CUPUMA

Senin, 17 September 2018

Milisi Abu Sayyaf Bebaskan 3 WNI yang Diculik Januari 2018

3 WNI korban penculikan milisi Abu Sayyaf di Filipina dibebaskan pada hari Jumat, 14 September 2018. [aAP]

CB, Jakarta - Milisi Muslim Abu Sayyaf membebaskan 3 WNI yang diculik dan ditawan pada pertengahan Januari 2018. Ketiganya dibebaskan pada hari Jumat, 14 September di kota Indanan, provinsi Sulu, Filipina.
Pembebasan ketiga WNI itu dilaporkan secara resmi oleh kepolisian Filipina pada hari Minggu, 16 September, sebagaimana dilansir dari AP.

Ketiga WNI yang dibebaskan dengan bantuan Front Pembebasan Nasional Moro, bernama Hamdan Salim, Subandi Sattuh, dan Sudarlan Samansung. Mereka kemudian diserahkan ke KBRI di kota Zamboanga.
Informasi dari anggota polisi di Konsulat Jenderal RI di Tawau, Malaysia Timur dua hari setelah peristiwa penculikan terjadi menjelaskan, ketiga WNI diculik ketika berlayar menggunakan kapal di perairan Lahat Datu, Malaysia Timur pada Rabu 18 Januari 2017.
Ketiga WNI itu asal Sulawesi Selatan dan dua di antaranya memiliki hubungan kekerabatan. Sudarlan merupakan keponakan Hamdan.

Di bawah todongan senjata, milisi Abu Sayyaf membawa mereka dengan kapal ke dalam hutan di Sulu, provinsi di wilayah selatan Filipina.Seorang aparat keamanan mengungkapkan, komandan Abu Sayyaf, Marjan Sahidjuan, yang memimpin penculikan dan kemudian membebaskan tiga WNI itu meminta uang tebusan.
Namun juru bicara militer wilayah pembebasan 3 WNI, Letnan Kolonel Gerry Besana mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya pembayaran uang tebusan. Para penculik justru menghadapi tekanan untuk melepaskan tawanan mereka.

Beberapa hari sebelum 3 WNI dibebaskan, penculikan terhadap 2 WNI kembali terjadi pada Selasa lalu, menurut laporan polisi Filipina. Kedua WNI itu nakhoda kapal ikan berbendera Malaysia. Mereka diculik saat berlayar di perairan Semporna Islands di Sabah, Malaysia.
Penculiknya disebut milisi bersenjata M-16 dan membawa 2 WNI itu menuju selatan Filipina. Militer Filipina masih berusaha mencari tahu laporan penculikan WNI.

Credit tempo.co

Wali Kota London usulkan referendum Brexit kedua

Ilustrasi: pemilih memasukkan kertas suara pada kotak suara saat referendum menentukan keanggotaan Inggris Raya di Uni Eropa. (wikisabah.com)

"Ini berarti bahwa pemungutan suara umum dilakukan terhadap kesepakatan Brexit ..."

London (CB) - Wali Kota London Sadiq Khan mengusulkan agar pemungutan kembali suara rakyat dilakukan atas keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

Inggris dijadwalkan berpisah dari Uni Eropa, yang disebut dengan Brexit, pada 29 Maret tahun depan.

Namun sementara rencana-rencana Brexit Perdana Menteri Theresa May masih belum diterima, sejumlah anggota parlemen, serikat kerja serta pemimpin perusahaan semakin menekankan agar rakyat diberi kesempatan untuk menentukan kesepakatan apa pun yang dibuat dengan Uni Eropa.

May telah berulang kali menepis kemungkinan mengadakan referendum kedua, setelah referendum pertama diadakan dua tahun lalu yang memutuskan bahwa Inggris akan keluar dari Uni Eropa.

Ia mengatakan parlemenlah yang akan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah akan menerima kesepakatan akhir.

Pendapat Khan yang mendukung referendum kedua itu akan memberikan lebih banyak tekanan kepada pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn untuk juga mendukung ide referendum kedua.

Khan adalah salah satu pemimpin senior Partai Buruh.

Partai oposisi Inggris itu dijadwalkan akan memulai konferensinya selama empat hari dalam satu pekan mendatang.

Khan, yang menulis di surat kabar Observer hari Minggu, menyalahkan cara pemerintah menangani perundingan.

Ia juga mengatakan ancaman terhadap standar hidup, perekomian, dan lapangan kerja terlalu besar jika rakyat tidak diberi kesempatan untuk menentukan.

"Ini berarti bahwa pemungutan suara umum dilakukan terhadap kesepakatan Brexit apa pun yang diperoleh pemerintah, atau memutuskan 'tidak sepakat' jika tidak aman, demikian juga dengan pilihan untuk tetap bergabung dengan Uni Eropa," tulisnya di koran tersebut seperti dikutip dari Reuters

Credit antaranews.com

Kasus Skripal, Rusia Persilakan Inggris Interogasi Dua Warganya

Dalam video yang disiarkan oleh saluran RT, Ruslan Boshirov (kiri), dan Alexander Petrov menghadiri penampilan publik pertama mereka dalam sebuah wawancara dengan saluran RT di Moskow, Rusia, Kamis, 13 September 2018. (Video saluran RT via AP)

CB, Jakarta - Rusia siap mempertimbangkan permintaan para penyelidik Inggris untuk datang dan menginterogasi dua orang yang dituduh meracuni mantan mata-mata Sergei Skripal di Salisbury, Inggris.
Inggris menuduh Alexander Petrov dan Ruslan Boshirov pada pekan lalu karena mencoba membunuh agen ganda Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, dengan racun saraf yang dirancang pada era Uni Soviet, yang dikenal dengan nama Novichok. Skripal dan putrinya selamat dari serangan 4 Maret 2017 lalu di Salisbury, tetapi seorang penduduk kemudian meninggal setelah terpapar residu racun itu.

Dilaporkan Associated Press, 16 September 2018, Petrov dan Boshirov muncul pada Kamis 13 September di saluran televisi Russia Today atau RT, yang didanai pemerintah Rusia. Dalam wawancara, keduanya mengatakan mereka mengunjungi Salisbury sebagai turis dan tidak ada hubungannya dengan peracunan. Mereka membantah klaim Inggris bahwa mereka adalah perwira intelijen militer Rusia, mengatakan mereka bekerja di bisnis suplemen nutrisi.

Dua orang yang dituduh meracuni Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, terlihat di CCTV di Salisbury Station.[Handout Polisi Metroplitan Inggris / Reuters]
Juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov, mengatakan pihak berwenang Rusia akan mempertimbangkan permintaan Inggris untuk menginterogasi mereka jika memang diminta. Dia menambahkan bahwa Inggris telah mengabaikan penawaran Rusia berulang-ulang untuk melakukan penyelidikan bersama.
"Ada mekanisme bantuan hukum yang diatur oleh dokumen bilateral dan hukum internasional," kata Peskov. "Jika kami menerima permintaan resmi dari London, itu pasti akan dipertimbangkan oleh pihak Rusia sesuai dengan hukum."

Dia menambahkan bahwa dari awal, Rusia telah menekankan keinginannya untuk bekerjasama untuk memperjelas keadaan apa yang terjadi di Salisbury dan melacak para pelaku, tetapi pihak Inggris telah menolak keras kerjasama tersebut.Inggris mengatakan serangan terhadap Skripla atas persetujuan pejabat tingkat senior Rusia, namun tuduhan ditentang keras Moskow.
"Posisi Rusia tetap tidak berubah dan jelas, kami menganggap itu (tuduhan) tidak dapat diterima untuk menghubungkan kepemimpinan Rusia atau negara Rusia dengan apa yang terjadi di Salisbury," kata Peskov.

Alexander Petrov dan Ruslan Boshirov, yang secara resmi dituduh berusaha membunuh mantan perwira intelijen Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, terlihat dalam gambar yang diberikan oleh Polisi Metropolitan di London, Inggris 5 September 2018. REUTERS
Inggris mengidentifikasi tersangka Rusia minggu lalu dan merilis foto kamera keamanan mereka di Salisbury pada tanggal 3 dan 4 Maret.
Kelompok investigasi Inggris, Bellingcat, mengatakan pada hari Jumat bahwa tidak ada informasi yang dapat ditemukan baik di Petrov atau Boshirov di pusat data penduduk pusat Rusia sebelum 2009, tahun di mana paspor internal dikeluarkan dengan kedua nama mereka. Bellingcat menyebut kedua identitas pelaku telah disamarkan.
Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengkritik laporan oleh Bellingcat mengenai data paspor para tersangka Salisbury, mengatakan bahwa situs web itu terkait dengan layanan khusus yang membocorkan informasi yang salah dengan kedok penyelidikan.

Laporan oleh Bellingcat, sebuah kelompok investigasi online Inggris yang berafiliasi dengan Dewan Atlantik, sebuah think tank pro-NATO, dirilis pada hari Jumat. Bersama dengan situs web The Insider Rusia, Bellingcat "meninjau" database penduduk pusat Rusia untuk menemukan data paspor Alexander Petrov dan Ruslan Boshirov, yang disebut sebagai tersangka dalam keracunan Salisbury.Menanggapi laporan Bellingcat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengkritik situs web tersebut karena ketidakakuratan dan kekurangannya.
"Apakah database Federal Migration Service (FMS) diretas baru hari ini?" Tulisnya di Facebook, seperti dilansir dari Russia Today.

Sergei Skripal, 66 tahun, dan putrinya Yulia, 33 tahun. [Rex Features]
Menurut Zakharova, tidak ada keraguan bahwa situs web ini terkait dengan unit khusus.
"Selain itu, kemungkinan besar ini adalah agen khusus, yang membocorkan informasi yang salah di bawah penyelidikan," tulisnya.
Juru bicara kementerian bertanya-tanya mengapa lebih mudah bagi Bellingcat untuk meretas basis data semalam daripada menemukan bukti adanya dugaan keterlibatan Petrov dan Boshirov dalam peracunan Skripal. Menurut Zakharova, situs web itu memiliki waktu lima bulan untuk menampilkan foto, rekaman layar, atau video untuk meningkatkan kecurigaan terhadap kedua pria itu, tetapi gagal membuktikannya.

Laporan Bellingcat dirilis sehari setelah dua warga Rusia, Petrov dan Boshirov memberikan wawancara panjang kepada pemimpin redaksi RT, Margarita Simonyan, dan mengatakan bahwa Inggris telah salah tuduh atas peracunan Skripal.

Credit tempo.co

Parlemen Desak Netanyahu Pecat Dubes Israel untuk AS, Kenapa?

Dalam foto Minggu 11 Maret 2018, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dikawal juru bicaranya David Keyes (kiri), saat tiba untuk pertemuan kabinet mingguan di kantornya di Yerusalem. (AP Photo / Oded Balilty, File)

CB, Jakarta - Seorang anggota parlemen oposisi Israel mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memecat duta besarnya untuk Amerika Serikat karena tidak melaporkan tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang juru bicara Netanyahu.
Anggota parlemen, Karin Elharrar, dari partai sentris Yesh Atid mengatakan, seperti dilaporkan Associated Press, 17 September 2018, Ron Dermer, Dubes Israel untuk AS, harus ditarik dari Washington karena tidak melaporkan peringatan yang dia terima tentang David Keyes, juru bicara Netanyahu kepada media asing. Dia juga mengecam Netanyahu karena tetap bungkam pada masalah yang telah melanda orang terdekatnya.

"Kesunyiannya menggelegar. Saya berharap kepada Perdana Menteri sebuah kecaman yang jelas, atau setidaknya mengatakan bahwa tuduhan itu sedang diselidiki," kata Elharrar. "Siapa yang bukan perdana menteri yang seharusnya menjadi contoh dalam masalah ini? Sudah saatnya masalah pelecehan seksual ini berada di puncak agendanya."

Ron Dermer, duta besar Israel untuk Amerika Serikat berbicara di Economic Club of Detroit di Detroit, Senin, 4 Juni 2018. (AP Photo / Paul Sancya)
Pekan lalu, Julia Salazar, seorang kandidat senat negara bagian New York, menuduh David Keyes melakukan serangan seksual lima tahun lalu.
Jurnalis Wall Street Journal, Shayndi Raice, men-twit bahwa dia juga memiliki mengalami tindakan pelecehan serupa ketika bertemu dengan Keyes sebelum dia menjadi juru bicara Netanyahu.
Dia menggambarkannya sebagai "peredator" dan seseorang yang sama sekali tidak bisa menerima kata "tidak".

Dalam file foto 23 Juli 2018 ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendengarkan juru bicaranya David Keyes saat ia membuka rapat kabinet mingguan di kantornya di Yerusalem. (Gali Tibbon / Pool via AP, File)
Dalam laporan Times of Israel yang diterbitkan minggu lalu, setidaknya selusin perempuan telah mengajukan berbagai tuduhan pelecehan seksual Keyes.
Keyes, 34 tahun, membantah tuduhan itu, mengatakan semua sangat menyesatkan dan banyak dari mereka yang secara kategoris salah. Dia kemudian mengatakan bahwa dia mengambil cuti di tengah sakandal untuk membersihkan namanya.

Dilansir dari Times of Israel, Elharrar juga mengatakan semakin banyak tuduhan terhadap Keyes mengganggu dan menunjukkan pola tingkah lakunya dengan mengeksploitasi posisinya untuk memuaskan hasratnya

Anggota parlemen Israel dari partai Yesh Atid, Karine Elharrar, memimpin rapat Komite Pengawasan Negara pada 8 Maret 2016. (Miriam Alster / Flash90 via Times of Israel)
Namun dia mengatakan bahwa keputusan Dermer untuk tidak menyampaikan peringatan perilaku tidak pantas Keyes terhadap para perempuan ke Netanyahu karena tuduhan itu tidak bersifat kriminal adalah pelanggaran yang jauh lebih serius.

Pada Jumat 14 September, kantor Dermer mengakui bahwa setelah penunjukan Keyes ke Kantor Perdana Menteri, editor Wall Street Journal, Bret Stephens memperingatkan duta besar dugaan perilaku tidak pantas Keyes. The New York Times melaporkan bahwa Stephens telah mengatakan kepada Dermer dalam panggilan telepon November 2016 bahwa Keyes menimbulkan resiko bagi perempuan di kantor pemerintah Israel.

Dalam file foto Rabu, 15 Agustus 2018 ini, kandidat Senat Demokrat New York, Julia Salazar tersenyum ketika dia berbicara dengan seorang pendukung sebelum kampanye di McCarren Park di distrik Brooklyn, New York. Salazer mengatakan pada hari Selasa, 11 September 2018 bahwa dia diserang secara seksual lima tahun yang lalu oleh David Keyes, seorang juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sebuah tuduhan yang dibantah David Keyes. (AP Photo / Mary Altaffer, File)
Tidak jelas informasi apa yang tepat diberikan Stephens kepada Dermer. Di Israel, pelecehan seksual, bukan hanya serangan belaka namun juga dianggap sebagai kejahatan.
Mengulangi keluhan yang diajukan Sabtu kepada Komisi Dinas Sipil dari partai Meretz, Michal Rozin, Elharrar mengatakan bahwa menurut Hukum Israel untuk Pencegahan Pelecehan Seksual, atasannya harus mengambil tindakan yang tepat terhadap pelecehan atau pengetahuan apa pun tentang tindakan ini.

Dia mengatakan bahwa bahkan jika Dermer tidak percaya tuduhan pelecehan terhadap Keyes merupakan pelanggaran pidana, dia masih berkewajiban untuk melaporkan klaim sesuai dengan undang-undang 1998.Sebagai tanggapan, Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengatakan bahwa tidak jelas apa yang dikatakan (Dermer) berdasarkan laporan media, tetapi kasus ini akan diselidiki secara internal, ungkap laporan situs berita Israel, Ynet.

Credit tempo.co

Rudal Israel Serang Suriah, Netanyahu: Garis Merah Kami Tajam

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa militernya memiliki tekad kuat untuk mencegah musuh-musuhnya dalam memperoleh persenjataan canggih. Komentar itu disampaikan menyusul serangan rudal militer Tel Aviv dengan target area di dekat Bandara Internasional Damaskus pada Sabtu malam.

Militer Republik Arab Suriah mengklaim bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh rudal Israel tersebut. Tak dirinci berapa banyak misil Tel Aviv yang menyerang area di dekat bandara dan jenis sistem pertahanan yang digunakan untuk menghalau serangan tersebut.

Netanyahu dalam pernyataannya tidak mengakui maupun menolak laporan serangan rudal tersebut. Aksi bungkam seperti itu sudah menjadi praktik diplomasi Israel selama ini.

"Israel terus bekerja untuk mencegah musuh kita mempersenjatai diri dengan persenjataan canggih. Garis merah kami setajam sebelumnya dan tekad kami untuk menegakkannya lebih kuat dari sebelumnya," kata Netanyahu dalam rapat kabinet mingguan, sebagaimana dikutip Sputnik, Senin (17/9/2018) dari layanan pers pemerintah Netanyahu.

Israel, musuh bebuyutan Iran, telah berulang kali menyatakan kekhawatiran akan keamanan wilayahnya terkait kehadiran militer Teheran di dekat wilayah perbatasan Suriah-Israel. Militer Tel Aviv sudah beberapa kali meluncurkan serangan terhadap wilayah Suriah dengan klaim menargetkan ases-aset militer Iran.

Sedangkan Teheran berulang kali mengatakan bahwa kehadirannya di Suriah sebagai bagian dari bantuan kontraterorisme yang dikoordinasikan dengan Damaskus dan tidak butuh persetujuan Tel Aviv.

Dalam rapat kabinet menjelang peringatan 45 tahun Perang Yom Kippur, PM Netanyahu mengatakan kepada kabinetnya bahwa Israel tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang dibuat pada tahun 1973, yakni tidak mendahului serangan musuh.

"Empat puluh lima tahun yang lalu, intelijen kami salah menilai niat perang Mesir dan Suriah," kata Netanyahu, mengacu pada penilaian intelijen pada saat itu yang "mendiskon" serangan kejutan Mesir dan Suriah.

“Ketika niat ini menjadi jelas tanpa keraguan, dan ketika bahaya sudah di tangan, eselon politik melakukan kesalahan besar karena tidak menyetujui serangan pre-emptive. Kami tidak akan pernah mengulangi kesalahan ini," katanya.

Menurut dokumen rapat kabinet enam jam sebelum perang pecah saat Yom Kippur pada tahun 1973, perdana menteri saat itu Golda Meir dan menteri pertahanan Moshe Dayan menentang serangan pre-emptive. Padahal, saat itu Israel memiliki informasi intelijen yang jelas dari orang Mesir terkait rencana serangan dari Mesir dan Suriah.

Kepala Staf Militer kala itu Letnan Jenderal David "Dado" Elazar mengangkat ide serangan pre-emptive dan mengatakan bahwa serangan itu akan memberi Israel keuntungan besar dan menyelamatkan banyak nyawa.

"Kami dapat menghapus seluruh Angkatan Udara Suriah pada siang hari," katanya. “Kami membutuhkan 30 jam lagi untuk menghancurkan misil. Jika mereka berencana menyerang pukul 17.00 sore, angkatan udara akan beroperasi secara bebas melawan tentara Suriah. Inilah yang kami mampu."

Credit sindonews.com

Menargetkan Bandara, Rudal Israel Dijatuhkan Suriah

Ilustrasi serangan rudal. (REUTERS/Omar Sanadiki)

Jakarta, CB -- Rudal Israel dikabarkan diluncurkan dengan menargetkan bandara internasional Damaskus di Suriah, Sabtu (15/9). Itu mengaktifkan pertahanan udara dan menembak jatuh sejumlah proyektil.

"Pertahanan udara kami merespons serangan rudal Israel di bandara internasiyonal Damaskus dan menembak jatuh sejumlah rudal musuh," kata sebuah sumber militer, dikutip oleh kantor berita Suriah, SANA.

Namun, pemberitaan ini tak memberikan laporan langsung tentang korban atau kerusakan akibat serangan itu. Yang ada hanya rekaman pengaktifan pertahanan udara.
Dalam video tersebut diperlihatkan ledakan kecil dan terang di langit malam.

Koresponden AFP di Damaskus mendengar ledakan keras, diikuti oleh beberapa ledakan kecil.

Dari Yerusalem, militer Israel menolak untuk mengomentari insiden itu.

Bulan ini, Israel mengakui telah melakukan lebih dari 200 serangan ke Suriah yang dilanda perang selama 18 bulan terakhir, terutama terhadap sasaran-sasaran yang jadi basis Iran di Suriah.

Negara ini juga mengaku menyerang Suriah untuk mencegah pengiriman persenjataan canggih ke milisi Hizbullah Lebanon, yang bertempur bersama pasukan Suriah dan merupakan musuh bebuyutan Israel.

Media pemerintah Suriah terakhir melaporkan serangan Israel pada 4 September. Ketika itu, pertahanan udaranya menjatuhkan beberapa rudal di provinsi pesisir Tartus dan di pusat Hama.

Credit cnnindonesia.com

Demo Warga Idlib: Assad dan Rusia Teroris, Turki Saudara Kami

IDLIB - Para warga di berbagai kota di Provinsi Idlib, Suriah, turun ke jalan pada hari Jumat. Mereka memprotes upaya rezim Presiden Bashar al-Assad yang dibantu Rusia untuk merebut wilayah itu melalui operasi militer besar-besaran.

Di Ibu Kota Provinsi, Kota Idlib, dan di kota-kota lain termasuk Kafranbel, Dana, Azaz, Maaret al-Numan dan al-Bab, para demonstran membanjiri jalan-jalan usai salat Jumat. Mereka menyanyikan lagu perlawanan terhadap Assad, mengangkat bendera tiga warna hijau, putih dan hitam yang telah menjadi panji dari pemberontakan tahun 2011.

"Para oposisi adalah harapan kami. Orang Turki adalah saudara kami. Para teroris adalah Bashar, Hizbullah dan Rusia," bunyi spanduk yang diusung warga di Desa Kneiset Bani Omar.

Turki selama ini memang dikenal sebagai salah satu pendukung oposisi yang ingin menggulingkan rezim Assad. Sedangkan Hizbullah dan Rusia merupakan pendukung rezim Assad pemimpin Republik Arab Suriah.

"Tidak akan ada solusi di Suriah tanpa lengsernya Assad," bunyi spanduk lain yang dibawa para warga di utara Mhambel.

Demonstrasi di berbagai jalan di Idlib dilaporkan situs yang dikelola aktivis Aleppo Media Center, Orient News, dan halaman media sosial lainnya.

Jumat telah menjadi "hari adat" untuk protes di seluruh dunia Arab sejak pemberontakan 2011 yang melanda kawasan itu.

Pemerintah Assad dan para pendukungnya, Rusia dan Iran, mengatakan Idlib dikuasai oleh teroris, dan telah mengancam akan mengambil alih dengan paksa.

Wissam Zarqa, seorang dosen universitas di Idlib, mengatakan bahwa para demonstran menerbangkan bendera tiga warna untuk membantah klaim rezim Assad yang mengkklaim wilayah Idlib didominasi oleh kelompok Komite Pembebasan Levant yang terkait al-Qaeda.

Provinsi Idlib, yang jadi rumah bagi sekitar 3 juta penduduk, sekarang menjadi tempat perlindungan terakhir bagi hampir 1,5 juta pengungsi Suriah yang melarikan diri dari pertempuran di bagian lain Suriah. Banyak dari mereka menolak untuk kembali ke wilayah asal mereka yang sudah dikendalikan pasukan Presiden Assad.

Pemerintah dan pasukan Rusia telah membombardir kota-kota dan desa-desa di provinsi Idlib sejak awal pekan ini. Lusinan warga sipil dilaporkan tewas dan dua rumah sakit rusak.

Namun serangan mereda pada hari Rabu di tengah pembicaraan trilateral antara Turki, Rusia dan Iran di Teheran.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan bertemu hari Senin nanti.

“Kami akan melanjutkan upaya kami dengan Iran dan dengan Rusia. (Dan) di platform internasional juga," kata Cavusoglu dalam komentar yang disiarkan langsung di televisi Turki, seperti dikutip AFP, Sabtu (15/9/2018).

Media Turki melaporkan Erdogan dan Putin akan bertemu di Kota Sochi.

Turki sebelumnya telah memperingatkan dampak berbahaya dari aksi militer rezim Suriah dan sekutunya di Idlib yang akan memicu bencana kemanusiaan. Panglima militer dan kepala pertahanan Turki telah mengunjungi daerah perbatasan pada hari Jumat untuk memeriksa pasukan tambahan yang dikirim ke Provinsi Hatay dan Gaziantep.

Turki memiliki 12 pos militer di Provinsi Idlib. Para aktivis melaporkan pada hari Kamis bahwa pasukan Turki menyeberang ke Suriah untuk membentengi instalasi.

Credit sindonews.com

Rusia akan terus bombardir Idlib, Suriah, jika diperlukan

Presiden Iran Hassan Rouhani, Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin berfoto bersama saat ketiganya mengadakan pertemuan di Ankara, Turki, Rabu (4/4/2018). (Bozoglu/Pool via Reuters)

Moskow (CB) - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Jumat mengatakan bahwa Moskow akan terus membombardir kelompok ekstrem di Provinsi Idlib, Suriah, selama masih diperlukan, kata kantor berita Interfax.

Di sisi lain, ia juga menegaskan akan membuka jalur kemanusiaan bagi warga, yang hendak melindungi diri dari perang.

Lavrov, yang menyampaikan hal tersebut saat berkunjung ke Berlin, mengatakan bahwa angkatan udara Rusia akan menyerang sarana pembuatan senjata milik kelompok teroris segera setelah tempatnya dipastikan, demikian Reuters melaporkan.

Rencana Rusia dan pemerintah Suriah menggelar serangan besar ke Idlib mendapat tentangan dari berbagai negara, terutama Turki, yang berbatasan langsung dengan provinsi itu.

Pemerintah Ankara mengkhawatirkan serangan gabungan Suriah, Rusia dan Iran membuat jutaan penduduk Idlib lari ke Turki, yang sudah menampung 3,5 juta pengungsi dari Suriah.

Credit antaranews.com

Swiss Desak Rusia Hentikan Aksi Mata-Mata di Negaranya

Intelijen, ilustrasi

Rusia membantah ada kegiatan intelijen di Swiss.

CB, ZURICH -- Swiss meminta Rusia menghentikan kegiatan mata-mata di wilayahnya. Permintaan ini disampaikan setelah dua kasus dugaan spionase terungkap dalam beberapa hari terakhir.

Kementerian Luar Negeri Swiss telah memanggil duta besar Rusia di Bern tiga kali tahun ini untuk menyampaikan kekhawatiran dugaan operasi yang menargetkan organisasi di Swiss, termasuk laboratorium yang digunakan menguji senjata kimia. "Kementerian Luar Negeri Swiss telah meminta Rusia segera mengakhiri kegiatan ilegal di Swiss atau melawan target-target Swiss," katanya dalam sebuah pernyataan pada Ahad (16/9).

Badan intelijen Swiss mengatakan pada Jumat (14/9) mereka bekerja sama dengan Inggris dan Belanda untuk menggagalkan rencana Rusia yang, menurut laporan surat kabar menargetkan laboratorium Swiss. Surat kabar Swiss Tages-Anzeiger dan surat kabar Belanda NRC Handelsblad mengatakan para agen dicurigai menuju laboratorium Spiez dekat Bern yang menganalisa senjata kimia dan biologi serta menguji agen saraf seperti Novichok.

Inggris mengatakan, Moskow menggunakan Novichok untuk mencoba membunuh mantan mata-mata Rusia, Sergei Skripal di kota Salisbury, Inggris, Maret lalu. Inggris menuduh dua pria Rusia atas percobaan pembunuhan itu.

Insiden itu mengakibatkan Belanda mengusir dua orang yang dicurigai sebagai mata-mata Rusia pada Maret. Jaksa Swiss mengatakan mereka sedang menginvestigasi serangan siber terhadap kantor World Anti-Doping Agency di Swiss.

Kejaksaan Swiss pada Sabtu mengatakan proses pengadilan mulai diluncurkan pada Maret 2017 karena dugaan spionase politik. Menurut kejaksaan, orang-orang yang bersangkutan adalah orang yang sama dengan yang diidentifikasi oleh dinas intelijen Swiss pada Jumat lalu. Swiss mungkin menjadi sasaran karena sebagai tuan rumah banyak asosiasi internasional.

Seperti Komite Olimpiade Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Surat kabar Swiss Sonntags-Zeitung pada Ahad (16/9) mengatakan menurut perkiraan badan intelijen Swiss, satu dari empat diplomat Rusia di Swiss bekerja sebagai perwira intelijen.

Kedutaan Rusia menyebut tuduhan surat kabar itu tidak berdasar. "Ini nampaknya merupakan upaya yang tidak masuk akal untuk memberi para pembaca pandangan bias dari orang-orang Rusia yang bekerja di Swiss," kata kedutaan Rusia.

Credit republika.co.id

Terungkap, Rusia Pernah Ancam AS Gunakan Bom Nuklir terhadap NATO

WASHINGTON - Rusia disebut pernah mengeluarkan ancaman kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Norman Mattis bahwa Moskow bisa menggunakan bom nuklir terhadap negara-negara NATO di Eropa. Hal itulah yang membuat Moskow dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi Washington.

Buku berjudul "Fear" yang ditulis jurnalis senior The Washington Post; Bob Woodward, mengungkap ancaman dari Moskow tersebut.

Menurut buku yang membongkar gejolak di internal Gedung Putih itu, peringatan Moskow berkaitan dengan potensi konflik di negara-negara Baltik, yakni Estonia, Latvia, dan Lithuania.

Baltik adalah bagian dari Uni Soviet dan memiliki hubungan yang mendalam dengan Rusia. Sejak Uni Soviet runtuh, Moskow berusaha menegaskan kembali pengaruhnya di kawasan itu. Namun, negara-negara Baltik justru mendekat kepada Barat, termasuk menjadi anggota NATO.

Menurut karya Woodward, peringatan dari Rusia muncul beberapa kali selama atau sebelum musim panas 2017, yakni ketika pemerintahan Trump melakukan tawar-menawar atas masa depan kesepakatan nuklir Iran 2015.

Pada saat itu, Presiden Donald Trump ingin AS mundur dari kesepakatan nuklir dengan klaim Iran telah melanggar ketentuan. Keinginan itu akhirnya diwujudkan Trump pada Mei 2018 lalu yang membuat Teheran marah.

Menurut Woodward, Mattis yang sejak lama dianggap sebagai elang di Iran, telah melunak."Rusia telah secara pribadi memperingatkan Mattis bahwa jika ada perang di Baltik, Rusia tidak akan ragu untuk menggunakan senjata nuklir taktis terhadap NATO," tulis Woodward.

“Mattis, dengan persetujuan dari Dunford, mulai mengatakan bahwa Rusia adalah ancaman eksistensial bagi Amerika Serikat," lanjut Woodward, mengacu pada ketua dari Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford.

Woodward tidak menawarkan konteks tambahan untuk peringatan itu, juga tidak jelas mengapa materi itu dimasukkan di dalam bukunya.

Negara-negara Baltik sendiri telah memperingatkan tentang apa yang mereka anggap sebagai peningkatan aktivitas Rusia terhadap wilayah mereka. Menurut negara-negara Baltik, ada bukti bahwa Moskow bekerja pada fasilitas militer di wilayah tersebut.

Citra yang dirilis awal tahun ini mengindikasikan renovasi yang sedang berlangsung di tempat yang tampaknya adalah tempat penyimpanan senjata nuklir aktif di Kaliningrad, eksklave Rusia di Laut Baltik, sebelah selatan Lithuania.

"Fitur dari situs ini menunjukkan itu berpotensi melayani Angkatan Udara Rusia atau pasukan berkekuatan ganda (dari) Angkatan Laut," kata federasi ilmuwan Amerika yang melaporkan citra atau gambar tersebut.

"Tapi itu juga bisa menjadi situs bersama, berpotensi melayani hulu ledak nuklir baik untuk Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, pertahanan udara, dan pasukan pertahanan pesisir di wilayah tersebut," lanjut kelompok ilmuwan itu sebagaimana dikutip Business Insider, Sabtu (15/9/2018).

Credit sindonews.com

Raja Salman Bahas Timur Tengah dengan Sekjen PBB

Raja Salman

Foto: Reuters

Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Al Salam.

CB, JEDDAH -- Raja Salman Bin Abdulaziz bertemu dengan Sektaris Jendral (Sekjen) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Gutteres. Dilansir dari Gulf Today, Senin (17/9), pertemuan tersebut kabarnya membahas tentang perdamaian dunia dan stabilitas di Timur Tengah.

Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Al Salam. Tapi belum diketahui secara pasti apa yang didiskusikan dalam pertemuan ini. Sebelumnya, keduanya berencana membahas persoalan regional dan internasional.

Pada Jumat (14/9) lalu, Arab News melaporkan Raja Salman dan Guterres akan menandatangani perjanjian damai antara Ethiopia dan Eritrea di Jeddah. Dua negera yang telah berperang selama 20 tahun itu mengumumkan perjanjian damai dua bulan yang lalu.

Kedua negara tersebut sudah berperang sejak Mei 1998 ketika serangkaian insiden bersenjata mengakibatkan beberapa pejabat Eritrea tewas di Badme, pada tanggal 6 Mei 1998. Kekuatan militer Eritrea mulai memasuki wilayah Badme sepanjang perbatasan kedua negara di utara Trigay Region.

Sejak saat itu Ethiopia dan Eritrea berperang untuk menjaga perbatasan wilayah masing-masing. Ethiopia dan Eritrea kabarnya menghadiri perjanjian damai di Arab Saudi.

Sebagai tuan rumah Raja Salman mengundang Sekjen PBB Antonio Guterres dan Ketua Komisi Persatuan Afrika Moussa Faki Mahamat. Pemimpin Ethiopia dan Eritrea membuka kembali dua perbatasan masing-masing negara setelah 20 tahun. Dibukanya pintu perbatasannya menjadi penanda kedua negara siap bekerja sama dalam bidang perdagangan.

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed dan Presiden Eritrea Isaias Afwerki menandatangani perjanjian damai pada bulan lalu untuk mengakhiri konflik berdarah. Eritrea meraih kemerdekaan dari Ethiopia pada awal tahun 1990-an. Tapi keduanya terus berperang sejak saat itu. Pada tahun 2002 untuk menyelesaikan konflik tersebut PBB menyarankan perbatasan demarkasi tapi Ethiopia menolaknya.

Credit republika.co.id

UAE: Koalisi Arab hampir usir gerilyawan Al-Houthi dari Hodeidah, Yaman

Presiden UAE, Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan (uk.news.yahoo.com)

Dubai, UAE (CB) - Koalisi pimpinan Arab Saudi telah menuntaskan pengepungan atas Kota Pelabuhan Yaman, Hodeidah, dan "pembebasan kota itu" akan menjadi kunci untuk menemukan "penyelesaian" bagi negara yang dicabik perang tersebut, kata seorang pejabat Uni Emirat Arab (UAE).

Operasi saat ini di Hodeidah "berhasil mencapai sasarannya", kata Menteri Negara Urusan Luar Negeri UAE Anwar Gargash di dalam pernyataan yang disiarkan di akun Twitternya pada Jumat (14/9).

Kota Pelabuhan Hodeidah, yang berada di pantai Laut Merah di bagian barat-daya Yaman, memiliki kepentingan strategis sebab kota tersebut adalah gerbang ke luar Ibu Kota Yaman, Sana`a, yang telah diduduki gerilyawan Al-Houthi --yang didukung Iran-- sejak September 2014.

Gargash, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi, juga mengatakan anggota milisi Syiah Al-Houthi membayar harga karena telah "absen dari konsultasi Jenewa".

Pembicaraan perdamaian Jenewa untuk menemukan penyelesaian politik macet pada awal pekan lalu, sebab delegasi Al-Houthi tidak hadir.

Gargash mengatakan, "Kami tetap yakin bahwa pembebasan Hodeidah adalah kunci bagi penyelesaian di Yaman."

UAE adalah bagian dari koalisi pimpinan Arab Saudi yang telah mencampuri perang saudara di Yaman sejak 2015 melawan gerilyawan Al-Houthi --yang didukung Iran-- untuk mendukung Pemerintah Yaman di pengasingan.

Credit antaranews.com

Pemimpin Eritrea dan Ethiopia Tandatangani Perjanjian Damai

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed (kanan) menandatangani perjanjian damai dengan Eritrea di Jeddah, Arab Saudi, Ahad (16/9).

Foto: Saudi Press Agency via AP

Belum jelas peran apa yang dimainkan Saudi dalam perjanjian damai tersebut.

CB, RIYADH -- Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed dan Presiden Eritrea Isaias Afwerki menandatangani perjanjian damai di Arab Saudi pada Ahad (16/9). Ini adalah kesepakatan damai kedua yang dicapai sejak Juli antara negara Afrika yang pernah bertikai tersebut.

Para pemimpin Ethiopia dan Eritrea menandatangani deklarasi perdamaian dan persahabatan bersama pada 9 Juli lalu. Ini merupakan normalisasi hubungan antara kedua negara yang mulai berperang pada 1998.

Perincian lebih lanjut dari perjanjian perdamaian yang ditandatangani di kota Laut Merah Jeddah ini belum dipublikasikan oleh pemerintah Saudi. "Kesepakatan itu akan memberikan kontribusi untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan itu secara luas," kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir di Twitter.

Abiy dan Afwerki menandatangani perjanjian di hadapan Raja Salman, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Para pemimpin Ethiopia dan Eritrea menyampaikan penghargaan mereka kepada Raja Salman dan putra mahkota atas dukungannya terhadap kesepakatan damai itu.

Namun hingga saat ini masih belum jelas peran apa yang dimainkan Arab Saudi dalam memperantarai perjanjian damai yang dicapai dua bulan lalu. Tetangga Teluk Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan, negara itu membantu menyatukan Ethiopia dan Eritrea.

Kantor berita Reuters melaporkan UAE secara pribadi telah memberikan penghargaannya untuk kesepakatan itu. Para pemimpin Ethiopia dan Eritrea melakukan perjalanan ke UAE setelah penandatanganan perjanjian Juli lalu untuk bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammad bin Zayed al-Nahyan.

Credit republika.co.id

China Bakal Ambil Alih Pelabuhan di Israel yang Dekat Pangkalan AS

HAIFA - Perusahaan China, Shanghai International Port Group (SIPG), akan mengambil alih pengelolaan pelabuhan swasta di Haifa, Israel. Langkah ini akan memengaruhi aktivitas militer Amerika Serikat (AS) yang memiliki pangkalan Angkatan Laut di dekat pelabuhan tersebut.

Pengambilalihan pelabuhan di Haifa itu akan dimulai tahun 2021. Dalam sebuah laporan yang dilansir Newsweek, mantan kepala operasi angkatan laut AS Laksamana Gary Roughead yakin bahwa pelabuhan yang akan dikelola China di Haifa akan berarti bahwa kapal-kapal perang Angkatan Laut AS tidak dapat secara teratur menelepon di Pangkalan Angkatan Laut Haifa.

Pangkalan itu merupakan instalasi angkatan laut terbesar di Israel. Roughead mengatakan, kemungkinan aktivitas intelijen China akan meningkatkan risiko keamanan operasional Angkatan Laut AS.

Mengingat lokasinya dan hubungan hangat antara militer Amerika dan Israel, Pangkalan Angkatan Laut Haifa menjadi tuan rumah kapal perang Amerika dengan teratur. Tahun lalu, kapal induk USS George W. Bush berlabuh di Haifa. Kapal USS Iwo Jima juga melakukan hal yang sama pada Maret 2018, dan kapal perusak USS Donald Cook tiba untuk kunjungan singkat di Haifa pada bulan Juni lalu.

Namun, dengan SIPG mengambil kendali di sisi komersial pelabuhan, ini tidak mungkin bagi kapal-kapal perang AS beroperasi leluasa.

"Para operator pelabuhan China akan dapat memantau pergerakan kapal AS secara dekat, menyadari aktivitas pemeliharaan dan dapat memiliki akses ke peralatan yang bergerak ke dan dari situs perbaikan dan berinteraksi secara bebas dengan kru kami selama periode yang berlarut-larut," ujar Roughead dalam sebuah konferensi di Universitas Haifa bulan lalu.

"Secara signifikan, sistem informasi dan infrastruktur baru terintegrasi dengan pelabuhan dan kemungkinan informasi serta sistem pengawasan elektronik membahayakan informasi dan keamanan siber AS," ujarnya.

SIPG mengoperasikan pelabuhan kontainer tersibuk di dunia, Port of Shanghai (Pelabuhan Shanghai) dan pelabuhan besar lain di China.

Perusahaan itu terdaftar secara publik, sebagian besar sahamnya dipegang oleh otoritas pemerintah Shanghai. SIPG memenangkan konsesi 25 tahun untuk pengelolaan Haifa Bay Terminal baru pada tahun 2015, dan akan mengambil alih operasionalnya pada 2021.

Credit sindonews.com

Sekjen OAS Pertimbangkan Agresi Militer terhadap Venezuela

KUKUTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Luis Almagro, mempertimbangkan agresi militer terhadap Venezuela. OAS selama ini dianggap Presiden Nicolas Maduro sebagai "agen CIA".

Opsi intervensi militer itu muncul sebagai respons atas krisis yang sedang berlangsung di negara Amerika Latin itu.

Menurut Almagro, opsi militer diambil OAS jika opsi diplomatiknya habis dalam upaya untuk meringankan penderitaan rakyat venezuela yang sedang dilanda krisis ekonomi yang parah.

"Sehubungan dengan intervensi militer yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Nicolas Maduro, saya pikir kita tidak boleh mengesampingkan opsi apa pun," kata Almagro kepada AFP di Kukuta, Kolombia, yang dilansir Sabtu (15/9/2018).

Banyak warga Venezuela telah melarikan diri ke negara-negara tetangga karena kekurangan makanan dan air. Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez ini sedang menderita inflasi hebat dan pengangguran yang terus melonjak.

Almagro sedang mengakhiri perjalanan tiga harinya ke Kolombia dan telah dipengaruhi oleh gerakan pengungsi dari Venezuela.

Sekitar 3.000 orang Venezuela diperkirakan akan menyeberang ke negara itu setiap hari. Brasil, Peru, Ekuador, dan Chili juga berbagi beban untuk menampung pengungsi.

Almagro telah sering terlibat perang kata-kata dengan Maduro. Dalam kunjungannya ke Kukuta, dia menyebut Maduro dengan sebutan diktator."Kukuta kota yang paling mencontohkan kebohongan kediktatoran Venezuela," katanya.

Komentar itu muncul tak lama setelah laporan New York Times mengklaim pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah lama berkomplot dengan sekelompok perwira Venezuela untuk menggulingkan Maduro. Negosiasi diam-diam, yang melibatkan para pejabat AS yang terlibat dengan seorang komandan militer Venezuela, dilaporkan dimulai pada musim gugur 2017 dan berlanjut sepanjang tahun lalu.

Namun, menurut laporan itu, para pejabat AS akhirnya memutuskan untuk tidak mendukung komplotan perwira Venezuela, yang telah meminta dukungan AS dalam hal pasokan materi, termasuk sistem radio yang dienkripsi.

Ketika dikonfirmasi terkait laporan itu, Gedung Putih tidak secara langsung menyangkal bahwa para pejabat Washington terlibat dalam pembicaraan rahasia dengan para perwira Venezuela yang memberontak.

"Pemerintah Amerika Serikat mendengar setiap hari dari keprihatinan orang-orang Venezuela dari semua lapisan masyarakat, apakah mereka anggota partai yang berkuasa, dinas keamanan, elemen masyarakat sipil atau dari antara jutaan warga yang dipaksa oleh rezim untuk melarikan diri ke luar negeri," bunyi pernyataan Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih.

Credit sindonews.com

Jumat, 14 September 2018

Suriah dan Rusia Bombardir Idlib, Perang Berakhir?

Personel Tentara Pembebasan Suriah bersiap berpatroli di pinggiran Kota Jisr al-Shughur, Idlib, Suriah, Ahad, 9 September 2018. Ugur Can/DHA via AP

CB, Jakarta - Angkatan bersenjata Suriah didukung sekutu Iran dan Rusia menyiapkan serangan besar untuk mengambil alih kembali benteng terkuat pemberontak di Provinsi Idlib.
Gempuran jet tempur dan kekuatan darat, tulis AP, dapat mengakhiri perang yang berlangsung tujuh tahun. Namun ongkos bencana kemanusiaan akibat konflik berdarah ini sangat tinggi.

Personel Tentara Pembebasan Suriah keluar dari markas bawah tanah dengan membawa senjata di pinggiran Kota Jisr al-Shughur, Idlib,

Suriah, Ahad, 9 September 2018. Ugur Can/DHA via AP

"Bombardir yang dilancarkan pasukan Suriah mengakibatkan sekitar tiga juta penduduk sipil terperangkap di Idlib bersama dengan puluhan ribu pemberontak, termasuk militan garis keras," AP melaporkan.
Dalam beberapa hari ini, jet tempur Suriah dan Rusia yang menggempur kawasan di selatan provinsi dan menunjukkan sinyal mulai kendur.

Personel Tentara Pembebasan Suriah berjalan di lorong menuju pintu markas bawah tanah di pinggiran Kota Jisr al-Shughur, Idlib, Suriah, Ahad, 9 September 2018. Idlib yang berpenduduk sekitar 3 juta orang (termasuk 1 juta anak-anak) merupakan provinsi yang paling terdampak perang Suriah. Ugur Can/DHA via AP

Idlib berada di kawasan sebelah barat daya Suriah berbatasan dengan Turki. Sebagian wilayah ini dikuasai oleh Turki untuk mengganjal pemberontak Kurdi. Idlib dianggap daerah strategis menuju Aleppo dan Damasklus yang dikenal dengan sebutan M5.

Provinsi ini jatuh ke tangan pemberontak pada awal 2015. Sekarang, wilayah ini menjadi markas berbagai kelompok pemberontak termasuk militan ISIS dan Jihadis. Sebuah aliansi yang dikenal dengan Hay'at Tahrir al-Sham, pecahan dari al Qaeda dan sebelumnya berafiliasi dengan Front Nusra, mendominasi provinsi tersebut. Adapun grup pemberontak lainnya, Front Nasional untuk Pembebasan, yang mendapatkan dukungan dari Turki, juga bercokol di Idlib.

Credit tempo.co

Prancis Mengakui Menyiksa Pejuang Kemerdekaan Aljazair

CB, Jakarta - Prancis, untuk pertama kalinya, mengaku bertanggung jawab melakukan penyiksaan terhadap para pejuang kemerdekaan Aljazair pada pertengahan 1950-an.
Pengakuan tersebut disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 13 September 2018. Dia mengatakan, Maurice Audin, seorang aktivis komunis pro-kemerdekaan hilang pada 1957.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pengawalnya. [Philippe Wojazer/Reuters]
"Dia tewas setelah mendapatkan siksaan saat Aljazair masih menjadi bagian dari Prancis," ucapnya seperti dikutip Al Jazeera.
Macron yang melakukan kunjungan ke janda Audin pada Kamis itu juga akan menyiapkan sebuah kebijakan untuk membuka arsip mengenai warga sipil dan militer baik warga Prancis maupun Aljazair.
Selama perang kemerdekaan pada 1954-62, lebih dari 1,5 juta warga Aljazair tewas setelah mereka berhadapan dengan pasukan Prancis. Aljazair adalah sebuah negara di bawah koloni Prancis selama 130 tahun.

Jacques Chirac. AP/Thibault Camus

"Satu hal yang ingin saya sampaikan yakni mengakui kebenaran," kata Macron kepada istri Audin.

Sementara itu, Josette Audin mengatakan kepada wartawan di apartemennya di Bagonlet, timur pinggiran Paris, "Saya tidak pernah berpikir hari ini akan datang."
Bekas Presiden Jacques Chirac pada 2003, disusul para pemimpin Prancis mengecam pendudukan Aljazair. Namun, hanya Macron yang mengakui Prancis bertanggung jawab melakukan penyiksaan terhadap para tahanan Aljazair.

Credit tempo.co

Jika Perang Lawan Cina, Duterte Mengaku Filipina Bakal Dibantai

Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dan Presiden Cina Xi Jinping berjabat tangan setelah upacara penandatanganan di Beijing, Cina, 20 Oktober 2016. AP Photo

CB, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengaku sedang bertengkar dengan pemerintah Cina saat ini. Ini terjadi setelah pasukan Cina mengusir pesawat terbang milik Angkatan Laut Filpina, yang terbang di atas Laut Filipina Barat atau Laut Cina Selatan, yang menjadi sengketa kedua negara, pada Agustus 2018.

Namun, Duterte mengaku tidak akan mau berperang dengan Cina mengenai sengketa wilayah laut ini karena itu hanya akan berakhir dengan pembantaian pasukan Filipina.
“Saya tidak bisa memaksa mereka untuk pergi dari wilayah itu karena saya akan terlibat dalam perang, yang bakal membuat kita kalah,” kata Duterte seperti dilansir media lokal PhilStar Global pada Rabu, 12 September 2018.

Duterte melanjutkan,”Jika saya mengatakan kepada kalian ayo maju, apakah kalian akan mampu bertahan? Itu hanya akan berakhir dengan pembantaian. Kita berpikir tidak hanya mengenai saya tapi juga pejabat militer di kabinet.”
Seperti dilaporkan media massa pada Agustus 2018, pesawat AL Filipina mendapat peringatan keras dari militer Cina saat terbang di atas pulau buatan Cina di Laut Filipina Barat.
Saat itu, militer Cina mendesak pesawat Filipina untuk segera pergi dari wilayah sengketa atau menanggung resiko atas semua konsekuensi.

Seperti dilansir Reuters, militer Cina telah membangun sejumlah pulau buatan di Laut Cina Selatan dan membangun pangkalan militer di atasnya.

Menurut Philstar, Cina juga membangun pulau buatan di sekitar Laut Filipina Barat seperti di kawasan Kagitingan (Fiery Cross), Panganiban (Mischief), Zamora (Subi), dan Burgos (Gaven), Kennan (Hughes), Mabini (Johnson) dan karang Calderon (Cuarteron), yang terletak di sekitar Provinsi Palawan.

Sebelumnya, Duterte dikritik karena dinilai bersikap lemah terhadap perilaku Cina di Laut Cina Selatan. Duterte, beberapa bulan lalu, pergi ke Cina dan mendapat komitmen pencairan utang untuk membangun infrastruktur. Namun, kucuran dana kredit itu jauh di bawah harapan, yang membuat Duterte mengkritik Cina.
Juru bicara Presiden Filipina, Harry Roque, mengatakan hubungan Filipina dan Cina masih baik. Dia juga mengatakan kedua negara tidak bertengkar. “Tapi mungkin dia (Duterte) sempat marah. Itu ekspresi yang lebih tepat. Dia marah karena ada laporan soal peringatan terhadap pilot kita yang terbang di atas area milik kita,” kata dia.

Credit tempo.co

AS Jual Rudal dan Jet Tempur Senilai Rp38,5 Triliun ke Korsel

Ilustrasi rudal Patriot. (Reuters/Issei Kato/File Photo)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menyetujui kesepakatan penjualan jet tempur dan rudal ke Korea Selatan dengan nilai mencapai US$2,6 miliar atau setara Rp38,5 triliun.

Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS (DSCA) menjabarkan bahwa penjualan itu termasuk enam pesawat tempur Poseidon bernilai US$2,1 miliar, setara Rp31,1 triliun.

Selain itu, Washington juga menyetujui kontrak untuk menjual 64 rudal Patriot senilai $501 juta, setara Rp7,4 triliun.

Kongres masih dapat membatalkan kesepakatan penjualan ini dalam 15 hari. Namun, kesepakatan ini kemungkinan besar disetujui mengingat hubungan baik AS dan Korsel, di mana ribuan tentara Washington diterjunkan di tengah ancaman Korea Utara.

"Penjualan ini mendukung kebijakan luar negeri AS dan mencapai tujuan pertahanan negara dengan memperkuat angkatan laut Korea untuk membantu pertahanan nasional dan berkontribusi signifikasn bagi operasi koalisi," demikian pernyataan resmi DSCA.

AFP melaporkan bahwa pesawat P-8A Poseidon yang ada dalam daftar penjualan ini bisa digunakan untuk misi pengawalan dan pengintaian, juga senjata anti-kapal permukaan dan anti-kapal selam.

Sementara itu, Rudal Patriot yang akan diproduksi oleh perusahaan Lockheed Martin, dirancang untuk mengintersepsi rudal balistik, rudal jelajah, dan ancaman udara lainnya.

Korea Selatan membeli Rudal Patriot untuk "memperkuat pertahanan udara, menjaga keamanan nasional, serta mencegah ancaman serangan."

"Penjualan persenjataan ini tidak akan mengubah keseimbangan militer di wilayah ini," bunyi pernyataan DSCA.

Kesepakatan ini tercapai di tengah ketidakpastian kesepakatan denuklirisasi antara AS dan Korut.

Presiden AS, Donald Trump, dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi di Semananjung Korea dalam pertemuan mereka di Singapura pada Juni.

Namun, belum ada perkembangan signifikan dari hasil pertemuan tersebut. Kedua negara masih berselisih pendapat mengenai detail kesepakatan yang harus dicapai.

Credit cnnindonesia.com

Berubah Lagi, Spanyol Lanjutkan Penjualan 400 Bom ke Saudi

MADRID - Pemerintah Spanyol mengubah kebijakannya hanya dalam hitungan hari. Negara itu melanjutkan penjualan 400 bom yang dipandu laser ke Arab Saudi setelah sebelumnya membatalkannya.

Beberapa hari lalu kesepakatan senilai 9,2 juta Euro dihentikan pihak Madrid di tengah kekhawatiran atas penggunaan senjata tersebut dalam perang di Yaman.

Menteri Luar Negeri Spanyol Josep Borrell pada hari Kamis mengumumkan perubahan kebijakan. Dia mengatakan, pemerintah telah meninjau kontrak dan merasa harus menghormatinya.

Keputusan itu muncul setelah para pekerja di galangan kapal Navantia milik negara di Spanyol selatan berunjuk rasa. Mereka berpendapat bahwa membatalkan kontrak akan menyebabkan pemerintah Saudi mundur dari kesepakatan pembelian lima kapal perang senilai 1,8 miliar Euro.

“Setelah satu minggu kerja intensif oleh berbagai kementerian, termasuk kementerian luar negeri, keputusannya adalah bahwa bom ini akan dikirimkan untuk menghormati kontrak dari 2015, yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya dan di mana tidak ada ketidakberesan yang terdeteksi yang akan menghentikannya," kata Borrell kepada radio Onda Cero.

Menteri Borrel mengatakan kontrak telah ditinjau secara menyeluruh oleh berbagai kementerian dan diperiksa tiga kali oleh komisi antardepartemen yang mengawasi penjualan senjata.

Ditanya apakah pemerintah Saudi telah menyarankan pembelian kapal perang itu tergantung pada kesepakatan bom, Borrell mengatakan; “Arab Saudi melihat kesepakatan persenjataannya sebagai bagian dari hubungan keseluruhannya."

“Kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri telah membicarakan hal ini dan menganalisanya selama seminggu. Dan saya pikir kami telah sampai pada kesimpulan bahwa kontrak ini harus dihormati," ujarnya, seperti dikutip The Guardian, Jumat (14/9/2018).

Amnesty International dan ahli PBB telah mengkritik penjualan senjata ke Arab Saudi, negara yang memimpin Koalisi Arab yang memerangi pemberontak Houthi Yaman.

Ditanya apakah pemerintah Spanyol menerima jaminan bahwa bom yang dijual itu tidak akan digunakan terhadap warga sipil di Yaman, Borrell bersikeras bahwa bom tersebut adalah senjata presisi yang akurat untuk jangkauan dalam satu meter dari targetnya.

"Itu berarti bahwa dengan senjata semacam ini Anda tidak akan mendapatkan pemboman yang Anda dapatkan dengan senjata yang kurang canggih yang dijatuhkan secara acak dan yang menyebabkan jenis tragedi yang kita semua kutuk," katanya.

Borrell mengatakan pengumuman pekan lalu bahwa kesepakatan itu dihentikan karena ada kebingungan di internal kementerian pertahanan.

"(Kementerian) telah memeriksa semua kontrak dan berpikir telah menemukan sesuatu yang perlu dilihat dalam hal ini," katanya. “Itu bukan penjualan senjata oleh bisnis atau produsen, tetapi bagian dari stok milik angkatan udara kami sendiri. Itu pasti menonjol dan berarti kontrak itu dilihat. Tetapi itu semua informasi yang saya miliki."

Credit sindonews.com