Senin, 03 September 2018

Erdogan: Kami Tak Perlu Izin Siapapun Beli Sistem Rudal Rusia


Sistem rudal S-400. Sumber : Sputnik/RT.com
Sistem rudal S-400. Sumber : Sputnik/RT.com

CB, Jakarta - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, membalas gertakan Amerika Serikat. Erdogan mengatakan pihaknya tak membutuhkan izin dari siapapun untuk membeli sistem rudal S-400.
“Kami telah mengunci kesepakatan dengan Rusia soal S-400. Seseorang merasa diserang dengan hal ini, tetapi kami tidak butuh izin dari siapapun untuk membelinya,” kata Erdogan seperti dikutip dari RT.com, Senin, 3 September 2018.


Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bersama Mustafa Varank, Menteri Industri dan Teknologi Turki.[www.sozcu.com.tr]

Sebelumnya pada Selasa, 26 Agustus 2018, Amerika Serikat memperingatkan Ankara karena membeli sistem pertahanan udara dari Rusia, S-400. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James Mattis, mengatakan sebagai sebuah negara berdaulat dan anggota NATO, pihaknya sangat menentang Turki melakukan pembelian S-400.
Mattis mengatakan Turki sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki pilihan. Namun dengan membeli sistem pertahanan udara dari Rusia, maka hal ini tidak bisa diintegrasikan dengan NATO.
“Ini menjadi kekhawatiran kami dan kami tidak merekomendasikan hal ini,” kata Mattis.
Menjawab hal ini, Erdogan mengatakan Turki membentuk kebijakan pertahanannya sendiri tanpa berpatokan pada Amerika Serikat. Turki membeli sejumlah senjata untuk menuju status geopolitik yang baru yang mampu mengendalikan wilayah udaranya sendiri dan jika diperlukan menggunakan senjata-senjata itu untuk menyerang musuh.  
Hubungan Amerika Serikat dan Turki suram semenjak Washington mengumumkan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara itu. Turki-Amerika Serikat memiliki pandangan yang berseberangan terkait penahanan seorang pastur berkewarganegaraan Amerika Serikat, Andrew Brunson, yang sekarang ditahan di Turki.  




Credit  tempo.co









Polandia Hitung Kerugian Akibat Perang Dunia II

Pasukan Jerman berparade di jalan kota Warsawa setelah invasi Polandia. Warsawa, Polandia, September 1939.[United States Holocaust Memorial Museum / www.ushmm.org]
Pasukan Jerman berparade di jalan kota Warsawa setelah invasi Polandia. Warsawa, Polandia, September 1939.[United States Holocaust Memorial Museum / www.ushmm.org]

CB, Jakarta - Sebuah komisi parlemen di Polandia melaporkan Polandia kehilangan lebih dari 5 juta warga dan lebih dari US$ 54 miliar atau Rp 795 triliun senilai aset di bawah pendudukan Nazi Jerman selama Perang Dunia II.
Dilaporkan Associated Press, 1 September 2018, Komisi mengumumkan angka-angka itu sebagai bagian dari niat pemerintah Polandia saat ini untuk mencari ganti rugi kerusakan selama Perang Dunia II dari Jerman. Namun komisi mengatakan angka-angka ini baru perkiraan awal.

Pemimpin Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa, Jaroslaw Kaczynski, berpendapat bahwa sebagai negara pertama yang diserang Nazi Jerman pada 1939, Polandia juga adalah yang pertama kali melakukan perlawanan dan menderita kerugian terbesar.
Para pengamat mengatakan pembicaraan tentang menuntut kerusakan dari Jerman sebagian besar ditujukan kepada pemilih Polandia yang lebih tua. Polandia belum mengajukan banding resmi dan Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek Czaputowicz, mengatakan masalah itu tidak membebani hubungan baik antara Polandia dan Jerman.

Gerbang menuju pasar kota yang menjadi puing akibat serangan udara Jerman di Warsawa, Polandia, September 1939. [US Holocaust Memorial Museum / www.ushmm.org]
Polandia menghabiskan beberapa puluh tahun di bawah dominasi Uni Soviet setelah perang dan tidak dapat menghitung kerugian secara mandiri. Namun, Jerman telah melakukan pembayaran kepada orang-orang yang selamat dari kekejaman Nazi di Polandia.
Perhitungan awal yang dilakukan untuk komisi oleh para ahli universitas menyebutkan jumlah warga Polandia yang tewas dari tahun 1939 hingga 1945 menjadi 5,1 juta, termasuk 90 persen dari populasi Yahudi yang berjumlah sekitar 3,5 juta sebelum perang.

Kerugian Perang Dunia II di kota-kota diperkirakan bernilai 53 miliar zlotys atau US$ 14 miliar (Rp 206 miliar), dengan Warsawa sendiri terhitung lebih dari dua pertiga dari total biaya. Kerugian tambahan di bidang pertanian dan infrastruktur transportasi Polandia juga dihitung oleh tim ahli.




Credit  tempo.co


Kesuksesan Helatan Asian Games Kemenangan Besar Indonesia




Kesuksesan Helatan Asian Games Kemenangan Besar Indonesia

JAKARTA - Luar biasa! Sukses dalam prestasi dan penyelenggaraan yang ditargetkan pemerintah Indonesia tercapai. Kontingen Merah Putih finis di peringkat keempat perolehan medali dengan 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu.

Secara penyelenggaraan, Indonesia dibanjiri pujian. Tak berlebihan bila pemerintah berambisi menghelat Olimpiade 2032. Pemerintah menilai Indonesia mampu menggelar event yang lebih prestisius, yakni Olim piade 2032.

Hal itu dilontarkan Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan Presiden International Olympic Committee (IOC) Thomas Bach. “Setelah pengalaman luar biasa di Asian Games 2018, sekarang kami percaya bahwa kami bisa menjadi tuan rumah event olahraga terbesar Olimpiade,” kata Presiden Jokowi.

Keinginan Indonesia mendapat respons hangat dari Bach. Dia menilai, kemampuan Indonesia yang sukses menggelar Asian Games 2018 merupakan modal penting untuk memperbesar kans menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Indonesia harus bersaing ketat dengan tiga kandidat lain, yakni India, Australia, dan China. 

“Karena kesuksesan Asian Games 2018, Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka memiliki persyaratan untuk menyelenggarakan Olimpiade yang sukses. Indonesia mampu mengombinasikan keramahan dan efektivitas. Itu adalah tujuan utama Olimpiade,” puji Bach.

Upacara penutupan Asian Games 2018 berlangsung meriah di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, tadi malam, meski Jakarta diguyur hujan deras. Spektakulernya closing ceremony tersebut mengakhiri cerita indah Jakarta dan Palembang. Panggung upacara penutupan Asian Games silih berganti diisi musisi papan atas Tanah Air dan internasional.

Salah satunya bintang K-pop, Super Junior, yang membuat histeris puluhan ribu penonton, atlet, dan suka relawan lewat tiga lagu yang mereka bawakan. Pentolan Super Junior, Siwon, bangga dengan dipilihnya boy band tersebut dalam acara istimewa ini.

Siwon mengatakan, Energy of Asia yang merupakan slogan resmi dari Asian Games 2018 diakuinya sebagai energi global. “Indonesia tepat memilih slogan ini dan sangat keren. Memberikan energi adalah yang hal sangat penting,” ucapnya.

Selain Super Junior, ada juga boyband K-pop, Ikon, dan sederet musisi Indonesia, di antaranya Gigi, Siti Badriah, Lea Simanjuntak, RAN, Isyana Sarasvati, Bunga Citra Lestari, serta Bams Samsons. Ada juga Sidak Slatya dari India yang berduet dengan Denada.

“Bangga bisa ambil bagian dalam penutupan event olah raga terbesar di Asia yang tak setiap tahun digelar di sini,” ujar vokalis Gigi Armand Maulana kepada KORAN SINDO kemarin.

Di pesta olahraga terbesar di Asia ini, China tampil sebagai yang terbaik dengan mengumpulkan 132 emas, 92 perak, 65 perunggu. Di peringkat kedua Jepang mengoleksi 75 emas, 56 perak, 74 perunggu, lalu Korea Selatan (Korsel) di posisi ketiga dengan 49 emas, 58 perak, dan 70 perunggu. Adapun atlet renang Jepang Rikako Ikee dinobatkan sebagai atlet terbaik Asian Games 2018. Dia merebut 6 emas dan 2 perak.

Enam emas Ikee diraih dari nomor women 4x100 meter medley relay, women 4x100 meter freestyle relay, women 100 meter butter fly, women 50 meter butter fly, women 100 meter frees tyle, dan women 50 meter free style . Adapun medali perak direbut dari nomor women 4 x 200 meter freestyle relay dan mix ed 4 x 100 meter medley relay. 

Presiden Jokowi yang absen di SUGBK lantaran sedang mengunjungi korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, menyampaikan pesannya melalui telekonferensi. Meskipun Asian Games berakhir, dia berharap semangat dan energi kebersamaan negara-negara Asia tidak pernah padam.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan kebanggaan luar biasa bagi kontingen Indonesia. Berkat optimisme, berkat energi yang positif, perolehan medali emas jauh melebihi dari yang diharapkan,” ujarnya.

Prestasi di Asian Games 2018 melebihi ekspektasi. Awalnya pemerintah hanya memasang target 16 emas. Pencak silat menjadi penyumbang terbanyak, yakni 14 emas.

Kendati sebagian besar medali didapat dari cabang olahraga non-Olimpiade, Indonesia juga memberikan kejutan dengan meraih emas di cabang olahraga Olimpiade seperti tenis. Torehan prestasi Asian Games 2018 membuat Indonesia percaya diri. Diharapkan, tren positif ini berlanjut di Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang, serta Asian Games 2022 di Hangzhou, China.

“Sampai jumpa di Hangzhou, kota kelahiran saya, tempat yang indah,” ujar taipan China Jack Ma yang hadir di panggung closing ceremony Asian Games 2018 tadi malam.

Bonus Atlet Cair

Presiden Jokowi secara simbolik menyerahkan tabungan berisi bonus bagi para atlet yang memperoleh medali Asian Games 2018. Hingga hari terakhir, Kontingen Indonesia kukuh di posisi keempat dengan 31 medali emas, 24 perak, dan 43 perunggu.

Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp210 miliar untuk bonus para. Tidak hanya yang mendapatkan gelar juara, atlet-atlet nonmedali pun dipastikan mendapatkan bonus.

“Negara masih menunggu prestasi Saudara-Saudara yang lebih banyak lagi. Indonesia berterima kasih sejarah emas yang Saudara-Saudara torehkan. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi), bonus untuk para atlet peraih medali diberikan secepatnya sebelum acara penutupan dilakukan,” kata Jokowi saat bersilaturahmi dengan para atlet dan pelatih nasional peraih medali Asian Games 2018 di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Untuk atlet perseorangan peraih medali emas, perak, dan perunggu masing-masing memperoleh bonus apresiasi sebesar Rp1,5 miliar, Rp500 juta, dan Rp250 juta. Sementara untuk atlet beregu, peraih medali emas, perak, dan perunggu masing-masing mendapatkan Rp750 juta, Rp300 juta, dan Rp150 juta per orang.

“Ini adalah lompatan, lompatan besar yang bisa kita jadikan fondasi untuk prestasi-prestasi selanjutnya. Karena sebelumnya kita di urutan ke-17 (Asian Games 2014), sekarang urutan keempat, itu lompatan besar,” ungkapnya.

Presiden Jokowi menuturkan, prestasi yang diperoleh para atlet saat ini bukanlah hal yang instan. Menurutnya hal ini merupakan hasil dari persiapan, usaha, dan kerja keras para atlet dan pelatih dari berbagai cabang olahraga. Para atlet menempa diri melalui berbagai training, tryout, dan kompetisi baik di dalam ataupun luar negeri.

“Rakyat berterima kasih kepada Saudara-Saudara semuanya. Rakyat menyambut prestasi Saudara-Saudara dengan haru dan kebahagiaan. Rakyat sangat menghargai pengorbanan dan perjuangan Saudara- Saudara. Oleh karena itu saya tidak rela ada yang mencemooh prestasi Saudara-Saudara ini karena kita sebagai tuan rumah jadi diuntungkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia memberikan apresiasi kepada semua pihak dalam penyelenggaraan Asian Games. Menurutnya tidaklah mudah melayani 17.000 atlet dan ofisial, 7.000 wartawan, serta 150.000 suporter dari 45 negara. Terkait dengan bonus, Menpora Imam Nahrawi mengatakan pemerintah telah menganggarkannya sebesar Rp210 miliar.

“Untuk pelatih untuk emas Rp450 juta, perak Rp150 juta, dan perunggu Rp75 juta dari negara. Nanti akan kita berikan sendiri untuk pelatih dan asisten pelatih. Ada untuk nonmedali termasuk di situ,” paparnya.

Selain bonus uang, formasi CPNS khusus atlet pun menanti. Dia mengatakan sebagaimana sebelumnya, atlet berprestasi dimungkinkan untuk jadi CPNS tanpa seleksi. Selain itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) juga tengah menyiapkan bonus rumah bagi atlet bermedali emas.





Credit  sindonews.com



Daftar perolehan medali Asian Games 2018 hari terakhir, China juara umum





Daftar perolehan medali Asian Games 2018 hari terakhir, China juara umum

Logo Asian Games 2018 (kemlu.go.id)



Jakarta (CB) - Kontingen China berhasil menjadi juara umum perolehan medali Asian Games ke-18 tahun 2018 dengan perolehan 132 medali emas, 92 perak dan 65 perunggu, sehingga negara Tirai Bambu ini  menjadi juara umum pesta olahraga Asia untuk kesepuluh kalinya dan secara berturut-turut sejak 1982.

Medali terakhir Asian Games 2018 yang diperebutkan adalah cabang olahraga triathlon campuran di Jakabaring Sport City, Palembang, Minggu, dengan Jepang memperoleh medali emas, Korea Selatan memperoleh perak dan Hongkong memperoleh perunggu.

Berada di urutan kedua dan ketiga dafat perolehn medali adalah Jepang (75 - 56 - 74) dan Korea Selatan (49 - 58 - 70).

Sementara itu tuan rumah Indonesia berada di urutan keempat dengan 31 medali emas, 24 perak dan 43 perunggu.

Perolehan medali emas Indonesia ini lebih tinggi dari target 16 medali emas, dan terbanyak sejak mengikuti Asian Games tahun 1951, di New Delhi, India.

Posisi tertinggi Indonesia selama mengikuti Asian Games adalah urutan kedua saat menjadi tuan rumah pada 1962.

Ada sembilan kontingen yang tidak memperoleh medali pada Asian Games 2018 yakni Banglades, Bhutan, Brunei, Maladewa, Oman, Palestina, Sri Langka, Timor Leste dan Yaman.

Berikut daftar final perolehan medali Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, hingga pertandingan hari ke-15, Minggu :

 
Peringkat Negara Emas Perak Perunggu Total
1 China 132 92 65 289
2 Jepang 75 56 74 205
3 Korea Selatan 49 58 70 177
4 Indonesia 31 24 43 98
5 Uzbekistan 21 24 25 70
6 Iran 20 20 22 62
7 Chinese Taipei 17 19 31 67
8 India 15 24 30 69
9 Kazakhstan 15 17 44 76
10 Korea Utara 12 12 13 37
11 Bahrain 12 7 7 26
12 Thailand 11 16 46 73
13 Hong Kong 8 18 20 46
14 Malaysia 7 13 16 36
15 Qatar 6 4 3 13
16 Mongolia 5 9 11 25
17 Vietnam 4 16 18 38
18 Singapura 4 4 14 22
19 Philipina 4 2 15 21
20 Uni Emirat Arab 3 6 5 14
21 Kuwait 3 1 2 6
22 Kyrgyzstan 2 6 12 20
23 Yordania 2 1 9 12
24 Kamboja 2 0 1 3
25 Arab Saudi 1 2 3 6
26 Makau 1 2 2 5
27 Iraq 1 2 0 3
28 Korea Bersatu 1 1 2 4
29 Lebanon 1 1 2 4
30 Tajikistan 0 4 3 7
31 Laos 0 2 3 5
32 Turkmenistan 0 1 2 3
33 Nepal 0 1 0 1
34 Pakistan 0 0 4 4
35 Afganistan 0 0 2 2
36 Myanmar 0 0 2 2
37 Suriah 0 0 1 1
38 Banglades 0 0 0 0
39 Bhutan 0 0 0 0
40 Brunei 0 0 0 0
41 Maladewa 0 0 0 0
42 Oman 0 0 0 0
43 Palestine 0 0 0 0
44 Sri Lanka 0 0 0 0
45 Timor Leste 0 0 0 0
46 Yaman 0 0 0 0






Credit  antaranews.com



Kapal Perang Amerika dan Jepang Konvoi di Laut Cina Selatan


Kapal Perang AS dan Jepang menggelar latihan perang bersama di Laut Cina Selatan di tengah ketegangan perang dagang AS dan CIna pada Jumat, 31 September 2018. Express.co.uk
Kapal Perang AS dan Jepang menggelar latihan perang bersama di Laut Cina Selatan di tengah ketegangan perang dagang AS dan CIna pada Jumat, 31 September 2018. Express.co.uk

CB, Jakarta - Kapal Grup Serang Ronald Reagan melakukan latihan perang dengan mengerahkan kapal induk di perairan Laut Cina Selatan, yang diklaim sebagai wilayah oleh Cina.


Sedikitnya ada lima kapal perang yang berpawai di perairan ini seperti USS Ronald Reagan, USS Antietam, yang membawa rudal presisi, dan USS Milius, yang juga membawa rudal presisi.
Ada tiga kapal perang Jepang ikut serta dalam pawai ini yaitu JS Kaga, yang dikenal sebagai penghancur helikopter, dan kapal penghancur JS Inazuma dan JS Suzutsuki.


“Belum diketahui maksud dari latihan ini namun AS sejak lama kerap menyuarakan kebebasan navigasi di area ini dan kerap mengerahkan kapal perangnya untuk melewati area sengketa,” begitu dilansir Express, Jumat, 31 Agustus 2018.

Presiden Cina, Xi Jiping, menginspeksi latihan perang Angkatan Laut PLA di Laut Cina Selatan, Kamis, 12 April 2018. CNN -- Xinhua
Latihan perang ini kemungkinan bakal membuat Beijing meradang, yang mengklaim semua wilayah laut di Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya.
Klaim Cina atas wilayah laut ini mendapat tantangan dari sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina.


Pada Juni 2018, Presiden Cina, Xi Jinping, mengatakan soal klaim wilayah laut ini. ”Kami tidak bisa kehilangan satu inci pun wilayah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami.” Dia melanjutkan,”Apa yang menjadi milik orang lain, kami tidak berkeinginan untuk memilikinya.”
Latihan perang besar ini terjadi di tengah ketegangan perang dagang antara Cina dan AS terkait tarif impor dan kesenjangan neraca perdagangan, yang membuat Cina surplus hingga sekitar US$375 miliar per tahun atau sekitar Rp5,500 triliun.




Credit  tempo.co




Antisipasi Serangan AS, Rusia Gelar Militer di Laut Mediterania



Presiden Rusia, Vladimir Putin, kiri dan kapal perang negara itu. TASS/PA
Presiden Rusia, Vladimir Putin, kiri dan kapal perang negara itu. TASS/PA

CB, Mediterania – Kepala Staf Angkatan Laut Rusia, Vladimir Korolev, mengatakan kapal perang dan pesawat tempur negara itu akan menggelar latihan menembak dan meluncurkan rudal pada latihan perang besar di Laut Mediterania.

“Dalam latihan ini, ada pengelompokan pasukan untuk berlatih tugas perang anti kapal selam dan anti serangan udara, perlindungan komunikasi maritim, melawan pembajakan dan pengerahan bantuan untuk kapal yang membutuhkan bantuan selain berlatih menembakkan roket dan serangan artileri,” kata Korolev speerti dilansir Express, Jumat, 31 Agustus 2018 waktu setempat.
Ini merupakan latihan gabungan pertama antara angkatan laut dan udara Rusia sejak beberapa waktu lalu. Latihan ini akan melibatkan dua kapal selam, 26 kapal tempur, dan 34 pesawat tempur.

Latihan perang ini akan melibatkan Armada Utara Rusia, kapal penjelajah Marshl Ustinov untuk kelas Slava, dan kapal penghancur Severomorsk anti-kapal selam untuk kelas Udaloy.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan latihan militer ini penting untuk menjaga keamanan lalu lintas perdagangan di laut dan penerbangan.
Latihan perang besar-besaran ini digelar setelah Kremlin menyatakan bersiap atas kemungkinan adanya serangan rudal besar-besaran militer Amerika dan sekutu terhadap pemerintahan Suriah.

Kapal Perang Rusia Marshal Ustinov. TASS
Media Sputnik News melansir indikasi bakal adanya serangan AS itu muncul dari pernyataan penasehat keamanan nasional AS, John Bolton, pada pekan lalu bahwa AS akan merespon dengan kuat jika militer Suriah menyerang warga sipil dengan bom kimia saat menaklukkan Provinsi Idlib dari kelompok militan anti Presiden Bashar al Assad.

Militer Rusia menuding pernyataan Bolton ini bagian dari operasi serangan jebakan bom kimia oleh kelompok militan untuk disalahkan kepada militer Suriah dengan tujuan memicu serangan retaliasi rudal presisi militer AS dan sekutu.
Pada April 2018, militer AS, Inggris dan Prancis menggelar serangan gabungan rudal presisi menggunakan kapal perang, pesawat jet tempur dan kapal selam. Sekitar 100 rudal presisi ditembakkan ke pos pasukan khusus Suriah, gudang senjata, dan gudang senjata kimia.

USS Newport News. Gibraltar Chronicle
Militer Suriah mengklaim berhasil menembak jatuh sekitar 70 persen rudal menggunakan sistem anti-rudal yang dibawa pasukan Rusia.

Menurut Radio Free Europe, utusan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vasily Nebenzya, mengatakan kepada rekannya dari Inggris soal adanya plot ini.
“Kami juga ingin mengingatkan kepada Anda bahwa kami menyadari betul rencana buruk Anda,” kata Nebenzya. Rusia menuding ada perusahaan pertahanan Olive, yang terlibat dalam plot serangan bom kimia ini, untuk berpura-pura sebagai tim kemanusiaan Helm Putih namun menyelundupkan senjata kimia.




Credit  tempo.co





Iran Dilaporkan Kirim Rudal ke Irak, AS Was-was


Iran Dilaporkan Kirim Rudal ke Irak, AS Was-was
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan, dia benar-benar khawatir dengan laporan Iran telah mengirimkan rudal ke Irak. Foto/Reuters

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan, dia benar-benar khawatir dengan laporan Iran telah mengirimkan rudal ke Irak. Pompeo menyebut, jika laporan ini benar, maka hal ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Irak.

Iran dilaporkan mengirimkan rudal Zelzal, Fateh-110 dan Zolfaqar yang misterius memiliki jangkauan sekitar 200 km hingga 700 km ke Irak. Ini menempatkan Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, atau Ibu Kota Israel Tel Aviv dalam jarak tembak jika senjata-senjata itu dikerahkan di Irak selatan atau barat.

“Sangat prihatin dengan laporan Iran yang mengirim rudal balistik ke Irak. Jika benar, ini akan menjadi pelanggaran berat terhadap kedaulatan Irak dan resolusi Dewan Keamann (DK) PBB 2231. Baghdad harus menentukan apa yang terjadi di Irak, bukan Teheran,” kata Pompeo, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (2/9).

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert menyatakan Pompeo telah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Irak, Haider el-Abadi mengenai hal ini.

Iran sendiri sebelumnya telah membantu telah mengirimkan rudal ke Irak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi menyebut hal itu adalah tuduhan palsu dan tidak masuk akal.

"Kebohongan yang disebarkan oleh beberapa media tentang pengiriman rudal buatan Iran ke Irak benar-benar tidak relevan dan tidak berdasar,Berita seperti itu semata-mata untuk menyebabkan kepanikan di antara negara-negara di kawasan dan sejalan dengan kebijakan mereka untuk menyebarkan Iranophobia. Mereka tampaknya ingin hubungan luar negeri Iran yang parah terutama dengan tetangganya," ucapnya. 





Credit  sindonews.com




AS Berencana Potong Dana Bantuan Militer untuk Pakistan


AS Berencana Potong Dana Bantuan Militer untuk Pakistan
Militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan berencana untuk memotong dana bantuan militer untuk Pakistan. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan berencana untuk memotong dana bantuan militer untuk Pakistan. Dana bantuan sebesar USD 300 juta itu akan dialokasikan untuk kebutuhan lain.

Pejabat Kementerian Pertahanan AS, Letnan Kolonel Kone Faulkner menyatakan, alasan pemotongan dana bantuan itu adalah karena AS menilai Pakistan tidak terlalu mendukung  strategi regional AS. Selain itu, AS juga menilai Pakistan tidak bisa menghancurkan lokasi "rumah perlindungan" teroris yang ada di negaranya.

"Karena kurangnya tindakan tegas Pakistan untuk mendukung Strategi Asia Selatan. USD 300 juta diprogram ulang oleh (Kementerian Pertahanan) dalam kerangka waktu Juni/Juli 2018 untuk prioritas mendesak lainnya," kata Faulkner.

"Kementerian Pertahanan sedang menunggu keputusan kongres mengenai apakah permintaan pemrograman ulang ini akan disetujui atau ditolak," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (2/9).

Pakistan telah melakukan kampanye sengit melawan kelompok militan dan mengatakan telah kehilangan ribuan nyawa dan menghabiskan miliaran dolar dalam perang panjangnya terhadap ekstremisme.

Namun, para pejabat AS menuduh Islamabad mengabaikan atau bahkan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang menyerang Afghanistan dari "rumah perlindungan" di sepanjang perbatasan antara kedua negara.

Gedung Putih percaya bahwa badan Intelijen Antar-Lembaga Pakistan dan badan militer lainnya telah lama membantu membiayai dan mempersenjatai Taliban untuk alasan ideologis dan juga untuk melawan pengaruh India yang meningkat di Afghanistan. 





Credit  sindonews.com




Helikopter Angkut Amunisi Jatuh di Afghanistan, 12 Tewas

 




Jakarta, CB - Sedikitnya 12 orang tewas termasuk dua warga negara Ukraina dalam kecelakaan helikopter di utara Afghanistan pada Minggu (2/9) waktu setempat, seperti dilaporkan pejabat Afghanistan.

Helikopter itu, yang dimiliki oleh perusahaan asal Moldova, mengangkut 14 orang termasuk 11 anggota pasukan keamanan Afghanistan saat terjatuh di bagian utara Provinsi Balkh.

Otoritas penerbangan Moldova mengatakan dua warga Ukraina yang tewas dalam insiden itu adalah awak pesawat. Satu awak pesawat lain yang juga warga Ukraina berhasil selamat.



Sumber keamanan Afghanistan membenarkan jumlah korban tewas itu. Sumber lain menyebutkan ada 13 orang tewas dan hanya satu pilot asing yang selamat dalam kecelakaan.

Helikopter itu terbang membawa amunisi dan meledak setelah terjatuh. Api membakar pesawat dan para penumpang hingga tak bisa dikenali, kata sumber dari Afghanistan.

Awalnya, pejabat Afghanistan menyatakan hanya tiga orang tewas dalam insiden tersebut.


Sebelum meledak, helikopter terjatuh lebih dulu tak lama setelah lepas landas di Distrik Dehdadi. Wakil Komandan Pasukan Miiter Afghanistan Nazer Khuda Pamiri mengatakan kepada AFP bahwa pesawat jatuh karena masalah teknis.

Helikopter itu mengangkut pasukan militer Afghanistan dari pangkalan militer menuju Provinsi Faryab yang sedang bergejolak. Pamiri mengatakan helikopter terbakar setelah jatuh di darat.

Juru bicara deputi Menteri Pertahanan Afghanistan Mohammad Radmanish menuturkan helikopter milik swasta itu disewa oleh kementerian.



Credit  cnnindonesia.com




Turki Masukkan Tahrir al-Sham di Suriah dalam Daftar Teroris


Evakuasi orang-orang dari kota Kafraya dan Foa yang dikepung pemberontak di Provinsi Idlib di barat laut Suriahhingga Provinsi Aleppo selesai, Jumat, 20 Juli 2018, dilaporkan Kantor Berita Arab Suriah (SANA).
Evakuasi orang-orang dari kota Kafraya dan Foa yang dikepung pemberontak di Provinsi Idlib di barat laut Suriahhingga Provinsi Aleppo selesai, Jumat, 20 Juli 2018, dilaporkan Kantor Berita Arab Suriah (SANA).

CB, Jakarta - Turki memasukkan kelompok pemberontak Tahrir al-Sham di Suriah sebagai organisasi teroris. Informasi dari Official Gazette mengutip keputusan PBB pada Juni 2018 menyebutkan, Tahrir al-Sham masuk daftar orang dan organisasi yang asetnya dibekukan.
"Mereka dianggap memiliki jaringan dengan kelompok militan al Qaeda dan ISIS," Reuters melaporkan.


Dua keluarga Suriah meninggalkan kehidupan yang mereka kenal selama tiga tahun terakhir di Istanbul, untuk kembali ke rumah mereka di Aleppo. Hari itu jadi hari yang penuh dengan emosi bercampur haru bagi Yehya Omar Shughour dan dua anak lelakinya.
Tahrir al-Sham yang sebelumnya bernama Front Nusra, kelompok aliansi Jihadis paling kuat di Idlib, adalah kelompok bersenjata terakhir yang menguasai berbagai kawasan di Suriah.
Sementara itu pada pekan lalu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menanggapi pernyataan Rusia dan Suriah mengenai operasi militer di Idlib untuk mengusir pemberontak. Dia mengatakan akan menjadi bencana besar bila solusi militer digunakan di Idlib kendati di sana banyak kelompok militan.
Pejuang Al Qaeda's Nusra tengah mempersiapkan diri sebelum bertempur. Pasukan pemerintah telah ditarik dari Ariha, setelah pasukan pemberontak berhasil menguasai kota terakhir di Provinsi Idlib dekat perbatasan Turki. Al Qaeda's Nusra merupakan kelompok teror, yang berafiliasi dengan Al Qaeda yang dibentuk oleh mendiang Osama bin Laden. Idlib, Suriah, 28 Mei 2015. REUTERS / Ammar Abdullah
"Operasi militer di Idlib hanya akan menimbulkan gelombang pengungsi besar-besaran," kata Ankara yang menempatkan sejumlah kecil pasukannya di sana.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan rencananya akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Hassan Rouhani di Iran pada 7 September 2018 untuk membahas kondisi Idlib.




Credit  tempo.co




Erdogan: Turki segera terima rudal S-400 Rusia



Erdogan: Turki segera terima rudal S-400 Rusia
Presiden Turki Tayyip Erdogan meninggalkan kursinya untuk memberikan pidato kepada anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa (AKP) di parlemen Turki di Ankara, Turki, Sabtu (7/7/2018). (REUTERS/Umit Bektas)



Istanbul (CB)-  Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan Turki segera menerima sistem peluru kendali antipesawat jarak jauh tercanggih Rusia, S-400, sesuai dengan kesepakatan kedua negara.

"Kita tidak menyesali keputusan kita," kata Erdogan saat berbicara dalam satu acara di Provinsi Balikesir seperti dilaporkan kantor berita Anadolu dan dipantau Antara dari Bogor, Minggu pagi.

Turki membutuhkan sistem rudal S-400 Rusia itu untuk mengejar kepentingan nasionalnya, dan memperjuangkan pencapaian tujuan-tujuannya di tengah upaya sejumlah pihak yang mencoba membentuk Turki dan kawasan di mana Turki berada menurut agenda mereka, katanya.

Desember lalu, Turki mengumumkan tercapainya kesepakatannya dengan Rusia tentang pembelian dua sistem rudal S-400 hingga awal 2020. April 2018, pemerintah kedua negara menyepakati perihal penyerahan awal sistem rudal tercanggih buatan Moskow itu.

Senat Amerika Serikat keberatan dengan kesepakatan Turki-Rusia tentang sistem rudal S-400 yang dapat membawa tiga jenis rudal yang mampu merontokkan target, termasuk rudal balistik dan jelajah, itu.

Keberatan Senat AS yang dilatarbelakangi perihal pembelian S-400 Rusia dan penahanan seorang pastur berkewarganegaraan AS oleh Ankara itu ditunjukkan dengan diloloskannya undang-undang berisi pelarangan penjualan jet tempur F-35 kepada Turki pada Juni lalu.

Presiden Erdogan mengatakan militer dan ekonomi negaranya menjadi target AS menyusul penahanan pastur Andrew Craig Brunson yang didakwa Turki terlibat dalam kegiatan mata-mata untuk kepentingan kelompok PKK dan FETO.

Di mata Turki dan AS, Partai Buruh Kurdistan (PKK) adalah organisasi teroris namun Ankara dan Washington berbeda pandangan tentang FETO.

Bagi Turki, FETO atau gerakan Fethullah Gulen merupakan organisasi teroris yang berlibat dalam upaya kudeta yang gagal terhadap kepemimpinan Erdogan pada Juli 2016 sedangkan Pemerintah AS justru mengizinkan Fetullah Gulen menetap di negara itu.

Menyusul tahanan rumah yang diberlakukan terhadap Brunson yang didakwa terlibat dalam kasus terorisme di Turki, hubungan Ankara-Washington terganggu terlebih lagi setelah AS menjatuhkan sanksi atas sejumlah produk ekspor penting Turki.

Presiden Erdogan mengatakan, seperti negara-negara lain, Turki juga memiliki hak yang sah untuk memerangi terorisme.

"Memerangi terorisme dipandang sah bagi negara-negara lain namun tidak demikian halnya saat itu terjadi pada Turki. Mereka bertingkah berbeda," kata pemimpin Turki kelahiran Istanbul, 26 Februari 1954, ini.

Presiden Erdogan mengatakan Turki tak pantas menerima serangan teror dari dalam dan luar negeri maupun kemunafikan di panggung dunia dan tak juga pantas mendapat gambaran seolah-olah Turki tengah menghadapi krisis ekonomi.

"Turki senantiasa loyal pada janji-janjinya dalam kesepakatan-kesepakatan internasional. Namun tetap saja kita selalu menghadapi kemunafikan," katanya.

Di tengah kondisi ini, Turki membutuhkan kemitraan dengan bangsa-bangsa lain di samping negara-negara Eropa dan AS.

"Kita tahu betul kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan mereka yang suka memaksa kita memiliki hubungan unilateral ini secara rahasia maupun terang-terangan di seluruh dunia. Ketidakstabilan dalam nilai tukar mata uang itu adalah operasi untuk menentang kita."

Namun, penggunaan senjata ekonomi untuk mencapai tujuan yang tengah mereka lakukan melalui organisasi-organisasi teroris maupun para pengkhianat di dalam negeri Turki tidak akan berhasil, kata Presiden Erdogan.




Credit  antaranews.com






AS Gagas Jet Tempur Hibrida Baru, Gabungan F-22 dan F-35


AS Gagas Jet Tempur Hibrida Baru, Gabungan F-22 dan F-35
Pesawat jet tempur F-35 Lightning II dan jet tempur F-22 Raptor. Foto/Military Machine
WASHINGTON - Kontraktor pertahanan Amerika Serikat (AS), Lockheed Martin, melemparkan gagasan jet tempur hibrida baru untuk Angkatan Udara Pentagon. Pesawat yang ditawarkan adalah pesawat dengan tubuh F-22 Raptor dan otak F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF).

Para pejabat yang mengetahui rencana Lockheed Martin itu mengatakan, tujuan dari proyek jet tempur hibrida baru yang ditawarkan semata-mata untuk menjawab ancaman dari Rusia dan China dalam satu dekade ke depan.

"Anda sedang membangun pesawat hibrida," kata David Deptula, seorang pensiunan Letnan Jenderal Angkatan Udara AS yang sekarang jadi pakar di Mitchell Institute for Aerospace Studies kepada Defense One, yang dikutip Sabtu (1/9/2018).

"Itu bukan F-22. Itu bukan F-35. Itu kombinasi keduanya. Itu bisa dilakukan jauh, jauh lebih cepat daripada memperkenalkan desain baru," ujar Deptula.



Ide serupa ini juga dilemparkan Lockheed Martin kepada militer Jepang.

"Ada banyak potensi dalam ide ini," kata Deptula. "Saya tidak menganjurkan bahwa kami melompat ke dalamnya dan menerimanya, tetapi dari perspektif Jepang ketika mereka melihat dan bersedia untuk berinvestasi dalam alternatif semacam ini, sebagai lawan mencoba membangun pesawat lokal yang tidak akan mendapatkan dekat dengan apa yang F-22 sudah dapat berikan. Ini langkah cerdas atas nama mereka."

Kendati demikian, ide Lockheed Martin ini bisa membunuh pasar untuk F-35, jet tempur yang dibanggakan sebagai sistem senjata paling mahal dalam sejarah.

Sekadar diketahui, pengembangan F-22 dimulai pada 1980-an, ketika sistem komputer mengambil ruang lebih banyak. Kecanggihan sistem komputer itu tidak menghentikan insinyur Lockheed Martin untuk membangun jet tempur bermesin ganda setinggi 45 kaki tersebut.

Tak lama kemudian, F-22 mendominasi superioritas udara yang mengungguli F-15. Jet tempur F-22 Raptor dipuji karena bisa mengalahkan target dari jarak jauh sebelum target tersebut terlibat.

Sedangkan F-35 memanfaatkan teknologi stealth (siluman), namun dengan frame yang lebih kecil. Jet tempur generasi kelima AS ini memiliki loadout senjata yang lebih kecil, dan menggunakan mesin tunggal. Pesawat F-35 dirancang untuk memburu dan menghancurkan pertahanan udara musuh, bukan untuk misi tempur di udara. 





Credit  sindonews.com




Bantah Kamp Politik Uighur, China Klaim Menjaga Stabilitas


Bantah Kamp Politik Uighur, China Klaim Menjaga Stabilitas
PBB menyebut China menahan lebih dari satu juta di kamp politik. Foto/Istimewa
BEIJING - China menyanggah laporan PBB terkait penahanan Muslim Uighur dalam tahanan untuk jangka waktu yang lama tanpa dituntut atas kejahatan atau diadili di pengadilan.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial mengatakan sejumlah besar etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya ditahan untuk waktu yang lama dengan dalih melawan terorisme dan ekstremisme agama.

Dalam sebuah bantahan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying mengatakan klaim itu salah.

"Mempertahankan perdamaian dan keamanan abadi di Xinjiang adalah keinginan umum semua etnis," kata Hua. 

"Kebijakan dan langkah-langkah di Xinjiang bertujuan untuk menjaga stabilitas, mempromosikan pembangunan dan persatuan, dan meningkatkan mata pencaharian," imbuhnya seperti dikutip dari UPI, Minggu (2/9/2018).

Informasi yang dikutip dari Xinjiang dalam laporan PBB mengatakan puluhan ribu Uighur dan minoritas lainnya ditahan dalam penahanan jangka panjang atau yang telah dipaksa untuk menghabiskan berbagai periode dalam kamp pendidikan ulang politik bahkan untuk ekspresi yang tidak mengancam. Budaya etno-religius Muslim seperti salam harian.

Komite PBB menyerukan pembebasan segera individu-individu dan penyelidikan atas dugaan tersebut.

Awal pekan ini, anggota Kongres Amerika Serikat (AS) menekan administrasi Trump untuk menghadapi Beijing atas penahanan Muslim di kamp interniran dan menyarankan menampar pejabat Tiongkok yang terlibat dengan sanksi perjalanan dan keuangan.

Senator Florida asal Republik, Marco Rubio dan 16 anggota Kongres lainnya dari kedua belah pihak mengirim surat yang dikirim ke Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin menyerukan sanksi.

"Penahanan sebanyak satu juta atau lebih warga Uyghur dan minoritas etnis minoritas Muslim lainnya di pusat-pusat" pendidikan ulang politik atau kamp-kamp memerlukan respons yang tangguh, terarah, dan global," bunyi surat tersebut.

Surat itu mendesak pemerintah Trump untuk menerapkan Global Magnitsky Act, yang memungkinkan para pejabat AS untuk membekukan aset dan melarang masuknya orang asing yang terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia atau tindakan korupsi yang cukup besar.


Menanggapi surat itu, Hua mengatakan Amerika Serikat benar-benar tidak dalam posisi untuk menilai Cina tentang masalah ini dalam hal ini.

"China berkomitmen untuk menjamin kebebasan beragama warga negara China," kata Hua, dan dia berharap para pembuat undang-undang AS dapat menghentikan bias semacam ini dan berhenti menyakiti rasa saling percaya dan kerja sama antara China dan AS.



Credit  sindonews.com



Surati Abbas, Kim Jong-un Dukung Palestina Merdeka


Surati Abbas, Kim Jong-un Dukung Palestina Merdeka
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto/REUTERS/Kyodo News

RAMALLAH - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mengirim surat kepada Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas. Dalam suratnya, pemimpin negara komunis ini menyatakan dukungannya untuk Palestina mengklaim sebagai negara merdeka.

Surat dukungan untuk Palestina itu melalui Duta Besar Korea Utara di Kairo, Du Hui, yang disampaikan selama pertemuan dengan duta besar Palestina untuk Mesir.

"Menyambut baik upaya Palestina untuk mencapai hak yang sah dan terutama hak mereka untuk mendirikan negara merdeka, dengan Yerusalem sebagai ibu kota mereka," bunyi surat pemimpin muda Korea Utara ini, seperti dikutip dari The Jerusalem Post, Senin (3/9/2018).

Surat itu dikirim ke Abbas sebagai tanggapan atas surat yang dikirim oleh Presiden Otoritas Palestina yang memberi selamat kepada Kim Jong-un pada perayaan Hari Nasional Korea Utara.

Dalam surat itu, Presiden Abbas mengatakan bahwa orang Korea "membuat pengorbanan terbesar demi kebebasan dan martabatnya".

"(Palestina) menyatakan penghargaan atas solidaritas Korea dalam mendukung hak-hak rakyat kami dan perjuangannya untuk mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya," bunyi surat Abbas.

Abbas juga berharap Kim diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan orang-orang Korea diberikan stabilitas dan kemakmuran yang melimpah. 





Credit  sindonews.com




Israel Ancam Gunakan Senjata Nuklir untuk Melibas Musuhnya



PM Israel Benjamin Netanyahu meresemikan penggantian nama reaktor nuklir di Dimona menjadi Shimon Peres. GPO/Kobi Gideon
PM Israel Benjamin Netanyahu meresemikan penggantian nama reaktor nuklir di Dimona menjadi Shimon Peres. GPO/Kobi Gideon

CB, Jakarta - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengancam menggunakan senjata nuklir untuk menyapu bersih musuh-musunya.
Ancaman Netanyahu itu disampaikan dalam sebuah pidato di depan para pemimpin Partai Likud, tempat Netanyahu bernaung, sekaligus sebagai peringatan keras Israel terhadap para musuhnya.

"Mereka yang mengancam kita berarti menempatkan diri pada posisi berbahaya. Mereka tidak bakal bisa mewujudkan tujuannya," katanya di Kota Dimona, lokasi reaktor nuklir Isarel seperti
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam konferensi pers senjata nuklir Iran di Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, Israel, 30 April 2018. REUTERS/Amir Cohendiberitakan Middle East Monitor.
Pidato Netanyahu mendapatkan reaksi keras Iran. Negeri Mullah itu memukul balik dengan mengatakan apa yang disampaikan Netanyahu sebagai sebuah hasutan perang. "Ancaman menghancurkan reaktor nuklir Iran adalah sebuah perbuatan tak tahu malu."

"Iran, sebuah negara tanpa senjata nuklir, terancam oleh seorang penghasut yang berdiri di samping pabrik senjata nuklir," kata Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, melalui akun Twitter menanggapi ujaran PM Israel.





Credit  tempo.co





Meskipun Kena Sanksi, Iran Tingkatkan Kapasitas Senjata Perang



Sayyad-3, rudal pertahanan udara terbaru Iran diperlihatkan kepada publik pada 22 Juli 2017 [Iranian Ministry of Defence]
Sayyad-3, rudal pertahanan udara terbaru Iran diperlihatkan kepada publik pada 22 Juli 2017 [Iranian Ministry of Defence]

CB, Jakarta - Iran sedang merencanakan meningkatkan kapasitas misil, jet tempur dan kapal selam sebagai bagian dari upaya pengembangan kemampuan pertahanan. Keterangan tersebut disampaikan oleh Mohammad Ahadi, Wakil Menteri Pertahanan Iran urusan Internasional, seperti dikutip Al Jazeera.
Menurut laporan kantor berita IRNA, Ahadi menyampaikan kebijakan Iran itu melalui sebuah pidato di depan para atase pertahanan. "Iran memiliki rencana mengembangkan dan meningkatkan kemampuan rudal balistik, kapal selam, serta berbagai senjata perang lainnya," ucapnya di ibu kota Iran, Teheran.


Sebuah rudal jarak menengah yang diluncurkan oleh militer Iran yang ditargetkan pada militan ISIS Suriah di Kermanshah, Iran, 19 Juni 2017. (IRIB News Agency, Morteza Fakhrinejad via AP)
Pidato Ahadi itu disampaikan sehari setelah Teheran menolak desakan Prancis mengenai reaktor nuklir, kepemilikan rudal balistik karena dianggap dapat meningkatkan ketegangan regional. Menurut Prancis, hal tersebut menjadi pemicu Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015.
Sebelumnya, pada awal pekan ini, sejumlah pengacara Iran meminta Hakim Pengadilan Internasional memerintahkan AS mencabut sanksi. Sebab sanksi yang diterapkan AS menyebabkan ekonomi Iran melemah.

Fasilitas Nuklir Iran di Isfahan.[haaretz]
"Sanksi AS melanggar kesepakatan persahabatan yang diteken kedua negara pada 1955," tulis Al Jazeera mengutip pernyataan pengacara Iran.

Ahadi menegaskan, sanksi yang diberlakukan oleh AS sama sekali tidak memperlambat laju pembangunan industri senjata Iran. "Kita memiliki infrastruktur dan kita telah melakukan penelitian serta pengembangan untuk memperbarui kemampuan persenjataan."


Credit  tempo.co







Perdana Menteri Israel Bertemu AS Bahas Soal Iran



Perdana Menteri Israel Bertemu AS Bahas Soal Iran
Ilustrasi (Kelsey J. Hockenberger/Handout via REUTERS) 

Jakarta, CB - Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu bertemu dengan utusan Amerika Serikat (AS) untuk melakukan pembicaraan soal negara-negara yang tengah dilanda perang dan Iran, seperti disebutkan juru bicara kantor Perdana Menteri tersebut.

"(Pembahasan seputar) situasi di Suria dan usaha bersama untuk menghentikan teror dan agresi Iran," jelas James Jeffrey, utusan khusus AS terkait Suriah dalam pernyataannya Minggu (2/9) seperti dikutip AFP. 


Sebelum pertemuan, Departemen Luar Negeri AS menyebut bahwa pertemuan Jeffrey akan dilakukan bersama dengan utusan khusus untuk Suriah lainnya, Joel Rayburn. Keduanya akan mendiskusikan soal, "menjaga keamanan Israel sambil melawan aktivitas destabilisasi Iran di seluruh wilayah."



Jeffrey dan Rayburn juga akan melakukan kunjungan ke Yordania dan Turki untuk menekankan lagi posisi AS atas serangan militer di Idlib.

Mereka juga diutus untuk mengatasi tuduhan Rusia yang dianggap tidak bermoral. Sebab, Rusia menyebut ada rencana internasional untuk menempatkan serangan senjata kimia ke Suriah. Hal tersebut diungkap dalam pertemuan Rusia di seluruh regional.


Iran memang dikenal mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad. Bersama dengan Rusia, Iran mendukung Presiden Suriah yang telah berkuasa sejak 1988 itu dalam perang sipil bersama dengan kelompok Syiah Libanon, Hizbullah.

Israel menyebut telah berusaha untuk menghindari keterlibatan langsung dalam konflik di Suriah. Meski demikian, mereka sudah melakukan belasan serangan udara ke Suriah yang diklaim dilakukan untuk menghentikan pengiriman persenjataan canggih kepada Hizbullah.





Credit  cnnindonesia.com




Iran Inginkan Eropa Bertindak Terkait Perjanjian Nuklir


Proyek reaktor nuklir Arak di Iran.
Proyek reaktor nuklir Arak di Iran.
Foto: Reuters/ISNA/Hamid Forootan/Files

Negara-negara Eropa berusaha agar perjanjian nuklir dengan Iran tetap berjalan





CB, DUBAI -- Teheran mengatakan negara-negara Eropa hendaknya mengambil tindakan jika mereka ingin menyelamatkan perjanjian nuklir Iran setelah Amerika Serikat (AS) mundur dari perjanjian tersebut. Hal ini disampaikan Iran saat kunjungan seorang menteri junior Inggris pada Sabtu (1/9).

"Sudah saatnya bagi negara-negara Eropa untuk bertindak selain menyuarakan komitmen politik mereka," kata kantor berita negara IRNA mengutip Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif kepada wartawan.

"Langkah-langkah ini mungkin mahal, tapi jika negara-negara ingin menuai keuntungan-keuntungan dan jika mereka yakin perjanjian nuklir itu merupakan pencapaian internasional, mereka hendaknya siap menjaga prestasi-prestasi ini," kata Zarif seperti dikutip Reuters.

Inggris dan negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian itu berusaha agar persetujuan tersebut tetap berjalan, kendati Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan kembali sanksi-sanksi atas Teheran.

Menteri Junior Urusan Luar Negeri Inggris, Alistair Burt, melakukan kunjungan pertama oleh seorang menteri Inggris sejak Trump mundur dari perjanjian itu. Sebelumnya ia bertemu dengan Wakil Menlu Iran Abbas Araghchi.

Zarif mengatakan pembicaraan dengan Burt menyinggung antara lain akses ke sumber daya perbankan dan penjualan minyak. Iran telah berusaha mengusahakan komitmen dari para penandatangan perjanjian nuklir dari Eropa dan memiliki akses ke sistem perbankan Barat serta terus menjual minyak kendati sanksi-sanksi AS berlaku.

"Sepanjang Iran memenuhi komitmen berdasarkan perjanjian itu, kami masih berkomitmen kepadanya karena kami yakin inilah cara terbaik untuk memastikan masa depan yang aman dan terjamin bagi kawasan," kata Burt dalam pernyataan sebelum kunjungannya.

Zarif kemudian berbicara melalui telepon dengan mitranya Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, media negara melaporkan. Ditambahkan, mereka membahas hubungan bilateral, perjanjian nuklir dan perkembangan regional.

Sehari sebelumnya, Iran membantah telepon dari Le Drian untuk mengadakan perundingan tentang rencana-rencana nuklir masa depan Teheran, persenjataan peluru kendali balistiknya dan perannya dalam perang-perang di Suriah dan Yaman.

Menteri Burt juga diperkirakan akan membahas kasus-kasus warga negaranya yang memiliki kewarganegaraan ganda yang ditahan di Iran. Utusan khusus London untuk Suriah Martin Longden, yang menemani Burt, kemudian bertemu pejabat senior Kemlu Iran Hosein Jaberi Ansari, kata kantor berita IRNA.

IRNA melaporkan Longden telah menyampaikan keprihatinan mengenai masa depan Idlib dan kemungkinan penggunaan senjata kimia di sana. Provinsi Idlib dan kawasan-kawasan yang mengelilinginya di Suriah merupakan kantung utama terakhir yang dikuasai para penentang Presiden Suriah Bashar al-Assad, sekutu dekat Iran. Satu sumber menyatakan kepada Reuters bahwa Bashar sedang menyiapkan tindakan ofensif untuk merebut provinsi tersebut.





Credit  republika.co.id





AS Tawarkan Pembentukan Konfederasi Palestina-Yordania



Presiden Palestina Mahmoud Abbas
Presiden Palestina Mahmoud Abbas
Foto: AP Photo/Majdi Mohammed

Palestina bisa menerima tawaran itu asalkan Israel bergabung dalam konfederasi.





REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan tim negosiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menawarinya sebuah perjanjian damai berdasarkan konfederasi dengan Yordania. Abbas mengaku dapat menerima penawaran itu dengan syarat Israel bagian dari konfederasi.

“Saya ditanya apakah saya yakin pada federasi dengan Yordania,” kata Abbas tentang perundingan yang diadakan bersama penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner dan utusan khusus AS untuk perdamaian Timur Tengah Jason Greenblatt, dikutip Haaretz, Ahad (2/9).

Abbas menjawab bahwa dia dapat menerima penawaran tersebut, namun dengan syarat Israel bergabung di dalamnya. “Saya ingin konfederasi tiga pihak dengan Yordania dan Israel, dan saya meminta Israel untuk menerima tawaran seperti itu,” kata Abbas, dikutip laman the Jerusalem Post.

Beberapa jenis persatuan politik antara Tepi Barat dan Yordania adalah ide populer tentang hak Israel, yang kerap menolak seruan untuk pembentukan negara Palestina. Israel mengatakan Yordania sudah seperti negara berdasarkan demografi.

Kendati demikian, kantor berita Palestina WAFA melaporkan, Abbas tetap berkomitmen untuk merundingkan perjanjian damai dengan Israel atas dasar solusi dua negara. Perundingan solusi dua negara diketahui telah mandek sejak 2014. Dia juga menuding pemerintahan Trump ingin sepenuhnya menyabotase Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Tudingan itu mengacu pada keputusan AS untuk menghentikan pendanaan bagi UNRWA.

Pada Jumat (31/8), juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan Washington tidak akan lagi memberikan pendanaan lebih lanjut untuk UNRWA. Hal itu diumumkan setelah sebelumnya AS menangguhkan bantuan dana terhadap UNRWA.

Pada Januari lalu, AS telah memotong dana bantuan untuk UNRWA. Dari total dana 125 juta dolar AS yang disiapkan, AS hanya mengucurkan sebanyak 65 juta dolar AS.

Hal itu dilakukan setelah Palestina memutuskan menarik diri dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS. Palestina menilai AS tak lagi menjadi mediator yang netral karena terbukti membela kepentingan Israel. Pemotongan dana bantuan UNRWA dinilai sebagai cara AS untuk mengembalikan Palestina ke meja perundingan.

Penangguhan dana bantuan itu tak ayal menyebabkan UNRWA mengalami krisis pendanaan. Sebab bagaimanapun, AS merupakan penyandang dana terbesar bagi UNRWA.

AS juga telah mengumumkan akan memangkas bantuan lebih dari 200 juta dolar AS untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza. Menurut seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, dana yang semula untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza itu akan dialihkan ke proyek-proyek prioritas AS di tempat lain.

Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh mengecam hal tersebut. Rudeineh menjelaskan, pemangkasan dana bantuan AS untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza bermotif politis. Menurutnya tindakan itu dirancang dengan maksud menekan Palestina agar berhenti memperjuangkan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Padahal, AS sepenuhnya sadar, tidak akan ada perdamaian dengan Israel bila Yerusalem Timur tidak menjadi Ibu kota Palestina.






Credit  republika.co.id



Palestina Marah atas Keputusan AS Hentikan Dana UNRWA


Palestina Marah atas Keputusan AS Hentikan Dana UNRWA
(AFP/Mahmud Hams)


Jakarta, CB-- Palestina marah atas keputusan AS menghentikan seluruh pendanaan bagi UNRWA, badan PBB yang membantu jutaan pengungsi Palestina dan memandang langkah ini sebagai perubahan kebijakan baru yang bertujuan menghalangi perjuangan mereka.

Washington, yang hingga tahun lalu merupakan pendonor terbesar UNRWA, mengumumkan tidak akan lagi menyumbang "kegiatan yang cacat sejak lahir".

Langkah pemerintahan Presiden Donald Trump ini digambarkan sebagai "kejam dan tidak bertanggung jawab" oleh pejaba senior Palestina Hanan Ashrawi.



"Pengungsi Palestina adalah korban yang kehilangan rumah, pekerjaan dan keamanan akibat pembentukan negara Israel," ujarnya, Sabtu (1/9).



Palestina Marah atas Keputusan AS Hentikan Dana UNRWA
UNWRA dianggap AS dan Israel badan cacat karena terus mempertahankan ide warga Palestina memilik hak kembali ke rumah mereka yang hilang setelah pendirian negara Israel.  (Taghrid Mohammed/UNRWA via Reuters)
Amerika Serikat mendukung tuduhan Israel bahwa UNRWA membuat konflik Timur Tengah abadi dengan mempertahankan ide bahwa sebagian besar warga Palestina adalah pengungsi yang memiliki hak kembali ke rumah mereka yang kini menjadi Israel.

Tetapi bagi Palestina, hak ratusan ribu orang yang mengungsi atau diusir ketika terjadi perang 1948 setelah negara Israel didirikan merupakan inti perjuangan mereka.

Ketua juru runding Palestina Saeb Erekat mengatakan pemerintah AS menafikan perundingan damai di masa depan dengan "mendahului dan menyimpulkan masalah-masalah yang seharusnya dibicarakan" dalam perundingan status permanen.

"Elemen-elemen Palestina dan Israel yang ingin menciptakan perdamaian secara damai berdasarkan solusi dua negara kini dihancurkan," ujarnya kepada AFP.

Masa Depan Anak-Anak Hancur

Israel sendiri menyambut baik langkah Amerika Serikat ini.

"Mengkonsolidasikan status pengungsi Palestina adalah salah satu masalah yang membuat konflik ini tidak selesai," ujar seorang pejabat kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Presiden Donald Trump sebelumnya membuat marah warga Palestina ketika Desember lalu dia mengakui kota Yerusalem yang diperebutkan sebagai ibu kota Israel dan menghentikan dana bantuan bilateral untuk Gaza dan Tepi Barat berjumlah lebih dari US$200 juta.

Kebijakan baru AS terkait Yerusalem ini mengubah kebijakan pemerintah negara itu selama beberapa dekade dan menyebabkan kepemimpinan Palestina menutup hubungan dengan Gedung Putih.

Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeina mengatakan keputusan terbaru Washington ini "memicu terorisme" dan pelanggaran atas resolusi PBB.

Dia mengatakan Presiden Mahmud Abbas sedang mempertimbangkan untuk meminta PBB mempertanyakan keputusan AS itu.

UNRWA, dibentuk pada 1949, sebelumnya mengalami krisis keuangan setelah Trump mengumumkan pembekuan bantuan berjumlah US$300 juta pada Januari lalu.

Badan yang membantu lebih dari lima juta pengungsi Palestina yang terdaftar mengatakan harus menutup jaringan sekolah dan layanan kesehatan yang dioperasikannya.

Mahmoud Mubarak, direktur komite penyelenggara 19 kamp pengungsi di Tepi barat yang mengampung sekitar 500 ribu warga Palestina, memperingatkan kemungkinan "balasan yang sangat serius".

Mubarak mengatakan anggota komite akan bertemu pada Selasa (4/9) untuk membicaraka opsi yang ada

Sementara itu, di Jalur Gaza dimana sebagian besar anak-anak Palestina belajar di sekolah UNRWA, Hisham Saqallah mengatakan langkah AS itu merupakan "pemerasan politik" yang akan meningkatkan ketegangan.

"Jika mereka menghentikan bantuan untuk sekolah, artinya mereka menghancurkan masa depan banyak pelajar sehingga mereka harus berhenti sekolah," ujarnya.

"Jika mereka menghentikan bantuan itu sama sekali, dampaknya akan besar pada anak-anak kami."

Dampak Mendalam

Juru Bicara UNRWA Chris Gunnes mengatakan badan itu akan mencoba menutup kekurangan dana sebesar US$217 juta.

"Jika tidak, sebagian warga yang paling terpinggirkan dan paling rentan di dunia ini akan menderita," ujarnya kepada AFP.

"Mereka akan semakin terpojok dan termaginalkan," katanya sambil memperingatkan akan konsekuensi yang "dramatis, luas, mendalam dan tidak terduga."

Yordania, satu dari dua negara Arab yang menandatangani kesepakatan damai dengan Israel, mengumumkan akan menyelenggarakan konferensi penggalangan dana di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York bulan depan.

Menteri luar negeri Yordania menyuarakan kekecewaan negara itu atas keputusan AS dengan mengatakan bahwa Amman telah berusaha meyakinkan Washington untuk terus mendanai UNRWA.




Palestina Marah atas Keputusan AS Hentikan Dana UNRWAPemerintah AS sebelumnya membuat marah warga Palestina karena mengakui Yerusalem yang dipersengketakan sebagai ibu kota Israel. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)
"Penolakan terhadap layanan badan itu dan upaya menghilangkan perannya yang dibuat berdasarkan mandat PBB akan menyebabkan konsekuensi berbahaya," kata Menlu Ayman Safadi, Sabtu (1/9).

"Menghentikan para pengungsi mendapatkan layanan badan ini akan memperburuk situasi sulit mereka dan menciptakan ketegangan yang berbahaya," tambahnya.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan pemerintahnya akan "meningkatkan dialog dengan PBB, negara tempat UNRWA beroperasi dan pemangku kepentingan internasional mengenai model dan pendekatan baru" dalam membantu warga Palestina.

Tetapi pengamat masalah Israel dan Palestina dari Dewan Eropa bidang Hubungan Internasional, Hugh Lovatt, mengatakan Washington tidak akan mendapat banyak dukungan atas model bantuan alternatif yang diusulkannya.

Dia mengatakan langkah ini adalah upaya "bersama untuk mencabut hak warga Palestina untuk kembali ke tanah mereka dari meja perundingan".

"Tetapi langkah AS ini salah arah, berbahaya dan tidak akan berhasil....Lebanon dan Yordania tidak akan menyetujuinya," kata Lovatt.





Credit  cnnindonesia.com