Senin, 10 September 2018

Irak sesalkan pembakaran Konsulat Iran di Basra oleh pemrotes


Irak sesalkan pembakaran Konsulat Iran di Basra oleh pemrotes
Pengunjuk rasa Irak membakar ban dan memblokade jalan di jalur masuk ke kota Basra, Irak, Kamis (12/7/2018). (REUTERS/Essam al-Sudani)



Baghdad, Irak (CB) - Kementerian Luar Negeri Irak pada Jumat (7/9) dengan keras menyesalkan tindakan pemrotes menyerang dan membakar Konsulat Iran di Kota Basra, Irak Selatan.

Serangan tersebut "adalah perkembangan yang tak bisa diterima baik dan tidak sejalan dengan keramahan nasional bagi semua misi (diplomatik)," kata Juru Bicara Kementerian itu Ahmed Mahjoub di dalam satu pernyataan.

"Menyerang misi diplomatik membahayakan kepentingan Irak dan hubungannya dengan negara lain, dan tidak berkaitan dengan slogan demonstrasi serta tuntutannya bagi layanan dan air," tambah Mahjoub.

Puluhan demonstran menyerbu Konsulat Iran pada Jumat di Basra, sekitar 550 kilometer di sebelah selatan Ibu Kota Irak, Baghdad, dan membakar gedung itu, kata satu sumber keamanan yang tak ingin disebutkan jati dirinya, kepada Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu malam.

Sementara itu, petempur Asa`ib Ahl Al-Haq, yang didukung Iran, melepaskan tembakan ke arah puluhan demonstran yang mendekati markas mereka di Basra, kata sumber tersebut.

Asa`ib Ahl Al-Haq, atau Liga Rakyat Kebenaran, adalah bagian dari brigade Hashd Sahaabi. Kelompok itu diduga didanai, dilatih dan dipersenjatau oleh Pasukan Al-Quds Iran dan belakangan menjadi sekutu pemerintah, yang dipimpin oleh kaum Syiah.

Beberapa jam setelah pembakaran Konsulat Iran, pengunjuk rasa bergerak ke arah Konsulat AS, tapi upaya tersebut tak berhasil karena langkah keamanan yang ditingkatkan, kata sumber itu.


Unjuk rasa tersebut adalah bagian dari protes berhari-hari di Provinsi Basra, penghasil minyak di Irak Selatan. Selama demonstrasi itu, ratusan demonstran yang marah membakar gedung pemerintah provinsi dan kantor partai politik utama serta markas beberapa milisi Syiah dalam protes terhadap korupsi yang tersebar luas dan pencemaran air di provinsi tersebut.

Basra, Ibu Kota Provinsi dengan nama yang sama, telah lama menyaksikan keluhan di kalangan lebih dari dua juta warganya mengenai ambruknya prasarana, pemadaman listrik dan korupsi.

Pasokan air di provinsi itu juga dikecam banyak pihak karena tingginya kadar garam, sementara ribuan warga telah dirawat di rumah sakit.

Pemrotes juga menuduh partai politik yang berpengaruh berada di belakang korupsi yang tersebar luas, yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kegagalan perbaikan pasokan listrik, air dan layanan dasar lain.





Credit  antaranews.com




Jumat, 07 September 2018

Pakistan Bakal Jadi Kekuatan Nuklir Terbesar Ke-5 Dunia


Pakistan Bakal Jadi Kekuatan Nuklir Terbesar Ke-5 Dunia
Rudal Shaheen III dipamerkan tentara Pakistan dalam sebuah parade militer. Foto/REUTERS/File Photo

WASHINGTON - Pakistan terus meningkatkan jumlah hulu ledak nuklirnya. Rival India ini diprediksi akan memiliki 220 hingga 250 hulu ledak nuklir pada tahun 2025, yang akan menjadikannya sebagai kekuatan nuklir terbesar kelima di dunia.

Laporan proyeksi yang dibuat Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat (AS) pada tahun 1999 menyatakan Islamabad sudah memiliki 140-150 hulu ledak nuklir. Pada tahun 2020, jumlahnya senjata berbahaya itu diprediksi akan bertambah 60 hingga 80 buah lagi.

"Kami memperkirakan bahwa persediaan negara itu bisa lebih realistis tumbuh menjadi 220-250 hulu ledak pada tahun 2025, jika tren saat ini berlanjut. Jika itu terjadi, itu akan membuat Pakistan menjadi negara senjata nuklir terbesar kelima di dunia," kata Hans M Kristensen, Robert S Norris dan Julia Diamond dalam laporan berjudul "Pakistani Nuclear Forces 2018".

Kristensen, penulis utama laporan, adalah direktur Proyek Informasi Nuklir Federasi Ilmuwan Amerika (FAS) di Washington, DC.

Menurut laporan tersebut, selama satu dekade terakhir, penilaian AS terhadap keamanan senjata nuklir di Pakistan telah berubah banyak dari keyakinan menjadi perhatian, terutama sebagai akibat dari pengenalan senjata nuklir taktis.

"Dengan beberapa sistem pengiriman dalam pembangunan, empat reaktor produksi plutonium, dan fasilitas pengayaan uraniumnya berkembang, bagaimanapun, Pakistan memiliki persediaan yang kemungkinan akan meningkat lebih lanjut selama 10 tahun mendatang," lanjut laporan tersebut, seperti dikutip Hindustan Times, Jumat (7/9/2018).

Pakistan terus memperluas persenjataan nuklirnya dengan lebih banyak hulu ledak, lebih banyak sistem pengiriman dan industri produksi bahan fisil yang sedang tumbuh.

"Analisis terhadap sejumlah besar citra satelit komersial garnisun tentara Pakistan dan pangkalan angkatan udara menunjukkan apa yang tampak sebagai peluncur bergerak dan fasilitas bawah tanah yang mungkin terkait dengan kekuatan nuklir," imbuh laporan yang disusun para ahli nuklir Amerika Serikat.

Para penulis laporan memandang bahwa ukuran peningkatan jumlah hulu ledak nuklir akan bergantung pada banyak faktor. Dua faktor kuncinya adalah berapa banyak peluncur berkemampuan nuklir yang direncanakan Pakistan untuk disebarkan, dan berapa banyak persenjataan nuklir India tumbuh.

"Spekulasi bahwa Pakistan dapat menjadi negara senjata nuklir terbesar ketiga di dunia—dengan persediaan sekitar 350 hulu ledak satu dekade dari sekarang—adalah kami percaya itu dibesar-besarkan, paling tidak karena itu akan membutuhkan penumpukan dua sampai tiga kali lebih cepat daripada pertumbuhan tingkat selama dua dekade terakhir," kata para penulis dalam laporan mereka.

Menurut para ahli, Pakistan sedang memodifikasi postur nuklirnya dengan sistem senjata nuklir jarak pendek yang baru untuk melawan ancaman militer di bawah tingkat strategis.

"Upaya-upaya tersebut berusaha menciptakan penangkal spektrum penuh yang dirancang tidak hanya untuk menanggapi serangan nuklir, tetapi juga untuk melawan serangan konvensional India ke wilayah Pakistan," katanya. 

"Perkembangan ini telah menimbulkan kekhawatiran besar di negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, yang takut bahwa itu menurunkan ambang batas untuk penggunaan nuklir dalam konflik militer dengan India," papar para penulis.


Credit  sindonews.com




Museum Brasil Berusia 200 Tahun Terbakar, 700 Artefak Kuno Mesir Hancur



https: img.okeinfo.net content 2018 09 07 18 1947217 museum-brasil-berusia-200-tahun-terbakar-700-artefak-kuno-mesir-hancur-qx6JvaWlQY.jpg
Pemadam kebakaran menyemprotkan air setelah api melalap Museum Nasional Brasil di Rio de Janeiro, Selasa (4/9/2018). (Foto: Reuters)

KEMENTERIAN Purbakala Mesir menyatakan suatu laporan pendahuluan menunjukkan bahwa kebakaran yang melalap Museum Nasional Brazil menghancurkan seluruh artefaknya, termasuk yang berada di aula Firaun, yang menyimpan 700 benda koleksi.
Menurut pernyataan hari Kamis (6/9/2018), misi diplomatik Mesir di Brazil sedang berkomunikasi dengan kepala Departemen Mesir Kuno di museum tersebut untuk mengetahui persis kerusakan terhadap koleksi Mesir itu.

Museum Nasional di Rio de Janeiro, Brasil terbakar pada 3 September 2018. (Foto: Reuters)
Mostafa Waziri, Sekjen Dewan Purbakala Tertinggi, mengemukakan, sebagian besar benda koleksi itu dibeli oleh Kaisar Brazil Dom Pedro 1, dari para pedagang barang antik pada abad ke-19.

Ia mengatakan di antara koleksi itu terdapat lima mumi, satu di antaranya dipersembahkan dalam peti mati aslinya kepada Dom Pedro II oleh Wakil Raja Mesir Ismail Pasha dalam suatu lawatan ke Timur Tengah.

Kebakaran hari Minggu lalu menghancurkan museum berusia 200 tahun yang menyimpan sekitar 20 juta benda koleksi itu.






Credit  okezone.com








Kamboja Perpanjang 33 Tahun Pemerintahan Hun Sen


Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen
Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen
Foto: The Guardian

PBB dan negara Barat menilai pemilu Kamboja cacat karena tak ada oposisi.




CB, PNOM PHEN -- Anggota parlemen Kamboja pada Kamis (6/9) memilih ketua parlemen dan pemerintahan baru pimpinan partai berkuasa Perdana Menteri Hun Sen. Sebelumnya, pemilihan umum Kamboja digelar pada Juli.

Pemilu itu sendiri dikecam beberapa negara, terutama karena tidak ada pesaing. Hun Sen, 66 tahun, menyatakan pemerintahannya akan melayani negara dan rakyat sesudah pemungutan suara itu memperpanjang 33 tahun pemerintahannya dengan lima tahun lagi. Beberapa perubahan pada kabinetnya menyoroti pengaruh politik keluarga semakin besar.

Putranya, Hun Manet, menjadi kepala staf gabungan, sementara putra termudanya -Hun Many- memimpin komisi pemuda dan olahraga parlemen. Ketua Majelis Nasional, Heng Sarin, tetap di jabatannya.

Partai Rakyat Kamboja (CPP) Hun Sen merebut semua 125 kursi parlemen dalam pemilihan umum itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara Barat menilai Pemilu cacat karena ketiadaan oposisi mumpuni, di antara unsur lain.

Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP), yang dibubarkan Mahkamah Agung pada tahun lalu dan 118 anggotanya dilarang berpolitik selama lima tahun, menyebut pemilihan umum pada Juli itu lelucon.

"Pemilihan itu tidak sah, sehingga Majelis Nasional dan pemerintah juga tidak sah," kata Kem Monovithya, putri pemimpinnya, Kem Sokha, yang dipenjara atas tuduhan makar pada September lalu dan masih dalam penahanan pra-sidang, kepada Reuters.

"Kecuali ada pembalikan, Kamboja sedang menuju keterkucilan," katanya.

Dengan cengkeramannya yang meyakinkan pada kekuasaan, Hun Sen mulai meredakan tekanannya terhadap penentang dan lawan, yang dimulai pada beberapa hari sebelum pemilihan umum tersebut. Empat belas penentang pemerintah dibebaskan dari penjara pada bulan lalu. Hal itu menjadi langkah yang dilihat sebagai upaya menenangkan kecaman asing atas pemilihan umum tersebut.




Credit  republika.co.id




Hokkaido Diguncang Gempa, Ratusan Korban Berjatuhan


Gempa. Ilustrasi
Gempa. Ilustrasi
Foto: Reuters

Sebanyak 9 orang dilaporkan tewas dan 300 orang cedera.




CB,HOKKAIDO -- Sembilan orang dikonfirmasi tewas dan 300 orang lagi cedera setelah gempa kuat mengguncang Prefektur Paling Utara Jepang, Hokkaido, Kamis dini hari (6/9) waktu setempat.


Sebanyak 30 orang masih belum ditemukan setelah gempa bumi tersebut. Hampir 2.000 orang mengungsi ke tempat penampungan darurat yang telah didirikan di lebih dari 400 lokasi, kata pemerintah setempat.

Gempa bumi kuat dengan kekuatan awal 6,7 pada Skala Richter, yang diukur berkekuatan maksimum tujuh pada skala kekuatan seismik Jepang, mengguncang prefektur paling utara Jepang itu pada pukul 03.08 waktu setempat Kamis. Jumlah korban jiwa dikhawatirkan bertambah, kata beberapa pejabat, karena banyak rumah tertimbun tanah longsor.

Hal yang menambah rumit upaya pertolongan, Perusahaan Tenaga Listrik Hokkaido menyatakan listrik padam di seluruh prefektur paling utara Jepang tersebut. Sebanyak 2,95 juta rumah tak memperoleh pasokan listrik. Perusahaan itu menyatakan bahwa mungkin diperlukan waktu satu pekan untuk sepenuhnya memulihkan pasokan listrik di daerah layanannya, demikian laporan Xinhua.

Selain itu, ratusan ribu rumah tangga dilaporkan tak memiliki pasokan air, kata perusahaan layanan umum lokal. Semua penerbangan telah dibatalkan di Bandar Udara New Chitose, Hokkaido, dan layanan kereta, termasuk layanan kereta peluru Shinkansen, layanan bus dan jalan raya telah dibekukan, kata operator lokal.

Kementerian Transportasi mengatakan di bandar udara, sebagian langit-langit runtuh di satu gedung terminal akibat guncangan. Air bocor serta listrik padam juga memaksa penutupan bandar udara tersebut.

Penutupan itu mengakibatkan lebih dari 200 penerbangan dibatalkan, kondisi yang mempengaruhi sebanyak 40 ribu penumpang. Akibat listrik padam, operasi bandar udara mengatakan tak dapat dipastikan kapan bandar udara tersebut dibuka kembali.

Polisi setempat mengatakan mereka telah menerima ratusan laporan mengenai orang yang cedera akibat gempa itu. Di Kota Kecil Atsuma serta Abira, 20 rumah rata dengan tanah setelah tanah longsor menimbun banyak wilayah di daerah tersebut.

Seluruh jajaran gunung di wilayah yang paling parah diguncang mengalami perubahan landskap akibat tanah longsor besar, kata media setempat. Lebih dari 1.300 sekolah umum di prefektur itu dipaksa tutup dan pelajar diberitahu agar tetap tinggal di rumah di tengah gempa susulan yang terus mengguncang, kata laporan lokal, yang mengutip Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Sapporo.

Kebakaran yang dikhawatirkan mematikan terjadi di satu komplek petrokimia di Muroran, demikian laporan media setempat. Namun, belakangan api dipadamkan oleh petugas pemadam.

Sebanyak 25 ribu personel dari Pasukan Bela-Diri Jepang telah dikirim ke daerah yang diguncang gempa untuk membantu operasi bantuan dan pertolongan atas permintaan gubernur Hokkaido. Menurut Badan Meteorologi Jepang (JMA), guncangan utama terjadi Hokkaido Selatan pada pukul 03.08 waktu setempat Kamis pagi (01.08 WIB, Kamis), dengan pusat gempa berada pada 42,7 derajat Lintang Utara dan 142 derajat Bujur Timur dan pada kedalaman 40 kilometer.

Gempa bumi tersebut diukur berkekuatan maksimum tujuh pada skala kekuatan seismik Jepang. Sehingga menandai gempa bumi pertama di Hokkaido yang mencapai kekuatan tersebut sejak skala seismik diubah pada 1996, kata JMA.





Credit  republika.co.id




Inggris dan Rusia Bentrok di Dewan Keamanan PBB


Inggris dan Rusia Bentrok di Dewan Keamanan PBB
Dubes Inggris Karen Pierce dan Dubes Rusia Vassily Nebenzia saling melempar tuduhan dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB. Foto/Istimewa

Inggris dan Rusia kembali bentrok atas dugaan dua perwira intelijen militer Moskow meracuni mantan mata-mata Kremlin dan putrinya. Dubes Rusia untuk PBB menolak bukti Inggris sebagai temuan yang "tidak terlihat" dan Dubes Inggris mengatakan London yakin jika itu adalah fakta.

Dubes Inggris Karen Pierce dan Dubes Rusia Vassily Nebenzia saling melempar tuduhan dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB. Pertemuan ini diinisiasi oleh Inggris untuk memperbarui laporannya kepada anggota DK PBB terhadap penyelidikan dan mengumumkan dakwaannya teradap dua warga Rusia.

Nebenzia mengatakan Rusia menolak semua tuduhan tidak berdasar. Ia mengatakan Inggris masih tidak memiliki bukti keterlibatan Rusia. Sebaliknya, Inggris menggunakan serangan racun itu untuk menciptakan histeria anti Rusia.

Nebenzia mengatakan ada banyak inkonsistensi dan masalah yang belum terselesaikan, termasuk penolakan Inggris untuk menyetujui penyelidikan bersama dan menyerahkan sidik jari dari dua pria Rusia yang diduga menjadi pelaku. Dia mendesak semua negara untuk mendukung seruan Rusia ke Inggris untuk memulai konsultasi dalam rangka Konvensi Senjata Kimia.

Sementara Dubes Inggris, Karen Pierce, mengatakan setelah serangan racun Maret lalu Inggris meminta Rusia untuk bekerja sama tetapi menerima balasan negatif. Dia mengatakan Rusia meminta untuk bergabung dengan penyelidikan setelah itu berlangsung.

"Anda tidak merekrut seorang pelaku pembakaran untuk memadamkan api - Anda terutama tidak melakukan itu ketika api itu disebabkan oleh mereka," kata Pierce seperti dikutip dari TRT World, Jumat (7/9/2018).

Negara-negara Barat pun kembali menudukung temuan Inggris dalam kasus Salisbury.

Prancis, Jerman, Kanada dan Amerika Serikat berjanji untuk bekerja mengganggu kegiatan bermusuhan dari jaringan intelijen asing dan meminta Rusia untuk mengungkapkan program gas sarafnya.

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin dari empat negara bergabung dengan Inggris dalam mengulangi "kemarahan" mereka pada penggunaan zat saraf kimia, Novichok, pada bulan Maret di kota Salisbury, Inggris selatan.

"Kami memiliki keyakinan penuh pada penilaian Inggris bahwa dua tersangka adalah perwira dari dinas intelijen militer Rusia, juga dikenal sebagai GRU, dan bahwa operasi ini hampir pasti disetujui di tingkat pemerintah senior," bunyi pernyataan itu, menambahkan bahwa negara-negara mendesak Rusia untuk memberikan pengungkapan secara penuh atas program Novichok. 






Credit  sindonews.com



NATO Siap Sambut Macedonia Jadi Anggota Ke-30



NATO Siap Sambut Macedonia Jadi Anggota Ke-30
Sekjen NATO Jens Stoltenberg (kiri) saat bertemu Perdana Menteri Macedonia Zoran Zaev di Skopje, Kamis (6/9/2018). Foto/REUTERS/Ognen Teofilovski

SKOPJE - Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg siap meyambut Macedonia untuk bergabung dalam keanggotaan aliansi militer tersebut. Jika bergabung, negara itu akan menjadi anggota ke-30.

Stoltenberg meminta rakyat Macedonia untuk memilih dalam referendum untuk membuat kesepakatan bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

"Kami siap menyambut negara Anda sebagai anggota ke-30 NATO," katanya setelah bertemu Perdana Menteri Macedonia Zoran Zaev.

Macedonia telah menetapkan 30 September 2018 sebagai tanggal pelaksanaan referendum tentang tawaran keanggotaan NATO dan Uni Eropa.

Pada bulan Juni, NATO mengundang Macedonia untuk memulai pembicaraan aksesi dengan aliansi tersebut. Namun, untuk menyelesaikan pembicaraan keanggotaan, Zaev harus mengadopsi amandemen konstitusi.

"Ini adalah kesempatan bersejarah," kata Stoltenberg, seperti dikutip Reuters, Jumat (7/9/2018). "Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk bergabung dengan komunitas internasional, untuk menjadi anggota NATO, untuk menjadi anggota Uni Eropa, tetapi untuk ini Anda harus setuju dengan perjanjian atas nama (negara)."

Yunani sejauh ini menolak untuk menerima nama negara Balkan tersebut menjadi anggota NATO dan Uni Eropa. Yunani dan Macedonia selama ini terlibat sengketa teritorial.

Pemerintah Zaev, yang terpilih pada tahun 2017, mendorong kesepakatan dengan Yunani untuk menyelesaikan sengketa nama dan kedua belah pihak telah menyetujui nama Republik MaCedonia Utara.

Para tokoh nasionalis, termasuk Presiden Gjorge Ivanov, menentang kesepakatan tersebut karena berlawanan dengan konstitusi.

“Saya percaya bahwa tempat yang nyata untuk Macedonia adalah di Uni Eropa dan NATO. Saya akan terus mendukung tujuan strategis kami. Tapi, Uni Eropa dan NATO tidak bisa menjadi alibi untuk kesepakatan buruk,"  kata Ivanov dalam sebuah pernyataan setelah bertemu dengan Stoltenberg. 




Credit  sindonews.com



Korban Tewas Demo Irak 10 Orang, Gedung Pemerintah Dibakar


Korban Tewas Demo Irak 10 Orang, Gedung Pemerintah Dibakar
Demonstrasi kerusuhan di Basra, Irak (REUTERS/Alaa al-Marjani)


Jakarta, CB -- Demonstrasi di Basra, selatan Irak, memasuki hari keempat. Dalam demonstrasi itu, sepuluh orang dilaporkan tewas dalam kerusuhan, Jumat (7/9). Ribuan pemrotes bahkan dilaporkan membakar sejumlah fasilitas dan gedung pemerintah.

Ribuan demonstran marah lantaran pemerintah mengabaikan infrastruktur kota kaya minyak tersebut. Akibatnya, kota itu dilanda krisis air bersih dan pencemaran air. Akibatnya 20 ribu orang masuk rumah sakit.

Hingga hari ini, otoritas Irak melaporkan 10 demonstran tewas dan puluhan lainnya terluka akibat bentrok dengan pasukan keamanan. Puluhan aparat juga dikabarkan terluka dalam kerusuhan itu, sebagian dari mereka terkena granat.


Dikutip Reuters, sejumlah gedung pemerintah provinsi menjadi target para pedemo. Sebagian pemrotes memblokir jalan-jalan utama hingga membakar gedung-gedung milik pemerintah di kota itu termasuk kantor gubernur dan rumah kepala dewan kota Basra.

Ribuan demonstan ikut menyerang kantor-kantor media pemerintah Irak, termasuk stasiun televisi negara Iraqiya TV. Salah satu markas besar partai politik berkuasa Partai Dawa, Dewan Islam Tertinggi, dan gedung Organisasi Badar ikut menjadi sasaran amukan pedemo.

Para pengunjuk rasa juga membakar kantor salah satu organisasi militan yang cukup berpengaruh di Irak, Asaib Ahl al-Haw, dan Gerakan Hikmah yang berlokasi 100 kilometer di utara Basra.

Pasukan keamanan dikerahkan guna membendung kerusuhan termasuk memberlakukan jam malam mulai pukul 22.30 waktu setempat.

"Kami masih menungguh perintah dari otoritas tertinggi negara," kata seorang pejabat keamanan Irak. Dia menuturkan pasukannya masih terus berjuang menjinakan para demonstran.

Akibat kerusuhan selama empat hari terakhir itu, Pelabuhan Umm Qasr, pelabuhan utama negara itu, ditutup pada Kamis (6/9).

Pegawai pelabuhan mengatakan semua kegiatan operasional disetop tak lama setelah para pemrotes mulai memblokir pintu masuk pelabuhan yang terletak sekitar 60 kilometer dari Basra.

Truk-truk pengangkut kontainer dan para staf dilaporkan tidak dapat keluar-masuk dari kompleks pelabuhan itu.






Credit  cnnindonesia.com



Kapal Induk Inggris Tiba di AS untuk Tes Jet Tempur F-35



Kapal Induk Inggris Tiba di AS untuk Tes Jet Tempur F-35
Kapal induk HMS Queen Elizabeth milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Foto/REUTERS/Peter Nicholls

FLORIDA - Kapal induk terbesar Inggris, HMS Queen Elizabeth, telah tiba di Amerika Serikat (AS) untuk pertama kali. Kapal induk itu akan menguji coba lepas landas dan pendaratan jet tempur siluman F-35B di atas dek-nya.

HMS Queen Elizabeth mencapai wilayah AS setelah melintasi Samudra Atlantik sejak meninggalkan Portsmouth 18 Agustus 2018.

Kedatangan kapal induk di Mayport, Florida dirayakan dengan lagu kebangsaan oleh Royal Marines Band Service.

Uji coba akan melihat dua jet tempur siluman F-35 melakukan 500 take off dan pendaratan dari kapal induk senilai 3 miliar poundsterling tersebut.

Korps Marinir AS akan bergabung dengan tiga pilot Inggris dalam melakukan pendaratan pertama di atas dek kapal induk.

HMS Queen Elizabeth diharapkan beroperasi penuh dalam peran tempurnya pada 2021.

"Anda hanya perlu melihat sejarah untuk menyadari bahwa konflik dan perang, sayangnya, hanya sesaat dan kita harus siap," kata awak kapal HMS Queen Elizabeth, Kapten Jerry Kyd, seperti dikutip Evening Standard, Jumat (7/9/2018).

Jet tempur F-35B adalah pesawat paling canggih di militer Inggris dengan kecepatan tertinggi 1.200 mph dan harganya 190 juta poundsterling per unit.

Kapal raksasa kebanggan London ini juga akan bergabung dengan helikopter Commando Merlin Mark 4 selama uji coba. 




Credit  sindonews.com




Rusia: Latihan Perang Terbesar Tak Ditujukan ke Negara Lain



Rusia: Latihan Perang Terbesar Tak Ditujukan ke Negara Lain
Tank T-14 Rusia saat dipamerkan dalam parade militer. Rusia bersiap menggelar latihan perang terbesarnya sejak Perang Dingin berakhir. Foto/REUTERS/File Photo

 

MOSKOW - Militer Rusia mengklaim latihan perang terbesarnya yang digelar mulai pekan depan murni defensif dan tidak ditujukan terhadap negara lain. Latihan dengan nama "Vostok 2018" tersebut merupakan manuver terbesar Moskow sejak Perang Dingin berakhir.

Manuver besar-besaran akan berlangsung di Rusia tengah dan timur pada 11 hingga 17 September 2018.

Kantor berita Interfax melaporkan, sebanyak 297.000 tentara akan ambil bagian. Manuver Vostok 2018 juga akan melibatkan 36.000 tank, kendaraan pengangkut personel lapis baja, lebih dari 1.000 pesawat, helikopter dan pesawat tak berawak, dan lebih dari 80 kapal.

Simulasi serangan udara besar-besaran dan respons terhadap serbuan rudal jelajah akan ditampilkan dalam latihan.

"Manuver tidak ditujukan terhadap negara lain dan sejalan dengan doktrin militer kami, yang sifatnya defensif," kata Valery Gerasimov, Kepala Staf Umum Rusia, yang dikutip Reuters, Jumat (7/9/2018).

"Tujuan utama dari Vostok 2018 adalah untuk menguji tingkat kesiapsiagaan tempur pasukan," ujarnya.

Menteri Pertahanan Sergey Shoigu memberikan rincian lebih lanjut tentang Vostok 2018 pada hari Selasa lalu. Menurutnya, latihan akan diadakan di sembilan tempat, termasuk empat situs Angkatan Udara dan Pertahanan Udara, dan tiga laut; Laut Jepang, Laut Bering dan Laut Okhotsk. 





Credit  sindonews.com



Peraih Nobel Yaman Gugat Mohammed bin Salman, Pelanggaran HAM



Partai Islah, partai pendukung presiden Yaman, Abd-Rabbu Mansour Hadi , membatalkan keanggotaan Tawakoll Karman, peraih Nobel Perdamaian 2011, setelah menuding Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terlibat dalam perang saudara di Yaman.
Partai Islah, partai pendukung presiden Yaman, Abd-Rabbu Mansour Hadi , membatalkan keanggotaan Tawakoll Karman, peraih Nobel Perdamaian 2011, setelah menuding Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terlibat dalam perang saudara di Yaman.

CB, Jakarta - Peraih Nobel dan aktivis asal Yaman, Tawakol Karman, melayangkan gugatan terhadap Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed ke Mahkamah Kejahatan Internasional, ICC.
"Kedua petinggi itu dituding melakukan kejahatan perang," Middle East Monitor melaporkan.


Partai Islah, partai pendukung presiden Yaman, Abd-Rabbu Mansour Hadi , membatalkan keanggotaan Tawakoll Karman, peraih Nobel Perdamaian 2011, setelah menuding Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terlibat dalam perang saudara di Yaman.
Pekan lalu, para ahli di PBB membahas sebuah laporan mengenai pelanggaran kejahatan perang di Yaman dilakukan oleh pemerintah, pasukan koalisi Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan militan Houthi.
Pada Sabtu 1 September 2018, Arab Saudi selaku pimpinan pasukan koalisi, mengaku bertanggung jawab atas serangan udara mematikan terhadap sebuah bus sekolah yang menewaskan 40 anak di Provinsi Saada, sebelah utara Sanaa.
Berbicara kepada Al Jazeera, Karman mengatakan, ada sejumlah laporan mengungkapkan mengenai serangkaian pelanggaran mengerikan dan belum pernah terjadi sebelumnya.
Warga memeriksa bangunan yang rusak akibat serangan udara koalisi Arab Saudi di Amran, Yaman, 25 Juni 2018. REUTERS/Khaled Abdullah



Karman juga menyampaikan penolakannya terhadap penjualan senjata kepada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Menurutnya, berdasarkan sejumlah laporan, senjata tersebut digunakan untuk membunuh rakyat Yaman. Dia juga menekankan bahwa sejumlah negara telah berkontribusi baik langsung maupun tidak terlibat dalam pembunuhan warga Yaman.

Perang di Yaman telah berlangsung lebih dari lima tahun melibatkan kelompok militan Houthi dengan pemerintah Yaman dukungan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sejumlah laporan mengatakan, akibat perang tersebut ribuan warga sipil di Yaman tewas termasuk perempuan dan anak-anak.






Credit  tempo.co




Beijing Marah, Kapal Perang Inggris Berlayar ke Laut Cina Selatan

Kapal perang Inggris HMS Sutherland berlayar ke Laut Cina Selatan untuk peringatkan Beijing tentang kebebasan berlayar di perairan yang dipersengketakan Cina dan beberapa negara.
Kapal perang Inggris HMS Sutherland berlayar ke Laut Cina Selatan untuk peringatkan Beijing tentang kebebasan berlayar di perairan yang dipersengketakan Cina dan beberapa negara.

CB, Jakarta - Beijing menunjukkan kemarahannya, Kamis 6 September 2018, setelah kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris berlayar dekat kepulauan di Laut Cina Selatan bulan lalu. Kepulauan tersebut diklaim milik Cina.
"Inggris telah melakukan provokasi," bunyi keluhan Cina yang disampaikan melalui sebuah pernyataan seperti dikutip kantor berita Reuters, Kamis.


Presiden Cina, Xi Jiping, menginspeksi latihan perang Angkatan Laut PLA di Laut Cina Selatan, Kamis, 12 April 2018. CNN -- Xinhua
Menurut keterangan dua sumber yang tak bersedia disebutkan namanya kepada Reuters, kapal perang Inggris HMS Albion mengangkut satu kontingen marinir Inggris memiliki hak melintas dekat Kepulauan Paracel.
"Albion melakukan perjalan ke Ho Chi Minh City setelah mengalami perbaikan dan latihan di sekitar Jepang," tulis Reuters mengutip sumber.        
Salah satu dari sumber itu mengatakan, Beijing menyambutnya dengan mengerahkan satu kapal pemburu dan dua helikopter untuk menghadang kapal Inggris. "Namun kedua belah pihak menahan diri sehingga tidak terjadi insiden."
Sementara itu, sumber lainnya menerangkan, Albion tidak memasuki perairan yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan. Inggris tidak mengakui klaim kawasan perairan di Kepulauan Paracel. Saat berlayar, ujar sumber, Albion berada di 12 mil laut batas perairan internasional.
Pemerintah Cina membangun armada kapal selam nirawak dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengimbangi pergerakan pasukan AS di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Barat. SCMP




Kepulauan Paracel, selama ini, diklaim masuk ke teritorial Cina. Namun, Vietnam dan Taiwan juga mengakui kepulauan itu milik mereka.
Kantor Kementerian Luar Negeri Cina melalui sebuah pernyataan yang disampaikan kepada Reuters menyebutkan, ada sebuah kapal telah memasuki perairan teritorial Cina di sekitar Kepulauan Paracel pada 31 Agustus 2018, tanpa izin. Angkatan Laut Cina telah memperingatkan agar kapal tersebut meninggalkan perairan.        

"Kapal Inggris telah melanggar hukum internasional, hukum dan kedaulatan Cina. Cina menentang keras tindakan tersebut dan mengajukan ketidakpuasan yang sangat kuat kepada Inggris," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri.



Cina mengirim J-20 dan Su-35 setelah kapal perang Amerika Serikat USS Hopper melakukan operasi kebebasan navigasi bebas dengan jarak 12 mil laut dari pulau Scarborough Shoal di Laut Cina Selatan, pada Januari 2018. Cina menciptakan pesawat tempur siluman J-20 untuk menandingi jet tempur siluman Amerika, F-22 Raptor. AP/Li Gang/Xinhua
"Cina mendesak kuat agar Inggris segera menghentikan aksi provokasi, menghindari kerusakan hubungan bilateral, perdamaian dan stabilitas regional." Kementerian melanjutkan, "Cina akan mengambil seluruh aksi yang diperlukan demi mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara."
Hubungan London - Beijing, saat ini, menuju jalan yang ruwet. Inggris berusaha mengejar ketertinggalan dengan Cina terutama sejak penandatanganan perdagangan bebas pascaBrexit. Kedua negara, sebelumnya, pernah mencapai puncak keemasan dalam perdagangan.





Credit  tempo.co




AS Sanksi Korut di Tengah Kebuntuan Pembicaraan Denuklirisasi


AS Sanksi Korut di Tengah Kebuntuan Pembicaraan Denuklirisasi
AS menjatuhkan sanksi terbaru untuk Korut di tengah buntunya pembicaraan denuklirisasi. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

WASHINGTON - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada seorang warga Korea Utara (Korut) dan entitas pemerintah yang mempekerjakannya. Mereka dituding terlibat dalam beberapa serangan siber.

Departemen Keuangan AS menuduh programen berusia 34 tahun, Park Jin-hyok, dan perusahaan yang mempekerjakannya, Chosun Expo Joint Venture, ikut ambil bagian dalam serangan siber terhadap Sony Pictures Entertainment pada tahun 2014 lalu.

Keduanya juga dituduh melakukan aksi perampokan senilai USD81 juta pada Bank of Bangladesh pada 2016, dan serangan ransomware WannaCry 2017 seperti dikutip dari KBS, Jumat (7/9/2018).

Chosun Expo Joint Venture diduga adalah sebuah front company milik rezim Pyongyang dengan kantor di Korut dan China.

Departemen Kehakiman AS juga mengajukan tuntutan pidana terhadap Park. Ini adalah pertama kalinya Departemen Kehakiman AS mengajukan tuntutan terhadap seorang warga Korut untuk sebuah kejahatan siber yang tidak sah.

Sanksi dan tuntutan ini dijatuhkan di tengah kebuntuan pembicaraan denuklirisasi Korut. Pembicaraan itu terhenti sejak Presiden AS Donald Trump membatalkan perjalanan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Pyongyang bulan lalu setelah Pompeo menerima surat permusuhan dari seorang pejabat senior Korut. 



Credit  sindonews.com



China Dilaporkan Akan Latih Tentara Afghanistan


China Dilaporkan Akan Latih Tentara Afghanistan
Duta Besar Afghanistan untuk China, Janan Mosazai menyatakan, China akan memberikan pelatihan kepada tentara Afghanistan, untuk membantu Kabul dalam memerangi terorisme. Foto/Istimewa

BEIJING - Duta Besar Afghanistan untuk China, Janan Mosazai menyatakan, China akan memberikan pelatihan kepada tentara Afghanistan, untuk membantu Kabul dalam memerangi terorisme. Mosazai menyebut latihan itu akan digelar di wilayah China.

"Afghanistan juga telah meminta agar China mensuplai militer Afghanistan dengan helikopter tempur," kata Mosazai dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (6/9).

Mosazai kemudian menuturkan, pemerintah China telah berjanji kepada Afghanistan bahwa mereka akan dua pesawat angkut sayap tetap untuk tujuan evakuasi medis dan  awak pesawat sudah berlatih di China.

"Itu sudah ada di dalam jalur, dan kami berharap mereka akan dikirim ke Afghanistan, ke pasukan keamanan dan pertahanan nasional kami, segera. Kami telah meminta mereka untuk menyediakan kendaraan tempur, helikopter tempur, juga kemampuan udara dan pengintaian," sambungnya.

Dia mengatakan tanggapan China terhadap permintaan untuk helikopter itu positif, dan bahwa Kabul menginginkan Beijing untuk menyediakan kemampuan atau "bantuan hibah" sehingga Afghanistan dapat membeli peralatan-peralatan militer tersebut.

Sejauh ini, Kementerian Pertahanan China sendiri belum memberikan komentar apapun mengenai pernyataan yang dilontarkan oleh Mosazai tersebut. 





Credit  sindonews.com




AS Jatuhkan Sanksi ke Jaringan Pengiriman Minyak di Suriah



 Pemandangan kota yang hancur, penuh dengan puing-puing yang berserakan akibat perang saudara di kota Homs, Suriah, Ahad (9/3).  (Reuters/Thaer Al Khalidiya)
Pemandangan kota yang hancur, penuh dengan puing-puing yang berserakan akibat perang saudara di kota Homs, Suriah, Ahad (9/3). (Reuters/Thaer Al Khalidiya)

Sanksi akan diberikan kepada empat orang dan lima entitas.




CB, WASHINGTON -- Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS), Kamis (7/9), akan memberlakukan sanksi terhadap pihak-pihak yang memfasilitasi pengiriman minyak ke Suriah. Sanksi akan diberikan kepada empat orang dan lima entitas.


Dalam sebuah pernyataan, Kemenkeu AS mengatakan, sanksi  ditujukan kepada Muhammad al-Qatirji dan perusahaan truknya yang diduga memfasilitasi perdagangan bahan bakar Pemerintah Suriah dan militan ISIS.

Qatirji memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad dan telah bekerja secara langsung dengan ISIS untuk menyediakan produk minyak.

Menurut pernyataan itu, perusahaan Qatirji yang berbasis di Suriah juga telah mengirim senjata ke Suriah dari Irak.


Sanksi juga menargetkan jaringan pengadaan bahan bakar yang beroperasi di Suriah, Lebanon dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk mengamankan pengiriman ke Suriah.


"Amerika Serikat akan terus menargetkan mereka yang memfasilitasi transaksi dengan rezim Assad  dan mendukung ISIS," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin.




Abar Petroleum Service SAL, salah satu entitas yang terlibat dalam jaringan bahan bakar ke berbagai negara, tahun lalu memperantarai pengiriman produk minyak bumi termasuk bensin, dan gas minyak cair ke Suriah senilai lebih dari  30 juta dolar AS.

Komponen lain dari jaringan itu adalah Adnan Al-Ali, Sonex Investments Ltd, Nasco Polymers & Chemicals, dan Fadi Nasser.

"Nasco Polymers yang bermarkas di Lebanon dan Sonex Investments yang berbasis di UAE ditunjuk untuk memfasilitasi pengiriman ke pelabuhan-pelabuhan Suriah dengan melayani sebagai penerima dan mencarter kapal-kapal itu," katanya.

Nasser, ketua Nasco Polymers, telah menerima jutaan dolar untuk mengatur pengiriman ribuan ton bahan bakar ke Suriah. International Pipeline Construction  yang berbasis di UAE dikenakan sanksi karena dimiliki atau dikendalikan oleh Hesco Engineering yang memfasilitasi pembayaran yang berasal dari Suriah.

Dengan adanya sanksi ini berarti setiap properti  yang dimiliki pihak-pihak tersebut di AS akan diblokir dan orang Amerika dilarang melakukan bisnis dengan mereka.





Credit  republika.co.id



AS: Setiap Serangan Suriah dan Rusia di Idlib Tak Bisa Diterima


AS: Setiap Serangan Suriah dan Rusia di Idlib Tak Bisa Diterima
Asap mengepul di sebuah wilayah di Idlib, Suriah, yang diduga sebagai dampak serangan udara pesawat tempur. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali memperingatkan Suriah dan Rusia bahwa serangan apa pun di Provinsi Idlib akan menjadi eskalasi yang sembrono. Washington menegaskan, serangan di wilayah itu tidak bisa diterima.

Pernyataan itu disampaikan Utusan Khusus AS untuk Suriah, James Jeffrey. Dia mengatakan situasi di Idlib saat ini sangat berbahaya.

"Banyak bukti bahwa senjata kimia sedang dipersiapkan," katanya, seperti dikutip Reuters, Jumat (7/9/2018).

"Serangan apa pun bagi kami tidak dapat diterima sebagai eskalasi yang sembrono," lanjut Jeffrey.



Rezim pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad menyatakan Provinsi Idlib sebagai benteng yang tersisa dari kelompok pemberontak dan kelompok teroris di Suriah. Assad sebelumnya menekankan bahwa pembebasan provinsi itu merupakan salah satu prioritas untuk operasi militer Damaskus.

Menurut Damaskus dan Moskow kelompok teroris sedang mempersiapkan serangan senjata kimia terhadap warga sipil di Idlib, yang bertujuan untuk memprovokasi negara-negara Barat agar menyerang Suriah. Moskow menyebutnya sebagai serangan "bendera palsu".

Jeffrey menekankan bahwa pasukan Washington berencana untuk tetap bertahan di Suriah. Alasannya, kekalahan abadi kelompok Islamic State (ISIS) akan memakan waktu cukup lama.

Dia juga menyatakan bahwa Assad tidak memiliki masa depan sebagai penguasa di Suriah. Kendati demikian, Jeffrey menegaskan bahwa bukan pekerjaan Washington untuk menyingkirkan Assad.




Credit  sindonews.com




Amerika Serikat Sebut Suriah Siapkan Senjata Kimia di Idlib


Amerika Serikat Sebut Suriah Siapkan Senjata Kimia di Idlib
Ilustrasi (REUTERS/Ammar Abdullah)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menyebut bahwa pemerintah Suriah tengah menyiapkan senjata kimia di Idlib. Hal ini diungkap setelah pihaknya melihat banyak bukti soal keberadaan senjata kimia tersebut, seperti diungkap perwakilan Amerika Serikat untuk Suriah, Kamis (6/9).

"Banyak bukti bahwa senjata kimia tengah disiapkan," jelas Jim Jeffrey, penasihat khusus tentang Suriah untuk AS dalam pembicaraan mengenai transisi politik di negara itu.

Sebelumnya, AS telah memberikan peringatan agar negara-negara yang terlibat konflik di Suriah ini tidak melakukan serangan ke Idlib, kantong gembong pemberontak Suriah terakhir. Sebab, menurut AS hal itu akan menimbulkan peningkatan kekerasan di wilayah itu. 



"Kami tidak terima atas serangan apapun dan kami anggap sebagai kenekatan yang akan meningkatkan ketegangan," tambahnya.

Namun, Rusia tak mengindahkan peringatan dan tetap menyerang wilayah tersebut.

Washington telah mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah Suriah untuk tidak menggunakan senjata kimia. Jeffrey memeringatkan bahwa setiap serangan oleh pasukan Rusia dan Suriah, dan penggunaan senjata kimia, akan menimbulkan gelombang pengungsi besar. Pengungsi akan bergerak ke Turki tenggara atau ke daerah Suriah yang berada di bawah kendali Turki.

Saat ini, Presiden Suriah Bashar al-Assad telah mengumpulkan pasukannya dan pasukan sekutu di garis depan di barat laut. Pesawat-pesawat Rusia juga telah bergabung dan siap membombardir pemberontak di sana.

Nasib para pemberontak di Idlib saat ini sepertinyat tergantung dari pertemuan yang akan diadakan di Teheran Iran, hari ini. Pertemuan dilakukan antara pemimpin pendukung Assad, yaitu Rusia dan Iran, dengan pemberontak dan sekutunya, Turki.

Dengan dukungan kekuatan udara Rusia, Suriah berhasil merebut kembali satu kantong pemberontak dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, Idlib menjadi satu-satunya daerah pemberontak yang paling signifikan.

Jeffrey menggambarkan situasi di Idlib sebagai sangat berbahaya. Ia menyebut kalau Turki tengah berusaha menghindari serangan habis-habisan pemerintah Suriah.





Credit  cnnindonesia.com





UNHCR katakan tidak dorong pengungsi Suriah pulang dari Lebanon


UNHCR katakan tidak dorong pengungsi Suriah pulang dari Lebanon
Utusan Khusus UNHCR aktor Angelina Jolie berpartisipasi dalam konferensi pers di markas pusat NATO di Brussels, Belgia, Rabu (31/1/2018). (REUTERS/Yves Herman )



Beirut, Lebanon, (CB) - Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) pada Selasa (4/9) mengatakan organisasi itu tidak mendorong pengungsi Suriah di Lebanon pulang ke negeri mereka karena kondisi tidak aman di sana.

"Kami tidak mendorong kepulangan pengungsi Suriah karena kondisi kemanusiaan yang layak tidak ada di Suriah dan UNHCR tak bisa hadir di banyak daerah Suriah sampai lembaga ini sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di sana," kata Cameron Rashleigh, Kepala Kantor Lapangan UNHCR di Lebanon Selatan, sebagaimana dikutip media Lebanon.

Sebanyak 541 pengungsi Suriah pulang ke tanah air mereka pada Selasa melalui tempat penyeberangan perbatasan Masnaa dari titik pertemuan di Shabaa, Burj Hammoud dan Tripoli.


Rashleigh mengatakan kepulangan pengungsi Suriah diselenggarakan oleh Dewan Keamanan Umum Lebanon, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Meskipun pekerja UNHCR ada untuk mendukung pengungsi, lembaga tersebut tidak ikut dalam pengaturan kepulangan mereka.

Itu bukan pertama kali UNHCR menyampaikan sikap hati-hati sehubungan dengan kepulangan pengungsi Suriah ke tanah air mereka.

Pada awal Juni, UNHCR dituduh oleh Menteri Luar Negeri sementara Lebanon Gebran Bassil menakut-nakuti pengungsi agar tidak pulang ke tanah air mereka dengan peringatan dan ancaman.

Dugaan itu membuat Bassil mengeluarkan instruksi untuk membekukan pembaruan izin tinggal staf UNHCR sampai pemberitahuan lebih lanjut.

UNHCR belakangan mengumumkan bahwa badan bantuan tersebut akan "mendorong kepulangan sukarela pengungsi dan bekerjasama dengan timnya di dalam Suriah untuk menghilangkan penghalang yang membahayakan mereka yang mau pulang".





Credit  antaranews.com





Militer Lebanon berikrar akan lanjukan kerja sama dengan pasukanPBB


Militer Lebanon berikrar akan lanjukan kerja sama dengan pasukanPBB
Milisi Syiah dukungan Iran, Hizbullah, makin mendominasi kekuasaan di Lebanon yang memicu kekhawatiran Arab Saudi (Reuters)



Beirut, Lebanon, (CB) - Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) akan melanjutkan kerja samanya dengan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) guna menjamin keamanan di Lebanon Selatan, kata Komandan LAF Joseph Aoun pada Selasa (4/9).

"Kerja sama kami yang berlanjut memelihara kestabilan dan keamanan di Selatan sementara mencerminkan secara positif mengenai kestabilan Lebanon pada umumnya," kata Joseph Aoun selama satupertemuan dengan Panglima UNIFIL Stefano Del Col di Markas UNIFIL di Lebanon Selatan.

Joseph Aoun menjanjikan "dukungan penuh" LAF kepada Del Col bagi keberhasilan misinya, kata jejaring UNIFIL, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.


"Koordinasi dan kerja sama luar biasa antara kedua pasukan telah secara dramatis meningkatkan keamanan dan menjadi alat dalam menyediakan kestabilan bagi daerah operasi UNIFIL," kata Joseph Aoun.

Pada gilirannya, Del Col menekankan pentingnya pembangunan momentum mengenai koordinasi LAF dan kehadiran UNIFIL yang sudah meningkat. Ia menyatakan bahwa prioritas bagi masyarakat internasional dan UNIFIL ialah meningkatkan kemampuan LAF di Lebanon Selatan.

"Pembentukan Resimen Model (LAF), misalnya, adalah langkah penting ke arah memperluas wewenang negara dan keamanan, dan memelihara kestabilan," kata Del Col.

Ia menambahkan bahwa kedua pihak memiliki "keinginan yang sama" untuk menjamin kestabilan di daerah operasi dan memastikan bahwa daerah tersebut bebas dari senjata yang tidak sah serta kegiatan yang bermusuhan dalam bentuk apapun.




Credit  antaranews.com



Raja Abdullah II Tolak Konfederasi Yordania-Palestina dari AS



Raja Abdullah II Tolak Konfederasi Yordania-Palestina dari AS
Raja Yordania Abdullah tolak usulan AS soal konfederasi Palestina-Yordania. (dok. Reuters TV)


Jakarta, CB -- Raja Yordania Abdullah II menolak usulan Amerika Serikat (AS) untuk membentuk konfederasi Palestina-Yordania.

Presiden Palestina Mahmud Abbad menceritakan kembali pembicaraannya dengan pejabat senior AS Jason Greenblatt dan penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner mengenai penggabungan negara Palestina-Yordania untuk menggantikan solusi dua negara, kepada kumpulan aktivis pada Minggu (2/9).

Abbas mengakui minatnya dalam persetujuan semacam itu, hanya jika Israel menjadi bagian konfederasi, dilaporkan Hagit Ofran, anggota dari gerakan sayap kiri Israel Peace Now.

Administrasi Abbas mengkonfirmasi pertemuan dengan aktivis Israel itu, namun tidak dapat berkomentar lebih lanjut.



Negara tetangga Yordania serta komunitas internasional menegaskan bahwa satu-satunya jalan perdamaian bagi Israel-Palestina adalah solusi dua negara.


"Kami mendengar rencana konfiderasi negara selama bertahun-tahun. Saya bertanya: Ini konfiderasi dengan pihak mana? Ini adalah batasan bagi Yordania," kata Raja Abdullah dalam pernyataannya.

Yordania, kata Raja Abduullah, menegaskan bahwa tidak ada alternatif yang bisa menggantikan solusi dua negara dan menetapkan Yerusalem Timur sebagai ibukota negara Palestina.

"Usulan-usulan lain tidak berguna," tegasnya.


Bagi Palestina, pembentukan sebuah negara konfiderasi akan membuat impian mendirikan negara semakin jauh untuk diwujudkan. Namun, berbagai pihak Israel melihat langkah tersebut sebagai cara untuk menghindari pendirian negara Palestina.

Mereka menyatakan usulan tersebut akan memungkinkan Israel menghindari tanggung jawab atas sekitar 3,5 juta warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan Israel di Tepi Barat.

Kepimpinan Palestina menutup hubungan dengan Gedung Putih setelah Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Trump memangkas dana bantuan untuk memaksa Palestina kembali ke meja perundingan.

Amerika Serikat mengumumkan akan menghentikan seluruh perdanaan bagi UNRWA, badan PBB yang membantu 3 juta pengungsi sekitar Timur Tengah.

Langkah tersebut merupakan upaya untuk memperburuk situasi di Palestina, menurut Gaza.





Credit  cnnindonesia.com