Credit republika.co.id
Selasa, 08 Mei 2018
Ikut Trump, Paraguay Pindahkan Kedubes ke Yerusalem Akhir Mei
Paraguay mengikuti langkah Amerika Serikat dan
Guatemala untuk memindahkan kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv ke
Yerusalem. (REUTERS/Ronen Zvulun)
Langkah Paraguay tersebut mengikuti Amerika Serikat dan Guatemala.
"Presiden Paraguay Horacio Cartes akan mengunjungi akhir bulan ini untuk membuka kedutaan di Yerusalem," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Reuters.
Juru bicara pemerintah Paraguay menyatakan Cartes dijadwalkan berkunjung ke Israel untuk memindahkan kedutaan pada 21 atau 22 Mei.
Dalam kunjungan ke Venezuela dan bertemu Presiden Nicolas Maduro, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan bahwa dia berharap negara-negara lain tidak mengikuti langkah Paraguay, Guatemala dan Amerika Serikat.
"Kami berharap negara-negara lain di benua Amerika tidak memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem, karena tindakan ini bertentangan dengan hukum internasional," kata Abbas.
Niat Paraguay diumumkan sepekan sebelum kedutaan besar AS dibuka di Yerusalem pada 14 Mei. Langkah itu sejalan dengan pernyataan Presiden Donald Trump pada 6 Desember, yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Kesepakatan internasional menyatakan status Yerusalem harus ditentukan berdasarkan dialog perdamaian Israel-Palestina. Langkah Trump menuai kecaman dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa.
Credit cnnindonesia.com
Israel Ancam 'Lenyapkan' Presiden Suriah Bashar al-Assad
TEL AVIV
- Israel mengancam akan "melenyapkan" Presiden Bashar al-Assad jika dia
terus membiarkan Iran beroperasi di wilayah Suriah yang membahayakan
keamanan Tel Aviv. Militer negara Yahudi itu telah berulang kali
menyerang negara Assad dengan dalih menghancurkan militer Teheran di
sana.
Teheran berulang kali membantah keras tuduhan Tel Aviv. Iran mengklaim hanya mengirim penasihat militer ke Suriah untuk membantu Damaskus melawan kelompok teroris.
Ancaman Israel terhadap Assad disampaikan Menteri Energi Yuval Steinitz. "Israel bersedia untuk 'melenyapkan' Presiden Suriah Bashar al-Assad jika terus memungkinkan Iran untuk beroperasi dari negaranya," katanya, Senin (7/5/2018).
"Tidak dapat diterima bahwa Assad duduk tenang di istananya dan membangun kembali rezimnya sementara itu memungkinkan Suriah untuk diubah menjadi basis serangan terhadap Israel," lanjut Steinitz seperti dikutip Ynet.
Menteri itu mengklaim bahwa sejauh ini Israel belum terlibat dalam konflik Suriah. Tapi, pihaknya bersedia menggulingkan pemerintah Suriah.
"Jika Assad memungkinkan Iran mengubah Suriah menjadi pangkalan militer melawan kami, untuk menyerang kami dari wilayah Suriah, dia harus tahu bahwa itu akan menjadi akhir dari dia," ujar Steinitz.
Ancaman itu muncul hanya sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negaranya tidak akan mentoleransi kehadiran militer Iran di dekat perbatasan utara Israel. Netanyahu menegaskan bahwa Tel Aviv tak segan-segan melakukan tindakan militer.
Netanyahu mengklaim bahwa dalam beberapa bulan terakhir Korps Garda Revolusi Islam Iran telah mengirim persenjataan modern ke Suriah, termasuk drone, sistem pertahanan udara dan rudal ground-to-surface.
Sebelumnya pada 9 April 2018, sepasang pesawat tempur F-15 Israel melakukan serangan udara terhadap pangkalan udara T-4 di Suriah. Serangan ini menewaskan tujuh personel militer Iran
Otoritas Iran berjanji menanggapi serangan tersebut dan memicu spekulasi di kalangan media Israel bahwa Teheran akan melakukan serangan balas dendam pada bulan ini.
Teheran berulang kali membantah keras tuduhan Tel Aviv. Iran mengklaim hanya mengirim penasihat militer ke Suriah untuk membantu Damaskus melawan kelompok teroris.
Ancaman Israel terhadap Assad disampaikan Menteri Energi Yuval Steinitz. "Israel bersedia untuk 'melenyapkan' Presiden Suriah Bashar al-Assad jika terus memungkinkan Iran untuk beroperasi dari negaranya," katanya, Senin (7/5/2018).
"Tidak dapat diterima bahwa Assad duduk tenang di istananya dan membangun kembali rezimnya sementara itu memungkinkan Suriah untuk diubah menjadi basis serangan terhadap Israel," lanjut Steinitz seperti dikutip Ynet.
Menteri itu mengklaim bahwa sejauh ini Israel belum terlibat dalam konflik Suriah. Tapi, pihaknya bersedia menggulingkan pemerintah Suriah.
"Jika Assad memungkinkan Iran mengubah Suriah menjadi pangkalan militer melawan kami, untuk menyerang kami dari wilayah Suriah, dia harus tahu bahwa itu akan menjadi akhir dari dia," ujar Steinitz.
Ancaman itu muncul hanya sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negaranya tidak akan mentoleransi kehadiran militer Iran di dekat perbatasan utara Israel. Netanyahu menegaskan bahwa Tel Aviv tak segan-segan melakukan tindakan militer.
Netanyahu mengklaim bahwa dalam beberapa bulan terakhir Korps Garda Revolusi Islam Iran telah mengirim persenjataan modern ke Suriah, termasuk drone, sistem pertahanan udara dan rudal ground-to-surface.
Sebelumnya pada 9 April 2018, sepasang pesawat tempur F-15 Israel melakukan serangan udara terhadap pangkalan udara T-4 di Suriah. Serangan ini menewaskan tujuh personel militer Iran
Otoritas Iran berjanji menanggapi serangan tersebut dan memicu spekulasi di kalangan media Israel bahwa Teheran akan melakukan serangan balas dendam pada bulan ini.
Credit sindonews.com
Hizbullah Tuding AS dan Israel Coba Campuri Pemilu Lebanon
BEIRUT
- Hizbullah menuding Amerika Serikat (AS), Israel, dan juga Arab Saudi
ikut campur tangan dalam pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung di
Lebanon. Pemilu di Lebanon, yang merupakan pemilu pertama yang
berlangsung sejak 2009, berlangsung kemarin.
"Pemilihan umum benar-benar sensitif, karena adanya campur tangan asing, Amerika dan Saudi bersama dengan Israel mengganggu pemilihan dengan mendukung partai-partai tertentu dalam upaya untuk melemahkan perlawanan dan mencegahnya membentuk fraksi yang kuat di parlemen Lebanon di masa depan," kata anggota Dewan Eksekutif Hizbullah, Ali Da'amoush, seperti dilansir Sputnik pada Senin (7/5).
Bersadarkan hasil penghitungan suara semantara, Hizbullah unggul telak dibandingkan para pesaingnya. Kelompok yang dipimpin oleh Hassan Nasralah itu diketahui mendapatkan lebih dari separuh total kursi di Parlemen Lebanon.
Sementara itu, Israel menuturkan, kemenangan Hizbullah dalam pemilihan umum di Lebanon secara tidak langsung telah membuat Beirut menjadi musuh Tel Aviv. Oleh karena itu, Israel menyatakan, pihaknya tidak akan membedakan keduanya jika terjadi perang di masa depan.
"Hizbullah sama dengan Lebanon. Israel tidak akan membedakan antara negara berdaulat Lebanon dan Hizbullah, dan akan melihat Lebanon sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang datang dari dalam wilayahnya" kata Menteri Pendidikan Israel, Naftali Bennett.
"Pemilihan umum benar-benar sensitif, karena adanya campur tangan asing, Amerika dan Saudi bersama dengan Israel mengganggu pemilihan dengan mendukung partai-partai tertentu dalam upaya untuk melemahkan perlawanan dan mencegahnya membentuk fraksi yang kuat di parlemen Lebanon di masa depan," kata anggota Dewan Eksekutif Hizbullah, Ali Da'amoush, seperti dilansir Sputnik pada Senin (7/5).
Bersadarkan hasil penghitungan suara semantara, Hizbullah unggul telak dibandingkan para pesaingnya. Kelompok yang dipimpin oleh Hassan Nasralah itu diketahui mendapatkan lebih dari separuh total kursi di Parlemen Lebanon.
Sementara itu, Israel menuturkan, kemenangan Hizbullah dalam pemilihan umum di Lebanon secara tidak langsung telah membuat Beirut menjadi musuh Tel Aviv. Oleh karena itu, Israel menyatakan, pihaknya tidak akan membedakan keduanya jika terjadi perang di masa depan.
"Hizbullah sama dengan Lebanon. Israel tidak akan membedakan antara negara berdaulat Lebanon dan Hizbullah, dan akan melihat Lebanon sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang datang dari dalam wilayahnya" kata Menteri Pendidikan Israel, Naftali Bennett.
Credit sindonews.com
Israel Takkan Bedakan Lebanon dan Hizbullah jika Perang Pecah
BEIRUT
- Israel tidak akan membedakan lagi antara kelompok Hizbullah yang
didukung Iran dengan negara Lebanon jika perang pecah. Alasannya,
keduanya sama dalam hal kekuatan politik di negara tersebut.
Sikap Tel Aviv itu disampaikan Menteri Pendidikan Naftali Bennett di saat Lebanon menggelar pemilu untuk pertama kalinya sejak 2009 pada hari Minggu.
Lebih dari 3,6 juta warga terdaftar sebagai pemilih pemilu yang suaranya diperebutkan sekitar 976 kandidat anggota parlemen untuk bersaing menduduki 128 kursi. Hizbullah menjadi salah satu faksi politik terkuat dalam pemilu kali ini.
Bennett yang jadi anggota kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, hasil pemilu yang menempatkan Hizbullah sebagai kubu politik terkuat menunjukkan bahwa Israel tidak boleh lagi membedakan antara Hizbullah dengan negara Lebanon jika perang pecah di masa depan.
"Negara Israel tidak akan membedakan antara negara berdaulat Lebanon dan Hizbullah, dan akan menganggap Lebanon bertanggung jawab atas tindakan apa pun dari dalam wilayahnya," tulis Bennett di Twitter, Senin (7/5/2018).
Hasil sementara dari pemilu menunjukkan kubu Hizbullah unggul di beberapa wilayah. Namun, hasil resmi penghitungan suara belum diumumkan.
Bila Hizbullah sepenuhnya menguasai kursi parlemen, maka keputusan politik Lebanon akan dikendalikan faksi yang didukung Iran tersebut termasuk berkonfrontasi dengan Israel.
Militer Israel meyakini kelompok Hizbullah memiliki gudang senjata dengan lebih dari 10.000 roket sejak Perang Lebanon Kedua tahun 2006. Saat ini, perkiraan militer Tel Aviv adalah hampir 15.000 roket dan rudal balistik dimiliki kelompok tersebut.
Israel yang menganggap Hizbullah sebagai salah satu musuh bebuyutannya hampir tidak terlibat bentrokan langsung selama hampir 12 tahun sejak Perang Lebanon Kedua.
Namun, pada hari Minggu, para pejabat pertahanan Israel memperingatkan bahwa Iran berencana untuk membalas serangan udara mematikan baru-baru ini di Suriah yang menewaskan beberapa personel militer Teheran. Pembalasan Iran ini diyakini akan melibatkan Hizbullah yang berpotensi menembakkan rudal ke Israel utara.
Sikap Tel Aviv itu disampaikan Menteri Pendidikan Naftali Bennett di saat Lebanon menggelar pemilu untuk pertama kalinya sejak 2009 pada hari Minggu.
Lebih dari 3,6 juta warga terdaftar sebagai pemilih pemilu yang suaranya diperebutkan sekitar 976 kandidat anggota parlemen untuk bersaing menduduki 128 kursi. Hizbullah menjadi salah satu faksi politik terkuat dalam pemilu kali ini.
Bennett yang jadi anggota kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, hasil pemilu yang menempatkan Hizbullah sebagai kubu politik terkuat menunjukkan bahwa Israel tidak boleh lagi membedakan antara Hizbullah dengan negara Lebanon jika perang pecah di masa depan.
"Negara Israel tidak akan membedakan antara negara berdaulat Lebanon dan Hizbullah, dan akan menganggap Lebanon bertanggung jawab atas tindakan apa pun dari dalam wilayahnya," tulis Bennett di Twitter, Senin (7/5/2018).
Hasil sementara dari pemilu menunjukkan kubu Hizbullah unggul di beberapa wilayah. Namun, hasil resmi penghitungan suara belum diumumkan.
Bila Hizbullah sepenuhnya menguasai kursi parlemen, maka keputusan politik Lebanon akan dikendalikan faksi yang didukung Iran tersebut termasuk berkonfrontasi dengan Israel.
Militer Israel meyakini kelompok Hizbullah memiliki gudang senjata dengan lebih dari 10.000 roket sejak Perang Lebanon Kedua tahun 2006. Saat ini, perkiraan militer Tel Aviv adalah hampir 15.000 roket dan rudal balistik dimiliki kelompok tersebut.
Israel yang menganggap Hizbullah sebagai salah satu musuh bebuyutannya hampir tidak terlibat bentrokan langsung selama hampir 12 tahun sejak Perang Lebanon Kedua.
Namun, pada hari Minggu, para pejabat pertahanan Israel memperingatkan bahwa Iran berencana untuk membalas serangan udara mematikan baru-baru ini di Suriah yang menewaskan beberapa personel militer Teheran. Pembalasan Iran ini diyakini akan melibatkan Hizbullah yang berpotensi menembakkan rudal ke Israel utara.
Credit sindonews.com
Hizbullah Menang Pemilu, Israel: Lebanon Telah Menjadi Musuh
TEL AVIV
- Israel menuturkan, kemenangan Hizbullah dalam pemilihan umum di
Lebanon secara tidak langsung telah membuat Beirut menjadi musuh Tel
Aviv. Oleh karena itu, Israel menyatakan pihaknya tidak akan membedakan
keduanya jika terjadi perang di masa depan.
"Hizbullah sama dengan Lebanon," kata Menteri Pendidikan Israel, Naftali Bennett dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (7/5).
"Israel tidak akan membedakan antara negara berdaulat Lebanon dan Hizbullah, dan akan melihat Lebanon sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang datang dari dalam wilayahnya," sambungnya.
Seperti diketahui, kemarin Lebanon menggelar pemilu Parlemen, yang merupakan pemilu pertama dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Pemilu terakhir di negara itu terjadi pada tahun 2009, untuk kemudian seharusnya kembali digelar empat tahun kemudian.
Tetapi, parlemen memperpanjang masa jabatannya dua kali karena ketidakstabilan di negara tetangga Suriah, dan untuk mereformasi undang-undang pemilihan negara.
Bersadarkan hasil penghitungan suara, Hizbullah unggul telak dibandingkan para pesaingnya. Kelompok yang dipimpin oleh Hassan Nasralah itu diketahui mendapatkan 67 kursi di Parlemen Lebanon, atau lebih dari separuh total kursi di Parlemen yang berjumlah 128.
"Hizbullah sama dengan Lebanon," kata Menteri Pendidikan Israel, Naftali Bennett dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (7/5).
"Israel tidak akan membedakan antara negara berdaulat Lebanon dan Hizbullah, dan akan melihat Lebanon sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang datang dari dalam wilayahnya," sambungnya.
Seperti diketahui, kemarin Lebanon menggelar pemilu Parlemen, yang merupakan pemilu pertama dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Pemilu terakhir di negara itu terjadi pada tahun 2009, untuk kemudian seharusnya kembali digelar empat tahun kemudian.
Tetapi, parlemen memperpanjang masa jabatannya dua kali karena ketidakstabilan di negara tetangga Suriah, dan untuk mereformasi undang-undang pemilihan negara.
Bersadarkan hasil penghitungan suara, Hizbullah unggul telak dibandingkan para pesaingnya. Kelompok yang dipimpin oleh Hassan Nasralah itu diketahui mendapatkan 67 kursi di Parlemen Lebanon, atau lebih dari separuh total kursi di Parlemen yang berjumlah 128.
Credit sindonews.com
Harapan buat Pengungsi Asing di Indonesia
Sebanyak 13.840 pengungsi asing di Indonesia
terancam tak bisa ditempatkan di negara ketiga, UNHCR mencari peluang
buat pengungsi yang tak boleh bekerja. ( CNN Indonesia/Natalia Santi)
Kepala Misi Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa (UNHCR) untuk Indonesia, Thomas Vargas, mengatakan peluang resettlement atau penempatan pengungsi semakin kecil setelah sejumlah negara besar yang semula berkomitmen menerima pencari suaka menutup diri dan mengurangi kuota penerimaan pengungsi.
"Penempatan membutuhkan persetujuan negara ketiga yang menerima pengungsi. Situasi saat ini menjadikan peluang penempatan terus berkurang. Negara seperti Australia dan Amerika Serikat yang secara tradisional selalu menerima, sekarang mengurangi kuota mereka," ucap Vargas kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
Vargas mengatakan ada sekitar 22,5 juta pengungsi di dunia yang lari dari negaranya karena konflik dan perang. Namun, hanya segelintir negara yang bersedia menjadi negara ketiga yang menerima mereka.
Sebab, negara penerima pengungsi harus bisa menyediakan advokasi dan perlindungan bagi pengungsi termasuk akses publik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga politik. Singkatnya, negara tersebut harus bisa menjamin hidup para pengungsi sebagaimana pemerintah menjamin warganya sendiri.
Selama ini, Vargas mengatakan Amerika Serikat menjadi negara penerima pengungsi dengan kuota terbanyak. Sementara itu, sejumlah negara lainnya seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan negara Nordik juga membuka peluang penempatan bagi pengungsi meski tak sebanyak AS.
Di masa pemerintahan Barack Obama, Vargas mengatakan Washington bisa menerima hingga 120.000 pengungsi untuk ditempatkan per tahunnya. Namun, sejak Donald Trump mengambil alih Gedung Putih, kuota penerimaan pengungsi dipangkas menjadi hanya 45.000 orang per tahun.
Di selatan Pasifik, Australia juga mulai membatasi kuota penerimaan pengungsi dengan menutup sejumlah pusat penampungan pencari suaka seperti di Pulau Nauru dan Pulau Manus.
Perubahan kebijakan sejumlah negara itu, papar Vargas, membuat kesempatan penempatan pengungsi di dunia termasuk Indonesia kian kecil. Ia mengatakan tahun lalu UNHCR hanya bisa menempatkan sedikitnya 322 pengungsi di Indonesia.
Padahal, sebelum krisis pengungsi kian memburuk, Vargas mengatakan UNHCR bisa memproses 800 proses penempatan pengungsi di Indonesia setiap tahunnya.
"Ada 17,2 juta pengungsi di dunia yang menjadi perhatian UNHCR pada 2016 lalu, tapi hanya 1 persen yang bisa ditempatkan pada tahun itu. Pada 2017 lalu, kami juga hanya bisa menempatkan sekitar 322 pengungsi dari Indonesia," uajr Vargas.
"Jika kita bandingkan angka pengungsi dengan kuota penerimaan negara ketiga itu terlihat bahwa peluang penempatan kurang dari 1 persen. Kita harus bisa cari opsi lain selain penempatan," lanjutnya.
Izinkan Pengungsi Bekerja
Vargas mengatakan minimnya peluang penempatan membuat para pengungsi harus mencari jalan lain membangun hidup mereka. Selain resettlement, ia mengatakan UNHCR kerap membujuk para pengungsi dan pencari suaka untuk pulang ke kampung halamannya.
"Beberapa orang memutuskan untuk kembali ke negara asalnya secara sukarela. Jika mereka menginginkan itu, UNHCR tidak bisa menyetop mereka, kami coba bantu sebisa mungkin untuk memulangkan mereka. Yang utama adalah mereka pulang bukan karena dipaksa, jika dipaksa itu melanggar hukum internasional," ujarnya.
Vargas mengatakan UNHCR juga tengah mencari solusi jangka pendek bagi para pengungsi selama menunggu penempatan. Ia mengatakan organisasinya sedang bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan yang bisa memberdayakan para pengungsi agar dapat bertahan selama menunggu kejelasan nasib mereka, termasuk izin bekerja.
Sebab, selama terdampar di Indonesia, Vargas mengatakan para pengungsi tak memiliki hak untuk bekerja, sekolah, dan menerima akses lainnya seperti kesehatan. Seluruh kebutuhan pengungsi ditanggung oleh UNHCR dan juga Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).
"Di situasi yang tidak pasti seperti ini, kami tengah mencoba mengajukan proposal kepada pemerintah di kawasan termasuk Indonesia agar mengizinkan para pengungsi bisa berkontribusi terhadap komunitasnya dengan keterampilan yang mereka punya supaya tidak hanya bergantung pada bantuan organisasi," kata Vargas.
"Kami tidak meminta pemerintah mengizinkan pengungsi untuk bekerja. Kami hanya ingin pemerintah memberikan kesempatan pengungsi dilibatkan dengan proyek-proyek wiraswasta lokal yang dapat membantu kelancaran bisnis dan di saat bersamaan bisa membantu dirinya sendiri dan keluarganya untuk bertahan hidup," lanjutnya.
Selain itu, Vargas mengatakan masih ada beberapa pilihan yang tersedia bagi pengungsi seperti mencari sponsor negara yang ingin menempatkan mereka. Beberapa negara bahkan menggelar program reuni bagi pengungsi yang masih terdampar di negara transit dengan keluarganya yang telah lebih dulu ditempatkan di negara ketiga.
Namun, kedua cara itu tetap membutuhkan persetujuan negara ketiga dengan proses yang cukup panjang.
"Yang utama adalah bagaimana kita semua bisa meyakinkan para pengungsi bahwa masih ada harapan selain opsi penempatan. Jika penempatan tidak memungkinkan, masih ada opsi lain sehingga jangan putus harapan. Itu tugas paling sulit kami, adalah meyakinkan mereka [pengungsi] bahwa masih ada harapan ke depan," katanya.
Credit cnnindonesia.com
IOM Setop Dana Bantuan Bagi Pengungsi Baru di Indonesia
Organisasi Migrasi Internasional (IOM) disebut
hentikan pemberian bantuan finansial bagi ribuan pengungsi asing yang
terdampar di Indonesia per 15 Maret 2018. (CNN Indonesia/Aulia Bintang
Pratama)
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham, Agung Sampurno, mengatakan perubahan kebijakan negara donor mengharuskan IOM membatasi bantuannya tersebut.
"IOM mengatakan negara pendonor mulai mengurangi bantuannya. Kalau itu alasannya, sulit untuk memaksa negara agar tidak hentikan bantuannya kepada IOM kan. Namanya juga sukarela. IOM pun hanya sebatas organisasi tidak bisa memaksa, itu persoalannya," kata Agung kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
Agung mengatakan pengurangan dana bantuan diumumkan IOM saat melakukan rapat bersama pemerintah, Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR), dan sejumlah pejabat serta lembaga terkait lainnya di Bali sekitar awal tahun lalu.
Dalam rapat itu, Agung mengatakan IOM memutuskan untuk membatasi pendanaannya hanya bagi 9.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.
Padahal, ada sekitar 13.840 pengungsi dan pencari suaka yang saat ini terdampar di Indonesia. Mereka lari ke Indonesia untuk berlindung sementara dari persekusi dan konflik di negara asal.
"Lalu sisa sekitar 4.840 pengungsi siapa yang mau tanggung? Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kebutuhan mereka karena kita tidak menandatangani Konvensi Internasional tentang Pengungsi 1951," ucap Agung.
Selain itu, Agung juga menuturkan IOM akan menghentikan bantuan teknis bagi rumah detensi imigrasi yang selama ini banyak menampung sebagian pengungsi di Indonesia. Bantuan logistik bagi rudenim akan dihentikan per 1 Juli 2018.
Dari belasan ribu pengungsi, ia memaparkan, ada sedikitnya 3.200 orang yang ditampung di rudenim dan kantor imigrasi yang tersebar di 13 kota di Indonesia.
Foto: CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama
Pengungsi di Rudenim Kalideres, Jakarta Barat. |
Agung mengatakan meski bukan negara anggota konvesni pengungsi, Indonesia telah berbuat banyak di luar kewajibannya soal penanganan pengungsi. Indonesia bahkan memiliki Peraturan Presiden No.125/Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
Agung menganggap perpres tersebut secara simbolik menggambarkan komitmen dan kontribusi Indonesia dalam membantu menangani masalah pengungsi yang saat ini dianggap menjadi salah satu krisis global.
"Perpres No.125/Tahun 2016 itu bentuk negosiasi politik Indonesia soal penanganan pengungsi. Secara politik, Indonesia memang bukan negara anggota konvensi pengungsi, tapi sebagai negara yang berperikemanusiaan, Indonesia terbitkan Perpres ini," ujar Agung.
"Dalam perpres itu, peran pemerintah terutama imigrasi hanya memperisapkan akomodasi dan bantuan sementara. Berkaitan dengan penentuan status pengungsi dan kebutuhan hidup sehari-hari pengungsi itu tidak tertera dalam perpres. Itu wewenang UNHCR dan IOM,"
Dalam kesempatan berbeda, IOM menegaskan pembatasan ini bukan berarti menghentikan kucuran bantuan terhadap pengungsi sepenuhnya.
IOM menekankan organisasinya akan tetap memberikan bantuan bagi pengungsi namun terbatas hanya bagi sekitar 9.000 pengungsi yang sudah terdaftar sebelum 15 Maret 2018.
"Jadi per 15 Maret itu IOM sudah tidak akan memberi bantuan bagi pengungsi baru. Konsekuensinya, saat ini kami hanya memberi bantuan 9.000 orang yang masuk dalam kasus kami," ujar Communication Project Manager IOM Mission in Indonesia, Paul Dillon.
|
|
Karena itu, Ia mengatakan bantuan penanganan pengungsi asing yang baru datang ke Indonesia mulai akan dibebankan kepada pemerintah.
"Dari titik ini, tanggung jawab penanganan bagi pengungsi baru ada di tangan pemerintah dan organisasi non-profit lainnya di Indonesia," kata Dillon.
IOM bersama Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) merupakan salah satu organisasi internasional yang dimandatkan PBB untuk menangani masalah pengungsi global.
Para pengungsi, termasuk yang ada di Indonesia, perlu proses dan waktu yang tak singkat hingga akhirnya ditempatkan di negara ketiga. Tak jarang proses tersebut memakan waktu hingga bertahun-tahun. Tak sedikit pula pengajuan penempatan mereka ditolak oleh negara ketiga.
Selama berada di negara transit, kebutuhan para pengungsi dibebankan pada UNHCR, IOM, dan bantuan sukarela organiasi lain hingga pemerintah setempat.
Karena tidak diizinkan bekerja, Dillon mengatakan IOM memberi santunan kepada para pengungsi yang telah terdaftar. Uang santunan itu, paparnya, diberikan IOM setiap bulannya mengikuti besaran upah minimum daerah pengungsi menetap.
Credit cnnindonesia.com
Masjid Afghanistan Diserang Bom, Korban Lebih dari 50 Orang
Ilustrasi korban bom di Kabul, Afghanistan,
pekan lalu. Serangan kembali terjadi di sebuah masjid di provinsi Khost,
akhir pekan kemarin. (REUTERS/Omar Sobhani)
Basir Bina, juru bicara kepolisian daerah setempat, menyatakan orang-orang tengah berkumpul setelah salat ashar di masjid saat insiden terjadi. Tempat beribadah itu juga digunakan sebagai pusat pendaftaran untuk pemilu parlementer yang telah lama tertunda dan bakal digelar pada Oktober.
Dia mengatakan ledakan itu tampaknya diakibatkan bom yang ditinggalkan di masjid dan bukan merupakan serangan bunuh diri.
Jumlah korban dikonfirmasi oleh Habib Shah Ansarai, kepala departemen kesehatan di provinsi yang berbatasan dengan Pakistan itu.
|
|
Sejauh ini belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini, berikut serangkaian aksi teror yang terjadi sejak pembukaan pendaftaran pemilu, April lalu. Taliban, yang sempat mengancam orang-orang agar tak ikut serta dalam pemungutan suara, justru mengaku tak terlibat.
Kelompok bantuan kemanusiaan Dokter Lintas Batas (Medecins Sans Frontieres) menyatakan sudah menyumbangkan pasokan darurat ke rumah sakit daerah Khost, di mana banyak korban dirawat.
Bulan lalu, sekitar 60 orang tewas dalam serangan bunuh diri di tempat pemungutan suara di Kabul. Aksi itu diklaim oleh ISIS dan diikuti sejumlah insiden lebih kecil yang membuat banyak warga enggan ke TPS.
Ledakan terakhir terjadi sementara pertempuran menyebar di seluruh penjuru Afghanistan. Pasukan pemerintah menyatakan sebuah distrik di Provinsi Badakhshan yang dikuasai Taliban pekan lalu sudah direbut kembali.
|
|
Walau demikian, juru bicara Taliban Zabuhullah Mujahid menampik laporan tersebut. Menurutnya, justru pasukan keamanan telah dipukul mundur.
Dalam insiden terpisah di Provinsi Faryab, tujuh orang tewas ketika mobil yang mereka kendarai terkena bom di tepi jalan pada Minggu pagi. Hal itu disampaikan Mohammad Karim Yuresh, juru bicara kepolisian setempat.
Credit cnnindonesia.com
Putin dilantik sebagai presiden Rusia untuk periode keempat
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Bozoglu/Pool via Reuters)
Moskow (CB) - Vladimir Putin dilantik sebagai presiden
Rusia untuk periode keempat dalam sebuah upacara di Kremlin pada Senin
(7/5), memperpanjang enam tahun masa kekuasaannya yang sudah hampir dua
dekade menurut siaran kantor berita AFP.
"Saya menganggapnya sebagai tugas dan tujuan hidup saya untuk melakukan segala upaya yang memungkinkan demi Rusia, untuk saat ini dan untuk masa depannya," kata Putin, sementara tangannya berada di atas undang-undang dasar Rusia.
"Saya menganggapnya sebagai tugas dan tujuan hidup saya untuk melakukan segala upaya yang memungkinkan demi Rusia, untuk saat ini dan untuk masa depannya," kata Putin, sementara tangannya berada di atas undang-undang dasar Rusia.
Credit antaranews.com
Jadi Presiden Rusia Empat Kali, Putin Janji Layani Rakyat
Vladimir Putin kembali dilantik menjadi Presiden Rusia untuk keempat kalinya, Senin (7/5). ( REUTERS/Pavel Golovkin/Pool)
Berdiri di Aula Andreyvesky, Istana Kremlin yang penuh ornamen, Putin yang memegang salinan konstitusi berlapis emas, bersumpah untuk melayani rakyat, melindungi hak dan kebebasan serta melindungi rakyat Rusia.
Pesaingnya yang paling kuat, Alexei Navalny, dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dua bulan lalu. Pada Sabtu, Navalny dan ratusan pendukungnya ditangkap polisi karena memprotes pelantikan Putin dengan slogan "Putin bukanlah tsar kami." Tsar adalah gelar untuk Raja-raja Rusia di masa lalu.
Dalam pidato seusai pelantikan, Putin menyatakan bahwa selama enam tahun ke depan, Rusia akan membuktikand iri sebagai pemain yang kuat di panggung dunia, dengan dukungan militer yang kuat, serta mendorong peningkatan kehidupan bagi rakyat.
"Mengambil jabatan ini, saya merasakan tanggung jawab yang sangat besar," kata Putin kepada para hadirin, para pejabat Rusia dan tamu asing seperti mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder.
"Tujuan hidup dan pekerjaan saya adalah melayani rakyat dan Tanah Air," kata dia seperti dilansir Reuters.
Dari kantornya menuju tempat pelantikan, Putin mengendarai limusin buatan Rusia yang baru. Mulai saat itu, limusim akan menggantikan kendaraan yang digunakan Putin.
Setelah Putin dilantik, timbul pertanyaan soal siapakah yang bakal menjadi Perdana Menteri. Jika diminta, Dmitry Medvedev telah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan jabatan.
Tetapi jika Putin memilih seseorang yang baru, hal itu bakal memicu spekulasi soal siapa yang bakal menggantikan Putin setelah masa jabatannya berakhir pada 2024 nanti. Konstitusi Rusia melarangnya untuk mencalonkan diri lagi.
Credit cnnindonesia.com
Venezuela kecam "kebijakan supremasi" Pompeo, "rezim" Trump
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Yuri Gripas)
Caracas, Venezuela (CB) - Venezuela, Minggu, mengecam
pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, tentang
pemerintahan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Mereka mencela
"kebijakan supremasi" dan agresi "rezim Donald Trump."
Dalam pidato pada Jumat, Pompeo mengatakan bahwa "seorang diktator pada hari ini di Venezuela melumpuhkan ekonominya dan membuat orang-orangnya kelaparan," serta mendesak bantuan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk mereka yang melarikan diri dari negara yang dilanda krisis tersebut.
"Tuan Pompeo menunjukkan kepedulian yang salah terhadap realitas Venezuela, sementara menyembunyikan efek buruk dari tindakan koersif sepihak pemerintahnya," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Venezuela, mengacu pada sanksi keuangan yang dikenakan terhadap Venezuela pemerintah Trump.
Dia mengatakan, pemerintah Trump telah meluncurkan manuver yang tidak menentu, tipikal dari arogansi dan keputusasaan politik imperialis, setelah gagal sekali dan lagi dalam menghadapi keinginan orang-orang untuk bebas dan merdeka.
Hampir 1 juta orang meninggalkan Venezuela antara 2015 dan 2017, menurut angka-angka yang ditentukan Amerika Serikat, untuk menghindari meningkatnya insiden kekurangan gizi dan penyakit yang dapat dicegah sebagai akibat dari runtuhnya sistem ekonomi sosialis negara itu.
Maduro menyalahkan situasi pada sanksi Amerika Serikat dan "perang ekonomi" yang dilancarkan oposisi. Dia siap untuk dipilih kembali pada 20 Mei dalam pemungutan suara yang sedang diboikot koalisi utama oposisi, yang menyebutnya sebagai hal yang palsu.
Politisi oposisi Henri Falcon keluar dari gerakan boikot dan akan melawan Maduro.
Dalam pidato pada Jumat, Pompeo mengatakan bahwa "seorang diktator pada hari ini di Venezuela melumpuhkan ekonominya dan membuat orang-orangnya kelaparan," serta mendesak bantuan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk mereka yang melarikan diri dari negara yang dilanda krisis tersebut.
"Tuan Pompeo menunjukkan kepedulian yang salah terhadap realitas Venezuela, sementara menyembunyikan efek buruk dari tindakan koersif sepihak pemerintahnya," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Venezuela, mengacu pada sanksi keuangan yang dikenakan terhadap Venezuela pemerintah Trump.
Dia mengatakan, pemerintah Trump telah meluncurkan manuver yang tidak menentu, tipikal dari arogansi dan keputusasaan politik imperialis, setelah gagal sekali dan lagi dalam menghadapi keinginan orang-orang untuk bebas dan merdeka.
Hampir 1 juta orang meninggalkan Venezuela antara 2015 dan 2017, menurut angka-angka yang ditentukan Amerika Serikat, untuk menghindari meningkatnya insiden kekurangan gizi dan penyakit yang dapat dicegah sebagai akibat dari runtuhnya sistem ekonomi sosialis negara itu.
Maduro menyalahkan situasi pada sanksi Amerika Serikat dan "perang ekonomi" yang dilancarkan oposisi. Dia siap untuk dipilih kembali pada 20 Mei dalam pemungutan suara yang sedang diboikot koalisi utama oposisi, yang menyebutnya sebagai hal yang palsu.
Politisi oposisi Henri Falcon keluar dari gerakan boikot dan akan melawan Maduro.
Credit antaranews.com
Perdana menteri China kunjungi sekretariat ASEAN di Jakarta
Perdana Menteri China Li Keqiang (REUTERS/Mark Schiefelbein/Pool)
Jakarta (CB) - Perdana Menteri China Li Keqiang mengunjungi
Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk
menghadiri Upacara Peluncuran Peringatan 15 Tahun Kemitraan Strategis
ASEAN-China di Jakarta, Senin.
"Ini merupakan kegembiraan besar bagi saya dapat mengunjungi Sekretariat ASEAN. Hal pertama yang saya lihat ketika memasuki gedung Sekretariat ASEAN adalah bendera-bendera negara anggota ASEAN yang berkibar," kata PM Li Keqiang.
Perdana Menteri Li menilai ASEAN sebagai suatu organisasi regional yang penting dan telah memberikan dampak global.
PM China itu juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat menghargai hubungan yang terjalin antara China dan ASEAN selama ini.
"Hubungan China dan ASEAN terus mengalami kemajuan. Kita saling menghormati satu sama lain dan terlibat dalam kerja sama yang setara. Hal ini merupakan tradisi kita yang berharga yang menjadi kerja sama praktis, termasuk dalam kerja sama ekonomi," ujar dia.
Sekretaris Jenderal ASEAN menyambut baik kunjungan Perdana Menteri China Li Keqiang ke Sekretariat ASEAN.
"Kami sangat menghargai kehadiran PM Li yang menunjukkan komitmen dan dukungan teguh China kepada ASEAN," ujar Sekjem Lim.
Sekjen ASEAN pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah China yang dinilai telah mendukung upaya pembangunan komunitas ASEAN, termasuk dalam upaya mempersempit kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggota ASEAN.
Pada acara tersebut, PM Li Keqiang juga menyampaikan hadiah berupa lukisan dari pemerintah China untuk memperingati 15 tahun kemitraan strategis ASEAN-China.
"Ini merupakan kegembiraan besar bagi saya dapat mengunjungi Sekretariat ASEAN. Hal pertama yang saya lihat ketika memasuki gedung Sekretariat ASEAN adalah bendera-bendera negara anggota ASEAN yang berkibar," kata PM Li Keqiang.
Perdana Menteri Li menilai ASEAN sebagai suatu organisasi regional yang penting dan telah memberikan dampak global.
PM China itu juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat menghargai hubungan yang terjalin antara China dan ASEAN selama ini.
"Hubungan China dan ASEAN terus mengalami kemajuan. Kita saling menghormati satu sama lain dan terlibat dalam kerja sama yang setara. Hal ini merupakan tradisi kita yang berharga yang menjadi kerja sama praktis, termasuk dalam kerja sama ekonomi," ujar dia.
Sekretaris Jenderal ASEAN menyambut baik kunjungan Perdana Menteri China Li Keqiang ke Sekretariat ASEAN.
"Kami sangat menghargai kehadiran PM Li yang menunjukkan komitmen dan dukungan teguh China kepada ASEAN," ujar Sekjem Lim.
Sekjen ASEAN pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah China yang dinilai telah mendukung upaya pembangunan komunitas ASEAN, termasuk dalam upaya mempersempit kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggota ASEAN.
Pada acara tersebut, PM Li Keqiang juga menyampaikan hadiah berupa lukisan dari pemerintah China untuk memperingati 15 tahun kemitraan strategis ASEAN-China.
Credit antaranews.com
Senin, 07 Mei 2018
Tel Aviv Terus Melobi Indonesia agar Beri Visa ke Turis Israel
TEL AVIV
- Otoritas Tel Aviv mengaku sedang berupaya melakukan pendekatan kepada
Indonesia agar bersedia menerbitkan visa turis bagi warga Israel yang
ingin bepergian ke negara mayoritas Muslim ini.
Pihak Kamar Dagang Israel-Indonesia mengatakan, upaya memang sedang dilakukan. Namun, tidak ada keputusan akhir yang dibuat.
Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, namun mengklaim terjadi pencarian hubungan jarak jauh dalam beberapa tahun terakhir.
"Kami berharap bahwa orang-orang di Indonesia yang mencoba mempromosikan pencairan hubungan ini akan segera berhasil," kata Ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia, Emanuel Shahaf, kepada Haaretz, yang dilansir Minggu (6/5/2018).
Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tidak secara resmi mengakui Israel. Kendati demikian, menurut laporan media Israel telah terjadi penguatan "hubungan gelap" antara kedua negara, terutama di bidang ekonomi dalam beberapa tahun terakhir sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo.
Mendiang Perdana Menteri Yitzhak Rabin dilaporkan pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 1993. Pengusaha Israel juga dilaporkan dapat mengunjungi Indonesia dengan visa khusus yang tidak dapat digunakan untuk pariwisata.
Tak hanya itu, pada Desember 2013 lalu, Menteri Ekonomi Naftali Bennet dilaporkan berkunjung ke Indonesia.
Misi perdagangan Kementerian Ekonomi Israel di Singapura yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Indonesia melaporkan pada tahun 2015 bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam hal perdagangan. Israel disebut mengimpor bahan baku seperti plastik, kayu, batubara, tekstil dan minyak kelapa sawit.
Pada bulan Maret 2016, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan pertemuan dengan para wartawan Indonesia di Israel. Dalam pertemuan itu, dia mengatakan bahwa sudah waktunya untuk membangun hubungan formal dengan Indonesia."Alasan yang mencegah perubahan dalam hubungan tidak lagi relevan," katanya. "Saya punya cukup banyak teman dari Indonesia di Facebook," ujarnya kala itu.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebut pemerintah memberikan visa turis bagi warga Israel tidak benar. Pihak Imigrasi menyebut pemberitaan dari media Israel tersebut sepenuhnya hoaks atau berita palsu.
Pemberitaan itu awalnya dilansir media Israel, Haaretz. "Indonesia, negara yang mempunyai penduduk Muslim terbesar di dunia akhirnya memberikan visa turis kepada warga Israel. Hal ini sudah dipastikan oleh Kementerian Imigrasi," bunyi laporan tersebut.
Menlu Retno mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pariwisata Arief Yahya terkait pemberitaan itu. Dari pembicaraan dengan kedua menteri tersebut, Retno mendapati fakta bahwa informasi pemberian visa tersebut tidak benar.
Pihak Kamar Dagang Israel-Indonesia mengatakan, upaya memang sedang dilakukan. Namun, tidak ada keputusan akhir yang dibuat.
Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, namun mengklaim terjadi pencarian hubungan jarak jauh dalam beberapa tahun terakhir.
"Kami berharap bahwa orang-orang di Indonesia yang mencoba mempromosikan pencairan hubungan ini akan segera berhasil," kata Ketua Kamar Dagang Israel-Indonesia, Emanuel Shahaf, kepada Haaretz, yang dilansir Minggu (6/5/2018).
Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tidak secara resmi mengakui Israel. Kendati demikian, menurut laporan media Israel telah terjadi penguatan "hubungan gelap" antara kedua negara, terutama di bidang ekonomi dalam beberapa tahun terakhir sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo.
Mendiang Perdana Menteri Yitzhak Rabin dilaporkan pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 1993. Pengusaha Israel juga dilaporkan dapat mengunjungi Indonesia dengan visa khusus yang tidak dapat digunakan untuk pariwisata.
Tak hanya itu, pada Desember 2013 lalu, Menteri Ekonomi Naftali Bennet dilaporkan berkunjung ke Indonesia.
Misi perdagangan Kementerian Ekonomi Israel di Singapura yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Indonesia melaporkan pada tahun 2015 bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam hal perdagangan. Israel disebut mengimpor bahan baku seperti plastik, kayu, batubara, tekstil dan minyak kelapa sawit.
Pada bulan Maret 2016, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan pertemuan dengan para wartawan Indonesia di Israel. Dalam pertemuan itu, dia mengatakan bahwa sudah waktunya untuk membangun hubungan formal dengan Indonesia."Alasan yang mencegah perubahan dalam hubungan tidak lagi relevan," katanya. "Saya punya cukup banyak teman dari Indonesia di Facebook," ujarnya kala itu.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebut pemerintah memberikan visa turis bagi warga Israel tidak benar. Pihak Imigrasi menyebut pemberitaan dari media Israel tersebut sepenuhnya hoaks atau berita palsu.
Pemberitaan itu awalnya dilansir media Israel, Haaretz. "Indonesia, negara yang mempunyai penduduk Muslim terbesar di dunia akhirnya memberikan visa turis kepada warga Israel. Hal ini sudah dipastikan oleh Kementerian Imigrasi," bunyi laporan tersebut.
Menlu Retno mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pariwisata Arief Yahya terkait pemberitaan itu. Dari pembicaraan dengan kedua menteri tersebut, Retno mendapati fakta bahwa informasi pemberian visa tersebut tidak benar.
"Begitu mendengar berita itu, kami langsung melakukan koordinasi. Dengan Pak Laoly karena kebijakan visa ada di bawah otoritas imigrasi, soal tourism saya juga koordinasi dengan Pak Arief Yahya. Dari keduanya diperoleh informasi bahwa itu tidak benar," ucap Retno.
Bantahan serupa juga dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Indonesia. Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menyatakan bahwa pemberian visa turis kepada warga Israel tidak pernah terjadi.
Menurut Agung, pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan pemberian visa wisata kepada warga negara Israel. Pemberian visa kepada warga negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, lanjut dia, diberikan dengan mekanisme Calling Visa melalui Kementerian Luar Negeri dan sejumlah instansi terkait termasuk Ditjen Imigrasi.
"Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sesuai dengan kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia. Pemberitaan yang menyatakan Indonesia memberikan visa wisata kepada Israel adalah hoaks. Semoga masyarakat memahami dan tidak terpancing dengan pemberitaan yang menyesatkan tersebut," ujarnya.
Credit sindonews.com
Warga Thailand Ultimatum Junta Mundur, Gelar Pemilu November
CB, Bangkok – Ratusan warga ibu kota Bangkok, Thailand, berunjuk rasa pada Sabtu, 5 Mei 2018, mengultimatum junta militer Thailand untuk turun dan menggelar pemilihan umum pada 2018.
Sekitar 500 warga berunjuk rasa di Thammasat University dan mengusung tiga tuntutan yang harus disetujui junta militer paling lambat 22 Mei 2018. Tiga tuntutan itu adalah pemilu digelar November 2018, junta militer turun dari tampuk kekuasaan pemerintahan, dan meminta tentara kembali ke barak.
“Pengunjuk rasa akan melakukan long march ke gedung pemerintahan pada 22 Mei 2018 pada hari peringatan 4 tahun kudeta, yang terjadi pada 2014,” kata Rangsiman Rome, salah satu pimpinan pengunjuk rasa, seperti dilansir Channel News Asia, 5 Mei 2018.
Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha dan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwon. REUTERS
Rangsiman mengatakan aksi long march ini sebagai bentuk tekanan kepada Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang merupakan bekas jenderal yang melakukan kudeta itu. Para pengunjuk rasa menyiapkan aksi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Junta menggunakan nama Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban.
Pemerintah Thailand pimpinan junta militer telah berulang kali menunda pelaksanaan pemilu dengan berbagai alasan. Terakhir, pemerintah mengatakan akan menggelar pemilu pada 2019. Sebagian pengunjuk rasa membawa poster dengan gambar Prayuth berhidung panjang.
Para pengkritik mengatakan junta militer gagal memenuhi janji-janjinya. “PBB dan sejumlah organisasi internasional menilai kebebasan berkumpul dan berbicara mengalami kemunduran besar di bawah kekuasaan junta militer,” begitu dilansir Channel News Asia.
Menurut media SCMP, pengunjuk rasa dijaga oleh sekitar 600 orang petugas polisi. Petugas mengaku mereka ada untuk menjaga keamanan dan mencari senjata ilegal.
Pada Rabu, 2 Mei 2018, sejumlah pengunjuk rasa Thailand meminta kantor perwakilan PBB untuk membantu menghentikan intimidasi terhadap masyarakat oleh aparat pemerintah.
Sekitar 500 warga berunjuk rasa di Thammasat University dan mengusung tiga tuntutan yang harus disetujui junta militer paling lambat 22 Mei 2018. Tiga tuntutan itu adalah pemilu digelar November 2018, junta militer turun dari tampuk kekuasaan pemerintahan, dan meminta tentara kembali ke barak.
“Pengunjuk rasa akan melakukan long march ke gedung pemerintahan pada 22 Mei 2018 pada hari peringatan 4 tahun kudeta, yang terjadi pada 2014,” kata Rangsiman Rome, salah satu pimpinan pengunjuk rasa, seperti dilansir Channel News Asia, 5 Mei 2018.
Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha dan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwon. REUTERS
Rangsiman mengatakan aksi long march ini sebagai bentuk tekanan kepada Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang merupakan bekas jenderal yang melakukan kudeta itu. Para pengunjuk rasa menyiapkan aksi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Junta menggunakan nama Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban.
Pemerintah Thailand pimpinan junta militer telah berulang kali menunda pelaksanaan pemilu dengan berbagai alasan. Terakhir, pemerintah mengatakan akan menggelar pemilu pada 2019. Sebagian pengunjuk rasa membawa poster dengan gambar Prayuth berhidung panjang.
Para pengkritik mengatakan junta militer gagal memenuhi janji-janjinya. “PBB dan sejumlah organisasi internasional menilai kebebasan berkumpul dan berbicara mengalami kemunduran besar di bawah kekuasaan junta militer,” begitu dilansir Channel News Asia.
Menurut media SCMP, pengunjuk rasa dijaga oleh sekitar 600 orang petugas polisi. Petugas mengaku mereka ada untuk menjaga keamanan dan mencari senjata ilegal.
Pada Rabu, 2 Mei 2018, sejumlah pengunjuk rasa Thailand meminta kantor perwakilan PBB untuk membantu menghentikan intimidasi terhadap masyarakat oleh aparat pemerintah.
Credit tempo.co
Militer Cina Kembangkan Sistem Senjata Laser, seperti Apa?
CB, Beijing - Militer Cina
dikabarkan telah mengembangkan dan memiliki sejumlah teknologi senjata
laser yang dirintis sejak lama. Sistem senjata laser ini telah digunakan
secara operasional pada 2015.
Ada beberapa jenis senjata laser mirip senapan yang pernah dipamerkan yaitu BBQ-905 Laser Dazzler Weapon, WJG-2002 Laser Gun, PY132A Blinding Laser Weapon, dan PY131A Blinding Laser Weapon.
Kemampuan senjata laser militer Cina ini menarik perhatian dunia setelah Pentagon mengajukan keluhan resmi terhadap Cina. Ini terkait gangguan serangan sinar laser kelar militer terhadap pilot pesawat militer AS di pangkalan Djibouti.
Senjata Laser China. chinanews.com
“Senjata laser ini mirip seperti senapan berukuran besar atau senjata peluncur granat,” begitu dilansir Business Insider dengan mengutip situs The War Zone, 4 Mei 2018.
Seperti dikutip media Drive, militer AS membuka pangkalan militer di Kamp Lemmonier pada 2003. Ini merupakan pangkalan satu-satunya yang dimiliki AS di benua Afrika. Pangkalan ini menjadi markas untuk mengejar teroris ISIS yang berkeliaran di negara seperti Yaman.
Militer Cina lalu membuka pangkalan di Djibouti pada 2017 sebagai basis logistik. Pangkalan ini dilengkapi personel militer, peralatan senjata berat dan kendaraan berat.
Media Business Insider melansir Cina mengembangkan 4 kategori sistem senjata laser berukuran besar:
Senjata Laser Cina. uk.businessinsider.com
Ada beberapa jenis senjata laser mirip senapan yang pernah dipamerkan yaitu BBQ-905 Laser Dazzler Weapon, WJG-2002 Laser Gun, PY132A Blinding Laser Weapon, dan PY131A Blinding Laser Weapon.
Kemampuan senjata laser militer Cina ini menarik perhatian dunia setelah Pentagon mengajukan keluhan resmi terhadap Cina. Ini terkait gangguan serangan sinar laser kelar militer terhadap pilot pesawat militer AS di pangkalan Djibouti.
Senjata Laser China. chinanews.com
“Senjata laser ini mirip seperti senapan berukuran besar atau senjata peluncur granat,” begitu dilansir Business Insider dengan mengutip situs The War Zone, 4 Mei 2018.
Seperti dikutip media Drive, militer AS membuka pangkalan militer di Kamp Lemmonier pada 2003. Ini merupakan pangkalan satu-satunya yang dimiliki AS di benua Afrika. Pangkalan ini menjadi markas untuk mengejar teroris ISIS yang berkeliaran di negara seperti Yaman.
Militer Cina lalu membuka pangkalan di Djibouti pada 2017 sebagai basis logistik. Pangkalan ini dilengkapi personel militer, peralatan senjata berat dan kendaraan berat.
Media Business Insider melansir Cina mengembangkan 4 kategori sistem senjata laser berukuran besar:
- Low-air Guard-I
- The Silent Hunter
Senjata Laser Cina. uk.businessinsider.com
- Guorong-I Anti-Drone System
- Sistem Pertahanan Optoelektronik Light Shield
Credit tempo.co
Dua Pesawat Mata-mata AS Dekati Wilayah Rusia, Satu Dicegat Su-27
MOSKOW
- Dua pesawat mata-mata Amerika Serikat (AS) melakukan beberapa
penerbangan ke dekat eksklave Rusia di Kaliningrad pada hari Sabtu.
Kedua pesawat mata-mata itu adalah RC-135V dan P-8A Poseidon.
Mil Radar, situs pemantau penerbangan militer AS di seluruh dunia mengonfirmasi penerbangan dua pesawat mata-mata itu ke dekat Kaliningrad.
Pesawat pengintai elektronik RC-135V, yang diterbangkan dari pangkalan Inggris di Mildenhall, terbang di atas Laut Baltik dan Polandia dan mendekati wilayah perbatasan wilayah Rusia di Kaliningrad.
Sedangkan pesawat Boeing P-8A Poseidon, berangkat dari pangkalan Emari di Estonia dan terbang di atas kawasan Baltik di dekat wilayah Kaliningrad.
"USAF RC-135V 64-14844 TOKEN42 meninggalkan Mildenhall di 0620z. Misi Polandia Timur dan Baltik Selatan," tulis Mil Radar di akun Twitter-nya, @MIL_Radar, yang dikutip Senin (7/5/2018).
Misi pesawat P-8A Poseidon dicegat pesawat jet tempur Su-27 Rusia. "US Navy P-8A 168998 LANCR88 berangkat Amari di 0716z. Misi Baltik dan diadang oleh jet tempur Angkatan Udara Rusia Su-27," lanjut tweet Mil Radar.
Baik militer AS maupun Rusia hingga kini belum mengonfirmasi kejadian tersebut.
Penerbangan pesawat mata-mata AS ke dekat wilayah Rusia dan dicegat jet tempur Moskow bukan sekali ini terjadi. Pada 2 Mei 2018, pesawat P-8 Poseidon yang terbang di wilayah udara Baltik dicegat jet tempur Su-27 Rusia.
Menurut laporan oleh militer AS, tindakan pilot Su-27 digambarkan masih aman, tetapi tidak profesional.
Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, hanya dalam waktu seminggu hingga akhir April ada 17 pesawat asing yang melakukan misi pengintaian di perbatasan Rusia. Pasukan pertahanan udara telah sepuluh kali melakukan misi pencegatan dan mengawal pesawat-pesawat asing menjauh dari wilayah Rusia.
Mil Radar, situs pemantau penerbangan militer AS di seluruh dunia mengonfirmasi penerbangan dua pesawat mata-mata itu ke dekat Kaliningrad.
Pesawat pengintai elektronik RC-135V, yang diterbangkan dari pangkalan Inggris di Mildenhall, terbang di atas Laut Baltik dan Polandia dan mendekati wilayah perbatasan wilayah Rusia di Kaliningrad.
Sedangkan pesawat Boeing P-8A Poseidon, berangkat dari pangkalan Emari di Estonia dan terbang di atas kawasan Baltik di dekat wilayah Kaliningrad.
"USAF RC-135V 64-14844 TOKEN42 meninggalkan Mildenhall di 0620z. Misi Polandia Timur dan Baltik Selatan," tulis Mil Radar di akun Twitter-nya, @MIL_Radar, yang dikutip Senin (7/5/2018).
Misi pesawat P-8A Poseidon dicegat pesawat jet tempur Su-27 Rusia. "US Navy P-8A 168998 LANCR88 berangkat Amari di 0716z. Misi Baltik dan diadang oleh jet tempur Angkatan Udara Rusia Su-27," lanjut tweet Mil Radar.
Baik militer AS maupun Rusia hingga kini belum mengonfirmasi kejadian tersebut.
Penerbangan pesawat mata-mata AS ke dekat wilayah Rusia dan dicegat jet tempur Moskow bukan sekali ini terjadi. Pada 2 Mei 2018, pesawat P-8 Poseidon yang terbang di wilayah udara Baltik dicegat jet tempur Su-27 Rusia.
Menurut laporan oleh militer AS, tindakan pilot Su-27 digambarkan masih aman, tetapi tidak profesional.
Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, hanya dalam waktu seminggu hingga akhir April ada 17 pesawat asing yang melakukan misi pengintaian di perbatasan Rusia. Pasukan pertahanan udara telah sepuluh kali melakukan misi pencegatan dan mengawal pesawat-pesawat asing menjauh dari wilayah Rusia.
Credit sindonews.com
Dendam ke Amerika Serikat? Turki Beli Senjata ke Rusia
CB, Jakarta - Mengapa Turki
membeli senjata canggih dari Rusia? Bukankan negeri itu anggota NATO,
Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Apakah ingin membalas dengan
kepada Amerika Serikat karena membatasi penjualan senjata ke Turki
Laporan kantor berita Reuters pada Ahad, 6 Mei 2018 menyebutkan, Turki teken kontrak dengan Rusia pada Desember 2017 untuk membeli rudal baterei darat ke udara S-400. Pembelian ini sebagai bagian dari Ankara memperkuat kemampuan pertahanan di tengah ancaman dari Kurdi dan militan Islam di dalam negeri, serta konflik di perbatasan Suriah dan Irak.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu. REUTERS/Henry Romero
Senjata modern yang sanggup menghalau serangan udara dari darat ini, menurut Reuters,
tidak kompatibel dengan pernjataan yang dimiliki oleh anggota NATO.
"Langkah yang diambil oleh Turki membeli S-400 telah menggetarkan
sejumlah anggota NATO yang sudah lama mewaspadai kehadiran militer
Moskow di Timur Tengah. Hal itu mendorong pejabat NATO memperingatkan
Turki tentang konsekwensi dari langkah yang diambil."
Cavusoglu menolak peringatan pejabat NATO seraya mengatakan hubungan Turki dan kesepakatan perjanjian dengan Rusia tidak mengikat dengan Barat. Dia mengatakan, Turki tidak mau didikte oleh Amerika Serikat.
Presiden AS Donald Trump memegang payungnya yang rusak karena angin kencang saat tiba dengan pesawat Air Force One di Pangkalan Angkatan Udara Andrews, Md., 28 April 2018. REUTERS
"Turki bukanlah negara di bawah perintah Anda, Turki adalah sebuah negara merdeka. Berbicara dengan cara mendikte, boleh membeli atau tidak bukanlah cara pendekatan yang baik dan bukan pula sebagai sekutu yang cocok dengan kami," ucapnya.
Hubungan antara Ankara dengan Washington memburuk dalam beberapa bulan ini. Hal itu antara lain dipicu oleh kebijakan Amerika Serikat di Suriah.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan kepada Cavusoglu, Amerika Serikat menaruh perhatian serius mengenai keputusan Turki membeli rudal baterei Rusia, S-400.
Laporan kantor berita Reuters pada Ahad, 6 Mei 2018 menyebutkan, Turki teken kontrak dengan Rusia pada Desember 2017 untuk membeli rudal baterei darat ke udara S-400. Pembelian ini sebagai bagian dari Ankara memperkuat kemampuan pertahanan di tengah ancaman dari Kurdi dan militan Islam di dalam negeri, serta konflik di perbatasan Suriah dan Irak.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu. REUTERS/Henry Romero
Cavusoglu menolak peringatan pejabat NATO seraya mengatakan hubungan Turki dan kesepakatan perjanjian dengan Rusia tidak mengikat dengan Barat. Dia mengatakan, Turki tidak mau didikte oleh Amerika Serikat.
Presiden AS Donald Trump memegang payungnya yang rusak karena angin kencang saat tiba dengan pesawat Air Force One di Pangkalan Angkatan Udara Andrews, Md., 28 April 2018. REUTERS
"Turki bukanlah negara di bawah perintah Anda, Turki adalah sebuah negara merdeka. Berbicara dengan cara mendikte, boleh membeli atau tidak bukanlah cara pendekatan yang baik dan bukan pula sebagai sekutu yang cocok dengan kami," ucapnya.
Hubungan antara Ankara dengan Washington memburuk dalam beberapa bulan ini. Hal itu antara lain dipicu oleh kebijakan Amerika Serikat di Suriah.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan kepada Cavusoglu, Amerika Serikat menaruh perhatian serius mengenai keputusan Turki membeli rudal baterei Rusia, S-400.
Credit TEMPO.CO
Korea Utara Bantah Tarik Nuklir karena Tekanan AS
Foto: Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters
Namun, Korea Utara langsung membantah upaya perdamaian itu dipengaruhi oleh tekanan dari AS. Juru bicara Kementerian Luar negeri Korea Utara menuduh AS sengaja melakukan provokasi untuk merusak suasana.
"Itu sengaja memprovokasi untuk merusak suasana dialog yang terjadi saat ini," kata jubir Kementerian Luar Negeri Korea Utara dikutip dari AFP.
|
|
Menurut perwakilan Korea Utara itu, ucapan AS yang melemahkan Korea Utara justru dapat memperkeruh suasana. Apalagi pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dijadwalkan bakal bertemu dengan Trump dalam waktu dekat. Trump menyebut waktu dan tempat pelaksanaan pertemuan pertama dua negara itu bakal diumumkan segera,
Di sisi lain, jubir Korea Utara itu tidak secara gamblang menyebutkan kelanjutan rencana pertemuan pemimpin Korea Utara dan AS.
Hubungan Korea Utara dan AS dalam setahun terakhir berlangsung dalam tensi tinggi. Pemimpin kedua negara kerap jual beli serangan dengan berbagai ancaman perang yang memicu kekhawatiran global.
|
|
Namun, Kim mengubah haluan dengan menggelar pertemuan bersejarah dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae In. Kim berkomitmen menarik semua nuklir dan fasilitasnya serta mengakhiri perang Korea yang berlangsung sejak 1950-1953 dengan perjanjian damai.
Kim bahkan juga berjanji untuk menutup situs uji coba nuklir pada bulan ini dan mengundang para ahli dan jurnalis dari AS untuk memverifikasi langkah itu.
Credit cnnindonesia.com
Langganan:
Postingan (Atom)