CB, Jakarta - Presiden Turki,
Recep Tayyip Erdogan, membalas gertakan Amerika Serikat. Erdogan
mengatakan pihaknya tak membutuhkan izin dari siapapun untuk membeli
sistem rudal S-400.
“Kami telah mengunci kesepakatan dengan Rusia
soal S-400. Seseorang merasa diserang dengan hal ini, tetapi kami tidak
butuh izin dari siapapun untuk membelinya,” kata Erdogan seperti dikutip
dari RT.com, Senin, 3 September 2018.
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bersama Mustafa Varank, Menteri Industri dan Teknologi Turki.[www.sozcu.com.tr]
Sebelumnya
pada Selasa, 26 Agustus 2018, Amerika Serikat memperingatkan Ankara
karena membeli sistem pertahanan udara dari Rusia, S-400. Menteri
Pertahanan Amerika Serikat, James Mattis, mengatakan sebagai sebuah
negara berdaulat dan anggota NATO, pihaknya sangat menentang Turki
melakukan pembelian S-400.
Mattis mengatakan Turki sebagai sebuah
negara yang berdaulat memiliki pilihan. Namun dengan membeli sistem
pertahanan udara dari Rusia, maka hal ini tidak bisa diintegrasikan
dengan NATO.
“Ini menjadi kekhawatiran kami dan kami tidak merekomendasikan hal ini,” kata Mattis.
Menjawab
hal ini, Erdogan mengatakan Turki membentuk kebijakan pertahanannya
sendiri tanpa berpatokan pada Amerika Serikat. Turki membeli sejumlah
senjata untuk menuju status geopolitik yang baru yang mampu
mengendalikan wilayah udaranya sendiri dan jika diperlukan menggunakan
senjata-senjata itu untuk menyerang musuh.
Hubungan Amerika
Serikat dan Turki suram semenjak Washington mengumumkan menjatuhkan
sanksi ekonomi kepada negara itu. Turki-Amerika Serikat memiliki
pandangan yang berseberangan terkait penahanan seorang pastur
berkewarganegaraan Amerika Serikat, Andrew Brunson, yang sekarang
ditahan di Turki.
Pasukan Jerman berparade di jalan kota Warsawa setelah invasi
Polandia. Warsawa, Polandia, September 1939.[United States Holocaust
Memorial Museum / www.ushmm.org]
CB, Jakarta - Sebuah komisi parlemen di Polandia
melaporkan Polandia kehilangan lebih dari 5 juta warga dan lebih dari
US$ 54 miliar atau Rp 795 triliun senilai aset di bawah pendudukan Nazi
Jerman selama Perang Dunia II.
Dilaporkan Associated
Press, 1 September 2018, Komisi mengumumkan angka-angka itu sebagai
bagian dari niat pemerintah Polandia saat ini untuk mencari ganti rugi
kerusakan selama Perang Dunia II dari Jerman. Namun komisi mengatakan
angka-angka ini baru perkiraan awal.
Pemimpin
Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa, Jaroslaw Kaczynski,
berpendapat bahwa sebagai negara pertama yang diserang Nazi Jerman pada
1939, Polandia juga adalah yang pertama kali melakukan perlawanan dan
menderita kerugian terbesar.
Para pengamat mengatakan
pembicaraan tentang menuntut kerusakan dari Jerman sebagian besar
ditujukan kepada pemilih Polandia yang lebih tua. Polandia belum
mengajukan banding resmi dan Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek
Czaputowicz, mengatakan masalah itu tidak membebani hubungan baik antara
Polandia dan Jerman.
Gerbang
menuju pasar kota yang menjadi puing akibat serangan udara Jerman di
Warsawa, Polandia, September 1939. [US Holocaust Memorial Museum /
www.ushmm.org]
Polandia menghabiskan beberapa
puluh tahun di bawah dominasi Uni Soviet setelah perang dan tidak dapat
menghitung kerugian secara mandiri. Namun, Jerman telah melakukan
pembayaran kepada orang-orang yang selamat dari kekejaman Nazi di
Polandia.
Perhitungan awal yang dilakukan untuk komisi
oleh para ahli universitas menyebutkan jumlah warga Polandia yang tewas
dari tahun 1939 hingga 1945 menjadi 5,1 juta, termasuk 90 persen dari
populasi Yahudi yang berjumlah sekitar 3,5 juta sebelum perang.
Kerugian
Perang Dunia II di kota-kota diperkirakan bernilai 53 miliar zlotys
atau US$ 14 miliar (Rp 206 miliar), dengan Warsawa sendiri terhitung
lebih dari dua pertiga dari total biaya. Kerugian tambahan di bidang
pertanian dan infrastruktur transportasi Polandia juga dihitung oleh tim ahli.
JAKARTA
- Luar biasa! Sukses dalam prestasi dan penyelenggaraan yang
ditargetkan pemerintah Indonesia tercapai. Kontingen Merah Putih finis
di peringkat keempat perolehan medali dengan 31 emas, 24 perak, dan 43
perunggu.
Secara penyelenggaraan, Indonesia dibanjiri pujian. Tak
berlebihan bila pemerintah berambisi menghelat Olimpiade 2032.
Pemerintah menilai Indonesia mampu menggelar event yang lebih
prestisius, yakni Olim piade 2032.
Hal itu dilontarkan Presiden
Joko Widodo setelah bertemu dengan Presiden International Olympic
Committee (IOC) Thomas Bach. “Setelah pengalaman luar biasa di Asian
Games 2018, sekarang kami percaya bahwa kami bisa menjadi tuan rumah
event olahraga terbesar Olimpiade,” kata Presiden Jokowi.
Keinginan
Indonesia mendapat respons hangat dari Bach. Dia menilai, kemampuan
Indonesia yang sukses menggelar Asian Games 2018 merupakan modal penting
untuk memperbesar kans menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Indonesia
harus bersaing ketat dengan tiga kandidat lain, yakni India, Australia,
dan China.
“Karena
kesuksesan Asian Games 2018, Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka
memiliki persyaratan untuk menyelenggarakan Olimpiade yang sukses.
Indonesia mampu mengombinasikan keramahan dan efektivitas. Itu adalah
tujuan utama Olimpiade,” puji Bach.
Upacara penutupan Asian Games
2018 berlangsung meriah di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK),
Jakarta, tadi malam, meski Jakarta diguyur hujan deras. Spektakulernya
closing ceremony tersebut mengakhiri cerita indah Jakarta dan Palembang.
Panggung upacara penutupan Asian Games silih berganti diisi musisi
papan atas Tanah Air dan internasional.
Salah satunya bintang
K-pop, Super Junior, yang membuat histeris puluhan ribu penonton, atlet,
dan suka relawan lewat tiga lagu yang mereka bawakan. Pentolan Super
Junior, Siwon, bangga dengan dipilihnya boy band tersebut dalam acara
istimewa ini.
Siwon mengatakan, Energy of Asia yang merupakan
slogan resmi dari Asian Games 2018 diakuinya sebagai energi global.
“Indonesia tepat memilih slogan ini dan sangat keren. Memberikan energi
adalah yang hal sangat penting,” ucapnya.
Selain Super Junior,
ada juga boyband K-pop, Ikon, dan sederet musisi Indonesia, di antaranya
Gigi, Siti Badriah, Lea Simanjuntak, RAN, Isyana Sarasvati, Bunga Citra
Lestari, serta Bams Samsons. Ada juga Sidak Slatya dari India yang
berduet dengan Denada.
“Bangga bisa ambil bagian dalam penutupan
event olah raga terbesar di Asia yang tak setiap tahun digelar di sini,”
ujar vokalis Gigi Armand Maulana kepada KORAN SINDO kemarin.
Di
pesta olahraga terbesar di Asia ini, China tampil sebagai yang terbaik
dengan mengumpulkan 132 emas, 92 perak, 65 perunggu. Di peringkat kedua
Jepang mengoleksi 75 emas, 56 perak, 74 perunggu, lalu Korea Selatan
(Korsel) di posisi ketiga dengan 49 emas, 58 perak, dan 70 perunggu.
Adapun atlet renang Jepang Rikako Ikee dinobatkan sebagai atlet terbaik
Asian Games 2018. Dia merebut 6 emas dan 2 perak.
Enam emas Ikee
diraih dari nomor women 4x100 meter medley relay, women 4x100 meter
freestyle relay, women 100 meter butter fly, women 50 meter butter fly,
women 100 meter frees tyle, dan women 50 meter free style . Adapun
medali perak direbut dari nomor women 4 x 200 meter freestyle relay dan
mix ed 4 x 100 meter medley relay.
Presiden Jokowi yang absen di SUGBK lantaran sedang mengunjungi korban
gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, menyampaikan pesannya melalui
telekonferensi. Meskipun Asian Games berakhir, dia berharap semangat dan
energi kebersamaan negara-negara Asia tidak pernah padam.
“Saya
ingin menyampaikan apresiasi dan kebanggaan luar biasa bagi kontingen
Indonesia. Berkat optimisme, berkat energi yang positif, perolehan
medali emas jauh melebihi dari yang diharapkan,” ujarnya.
Prestasi
di Asian Games 2018 melebihi ekspektasi. Awalnya pemerintah hanya
memasang target 16 emas. Pencak silat menjadi penyumbang terbanyak,
yakni 14 emas.
Kendati sebagian besar medali didapat dari cabang
olahraga non-Olimpiade, Indonesia juga memberikan kejutan dengan meraih
emas di cabang olahraga Olimpiade seperti tenis. Torehan prestasi Asian
Games 2018 membuat Indonesia percaya diri. Diharapkan, tren positif ini
berlanjut di Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang, serta Asian Games 2022 di
Hangzhou, China.
“Sampai jumpa di Hangzhou, kota kelahiran saya,
tempat yang indah,” ujar taipan China Jack Ma yang hadir di panggung
closing ceremony Asian Games 2018 tadi malam.
Bonus Atlet Cair
Presiden
Jokowi secara simbolik menyerahkan tabungan berisi bonus bagi para
atlet yang memperoleh medali Asian Games 2018. Hingga hari terakhir,
Kontingen Indonesia kukuh di posisi keempat dengan 31 medali emas, 24
perak, dan 43 perunggu.
Pemerintah menggelontorkan anggaran
sebesar Rp210 miliar untuk bonus para. Tidak hanya yang mendapatkan
gelar juara, atlet-atlet nonmedali pun dipastikan mendapatkan bonus.
“Negara
masih menunggu prestasi Saudara-Saudara yang lebih banyak lagi.
Indonesia berterima kasih sejarah emas yang Saudara-Saudara torehkan.
Oleh karena itu saya sampaikan kepada Menpora (Menteri Pemuda dan
Olahraga Imam Nahrawi), bonus untuk para atlet peraih medali diberikan
secepatnya sebelum acara penutupan dilakukan,” kata Jokowi saat
bersilaturahmi dengan para atlet dan pelatih nasional peraih medali
Asian Games 2018 di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Untuk atlet
perseorangan peraih medali emas, perak, dan perunggu masing-masing
memperoleh bonus apresiasi sebesar Rp1,5 miliar, Rp500 juta, dan Rp250
juta. Sementara untuk atlet beregu, peraih medali emas, perak, dan
perunggu masing-masing mendapatkan Rp750 juta, Rp300 juta, dan Rp150
juta per orang.
“Ini adalah lompatan, lompatan besar yang bisa
kita jadikan fondasi untuk prestasi-prestasi selanjutnya. Karena
sebelumnya kita di urutan ke-17 (Asian Games 2014), sekarang urutan
keempat, itu lompatan besar,” ungkapnya.
Presiden Jokowi
menuturkan, prestasi yang diperoleh para atlet saat ini bukanlah hal
yang instan. Menurutnya hal ini merupakan hasil dari persiapan, usaha,
dan kerja keras para atlet dan pelatih dari berbagai cabang olahraga.
Para atlet menempa diri melalui berbagai training, tryout, dan kompetisi
baik di dalam ataupun luar negeri.
“Rakyat berterima kasih
kepada Saudara-Saudara semuanya. Rakyat menyambut prestasi
Saudara-Saudara dengan haru dan kebahagiaan. Rakyat sangat menghargai
pengorbanan dan perjuangan Saudara- Saudara. Oleh karena itu saya tidak
rela ada yang mencemooh prestasi Saudara-Saudara ini karena kita sebagai
tuan rumah jadi diuntungkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia memberikan apresiasi kepada semua pihak dalam
penyelenggaraan Asian Games. Menurutnya tidaklah mudah melayani 17.000
atlet dan ofisial, 7.000 wartawan, serta 150.000 suporter dari 45
negara. Terkait dengan bonus, Menpora Imam Nahrawi mengatakan pemerintah
telah menganggarkannya sebesar Rp210 miliar.
“Untuk pelatih
untuk emas Rp450 juta, perak Rp150 juta, dan perunggu Rp75 juta dari
negara. Nanti akan kita berikan sendiri untuk pelatih dan asisten
pelatih. Ada untuk nonmedali termasuk di situ,” paparnya.
Selain
bonus uang, formasi CPNS khusus atlet pun menanti. Dia mengatakan
sebagaimana sebelumnya, atlet berprestasi dimungkinkan untuk jadi CPNS
tanpa seleksi. Selain itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Kemen PUPR) juga tengah menyiapkan bonus rumah bagi atlet
bermedali emas.
Jakarta (CB) - Kontingen China berhasil menjadi juara
umum perolehan medali Asian Games ke-18 tahun 2018 dengan perolehan 132
medali emas, 92 perak dan 65 perunggu, sehingga negara Tirai Bambu ini
menjadi juara umum pesta olahraga Asia untuk kesepuluh kalinya dan
secara berturut-turut sejak 1982.
Medali terakhir Asian Games 2018 yang diperebutkan adalah cabang
olahraga triathlon campuran di Jakabaring Sport City, Palembang, Minggu,
dengan Jepang memperoleh medali emas, Korea Selatan memperoleh perak
dan Hongkong memperoleh perunggu.
Berada di urutan kedua dan ketiga dafat perolehn medali adalah Jepang (75 - 56 - 74) dan Korea Selatan (49 - 58 - 70).
Sementara itu tuan rumah Indonesia berada di urutan keempat dengan 31 medali emas, 24 perak dan 43 perunggu.
Perolehan medali emas Indonesia ini lebih tinggi dari target 16 medali
emas, dan terbanyak sejak mengikuti Asian Games tahun 1951, di New
Delhi, India.
Posisi tertinggi Indonesia selama mengikuti Asian Games adalah urutan kedua saat menjadi tuan rumah pada 1962.
Ada sembilan kontingen yang tidak memperoleh medali pada Asian Games
2018 yakni Banglades, Bhutan, Brunei, Maladewa, Oman, Palestina, Sri
Langka, Timor Leste dan Yaman.
Berikut daftar final perolehan medali Asian Games 2018 di Jakarta dan
Palembang, Sumatera Selatan, hingga pertandingan hari ke-15, Minggu :
Kapal Perang AS dan Jepang menggelar latihan perang bersama
di Laut Cina Selatan di tengah ketegangan perang dagang AS dan CIna pada
Jumat, 31 September 2018. Express.co.uk
CB, Jakarta - Kapal Grup Serang Ronald Reagan melakukan latihan perang dengan mengerahkan kapal induk di perairan Laut Cina Selatan, yang diklaim sebagai wilayah oleh Cina.
Sedikitnya
ada lima kapal perang yang berpawai di perairan ini seperti USS Ronald
Reagan, USS Antietam, yang membawa rudal presisi, dan USS Milius, yang
juga membawa rudal presisi.
Ada tiga kapal perang Jepang ikut serta dalam pawai ini yaitu JS
Kaga, yang dikenal sebagai penghancur helikopter, dan kapal penghancur
JS Inazuma dan JS Suzutsuki.
“Belum
diketahui maksud dari latihan ini namun AS sejak lama kerap menyuarakan
kebebasan navigasi di area ini dan kerap mengerahkan kapal perangnya
untuk melewati area sengketa,” begitu dilansir Express, Jumat, 31 Agustus 2018.
Presiden
Cina, Xi Jiping, menginspeksi latihan perang Angkatan Laut PLA di Laut
Cina Selatan, Kamis, 12 April 2018. CNN -- Xinhua
Latihan
perang ini kemungkinan bakal membuat Beijing meradang, yang mengklaim
semua wilayah laut di Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya.
Klaim Cina atas wilayah laut ini mendapat tantangan dari sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina.
Pada
Juni 2018, Presiden Cina, Xi Jinping, mengatakan soal klaim wilayah
laut ini. ”Kami tidak bisa kehilangan satu inci pun wilayah yang
ditinggalkan oleh nenek moyang kami.” Dia melanjutkan,”Apa yang menjadi
milik orang lain, kami tidak berkeinginan untuk memilikinya.”
Latihan perang besar ini terjadi di tengah ketegangan perang dagang antara Cina
dan AS terkait tarif impor dan kesenjangan neraca perdagangan, yang
membuat Cina surplus hingga sekitar US$375 miliar per tahun atau sekitar
Rp5,500 triliun.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, kiri dan kapal perang negara itu. TASS/PA
CB, Mediterania – Kepala Staf Angkatan Laut Rusia,
Vladimir Korolev, mengatakan kapal perang dan pesawat tempur negara itu
akan menggelar latihan menembak dan meluncurkan rudal pada latihan
perang besar di Laut Mediterania.
“Dalam
latihan ini, ada pengelompokan pasukan untuk berlatih tugas perang anti
kapal selam dan anti serangan udara, perlindungan komunikasi maritim,
melawan pembajakan dan pengerahan bantuan untuk kapal yang membutuhkan
bantuan selain berlatih menembakkan roket dan serangan artileri,” kata
Korolev speerti dilansir Express, Jumat, 31 Agustus 2018 waktu setempat.
Ini
merupakan latihan gabungan pertama antara angkatan laut dan udara Rusia
sejak beberapa waktu lalu. Latihan ini akan melibatkan dua kapal selam,
26 kapal tempur, dan 34 pesawat tempur.
Latihan
perang ini akan melibatkan Armada Utara Rusia, kapal penjelajah Marshl
Ustinov untuk kelas Slava, dan kapal penghancur Severomorsk anti-kapal
selam untuk kelas Udaloy.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan
latihan militer ini penting untuk menjaga keamanan lalu lintas
perdagangan di laut dan penerbangan.
Latihan perang besar-besaran
ini digelar setelah Kremlin menyatakan bersiap atas kemungkinan adanya
serangan rudal besar-besaran militer Amerika dan sekutu terhadap
pemerintahan Suriah.
Kapal Perang Rusia Marshal Ustinov. TASS
Media Sputnik News
melansir indikasi bakal adanya serangan AS itu muncul dari pernyataan
penasehat keamanan nasional AS, John Bolton, pada pekan lalu bahwa AS
akan merespon dengan kuat jika militer Suriah menyerang warga sipil
dengan bom kimia saat menaklukkan Provinsi Idlib dari kelompok militan
anti Presiden Bashar al Assad.
Militer
Rusia menuding pernyataan Bolton ini bagian dari operasi serangan
jebakan bom kimia oleh kelompok militan untuk disalahkan kepada militer
Suriah dengan tujuan memicu serangan retaliasi rudal presisi militer AS
dan sekutu.
Pada April 2018, militer AS, Inggris dan Prancis
menggelar serangan gabungan rudal presisi menggunakan kapal perang,
pesawat jet tempur dan kapal selam. Sekitar 100 rudal presisi
ditembakkan ke pos pasukan khusus Suriah, gudang senjata, dan gudang
senjata kimia.
USS Newport News. Gibraltar Chronicle
Militer
Suriah mengklaim berhasil menembak jatuh sekitar 70 persen rudal
menggunakan sistem anti-rudal yang dibawa pasukan Rusia.
Menurut Radio Free Europe,
utusan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vasily Nebenzya,
mengatakan kepada rekannya dari Inggris soal adanya plot ini.
“Kami juga ingin mengingatkan kepada Anda bahwa kami menyadari betul rencana buruk Anda,” kata Nebenzya. Rusia
menuding ada perusahaan pertahanan Olive, yang terlibat dalam plot
serangan bom kimia ini, untuk berpura-pura sebagai tim kemanusiaan Helm
Putih namun menyelundupkan senjata kimia.
Menteri
Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan, dia
benar-benar khawatir dengan laporan Iran telah mengirimkan rudal ke
Irak. Foto/Reuters
WASHINGTON
- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan, dia
benar-benar khawatir dengan laporan Iran telah mengirimkan rudal ke
Irak. Pompeo menyebut, jika laporan ini benar, maka hal ini adalah
pelanggaran terhadap kedaulatan Irak.
Iran dilaporkan mengirimkan
rudal Zelzal, Fateh-110 dan Zolfaqar yang misterius memiliki jangkauan
sekitar 200 km hingga 700 km ke Irak. Ini menempatkan Ibu Kota Arab
Saudi, Riyadh, atau Ibu Kota Israel Tel Aviv dalam jarak tembak jika
senjata-senjata itu dikerahkan di Irak selatan atau barat.
“Sangat
prihatin dengan laporan Iran yang mengirim rudal balistik ke Irak. Jika
benar, ini akan menjadi pelanggaran berat terhadap kedaulatan Irak dan
resolusi Dewan Keamann (DK) PBB 2231. Baghdad harus menentukan apa yang
terjadi di Irak, bukan Teheran,” kata Pompeo, seperti dilansir Al
Arabiya pada Minggu (2/9).
Sementara itu, juru bicara Kementerian
Luar Negeri AS, Heather Nauert menyatakan Pompeo telah melakukan
pembicaraan dengan Perdana Menteri Irak, Haider el-Abadi mengenai hal
ini.
Iran sendiri sebelumnya telah membantu telah mengirimkan
rudal ke Irak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi
menyebut hal itu adalah tuduhan palsu dan tidak masuk akal.
"Kebohongan
yang disebarkan oleh beberapa media tentang pengiriman rudal buatan
Iran ke Irak benar-benar tidak relevan dan tidak berdasar,Berita seperti
itu semata-mata untuk menyebabkan kepanikan di antara negara-negara di
kawasan dan sejalan dengan kebijakan mereka untuk menyebarkan
Iranophobia. Mereka tampaknya ingin hubungan luar negeri Iran yang parah
terutama dengan tetangganya," ucapnya.
Militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan berencana untuk memotong dana bantuan militer untuk Pakistan. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan berencana untuk memotong dana
bantuan militer untuk Pakistan. Dana bantuan sebesar USD 300 juta itu
akan dialokasikan untuk kebutuhan lain.
Pejabat Kementerian
Pertahanan AS, Letnan Kolonel Kone Faulkner menyatakan, alasan
pemotongan dana bantuan itu adalah karena AS menilai Pakistan tidak
terlalu mendukung strategi regional AS. Selain itu, AS juga menilai
Pakistan tidak bisa menghancurkan lokasi "rumah perlindungan" teroris
yang ada di negaranya.
"Karena kurangnya tindakan tegas Pakistan
untuk mendukung Strategi Asia Selatan. USD 300 juta diprogram ulang oleh
(Kementerian Pertahanan) dalam kerangka waktu Juni/Juli 2018 untuk
prioritas mendesak lainnya," kata Faulkner.
"Kementerian
Pertahanan sedang menunggu keputusan kongres mengenai apakah permintaan
pemrograman ulang ini akan disetujui atau ditolak," sambungnya dalam
sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (2/9).
Pakistan
telah melakukan kampanye sengit melawan kelompok militan dan mengatakan
telah kehilangan ribuan nyawa dan menghabiskan miliaran dolar dalam
perang panjangnya terhadap ekstremisme.
Namun, para pejabat AS
menuduh Islamabad mengabaikan atau bahkan berkolaborasi dengan
kelompok-kelompok yang menyerang Afghanistan dari "rumah perlindungan"
di sepanjang perbatasan antara kedua negara.
Gedung Putih percaya
bahwa badan Intelijen Antar-Lembaga Pakistan dan badan militer lainnya
telah lama membantu membiayai dan mempersenjatai Taliban untuk alasan
ideologis dan juga untuk melawan pengaruh India yang meningkat di
Afghanistan.
Jakarta, CB - Sedikitnya 12 orang tewas
termasuk dua warga negara Ukraina dalam kecelakaan helikopter di utara
Afghanistan pada Minggu (2/9) waktu setempat, seperti dilaporkan pejabat
Afghanistan.
Helikopter itu, yang dimiliki oleh perusahaan asal
Moldova, mengangkut 14 orang termasuk 11 anggota pasukan
keamanan Afghanistan saat terjatuh di bagian utara Provinsi Balkh.
Otoritas
penerbangan Moldova mengatakan dua warga Ukraina yang tewas dalam
insiden itu adalah awak pesawat. Satu awak pesawat lain yang juga warga
Ukraina berhasil selamat.
Sumber keamanan Afghanistan membenarkan jumlah korban tewas itu. Sumber
lain menyebutkan ada 13 orang tewas dan hanya satu pilot asing yang
selamat dalam kecelakaan.
Helikopter itu terbang membawa amunisi
dan meledak setelah terjatuh. Api membakar pesawat dan para penumpang
hingga tak bisa dikenali, kata sumber dari Afghanistan.
Awalnya, pejabat Afghanistan menyatakan hanya tiga orang tewas dalam insiden tersebut.
Sebelum meledak, helikopter terjatuh lebih dulu tak lama setelah lepas
landas di Distrik Dehdadi. Wakil Komandan Pasukan Miiter Afghanistan
Nazer Khuda Pamiri mengatakan kepada AFP bahwa pesawat jatuh karena masalah teknis.
Helikopter
itu mengangkut pasukan militer Afghanistan dari pangkalan militer
menuju Provinsi Faryab yang sedang bergejolak. Pamiri mengatakan
helikopter terbakar setelah jatuh di darat.
Juru bicara deputi
Menteri Pertahanan Afghanistan Mohammad Radmanish menuturkan helikopter
milik swasta itu disewa oleh kementerian.
Evakuasi orang-orang dari kota Kafraya dan Foa yang dikepung
pemberontak di Provinsi Idlib di barat laut Suriahhingga Provinsi Aleppo
selesai, Jumat, 20 Juli 2018, dilaporkan Kantor Berita Arab Suriah
(SANA).
CB, Jakarta - Turki memasukkan kelompok pemberontak Tahrir al-Sham di Suriah sebagai organisasi teroris. Informasi dari Official Gazette mengutip keputusan PBB pada Juni 2018 menyebutkan, Tahrir al-Sham masuk daftar orang dan organisasi yang asetnya dibekukan.
"Mereka dianggap memiliki jaringan dengan kelompok militan al Qaeda dan ISIS," Reuters melaporkan.
Dua
keluarga Suriah meninggalkan kehidupan yang mereka kenal selama tiga
tahun terakhir di Istanbul, untuk kembali ke rumah mereka di Aleppo.
Hari itu jadi hari yang penuh dengan emosi bercampur haru bagi Yehya
Omar Shughour dan dua anak lelakinya.
Tahrir al-Sham yang sebelumnya bernama Front Nusra, kelompok aliansi
Jihadis paling kuat di Idlib, adalah kelompok bersenjata terakhir yang
menguasai berbagai kawasan di Suriah.
Sementara itu pada pekan
lalu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menanggapi pernyataan
Rusia dan Suriah mengenai operasi militer di Idlib untuk
mengusir pemberontak. Dia mengatakan akan menjadi bencana besar bila
solusi militer digunakan di Idlib kendati di sana banyak kelompok
militan.
Pejuang
Al Qaeda's Nusra tengah mempersiapkan diri sebelum bertempur. Pasukan
pemerintah telah ditarik dari Ariha, setelah pasukan pemberontak
berhasil menguasai kota terakhir di Provinsi Idlib dekat perbatasan
Turki. Al Qaeda's Nusra merupakan kelompok teror, yang berafiliasi
dengan Al Qaeda yang dibentuk oleh mendiang Osama bin Laden. Idlib,
Suriah, 28 Mei 2015. REUTERS / Ammar Abdullah
"Operasi
militer di Idlib hanya akan menimbulkan gelombang pengungsi
besar-besaran," kata Ankara yang menempatkan sejumlah kecil pasukannya
di sana.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan rencananya akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Hassan Rouhani di Iran pada 7 September 2018 untuk membahas kondisi Idlib.
Presiden Turki Tayyip Erdogan
meninggalkan kursinya untuk memberikan pidato kepada anggota parlemen
dari Partai AK yang berkuasa (AKP) di parlemen Turki di Ankara, Turki,
Sabtu (7/7/2018). (REUTERS/Umit Bektas)
Istanbul (CB)- Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan
Turki segera menerima sistem peluru kendali antipesawat jarak jauh
tercanggih Rusia, S-400, sesuai dengan kesepakatan kedua negara.
"Kita tidak menyesali keputusan kita," kata Erdogan saat berbicara dalam
satu acara di Provinsi Balikesir seperti dilaporkan kantor berita
Anadolu dan dipantau Antara dari Bogor, Minggu pagi.
Turki membutuhkan sistem rudal S-400 Rusia itu untuk mengejar
kepentingan nasionalnya, dan memperjuangkan pencapaian tujuan-tujuannya
di tengah upaya sejumlah pihak yang mencoba membentuk Turki dan kawasan
di mana Turki berada menurut agenda mereka, katanya.
Desember lalu, Turki mengumumkan tercapainya kesepakatannya dengan Rusia
tentang pembelian dua sistem rudal S-400 hingga awal 2020. April 2018,
pemerintah kedua negara menyepakati perihal penyerahan awal sistem rudal
tercanggih buatan Moskow itu.
Senat Amerika Serikat keberatan dengan kesepakatan Turki-Rusia tentang
sistem rudal S-400 yang dapat membawa tiga jenis rudal yang mampu
merontokkan target, termasuk rudal balistik dan jelajah, itu.
Keberatan Senat AS yang dilatarbelakangi perihal pembelian S-400 Rusia
dan penahanan seorang pastur berkewarganegaraan AS oleh Ankara itu
ditunjukkan dengan diloloskannya undang-undang berisi pelarangan
penjualan jet tempur F-35 kepada Turki pada Juni lalu.
Presiden Erdogan mengatakan militer dan ekonomi negaranya menjadi target
AS menyusul penahanan pastur Andrew Craig Brunson yang didakwa Turki
terlibat dalam kegiatan mata-mata untuk kepentingan kelompok PKK dan
FETO.
Di mata Turki dan AS, Partai Buruh Kurdistan (PKK) adalah organisasi
teroris namun Ankara dan Washington berbeda pandangan tentang FETO.
Bagi Turki, FETO atau gerakan Fethullah Gulen merupakan organisasi
teroris yang berlibat dalam upaya kudeta yang gagal terhadap
kepemimpinan Erdogan pada Juli 2016 sedangkan Pemerintah AS justru
mengizinkan Fetullah Gulen menetap di negara itu.
Menyusul tahanan rumah yang diberlakukan terhadap Brunson yang didakwa
terlibat dalam kasus terorisme di Turki, hubungan Ankara-Washington
terganggu terlebih lagi setelah AS menjatuhkan sanksi atas sejumlah
produk ekspor penting Turki.
Presiden Erdogan mengatakan, seperti negara-negara lain, Turki juga memiliki hak yang sah untuk memerangi terorisme.
"Memerangi terorisme dipandang sah bagi negara-negara lain namun tidak
demikian halnya saat itu terjadi pada Turki. Mereka bertingkah berbeda,"
kata pemimpin Turki kelahiran Istanbul, 26 Februari 1954, ini.
Presiden Erdogan mengatakan Turki tak pantas menerima serangan teror
dari dalam dan luar negeri maupun kemunafikan di panggung dunia dan tak
juga pantas mendapat gambaran seolah-olah Turki tengah menghadapi krisis
ekonomi.
"Turki senantiasa loyal pada janji-janjinya dalam
kesepakatan-kesepakatan internasional. Namun tetap saja kita selalu
menghadapi kemunafikan," katanya.
Di tengah kondisi ini, Turki membutuhkan kemitraan dengan bangsa-bangsa lain di samping negara-negara Eropa dan AS.
"Kita tahu betul kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan mereka yang suka
memaksa kita memiliki hubungan unilateral ini secara rahasia maupun
terang-terangan di seluruh dunia. Ketidakstabilan dalam nilai tukar mata
uang itu adalah operasi untuk menentang kita."
Namun, penggunaan senjata ekonomi untuk mencapai tujuan yang tengah
mereka lakukan melalui organisasi-organisasi teroris maupun para
pengkhianat di dalam negeri Turki tidak akan berhasil, kata Presiden
Erdogan.
Pesawat jet tempur F-35 Lightning II dan jet tempur F-22 Raptor. Foto/Military Machine
WASHINGTON
- Kontraktor pertahanan Amerika Serikat (AS), Lockheed Martin,
melemparkan gagasan jet tempur hibrida baru untuk Angkatan Udara
Pentagon. Pesawat yang ditawarkan adalah pesawat dengan tubuh F-22
Raptor dan otak F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF).
Para
pejabat yang mengetahui rencana Lockheed Martin itu mengatakan, tujuan
dari proyek jet tempur hibrida baru yang ditawarkan semata-mata untuk
menjawab ancaman dari Rusia dan China dalam satu dekade ke depan.
"Anda
sedang membangun pesawat hibrida," kata David Deptula, seorang
pensiunan Letnan Jenderal Angkatan Udara AS yang sekarang jadi pakar di
Mitchell Institute for Aerospace Studies kepada Defense One, yang dikutip Sabtu (1/9/2018).
"Itu
bukan F-22. Itu bukan F-35. Itu kombinasi keduanya. Itu bisa dilakukan
jauh, jauh lebih cepat daripada memperkenalkan desain baru," ujar
Deptula.
Ide serupa ini juga dilemparkan Lockheed Martin kepada militer Jepang.
"Ada
banyak potensi dalam ide ini," kata Deptula. "Saya tidak menganjurkan
bahwa kami melompat ke dalamnya dan menerimanya, tetapi dari perspektif
Jepang ketika mereka melihat dan bersedia untuk berinvestasi dalam
alternatif semacam ini, sebagai lawan mencoba membangun pesawat lokal
yang tidak akan mendapatkan dekat dengan apa yang F-22 sudah dapat
berikan. Ini langkah cerdas atas nama mereka."
Kendati demikian,
ide Lockheed Martin ini bisa membunuh pasar untuk F-35, jet tempur yang
dibanggakan sebagai sistem senjata paling mahal dalam sejarah.
Sekadar
diketahui, pengembangan F-22 dimulai pada 1980-an, ketika sistem
komputer mengambil ruang lebih banyak. Kecanggihan sistem komputer itu
tidak menghentikan insinyur Lockheed Martin untuk membangun jet tempur
bermesin ganda setinggi 45 kaki tersebut.
Tak lama kemudian, F-22
mendominasi superioritas udara yang mengungguli F-15. Jet tempur F-22
Raptor dipuji karena bisa mengalahkan target dari jarak jauh sebelum
target tersebut terlibat.
Sedangkan F-35 memanfaatkan teknologi
stealth (siluman), namun dengan frame yang lebih kecil. Jet tempur
generasi kelima AS ini memiliki loadout senjata yang lebih kecil, dan
menggunakan mesin tunggal. Pesawat F-35 dirancang untuk memburu dan
menghancurkan pertahanan udara musuh, bukan untuk misi tempur di udara.
PBB menyebut China menahan lebih dari satu juta di kamp politik. Foto/Istimewa
BEIJING
- China menyanggah laporan PBB terkait penahanan Muslim Uighur dalam
tahanan untuk jangka waktu yang lama tanpa dituntut atas kejahatan atau
diadili di pengadilan.
Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh
Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial mengatakan sejumlah
besar etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya ditahan untuk waktu yang
lama dengan dalih melawan terorisme dan ekstremisme agama.
Dalam sebuah bantahan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying mengatakan klaim itu salah.
"Mempertahankan perdamaian dan keamanan abadi di Xinjiang adalah keinginan umum semua etnis," kata Hua.
"Kebijakan
dan langkah-langkah di Xinjiang bertujuan untuk menjaga stabilitas,
mempromosikan pembangunan dan persatuan, dan meningkatkan mata
pencaharian," imbuhnya seperti dikutip dari UPI, Minggu (2/9/2018).
Informasi
yang dikutip dari Xinjiang dalam laporan PBB mengatakan puluhan ribu
Uighur dan minoritas lainnya ditahan dalam penahanan jangka panjang atau
yang telah dipaksa untuk menghabiskan berbagai periode dalam kamp
pendidikan ulang politik bahkan untuk ekspresi yang tidak mengancam.
Budaya etno-religius Muslim seperti salam harian.
Komite PBB menyerukan pembebasan segera individu-individu dan penyelidikan atas dugaan tersebut.
Awal
pekan ini, anggota Kongres Amerika Serikat (AS) menekan administrasi
Trump untuk menghadapi Beijing atas penahanan Muslim di kamp interniran
dan menyarankan menampar pejabat Tiongkok yang terlibat dengan sanksi
perjalanan dan keuangan.
Senator Florida asal Republik, Marco
Rubio dan 16 anggota Kongres lainnya dari kedua belah pihak mengirim
surat yang dikirim ke Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri
Keuangan Steven Mnuchin menyerukan sanksi.
"Penahanan sebanyak
satu juta atau lebih warga Uyghur dan minoritas etnis minoritas Muslim
lainnya di pusat-pusat" pendidikan ulang politik atau kamp-kamp
memerlukan respons yang tangguh, terarah, dan global," bunyi surat
tersebut.
Surat itu mendesak pemerintah Trump untuk menerapkan
Global Magnitsky Act, yang memungkinkan para pejabat AS untuk membekukan
aset dan melarang masuknya orang asing yang terlibat dalam pelanggaran
berat hak asasi manusia atau tindakan korupsi yang cukup besar.
Menanggapi surat itu, Hua mengatakan Amerika Serikat benar-benar tidak
dalam posisi untuk menilai Cina tentang masalah ini dalam hal ini.
"China
berkomitmen untuk menjamin kebebasan beragama warga negara China," kata
Hua, dan dia berharap para pembuat undang-undang AS dapat menghentikan
bias semacam ini dan berhenti menyakiti rasa saling percaya dan kerja
sama antara China dan AS.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto/REUTERS/Kyodo News
RAMALLAH
- Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mengirim surat kepada
Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas. Dalam suratnya,
pemimpin negara komunis ini menyatakan dukungannya untuk Palestina
mengklaim sebagai negara merdeka.
Surat dukungan untuk Palestina
itu melalui Duta Besar Korea Utara di Kairo, Du Hui, yang disampaikan
selama pertemuan dengan duta besar Palestina untuk Mesir.
"Menyambut
baik upaya Palestina untuk mencapai hak yang sah dan terutama hak
mereka untuk mendirikan negara merdeka, dengan Yerusalem sebagai ibu
kota mereka," bunyi surat pemimpin muda Korea Utara ini, seperti dikutip
dari The Jerusalem Post, Senin (3/9/2018).
Surat itu
dikirim ke Abbas sebagai tanggapan atas surat yang dikirim oleh Presiden
Otoritas Palestina yang memberi selamat kepada Kim Jong-un pada
perayaan Hari Nasional Korea Utara.
Dalam surat itu, Presiden Abbas mengatakan bahwa orang Korea "membuat pengorbanan terbesar demi kebebasan dan martabatnya".
"(Palestina)
menyatakan penghargaan atas solidaritas Korea dalam mendukung hak-hak
rakyat kami dan perjuangannya untuk mengakhiri pendudukan dan mendirikan
negara Palestina merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya,"
bunyi surat Abbas.
Abbas juga berharap Kim diberikan kesehatan
dan kebahagiaan dan orang-orang Korea diberikan stabilitas dan
kemakmuran yang melimpah.
PM Israel Benjamin Netanyahu meresemikan penggantian nama reaktor nuklir di Dimona menjadi Shimon Peres. GPO/Kobi Gideon
CB, Jakarta - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengancam menggunakan senjata nuklir untuk menyapu bersih musuh-musunya.
Ancaman
Netanyahu itu disampaikan dalam sebuah pidato di depan para pemimpin
Partai Likud, tempat Netanyahu bernaung, sekaligus sebagai peringatan
keras Israel terhadap para musuhnya.
"Mereka
yang mengancam kita berarti menempatkan diri pada posisi berbahaya.
Mereka tidak bakal bisa mewujudkan tujuannya," katanya di Kota Dimona,
lokasi reaktor nuklir Isarel seperti
Perdana
Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam konferensi pers senjata
nuklir Iran di Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, Israel, 30 April
2018. REUTERS/Amir Cohendiberitakan Middle East Monitor.
Pidato Netanyahu mendapatkan reaksi keras Iran. Negeri Mullah itu
memukul balik dengan mengatakan apa yang disampaikan Netanyahu sebagai
sebuah hasutan perang. "Ancaman menghancurkan reaktor nuklir Iran adalah
sebuah perbuatan tak tahu malu."
"Iran,
sebuah negara tanpa senjata nuklir, terancam oleh seorang penghasut
yang berdiri di samping pabrik senjata nuklir," kata Menteri Luar Negeri
Iran, Mohammad Javad Zarif, melalui akun Twitter menanggapi ujaran PM Israel.
Sayyad-3, rudal pertahanan udara terbaru Iran diperlihatkan kepada publik pada 22 Juli 2017 [Iranian Ministry of Defence]
CB, Jakarta - Iran
sedang merencanakan meningkatkan kapasitas misil, jet tempur dan kapal
selam sebagai bagian dari upaya pengembangan kemampuan pertahanan.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Mohammad Ahadi, Wakil Menteri
Pertahanan Iran urusan Internasional, seperti dikutip Al Jazeera.
Menurut laporan kantor berita IRNA,
Ahadi menyampaikan kebijakan Iran itu melalui sebuah pidato di depan
para atase pertahanan. "Iran memiliki rencana mengembangkan dan
meningkatkan kemampuan rudal balistik, kapal selam, serta berbagai
senjata perang lainnya," ucapnya di ibu kota Iran, Teheran.
Sebuah
rudal jarak menengah yang diluncurkan oleh militer Iran yang
ditargetkan pada militan ISIS Suriah di Kermanshah, Iran, 19 Juni 2017.
(IRIB News Agency, Morteza Fakhrinejad via AP)
Pidato Ahadi itu disampaikan sehari setelah Teheran menolak desakan
Prancis mengenai reaktor nuklir, kepemilikan rudal balistik karena
dianggap dapat meningkatkan ketegangan regional. Menurut Prancis, hal
tersebut menjadi pemicu Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan
nuklir 2015.
Sebelumnya, pada awal pekan ini, sejumlah pengacara
Iran meminta Hakim Pengadilan Internasional memerintahkan AS mencabut
sanksi. Sebab sanksi yang diterapkan AS menyebabkan ekonomi Iran
melemah.
Fasilitas Nuklir Iran di Isfahan.[haaretz]
"Sanksi AS melanggar kesepakatan persahabatan yang diteken kedua negara pada 1955," tulis Al Jazeera mengutip pernyataan pengacara Iran.
Ahadi menegaskan, sanksi yang diberlakukan oleh AS sama sekali tidak memperlambat laju pembangunan industri senjata Iran. "Kita memiliki infrastruktur dan kita telah melakukan penelitian serta pengembangan untuk memperbarui kemampuan persenjataan."
Ilustrasi (Kelsey J. Hockenberger/Handout via REUTERS)
Jakarta, CB - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu
bertemu dengan utusan Amerika Serikat (AS) untuk melakukan pembicaraan
soal negara-negara yang tengah dilanda perang dan Iran, seperti
disebutkan juru bicara kantor Perdana Menteri tersebut.
"(Pembahasan
seputar) situasi di Suria dan usaha bersama untuk menghentikan teror
dan agresi Iran," jelas James Jeffrey, utusan khusus AS terkait Suriah
dalam pernyataannya Minggu (2/9) seperti dikutip AFP.
Sebelum pertemuan, Departemen Luar Negeri AS menyebut bahwa pertemuan
Jeffrey akan dilakukan bersama dengan utusan khusus untuk Suriah
lainnya, Joel Rayburn. Keduanya akan mendiskusikan soal, "menjaga
keamanan Israel sambil melawan aktivitas destabilisasi Iran di seluruh
wilayah."
Jeffrey dan Rayburn juga akan melakukan kunjungan ke
Yordania dan Turki untuk menekankan lagi posisi AS atas serangan militer
di Idlib.
Mereka juga diutus untuk mengatasi tuduhan Rusia yang
dianggap tidak bermoral. Sebab, Rusia menyebut ada rencana internasional
untuk menempatkan serangan senjata kimia ke Suriah. Hal tersebut
diungkap dalam pertemuan Rusia di seluruh regional.
Iran memang dikenal mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad. Bersama
dengan Rusia, Iran mendukung Presiden Suriah yang telah berkuasa sejak
1988 itu dalam perang sipil bersama dengan kelompok Syiah Libanon,
Hizbullah.
Israel menyebut telah berusaha untuk menghindari
keterlibatan langsung dalam konflik di Suriah. Meski demikian, mereka
sudah melakukan belasan serangan udara ke Suriah yang diklaim dilakukan
untuk menghentikan pengiriman persenjataan canggih kepada Hizbullah.
Negara-negara Eropa berusaha agar perjanjian nuklir dengan Iran tetap berjalan
CB, DUBAI -- Teheran mengatakan negara-negara Eropa hendaknya mengambil
tindakan jika mereka ingin menyelamatkan perjanjian nuklir Iran setelah
Amerika Serikat (AS) mundur dari perjanjian tersebut. Hal ini
disampaikan Iran saat kunjungan seorang menteri junior Inggris pada
Sabtu (1/9).
"Sudah saatnya bagi negara-negara Eropa untuk bertindak selain menyuarakan komitmen politik mereka," kata kantor berita negara IRNA mengutip Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif kepada wartawan.
"Langkah-langkah
ini mungkin mahal, tapi jika negara-negara ingin menuai
keuntungan-keuntungan dan jika mereka yakin perjanjian nuklir itu
merupakan pencapaian internasional, mereka hendaknya siap menjaga
prestasi-prestasi ini," kata Zarif seperti dikutip Reuters.
Inggris
dan negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian itu berusaha
agar persetujuan tersebut tetap berjalan, kendati Presiden Amerika
Serikat Donald Trump memberlakukan kembali sanksi-sanksi atas Teheran.
Menteri
Junior Urusan Luar Negeri Inggris, Alistair Burt, melakukan kunjungan
pertama oleh seorang menteri Inggris sejak Trump mundur dari perjanjian
itu. Sebelumnya ia bertemu dengan Wakil Menlu Iran Abbas Araghchi.
Zarif
mengatakan pembicaraan dengan Burt menyinggung antara lain akses ke
sumber daya perbankan dan penjualan minyak. Iran telah berusaha
mengusahakan komitmen dari para penandatangan perjanjian nuklir dari
Eropa dan memiliki akses ke sistem perbankan Barat serta terus menjual
minyak kendati sanksi-sanksi AS berlaku.
"Sepanjang Iran
memenuhi komitmen berdasarkan perjanjian itu, kami masih berkomitmen
kepadanya karena kami yakin inilah cara terbaik untuk memastikan masa
depan yang aman dan terjamin bagi kawasan," kata Burt dalam pernyataan
sebelum kunjungannya.
Zarif kemudian berbicara melalui
telepon dengan mitranya Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian,
media negara melaporkan. Ditambahkan, mereka membahas hubungan
bilateral, perjanjian nuklir dan perkembangan regional.
Sehari
sebelumnya, Iran membantah telepon dari Le Drian untuk mengadakan
perundingan tentang rencana-rencana nuklir masa depan Teheran,
persenjataan peluru kendali balistiknya dan perannya dalam perang-perang
di Suriah dan Yaman.
Menteri Burt juga diperkirakan akan
membahas kasus-kasus warga negaranya yang memiliki kewarganegaraan ganda
yang ditahan di Iran. Utusan khusus London untuk Suriah Martin Longden,
yang menemani Burt, kemudian bertemu pejabat senior Kemlu Iran Hosein
Jaberi Ansari, kata kantor berita IRNA.
IRNA melaporkan
Longden telah menyampaikan keprihatinan mengenai masa depan Idlib dan
kemungkinan penggunaan senjata kimia di sana. Provinsi Idlib dan
kawasan-kawasan yang mengelilinginya di Suriah merupakan kantung utama
terakhir yang dikuasai para penentang Presiden Suriah Bashar al-Assad,
sekutu dekat Iran. Satu sumber menyatakan kepada Reuters bahwa Bashar sedang menyiapkan tindakan ofensif untuk merebut provinsi tersebut.
Palestina bisa menerima tawaran itu asalkan Israel bergabung dalam konfederasi.
REPUBLIKA.CO.ID,
RAMALLAH – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan tim negosiasi
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menawarinya sebuah
perjanjian damai berdasarkan konfederasi dengan Yordania. Abbas mengaku
dapat menerima penawaran itu dengan syarat Israel bagian dari
konfederasi.
“Saya ditanya apakah saya yakin pada federasi dengan Yordania,” kata
Abbas tentang perundingan yang diadakan bersama penasihat senior Gedung
Putih Jared Kushner dan utusan khusus AS untuk perdamaian Timur Tengah
Jason Greenblatt, dikutip Haaretz, Ahad (2/9).
Abbas
menjawab bahwa dia dapat menerima penawaran tersebut, namun dengan
syarat Israel bergabung di dalamnya. “Saya ingin konfederasi tiga pihak
dengan Yordania dan Israel, dan saya meminta Israel untuk menerima
tawaran seperti itu,” kata Abbas, dikutip laman the Jerusalem Post.
Beberapa
jenis persatuan politik antara Tepi Barat dan Yordania adalah ide
populer tentang hak Israel, yang kerap menolak seruan untuk pembentukan
negara Palestina. Israel mengatakan Yordania sudah seperti negara
berdasarkan demografi.
Kendati demikian, kantor berita Palestina WAFA
melaporkan, Abbas tetap berkomitmen untuk merundingkan perjanjian damai
dengan Israel atas dasar solusi dua negara. Perundingan solusi dua
negara diketahui telah mandek sejak 2014. Dia juga menuding pemerintahan
Trump ingin sepenuhnya menyabotase Badan PBB untuk Pengungsi Palestina
(UNRWA). Tudingan itu mengacu pada keputusan AS untuk menghentikan pendanaan bagi UNRWA.
Pada
Jumat (31/8), juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert
mengatakan Washington tidak akan lagi memberikan pendanaan lebih lanjut
untuk UNRWA. Hal itu diumumkan setelah sebelumnya AS menangguhkan
bantuan dana terhadap UNRWA.
Pada Januari lalu, AS telah
memotong dana bantuan untuk UNRWA. Dari total dana 125 juta dolar AS
yang disiapkan, AS hanya mengucurkan sebanyak 65 juta dolar AS.
Hal
itu dilakukan setelah Palestina memutuskan menarik diri dari
perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS. Palestina menilai AS
tak lagi menjadi mediator yang netral karena terbukti membela
kepentingan Israel. Pemotongan dana bantuan UNRWA dinilai sebagai cara
AS untuk mengembalikan Palestina ke meja perundingan.
Penangguhan
dana bantuan itu tak ayal menyebabkan UNRWA mengalami krisis pendanaan.
Sebab bagaimanapun, AS merupakan penyandang dana terbesar bagi UNRWA.
AS
juga telah mengumumkan akan memangkas bantuan lebih dari 200 juta dolar
AS untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza. Menurut seorang pejabat senior
Departemen Luar Negeri AS, dana yang semula untuk Tepi Barat dan Jalur
Gaza itu akan dialihkan ke proyek-proyek prioritas AS di tempat lain.
Juru
bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh mengecam
hal tersebut. Rudeineh menjelaskan, pemangkasan dana bantuan AS untuk
Tepi Barat dan Jalur Gaza bermotif politis. Menurutnya tindakan itu
dirancang dengan maksud menekan Palestina agar berhenti memperjuangkan
Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Padahal, AS sepenuhnya sadar, tidak
akan ada perdamaian dengan Israel bila Yerusalem Timur tidak menjadi
Ibu kota Palestina.
Jakarta, CB-- Palestina marah atas keputusan AS menghentikan seluruh pendanaan bagi UNRWA,
badan PBB yang membantu jutaan pengungsi Palestina dan memandang
langkah ini sebagai perubahan kebijakan baru yang bertujuan menghalangi
perjuangan mereka.
Washington, yang hingga tahun lalu merupakan
pendonor terbesar UNRWA, mengumumkan tidak akan lagi menyumbang
"kegiatan yang cacat sejak lahir".
Langkah pemerintahan Presiden
Donald Trump ini digambarkan sebagai "kejam dan tidak bertanggung
jawab" oleh pejaba senior Palestina Hanan Ashrawi.
"Pengungsi Palestina adalah korban yang kehilangan rumah,
pekerjaan dan keamanan akibat pembentukan negara Israel," ujarnya, Sabtu
(1/9).
UNWRA
dianggap AS dan Israel badan cacat karena terus mempertahankan ide
warga Palestina memilik hak kembali ke rumah mereka yang hilang setelah
pendirian negara Israel. (Taghrid Mohammed/UNRWA via Reuters)
Amerika Serikat mendukung tuduhan Israel bahwa UNRWA membuat konflik
Timur Tengah abadi dengan mempertahankan ide bahwa sebagian besar warga
Palestina adalah pengungsi yang memiliki hak kembali ke rumah mereka
yang kini menjadi Israel.
Tetapi bagi Palestina, hak ratusan
ribu orang yang mengungsi atau diusir ketika terjadi perang 1948 setelah
negara Israel didirikan merupakan inti perjuangan mereka.
Ketua
juru runding Palestina Saeb Erekat mengatakan pemerintah AS menafikan
perundingan damai di masa depan dengan "mendahului dan menyimpulkan
masalah-masalah yang seharusnya dibicarakan" dalam perundingan status
permanen.
"Elemen-elemen Palestina dan Israel yang ingin
menciptakan perdamaian secara damai berdasarkan solusi dua negara kini
dihancurkan," ujarnya kepada AFP.
Masa Depan Anak-Anak Hancur
Israel sendiri menyambut baik langkah Amerika Serikat ini.
"Mengkonsolidasikan
status pengungsi Palestina adalah salah satu masalah yang membuat
konflik ini tidak selesai," ujar seorang pejabat kantor Perdana Menteri
Israel Benjamin Netanyahu.
Presiden Donald Trump sebelumnya
membuat marah warga Palestina ketika Desember lalu dia mengakui kota
Yerusalem yang diperebutkan sebagai ibu kota Israel dan menghentikan
dana bantuan bilateral untuk Gaza dan Tepi Barat berjumlah lebih dari
US$200 juta.
Kebijakan baru AS terkait Yerusalem ini mengubah
kebijakan pemerintah negara itu selama beberapa dekade dan menyebabkan
kepemimpinan Palestina menutup hubungan dengan Gedung Putih.
Juru
Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeina mengatakan keputusan
terbaru Washington ini "memicu terorisme" dan pelanggaran atas resolusi
PBB.
Dia mengatakan Presiden Mahmud Abbas sedang mempertimbangkan untuk meminta PBB mempertanyakan keputusan AS itu.
UNRWA,
dibentuk pada 1949, sebelumnya mengalami krisis keuangan setelah Trump
mengumumkan pembekuan bantuan berjumlah US$300 juta pada Januari lalu.
Badan yang membantu lebih dari lima juta pengungsi Palestina yang
terdaftar mengatakan harus menutup jaringan sekolah dan layanan
kesehatan yang dioperasikannya.
Mahmoud Mubarak, direktur komite
penyelenggara 19 kamp pengungsi di Tepi barat yang mengampung sekitar
500 ribu warga Palestina, memperingatkan kemungkinan "balasan yang
sangat serius".
Mubarak mengatakan anggota komite akan bertemu pada Selasa (4/9) untuk membicaraka opsi yang ada
Sementara
itu, di Jalur Gaza dimana sebagian besar anak-anak Palestina belajar di
sekolah UNRWA, Hisham Saqallah mengatakan langkah AS itu merupakan
"pemerasan politik" yang akan meningkatkan ketegangan.
"Jika
mereka menghentikan bantuan untuk sekolah, artinya mereka menghancurkan
masa depan banyak pelajar sehingga mereka harus berhenti sekolah,"
ujarnya.
"Jika mereka menghentikan bantuan itu sama sekali, dampaknya akan besar pada anak-anak kami."
Dampak Mendalam
Juru Bicara UNRWA Chris Gunnes mengatakan badan itu akan mencoba menutup kekurangan dana sebesar US$217 juta.
"Jika tidak, sebagian warga yang paling terpinggirkan dan paling rentan di dunia ini akan menderita," ujarnya kepada AFP.
"Mereka
akan semakin terpojok dan termaginalkan," katanya sambil memperingatkan
akan konsekuensi yang "dramatis, luas, mendalam dan tidak terduga."
Yordania,
satu dari dua negara Arab yang menandatangani kesepakatan damai dengan
Israel, mengumumkan akan menyelenggarakan konferensi penggalangan dana
di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York bulan depan.
Menteri
luar negeri Yordania menyuarakan kekecewaan negara itu atas keputusan
AS dengan mengatakan bahwa Amman telah berusaha meyakinkan Washington
untuk terus mendanai UNRWA.
Pemerintah
AS sebelumnya membuat marah warga Palestina karena mengakui Yerusalem
yang dipersengketakan sebagai ibu kota Israel. (Reuters/Ibraheem Abu
Mustafa)
"Penolakan terhadap layanan badan itu dan upaya menghilangkan perannya
yang dibuat berdasarkan mandat PBB akan menyebabkan konsekuensi
berbahaya," kata Menlu Ayman Safadi, Sabtu (1/9).
"Menghentikan
para pengungsi mendapatkan layanan badan ini akan memperburuk situasi
sulit mereka dan menciptakan ketegangan yang berbahaya," tambahnya.
Juru
Bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan
pemerintahnya akan "meningkatkan dialog dengan PBB, negara tempat UNRWA
beroperasi dan pemangku kepentingan internasional mengenai model dan
pendekatan baru" dalam membantu warga Palestina.
Tetapi pengamat
masalah Israel dan Palestina dari Dewan Eropa bidang Hubungan
Internasional, Hugh Lovatt, mengatakan Washington tidak akan mendapat
banyak dukungan atas model bantuan alternatif yang diusulkannya.
Dia
mengatakan langkah ini adalah upaya "bersama untuk mencabut hak warga
Palestina untuk kembali ke tanah mereka dari meja perundingan".
"Tetapi
langkah AS ini salah arah, berbahaya dan tidak akan berhasil....Lebanon
dan Yordania tidak akan menyetujuinya," kata Lovatt.