CUPUMA

Jumat, 25 Mei 2018

Presiden Korsel Sesali Keputusan Trump

SEOUL - Presiden Korea Selatan (Korsel), Moon Jae-in, melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi keamanannya dan para pembantu lainnya. Itu dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membatalkan pertemuannya dengan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un pada 12 Juni mendatang di Singapura.

Sekretaris pers Istana Presiden Korse Yoon Young-chan mengatakan, Moon antara lain bertemu dengan menteri luar negerinya, menteri pertahanan dan kepala stafnya.

Dalam pertemuan itu, Moon menyatakan penyesalan yang mendalam atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang membatalkan pertemuan dengan Kim Jong-un.

"Saya benar-benar bingung dan sangat menyesalkan pertemuan puncak Korea Utara-AS tidak jadi diadakan pada 12 Juni mendatang setelah dijadwalkan," kata Moon seperti dikutip dari Reuters, Jumat (25/5/2018).

Moon lantas mendesak pembicaraan langsung antara Trump dan Kim Jong-un dan mengatakan denuklirisasi Semenanjung Korea tidak boleh ditunda oleh keputusan untuk membatalkan pertemuan puncak tersebut.

Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk membatalkan pertemuannya dengan Pemimpin Korut Kim Jong-un. Pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada 12 Juni nanti di Singapura.

"Berdasarkan kemarahan yang luar biasa dan permusuhan terbuka yang ditampilkan dalam pernyataan terbaru Anda, saya merasa waktunya tidak tepat pada saat ini untuk mengadakan pertemuan yang telah direncanakan selama ini," tulis Trump dalam sepucuk surat kepada Kim Jong-un.

Isi surat Trump merujuk pada pernyataan yang dikeluarkan oleh media Korut, Wakil Menteri Luar Negeri Choe Son-hui telah menyebut Wakil Presiden AS Mike Pence sebagai "boneka politik" untuk membandingkan Korut - "negara bersenjata nuklir" - dengan Libya, di mana Muammar Gaddafi menyerahkan nuklirnya yang belum selesai program pengembangannya, hanya untuk kemudian dibunuh oleh pejuang yang didukung NATO.

"Apakah AS akan menemui kami di ruang rapat atau menghadapi kami di konfrontasi nuklir-nuklir yang sepenuhnya tergantung pada keputusan dan perilaku Amerika Serikat," kata Choe.

Credit sindonews.com

Disebut Akan Seperti Libya, Korut: Wapres AS Kurang Ajar

SEOUL - Rezim pemerintah Kim Jong-un marah dengan komentar Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) yang memperingatkan Korea Utara (Korut) akan bernasib seperti Libya saat dipimpin Kolonel Muammar Khaddafi. Pyongyang bahkan mengancam akan membatalkan pertemuan puncak antara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump di Singapura 12 Juni nanti.

Pyongyang menyebut pernyataan Pence sebagai komentar kurang ajar, dungu dan bodoh. Komentar Wakil Trump itu muncul dalam wawancara yang disiarkan di Fox News hari Senin lalu.

Sekadar diketahui, Khaddafi telah melucuti program senjata nuklirnya yang baru lahir untuk menghentikan intervensi dan sanksi Barat, dan merundingkan integrasi ekonomi dengan Barat. Tapi beberapa tahun kemudian, Khaddafi dibunuh oleh pemberontak setelah rezimnya ditumbangkan NATO yang dipimpin AS.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh KCNA, hari Kamis (24/5/2018), Wakil Menteri Luar Negeri Korut Choe Son-hui mengecam keras komentar Pence. Menurutnya, pernyataan wapres Amerika itu sudah kurang ajar.

"Sebagai orang yang terlibat dalam urusan AS, saya tidak dapat menekan keterkejutan saya atas pernyataan dungu dan bodoh seperti itu keluar dari mulut wakil presiden AS," kecam Choe.

"Dalam hal ini AS menentang niat baik kami dan berpegang pada tindakan yang melanggar hukum dan keterlaluan, saya akan mengajukan saran kepada pimpinan tertinggi kami untuk mempertimbangkan kembali pertemuan puncak DPRK-AS," lanjut Choe.

DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea.

Korea Utara pada pekan lalu juga menyampaikan keraguannya atas kesuksesan pertemuan Kim Jong-un dan Trump. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara yang lain Kim Kye-gwan memperingatkan bahwa negaranya dapat membatalkan pertemuan penting jika Amerika Serikat bersikeras secara sepihak memaksa Pyongyang meninggalkan program nuklirnya.

Pejabat itu menolak permintaan pemerintahan Trump bahwa Korea Utara dapat dengan cepat membongkar program nuklirnya seperti yang dilakukan Libya 15 tahun lalu. Permintaan itu disuarakan John R. Bolton, Penasihat Keamanan Nasional Trump.

"Jika Amerika Serikat mencoba untuk mendorong kita ke sudut untuk memaksa pengabaian nuklir sepihak kami, kami tidak akan lagi tertarik pada dialog semacam itu," kata Kim.

Credit sindonews.com

Trump batal bertemu Kim Jong Un

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Carlos Barria)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk membatalkan pertemuan dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang sudah mereka rencanakan.

Keputusan itu diambil setelah Korea utara melanggar serangkaian janjinya dan memutus komunikasil langsung dengan Amerika Serikat, kata seorang pejabat senior Gedung Putih, Kamis waktu setempat, seperti dikutip Reuters.

Dalam briefing kepada wartawan seraya meminta namanya tidak disebutkan, sang pejabat juga mengutipkan ancaman Korea Utara baru-baru ini bahwa negara itu sudah siap menghadapi bentrok nuklir dengan Amerika Serikat.

"Kurangnya perhitungan yang aneh ini, yang dikombinasikan dengan janji-janji yang dilanggar selama pekan-pekan terakhir dan penghentian komunikasi langsung oleh Korea Utara dengan Amerika Serikat, menunjukkan kurangnya itikad baik yang besar," kata pejabat AS itu.

"Ada jejak janji-jani yang dilanggar yang membuat Amerika Serikat berhenti," sambung dia.

Credit antaranews.com

Korea Utara tepati janjinya ledakkan tempat uji nuklir

Grafis lokasi pengembangan fasilitas nuklir Korea Utara (Reuters)

Seoul (CB) - Korea Utara menepati janjinya dengan meledakkan terowongan di tempat uji nuklirnya pada Kamis, kata media pemerintah Korea Utara, sebagai bagian dari upaya mengurangi ketegangan di semenanjung Korea dan mengangkat kemungkinan pertemuan puncak dengan Amerika Serikat.

Korea Utara melakukan seluruh enam uji nuklirnya di Punggye-ri, yang terdiri atas terowongan di bawah gunung Mantap di bagian timur laut negara itu.

Sekelompok kecil media asing, yang dipilih Korea Utara, menyaksikan penghancuran itu, yang menurut Pyongyang adalah bukti tekadnya mengakhiri uji nuklir.

Penghancuran tempat itu dimulai sekitar pukul 11.00 dengan meledakkan dan meruntuhkan terowongan serta pos pengamatan.

Kantor berita Korea Utara KCNA melaporkan ketiadaan kebocoran bahan radioaktif atau dampak buruk apa pun pada lingkungan hidup di sekitarnya.

"Pembongkaran tempat uji nuklir dilakukan sedemikian rupa untuk membuat semua terowongan di tempat uji itu runtuh akibat ledakan dan sepenuhnya menutup pintu masuk terowongan itu, dan pada saat sama, meledakkan beberapa sarana penjagaan dan pos pengamatan di tempat tersebut," kata KCNA.

Pemerintah Korea Selatan menyambut penghancuran tempat percobaan itu dengan menyebutnya "langkah pertama bermakna untuk pewujudan pelucutan nuklir sepenuhnya, yang diungkapkan Korea Utara dalam pertemuan antar-Korea".

Media Korea Selatan menggambarkan bagaimana pejabat Korea Utara memanggil media untuk menanyakan apakah mereka siap untuk memfilmkan ledakan pertama. Mereka lalu menghitung mundur.

"Dengan dentuman berat, yang mengguncang gunung Mantap, debu dan pecahan batu tumpah keluar dari pintu masuk itu," kata media Korea Selatan.

Setelah beberapa waktu, terowongan dan sarana lain dihancurkan, lalu terowongan ketiga dan pos pengamatan lain.

Sekitar lima jam sesudah upaya itu dimulai, dua asrama tentara dihancurkan, kata media Korea Selatan.

Tawaran Korea Utara untuk menghilangkan tempat percobaan itu dilihat sebagai sumbangan besar dalam beberapa bulan mengurangi ketegangan puluhan tahun dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Korea Utara pada April mengumumkan akan menangguhkan uji nuklir dan peluru kendali serta menggantikannya dengan upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan perdamaian, demikian Reuters melaporkan.

Credit antaranews.com

Korea Utara sudah bongkar situs nuklirnya

Grafis lokasi pengembangan fasilitas nuklir Korea Utara (Reuters)

Seoul (CB) - Korea Utara sudah sepenuhnya membongkar fasilitas uji nuklir bawah tanahnya di Punggye-ri "demi memastikan transparansi mengenai penghentian uji coba nuklir", lapor kantor berita Korea Utara KCNA seperti dikutip Reuters.

Pembongkaran lapangan uji coba nuklir itu telah sepenuhnya menutup terowongan masuk, lapor KCNA.

Menurut kantor berita itu, dua terowongan tadinya sudah siap digunakan untuk uji coba nuklir bawah tanah yang dahsyat.

Tidak ada kebocoran bahan radioaktif atau dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya akibat dari pembongkaran itu, sambung KCNA lagi.

"Penghentian uji coba nuklir ini adalah proses penting menuju perlucutan senjata nuklir global," tutup KCNA seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

Kamis, 24 Mei 2018

AS Usir Dua Diplomat Venezuela Sebagai Respons untuk Maduro

WASHINGTON – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan dua diplomat Venezuela untuk meninggalkan Amerika Serikat dalam waktu 48 jam. Langkah itu merupakan balasan dari tindakan Venezuela yang mengusir dua diplomat tinggi Amerika Serikat.
Dua diplomat yang diusir adalah kuasa usaha Kedutaan Venezuela di Washington dan wakil konsul jenderal Konsulat Venezuela di Houston.

"Tindakan ini adalah untuk membalas keputusan rezim Maduro yang mengumumkan Kuasa Usaha dan Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Caracas sebagai persona non grata," demikian disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (24/5/2018).

^{Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. (AFP)}
Pengusiran diplomat yang dilakukan kedua negara merupakan peningkatan ketegangan yang terjadi antara Venezuela dan Amerika Serikat setelah Washington menjatuhkan sanksi baru terhadap negara Amerika Latin penghasil minyak itu. Sanksi terbaru tersebut dijatuhkan atas pemilihan umum Venezuela yang dianggap penuh kecurangan.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro memenangi kembali pemilihan yang digelar pada Minggu dengan selisih suara yang besar. Tetapi kritikus mengatakan pemungutan suara itu tidak bebas atau adil. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara Amerika Latin mengatakan pemilihan tidak memenuhi standar demokrasi.

Pada Senin, Presiden Donald Trump memberlakukan sanksi yang membatasi kemampuan Venezuela untuk menjual aset negara. Maduro menanggapi sanksi itu dengan menuduh diplomat Amerika Serikat, Todd Robinson, terlibat dalam "konspirasi militer," dan memerintahkan dia dan seorang diplomat senior lainnya untuk meninggalkan Venezuela dalam waktu 48 jam.

Credit okezone.com

Menlu RI Menerima Penghargaan Tertinggi dari Pemerintah Peru

Foto: Dok. Kementerian Luar Negeri RI.

LIMA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi menerima penghargaan tertinggi El Sol del Peru atau Matahari Peru dalam kunjungan bilateralnya ke negara Amerika Latin itu pada Rabu.
Penghargaan itu diberikan kepada Menlu Retno Marsudi atas upayanya dalam memajukan hubungan dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Peru, sejak dia menjabat sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri. Menlu Retno adalah orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut.

El Sol del Peru adalah penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Peru kepada warga sipil baik untuk warga negara setempat maupun warga negara asing, atas jasa dan kontribusi mereka kepada Peru. Beberapa nama yang telah menerima penghargaan ini sebelumnya antara lain Kaisar Jepang Akihito; Perdana Menteri Singapura Lee Hsien; Perdana Menteri Rusia Dimitry Medvedev; Presiden Majelis Eropa, Donald Tusk; mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki moon, dan Menlu Rusia, Sergey Lavrov.

“Perjalanan hubungan bilateral Indonesia-Peru tidak mudah, namun perjalan menuju Machu Picchu juga tidak mudah. Dengan penghargaan ini, Insya Allah menumbuhkan semangat lebih besar sehingga hubungan Indonesia-Peru dapat mencapai ketinggian seperti Machu Picchu,” kata Menlu Retno saat menerima penghargaan tersebut sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri, Kamis (24/5/2018).

Menlu Retno Marsudi dan Menlu Peru Nesto Francisco Popolizio Bardales

Kunjungan Menlu Retno tersebut merupakan kunjungan bilateral resmi pertama menteri luar negeri Indonesia sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada 1975. Dalam kunjungan kerja itu, Menlu Retno melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Peru, Nesto Francisco Popolizio Bardales di Torre Tagle.
Kedua menlu sepakat untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Peru. Menlu Retno mengatakan kerjasama ekonomi kedua negara belum merefleksikan potensi yang ada.

Peru merupakan mitra dagang terbesar keempat Indonesia di kawasan Amerika Selatan dengan nilai perdagangan pada 2017 mencapai peningkatan sebesar 5,3 persen dari 2016. Kedua negara juga memiliki aturan bebas visa baik bagi pemegang paspor biasa, paspor dinas dan paspor diplomatik.

Di luar isu bilateral, kedua Menlu juga membahas beberapa isu yang menjadi perhatian baik di kawasan maupun global seperti masalah pengungsi dari Venezuela dan Provinsi Rakhine, upaya untuk mengatasi penggunaan senjata kimia, serta isu-isu yang menjadi perhatian di Dewan Keamanan PBB.

Peru menyampaikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia di Dewan Keamanan PBB, di mana pemilihannya akan dilakukan tanggal 8 Juni 2018.

Credit okezone.com

Laksamana Siwi Sukma Adji Resmi Jadi Kepala Staf TNI AL

Photo :VIVA/Agus Rahmat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adjie

CB – Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji resmi menjabat kepala staf TNI AL (KSAL) menggantikan Laksamana Ade Supandi, yang memasuki masa pensiun.
Dengan pengangkatan ini, maka Laksdya Siwi juga resmi naik pangkat, menjadi Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, yang turut dibacakan usai pengambilan sumpah.

Resminya Siwi menduduki jabatan baru, setelah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Mei 2018.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43 TNI Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan KSAL. Keppres itu berisi, memberhentikan dengan hormat Laksamana TNI Ade Supandi. Kedua, mengangkat Laksdya Siwi Sukma Adji. Ditetapkan di Jakarta pada 22 Mei 2018.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apa pun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga," kata Laksdya Siwi saat membacakan sumpah jabatan.
"Bahwa saya, tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya," ungkapnya.
"Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit," sumpah Siwi mengikuti Presiden Jokowi.
Pada saat bersamaan, Siwi naik pangkat berdasarkan Keppres Nomor 44 TNI 2018 tentang kenaikan pangkat dalam golongan tinggi perwira TNI.
"Menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada perwira tinggi atas nama Laksdya Siwi Sukma Adji, menjadi Laksamana TNI, terhitung mulai tanggal ditetapkan," bunyi keppres penaikan pangkat Siwi.
Laksdya Siwi Sukma Adji menggantikan Laksamana Ade Supandi sebagai KSAL. Ade memasuki masa pensiun terhitung 1 Juni 2018.
Siwi adalah perwira tinggi TNI AL kelahiran Cimahi, 14 Mei 1962. Sebelum dilantik, Siwi menjabat komandan jenderal (Danjen) Akademi TNI.
Siwi Sukma Adji merupakan alumni Akademi Angkatan Laut angkatan 30 yang lulus pada 1985. Dia juga pernah menjabat sejumlah posisi seperti sebagai perwira bahari di KRI OWA-354, kepala Departemen Operasi KRI Untung Suropati-372.

Lalu, pernah juga menjabat Palaksa KRI Teluk Sampit-515, komandan KRI PRB-728, komandan KRI STS-376, komandan KRI Nala, komandan KDA, komandan Lanal Pontianak, komandan Selapa Pusdikopsla, komandan Satran Koarmatim, Asrena Pangkolinlamil, Asops Pangarmabar, dan komandan Guskamlatim.

Credit viva.co.id

Pindahkan Kedubes ke Yerusalem, Guatemala 'Dicerai' Liga Arab

KAIRO - Liga Arab mengatakan tidak akan bekerja sama lagi dengan Guatemala. Pemutusan hubungan itu dilatarbelakangi keputusan negara itu memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Organisasi yang bermarkas di Kairo itu mengatakan, telah meninggalkan nota kesepahaman yang ditandatangani pada 2013 dan telah memutuskan hubungan dengan negara Amerika Tengah itu seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (24/5/2018).

Guatemala memindahkan kedutaannya ke Yerusalem awal bulan ini, menyusul peresmian Kedutaan Besar AS di Yerusalem yang disengketakan.

Guatemala adalah negara pertama yang menempatkan kedutaannya di Yerusalem, pada tahun 1956. Negara itu memindahkan fasilitasnya 24 tahun kemudian ke Tel Aviv, setelah parlemen Israel menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota yang abadi dan tak terpisahkan yang bertentangan dengan resolusi PBB.

Palestina mengklaim Yerusalem timur sebagai Ibu Kota negara masa depan mereka. Dunia internasional pun berpendapat status terakhir dari Yerusalem harus diputuskan dalam tahap akhir pembicaraan damai.

Guatemala adalah termasuk dalam 9 negara yang mendukung Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dalam sidang umum PBB pada Desember tahun lalu. Selain Guatemala ada Honduras, Micronesia, Nauru, Palau dan Kepulauan Marshall serta Togo.

Sebelumnya, Rabat telah menunda rencana untuk kemitraan kota kembar dengan Guatemala City. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemindahan kedubes Guatemala di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Langkah AS dan Guatemala ini belakangan diikuti oleh Paraguay. Presiden Paraguay Horacio Cartes meresmikan langsung kantor Kedutaan Besar Paraguay di Yerusalem yang terletak di kawasan taman teknologi Malkha, kawasan yang sama di mana kedutaan Guatemala berdiri.

Credit sindonews.com

Ingin Dapat Kucuran Dana AS, Korut Harus Lucuti Senjata Nuklirnya

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan menggunakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Donald Trump dengan Kim Jong-un untuk menuntut Korea Utara (Korut) sepenuhnya dan cepat menyerahkan program senjata nuklirnya sebelum mendapatkan bantuan ekonomi. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Pompeo menambahkan ia "sangat berharap" KTT tersebut masih akan berlangsung pada 12 Juni mendatang.

Menteri luar negeri AS itu berbicara di Kongres sehari setelah Trump meragukan pertemuan puncak di Singapura, dan menjatuhkan desakan perlucutan sepihak "all-in-one" sebelum menerima langkah timbal-balik dari AS. Pekan lalu, seorang pejabat senior Korut mengatakan bahwa posisi itu tidak dapat diterima oleh Pyongyang, meningkatkan keraguan mengenai apakah KTT akan terjadi.

Kebingungan tentang posisi tawar-menawar pemerintahan Trump telah menimbulkan kecemasan di kalangan sekutu regional Washington, yang khawatir presiden AS mungkin terlalu banyak mengakui keinginannya untuk menyerukan pertemuan itu akan sukses, atau beralih ke aksi militer jika perundingan gagal.

Tampil di hadapan komisi urusan luar negeri DPR, Pompeo ditanya berulang kali tentang dua pertemuannya baru-baru ini dengan pemimpin Korut dan apa yang dimaksud AS dengan denuklirisasi semenanjung Korea, tujuan yang kedua belah pihak gembar gemborkan tetapi tidak ada kejelasan.

"Saya dapat memberi tahu Anda apa yang Presiden Trump telah instruksikan untuk saya lakukan sehubungan dengan bagaimana kita akan melanjutkan melawan Korea Utara," kata Pompeo.

“Kami tidak akan melakukan perdagangan untuk perdagangan. Kami tidak akan membiarkan ini menyeret keluar. Kami tidak akan memberikan bantuan ekonomi sampai beberapa waktu karena kami memiliki serangkaian tindakan yang tidak dapat diubah - bukan kata-kata, bukan komitmen - yang dilakukan oleh rezim Korea Utara,” jelasnya seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (24/5/2018).

Percekcokan antara AS dan Korut mengenai apa artinya denuklirisasi memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Pompeo menjelaskan hal itu dalam dua pertemuannya dengan Kim Jong-un pada libur Paskah lalu dan awal bulan ini. Tapi Pompeo mengatakan dia meletakkan posisi AS dengan jelas.

"Tuntutan kami tidak ambigu," kata Pompeo.

"Ketika saya berbicara dengannya saya tidak bisa lebih jelas tentang lingkup pekerjaan verifikasi yang akan diperlukan, semua elemen yang akan diperlukan bagi Amerika untuk memahami ada denuklirisasi nyata," tuturnya.

Dalam catatan lengkap pembicaraannya dengan Kim Jong-un, mantan Direktur CIA itu menceritakan tuntutan pemimpin Korut itu.

“Dia menjelaskan bahwa penting baginya bahwa ketika saatnya tiba tujuan tersebut tercapai, bahwa dia akan menerima bantuan ekonomi dalam bentuk bisnis sektor swasta, pengetahuan, keterampilan, dari orang lain mungkin, kontribusi, bantuan luar negeri dan yang serupa dengan itu, dan dia menginginkan jaminan keamanan dari dunia, akhir dari status yang ada di antara Korea Utara dan Korea Selatan dengan tujuan akhir perjanjian damai,” kata Pompeo.

"Itu adalah tujuan yang kita diskusikan," tukasnya.

Credit sindonews.com

Kim Jong Un Takut Dikudeta saat Temui Donald Trump di Singapura

Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara memimpin dan menyaksikan parade militer pada hari Kamis, 8 Februari 2018. [KCTV].

CB, Jakarta - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dikabarkan takut adanya kudeta saat ia berkunjung ke Singapura untuk pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Konon Kim khawatir jika pergi jauh dari negaranya bisa memicu upaya kudeta militer atau upaya internal lain untuk menggulingkan dirinya, ungkap sebuah sumber seperti yang dilaporkan oleh Washington Post, 23 Mei 2018.

Selain takut akan kudeta, Kim Jong Un juga khawatir soal logistik perjalanan, termasuk mamastikan pesawatnya cukup bahan bakar untuk penerbangan sejauh 6.000 mil dan bagaimana menerapkan pengamanan saat ia di Singapura.

Saat pertemuan Kim Jong Un dengan menteri luar negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo pada awal bulan Mei, Kim Jong Un menjanjikan untuk mempercepat pelucutan nuklir di Semenanjung Korea. Namun Kim Jong Un masih ragu dengan janji Amerika Serikat yang menjamin keamanannya.

Direktur CIA Mike Pompeo dan Pemimpin Korut Kim Jong Un. Yonhap
Keraguan Kim Jong Un bukan tidak mungkin, pasalnya pejabat Korea Utara mengkhawatirkan bagaimana mantan pemimpin Libiya, Moamar Khaddafi, tewas secara mengenaskan di tangan rakyatnya sendiri yang didukung oleh negara barat meskipun Khaddafi telah melucuti senjata nuklirnya pada 2011 sejak 8 tahun sebelumnya. Keraguan ini muncul setelah penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton, mengeluarkan pernyataan yang dikritik oleh Korea Utara yang mengatakan ingin menerapkan "Model Libya" untuk pelucutan senjata nuklir Korea Utara.

Namun Trump berjanji dalam pernyataannya pada Selasa 22 Mei kemarin, akan menjamin keamanan Kim Jong Un dan dia akan tetap berkuasa apapun kesepakatan nanti.
"Saya menjamin keamanan dia. Dia akan selamat dan senang, negaranya akan makmur, dan sejahtera," tutur Trump.
Donald Trump juga sempat mengungkapkan keraguannya soal pertemuan dengan Kim Jong Un, setelah Korea Utara mengkritik latihan tempur gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Di samping keraguan pihak Korea Utara dan Amerika Serikat, presiden Korea Selatan Moon Jae-in optimistis pertemuan Kim Jong Un dan Donald Trump berjalan lancar.

Credit tempo.co

Wamenlu Korut Sebut Pernyataan Wapres AS 'Bodoh'

Korut menyebut bahwa pernyataan Wapres AS, Mike Pence, terkait rencana pertemuan Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump pada awal pekan ini adalah perkataan yang bodoh. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Jakarta, CB -- Korea Utara menganggap pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, terkait rencana pertemuan Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump adalah perkataan yang bodoh.

"Saya terkejut mendengar pernyataan dungu dan bodoh terlontar dari mulut Wakil Presiden AS," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui, melalui kantor berita pemerintah, KCNA, Kamis (24/5).

Choe merujuk pada pernyataan Pence dalam sebuah wawancara dengan Fox News, di mana sang wapres mengingatkan Kim Jong-un bahwa mencoba mempermainkan AS menjelang pertemuan dengan Trump akan menjadi "kesalahan besar."

Pence juga mengatakan bahwa Korut bisa berakhir seperti Libya "jika Kim Jong-un tidak membuat kesepakatan."

Dengan geram, Choe mengatakan bahwa Korut tidak akan mau dipaksa untuk duduk di meja perundingan dengan tekanan semacam itu dari AS.

Choe pun kembali mengancam bakal membatalkan pertemuan Kim dan Trump dengan berkata, "Jika AS melecehkan niat baik kami dan melakukan tindakan tak sesuai hukum, saya akan memberikan saran kepada pemimpin kami untuk mempertimbangkan kembali pertemuan AS-Korut."

Pertemuan bersejarah ini rencananya digelar di Singapura pada 12 Juni mendatang. Namun, kepastian rencana ini mulai pudar setelah pekan lalu Korut mengancam akan membatalkan pertemuan tersebut.

Melalui media propagandanya, Korut menekankan bahwa pertemuan itu "tidak dapat beriringan dengan latihan militer.

Selama ini, Korut memprotes latihan militer gabungan antara Korsel dan AS yang dianggap mengancam keamanan negaranya.

Setelah ancaman itu, Trump pun menyatakan keraguan. Ia bahkan mengatakan bahwa pertemuan itu kemungkinan bisa batal.

Isu ini pun menjadi perhatian dalam rapat Komite Hubungan Luar Negeri Dewan Perwakilan AS dengan Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo.

Saat ditanya pertemuan ini akan digelar atau tidak, Pompeo menjawab, "Keputusan itu terserah pada Kim. Ia meminta bertemu, presiden setuju bertemu dengannya. Saya sangat berharap pertemuan itu terjadi."

Trump sendiri mengatakan bahwa keputusan mengenai pertemuannya dengan Kim ini akan ditentukan pada pekan depan.

"Mengenai Singapura, kita akan lihat. [Pertemuan] ini bisa terjadi. Apa pun itu, kita akan tahu pekan depan. Jika terjadi, saya pikir akan menjadi hal yang baik untuk Korea Utara," kata Trump, sebagaimana dikutip AFP.

Credit cnnindonesia.com

75 Senjata dan 57 Ribu Amunisi Telah Dicuri dari Militer Jerman

BERLIN - Sejumlah senapan serbu, pistol, dan amunisi telah dicuri dari angkatan bersenjata Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Demikian laporan dokumen departemen pertahanan yang dipublikasikan oleh media Jerman, Der Spiegel.

"Sebanyak 75 senapan serbu dan pistol dan hampir 57.000 butir amunisi telah hilang sejak 2010," kutip Russia Today dari laporan majalah Jerman itu, menyitir dokumen rahasia tersebut, Kamis (24/5/2018).

Berdasarkan dokumen tersebut, angka kehilangan terbesar tercatat pada 2014 yang mencapai 21 senjata dan lebih dari 20 ribu butir amunisi. Angkatan bersenjata Jerman benar-benar tidak mengetahui peralatan mereka telah hilang dan tidak memiliki mengetahui apakah senjata-senjata tersebut telah digunakan dalam pelanggaran pidana.

Dokumen itu mengatakan ada defisit keamanan yang signifikan di angkatan bersenjata Jerman, mencatat bahwa senjata yang hilang bisa menjadi ancaman potensial bagi penduduk.

Daftar itu disusun setelah para anggota parlemen dari Partai Hijau ingin tahu apakah tentara sayap kanan di dalam militer mungkin berada di belakang peralatan yang hilang.

"Bahwa pemerintah federal bahkan tidak dapat mengatakan berapa banyak kasus kriminal yang telah dimulai sehubungan dengan hilangnya senjata atau amunisi yang sangat mengkhawatirkan," kata politisi Partai Hijau Konstantin von Notz.

Rekan von Notz, Irene Mihalic mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan apa pun dengan berusaha menutupi situasinya.

"Orang-orang tidak kehilangan kepercayaan mereka di institusi ketika perampokan seperti itu terjadi, mereka kehilangan itu ketika pihak berwenang mencoba untuk menyapu acara-acara ini di bawah karpet," ucapnya.

Ini bukan pertama kalinya angkatan bersenjata Jerman menjadi korban pencurian. Pada bulan Februari 2017, pencuri masuk ke sebuah fasilitas militer di Jerman utara dan mencuri senjata dari dalam sebuah kapal induk lapis baja Fuchs (Fox). Pada minggu yang sama, Menteri Pertahanan Ursula von der Leyen mengatakan militer membutuhkan skema pelaporan yang lebih cepat dan lebih efisien untuk insiden dan potensi ancaman.

Credit sindonews.com

Senator Rusia Keluhkan Sanksi AS, Dianggap Langgar HAM

JENEWA - Seorang senator senior Rusia mengatakan bahwa sanksi Amerika Serikat (AS) yang ditujukan kepada anggota parlemen Rusia adalah pelanggaran hak asasi mereka sebagai wakil rakyat. Pernyataannya itu dituangkan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Uni Inter-Parlemen di Jenewa, Swiss.

Dalam pesannya, kepala Komite Majelis Tinggi untuk Hubungan Luar Negeri Konstantin Kosachev, menulis bahwa tampaknya Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap dirinya hanya karena pekerjaannya sebagai ketua komite senat - karena ini adalah satu-satunya pos yang ia tempati sejak 2014.

“Aspek yang paling menghina dan mencemaskan dalam seluruh proses ini, yang ilegal dari perspektif hukum internasional, adalah bahwa nama-nama anggota parlemen dimasukkan dalam daftar hitam tanpa penjelasan apa pun," tulisnya.

"Ini bisa dilihat sebagai upaya sistematis untuk melanggar hak asasi manusia anggota parlemen kita bersama dengan hak asasi manusia mereka,” sambungnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (24/5/2018).

Kosachev mencantumkan nama semua 22 anggota dan mantan senator Rusia yang dijatuhi sanksi oleh AS. Sang senator sendiri masuk daftar hitam oleh Departemen Keuangan AS pada awal April tahun ini.

“Ketika saya mengetahui bahwa saya telah dimasukkan dalam daftar sanksi, saya mengunjungi situs web Departemen Keuangan untuk melihat argumen mereka. Tetapi tidak ada argumen di sana dan juga untuk beberapa alasan saya digambarkan sebagai anggota pemerintah Rusia," jelasnya.

"Selain itu, nama saya diletakkan di samping beberapa orang dari Negara Islam (ISIS) dan Front An Nusra serta kerumunan banyak penjahat,” keluhnya.

Dalam surat itu, Kosachev meminta Uni Inter-Parlemen untuk mempertimbangkan kemungkinan resolusi khusus yang akan mencela sanksi apa pun terhadap anggota parlemen asing sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima.

Diluncurkan pada 1889, Uni Inter-Parlemen adalah organisasi yang paling tua yang ada. Organisasi menyatukan anggota 170 parlemen nasional, dan 11 dewan parlemen daerah sebagai anggota asosiasi. Kelompok ini memiliki status pengamat permanen di PBB. Amerika Serikat bukan anggota serikat pekerja.

Rusia mengintensifkan kerja sama dengan Uni Inter-Parlemen setelah membekukan semua kegiatan dengan PACE, serikat antar-parlemen internasional lainnya. Penangguhan hubungan terjadi pada tahun 2014, setelah sidang mencabut delegasi Rusia dari hak suaranya dan melarangnya berpartisipasi dalam badan pengurus kelompok selama krisis politik di Ukraina. Menurut Kosachev serikat dapat melihat ke dalam komplainnya pada awal Juni.

Credit sindonews.com

Kapal Selam Nuklir Rusia Tes 4 Rudal Bulava yang Mampu Capai AS

MOSKOW - Sebuah kapal selam untuk serangan nuklir Rusia menguji tembak empat rudal balistik antarbenua (ICBM) Bulava secara berurutan. Rudal itu diklaim mampu mencapai wilayah Amerika Serikat (AS).

Uji tembak senjata berbahaya itu berlangsung di Kamchatka Timur Jauh, kemarin.

Kapal Project 955 Borei-class, Yuri Dolgoruky, menembakkan empat rudal Bulava yang mencapai target yang ditentukan di Kura, ribuan mil jauhnya di wilayah Kamchatka Timur Jauh.

"Tes ini memastikan kesiapan tempur dari kapal selam strategis Project 955 Borei dan sistem rudal Bulava," bunyi pernyataan layanan pers Armada Utara Rusia, yang dilansir kantor berita TASS, Kamis (24/5/2018).

Ini adalah pertama kalinya kapal selam Borei-class meluncurkan empat rudal balistik antarbenua dalam satu "tendangan voli".

Uji coba peluncuran rudal Bulava sebelumnya dilakukan pada 26 Juni 2017 dari Laut Barents.

Kementerian Pertahanan Rusia juga telah merilis video yang menunjukkan peluncuran rudal Bulava, yang memiliki jangkauan hingga 5.770 mil.

Sistem rudal Bulava dimaksudkan sebagai landasan masa depan triad nuklir Rusia, yakni rudal nuklir yang dapat dikerahkan melalui darat, laut dan dari pesawat tempur.

Para pejabat Rusia mengatakan rudal itu memiliki peluncuran lebih cepat daripada pendahulunya, yang akan membantunya untuk menghindari sistem pertahanan rudal musuh.

Sedangkan Yuri Dolgoruky adalah salah satu dari tiga kapal selam Borei-class terbaru yang dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia. Lima lainnya sedang dalam tahap pembangunan.

Pada bulan Maret lalu, Rusia juga berhasil menguji tembak rudal baru RS-28 Sarmat dari provinsi Arkhangelsk utara, dekat Lingkaran Artik. Rudal itu bisa membawa hingga sepuluh hulu ledak nuklir.

Setelah peluncuran tersebut, juru bicara Pentagon Johnny Michael mengatakan AS tidak menerima peringatan sebelumnya.

Credit sindonews.com

China berhasil uji coba kereta magnet 160 km/jam

Kereta di China. (ANTARA/M. Irfan Ilmie)

Beijing (CB) - Purwarupa lokomotif kereta api levitasi magnetik atau "maglev" berkecepatan 160 kilometer per jam berhasil diuji coba di Universitas Teknologi Pertahanan Nasional (NUDT) China.

Keberhasilan uji laju tersebut menandai kemampuan China di bidang teknologi transportasi maglev berkecepatan sedang, demikian laporan yang diturunkan People`s Liberation Daily, Rabu (23/5).

Harian milik Angkatan Bersenjata China tersebut mengklaim bahwa disain teknisnya diadopsi dari kereta yang memadukan stater magnet permanen terhubung traksi dengan suspensi magnet elektrik itu merupakan yang pertama di dunia.

Lokomotif kereta maglev tersebut pada masa-masa mendatang dirancang hemat energi, berkemampuan tinggi, dan perawatannya mudah.

Dibandingkan dengan maglev China lainnya yang saat ini beroperasi di Shanghai, lokomotif maglev yang diuji coba di NUDT tersebut bisa mengurangi konsumsi energi hingga 20 persen, namun dengan daya traksinya meningkat hingga 10 persen.

Menurut para pengamat, kereta maglev berkecepatan rendah hingga sedang tersebut mudah dioperasikan.

Di lain pihak, lokomotif kereta cepat memiliki kemampuan laju dengan kecepatan tinggi, namun berbiaya tinggi dan membutuhkan rute khusus.

Inovasi tersebut juga bagian dari upaya China untuk mengembangkan maglev berkecepatan sedang, yakni 200 kilometer per jam.

Untuk memberikan kenyamanan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan, maglev berkecepatan 160 kilometer per jam tersebut sangat direkomendasikan sebagai moda transportasi antarkota, demikian media resmi setempat mengomentari uji coba purwarupa di NUDT, Kamis.

Credit antaranews.com

Organisasi Internasional Ini Mau Terima Palestina Jadi Anggota

Ilustrasi senjata kimia ISIS. Metro.co.uk

CB, Jakarta - Keanggotaan Palestina di organisasi pelarangan senjata kimia atau OPCW telah menambah daftar organisasi internasional yang mau menerima Palestina sebagai anggota. Keanggotaan Palestina di OPCW dinilai sebagai bagian dari kampanye negara itu untuk memperluas pengakuan sebagai sebuah negara merdeka.

Markas Organisasi pelarangan Senjata Kimia di Den Haag, Belanda [Peter de Jong/AP]

Sebelumnya, Palestina mendapat status sebagai negara pemantau di PBB tetapi diblokade oleh pemerintahan era mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, untuk mendapat keanggotaan penuh di PBB. Kendati begitu, Palestina berhasil mendapat status keanggotaan penuh di UNESCO.
OPCW adalah sebuah lembaga internasional pengawas senjata kimia telah melayani sebagai badan pelaksana Konvensi Senjata Kimia sejak 1997. Lembaga yang bermarkas di Den Haag, Belanda itu, pada Rabu 23 Mei 2018, mengabulkan keinginan Palestina yang dimasukkan pada 17 Mei 2018 untuk menjadi anggota Konvensi Senjata Kimia.
Dikutip dari situs nhk.or.jp pada Kamis, 25 Mei 2018, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, pada Januari 2018 telah mengekspresikan niatnya untuk segera memasukkan lamaran menjadi anggota organisasi internasional tersebut. Sudan Selatan, Mesir, Israel dan Korea Utara, belum menjadi anggota Konvensi Senjata Kimia.
"Hari ini Palestina telah menjadi anggota tiga organisasi internasional, yaitu organisasi industri pengembangan PBB atau UNIDO, konferensi perdagangan dan pembangunan atau UNCTAD dan sekarang anggota OPCW," kata Utusan PBB untuk perdamaian Timur Tengah, Nicoklay Mladenov, seperti dikutip dari undispatch.com, Kamis, 24 Mei 2018.
OPCW adalah organisasi PBB yang bertugas menerapkan Konvensi Senjata Kimia, yakni mencegah produksi, penyimpanan dan penggunaan senjata kimia. Situs berita aljazeera.com mewartakan sebelumnya Palestina telah menjadi anggota Interpol pada September 2017 dan anggota Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC pada April 2015.

Credit tempo.co

Palestina Resmi Ratifikasi Konvensi Senjata Kimia

Markas Organisasi pelarangan Senjata Kimia di Den Haag, Belanda [Peter de Jong/AP]

CB, Jakarta - Palestina secara resmi meratifikasi Konvensi Senjata Kimia. Demikian bunyi pernyataan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, OPCW, yang beredar di media massa, Rabu, 23 Mei 2018, seperti dikutip Al Jazeera.
Menurut pernyataan OPCW, ratifikasi yang diteken oleh Palestina itu berlaku efektif pada 16 Juni 2018.

Lokasi penghancuran senjata kimia milik Amerika Serikat. [situs OPCW]

Sebelumnya, Palestina juga bergabung dengan Interpol pada September 2017 dan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) pada April 2015. Sebagai anggota ICC, Palestina telah melakukan desakan kepada Jaksa ICC agar melakukan penyelidikan atas kejahatan perang yang dilakukan Israel.
Pada 2012, Palestina mendapatkan status non-observer di PBB. Namun status ini mendapatkan perlawanan dari Amerika Serikat dan Israel meskipun telah diputuskan Sidang Umum PBB.

Direktur Jenderal OPCW Ahmet Üzümcü (kanan) dan Kepala Otoritas Nasional Rusia, Wakil Menteri Indiustri dan Perdaganan, Georgy. [Situs OPCW]
Sejak OPCW berdiri selama 21 tahun, lembaga ini telah berhasil menghancurkan 96 persen seluruh cadangan senjata kimia miliki para anggota. Menurut situs OPCW, negara terbesar pemiliki senjata kimia yang dihancurkan adalah Rusia dan Amerika Serikat. "Bagi para penandatangan Konvensi, mereka berkewajiban menghancurkan senjata kimia setidaknya 10 tahun sejak menandatangani konvensi."

Credit tempo.co

Sebar Sistem Rudal di LCS, AS 'Tendang' China dari RIMPAC 2018

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menolak China sebagai peserta dari latihan angkatan laut bersama yang diselenggarakan tahun ini. Penolakan ini sebagai tanggapan "awal" terhadap militerisasi pulau-pulau di Laut China Selatan (LCS). Demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Pentagon.

"Sebagai tanggapan awal terhadap militerisasi China yang berlanjut di Laut Cina Selatan, kami telah memutuskan untuk tidak mengundang Angkatan Laut China dari Latihan Lingkar Pasifik (RIMPAC) 2018," kata Letnan Kolonel Christopher Logan, seorang juru bicara Pentagon, dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters, Kamis (24/5/2018).

Pentagon mengatakan ada bukti kuat bahwa China telah mengerahkan rudal anti-kapal, sistem rudal permukaan-ke-udara dan jammers elektronik untuk fitur diperebutkan di Kepulauan Spratly.

Selama akhir pekan, angkatan udara China mendaratkan bomber di pulau dan terumbu di LCS sebagai bagian dari latihan di wilayah yang disengketakan.

Langkah itu dilakukan pada hari yang sama dengan diplomat tertinggi China, Wang Yi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Washington.

Latihan lingkar Pasifik, yang dikenal sebagai RIMPAC, disebut sebagai latihan maritim internasional terbesar dunia. Latihan ini diadakan setiap dua tahun sekali di Hawaii pada bulan Juni dan Juli, dan Cina telah mengikuti latihan-latihan sebelumnya.

Awal bulan ini AS mengatakan telah mengangkat keprihatinan dengan China tentang militerisasi terbaru LCS serta akan ada konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang.

Pejabat Pentagon telah lama mengeluh bahwa China belum cukup terang tentang penumpukan militernya yang cepat, sementara para pejabat China menuduh Washington melihat negara mereka dalam istilah "Perang Dingin" yang mencurigakan.

AS telah mengirim kapal perang ke wilayah-wilayah yang disengketakan di LCS dalam upaya untuk menantang klaim kedaulatan China yang luas di wilayah itu, yang juga di klaim oleh Vietnam, Filipina, Taiwan, Brunei, dan Malaysia.

"Kami telah meminta China untuk segera menghapus sistem militer dan untuk membalikkan jalannya militerisasi pada fitur Laut Cina Selatan yang disengketakan," kata Logan.

Credit sindonews.com

Militerisasi LCS Berlanjut, China Kembali Sebar Sistem Rudal

WASHINGTON - China diam-diam kembali meningkatkan operasi militernya di Laut China Selatan (LCS). Negeri Tirai Bambu itu secara diam-diam telah menyebarkan sistem rudal canggih ke udara di salah satu pulau yang diperebutkan di LCS.

Citra satelit yang diambil pada hari Minggu oleh ImageSat International (ISI) menunjukkan dua peluncur baru di pantai utara sebuah Pulau, di samping sistem radar. Semuanya ditutupi oleh jaring kamuflase seperti dikutip dari Fox News, Kamis (24/5/2018).

Jaring ini biasanya digunakan untuk menyembunyikan aktivitas tersembunyi yang mungkin menarik pasukan atau tim keamanan lainnya. Jaring ini juga membuat lebih sulit untuk mengidentifikasi jenis sistem rudal permukaan-ke-udara itu. Namun para analis ISI menganggapnya mirip dengan sistem HQ-9 yang dikerahkan pada Februari 2016, dan pertama kali dilaporkan oleh Fox News.

Sistem pertahanan udara HQ-9, memiliki jangkauan 125 mil, akan menjadi ancaman bagi setiap pesawat terbang, sipil atau militer, yang terbang di dekatnya.

Analis ISI percaya bahwa ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa China semakin "memilitarisasi" pulau-pulau di LCS, meningkatkan ketegangan di kawasan itu yang mungkin merusak stabilitas strategisnya.

Gambar lain menunjukkan lima mobil yang mencurigakan, empat di antaranya di bawah jaring kamuflase, tepat di sebelah aspal di bagian selatan pulau.

Jumat lalu, dua hari sebelum foto-foto ini diambil, media pemerintah China untuk pertama kalinya merilis sebuah video yang menunjukkan pendaratan nuklir berkemampuan jarak jauh yang mendarat di sebuah pulau di LCS. Pentagon mengatakan langkah ini bisa menimbulkan ketegangan di kawasan itu, setahun setelah presiden China berjanji untuk tidak melakukan militerisasi daerah yang disengketakan.

Sebelumnya China telah memasang rudal jelajah anti kapal dan sistem rudal permukaan ke darat di tiga pos terdepan di LCS. Rudal jelajah anti-kapal YJ-12B dan rudal permukaan ke udara jarak jauh HQ-9B dipasang China pada awal bulan ini.

Credit sindonews.com