Credit republika.co.id
Senin, 09 Juli 2018
Cegah Pengaruh Turki, Israel Batasi Bantuan Turki ke Yerusalem
CB, Jakarta - Israel
dilaporkan akan membatasi bantuan pemerintah Turki ke Yerusalem dan
wilayah Palestina lainnya di tengah kekhawatiran pengaruh Turki di
antara warga Palestina.
Dilaporkan Sputniknews, 8 Juli 2018, Dewan Keamanan Nasional Israel telah menyusun daftar langkah-langkah menentang Badan Koordinasi dan Kerjasama Turki (TIKA), yang beroperasi di Yerusalem Timur, Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Langkah yang dibuat termaksu membatasi kegiatan TIKA dan menuntut badan mengajukan izin untuk setiap proyeknya. Pejabat intelijen Israel yakin lembaga bantuan Turki menjadi penyokong anggota gerakan Jihad Islam Palestina dan beberapa anggotanya telah menyalurkan dana dan informasi kepada gerakan Hamas.
Laporan intelijen ini berdasarkan retorika anti-Israel yang sering dilontarkan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang berujung pada kecurigaan Israel terhadap TIKA. Sementara laporan media Israel, Haaretz, menunjukkan bahwa Otoritas Palestina, Arab Saudi dan Yordania, menyampaikan kepada Israel atas upaya Erdogan untuk mengklaim kepemilikan atas tanah Yerusalem dengan memperluas pengaruh Turki di Yerusalem Timur.
Kapal Mavi Marmara membawa aktivis pro-Palestina dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. REUTERS/Emrah Dalkaya
Dilansir dari Times of Israel, TIKA telah membuat 400 proyek bantuan termasuk pekerjaan restorasi di Dome of the Rock, dan kamar asrama baru untuk mahasiswi di Universitas Al-Quds, Ramallah.
Seorang pejabat Israel mengatakan pada Juni bahwa Turki berusaha untuk membeli properti melalui badan amal pemerintah, dan bahwa Otoritas Palestina sudah lelah "memiliki tuan tanah" lain di Yerusalem Timur.
Sementara Arab Saudi dikabarkan khawatir Erdogan berusaha menggunakan pengaruhnya di Yerusalem untuk mengklaim dirinya sebagai penjaga situs-situs Muslim di Yerusalem, memperkuat pengaruhnya atas dunia Arab-Muslim.
Hubungan antara Israel dan Turki mulai memburuk pada 2010 setelah angkatan laut Israel menyerang sebuah kapal bantuan Turki yang mencoba menerobos blokade Israel di perairan Jalur Gaza. Serangan ini menyebabkan 10 orang Turki tewas dan beberapa tentara terluka.
Recept Tayyip Erdogan, yang saat itu menjabat perdana menteri, mengecam serangan itu dan menuntut Israel meminta maaf, serta membayar kompensasi kepada keluarga almarhum dan mencabut blokade Gaza.
Pada 2013, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyaimpaikan permohonan maaf atas insiden tersebut ke Erdogan, dan pada September 2016, Israel membayar US$ 20 juta atau Rp 287 miliar (kurs Rp 14.366) sebagai kompensasi kepada keluarga korban sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai pada Agustus 2016, untuk normalisasi hubungan bilateral Turki dan Israel.
Dilaporkan Sputniknews, 8 Juli 2018, Dewan Keamanan Nasional Israel telah menyusun daftar langkah-langkah menentang Badan Koordinasi dan Kerjasama Turki (TIKA), yang beroperasi di Yerusalem Timur, Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Langkah yang dibuat termaksu membatasi kegiatan TIKA dan menuntut badan mengajukan izin untuk setiap proyeknya. Pejabat intelijen Israel yakin lembaga bantuan Turki menjadi penyokong anggota gerakan Jihad Islam Palestina dan beberapa anggotanya telah menyalurkan dana dan informasi kepada gerakan Hamas.
Laporan intelijen ini berdasarkan retorika anti-Israel yang sering dilontarkan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang berujung pada kecurigaan Israel terhadap TIKA. Sementara laporan media Israel, Haaretz, menunjukkan bahwa Otoritas Palestina, Arab Saudi dan Yordania, menyampaikan kepada Israel atas upaya Erdogan untuk mengklaim kepemilikan atas tanah Yerusalem dengan memperluas pengaruh Turki di Yerusalem Timur.
Kapal Mavi Marmara membawa aktivis pro-Palestina dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. REUTERS/Emrah Dalkaya
Dilansir dari Times of Israel, TIKA telah membuat 400 proyek bantuan termasuk pekerjaan restorasi di Dome of the Rock, dan kamar asrama baru untuk mahasiswi di Universitas Al-Quds, Ramallah.
Seorang pejabat Israel mengatakan pada Juni bahwa Turki berusaha untuk membeli properti melalui badan amal pemerintah, dan bahwa Otoritas Palestina sudah lelah "memiliki tuan tanah" lain di Yerusalem Timur.
Sementara Arab Saudi dikabarkan khawatir Erdogan berusaha menggunakan pengaruhnya di Yerusalem untuk mengklaim dirinya sebagai penjaga situs-situs Muslim di Yerusalem, memperkuat pengaruhnya atas dunia Arab-Muslim.
Hubungan antara Israel dan Turki mulai memburuk pada 2010 setelah angkatan laut Israel menyerang sebuah kapal bantuan Turki yang mencoba menerobos blokade Israel di perairan Jalur Gaza. Serangan ini menyebabkan 10 orang Turki tewas dan beberapa tentara terluka.
Recept Tayyip Erdogan, yang saat itu menjabat perdana menteri, mengecam serangan itu dan menuntut Israel meminta maaf, serta membayar kompensasi kepada keluarga almarhum dan mencabut blokade Gaza.
Pada 2013, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyaimpaikan permohonan maaf atas insiden tersebut ke Erdogan, dan pada September 2016, Israel membayar US$ 20 juta atau Rp 287 miliar (kurs Rp 14.366) sebagai kompensasi kepada keluarga korban sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai pada Agustus 2016, untuk normalisasi hubungan bilateral Turki dan Israel.
Credit tempo.co
Bakal Jadi Negara Kuat, Indonesia Dinilai Ancaman bagi Australia
CANBERRA
- Indonesia diprediksi jadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia
pada 2050. Ahli strategi Australia memperingatkan bahwa negara mayoritas
Muslim tersebut akan menjadi ancaman bagi Canberra, bahkan lebih
mengancam ketimbang China.
Profesor Hugh White, ahli strategi dari Australian National University (ANU) telah membahas perkembangan kekuatan ekonomi Indonesia ini dan ancamannya bagi Australia dalam esai utama untuk edisi terbaru majalah Australian Foreign Affairs.
"Indonesia, tetangga sebelah kita, akan berakhir menjadi negara yang sangat kaya dan karenanya sangat kuat. Dan kita belum benar-benar memikirkan apa yang harus dilakukan," kata Profesor White dalam program The World ABC, yang dilansir Senin (8/7/2018).
White mengatakan, Pemerintah Australia saat ini memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tiga kali lebih besar dari mereka pada tahun 2030, bahkan bisa menjadi yang terbesar keempat di dunia pada tahun 2050.
"Ekonomi Indonesia yang lucu karena dalam beberapa hal terlihat sangat tidak terorganisir, (negara) itu punya banyak korupsi, (negara) itu punya sistem hukum yang buruk dan banyak nasionalisme yang dapat menghambat perdagangan," katanya.
"Tapi faktanya adalah bahwa untuk waktu yang lama sekarang, (ekonomi negara) itu telah tumbuh rata-rata 5 atau 6 persen per tahun, dan sepertinya tidak ada banyak alasan untuk tidak mengharapkannya terus melakukan itu."
Profesor White mengatakan, ada dua cara utama untuk melihat pertumbuhan Indonesia; sebagai ancaman potensial, atau sebagai aset strategis yang potensial di wilayah di mana dinamika kekuasaan mulai bergeser ke China.
"Kami secara tradisional melihat Indonesia sebagai tetangga yang sangat sulit, sangat dekat dan berpotensi jadi ancaman bagi Australia," katanya.
"Dalam banyak hal, kebijakan pertahanan Australia selama beberapa dekade sangat terfokus pada kemungkinan terjadinya konflik dengan Indonesia," ujarnya.
Profesor White berpendapat dalam esainya bahwa Indonesia yang kuat yang berbagi tujuan dengan Australia akan menjadi "aset besar".
"Ini satu-satunya tetangga kami yang cukup kuat untuk benar-benar bekerja bersama (dengan) kami untuk membantu mengamankan kawasan ini," katanya kepada ABC.
"Seperti Australia, (negara) itu sedikit khawatir tentang bagaimana kekuatan China yang tumbuh, tidak ingin hidup di bawah bayangan China," lanjut dia.
Awal tahun ini Indonesia menandatangani sebuah komunike dengan India yang menekankan pentingnya wilayah Indo-Pasifik yang "berbasis aturan". Hal itu ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai reaksi terhadap kekhawatiran atas tindakan China di Laut China Selatan.
Profesor Hugh White, ahli strategi dari Australian National University (ANU) telah membahas perkembangan kekuatan ekonomi Indonesia ini dan ancamannya bagi Australia dalam esai utama untuk edisi terbaru majalah Australian Foreign Affairs.
"Indonesia, tetangga sebelah kita, akan berakhir menjadi negara yang sangat kaya dan karenanya sangat kuat. Dan kita belum benar-benar memikirkan apa yang harus dilakukan," kata Profesor White dalam program The World ABC, yang dilansir Senin (8/7/2018).
White mengatakan, Pemerintah Australia saat ini memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tiga kali lebih besar dari mereka pada tahun 2030, bahkan bisa menjadi yang terbesar keempat di dunia pada tahun 2050.
"Ekonomi Indonesia yang lucu karena dalam beberapa hal terlihat sangat tidak terorganisir, (negara) itu punya banyak korupsi, (negara) itu punya sistem hukum yang buruk dan banyak nasionalisme yang dapat menghambat perdagangan," katanya.
"Tapi faktanya adalah bahwa untuk waktu yang lama sekarang, (ekonomi negara) itu telah tumbuh rata-rata 5 atau 6 persen per tahun, dan sepertinya tidak ada banyak alasan untuk tidak mengharapkannya terus melakukan itu."
Profesor White mengatakan, ada dua cara utama untuk melihat pertumbuhan Indonesia; sebagai ancaman potensial, atau sebagai aset strategis yang potensial di wilayah di mana dinamika kekuasaan mulai bergeser ke China.
"Kami secara tradisional melihat Indonesia sebagai tetangga yang sangat sulit, sangat dekat dan berpotensi jadi ancaman bagi Australia," katanya.
"Dalam banyak hal, kebijakan pertahanan Australia selama beberapa dekade sangat terfokus pada kemungkinan terjadinya konflik dengan Indonesia," ujarnya.
Profesor White berpendapat dalam esainya bahwa Indonesia yang kuat yang berbagi tujuan dengan Australia akan menjadi "aset besar".
"Ini satu-satunya tetangga kami yang cukup kuat untuk benar-benar bekerja bersama (dengan) kami untuk membantu mengamankan kawasan ini," katanya kepada ABC.
"Seperti Australia, (negara) itu sedikit khawatir tentang bagaimana kekuatan China yang tumbuh, tidak ingin hidup di bawah bayangan China," lanjut dia.
Awal tahun ini Indonesia menandatangani sebuah komunike dengan India yang menekankan pentingnya wilayah Indo-Pasifik yang "berbasis aturan". Hal itu ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai reaksi terhadap kekhawatiran atas tindakan China di Laut China Selatan.
Indonesia tidak memiliki perselisihan teritorial dengan China di Laut China Selatan, namun China mengatakan kedua negara memiliki "klaim yang tumpang tindih" di perairan tersebut, tepatnya di perairan Natuna. Indonesia mengatakan, perairan Natuna adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif-nya. Di kawasan itu, Indonesia pernah terlibat "bentrok" dengan China beberapa waktu lalu.
Profesor White mengatakan, untuk sementara dia tidak berpikir bahwa Australia dapat dengan mudah mengatakan kepada Indonesia apa yang harus dilakukan. Percakapan yang lebih berkelanjutan antara Canberra dan Jakarta mengenai kepentingan bersama mereka akan menjadi langkah yang penting.
Australia juga perlu memperkuat hubungannya dengan Indonesia, yang menurut Profesor White telah menjadi "sangat transaksional" di bawah pemerintahan yang berturut-turut.
"Hubungan dengan Indonesia bisa lebih penting daripada hubungan lain yang kami miliki dalam membantu kami mengelola kebangkitan China, dan perubahan di Asia yang akan dibawa," katanya.
"Mereka sudah berurusan dengan (Indonesia) tentang isu-isu spesifik seperti terorisme atau manusia perahu, hal-hal semacam itu, tetapi belum mencoba membangun basis pemahaman dan kerja sama strategis yang sangat penting, yang menurut saya akan sangat penting bagi kepentingan Australia."
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia menyatakan, Indonesia adalah salah satu mitra bilateral terpenting Australia. "Kami memiliki hubungan yang erat, komprehensif dan bertahan lama yang mencakup berbagai bidang mulai dari ekonomi, perdagangan dan investasi, hingga pertahanan dan keamanan, serta hubungan antar orang-orang, pariwisata dan pendidikan," kata DFAT melalui seorang juru bicara dalam sebuah pernyataan.
"Menteri Luar Negeri akan mengunjungi Indonesia bulan depan, menegaskan kembali pentingnya hubungan dan potensinya untuk tumbuh lebih jauh."
Credit sindonews.com
Enggan Damai dengan Komunis, Rodrigo Duterte: Ayo Kita Perang
CB, Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte,
menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk bernegosiasi damai dengan para
pemberontak komunis, setelah dinas intelijen menemukan rencana
menggulingkan Duterte dari kekuasaannya pada Oktober.
"Sison mengatakan kalau saya tidak akan bertahan selama tiga tahun jadi saya memberi tahu Sison sekarang, 'Saya tidak ingin berbicara dengan Anda karena Anda mengatakan saya hanya akan bertahan selama tiga tahun. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Terserah Anda," kata Rodrigo Duterte dalam pidatonya di Davao, seperti dilaporkan Manila Times, 8 Juli 2018.
Sison bernama lengkap Jose Maria "Joma" Sison, yang merupakan pendiri Partai Komunis Filipina (CPP).
"Mereka berkata daripada bertarung, mereka hanya akan membuang energi mereka untuk menyingkirkan Duterte. Baiklah kalau begitu jika memang itu yang diinginkan orang-orang. Saya siap disingkirkan, tapi mari kita berperang dulu," lanjut Duterte.
Duterte mengaku kalau dia lebih suka berperang dengan pemberontak komunis setelah Sison mengatakan dia akan digulingkan dalam waktu tiga tahun. Rodrigo Duterte mengatakan dia siap untuk menjadi warga biasa jika digulingkan dari jabatannya dan jika ini memang takdirnya.
Jose Maria 'Joma' Sison, pendiri Partai Komunis Filipina (CPP).[The Daily Sentry]
Duterte menyebut Sison telah berjuang selama 50 tahun, maka kami akan memulai 50 tahun lagi. Duterte bersikeras lebih memilih pergi berperang daripada menyerah pada permintaan kelompok pemberontak untuk berkoalisi.
"Saya seorang pengacara. Saya telah membaca perjanjian. Jika Anda meringkasnya, jika mereka menakar ..., itu akan berakhir dengan pembagian kekuasaan dan dalam pemerintahan koalisi. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Ayo pergi berperang. Mari kita semua pergi berperang," kata Duterte.
Pernyataan Duterte muncul setelah Angkatan Bersenjata Filipina membenarkan bahwa pemberontak komunis diduga merencanakan untuk menggulingkan Duterte pada Oktober tahun ini.
Sementara itu, Sison mengirimkan ucapan terima kasihnya kepada Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana untuk mengekspos kebohongan Duterte untuk memberinya keselamatan dan keamanan jika dia kembali ke Filipina.
Dilansir dari inquirer.net, sebelumnya selama pertemuan informal di Belanda, koalisi National Democratic Front of the Philippines (NDFP) dan panel pemerintah Filipina setuju untuk melanjutkan negosiasi resmi, yang disetujui oleh Rodrigo Duterte pada November tahun lalu, yang rencananya digelar pada 28-30 Juni di Norwegia.
Duterte mengatakan para pemberontak komunis mengusulkan reformasi ekonomi, mengacu pada rancangan Perjanjian Komprehensif tentang Reformasi Sosial dan Ekonomi (Caser), yang seharusnya dibahas oleh para perunding pemerintah dan pemberontak setelah pembicaraan resmi dimulai pada 28 Juni.
Caser merupakan ssalah satu dari empat perjanjian yang diusulkan di meja perundingan, yang berisi antara lain, program reformasi agraria radikal yang akan memungkinkan penyitaan tanah kepemilikan dan mendistribusikan ini secara gratis kepada petani yang tidak memiliki lahan.
Reformasi ekonomi yang diusulkan juga mewujudkan industrialisasi nasional, dengan tambang lokal yang memasok pabrik-pabrik Filipina dengan bahan mentah, bukan hanya mengekspor biji mineral.
Pemerintah Norwegia telah bersedia memfasilitasi pembicaraan untuk mengakhiri pemberontakan hampir 50 tahun di Filipina. Kedua pihak juga menyepakati gencatan senjata sebelum perjanjian gencatan senjata resmi. Baik pemerintah Filipina maupun pemberontak komunis akan menandatangani perjanjian perdamaian sementara.
Namun semua ini gagal setelah Duterte membatalkan rencana negosiasi Oslo, dengan alasan pemerintah perlu mengadakan konsultasi publik terlebih dahulu mengenai perjanjian sebelumnya.
Foto yang diambil pada 23 November 2016, memperlihatkan anggota pemberontak komunis Tentara Rakyat Baru (NPA) berbaris selama upacara sebelum konferensi pers rahasia di perkemahan gerilya di pegunungan Sierra Madre di tenggara Manila, Filipina.[AP Photo/ Aaron]
Pada Rabu 5 Juli, pemerintah Filipina menetapkan empat syarat baru, berdasarkan perintah Presiden sebagai prasyarat negosiasi, yakni negosiasi akan diadakan di Filipina, bahwa akan ada gencatan senjata di mana gerilyawan NPA (faksi militer komunis) harus tetap berada di kamp-kamp yang ditunjuk, pemberontak harus berhenti mengumpulkan "pajak revolusioner" dan tidak ada pemerintahan koalisi untuk partai Komunis.
Sison menolak menghadiri negosiasi di Filipina. Dia dan NDFP telah berulang kali membantah mereka sedang mencari pemerintah koalisi. Sison juga membantah para pemberontak berencana untuk menggulingkan Rodrigo Duterte pada Oktober tahun ini, dan mengatakan rencana itu semata-mata disebarkan oleh Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana, yang secara terbuka menentang perundingan damai.
"Sison mengatakan kalau saya tidak akan bertahan selama tiga tahun jadi saya memberi tahu Sison sekarang, 'Saya tidak ingin berbicara dengan Anda karena Anda mengatakan saya hanya akan bertahan selama tiga tahun. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Terserah Anda," kata Rodrigo Duterte dalam pidatonya di Davao, seperti dilaporkan Manila Times, 8 Juli 2018.
Sison bernama lengkap Jose Maria "Joma" Sison, yang merupakan pendiri Partai Komunis Filipina (CPP).
"Mereka berkata daripada bertarung, mereka hanya akan membuang energi mereka untuk menyingkirkan Duterte. Baiklah kalau begitu jika memang itu yang diinginkan orang-orang. Saya siap disingkirkan, tapi mari kita berperang dulu," lanjut Duterte.
Duterte mengaku kalau dia lebih suka berperang dengan pemberontak komunis setelah Sison mengatakan dia akan digulingkan dalam waktu tiga tahun. Rodrigo Duterte mengatakan dia siap untuk menjadi warga biasa jika digulingkan dari jabatannya dan jika ini memang takdirnya.
Jose Maria 'Joma' Sison, pendiri Partai Komunis Filipina (CPP).[The Daily Sentry]
Duterte menyebut Sison telah berjuang selama 50 tahun, maka kami akan memulai 50 tahun lagi. Duterte bersikeras lebih memilih pergi berperang daripada menyerah pada permintaan kelompok pemberontak untuk berkoalisi.
"Saya seorang pengacara. Saya telah membaca perjanjian. Jika Anda meringkasnya, jika mereka menakar ..., itu akan berakhir dengan pembagian kekuasaan dan dalam pemerintahan koalisi. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Ayo pergi berperang. Mari kita semua pergi berperang," kata Duterte.
Pernyataan Duterte muncul setelah Angkatan Bersenjata Filipina membenarkan bahwa pemberontak komunis diduga merencanakan untuk menggulingkan Duterte pada Oktober tahun ini.
Sementara itu, Sison mengirimkan ucapan terima kasihnya kepada Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana untuk mengekspos kebohongan Duterte untuk memberinya keselamatan dan keamanan jika dia kembali ke Filipina.
Dilansir dari inquirer.net, sebelumnya selama pertemuan informal di Belanda, koalisi National Democratic Front of the Philippines (NDFP) dan panel pemerintah Filipina setuju untuk melanjutkan negosiasi resmi, yang disetujui oleh Rodrigo Duterte pada November tahun lalu, yang rencananya digelar pada 28-30 Juni di Norwegia.
Duterte mengatakan para pemberontak komunis mengusulkan reformasi ekonomi, mengacu pada rancangan Perjanjian Komprehensif tentang Reformasi Sosial dan Ekonomi (Caser), yang seharusnya dibahas oleh para perunding pemerintah dan pemberontak setelah pembicaraan resmi dimulai pada 28 Juni.
Caser merupakan ssalah satu dari empat perjanjian yang diusulkan di meja perundingan, yang berisi antara lain, program reformasi agraria radikal yang akan memungkinkan penyitaan tanah kepemilikan dan mendistribusikan ini secara gratis kepada petani yang tidak memiliki lahan.
Reformasi ekonomi yang diusulkan juga mewujudkan industrialisasi nasional, dengan tambang lokal yang memasok pabrik-pabrik Filipina dengan bahan mentah, bukan hanya mengekspor biji mineral.
Pemerintah Norwegia telah bersedia memfasilitasi pembicaraan untuk mengakhiri pemberontakan hampir 50 tahun di Filipina. Kedua pihak juga menyepakati gencatan senjata sebelum perjanjian gencatan senjata resmi. Baik pemerintah Filipina maupun pemberontak komunis akan menandatangani perjanjian perdamaian sementara.
Namun semua ini gagal setelah Duterte membatalkan rencana negosiasi Oslo, dengan alasan pemerintah perlu mengadakan konsultasi publik terlebih dahulu mengenai perjanjian sebelumnya.
Foto yang diambil pada 23 November 2016, memperlihatkan anggota pemberontak komunis Tentara Rakyat Baru (NPA) berbaris selama upacara sebelum konferensi pers rahasia di perkemahan gerilya di pegunungan Sierra Madre di tenggara Manila, Filipina.[AP Photo/ Aaron]
Pada Rabu 5 Juli, pemerintah Filipina menetapkan empat syarat baru, berdasarkan perintah Presiden sebagai prasyarat negosiasi, yakni negosiasi akan diadakan di Filipina, bahwa akan ada gencatan senjata di mana gerilyawan NPA (faksi militer komunis) harus tetap berada di kamp-kamp yang ditunjuk, pemberontak harus berhenti mengumpulkan "pajak revolusioner" dan tidak ada pemerintahan koalisi untuk partai Komunis.
Sison menolak menghadiri negosiasi di Filipina. Dia dan NDFP telah berulang kali membantah mereka sedang mencari pemerintah koalisi. Sison juga membantah para pemberontak berencana untuk menggulingkan Rodrigo Duterte pada Oktober tahun ini, dan mengatakan rencana itu semata-mata disebarkan oleh Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana, yang secara terbuka menentang perundingan damai.
Credit tempo.co
Perang Dagang AS - UE, Trump Menyasar Baja dan Alumunium Sekutu
CB, Washington – Rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menaikkan tarif impor baja dan aluminium dari kawasan Eropa menjadi kabar buruk pada awal Maret 2018.
Trump mengumumkan bakal mengenakan tarif impor baja 25 persen dan aluminium 10 persen dari negara-negara Uni Eropa.
Trump beralasan ini untuk melindungi kinerja perusahaan baja dan aluminium domestik menurun. Harga baja dan aluminium impor yang murah mengalahkan produk sejenis dalam negeri. Kebijakan ini membuat Eropa meradang.
“Kita sekarang harus mengenakan tarif impor. Ini sebenarnya proses yang bodoh dan kita harus lakukan. Kita akan kenakan tarif impor untuk sepeda motor, Harley Davidson, blue jeans, Levis, Bourbon. Kita juga dapat melakukan hal bodoh. Kita harus melakukan hal bodoh ini,” kata Jean-Claude Juncker, ketua Komisi Eropa di Hamburg seperti dilansir Euronews, Sabtu, 3 Maret 2018 waktu setempat.
Eropa bukan satu-satunya kawasan yang terkena dampak dari aturan Trump ini. Sejumlah negara lain juga merasakan dampak akibat aturan ini yaitu Kanada, Meksiko hingga Cina.
Rencana Trump itu diumumkan setelah dia mengundang sejumlah eksekutif perusahaan baja dan aluminium terkemuka AS ke Gedung Putih untuk membahas soal ini.
Asosiasi Industri Jerman, BDI, menanggapi rencana Trump ini dengan menyebut kebijakan kenaikan tarif impor itu sebagai salah. Seperti dilansir media DW dari Jerman, langkah Trump ini justru menimbulkan konflik perdagangan global dan memicu terjadinya proteksionisme.
“Ini dinilai hanya akan merugikan perusahaan AS sendiri,” kata Dieter Kempf, presiden BDI, seperti dilansir kantor berita Jerman.
Demonstran membakar bendera Amerika Serikat dan Inggris dalam aksi protes selama KTT G7 di Quebec City, Kanada, 7 Juni 2018. Presiden Amerika Donald Trump telah memberlakukan tarif impor tinggi untuk produk baja dan aluminium, termasuk dari negara Uni Eropa dan Kanada. REUTERS/Jonathan Ernst
Sedangkan Asosiasi Perusahaan Baja Jerman menyebut tarif baru yg dikenakan Trump itu secara jelas melanggar peraturan Organisasi Perdagngan Dunia, WTO. Ini akan membuat Eropa menempuh jalur pengaduan ke WTO sesuai mekanisme yang ada.
Trump sempat menyebut bakal mengenakan pengecualian pengenaan kenaikan tarif ini terhadap negara-negara sekutu dan mitra dagang tertentu. Namun, pada akhir Mei 2018, Jean-Claude Juncker mengumumkan retaliasi atau balasan segera atas tarif impor Trump. Ini setelah Trump mengumumkan pengenaan kenaikan tarif impor baja dan aluminium terhadap UE, Kanada, Meksiko dan Cina.
Saat itu Claude Juncker sedang berpidato di Brussel, Belgia, mengenai masa depan Eropa dan kemungkinan perang dagang terjadi. Seorang anggota tim dari Komisi Eropa menginterupsinya dan memberinya sebuah kertas catatan.
“Apa yang bisa mereka lakukan, kita juga bisa melakukan yang sama persis,” kata Claude Juncker dengan tenang setelah membaca catatan itu. Dia juga mengirim sinyal akan langsung mengenakan tarif balasan untuk sejumlah barang impor dari AS.
“Ini hari buruk bagi dunia perdagangan,” kata Claude Juncker. Dia mengatakan Uni Eropa merasa prihatin dengan tarif sepihak AS yang dinilai tidak adil dan melanggar aturan WTO.
“Ini bentuk proteksionisme, sesederhana itu,” kata Claude Juncker. Dia mengatakan ada upaya pembicaraan dua pihak sejak beberapa bulan untuk menyelesaikan masalah ini. “Masalah overkapasitas menjadi inti persoalan. UE bukanlah sumber tapi juga dirugikan oleh kondisi ini,” kata dia sambil menegaskan bersedia berunding dengan AS. “Tapi kami telah menegaskan UE tidak akan berunding di bawah tekanan,” kata dia.
Soal ini, pejabat pemerintah Inggris mengatakan UE adalah sekutu dan seharusnya dikesampingkan dari tarif sepihak AS ini.
“Saya sangat merasa kecewa terhadap keputusan tidak adil oleh AS untuk mengenakan tarif impor terhadap baja dan aluminium dari UE,” kata Theresa May, Perdana Menteri Inggris pada awal Juni 2018.
Kanselir Jerman, Angela Merkel, menyebut keputusan Trump itu sebagai ilegal. “Tindakan itu bisa menyebar menjadi eskalasi yang merugikan semua orang,” kata Merkel seperti dilansir NY Times pada 31 Mei 2018.
Asosiasi perdagangan luar negeri National Foreign Trade Council, yang mewakili sejumlah perusahaan eksportir terbesar AS, mengkritik kebijakan Trump. “Ini pertama kalinya kita terlempar dari aturan main baku dengan mitra dagang terbaik kita,” kata Rufus Yerxa, Presiden National Foreign Trade Council.
Trump mengumumkan bakal mengenakan tarif impor baja 25 persen dan aluminium 10 persen dari negara-negara Uni Eropa.
Trump beralasan ini untuk melindungi kinerja perusahaan baja dan aluminium domestik menurun. Harga baja dan aluminium impor yang murah mengalahkan produk sejenis dalam negeri. Kebijakan ini membuat Eropa meradang.
“Kita sekarang harus mengenakan tarif impor. Ini sebenarnya proses yang bodoh dan kita harus lakukan. Kita akan kenakan tarif impor untuk sepeda motor, Harley Davidson, blue jeans, Levis, Bourbon. Kita juga dapat melakukan hal bodoh. Kita harus melakukan hal bodoh ini,” kata Jean-Claude Juncker, ketua Komisi Eropa di Hamburg seperti dilansir Euronews, Sabtu, 3 Maret 2018 waktu setempat.
Eropa bukan satu-satunya kawasan yang terkena dampak dari aturan Trump ini. Sejumlah negara lain juga merasakan dampak akibat aturan ini yaitu Kanada, Meksiko hingga Cina.
Rencana Trump itu diumumkan setelah dia mengundang sejumlah eksekutif perusahaan baja dan aluminium terkemuka AS ke Gedung Putih untuk membahas soal ini.
Asosiasi Industri Jerman, BDI, menanggapi rencana Trump ini dengan menyebut kebijakan kenaikan tarif impor itu sebagai salah. Seperti dilansir media DW dari Jerman, langkah Trump ini justru menimbulkan konflik perdagangan global dan memicu terjadinya proteksionisme.
“Ini dinilai hanya akan merugikan perusahaan AS sendiri,” kata Dieter Kempf, presiden BDI, seperti dilansir kantor berita Jerman.
Demonstran membakar bendera Amerika Serikat dan Inggris dalam aksi protes selama KTT G7 di Quebec City, Kanada, 7 Juni 2018. Presiden Amerika Donald Trump telah memberlakukan tarif impor tinggi untuk produk baja dan aluminium, termasuk dari negara Uni Eropa dan Kanada. REUTERS/Jonathan Ernst
Sedangkan Asosiasi Perusahaan Baja Jerman menyebut tarif baru yg dikenakan Trump itu secara jelas melanggar peraturan Organisasi Perdagngan Dunia, WTO. Ini akan membuat Eropa menempuh jalur pengaduan ke WTO sesuai mekanisme yang ada.
Trump sempat menyebut bakal mengenakan pengecualian pengenaan kenaikan tarif ini terhadap negara-negara sekutu dan mitra dagang tertentu. Namun, pada akhir Mei 2018, Jean-Claude Juncker mengumumkan retaliasi atau balasan segera atas tarif impor Trump. Ini setelah Trump mengumumkan pengenaan kenaikan tarif impor baja dan aluminium terhadap UE, Kanada, Meksiko dan Cina.
Saat itu Claude Juncker sedang berpidato di Brussel, Belgia, mengenai masa depan Eropa dan kemungkinan perang dagang terjadi. Seorang anggota tim dari Komisi Eropa menginterupsinya dan memberinya sebuah kertas catatan.
“Apa yang bisa mereka lakukan, kita juga bisa melakukan yang sama persis,” kata Claude Juncker dengan tenang setelah membaca catatan itu. Dia juga mengirim sinyal akan langsung mengenakan tarif balasan untuk sejumlah barang impor dari AS.
“Ini hari buruk bagi dunia perdagangan,” kata Claude Juncker. Dia mengatakan Uni Eropa merasa prihatin dengan tarif sepihak AS yang dinilai tidak adil dan melanggar aturan WTO.
“Ini bentuk proteksionisme, sesederhana itu,” kata Claude Juncker. Dia mengatakan ada upaya pembicaraan dua pihak sejak beberapa bulan untuk menyelesaikan masalah ini. “Masalah overkapasitas menjadi inti persoalan. UE bukanlah sumber tapi juga dirugikan oleh kondisi ini,” kata dia sambil menegaskan bersedia berunding dengan AS. “Tapi kami telah menegaskan UE tidak akan berunding di bawah tekanan,” kata dia.
Soal ini, pejabat pemerintah Inggris mengatakan UE adalah sekutu dan seharusnya dikesampingkan dari tarif sepihak AS ini.
“Saya sangat merasa kecewa terhadap keputusan tidak adil oleh AS untuk mengenakan tarif impor terhadap baja dan aluminium dari UE,” kata Theresa May, Perdana Menteri Inggris pada awal Juni 2018.
Kanselir Jerman, Angela Merkel, menyebut keputusan Trump itu sebagai ilegal. “Tindakan itu bisa menyebar menjadi eskalasi yang merugikan semua orang,” kata Merkel seperti dilansir NY Times pada 31 Mei 2018.
Asosiasi perdagangan luar negeri National Foreign Trade Council, yang mewakili sejumlah perusahaan eksportir terbesar AS, mengkritik kebijakan Trump. “Ini pertama kalinya kita terlempar dari aturan main baku dengan mitra dagang terbaik kita,” kata Rufus Yerxa, Presiden National Foreign Trade Council.
Credit tempo.co
Turki Sukses Kembangkan Senjata Laser Penembus Baja
![Ilustrasi HELIOS.[Lockheed Martin via Newatlas]](https://statik.tempo.co/data/2018/07/08/id_717555/717555_720.jpg)
CB, Jakarta - Pengujian Sistem Laser
Energi Tinggi buatan Turki, yang disebut dengan Proyek IIN, telah
selesai dan berlangsung sukses. Uji Coba ini menunjukkan keefektifan
senjata jarak jauh yang efektif.
Dilansir dari Daily Sabah, 8 Juli 2018, sistem senjata laser Turki ini adalah produk Pusat Informasi Keamanan dan Informasi Turki, Tübitak Bilgem, dan telah diperkenalkan oleh Undersecretariat for Defense Industries (SSM).
Berdasarkan laporan pengujian, sistem senjata menunjukkan mampu menembus pelat lapis baja setebal 22 milimeter dari jarak 500 meter.
Senjata laser ini dikembangkan untuk membasmi ancaman yang ditimbulkan oleh kendaraan udara dan laut tak berawak pada kisaran jarak 500 meter serta alat peledak improvisasi dan material mencurigakan di kisaran jarak 200 meter.
Kerusakan yang ditimbulkan akibat tembakan senjata laser Gamma.[Northrop Grumman via Newatlas]
Sistem pertahanan laser awalnya dikembangkan oleh perusahaan raksasa pertahanan Turki, ASELSAN. Sistem ini dapat digunakan pada platform kapal, pembangkit listrik, bandara, kantor polisi perbatasan, pos militer dan rute transit konvoi.
Pengujian ini difokuskan pada sumber daya laser sistem yang tinggi, biaya penembakan yang rendah, serta amunisi berkapasitas tinggi, penembakan secara simultan, deteksi target optik dan sistem pelacakan target.
Perusahaan pertahanan ASELSAN telah mendesain, mengembangkan dan memproduksi sistem komunikasi militer, radar dan sistem peperangan elektronik, sistem elektro-optik dan sistem pertahanan dan senjata untuk militer Turki, selain ekspor ke luar negeri, dan kini mulai mengembangkan senjata laser untuk proyek persenjataan masa depannya. Produsen senjata Turki ini menempati peringkat ke-58 dalam daftar 100 raksasa pertahanan dunia teratas pada 2016, menurut mingguan bergengsi AS, Defense News.
Dilansir dari Daily Sabah, 8 Juli 2018, sistem senjata laser Turki ini adalah produk Pusat Informasi Keamanan dan Informasi Turki, Tübitak Bilgem, dan telah diperkenalkan oleh Undersecretariat for Defense Industries (SSM).
Berdasarkan laporan pengujian, sistem senjata menunjukkan mampu menembus pelat lapis baja setebal 22 milimeter dari jarak 500 meter.
Senjata laser ini dikembangkan untuk membasmi ancaman yang ditimbulkan oleh kendaraan udara dan laut tak berawak pada kisaran jarak 500 meter serta alat peledak improvisasi dan material mencurigakan di kisaran jarak 200 meter.
Kerusakan yang ditimbulkan akibat tembakan senjata laser Gamma.[Northrop Grumman via Newatlas]
Sistem pertahanan laser awalnya dikembangkan oleh perusahaan raksasa pertahanan Turki, ASELSAN. Sistem ini dapat digunakan pada platform kapal, pembangkit listrik, bandara, kantor polisi perbatasan, pos militer dan rute transit konvoi.
Pengujian ini difokuskan pada sumber daya laser sistem yang tinggi, biaya penembakan yang rendah, serta amunisi berkapasitas tinggi, penembakan secara simultan, deteksi target optik dan sistem pelacakan target.
Perusahaan pertahanan ASELSAN telah mendesain, mengembangkan dan memproduksi sistem komunikasi militer, radar dan sistem peperangan elektronik, sistem elektro-optik dan sistem pertahanan dan senjata untuk militer Turki, selain ekspor ke luar negeri, dan kini mulai mengembangkan senjata laser untuk proyek persenjataan masa depannya. Produsen senjata Turki ini menempati peringkat ke-58 dalam daftar 100 raksasa pertahanan dunia teratas pada 2016, menurut mingguan bergengsi AS, Defense News.
Credit tempo.co
Italia Takkan Beli Jet Tempur Siluman F-35 AS Lagi
ROMA
- Menteri Pertahanan Italia Elisabetta Trenta mengatakan bahwa
negaranya tidak akan membeli lagi pesawat jet tempur siluman F-35 buatan
Lockheed Martin Amerika Serikat (AS). Kontrak pesanan 90 unit jet
tempur itu juga akan ditinjau ulang.
Trenta merupakan Menteri Pertahanan baru Italia dari kubu Five Star Movement (Gerakan Lima Bintang) yang terkenal antikemapanan.
Italia sejatinya telah menyepakati kontrak untuk memesan 60 jet tempur tempur F-35A dan 30 jet tempur F-35B. Namun, kontrak yang akan diteken tahun 2012 itu akan ditinjau ulang untuk dibatalkan.
"Kami tidak akan membeli F-35 lagi," kata Trenta dalam wawancara dengan program Omnibus La7 Italia pada Jumat.
"Kami sedang menilai apa yang harus dilakukan mengenai kontrak yang sudah ada," ujarnya, sambil mencatat bahwa partainya selalu menjadi pengkritik vokal dari program jet tempur NATO tersebut.
Dia mengakui bahwa membatalkan kontrak itu kemungkinan akan merugikan Italia. Pasalnya, kesepakatan itu memiliki konsekuensi hukuman finansial yang kuat, yang bisa merugikan anggaran Italia.
"Penghentian kontrak dapat berdampak negatif terhadap pekerja Italia yang dipekerjakan dalam produksi," katanya. Daftar manfaat lain dari kesepakatan itu adalah teknologi dan penelitian.
Italia menjadi satu-satunya negara dengan lini perakitan F-35B di luar AS. Pada Mei 2017, negara ini meluncurkan jet pertama dari proyek bersama NATO tersebut. Namun, jet tempur itu harus dikirim ke pangkalan Angkatan Laut AS di Maryland untuk sertifikasi dan pelatihan awak.
Italia pada mulanya memesan 135 jet tempur F-35 dari AS. Namun, pada tahun 2012, jumlah pesanan dipangkas menjadi 90 unit karena negara itu dengan menghadapi krisis utang.
Pemilihan pada bulan Maret di Italia telah memicu pertengkaran politik yang mendorong pemerintahan baru Lega Nord dan Gerakan Lima Bintang menuju kekuasaan. Fakta bahwa pemerintah baru Italia yang dikuasai partai tersebut yang selalu bertentangan dengan program mahal dari NATO.
Ketika Gerakan Lima Bintang mempresentasikan manifesto pertahanannya pada Mei tahun lalu, politisi Tatiana Basilio, yang kemudian menjadi anggota parlemen, mengatakan bahwa Italia akan meninggalkan program F-35 jika partainya menang.
"14 miliar Euro untuk 90 F-35 terlalu mahal dan kami menempatkan diri di tangan AS," kata Basilio pada saat itu.
Satu unit pesawat F-35 saat ini menghabiskan anggaran Italia sebesar 51,3 juta Euro. Italia secara keseluruhan akan menghabiskan sekitar 14 miliar Euro untuk program jet tempur F-35.
Trenta merupakan Menteri Pertahanan baru Italia dari kubu Five Star Movement (Gerakan Lima Bintang) yang terkenal antikemapanan.
Italia sejatinya telah menyepakati kontrak untuk memesan 60 jet tempur tempur F-35A dan 30 jet tempur F-35B. Namun, kontrak yang akan diteken tahun 2012 itu akan ditinjau ulang untuk dibatalkan.
"Kami tidak akan membeli F-35 lagi," kata Trenta dalam wawancara dengan program Omnibus La7 Italia pada Jumat.
"Kami sedang menilai apa yang harus dilakukan mengenai kontrak yang sudah ada," ujarnya, sambil mencatat bahwa partainya selalu menjadi pengkritik vokal dari program jet tempur NATO tersebut.
Dia mengakui bahwa membatalkan kontrak itu kemungkinan akan merugikan Italia. Pasalnya, kesepakatan itu memiliki konsekuensi hukuman finansial yang kuat, yang bisa merugikan anggaran Italia.
"Penghentian kontrak dapat berdampak negatif terhadap pekerja Italia yang dipekerjakan dalam produksi," katanya. Daftar manfaat lain dari kesepakatan itu adalah teknologi dan penelitian.
Italia menjadi satu-satunya negara dengan lini perakitan F-35B di luar AS. Pada Mei 2017, negara ini meluncurkan jet pertama dari proyek bersama NATO tersebut. Namun, jet tempur itu harus dikirim ke pangkalan Angkatan Laut AS di Maryland untuk sertifikasi dan pelatihan awak.
Italia pada mulanya memesan 135 jet tempur F-35 dari AS. Namun, pada tahun 2012, jumlah pesanan dipangkas menjadi 90 unit karena negara itu dengan menghadapi krisis utang.
Pemilihan pada bulan Maret di Italia telah memicu pertengkaran politik yang mendorong pemerintahan baru Lega Nord dan Gerakan Lima Bintang menuju kekuasaan. Fakta bahwa pemerintah baru Italia yang dikuasai partai tersebut yang selalu bertentangan dengan program mahal dari NATO.
Ketika Gerakan Lima Bintang mempresentasikan manifesto pertahanannya pada Mei tahun lalu, politisi Tatiana Basilio, yang kemudian menjadi anggota parlemen, mengatakan bahwa Italia akan meninggalkan program F-35 jika partainya menang.
"14 miliar Euro untuk 90 F-35 terlalu mahal dan kami menempatkan diri di tangan AS," kata Basilio pada saat itu.
Satu unit pesawat F-35 saat ini menghabiskan anggaran Italia sebesar 51,3 juta Euro. Italia secara keseluruhan akan menghabiskan sekitar 14 miliar Euro untuk program jet tempur F-35.
Credit sindonews.com
Jet Tempur Rumania Jatuh, Seorang Pilot Tewas
Ilustrasi. (Krasimir GrozevWikipedia)
Kementerian Pertahanan Rumania menyebut pilot yang tewas adalah Letnan Florin Rotaru, 36. Florin menerbangkan MiG21 Lancer selama pameran yang dihadiri ribuan penonton. Tidak warga ada yang terluka dalam musibah itu.
"Kata-kata tak cukup untuk menggambarkan rasa duka yang dirasakan oleh Angkatan Bersenjata Rumania setelah kecelakaan ini," Menteri Pertahanan Mihai Fifor menulis di Facebook, seperti dikutip dari AFP.
Jet tempur era Soviet, MiG, adalah pesawat tempur utama yang digunakan Angkatan Udara Rumania. Jet tempur itu sudah digunakan selama lima dekade dan pemerintah masih mengandalkannya untuk misi pengawasan ruang udara Rumania.
Insiden terakhir sebelum kecelakaan pekan ini terjadi pada 2017 silam. Saat itu jet tempur MiG jatuh di dekat pangkalan udara Mihail Kogalniceau yang juga merupakan basis militer Amerika Serikat, Pilot pesawat nahas itu selamat setelah berhasil melontarkan diri.
Media di Rumania mencatat 11 pilot telah tewas sejak 1994 sampai sekarang dan 19 jet tempur MiG telah jatuh.
Saat ini, Rumania sedang berupaya melakukan modernisasi Angkatan Udaranya di tengah ketegangan regional yang dipicu oleh pencaplokan Krimea oleh Rusia.
Rumania telah membeli 12 jet tempur Amerika F16 dari Portugal dan berencana membeli 40 jet tempur serupa di masa depan.
Credit cnnindonesia.com
Merasa Ditekan, Korut Menyesal Lakukan Pembicaraan Denuklirisasi
SEOUL
- Korea Utara (Korut) menyesali pembicaraan tingkat tinggi dengan
delegasi Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri
Mike Pompeo. Pyongyang menuduh Washigton mencoba secara sepihak menekan
negara itu agar melepas nuklirnya.
Pernyataan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut yang tidak disebutkan namanya itu muncul beberapa jam setelah Pompeo mengakhiri pembicaraan dua hari dengan para pejabat Korut yang dipimpin oleh Kim Yong-chol.
Dalam pernyataannya, juru bicara itu menyatakan AS telah mengakhianati semangat pertemuan puncak bulan lalu antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un dengan membuat tuntutan CVID sepihak atau denuklirisasi menyeluruh, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah.
"Hasil dari pembicaraan lanjutan sangat memprihatinkan karena telah menyebabkan fase berbahaya yang mungkin mengacaukan kesediaan kita untuk denuklirisasi yang telah tegas," katanya seperti dikutip dari CNBC, Sabtu (7/7/2018).
Pompeo sebelumnya menawarkan pandangan yang lebih optimis dari pembicaraan yang diadakan dengan pejabat dan mantan kepala intelijen Korut Kim Yong-chol.
"Ini adalah masalah yang rumit, tetapi kami membuat kemajuan di hampir semua masalah utama," kata Pompeo sebelum naik pesawat untuk meninggalkan Korut.
"Beberapa tempat memiliki banyak kemajuan, di tempat lain masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," imbuhnya seperti dikutip dari Huffington Post.
Sementara Reuters melaporkan bahwa pembicaraan tersebut mencakup metode penghancuran fasilitas pengujian mesin rudal, serta jadwal waktu denuklirisasi umum.
Utusan AS tidak bertemu dengan pemimpin Korut selama putaran pembicaraan ini, tetapi Departemen Luar Negeri AS mengatakan ia tiba membawa surat dari Trump yang ditujukan kepada Kim Jong-un.
Pompeo mengatakan, kepemimpinan Korut tetap sama-sama berkomitmen terhadap tujuan denuklirisasi yang dibicarakan dengan Trump selama pertemuan bersejarah bulan lalu di Singapura.
"Ada hal-hal yang harus saya klarifikasi," ujarnya yang dibalas Jong-un dengan ucapan yang sama.
Pompeo dijadwalkan akan menyambangi Tokyo sebelum kembali ke AS.
Pernyataan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut yang tidak disebutkan namanya itu muncul beberapa jam setelah Pompeo mengakhiri pembicaraan dua hari dengan para pejabat Korut yang dipimpin oleh Kim Yong-chol.
Dalam pernyataannya, juru bicara itu menyatakan AS telah mengakhianati semangat pertemuan puncak bulan lalu antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un dengan membuat tuntutan CVID sepihak atau denuklirisasi menyeluruh, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah.
"Hasil dari pembicaraan lanjutan sangat memprihatinkan karena telah menyebabkan fase berbahaya yang mungkin mengacaukan kesediaan kita untuk denuklirisasi yang telah tegas," katanya seperti dikutip dari CNBC, Sabtu (7/7/2018).
Pompeo sebelumnya menawarkan pandangan yang lebih optimis dari pembicaraan yang diadakan dengan pejabat dan mantan kepala intelijen Korut Kim Yong-chol.
"Ini adalah masalah yang rumit, tetapi kami membuat kemajuan di hampir semua masalah utama," kata Pompeo sebelum naik pesawat untuk meninggalkan Korut.
"Beberapa tempat memiliki banyak kemajuan, di tempat lain masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," imbuhnya seperti dikutip dari Huffington Post.
Sementara Reuters melaporkan bahwa pembicaraan tersebut mencakup metode penghancuran fasilitas pengujian mesin rudal, serta jadwal waktu denuklirisasi umum.
Utusan AS tidak bertemu dengan pemimpin Korut selama putaran pembicaraan ini, tetapi Departemen Luar Negeri AS mengatakan ia tiba membawa surat dari Trump yang ditujukan kepada Kim Jong-un.
Pompeo mengatakan, kepemimpinan Korut tetap sama-sama berkomitmen terhadap tujuan denuklirisasi yang dibicarakan dengan Trump selama pertemuan bersejarah bulan lalu di Singapura.
"Ada hal-hal yang harus saya klarifikasi," ujarnya yang dibalas Jong-un dengan ucapan yang sama.
Pompeo dijadwalkan akan menyambangi Tokyo sebelum kembali ke AS.
Credit sindonews.com
Najib Beber Awal Mula 'Dimusuhi' Mahathir dan Ribut soal Proyek
PETALING JAYA
- Najib Razak blakblakan soal awal mula "permusuhan"-nya dengan Perdana
Menteri (PM) Malaysia saat ini, Mahathir Mohamad. Menurutnya, semua
bermula dari program 1Malaysia dan beberapa proyek.
Bekas PM Malaysia itu mengatakan hubungan dengan Mahathir pada awalnya sangat baik. Hubungan mulai memburuk ketika program 1Malaysia untuk mempromosikan persatuan nasional dia jalankan.
Dalam sebuah wawancara dengan Malaysiakini, Najib mengatakan Mahathir tidak senang dengan beberapa proyek dan keputusan kebijakannya.
"Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Kami biasanya menghabiskan cukup banyak waktu (bersama). Dia akan mengundang saya ke rumahnya untuk makan malam dan setelah makan malam, kami akan istirahat ke kamarnya di lantai atas rumahnya dan duduk , bicarakan berbagai hal," kata Najib.
"Pada tahap awal setelah saya menjadi perdana menteri, sekitar 2009 dan bahkan setelah pemilihan umum ke-13 (pada 2013), kami masih dalam kondisi yang sangat baik," lanjut Najib.
Tapi, kata dia, Mahathir menjadi semakin marah padanya karena banyak permintaan Mahathir dia tolak.
Menurut Najib, hal pertama yang diminta Mahathir adalah agar dia menyetujui proyek jembatan bengkok, jalan raya berbentuk enam jalur S yang dimaksudkan untuk mengganti sambungan dari Johor Baru ke Singapura, yang telah dibatalkan sebelumnya.
"Proyek itu dibatalkan oleh Pak Lah (mantan perdana menteri Abdullah Ahmad Badawi). Akan sangat sulit bagi saya untuk menjelaskan kepada publik jika kami memulai kembali proyek tersebut, terutama setelah kompensasi besar sudah dibayar untuk pembatalan," kata Najib.
Dia mengatakan Mahathir juga telah meminta dana lebih banyak untuk mengembangkan pulau Langkawi dan untuk putranya Mukhriz Mahathir demi menjadi Menteri Besar Kedah.
Najib mengaku telah memenuhi beberapa permintaan Mahathir, namun pemimpin Malaysia berusia 92 tahun itu tetap tidak senang padanya.
"Dia tidak senang tentang hal-hal tertentu seperti 1Malaysia. Dia tidak senang dengan jet. Jet itu dibeli oleh Pak Lah, tapi saya perhatikan sampai hari ini dia (Mahathir) masih menggunakannya," papar Najib.
1Malaysia adalah program yang dirancang oleh Najib pada tahun 2010 untuk mempromosikan kerukunan etnis, persatuan nasional dan pemerintahan yang efisien. Program ini termasuk bantuan untuk orang miskin di bawah skema seperti Bantuan Rakyat Malaysia, Program Perumahan 1Malaysia untuk Pegawai Negeri Sipil, Proyek Perumahan Rakyat 1Malaysia, Klinik 1Malaysia dan Kartu Diskon Mahasiswa Malaysia.
Bekas PM yang ditangkap Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) beberapa hari lalu itu mengatakan dalam wawancara bahwa Mahathir juga marah karena UU Keamanan Internal dihapuskan dan Ordonansi Darurat dicabut.
Menurut Najib, Mahathir marah atas pelaksanaan upah minimum, dan perlakuan terhadap Proton karena pemerintah kemudian menarik subsidi dan pajak yang melindungi perusahaan mobil nasional yang dibentuk selama masa jabatan pertama Mahathir sebagai perdana menteri.
Dia mempertanyakan perubahan Mahathir yang awalnya berperan dalam mendirikan kelompok hak-hak Melayu Perkasa menjadi tokoh "reformis" di bawah kelompok oposisi Pakatan Harapan. Dia terkejut ketika melihat Mahathir bergandengan tangan dengan Partai Aksi Demokratis (DAP) yang didominasi oleh orang-orang China.
Najib membantah bahwa UMNO, partai dominan Melayu yang dia pimpin, telah mengutuk DAP.
"Saya tidak secara eksplisit mengatakan mereka rasis atau anti-Melayu atau anti-Islam, tetapi saya mengungkapkan keprihatinan tentang DAP karena kebijakan mereka," katanya, yang dilansir Straits Times, Sabtu (7/7/2018).
PM Mahathir dalam beberapa kesempatan telah menegaskan bahwa kasus yang menjerat Najib bukan balas dendam, tapi karena pertanggung jawaban atas skandal keuangan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Credit sindonews.com
Jepang Tegaskan Siap Normalisasi Hubungan dengan Korut
TOKYO
- Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono menegaskan, pihaknya siap untuk
memperbaiki hubungan dengan Korea Utara (Korut). Kono mengatakan, Tokyo
siap menggelar pembicaraan dengan Pyongyang untuk menyelesaikan masalah
yang ada.
Kono, yang berbicara pasca pertemua dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) di Tokyo menyatakan ada sejumlah masalah yang menyelimuti hubungan Jepang dan Korut, yang harus segera diselesaikan. Salah satunya adalah mengenai penculikan warga Jepang oleh rezim Pyongyang.
"Jepang akan terus berusaha untuk menormalkan hubungan dengan Korut dengan menyelesaikan masalah-masalah seperti program nuklir Korea Utara dan masalah warga Jepang yang diculik. Kita perlu memberikan awal baru bagi hubungan kita dengan Korut," kata Kono, sepeti dilansir Sputnik pada Minggu (8/7).
Terkait dengan pertemuan tiga arah, Kono menyatakan bahwa ketiga pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama guna memastikan proses denuklirisasi Korut akan berlanjut dan sepakat sanksi tidak akan dicabut sebelum Korut menyelesaikan denuklirisasi.
"Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk semakin memperkuat kerja sama tripartit guna mencapai tujuan bersama kami untuk penghancuran semua jenis senjata pemusnah massal dan rudal secara lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat dipulihkan," ucapnya.
"Kami juga membahas cara-cara bekerja sama untuk mendorong Korea Utara untuk mengambil tindakan konkrit untuk menerapkan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan PBB," tukas diplomat senior Jepang itu.
Kono, yang berbicara pasca pertemua dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) di Tokyo menyatakan ada sejumlah masalah yang menyelimuti hubungan Jepang dan Korut, yang harus segera diselesaikan. Salah satunya adalah mengenai penculikan warga Jepang oleh rezim Pyongyang.
"Jepang akan terus berusaha untuk menormalkan hubungan dengan Korut dengan menyelesaikan masalah-masalah seperti program nuklir Korea Utara dan masalah warga Jepang yang diculik. Kita perlu memberikan awal baru bagi hubungan kita dengan Korut," kata Kono, sepeti dilansir Sputnik pada Minggu (8/7).
Terkait dengan pertemuan tiga arah, Kono menyatakan bahwa ketiga pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama guna memastikan proses denuklirisasi Korut akan berlanjut dan sepakat sanksi tidak akan dicabut sebelum Korut menyelesaikan denuklirisasi.
"Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk semakin memperkuat kerja sama tripartit guna mencapai tujuan bersama kami untuk penghancuran semua jenis senjata pemusnah massal dan rudal secara lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat dipulihkan," ucapnya.
"Kami juga membahas cara-cara bekerja sama untuk mendorong Korea Utara untuk mengambil tindakan konkrit untuk menerapkan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan PBB," tukas diplomat senior Jepang itu.
Credit sindonews.com
AS Tegaskan Sanksi Berlaku Sampai Denuklirisasi Korut Rampung
Menlu AS Mike Pompeo menjamin tetap
memberlakukan sanksi ekonomi kepada Korea Utara hingga denuklirisasi di
negara itu seutuhnya tuntas. (Reuters/Carlos Barria)
"Sanksi akan tetap berlaku sampai final. Denuklirisasi sepenuhnya sebagaimana disepakati oleh Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un," kata Pompeo di Tokyo, Minggu (8/7), usai pertemuan dengan pihak Jepang dan Korea Selatan.
"Meski kami bersemangat akan kemajuan dari pembicaraan soal ini, hanya kemajuan saja tidak menjadi alasan dari pelonggaran sanksi yang telah ada," lanjutnya.
Sebelumnya, Pompeo mengadakan pembicaraan dengan pejabat Korea Utara selama lebih dari delapan jam di Pyongyang, Jumat (6/7).
Kedatangannya di Pyongyang bermaksud menyempurnakan kesepakatan yang telah terjadi antara Presiden AS Donald Trump dengan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un di Singapura, beberapa waktu lalu.
Pompeo menyebut perbincangannya dengan pihak Korea Utara berlangsung secara positif. Namun, beberapa jam usai ia meninggalkan Pyongyang, Korea Utara mengeluarkan pernyataan bernada amarah.
Pyongyang mengeluarkan penyataan yang menolak permintaan Washington untuk melakukan denuklirisasi secara cepat dan menyebutnya sebagai 'permintaan gangster'.
Pompeo yang sudah berada di Tokyo ketika pernyataan Pyongyang muncul, mengatakan bahwa diskusi antara pihaknya dengan Korea Utara akan tetap berjalan 'dengan itikad baik'.
"Bila permintaan itu seperti permintaan dari gangster, maka dunia adalah gangsternya. Karena ada keputusan bulat di Dewan Keamanan PBB terkait apa yang harus kami capai," tutur Pompeo.
Pompeo juga bersikeras bahwa Pyongyang telah berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi secara luas dan sementara sejumlah jaminan keamanan bisa diberikan, namun tidak dengan sanksi.
"Berbagai jenis senjata dan rudal, itulah definisi luas dari denuklirisasi dan Korea Utara mengerti hal tersebut dan tidak menentangnya," terang dia.
"Akan ada verifikasi yang berkaitan dengan denuklirisasi lengkap, itu yang disepakati oleh Presiden Trump dan Pemimpin Kim. Akan ada sejumlah hal dilakukan untuk membantu mendapatkan jaminan keamanan seperti Korea Utara butuhkan," lanjutnya.
Namun, ia memastikan sanksi ekonomi adalah hal yang berbeda. Ia menyebut dunia akan melihat aksi tegas berkelanjutan AS di hari dan pekan yang akan datang.
Credit cnnindonesia.com
Biaya latihan militer AS-Korsel capai Rp203 miliar
Markas besar Kementerian Pertahanan
Amerika Serikat (AS) yang berbentuk segi lima (pentagon). Pentagon pada
Juni 2018 mengumumkan menghentikan latihan bertajuk "Freedom Guardian"
antara AS-Korea Selatan tanpa batas waktu, diprakirakan senilai hingga
14 juta dolar AS (setara Rp203 miliar). (pentagonmemorial.org)
Kami menghemat uang dengan tidak melakukan latihan, selama kami bernegosiasi dengan itikad baik ..."
Washington (CB) - Latihan militer gabungan antara Amerika
Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) dibatalkan, setelah Presiden AS
Donald Trump protes biaya latihan militer yang sangat mahal mencapai
sekira Rp203 miliar (14 juta dolar AS), kata pejabat Negeri Paman Sam
itu kepada Reuters.
Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) mengumumkan bulan lalu bahwa latihan bertajuk "Freedom Guardian" ditangguhkan tanpa batas waktu, untuk mendukung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Singapura antara Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un, demikian laporan Reuters menguti pejabat AS di Washington DC, Jumat (6/7) waktu setempat.
Trump berulang kali menekankan akan penghematan biaya melalui keputusannya untuk menghentikan latihan, dalam konsesi mengejutkan kepada Kim dalam KTT Singapura 12 Juni 2018, antara lain untuk membahas pelucutan senjata nuklir Pyongyang.
"Kami menghemat uang dengan tidak melakukan latihan, selama kami bernegosiasi dengan itikad baik, sebagaimana yang diharapkan kedua belah pihak!" tulis Trump dalam akun Twitternya bulan lalu.
Pejabat yang tidak ingin disebutkan identitasnya itu tidak memberikan rincian biaya dari komponen latihan. Pentagon belum membocorkan total biaya dari beberapa latihan yang diadakan setiap tahun angkatan bersenjata AS dan Korsel di kawasan Semenanjung Korea.
Menghitung biaya latihan militer adalah proses yang rumit, seringkali membutuhkan data dari berbagai cabang militer dan tersebar di beberapa anggaran selama bertahun-tahun yang berbeda.
Tahun lalu, Reuters mencatat, 17.500 tentara AS dan lebih dari 50.000 tentara Korsel bergabung dalam latihan "Freedom Guardian", meskipun latihan ini sebagian besar difokuskan pada simulasi komputer daripada latihan lapangan.
Pasukan dari Australia, Kanada, Kolombia, Denmark, Selandia Baru, Belanda dan Inggris juga berperanserta.
Jumlah tersebut dibandingkan dengan kontrak baru yang diberikan kepada Boeing senilai Rp348 miliar untuk pengadaan dua kulkas sebagai tempat menyimpan makanan di Pesawat Kepresidenan AS "Air Force One". Kontrak tersebut telah dibatalkan karena kemungkinan pengiriman pesawat Air Force One yang diperbarui.
Militer AS memiliki anggaran lebih dari Rp1.000 triliun tahun ini.
Para pejabat berpendapat bahwa membatalkan latihan tidak benar-benar menghemat uang dalam jumlah besar, karena pasukan yang akan terlibat di dalamnya masih memerlukan pelatihan dan sertifikasi yang tetap menghabiskan uang.
Trump menyebut latihan gabungan itu mahal dan "provokatif". Pernyataannya menggemakan kritik dari Korea Utara yang sudah lama ditolak AS.
Para pejabat AS telah lama menekankan latihan militer dengan para mitra penting untuk kesiapan dan meyakinkan sekutu. Pengumuman Trump membingungkan sekutu, pejabat militer, dan anggota parlemen dari Partai Republik AS.
Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) mengumumkan bulan lalu bahwa latihan bertajuk "Freedom Guardian" ditangguhkan tanpa batas waktu, untuk mendukung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Singapura antara Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un, demikian laporan Reuters menguti pejabat AS di Washington DC, Jumat (6/7) waktu setempat.
Trump berulang kali menekankan akan penghematan biaya melalui keputusannya untuk menghentikan latihan, dalam konsesi mengejutkan kepada Kim dalam KTT Singapura 12 Juni 2018, antara lain untuk membahas pelucutan senjata nuklir Pyongyang.
"Kami menghemat uang dengan tidak melakukan latihan, selama kami bernegosiasi dengan itikad baik, sebagaimana yang diharapkan kedua belah pihak!" tulis Trump dalam akun Twitternya bulan lalu.
Pejabat yang tidak ingin disebutkan identitasnya itu tidak memberikan rincian biaya dari komponen latihan. Pentagon belum membocorkan total biaya dari beberapa latihan yang diadakan setiap tahun angkatan bersenjata AS dan Korsel di kawasan Semenanjung Korea.
Menghitung biaya latihan militer adalah proses yang rumit, seringkali membutuhkan data dari berbagai cabang militer dan tersebar di beberapa anggaran selama bertahun-tahun yang berbeda.
Tahun lalu, Reuters mencatat, 17.500 tentara AS dan lebih dari 50.000 tentara Korsel bergabung dalam latihan "Freedom Guardian", meskipun latihan ini sebagian besar difokuskan pada simulasi komputer daripada latihan lapangan.
Pasukan dari Australia, Kanada, Kolombia, Denmark, Selandia Baru, Belanda dan Inggris juga berperanserta.
Jumlah tersebut dibandingkan dengan kontrak baru yang diberikan kepada Boeing senilai Rp348 miliar untuk pengadaan dua kulkas sebagai tempat menyimpan makanan di Pesawat Kepresidenan AS "Air Force One". Kontrak tersebut telah dibatalkan karena kemungkinan pengiriman pesawat Air Force One yang diperbarui.
Militer AS memiliki anggaran lebih dari Rp1.000 triliun tahun ini.
Para pejabat berpendapat bahwa membatalkan latihan tidak benar-benar menghemat uang dalam jumlah besar, karena pasukan yang akan terlibat di dalamnya masih memerlukan pelatihan dan sertifikasi yang tetap menghabiskan uang.
Trump menyebut latihan gabungan itu mahal dan "provokatif". Pernyataannya menggemakan kritik dari Korea Utara yang sudah lama ditolak AS.
Para pejabat AS telah lama menekankan latihan militer dengan para mitra penting untuk kesiapan dan meyakinkan sekutu. Pengumuman Trump membingungkan sekutu, pejabat militer, dan anggota parlemen dari Partai Republik AS.
Credit antaranews.com
Jumat, 06 Juli 2018
Railgun Elektromagnetik China Diklaim Siap Dipakai Perang
BEIJING - Railgun
elektromagnetik yang kerap dijuluki sebagai "senjata super" diklaim
siap digunakan untuk pertempuran. Senjata canggih ini siap dipasang di
dua kapal perang baru milik Beijing.
Dua kapal perang Type 005 yang akan dilengkapi senjata mematikan itu telah diluncurkan awal pekan ini. Penggunaan railgun elektromagnetik oleh kapal perang menjadi bukti dari tekad Beijing untuk mengungguli Amerika Serikat dalam teknologi pertahanan.
Kedua kapal tersebut pertama kali terlihat di Dalian, Provinsi Liaoning, pada hari Selasa lalu.
Media pemerintah setempat, Global Times, mengutip komentator militer pemerintah, Song Zhongping, mengatakan bahwa kapal-kapal baru itu telah siap dipersenjatai dengan senjata-senjata anyar kebanggaan Beijing.
"Type 055 adalah yang paling cocok untuk senjata elektromagnetik masa depan China, karena kapal perang serba elektrik dapat memenuhi permintaan pasokan listrik yang sangat besar," katanya, yang dikutip Kamis (5/7/2018).
Jika laporan itu dikonfirmasi resmi oleh militer China, maka itu menjadi langkah besar dalam perluasan dan modernisasi Angkatan Laut China yang cepat.
Awal tahun ini, Beijing mengejutkan dunia ketika mengonfirmasi spekulasi bahwa sebuah prototipe senjata tak biasa yang terlihat di atas kapal transportasi militer adalah senjata api elektromagnetik.
Spekulasi itu bermula dari beredarnya foto di media sosial yang menunjukkan railgun elektromagnetik yang bentuknya mirip meriam raksasa. Senjata itu dipasang di bagian paling depan sebuah kapal angkut militer pada awal tahun ini.
Kapal itu kemudian diidentifikasi sebagai kapal Haiyangshan Type 072 yang dirancang untuk membawa orang dan tank, bukan senjata besar.
The People's Daily, media corong pemerintah kemudian menerbitkan sebuah artikel yang melaporkan bahwa senjata laras tunggal raksasa itu memang railgun elektromagnetik.
Sistem senjata ini menggunakan magnet kuat untuk mengangkat hulu ledak ke larasnya dan menembakkannya ke udara. Dengan menggunakan magnet kuat, hulu ledak sejata ini lebih kuat dan lebih jauh jangkauannya ketimbang meriam tradisional.
Setelah beroperasi penuh, senjata seperti itu dapat menenggelamkan kapal, menyerang target darat dan bahkan menghancurkan pesawat serta rudal yang dalam posisi penerbangan.
"Meskipun AS telah secara terbuka mengembangkan senjata elektromagnetik selama bertahun-tahun, itu tidak berarti bahwa China jauh (tertinggal) di belakang dalam bidang ini, karena yang terakhir (biasanya) tetap diam tentang kemajuannya karena kekhawatiran soal kerahasiaan," kata komentator militer Chen Shuoren kepada People's Daily beberapa waktu lalu.
Dua kapal perang Type 005 yang akan dilengkapi senjata mematikan itu telah diluncurkan awal pekan ini. Penggunaan railgun elektromagnetik oleh kapal perang menjadi bukti dari tekad Beijing untuk mengungguli Amerika Serikat dalam teknologi pertahanan.
Kedua kapal tersebut pertama kali terlihat di Dalian, Provinsi Liaoning, pada hari Selasa lalu.
Media pemerintah setempat, Global Times, mengutip komentator militer pemerintah, Song Zhongping, mengatakan bahwa kapal-kapal baru itu telah siap dipersenjatai dengan senjata-senjata anyar kebanggaan Beijing.
"Type 055 adalah yang paling cocok untuk senjata elektromagnetik masa depan China, karena kapal perang serba elektrik dapat memenuhi permintaan pasokan listrik yang sangat besar," katanya, yang dikutip Kamis (5/7/2018).
Jika laporan itu dikonfirmasi resmi oleh militer China, maka itu menjadi langkah besar dalam perluasan dan modernisasi Angkatan Laut China yang cepat.
Awal tahun ini, Beijing mengejutkan dunia ketika mengonfirmasi spekulasi bahwa sebuah prototipe senjata tak biasa yang terlihat di atas kapal transportasi militer adalah senjata api elektromagnetik.
Spekulasi itu bermula dari beredarnya foto di media sosial yang menunjukkan railgun elektromagnetik yang bentuknya mirip meriam raksasa. Senjata itu dipasang di bagian paling depan sebuah kapal angkut militer pada awal tahun ini.
Kapal itu kemudian diidentifikasi sebagai kapal Haiyangshan Type 072 yang dirancang untuk membawa orang dan tank, bukan senjata besar.
The People's Daily, media corong pemerintah kemudian menerbitkan sebuah artikel yang melaporkan bahwa senjata laras tunggal raksasa itu memang railgun elektromagnetik.
Sistem senjata ini menggunakan magnet kuat untuk mengangkat hulu ledak ke larasnya dan menembakkannya ke udara. Dengan menggunakan magnet kuat, hulu ledak sejata ini lebih kuat dan lebih jauh jangkauannya ketimbang meriam tradisional.
Setelah beroperasi penuh, senjata seperti itu dapat menenggelamkan kapal, menyerang target darat dan bahkan menghancurkan pesawat serta rudal yang dalam posisi penerbangan.
"Meskipun AS telah secara terbuka mengembangkan senjata elektromagnetik selama bertahun-tahun, itu tidak berarti bahwa China jauh (tertinggal) di belakang dalam bidang ini, karena yang terakhir (biasanya) tetap diam tentang kemajuannya karena kekhawatiran soal kerahasiaan," kata komentator militer Chen Shuoren kepada People's Daily beberapa waktu lalu.
Credit sindonews.com
Delegasi Militer Uni Emirat Arab Kunjungi Israel, Beli Jet?
CB, Jakarta - Satu delegasi militer dari Uni Emirat Arab, UAE, baru-baru ini melakukan kunjungan resmi ke Israel. UAE ingin membeli jet tempur F-35s.
"Angkatan Udara Israel, belum lama ini, mendapatkan kunjungan delegasi militer UAE untuk melihat kemampuan jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat," demikian kabar dari saluran televisi berita Israel, 124, mengutip sumber yang tak bersedia disebutkan namanya.
Jet tempur F-35 milik Israel mengudara dalam upacara wisuda pilot angkatan udara Israel di pangkalan udara Hatzerim di Israel selatan, 29 Desember 2016. REUTERS/Amir Cohen
"Satu delegasi Amerika Serikat juga hadir pada saat yang sama," tambah sumber.
Menurut laporan 124 sebagaimana diberitakan Middle East Monitor, UAE berusaha membeli jet tempur F-35s di tengah sejumlah laporan munculnya persekutuan Israel- Negara Teluk melawan Iran.
"UAE membenarkan laporan atas kunjungan delegasi militer mereka ke Israel meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik," tulis Middle East Monitor.
Militer UAE turun dari helikopter saat melakukan penyergapan sebuah bus dalam latihan militer di Al Ain, Uni Emirat Arab, 24 Februari 2018.
Sementara itu, laporan New Yorker menyebutkan, Israel dan UAE secara diam-diam melakukan hubungan selama dua dekade, sejak 1990-an. Hubungan itu difokuskan pada tukar menukar informasi intelijen, "Termasuk jual beli senjata," tulis Times of Israel."
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga sering kali disebut-sebut melakukan kesepakatan rahasia dengan negara-negara Sunni Arab untuk menghadapi Iran yang dianggap sebagai musuh bersama.
"Angkatan Udara Israel, belum lama ini, mendapatkan kunjungan delegasi militer UAE untuk melihat kemampuan jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat," demikian kabar dari saluran televisi berita Israel, 124, mengutip sumber yang tak bersedia disebutkan namanya.
Jet tempur F-35 milik Israel mengudara dalam upacara wisuda pilot angkatan udara Israel di pangkalan udara Hatzerim di Israel selatan, 29 Desember 2016. REUTERS/Amir Cohen
Menurut laporan 124 sebagaimana diberitakan Middle East Monitor, UAE berusaha membeli jet tempur F-35s di tengah sejumlah laporan munculnya persekutuan Israel- Negara Teluk melawan Iran.
"UAE membenarkan laporan atas kunjungan delegasi militer mereka ke Israel meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik," tulis Middle East Monitor.
Militer UAE turun dari helikopter saat melakukan penyergapan sebuah bus dalam latihan militer di Al Ain, Uni Emirat Arab, 24 Februari 2018.
Sementara itu, laporan New Yorker menyebutkan, Israel dan UAE secara diam-diam melakukan hubungan selama dua dekade, sejak 1990-an. Hubungan itu difokuskan pada tukar menukar informasi intelijen, "Termasuk jual beli senjata," tulis Times of Israel."
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga sering kali disebut-sebut melakukan kesepakatan rahasia dengan negara-negara Sunni Arab untuk menghadapi Iran yang dianggap sebagai musuh bersama.
Credit tempo.co
Langganan:
Postingan (Atom)