartisipasi dalam konferensi, dengan partisipasi dan kontribusi dari organisasi internasional dan perwakilan masyarakat sipil.
Konferensi berlangsung dari 27 hingga 31 Maret dan dari 15 Juni hingga 7 Juli 2017 di New York. Konferensi ini dipimpin oleh Duta Besar Elayne Whyte Gómez, Wakil Tetap Kosta Rika ke Kantor PBB di Jenewa.

Perjanjian tentang Larangan Senjata Nuklir (TPNW) termasuk seperangkat larangan yang komprehensif untuk berpartisipasi dalam kegiatan senjata nuklir. Ini termasuk usaha untuk tidak mengembangkan, menguji, memproduksi, memperoleh, memiliki, menyimpan, menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir.
Perjanjian itu juga melarang penyebaran senjata nuklir di wilayah nasional dan pemberian bantuan kepada negara manapun dalam melakukan kegiatan yang dilarang.
Negara-negara anggota akan diwajibkan untuk mencegah dan menekan kegiatan apa pun yang dilarang di bawah TPNW yang dilakukan oleh orang-orang atau di wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya atau kendali.


Rudal nuklir tercanggih Rusia, hypersonic Sarmat ICBM yang diungkap pertama kali oleh Presiden Vladimir Putin di hadapan Dewan Federal Rusia, 1 Maret 2018 {Russia Today]
Perjanjian ini juga mewajibkan negara-negara pihak untuk memberikan bantuan yang memadai kepada individu yang terkena dampak oleh penggunaan atau pengujian senjata nuklir, serta untuk mengambil langkah yang diperlukan dan sesuai dari perbaikan lingkungan di daerah di bawah yurisdiksinya atau kontrol terkontaminasi sebagai akibat dari kegiatan yang terkait dengan pengujian atau penggunaan senjata nuklir.

Perjanjian tentang Pelarangan Senjata Nuklir diadopsi oleh konferensi dengan suara 122 negara mendukung dengan satu suara melawan dan satu abstain di PBB pada 7 Juli 2017, dan dibuka untuk ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PBB pada 20 September 2017. Pakta Pelarangan Senjata Nuklir ini berlaku 90 hari setelah instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan majelis PBB.

Credit  tempo.co

Rusia Gagal Luncurkan Rudal Berkekuatan Nuklir

Sistem rudal darat-ke-udara jarak menengah dan jarak jauh Rusia S-400 saat parade Hari Kemenangan perayaan 71 tahun kemenangan atas Nazi Jerman di Perang Dunia II di Red Square, Moskow, Rusia, 9 Mei 2016.

Foto: REUTERS/Grigory Dukor

Uji coba rudal berkekuatan nuklir sampai saat ini berhenti.

CB, MOSKOW -- Rudal berkekuatan nuklir milik Rusia dipastikan gagal meluncur. Rudal yang katanya dapat meluncur ke manapun itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Pada Maret lalu Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan telah berhasil melakukan uji coba terhadap senjata tersebut.

Tapi gambar yang diambil dari satelit menunjukkan sebaliknya. Citra satelit menunjukkan pada akhir 2017 dan awal 2018 kapal-kapal yang membawa peralatan untuk uji coba tersebut berkumpul di sudut terpencil di Kepuluan Artik.

Antara Juli dan Agustus kapal-kapal tersebut menghilang. Bangunan dan kontainer yang digunakan untuk uji coba rudal tersebut juga menghilang. Hal itu menunjukkan proses uji coba rudal berkekuatan nuklir tersebut, setidaknya sampai saat ini berhenti.

"Rusia tampaknya menutup toko mereka, ini menunjukkan kepada saya program uji coba rudal itu mengalami beberapa tantangan dalam pengembangannya," kata ahli persenjataan jarak jauh Institut Middlebury jurusan Hubungan Internasional Jeffrey Lewis, seperti dilansir dari NPR, Selasa (25/9).

Lewis mengatakan pada akhir bulan Juli dan awal Agustus lalu satelit juga menemukan beberapa kapal yang berkeliaran di sebelah utara tempat uji coba dilakukan. Kemungkinan besar Rusia sedang mencoba mengumpulkan sisa-sisa uji coba rudal yang kabarnya gagal terbang pada akhir 2017 lalu itu.

Baik Amerika Serikat dan Rusia telah memiliki rudal selama berdekade. Tapi bukan rudal yang berkekuatan nuklir. Rudal tersebut terbang menggunakan tenaga yang berasal dari reaktor nuklir kecil.

"Pada dasarnya jaraknya tidak terbatas karena bisa terbang sepanjang reaktor tersebut berjalan," kata Lewis.

Rudal itu memang canggih dan sangat efesien tapi rudal bertenaga nuklir juga mendatangkan beberapa masalah. AS sempat melihat gagasan tersebut pada 1950-an dan 1960-an. Tapi purwa-rupanya menghasilkan radioaktif yang sangat tinggi.

"Rudal tersebut memuntahkan begitu banyak radioaktif sepanjang waktu," kata Lewis.

Akhirnya AS melihat gagasan tersebut hanya sebagai 'ide gila'. Tapi nyatanya, kata Lewis, Rusia memutuskan gagasan rudal berkekuatan nuklir bukan sekedar 'ide gila'.

Putin mengumumkan negaranya memiliki rudal berkekuatan nuklir pada acara Pidato Kenegaraan Tahunan Rusia. Saat itu ia membanggakan jangkauan rudal tersebut tidak terbatas serta tidak dapat ditahan oleh sistem pertahanan udara AS.

Dalam sebuah gambar-gambar yang ditampilkan Putin ketika itu terlihat rudal yang ia banggakan terbang ke arah Samudra Atlantik. Terbang menuju Amerika Selatan dan berbelok ke sebelah utara Pasifik dan menghajar sebuah wilayah yang terlihat seperti Hawaii.

Putin juga mengaku rudal tersebut berhasil diujicobakan pada 2017. Tapi pernyataan Putin tersebut langsung dibantah oleh intelijen AS. Dalam sebuah laporan yang bocor ke media Pentagon yakin uji coba rudal tersebut gagal.

Uji coba yang dilakukan pada November 2017 rudal tersebut memang sempat meluncur tapi segera jatuh ke laut. Beberapa uji coba yang dilakukan juga gagal.

Rusia melakukan uji coba rudal berkekuatan nuklir itu di sebuah lokasi yang bernama Novaya Zemlya. Tempat Rusia melakukan uji coba nuklir mereka yang lama. 

"Di gambar satelit hanya terlihat es saja, tapi sebenarnya sangat indah jika melihatnya langsung," kata Anne Pellegrino yang juga bekerja di Institut Middlebury.

Pellegrino, Lewis dan rekan-rekan mereka membandingkan foto yang digunakan Putin dengan wilayah yang mereka observasi melalui satelit komersial. Dikombinasikan dengan data kapal, mereka dapat melihat uji coba rudal tersebut sudah dinon-aktifkan antara Juli dan Agustus. "Saya pikir ini kegagalan yang sangat luarbiasa dan jatuh ke laut," kata Pellegrino.

Lewis menambahkan gagal atau tidaknya rudal tersebut hal ini menandakan kembalinya era perlombaan senjata antara AS dengan Rusia. Hal itu seperti yang terjadi pada Perang Dingin usai Perang Dunia II.

"AS dan Rusia akan lebih baik jika mereka dapat menegosiasikan perjanjian pengendalian senjata yang telah banyak melibatkan sistem aneh yang hanya ada di fiksi ilmiah," kata Lewis.

Credit  republika.co.id

Trump di PBB: AS Tolak Globalisme, Anut Patriotisme

Presiden Donald Trump mengatakan AS menganut doktrin patriotisme dan menolak segala bentuk globalisme saat berpidato di sidang Majelis Umum PBB, Selasa (25/9). (John Moore/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat menganut patriotisme atau cinta tanah air dan menolak segala bentuk globalisme dalam pidatonya di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (25/9).

"Amerika diatur/diperintah oleh warga Amerika sendiri. Kami menolak ideologi globalisme, dan memeluk doktrin patriotisme," ucap Trump saat berpidato dihadapan 192 pemimpin negara anggota lainnya.

Pernyataan itu diutarakan Trump untuk menegaskan sikap kontroversial AS yang cenderung semakin proteksionis di bawah kepemimpinannya.


Kebijakan itu dapat tercermin mulai dari penerapan tarif dagang bagi sejumlah negara terutama China, hingga keputusannya menarik AS keluar dari sejumlah organisasi internasional termasuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR).


Dalam pidatonya, dengan bangga Trump mengatakan bawah AS baru saja menerapkan tarif baru bagi produk China hinga mencapai US$200 miliar.

Dia menyebut langkah itu dilakukan demi "menjaga kepentingan nasional." Menurutnya, defisit perdagangan AS-China banyak merugikan negaranya.

"Saya menghormati dan menyayangi teman saya, Presiden Xi Jinping, tetapi saya sudah dengan jelas mengatakan ketidakseimbangan perdagangan antara AS-China tidak dapat diterima. Distorsi pasar China dan cara mereka menanganinya tidak bisa ditoleransi," kata Trump menurut transkrip pidato Trump yang dikutip dari Vox.



Dalam kesempatan itu, Trump juga turut menyinggung keputusan AS keluar dari OHCHR. Presiden AS ke-45 itu menganggap badan tersebut "memalukan" karena "melindungi pelanggar HAM" dan justru menyudutkan AS dan sekutu-sekutunya.

Dia menegaskan AS akan mempertimbangkan untuk kembali menjadi anggota OHCHR jika organisasi tersebut mau melakukan reformasi.

"Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, telah menjelaskan gagasan yang sangat jelas mengenai reformasi. Namun, meski telah diperingati berulang kali, tidak ada tindakan sama sekali yang diambil," katanya.

"Karena itu AS mengambil satu-satunya langkah bertanggung jawab: kami mengundurkan diri dari Dewan HAM dan tidak akan kembali sampai reformasi nyata diberlakukan."

Trump turut menyerang eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang selama ini dibentuk guna mengadili penjahat perang dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dia menegaskan AS tidak akan memberikan dukungan dan pengakuan terhadap ICC untuk mengadili kasus pelanggaran HAM.

"Sejauh yang AS ketahui, ICC tidak memiliki kewenangan, legitimasi, dan otoritas. ICC yang selama ini mengklaim memiliki yurisdiksi terhadap hampir seluruh warga di setiap negara di dunia, melanggar semua prinsip keadilan dan proses hukum," ujar Trump.

"Kami tidak akan pernah menyerahkan kedaulatan Amerika kepada birokrasi global yang tidak akuntabel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan."




Credit  cnnindonesia.com

Trump Banggakan Pencapaian, PBB Tertawa

Para pemimpin dunia yang menghadiri sidang Majelis Umum PBB, Selasa (25/9), tertawa ketika Presiden Donald Trump membanggakan pencapaian pemerintahannya. (Reuters/Carlo Allegri)

Jakarta, CB -- Para pemimpin dunia yang menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (25/9), tertawa ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membanggakan pencapaian pemerintahannya.

"Dalam waktu kurang dari dua tahun, pemerintahan saya sudah mendapatkan pencapaian lebih banyak dari hampir semua pemerintahan dalam sejarah negara ini. Sangat benar," ujar Trump disambut gelak tawa seisi ruang rapat PBB.

Tampak terkejut melihat reaksi Majelis Umum PBB, Trump lantas berkata, "Saya tidak menyangka reaksi seperti itu, tapi tak apa."


Ia kemudian menjabarkan segala pencapaian pemerintahannya, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penambahan empat juta pekerjaan baru, reformasi pajak, hingga peningkatan anggaran militer.


"Kami sudah menetapkan anggaran untuk militer kami, US$700 miliar tahun ini, US$716 miliar tahun depan. Militer kami akan segera lebih kuat dari sebelumnya," tutur Trump.

"Dengan kata lain, Amerika Serikat sudah menjadi negara yang lebih kuat, aman, dan kaya ketimbang ketika saya dilantik kurang dari dua tahun lalu."


Tak lupa, ia juga membanggakan hasil pertemuan bersejarahnya dengan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, pada 12 Juni lalu di Singapura.

"Kami berbincang dan menggelar rapat yang produktir dan kami sepakat akan kepentingan kedua negara untuk menjamin denuklirisasi di Semenanjung Korea," ucap Trump.

Ia kemudian mengatakan bahwa sejak pertemuan tersebut, sudah ada beberapa langkah yang diambil oleh Korut.

"Rudal dan roket tak lagi beterbangan. Uji coba nuklir berhenti. Sejumlah fasilitas militer dihancurkan. Sandera-sandera kami dibebaskan. Dan seperti yang dijanjikan, pahlawan kami yang gugur dikembalikan untuk dimakamkan di tanah Amerika," katanya.

Presiden Donald Trump membanggakan hasil pertemuan bersejarahnya dengan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, pada 12 Juni lalu di Singapura. (Reuters/Carlos Barria)

Meski demikian, Trump tetap menegaskan bahwa semua sanksi atas Korut baru akan dicabut setelah negara itu benar-benar melucuti senjata nuklirnya.

Setelah memamerkan keberhasilan kesepakatan dagang dengan berbagai negara, seperti Meksiko dan Korea Selatan, Trump kemudian membanggakan keputusannya membuka Kedutaan Besar AS untuk Israel di Yerusalem.

"Tahun ini, kami juga mengambil satu langkah penting di Timur Tengah. Dalam rangka mengakui kedaulatan setiap negara untuk menentukan ibu kotanya, saya memindahkan Kedutaan Besar Israel ke Yerusalem," ucap Trump.



Keputusan ini menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap mengancam prospek perdamaian antara Israel dan Palestina yang selama ini memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.

Namun, Trump berkata, "Amerika Serikat berkomitmen terhadap masa depan perdamaian dan stabilitas kawasan, termasuk perdamaian antara Israel dan Palestina. Tujuan itu tercapai, bukan ternodai, dengan mengakui fakta-fakta yang jelas."

"Kebijakan Amerika berprinsip pada realisme yang berarti kami tidak akan berpegang pada dogma, ideologi busuk, dan para ahli yang terbukti salah selama bertahun-tahun. Ini semua benar bukan hanya atas nama perdamaian, tapi juga kesejahteraan."




Credit  cnnindonesia.com

AS tuding Myanmar rencanakan pembunuhan massal Rohingya

Roshan Begum, seorang pengungsi Rohingya, mengusap matanya setelah mendengar berita bahwa anak lelakinya telah ditemukan di penjara Buthidaung di Myanmar melalui program permintaan melacak pesan Bangladesh Red Crescent Society Bangladesh, di sebuah kamp di Cox's Bazar, Bangladesh, 3 Juli 2018. Foto diambil tanggal 3 Juli 2018. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Washington (CB) - Investigasi oleh pemerintah Amerika Serikat membuktikan bahwa militer Myanmar telah "merencanakan dan mengkoordinasikan" pembunuhan massal, pemerkosaan massal, dan sejumlah kejahatan lainnya terhadap kelompok minoritas Rohingya.

Menurut Reuters, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat akan menyiarkan hasil penyelidikan itu pada Senin dan akan menggunakannya sebagai alasan pemberlakuan sanksi tambahan.

Namun, penyelidikan itu tidak menyebut aksi militer terhadap Rohingya sebagai genosida.

Sejumlah sumber Reuters mengungkapkan bahwa persoalan ini sempat menjadi bahan perdebatan sengit yang membuat mereka harus menunda penyiaran hasil investigasi selama hampir satu bulan.

Dalam investigasi itu, Amerika Serikat mewawancarai lebih dari seribu warga Rohingya di tempat penampungan pengungsi Bangladesh, yang menjadi tempat pelarian bagi hampir 700.000 warga Rohingya.

"Survei ini mengungkapkan bahwa kekerasan di kawasan utara Rakhine terjadi dalam skala yang sangat besar, luas, ekstrem, dan sepertinya ditujukan untuk meneror para penduduk serta mengusir warga Rohingya," kata laporan setebal 20 halaman itu.

"Skala operasi militer yang ada menunjukkan bahwa aksi ini sangat terencana dan terkoordinasi," kata laporan yang sama.

Para penyintas bercerita apa yang mereka saksikan, termasuk bagaimana para tentara Myanmar membunuh bayi dan anak kecil, menembak sejumlah pria tak bersenjata, dan mengubur orang hidup-hidup.

Para penyintas juga menceritakan pelecehan seksual oleh militer Myanmar terhadap perempuan Rohingya, yang sering dilakukan di muka umum.

Salah seorang saksi mengaku melihat empat gadis Rohingya diculik, diikat dengan tali, lalu diperkosa selama tiga hari, demikian laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan.

Militer Myanmar sendiri membantah telah melakukan aksi pembersihan etnis dan beralasan bahwa operasi yang mereka lakukan bertujuan untuk memberantas terorisme.

Credit  antaranews.com

Hasil Temuan AS, PBB, Uni Eropa di Myanmar: Genosida Rohingya

Jenazah pengungsi Rohingya ditemukan di dalam hutan perbatasan Malaysia dengan Thailand. [Photo: Reuters]

CB, Jakarta - Myanmar menghadapi tekanan internasional atas temuan sejumlah lembaga internasional yang menyebut terjadi genosida dan pembersihan etnis Rohingya di Rakhine. Bahkan Pengadilan Kejahatan Internasional, ICC mengancam menyeret Myanmar ke pengadilan karena melakukan kejahatan kemanusiaan.
Apa saja hasil temuan-temuan dari misi pencarian fakta PBB, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, sehingga militer dan pemerintah Myanmar dikecam oleh internasional mengenai perlakuannya terhadap Rohingya?

1. PBB
Tim pencari fakta PBB menemukan keterlibatan angkatan bersenjata Myanmar berupa tindak kejahatan yang sangat gawat berdasarkan hukum internasional terhadap Rohingya. PBB  menyebut pejabat militer Myanmar, termasuk Panglima Militer, Min Aung Hlaing, harus disidik dan diadili atas tuduhan telah melakukan pembantaian di wilayah utara negara bagian Rakhine, serta tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan lainnya di negara bagian Kachin, Shan, dan Rakhine.

Militer Myanmar dituding bertanggung jawab dalam pembunuhan, salah memenjarakan orang, melakukan penyiksaan, perbudakan seks dan pemerkosaan. Laporan PBB menyebut, di negara bagian Rakhine ada bukti telah terjadi pemusnahan dan deportasi.
Tindak kejahatan di Rakhine, Myanmar, berdasarkan cara para korban diperlakukan, kondisi dan ruang lingkup mengarah pada adanya niat melakukan genosida atau pembantaian dalam konteks lain. Tim pencari fakta PBB menyimpulkan ada cukup bukti untuk mengadili para pucuk pimpinan militer Myanmar.

Fotografer membantu pengungsi Rohingya untuk keluar dari Sungai Nad saat mereka melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh di Palong Khali, dekat Cox's Bazar, Bangladesh, 1 November 2017. Ratusan ribu warga Rohingya mengungsi dari negara bagian Rakhine untuk menghindari kekerasan. REUTERS/Hannah McKay


2. Amerika Serikat
Amerika Serikat bersama sejumlah negara menyerukan jenderal militer Myanmar untuk dibawa ke pengadilan internasional karena terlibat pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya.
Evaluasi yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat telah melibatkan lebih dari seribu wawancara dengan penduduk etnis  minoritas Rohingya, laki-laki dan perempuan di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh.
Dalam pidato Duta Besar Amerika Serikat, Nikki Haley, mengatakan fakta-fakta mengenai pembersihan etnis Rohingya harus diungkap dan didengar. Haley menjelaskan, dari sekitar 1000 warga Muslim Rohingya yang diwawancarai oleh tim bentukan Kemenlu AS, ada sekitar 20 persen mengaku menyaksikan setidaknya 100 korban terbunuh atau terluka.
82 persen warga mengaku menyaksikan tindak pembunuhan terjadi. Ada 50 persen saksi yang mengatakan menyaksikan kekerasan seksual dan 45 persen menyaksikan tindakan pemerkosaan.
Laporan ini disusun berdasarkan wawancara terhadap 1,024 saksi dari warga etnis minoritas Rohingya di kamp pengungsi di Bangladesh. Laporan rampung disusun pada akhir April 2018.

Ekspresi perempuan lansia pengungsi Rohingya saat melintasi sungai Naf River ketikat berada di perbatasan Bangladesh-Myanmar di Palong Khali, Cox’s Bazar, Bangladesh, 1 November 2017. REUTERS/Adnan Abidi




3. Uni Eropa
Uni Eropa secara resmi menjatuhkan sanksi untuk 7 jenderal Myanmar atas dugaan melakukan kekejaman dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine tahun lalu. Dalam keputusan yang diumumkan pada Senin, 25 Juni 2018, Uni Eropa mengatakan pelanggaran itu termasuk pembunuhan, kekerasan seksual dan pembakaran sistematis rumah dan bangunan warga Rohingya pada akhir 2017.
Sanksi yang diberlakukan, menurut laporan, berupa pembekuan aset dan pelarangan perjalanan terhadap tujuh pejabat militer senior Myanmar tersebut. Selain sanksi, Uni Eropa juga memperpanjang embargo senjata dan melarang pelatihan apa pun, atau kerja sama dengan Angkatan Bersenjata Myanmar.
“Salah satu jenderal, Letnan Jenderal Aung Kyaw Zaw bertanggung jawab atas kekejaman dan pelanggaran HAM serius yang dilakukan terhadap penduduk Rohingya di Negara Bagian Rakhine oleh Komando Barat selama periode itu," demikian pernyataan Uni Eropa mengenai Rohingya.

Credit  tempo.co

Temuan Baru Ungkap Kebrutalan Pembantaian Suku Aborijin

Arkeolog menemukan ratusan kamp militer NMP di Queensland.

CB, QUEENSLAND -- Para arkeolog menemukan ratusan kamp militer Native Mounted Police (NMP) di Queensland, yang mengungkap sejarah kebrutalan Australia di masa lalu.


Antropolog Profesor Bryce Barker yang memimpin penelitian ini menyatakan hampir di setiap komunitas aborijin di Queensland memiliki narasi tentang pembantaian yang mereka alami. Kamp-kamp NMP itu didirikan pertengahan 1180-an untuk menunjang para pemukim yang seringkali terlibat konflik dengan penduduk asli yang melakukan perlawanan terhadap pendudukan Eropa.

Pasukan NMP didatangkan dari bagian lain Queensland atau New South Wales, di mana komunitas Aborigin telah hancur dan tanah mereka telah dikuasai. "Polisi pribumi merupakan pasukan paramiliter, terdiri atas seorang perwira atau sersan kulit putih, tapi pasukan utamanya dari kalangan aborijin," kata Prof Barker.


Mereka ini, katanya, terdiri atas pemuda aborijin yang secara tradisional tidak lagi memiliki jalan meraih sukses. "Masyarakat mereka telah dihancurkan," katanya.

Minim bukti pembunuhan massal

Pasukan NMP memimpin penumpasan perlawanan pejuang-pejuang aborijin, menewaskan banyak penduduk asli di seantero Queensland. "Kita tahu dari catatan dokumentasi bahwa pembantaian dan kekerasan di garis depan itu relatif meluas," kata Prof Barker.


"Sepanjang abad ke-19 setiap kali pembantaian diketahui publik, seringkali dilakukan penyelidikan," ujarnya.

Photo: Petugas polisi kulit putih, regu aborijin dan istri-istri mereka di salah satu kamp di Queensland. (Supplied: Archaeology on the Frontier)

Namun lokasi-lokasi pembantaian seringkali sulit ditentukan karena kondisi konflik tersebut. "Native Mounted Police akan mendatangi perkampungan, menembak dua atau tiga penduduk, dan semuanya akan lari ke hutan," kata Prof Barker.


"Seringkali mayat mereka dibakar. Atau penduduk kemudian kembali dan menguburkannya menurut tradisi. Jadi sangat tidak mungkin kita menemukan kuburan massal penduduk yang dibantai," ujarnya.


Berdasarkan catatan dokumentasi, tim arkeolog mulai menemukan bukti-bukti fisik terkait dengan konflik di garis depan ini. "Yang langsung kami temukan yaitu bahwa polisi Queensland mendirikan kamp-kamp di seluruh Queensland," kata Prof Barker. Dijelaskan, setidaknya ada 200 kamp yang didirikan di seluruh Queensland.

Photo: Regu aborijin di bawah komando petugas kulit putih. (Supplied: Archaeology on the Frontier)

Meskipun banyak kamp NMP hanya ditempati beberapa bulan, namun ada yang dipelihara sampai 20 tahun. Hal itu membesarkan harapan tim peneliti akan adanya sisa-sisa fisik di sana. "Kami menggunakan peta lama untuk menemukan kamp-kamp ini," katanya.


Tujuannya, kata Prof Barker, bukan hanya untuk merekam lokasinya secara tepat, tetapi juga melakukan penggalian untuk mengetahui bagaimana kehidupan penghuni kamp-kamp tersebut. "Ini tersebar di seluruh Queensland. Kamp polisi pribumi pertama ada di Goondiwindi sebelum Queensland menjadi negara bagian," ujarnya.

Pemukim menyebar, NMP kian dibutuhkan

Ketika pemukim Eropa menyebar ke barat dan utara Queensland, kamp-kamp NMP pun semakin banyak didirikan untuk memerangi perlawanan penduduk setempat.


"Jadi begitu pemukim pindah ke daerah baru, akan ada surat ke kantor kolonial di Brisbane 'meminta perlindungan NMP dari serangan orang kulit hitam'," kata Prof Barker.

Photo: Petugas Native Mounted Police dari Queensland dikirim ke Victoria untuk membantu menangkap Ned Kelly sekitar tahun 1880. (Supplied: Archaeology on the Frontier)

Kamp-kamp itu dipertahankan selama konflik masih berlangsung, tergantung pada situasi medannya. Di daerah pegunungan dan sulit bagi pasukan berkuda, pejuang aborijin mampu menahan serangan polisi NMP melalui taktik gerilya untuk waktu yang lebih lama.


Di utara Queensland, di sekitar Kota Laura, polisi pribumi beroperasi selama 20 tahun lamanya. "Semakin ke barat, semakin datar wilayahnya, semakin pendek pula durasi kamp karena penduduk tak punya tempat melarikan diri," kata Prof Barker.


Dalam menjalankan tugas, katanya, polisi-polisi pribumi ini menunggang kuda dilengkapi dengan senapan Snider. Tim peneliti menemukan artefak yang memperkuat keberadaan kamp-kamp NMP, seperti Snider dan peluru.


"Snider adalah senjata yang dikeluarkan pemerintah. Ini bukan senjata yang dimiliki pemukim. Satu-satunya alasan adanya senapan ini adalah karena adanya NMP," jelasnya.


Tim juga menemukan kancing seragam, setengah bulat dengan mahkota dan tulisan Victoria Regina. Salah seorang penduduk aborijin yang turut membantu penelitian ini, Colin McLennan, mengaku mendengar kisah pembantaian dari tetua setempat.

Photo: Kepala ikat pinggang berbentuk ular ini ditemukan dekat perkemahan pasukan di kamp Boralga Native Mounted Police. (Supplied: Archaeology on the Frontier)

Kisah yang didengarnya, katanya, begitu mengejutkan bahkan bagi pria kuat seperti dia. McLennan mendengar kisah bagaimana pasukan polisi menggiring orang aborijin ke tebing dan memaksa mereka jatuh ke bawah.


"Ada tempat yang mereka sebut 'Niggers Bounce' (tempat Negro Melompat). Ada juga 'Murdering Lagoon'," katanya.

Sejarah lisan

McLennan mengatakan tim peneliti tak perlu menggali lebih dalam untuk menemukan bukti keberadaan polisi NMP di kampungnya di Jangga, Queensland utara. Tim ini, katanya, menemukan banyak kancing seragam polisi. Menurut dia, temuan ini berkorelasi dengan cerita orang-orang tua.

Photo: Tim arkeolog menggali salah satu lokasi di Cape York Peninsula. (Supplied: University of Southern Queensland)

McLennan mengaku merasakan kehadiran arwah-arwah leluhur di tempat yang jadi lokasi pertempuran di masa lalu. Dia berharap bagian sejarah Australia ini bisa lebih dipahami.


"Waktu kita belajar studi sosial bertahun-tahun lalu, kita belajar tentang Kapten Cook. Hal itu tidak menjelaskan tentang orang-orang aborijin," katanya.


Prof Barker mengatakan kekerasan di garis depan mencerminkan keputusasaan masyarakat aborijin dan pemukim dalam mempertahankan kehidupan masing-masing. "Para pemukim awal ini telah menginvestasikan segalanya," katanya. "Mereka datang dengan keluarga, istri, ke sebuah lanskap asing."


"Jadi mereka mempertaruhkan segalanya untuk itu, mereka akan melakukan apa pun untuk membuatnya berhasil," tambahnya.


Prof Barker mengatakan penelitiannya ini mendapatkan dukungan luas, termasuk dari para pemilik pertanian yang merupakan keturunan pemukim awal Eropa.


"Kadang pemilik peternakan masih keturunan pemukim awal yang menulis surat meminta bantuan polisi NMP," katanya.


"Saya pikir warga Australia sudah siap untuk mengakui hal ini. Orang tertarik pada sejarah tanah mereka sendiri," tambahnya.

Credit  republika.co.id

Uni Eropa dan Iran Siasati Sanksi AS

Bendera Uni Eropa.

Foto: EPA/Patrick Seeger

UE akan bentuk badan hukum untuk fasilitasi transaksi keuangan yang sah dengan Iran

CB, NEW YORK -- Dalam penghinaan besar untuk Amerika Serikat, Uni Eropa (UE) telah memutuskan untuk membentuk mekanisme baru yang memungkinkan perdagangan legal dengan Iran tanpa menghadapi sanksi AS.
Uni Eropa akan menciptakan saluran pembayaran baru untuk melestarikan minyak dan transaksi bisnis lainnya dengan Iran.

Hal itu disampaikan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini, pada Senin (24/9) malam, dalam upaya untuk menghindari langkah-langkah sanksi AS. Presiden AS Donald Trump mengundurkan diri dari kesepakatan nuklir 2015 pada bulan Mei, dan memberlakukan kembali sanksi terhadap negara tersebut.

Pengumuman Mogherini datang setelah pertemuan dengan para menteri luar negeri dari Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, dan Iran di sela-sela Sidang Umum PBB di New York.

"Dalam praktiknya, ini berarti bahwa negara-negara anggota UE akan membentuk badan hukum untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang sah dengan Iran dan ini akan memungkinkan perusahaan-perusahaan Eropa untuk terus berdagang dengan Iran sesuai dengan undang-undang Uni Eropa dan dapat terbuka untuk mitra lain dalam dunia, "katanya kepada wartawan setelah pertemuan tertutup tersebut, dilansir di Aljazirah, Selasa (25/9).

Pemerintahan Trump menarik diri dari perjanjian nuklir Iran awal tahun ini dan menjatuhkan sanksi pada bisnis yang berhubungan dengan Teheran. Uni Eropa, bersama dengan Rusia dan Cina, mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa apa yang disebut "Kendaraan Serba Guna Khusus" akan membantu dan meyakinkan para operator ekonomi yang mengejar bisnis yang sah dengan Iran.

Pernyataan itu menambahkan enam negara yang menandatangani perjanjian nuklir 2015, dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk implementasi penuh dan efektif dengan itikad baik dan dalam suasana yang konstruktif.

Dikenal secara resmi sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), kesepakatan nuklir Iran mengakhiri hampir 12 tahun berdiri antara Iran dan kekuatan Barat pada tahun 2015. Ini dipelopori oleh pemerintahan Obama dan menghadapi pencabutan sanksi internasional.

Perjanjian nuklir dimaksudkan untuk mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir, namun Trump mengumumkan pada bulan Mei ia secara sepihak menarik diri karena ia merasa itu tidak cukup kuat dan tidak mencakup masalah lain yang menjadi perhatian AS dan sekutu-sekutunya.

Adapun seperti Pengaruh militer Iran di Timur Tengah dan program rudal balistik. AS juga menuduh Iran mempromosikan terorisme internasional, yang ditentang keras oleh Teheran.

Putaran kedua sanksi AS diperkirakan pada bulan November, yang bertujuan menempatkan cengkeraman pada ekspor minyak Iran. Sementara itu, Uni Eropa telah bersumpah untuk tetap dengan kesepakatan dan undang-undang diperbarui untuk melindungi perusahaan-perusahaan Eropa dari sanksi masa depan.

Uni Eropa, sekutu AS, dan pengawas nuklir internasional, IAEA, mempertahankan bahwa Iran terus mematuhi ketentuan perjanjian.

Credit  republika.co.id

Macron 'Tekan' AS dalam Pidato Sidang PBB

Presiden Perancis Emmanuel Macron. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Jakarta, CB -- Presiden Perancis Emmanuel Macron mengungkapkan perjanjian perdagangan akan bergantung pada keanggotaan dalam pakta perubahan iklim Paris.

Dalam sidang umum PBB, Macron memaparkan dia akan menolak kesepakatan perdagangan dengan negara di luar pakta tersebut. Hal ini merupakan 'isyarat' untuk menekan Amerika Serikat.

"Kami tidak akan lagi menandatangani perjanjian komersial dengan yang tidak menghormati kesepakatan iklim Paris," kata Macron kepada Majelis Umum PBB tanpa secara eksplisit menyebutkan penarikan Donald Trump dari pakta tersebut, Selasa (25/9).


Selain mengenaik pakta perubahan iklim Paris, Macron pun membahas tentang pertarungan ketidak setaraan dalam pidatonya. Dia melihat pertarungan ketidaksetaraan menjadi tujuan utama dirinya sebagai kepala G7.


Sebelumnya, popularitas Macron, disebutkan sedang berada pada tingkatan terendah saat ini.

Demikian hasil survey kelompok peneliti lfop yang dipublikasi lewat Journal du Dimanche seperti dikutip dari AFP. Berdasarkan hasl survey itu ada penurunan tingkat kepuasan atas kepresidenan Macron pada bulan ini jika dibandingkan bulan lalu.


Berdasarkan hasil survey terbaru yang dipublikasi pada Minggu (29/3), hanya 29 persen dari responden yang mengaku puas atas kepresidenan Macron bulan ini. Survey lfop itu digelar antara 14-22 September dengan jumlah populasi 1.964 responden.

Sementara itu, membandingkan dengan hasil survey lain yang digelar Kantar Sofres Onepoint yang dipublikasi pada 17 September lalu hanya 19 persen warga Prancis yang menyukai cara pandang Macron.

Sebagian analis meyakini penurunan citra Macron itu langkah politik sang presiden. Selain itu, beberapa skandal selama musim panas lalu cukup mampu mengerdilkan pencapaian Macron sebagai presiden.






Credit  cnnindonesia.com

Macron: Menginjak-injak Hak Palestina Bukan Solusi Damai

Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Prancis minta Israel setop kebijakan yang merusak perdamaian.

CB, NEW YORK -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan menindas warga Palestina dan mendorong prakarsa sepihak tidak akan menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ia pun menolak klaim sepihak dukungan AS ke Israel atas Yerusalem.

"Apa yang bisa menyelesaikan krisis antara Israel dan Palestina? Bukan inisiatif sepihak, atau menginjak-injak hak-hak sah rakyat Palestina untuk melegitimasi perdamaian atau meremehkan hak adil Israel atas keamanan. Tidak ada alternatif yang kredibel untuk solusi dua-negara yang hidup berdampingan dalam damai dan keamanan dengan Yerusalem sebagai ibu kota," kata Macron

Ketegangan meningkat sejak Desember tahun lalu, saat presiden Amerika Serikat (AS)  mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AS kemudian memindahkan Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.



Langkah Trump membuat marah orang-orang Palestina yang sejak itu memboikot upaya perdamaian Washington.  Namun Pemerintah Trump mengaku akan mendukung solusi dua negara jika kedua belah pihak setuju.

Yerusalem adalah salah satu masalah utama dalam konflik Israel-Palestina. Israel menganggap semua Yerusalem menjadi ibu kota mereka klaim yang tidak diterima secara luas secara internasional. Palestina menginginkan bagian timur kota sebagai ibu kota negara masa depan.

AS juga telah menghentikan bantuan kepada Palestina dan  badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).  AS juga telah memerintahkan kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington ditutup. Kebijakan ini semakin membuat marah para pemimpin Palestina.

Macron mengatakan Paris memiliki persahabatan yang erat dengan Israel. Tetapi ia meminta Israel untuk mengakhiri kebijakan yang  dapat merusak perjanjian damai. "Melanjutkan jalan ini akan menjadi kesalahan," katanya.

Pejabat Prancis dan Eropa mengaku mereka memiliki sedikit ruang untuk melakukan manuver pada proses perdamaian Timur Tengah. Namun, dalam pembicaraan dengan Trump pada Senin,  Macron mengatakan kepada Trump  bahwa kebijakannya untuk memberikan  tekanan pada Palestina tidak dapat dilanjutkan. Ia mendesak agar solusi segera ditemukan.

Pernyataan Macron diamini oleh Raja Yordania Abdullah. "Tidak ada yang namanya perjanjian sepihak; dibutuhkan setidaknya dua pihak untuk membuat kesepakatan. Membantu para pihak mencapai kesepakatan itu, dan bekerja sama untuk membangun masa depan yang baru, layak mendapat dukungan kuat dan mantap dari seluruh dunia kita," kata Raja Abdullah.

Credit  republika.co.id

Erdogan: PBB Tidak Menghentikan Pembantaian Warga Palestina

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap diam PBB atas penderitaan Palestina. Foto/Istimewa

NEW YORK - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya di Majelis Umum PBB menyerang organisasi internasional itu. Menurutnya, PBB selama ini hanya bisa berdiam diri atas pembantaian Palestina oleh Israel.

Dalam kesempatan itu, Erdogan menegaskan bahwa Turki akan akan terus mendukung Palestina.

"Mereka yang tidak acuh tak acuh terhadap penderitaan yang dialami rakyat palestina hanya meningkatkan kekuatan mereka untuk melawan," kata Erdogan seperti dikutip dari Israelnationalnews, Rabu (26/9/2018).

"Bahkan jika seluruh dunia berdiri, kita akan berdiri dengan Palestina dan hak mereka atas Yerusalem," tegas Presiden Turki di Majelis Umum PBB.

Erdogan juga menyerang kinerja Dewan Keamanan PBB, badan terkuat di organisasi itu, dalam pidatonya.

"Dewan Keamanan telah menjadi satu yang hanya melayani kepentingan lima anggota tetapnya, dan hanya milik mereka sendiri," sindir Erdogan.

"PBB telah mulai memuaskan hanya keinginan lima negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan, termasuk tidak menghentikan pembantaian warga Palestina," tegasnya. 

Credit  sindonews.com

Sidang PBB, Erdogan Kritik Penggunaan Sanksi Ekonomi

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam Majelis Umum PBB, Selasa (25/9).

Foto: AP Photo/Richard Drew

Kritik ini sebagai buntut penahanan pendeta Amerika Serikat.

CB, NEW YORK -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik penggunaan sanksi ekonomi sebagai senjata dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (25/9). Hal itu buntut dari penahanan seorang pendeta Amerika di Turki.

"Tak satu pun dari kita dapat tetap diam terhadap pembatalan perjanjian komersial semena-mena, penyebaran prevalensi proteksionisme dan penggunaan sanksi ekonomi sebagai senjata," ujar Erdogan kepada Majelis Umum PBB dikutip dari AFP, Rabu (26/9).

Hubungan antara Washington dan Ankara mencapai titik buntu pada Agustus lalu. Presiden AS Donald Trump ketika itu mengesahkan tarif baru dua kali lipat pada aluminium dan baja yang diimpor dari Turki.


Lira Turki telah terpukul di pasar mata uang yang kehilangan hampir 40 persen nilainya terhadap dolar AS tahun ini. Hal ini memicu kekhawatiran di Turki dari krisis ekonomi besar-besaran.


"Tidak ada yang ingin dunia mengalami perpecahan ekonomi baru," kata Erdogan.


Ia tidak menuduh AS secara langsung tetapi menunjuk ke negara-negara yang terus berusaha menciptakan kekacauan. "Sangat mudah menciptakan kekacauan tetapi sulit untuk menegakkan kembali ketertiban, dan hari ini beberapa negara terus berusaha menciptakan kekacauan," tutur Erdogan.


Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia berharap Turki akan membebaskan pendeta Amerika, Andrew Brunson. Pendeta itu telah ditahan selama hampir dua tahun atas tuduhan teror. Pompeo berharap pendeta tersebut dapat dibebaskan pada bulan ini.

Credit republika.co.id